Dahulukan Hutan dan Manusia. Perlunya Pengaman REDD+ yang universal

Dahulukan Hutan dan Manusia Perlunya Pengaman REDD+ yang universal

Daftar Isi

01. Pendahuluan 02. Perbandingan di seluruh institusi dan inisiatif 03. Observasi 04. Analisis Tingkat Kesenjangan 05. Implementasi & Kepatuhan 06. Sinergi dengan Konvensi-Konvensi PBB Lainnya 07. Kesimpulan 08. Rekomendasi Lampiran I Catatan Akhir

Undangan

3 4 6 7 8 9 10 11

“Dahulukan Hutan dan Manusia” adalah sebuah dokumen yang mengusulkan satu set prinsip/standar minimum yang mengabadikan pengaman (safeguards) kuat yang diperlukan bagi REDD+ dan program-program hutan serta iklim lainnya untuk mewujudkan manfaat yang diinginkan bagi komunitas setempat beserta hutan mereka. Pengaman yang kuat, (yang dipahami di sini sebagai tindakan yang diperlukan guna mencegah bahaya yang berpotensi terjadi serta memaksimalkan efektivitas) bisa juga dipakai untuk memblokir aktivitas merusak yang tidak diinginkan yang lebih menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk menyetujui atau menolak REDD+ sebagai sebuah konsep, tapi lebih untuk memastikan bahwa satu set pengaman minimum yang mantap dan efektif dipatuhi bila REDD+ dan program hutan lainnya diimplementasikan. Standar yang ada saat ini dan juga arsitektur lembaga-lembaga internasional tidaklah memberikan instrumen yang mencukupi untuk memastikan bahwa hak-hak dihormati dan hutan dilindungi dalam program-program itu, sehingga meningkatkan risiko bahwa intervensi REDD+ menuntun pada adanya hasil yang salah. Makalah ini dimaksudkan untuk membantu para perunding, pembuat kebijakan, masyarakat madani dan lain-lainnya yang terlibat dalam pendanaan, perancangan dan/atau pengimplementasian program-program REDD+ untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor kebijakan serta tindakan dalam cara yang lebih koheren dan efektif. Jika memang disetujui oleh sejumlah besar pelaku, pengaman yang kuat dapat menjadi alat yang perkasa bagi komunitas yang terkena dampaknya untuk melindungi hak-hak serta kepentingan mereka.

Ucapan Terima Kasih: xxxxxxx

Kami berharap bahwa prakarsa ini akan menjadi satu langkah maju menuju keselarasan yang lebih besar serta pengakuan yang lebih kukuh atas kerangka kerja pengaman internasional bagi REDD+ dan inisiatif-inisiatif hutan lainnya.

Menutupi gambar Xxxxxxxxxx Gambar di bagian belakang Xxxxxxxx

Kami mengundang Anda semua untuk berpartisipasi dalam konsultasi ini. Secara proaktif kami meminta pemikiran dan masukan dari Anda serta memohon dukungan Anda untuk prakarsa ini sebagai alat untuk memperkuat pengaman secara internasional. Kami mohon juga agar organisasi-organisasi mengkoordinasikan komentar-komentar mereka, yaitu satu komentar saja bukannya beberapa komentar per organisasi. Tenggat waktu untuk komentar/masukan adalah tanggal 2 September 2012, mohon dikirimkan melalui email ke redd. [email protected].

Desain dan tata letak: arccomms.co.uk

JN 424 Diposkan oleh Greenpeace Internasional Ottho Heldringstraat 5, 1066 AZ Amsterdam, Belanda greenpeace.org

Sebagai tambahan—jika waktu mengijinkan—Kami ingin meminta pendapat anda secara umum mengenai cakupan dan arah atas “Dahulukan Hutan dan Manusia” Survei singkat kami bisa ditemukan di http://www.surveymonkey.com/s/BT9CV3G dan bisa diisi secara individual.

Greenpeace Internasional


Bab satu

01 Pendahuluan Sejak COP 16 di Cancun, Pemerintah-Pemerintah telah menyepakati1 bahwa untuk mengimplementasikan REDD+ diperlukan pengaman. Pengaman itu sangat penting baik untuk memastikan efektivitas dan keberkelanjutan REDD+, maupun untuk memastikan koherensi dengan standar-standar internasional tentang lingkungan dan hak asasi manusia (HAM). Pemerintah-pemerintah memasukkan unsur-unsur perlindungan penting dalam Kesepakatan Cancun dan menginstruksikan SBSTA2 untuk mengembangkan panduan tentang pemberian informasi bagaimana hal ini akan ditangani dan dihormati. Tapi proses ini menjadi terhenti di Durban, dan banyak yang merasa bahwa sejumlah pemerintah malah mundur lagi dari komitmen mereka sehubungan dengan pengaman ini karena keputusan akhir sebagian besar hanya terkait dengan modalitas untuk memberikan informasi bukannya mengenai informasi aktual yang diberikan. Diskusi mengenai tingkat dan isi panduan SBSTA masih terus berlanjut, tapi tidak ada panduan ataupun kebijakan yang sudah dikembangkan di tingkat internasional untuk mengoperasionalkan dan mengimplementasikan pengaman REDD+. Demi pengembangan Sistem Informasi Pengaman yang efektif pentinglah untuk memiliki lebih banyak kejelasan mengenai substansi aktual pengaman yang dilaporkan. Dengan kata lain, sebelum kita memulai merancang BAGAIMANA kita mengumpulkan dan memberikan informasi, kita harus sepakat dulu tentang APA yang perlu diinformasikan dan bagaimana sistem ini ditanamkan dalam kerangka kerja pengimplementasian dan kepatuhan. Mekanisme pendanaan global apa pun yang berpotensi muncul untuk REDD+ akan memerlukan kerangka kerja perlindungan yang kuat agar bisa efektif. Tapi pada akhirnya, inilah yang benar untuk semua inisiatif yang berkaitan dengan hutan, apakah disebut REDD+ ataupun lainnya. Ada begitu banyak proses, institusi dan inisiatif, dan banyak yang mengikuti kebijakan yang berbeda-beda. Sejumlah di antaranya baru belakangan ini saja mengembangkan kebijakan pengaman mereka sendiri (GEF)3, sedangkan lainnya sudah dalam proses melakukan pengkajian (Bank Dunia). Satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah bahwa semua itu tidak bersifat koheren. Tidak adanya koherensi ini merusak efektivitas REDD+ dan program-program hutan secara global serta bisa menyebabkan adanya “perlombaan menuju standar paling rendah” (race to the bottom), yang memungkinkan negara-negara hutan untuk memilih lembaga-lembaga dengan standar terendah.

Situasi saat ini membuat sulit bagi negara-negara penerima yang berhadapan dengan begitu banyaknya donor dan institusi serta harus menanggapi dan menerapkan bermacam-macam kebijakan yang berbeda. Tidak adanya standar yang sama dan kapasitas serta sumber daya yang memadai menambah beban bagi pelaporan dan tentunya merupakan rintangan bagi efektivitas program dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) Bank Dunia telah mencoba menangani masalah ini dengan menerima sebuah “pendekatan bersama” untuk mengamankan kebijakan-kebijakan dengan menyepakati pada dasarnya ketetapan-ketetapan yang harus dipenuhi oleh semua lembaga pengimplementasi (“delivery partners”)4. Sementara memang standar minimum yang telah diterima masih belum memadai untuk bisa menangani semua isu yang relevan, tetap ini merupakan satu langkah menuju arah yang benar. Sangatlah penting bahwa pengaman dan kebijakan yang koheren dan kuat diimplementasikan di seluruh inisiatif yang berbeda dan, akhirnya, melahirkan harmonisasi ke atas di tingkat UNFCCC. Sejumlah negara REDD+ telah memulai mengembangkan standar pengaman nasional mereka sendiri. Ini merupakan perkembangan, yang jika dilakukan dengan cara yang partisipatif dan transparan dan dengan mematuhi kewajiban internasional, yang sangat dianjurkan. Sementara mempertimbangkan keadaan nasional, landasan bersama tetap diperlukan di tingkat internasional untuk memastikan konsistensi jika kita ingin mengurangi dan menghentikan deforestasi secara global. Kerangka kerja internasional yang kuat dapat membantu negara-negara berhutan dalam mengembangkan sistem nasional mereka sendiri serta membangkitkan rasa percaya dari komunitas serta investor internasional. Untuk menginformasikan proses ini, kami telah membandingkan berbagai kebijakan pengaman REDD+ relevan yang sudah ada di berbagai institusi, mengindentifikasi kesenjangan-kesenjangan utama dan memformulasikan satu set rekomendasi yang bisa mengarahkan pada pendekatan yang lebih koheren dan bisa dipraktikkan untuk mengimplementasikan pengamanan.


3



Sección dua

02 Perbandingan di seluruh institusi dan inisiatif Matriks Pengaman (Lampiran I) membandingkan pengaman dan standar yang relevan dengan hutan/REDD+ di keseluruhan 11 lembaga terhadap enam prinsip: • Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial; • Perlindungan atas Hutan Alam dan Keanekaragaman Hayati Asli Setempat; • Penghormatan terhadap Tanah, Hak-Hak atas Sumber Daya dan Pembagian Manfaat yang adil; • Pengakuan atas Hak-Hak Masyarakat Adat ; • Tata Kelola yang Transparan dan Efektif; dan • Partisipasi Pemangku Kepentingan Secara Penuh dan Efektif.

Kotak 1: Tiga isu REDD+ penting lain yang tidak menjadi bagian matriks ini adalah: permanen (permanence), pemindahan emisi (“leakage” atau kebocoran), dan tambahan (additionality). Semuanya penting untuk memastikan potensi mitigasi perubahan iklim dari REDD, tapi sulit untuk diukur dan diverifikasi di tingkat nasional serta bisa dibilang tidak mungkin dilakukan di tingkat sub-nasional. CBD mengusulkan bahwa “penerapan yang ketat atas pendekatan ekosistem, yang mengakibatkan adanya perencanaan penggunaan lahan secara komprehensif di tingkat lanskap dan tingkat nasional,” akan mengurangi risiko kebocoran di tingkat nasional. Di tingkat internasional, risiko pemindahan tekanan pada ekosistem hanya bisa dikurangi dengan adanya partisipasi secara luas dalam REDD+ di seluruh bagian semua negara dengan sumber daya hutan, dan dengan “pemantauan perubahan dalam keanekaragaman hayati di seluruh daratan utama serta ekosistem air tawar”*. Kompleksitas masalah-masalah ini perlu diakui, namun kurangnya tindakan serius yang diambil untuk mencari penyelesaiannya membuat timbulnya keraguan mengenai kelayakan umum serta keberlanjutan REDD+. Tidak ada satu pun dari standar yang ada yang menanganinya dengan cara yang substantif atau memadai. Ketika usaha untuk menangani dilakukan, kebanyakan hanya melalui ‘pembetulan definisi’ dengan mendefinisikan isu-isu ini sebagai hal yang lebih kecil daripada sesungguhnya - sebagai contoh kebocoran didefinisikan di perbatasan-perbatasan, sering kali hanya di tingkat sub-nasional. *CBD COP 5 Decision V/6 and COP 7 Decision VII/11

4


Kami tidak mengklaim matriks ini sudah mencakup semua hal dan komprehensif, tapi menganggap prinsip-prinsip minimum ini perlu untuk siap tersedia karena tanpa mereka, REDD+ dan inisiatif hutan lainnya pasti akan gagal. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kebijakan yang dibandingkan dalam matriks ini bersifat wajib. Khususnya, SES REDD+5 dan SEPC UN-REDD6 dianggap sebagai panduan sukarela, dan artinya bisa diharapkan untuk lebih kuat di atas kertas. REDD+ SES dikembangkan melalui sebuah proses partisipatif untuk mengembangkan panduan praktik terbaik bagi pemerintah untuk pengimplementasian REDD+. Status dan peran berbeda yang mereka miliki mungkin membuat panduan ini sulit untuk dibandingkan dengan standar-standar lainnya, tapi isinya yang dikembangkan dengan baik serta referensi secara eksplisit pada pengaman Cancun memberikan wawasan yang berguna tentang apa yang diperlukan untuk bisa menjadikan REDD+ dan inisiatif-inisiatif hutan efektif secara global. Kami juga tidak bisa tidak harus menekankan kembali fakta bahwa kami hanya membandingkan kebijakan yang ada di atas kertas, bukan praktik pengimplementasiannya atau sejauh mana kebijakankebijakan itu dipatuhi. Jadi tanda ‘centang’ tertentu yang ada di dalam matriks, walau memang memberikan semangat - sebaiknya ditanggapi dengan skeptis. Versi lengkap dari matriks ini termasuk informasi tentang substansi kebijakan-kebijakan pengaman yang berbeda-beda disediakan dalam Lampiran I.

Legenda

Kebijakan-kebijakan yang mengikat

Kesepakatan Cancun

Pedoman Sukarela

UNFCCC SES SEPC UNDP UNFCC REDD+ REDD+ UN-REDD UNRDD UNDP SEPC

1) Persyaratan untuk ESIA yang komprehensif a) Rentang penuh isu-isu sosial dan lingkungan langsung, tidak langsung & kumulatif yang dinilai b) Kebijakan/program yang dinilai di tingkat strategis dan aksi di tingkat proyek 2) Perlindungan hutan alam dan pemeliharaan keanekaragaman hayati asli setempat a) Perlindungan hutan alam dan ekosistem alam lainnya dari konversi (ke penggunaan lahan lainnya seperti perkebunan) dan degradasi (dari aktivitas berdampak besar seperti industri pembalakan) b) Pemeliharaan keanekaragaman hayati asli setempat dan nilai-nilai penting lain di hutan-hutan alam 3) Penghormatan terhadap hakhak tanah & sumber daya, dan pembagian manfaat yang adil a) Hak berdasarkan undang-undang dan hak ulayat atas tanah, wilayah & sumber daya (termasuk karbon) diidentifikasi, diakui dan dijamin b) Manfaat program/proyek dibagi secara adil melalui mekanisme partisipasi c) Tidak ada relokasi fisik atau pemindahan ekonomi tanpa persetujuan sebelumnya 4) Mengakui dan Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat a) Menghormati dan mengakui hak berdasarkan undang-undang dan hak ulayat masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya b) Diperlukan adanya persetujuan setelah terinformasi tanpa tekanan (FPIC) dari masyarakat adat untuk aktivitas apa pun yang berakibat pada hak-hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya c) Menghormati dan melindungi pengetahuan tradisional serta warisan budaya masyarakat adat 5) Menjamin adanya partisipasi penuh dan efektif serta akses terhadap informasi a) Pemangku kepentingan bisa berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam semua tahap program REDD+ b) Akses secara tepat waktu terhadap informasi yang relevan, dalam bentuk dan bahasa yang bisa diakses 6) Memastikan tata kelola yang transparan dan berakuntabilitas a) Meningkatkan tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif b) Mematuhi kewajiban-kewajiban internasional c) Para pemangku kepentingan memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan/perbaikan lokal dan/atau nasional yang efektif d) Para pemangku kepentingan memiliki akses terhadap mekanisme akuntabilitas pendana yang independen

Tercakup dalam kebijakan/standar

3

7

Tidak tercakup dalam kebijakan/standar

-

Sebagian tercakup dalam kebijakan/standar

FAO FAO

FCPF FCPF

BANK DU-NIA WB (WB)

IDB IDB

ADB ADB

AfDB AfDB

FIP FIP

GEF GEF

7

-

-

3

-

3

-

3

3

3

-

3

7

3

7

3

-

3

-

3

3

3

7

-

-

-

-

-

7

7

7

7

-

7

7

7

3

3

3

7

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3

3

7

7

-

7

7

7

7

-

7

-

3

3

-

3

7

7

-

7

7

7

-

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

3

3

3

3

3

7

7

-

7

7

7

7

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

3

3

3

-

3

3

-

-

3

3

7

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

3

3

3

3

-

7

3

-

-

-

7

-

-

3

3

3

-

-

-

-

-

3

7

7

-

7

3

3

3

3

3

7

7

3

3

7

7

7

3

3

-

-

3

3

3

3

3

-

7



Bab tiga

03 Observasi Bank-bank pembangunan multilateral (MDB) menggunakan dua j enis besar standar pengaman lingkungan dan sosial dalam programprogram mereka: Standar khusus REDD+ dan kebijakan pengaman yang mereka miliki saat ini. Saat ini ada tiga inisiatif pengaman khusus utama REDD+. UN-REDD (terdiri dari UNDP, FAO, dan UNEP) telah mengembangkan satu set Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan (SEPC)7. Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF) telah mengesahkan sebuah “Pendekatan Bersama” pengaman untuk para mitra pelaksana (delivery partners) FCPF yang mengkombinasikan persyaratan khusus REDD+ dengan unsur-unsur inti kebijakan pengaman Bank Dunia8. Saat ini, Bank Dunia, Inter-American Development Bank (IDB), dan UNDP dianggap sebagai delivery partners FCPF9. Sementara pendekatan FCPF memang mencakup persyaratan penting khusus REDD+, pada prinsipnya bahwa pendekatan itu mengandalkan pengamanan Bank Dunia yang sudah ada yang membuatnya tidak cukup mencapai standar yang lebih maju dari inisiatif lainnya10. Initiatif ketiga – Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ (SES REDD+), yang difasilitasi oleh Aliansi Iklim, Komunitas & Keanekaragaman Hayati (CCBA)11 dan CARE - tidak diterapkan oleh bank-bank pembangunan multilateral tapi dipakai sebagai panduan sukarela untuk negara-negara percontohan, yang sejumlah di antaranya menerima bantuan dari UN-REDD atau FCPF. Dua bank pembangunan multilateral lain yang aktif dalam pemrograman REDD+, Forest Investment Program (Program Investasi Hutan/FIP) dan Global Environment Facility (Fasilitas Lingkungan Global/GEF), memiliki beberapa pengaman khusus REDD+ dan sampai tingkat yang cukup signifikan tunduk kepada kebijakan pengaman lembaga-lembaga pengimplementasi. Lembaga-lembaga GEF harus menunjukkan kurang lebih adanya kesetaraan dengan satu set standar mnimum yang didapatkan dari prinsip-prinsip kebijakan pengaman Bank Dunia, dengan modifikasi12. Sementara FIP telah mengembangkan prinsip dan kriteria secara keseluruhan untuk program-programnya13, pengimplementasiannya semata-mata mengandalkan pada masing-masing MDB (bank pembangunan multilateral), yang menuntun pada adanya situasi absurd dengan beberapa kebijakan berbeda berlaku dalam satu rencana tunggal negara. Perlu juga dicatat bahwa sifat dari ketiga inisiatif pengaman khusus REDD+ ini berbeda-beda: SES REDD+ dan SEPC UN-REDD merupakan panduan sukarela dan praktik terbaik dari prinsipprinsip serta kriteria (kecuali jika secara sukarela disetujui dalam kesepakatan-kesepakatanlegal), sedangkan standar pengaman FCPF bersifat wajib. Perbedaan ini juga berlaku bila inisiatif-inisiatif ini dibandingkan dengan kebijakan bank pembangunan multilateral yang sudah ada, yang pada umumnya bersumber pada kebijakan serta prosedur yang bersifat wajib. Meskipun tampaknya kuat di atas kertas, sifat tidak mengikat dari sejumlah standar khusus REDD+ menimbulkan ketidakpastian, sehubungan dengan sampai tingkat mana standar-standar tersebut diterapkan sebagai pengaman yang sesungguhnya(dipahami di sini sebagai tindakan yang diperlukan untuk mencegah potensi bahaya dan memaksimalkan efektivitas). 6


Dengan mempelajari enam kategori bidang yang berhubungan dengan pengamanan, maka hasil temuan pokoknya adalah:

• Prosedur penilaian lingkungan dan sosial yang komprehensif

pada umumnya dengan baik dinyatakan dalam kerangka kerja kebijakan bank-bank pembangunan multilateral yang aktif dalam REDD+. Namun, seperti telah dibuktikan oleh instrumen SESA milik FCPF, proses yang lebih strategis, di bagian hulu dan partisipatif diperlukan untuk perencanaan REDD+.

• Perlindungan hutan alam dan keanekaragaman hayati:

Kebijakan dari kebanyakan bank-bank pembangunan multilateral yang ada saat ini tidaklah secara memadai mengamankan hutan alam dan keanekaragaman hayati asli setempat. Di MDB, kendalakendala atas kegiatan konversi/degradasi sebagian besar berlaku hanya pada bagian hutan-hutan alam yang disebut sebagai “habitat habitat alam yang penting.” Hanya satu inisiatif, yaitu Forest Investment Program, yang dengan jelas menyebutkan kebijakan untuk melindungi hutan-hutan alam dari degradasi (melalui industri pembalakan hutan dll).

• Penghormatan atas hak-hak tanah dan sumber daya:

Kebijakan pengaman badan-bank-bank pembangunan multilateral yang ada saat ini tidak cukupmemadai dalam memastikan jaminan hak penguasaan tanah dan hak-hak atas sumber daya pada pelaksanaan program. Sementara sejumlah kebijakan yang sekarang ini ada menyerukan untuk dilakukannya identifikasi isu-isu jaminan hak tanah – beberapa dokumen pemandu malah membuat rujukan secara eksplisit terhadap reformasi tenuria14 pada umumnya kebijakan-kebijakan itu tidak mengusulkan standar standar untuk jalan keluarnya (misalnya pengakuan atas hak-hak ulayat).

• Pengakuan atas hak-hak masyarakat adat: SES REDD+ ,

UN-REDD, dan badan-badan PBB dengan jelas menyatakan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk pengimplementasian pemberian persetujuan setelah terinformasi sebelumnya tanpa tekanan (FPIC). Pengaman MDB yang ada sekarang ini, termasuk FCPF, tidak melakukan hal tersebut.

• Partisipasi penuh dan efektif: Inisiatif-inisiatif pengaman khusus

REDD+ -- paling tidak di atas kertas -- memang mengintegrasikan partisipasi para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengimplementasian, pemonitoran dan evaluasi program-program REDD+. Kebijakan-kebijakan MDB cenderung menekankan adanya konsultasi tapi bukan partisipasi penuh (kecuali untuk unsur-unsur terbatas dari sejumlah jenis proyek).

• Tata Kelola yang transparan dan efektif: Inisiatif pengaman

khusus REDD+ menekankan pada tata kelola yang transparan dan efektif, dengan tekanan khusus pada tata kelola hutan. Kebijakan-kebijakan yang ada dari bank-bank pembangunan multilateral secara luas lebih terfokus pada analisis, pembangunan kapasitas dan penguatan kelembagaan di keseluruhan sektor, tapi tidak memberikan indikator spesifik untuk mengukur kinerja tata kelola. Evaluasi diperlukan untuk mengukur sampai tingkat mana pencapaian proyek-proyek sektor hutan MDB dalam pembangunan kapasitas dan perbaikan tata kelola.



Bab empat

04 Analisis Tingkat Kesenjangan Perlindungan Hutan Alam

Hak-Hak Masyarakat Adat

Pengaman (safeguards) UNFCCC Cancun menyatakan bahwa aksiaksi REDD+ harus “konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, memastikan bahwa [aksi-aksi REDD+] tidak dipakai untuk mengkonversi hutan alam, tapi sebaliknya dipakai untuk memberi insentif bagi perlindungan dan konservasi hutan alam serta layanan ekosistem mereka, dan meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya”15.

Berbeda dengan badan-badan PBB dan inisiatif SES REDD+, kebijakan MDB yang sudah ada tidak secara penuh mengakui hak masyarakat adat sesuai dengan dan mematuhi kewajiban serta instrumen-instrumen internasional.18 Sementara FCPF dan FIP telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat keterlibatan dengan masyarakat adat, mereka tetap belum bisa memenuhinya, misalnya pengakuan akan FPIC (pemberian persetujuan setelah terinformasi sebelumnya tanpa tekanan). Yang menyeramkan, “standar minimum” GEF yang baru-baru ini diberlakukan mengambil kebijakan Bank Dunia yang sudah ketinggalan zaman tentang Masyarakat Adat sebagai tolok ukur minimum. Walau GEF mengambil langkah tambahan guna mengakui FPIC, tetap hal ini terbatas penerapannya hanya untuk negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi ILO 16919.

Panduan praktik terbaik yang dimuat dalam SES REDD+ dan SEPC UN-REDD mencerminkan persyaratan ini. Pengaman yang sudah ada yang dimiliki bank-bank pembangunan multilateral (kecuali untuk FIP) tidak, mensyaratkan perlindungan dari konversi yang ‘signifikan’ hanya untuk bagian hutan alam yang disebut “habitat alam penting”.16 Pada umumnya bank-bank pembangunan multilateral mengizinkan pendanaan untuk proyek-proyek yang mungkin mengkonversi atau mendegradasi habitat alam17 sejauh tindakan-tindakan mitigasi diimplementasikan, termasuk penggunaan pengimbang (offset) keanekaragaman hayati yang kontroversial. Semua standar yang ada -- kecuali untuk Forest Investment Program (FIP) -tampaknya mengabaikan huruf “D” kedua dalam “REDD+”. Ketetapan-ketetapan untuk mencegah/menghindari degradasi hutan, misalnya melalui kegiatan penebangan pohon, bisa dikatakan tidak ada di semua standar. Sementara pengaman hutan UNFCCC memerlukan definisi yang lebih jelas, kesenjangan besar kelihatannya masih ada.

Hak atas Tanah dan Sumber Daya, Jaminan hak penguasaan tanah Kebijakan-kebijakan bank-bank pembangunan multilateral (MDB) yang ada masih belum memenuhi standar berkenaan dengan jaminan hak penguasaan tanah dibandingkan dengan inisiatif pengaman khusus REDD+. Jaminan hak atas tanah yang jelas merupakan hal mendasar, dan bahkan bisa dikatakan sebagai prasyarat, guna memastikan perlindungan hutan jangka pandang dan kelanggengan pengurangan emisi karbon hutan. Ketidakjelasan seputar hak dan kepemilikan tanah -- termasuk hak atas karbon -- mungkin merupakan kendala paling signifikan untuk skema REDD+. Hal ini juga merupakan salah satu hal paling rumit dan tidak ada jawaban yang mudah untuk hal ini. FCPF dan kebijakan pengaman MDB yang sekarang ini ada menekankan perlunya mengidentifikasi isu-isu seputar penguasaan tanah, tapi tidak mengandung persyaratan untuk menjelaskannya. Tidak adanya standar yang lebih jelas tentang pengakuan atas hak kepemilikan dan hak-hak ulayat menyebabkan adanya risiko signifikan bagi pemegang hak, dan akhirnya juga bagi para investor.

Tata kelola yang Transparan dan Efektif UNFCCC menyorot perlunya tata kelola yang transparan dan efektif sebagai pengaman inti bagi REDD+. Tidak seperti pengaman konvensional MDB, inisiatif-inisiatif khusus REDD+ memang mencerminkan komitmen ini, dan banyak bank pembangunan multilateral telah mendukung inisiatif reformasi sektor kehutanan. Sayangnya, pengimplementasian telah dinodai oleh konflik, dan kadang-kadang bank-bank pembangunan multilateral memperburuk situasi melalui prioritas yang bertentangan. Tidak adanya kriteria serta indikator tata kelola membuat implementasi dan pemantauan menjadi sulit.

Partisipasi Penuh dan Efektif: Secara tertulis kini bank-bank pembangunan multilateral (MDB) mensyaratkan adanya akses tepat waktu terhadap informasi yang relevan dalam bentuk dan bahasa yang bisa diakses dengan mudah. Pengimplementasian secara penuh diperlukan untuk memastikan agar para pemangku kepentingan bisa secara penuh dan efektif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, pendekatan yang tidak merata dan tidak memadainya pendanaan untuk partisipasi bisa menciptakan kendala. Partisipasi Pemangku Kepentingan -- dan perbedaannya dengan ‘konsultasi’ -- tampaknya masih tidak banyak dimengerti atau diimplementasikan dengan tidak benar. Salah satu kendala atas partisipasi yang sejati mungkin terletak pada tidak adanya standar yang jelas untuk itu dan/atau tidak adanya bantuan jika hal itu tidak disadari.


7



Bab lima

05 Implementasi & Kepatuhan Pengaman atau safeguards hanya bisa efektif jika diimplementasikan dengan benar. Oleh karena itu sangatlah penting untuk memiliki tata kepatuhan yang memadai dan bisa diverifikasi. Ini mencakup penilaian pendahuluan secara komprehensif sebelum programprogram diterima dan pemantauan serta pengawasan secara efektif pada pelaksanaannya. Akuntabiltas dan/atau mekanisme pengaduan yang bisa diakses bagi masyarakat setempat yang terkena dampak dan tanggapan atas keluhan dengan cara yang tepat waktu serta transparan merupakan hal yang diperlukan untuk menangani ketidakpatuhan. MDB mensyaratkan para peminjam untuk menyetujui kesepakatan untuk menerapkan tindakan-tindakan pengaman yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari kesepakatan pinjaman atau hibah yang mengikat secara hukum (secara teori, memberikan jalan bagi kegagalan kinerja). MDB dituntut untuk meninjau kepatuhan para peminjam melalui misi-misi pengawasan dan laporan pemantauan peminjam. Panduan UNDP mensyaratkan adanya misi pengawasan serta laporan pemantauan lingkungan. Jika pemangku kepentingan percaya bahwa mereka mungkin dirugikan oleh ketidakpatuhan dengan pengaman yang sudah disepakati, mereka bisa mengajukan keluhan kepada mekanisme akuntabilitas MDB, dengan berpotensi memicu adanya upaya penyelesaian masalah atau peninjauan kepatuhan, tergantung pada lembaganya. UNDP dan FAO, sebagai bagian dari komitmen mereka sesuai dengan Pendekatan Bersama FCPF, kini sedang20 menciptakan mekanisme pengaduan dan perbaikan. Kebanyakan lembaga kini juga meminta adanya dukungan untuk mekanisme pengaduan lokal yang efektif. Sebagai tambahan, struktur tata kelola di FCPF, FIP, GEF dan UN-REDD memungkinkan para pemangku kepentingan untuk secara langsung menyampaikan masalah mengenai kepatuhan kepada badan-badan pembuat keputusan melalui masyarakat madani dan para pengamat masyarakat adat. Namun keefektifan saluran-saluran yang bisa dikatakan ‘tidak formal’ ini tetap bisa dipertanyakan. Walaupun program-program Dana Karbon FCPF harus mematuhi pengaman wajib Bank Dunia, FIP tidak memiliki mekanisme kepatuhan secara resmi dan mengandalkan kebijakan-kebijakan pengimplementasian MDB dan IFC. SES REDD+ diawasi oleh komite para pemangku kepentingan di tingkat negara dan di tingkat internasional yang juga memberikan peluang yang serupa.

8


Dalam tahap pembangunan inisiatif SES REDD+ ini, wahana utama untuk memastikan implementasi adalah melalui partisipasi para pemangku kepentingan dalam menilai program-program melalui proses yang dijabarkan dalam panduan untuk dipergunakan SES REDD+ di tingkat negara. Sebagai sebuah alat yang bersifat sukarela, SES REDD+ tidak memiliki struktur kepatuhan dan perbaikan dan tidak jelas sarana apa yang harus dipakai masyarakat yang terkena dampak untuk menangani ketidakpatuhan jika sistem nasional tidak memadai atau tidak responsif.21 Pada pertemuannya di bulan Maret 2012 di Asunción, Paraguay, Dewan Kebijakan UN-REDD memilih untuk “mengesahkan” SEPC yang sudah direvisi “sebagai kerangka kerja pemandu untuk negara-negara REDD+22.” Banyak pemangku kepentingan eksternal dengan salah berpikir bahwa SEPC akan menjadi standar yang mengikat bagi lembaga-lembaga UN-REDD bukannya sebagai satu set praktik terbaik saja. Sebagaimana sudah dicatat di atas, dalam panduan sukarela tidak ada mekanisme untuk memastikan adanya implementasi dan kepatuhan. UN-REDD harus menjelaskan bagaimana lembaga-lembaganya akan mempergunakan SEPC, termasuk Alat Pengukur Manfaat dan Risiko (Benefit and Risk Tools) pelengkap yang telah dikembangkannya dan sarana apa yang akan secara efektif dimiliki pemegang hak serta masyarakat yang terkena dampak untuk menangani ketidakpatuhan.



Bab enam

06 Sinergi dengan KonvensiKonvensi PBB Lainnya REDD+ dan inisiatif-inisiatif hutan lainnya perlu mematuhi kewajiban serta kesepakatan sosial dan lingkungan internasional, dan perlu mendukungnya, bukan meremehkannya. Sumber-sumber daya bisa dipakai lebih efisien dengan menjelajahi sinergi dan menggunakan keahlian yang sudah ada dan dengan demikian menghindari adanya upaya ganda. Sebuah kesepakatan yang khususnya relevan terhadap hutan dan REDD+ adalah Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati (CBD) dan “Target Aichi” (lihatlah kotak 1). Target-target itu berkaitan dengan pengamanan ekosistem dan para penanda tangan CBD telah sepakat untuk memasukkannya ke dalam rencana keanekaragaman hayati negara mereka serta mengembangkan indikator untuk mereka bersama para mitra lainnya.23 Indikator-indikator ini bisa dipakai untuk REDD+ dan Target Aichi dan membentuk bagian pemantauan.

Kotak 2: Contoh-contoh target Aichi CBD PBB yang relevan untuk REDD+24 Target 2: Pada tahun 2020, selambat-lambatnya, nilai keanekaragaman hayati telah diintegrasikan ke dalam strategi dan proses perencanaan pembangunan serta pengurangan kemiskinan nasional dan daerah dan juga dimasukkan ke dalam penghitungan nasional, jika cocok, dan ke dalam sistem pelaporan. Target 3: Pada tahun 2020, selambat-lambatnya, insentif, termasuk subsidi, yang membahayakan keanekaragaman hayati dihilangkan, ditinggalkan secara bertahap atau direformasi agar meminimalkan atau menghindari dampak negatif, dan insentif positif untuk konservasi serta pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari dikembangkan serta diterapkan, konsisten dan selaras dengan Konvensi dan kewajiban internasional relevan lainnya, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi nasional. Target 5: Pada tahun 2020, laju hilangnya semua habitat alam, termasuk hutan dikurangi setengahnya dan jika mungkin dibuat mendekati titik nol, dan degradasi serta fragmentasi secara signifikan dikurangi. Target 7: Pada tahun 2020, area-area pertanian, pembudidayaan air (akuakultur) dan kehutanan dikelola secara lestari, dengan memastikan konservasi keanekaragaman hayati Target 11: Pada tahun 2020, sekurang-kurangnya 17 persen daratan dan perairan tawar, serta 10 persen daerah pesisir dan laut, khususnya daerah yang memiliki arti penting khusus bagi keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem, dijaga melalui sistem perlindungan area yang dikelola secara efektif dan adil, mewakili secara ekologis dan sistem wilayah perlindungan yang terkoneksi dengan baik serta tindakan-tindakan konservasi berbasis area lain yang efektif, dan terintegrasi ke bentang alam darat dan laut. Target 14: Pada tahun 2020, ekosistem yang memberikan layanan penting, termasuk layanan yang berkaitan dengan air, dan memberikan sumbangan kepada kesehatan, mata pencaharian dan kesejahteraan, dipulihkan serta diamankan, dengan mempertimbangkan kebutuhan kaum perempuan, masyarakat adat dan setempat serta kaum miskin dan rentan. Target 15: Pada tahun 2020 kelentingan ekosistem dan kontribusi keanekaragaman hayati terhadap stok karbon telah ditingkatkan melalui konservasi dan pemulihan setidaktidaknya 15 persen dari ekosistem yang terdegradasi, dan dengan itu menyumbang pada mitigasi perubahan iklim dan adaptasi untuk memerangi penggurunan.


9


07 Kesimpulan Seperti diharapkan, Standar SES REDD+, yang dikembangkan melalui proses partisipasi multi pihak, kelihatannya merupakan yang paling komprehensif dan responsif terhadap pengaman UNFCCC. Prinsip dan kriteria umum inisiatif ini bersifat ekstensif dan terperinci. Sebagai sebuah inisiatif sukarela yang tidak dikaitkan dengan lembaga pendanaan, SES REDD+ telah berfokus pada penyediaan panduan kepada pemerintah negara-negara berkembang tentang implementasi untuk bisa memenuhi standar yang sudah diterima secara internasional. Yang tidak dimiliki SES REDD+ pada tahap ini adalah kesepakatan tentang, dan proses untuk, verifikasi independen atas implementasi dan kepatuhan. Oleh karena sifat sukarelanya, penggunaan SES REDD+ mengandalkan pada insentifinsentif yang dibuat oleh pengakuan nasional dan internasional yang diterima oleh negara-negara serta potensi untuk peningkatan akses terhadap pendanaan. Walau SEPC UN-REDD memberikan secara relatif kerangka kerja yang komprehensif dan responsif, statusnya sebagai panduan sukarela justru menyulitkan dan menimbulkan kekhawatiran serius terhadap komitmen badan-badan PBB untuk mengimplementasikannya. Persyaratan SESA FCPF mewakili standar tinggi sehubungan dengan pengintegrasian isu-isu sosial dan lingkungan dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pendekatan kebijakan pembangunan nasional dan subnasional. Namun, selama tiga tahun dalam proses kesiapan masih tetap belum jelas sampai sejauh mana persyaratan itu diimplementasikan dan bagaimana tepatnya hal itu berkaitan dengan kebijakan pengaman wajib Bank Dunia. Alih-alih adanya mekanisme yang jelas, kepatuhan tampaknya menjadi diskresi komite peserta FCPF, dan ketaatan terhadap standar sering kali masih menjadi subyek interpretasi. Kerangka kerja kebijakan MDB yang ada jelas sekali tidak memadai. MDB masih harus menanggapi adanya kesenjangan lebar antara persyaratan Cancun untuk mengamankan hutan alam dan keanekaragaman hayati dengan pendekatan terbatas MDB untuk melindungi “habitat alam yang penting” dari konversi yang “signifikan”. Ketentuan yang mengizinkan pengimbangan atau offsetting kerugian pada ekosistem sama tidak memadainya dan menjadi ancaman terhadap integritas lingkungan. Hal yang mendesak bagi MDB adalah perlunya memperbarui kerangka kerja kebijakan mereka untuk sepenuhnya menghormati hak-hak masyarakat adat dan juga mematuhi kewajiban dan kesepakatan internasional lain yang relevan. Salah satu kesenjangan terpenting yang harus diatasi, khususnya pandangan terhadap REDD+, adalah standar-standar mengenai hakhak atas tanah dan sumber daya serta penjaminan hak tenurial.

10



Bab tujuh



Bab delapan

08 Rekomendasi • Semua lembaga,badan, institusi, apakah internasional,

nasional, regional atau multilateral- perlu meningkatkan dan mengharmoniskan kebijakan pengaman mereka dan menyelaraskannya dengan hak asasi manusia internasional serta kewajiban-kewajiban lingkungan. Hal ini perlu untuk dapat memastikan bahwa REDD+ dan program hutan lainnya mewujudkan manfaat yang diharapkan serta tidak membahayakan lingkungan serta masyarakat hutan.

• Kesenjangan paling mencolok - dan berpotensi fatal - terlihat ada di bidang-bidang perlindungan hutan alam dan penghargaan atas hak-hak/pengamanan hak tanah. Lembaga-lembaga perlu menutup kesenjangan ini dengan mengesahkan kebijakankebijakan yang:

• Memastikan dan memprioritaskan perlindungan hutam alam serta keanekaragaman hayati asli setempat (misalnya dengan mengadopsikebijakan yang melarang pendanaan program yang menyumbang pada konversi serta degradasi hutam alam melalui perkebunan monokultur atau kegiatan pembalakan hutan, lihat misalnya Forest Investment Program25). • Memajukan dan menghormati hak-hak atas tanah dan sumber daya serta memastikan keamanan hak kepemilikan tanah.

• Bank-bank Pembangunan Multilateral (MDB) perlu memperbarui

kebijakan-kebijakan mereka untuk menghormati hak-hak masyarakat adat, sesuai dengan kewajiban serta instrumen internasional dan ini mencakup - antara lain Pemberian Persetujuan Setelah Terinformasi Sebelumnya Tanpa Tekanan.

• Institusi-institusi dan kebijakan-kebijakan mereka, MDB

khususnya, perlu mematuhi kewajiban serta kesepakatan internasional yang relevan26.

• Dewasa ini SES REDD+ menyediakan kerangka kerja pengaman yang paling kuat dan komprehensif dan bisa digunakan sebagai rujukan/panduan untuk lembaga-lembaga internasional dalam mereformasi kebijakan-kebijakan mereka.

• Untuk bisa membuat penilaian dampak REDD+ pada

keanekaragaman hayati dan pada komunitas masyarakat adat serta masyarakat setempat efektif dalam hal biaya dan bisa dilakukan, penilaian ini bisa dikaitkan pada upaya pemantauan untuk Rencana Strategis untuk Keanekaragaman Hayati 20112020, termasuk Target Aichi. Sejumlah indikator sudah dipantau dan bisa dilaporkan bilamana relevan, sedangkan lainnya masih dikembangkan.31 Menghindari pengulangan upaya yang sama bisa khususnya menjadi penting di negara-negara yang kekurangan kapasitas untuk melakukan pemantauan tambahan untuk REDD+.

• Bahkan sekalipun ketika pengaman pada prinsipnya terlihat kuat

di atas kertas, tidak adanya arsitektur kepatuhan yang efektif dan mekanisme akuntabilitas secara umum membuatnya menjadi tidak bisa diawasi dalam praktiknya. Integritas lingkungan serta hakhak masyarakat hutan bersaing dengan kepentingan keuangan yang berkuasa, itu sebabnya kebijakan pengaman harus bersifat mengikat dan dimasukkan dalam arsitektur kepatuhan yang kukuh, termasuk mekanisme akuntabilitas yang transparan dan bisa diakses. REDD+ dan program-program hutan harus mencakup pula pemantauan independen, dengan menggunakan pendekatan partisipatif seperti pelaporan paralel.32

• Implementasi dan pemantauan tindakan-tindakan pengaman

saat ini sangat kurang dibiayai pada semua proses-proses yang ada baik secara nasional maupun internasional. Sumber daya untuk pengaman hanya merupakan bagian kecil dari dana yang disediakan untuk penghitungan dan pengukuran karbon, rancangan proyek-proyek uji coba untuk menghasilkan kredit karbon, dan tindakan-tindakan lain untuk mempersiapkan negaranegara untuk pasar karbon di masa mendatang yang tidak mungkin terwujud dan tidak akan melahirkan hasil yang tahan lama untuk perlindungan hutan. Kesenjangan ini mendesak untuk segera diatasi. Pengaman tidak boleh diperlakukan sebagai renungan di belakang hari, tapi harus ada di depan dan di tengah-tengah jika memang inisiatif-inisiatif hutan -- REDD+ dan lainnya -- diinginkan untuk memberikan hasil bagi hutan dan manusia.

• Kriteria dan indikator untuk tata kelola yang transparan dan

efektif perlu dimasukkan dalam kerangka kerja pengaman dan sistem informasi yang terkait. Panduan dan kerangka kerja yang berguna untuk memonitor penatakelolaan telah dikembangkan misalnya oleh Bank Dunia dan FAO27, dan juga UN-REDD yang bekerja sama dengan Chatham House28. Di samping itu, proses FLEGT29 telah membangun keahlian dalam memperkuat dan menilai tata kelola hutan dan dalam memajukan pendekatanpendekatan yang bersifat partisipatif. Tata kelola Inisiatif Hutan dari World Resources Institute (Institut Sumber Daya Dunia)30 telah mengembangkan indikator yang berguna untuk memonitor serta menilai penatakelolaan hutan yang bisa dijadikan dasar.


11

Greenpeace International

Safeguards: Forests & People First The need for a universal set of REDD+ Safeguards in the toxic water cycle

Lamparin I safeguards matrix

Lampiran I: Safeguards Matrix 1) Requirement for a comprehensive ESIA UNFCCC

a) Full range of direct, indirect and cumulative social and environmental issues assessed

b) Policies/programmes assessed at strategic level and actions at project level

7

No specific provision

7

7 No specific provision

REDD+ SES v2

UN-REDD SEPC v3

– Calls for comprehensive assessment, including indirect, cultural, human rights. Assessment of cumulative impacts not specified

– Assessment procedures not specified (addressing principles and criteria implies identification of wide range of impacts)

3

3 Assessment requirements apply to project and programme levels

7

7 Not specified

UNDP

3

3 Integrated, comprehensive assessment required, including indirect and cumulative impacts

3

3 Assessment requirements apply to project and programme levels

FAO

– Integrated assessment required, including cumulative impacts. However, only “directly related social impacts” covered

– EIA guidelines apply to projects (including regional and sectoral) but not to policies and programmes

Legend

FCPF

3

3 Comprehensive Strategic Environmental & Social Assessment (SESA) required (including indirect/ cumulative impacts)

3

3 SESA required for strategies and programmes; framework for project assessments required

Binding Policies

WB

– Assessments required to examine environmental and limited range of social impacts (including indirect/ cumulative impacts)

– Assessment requirements apply to projects (including regional and sectoral). For policies, assess borrower systems if significant environmental “effects”

Cancun Agreement

Voluntary Guidance

IDB

ADB

3

3

– Assessment requirements apply to projects, programmes, policies

– Assessment requirements apply to projects; modified requirements apply to programmes

3 Comprehensive, integrated assessments required, including indirect and cumulative impacts

3 Comprehensive, integrated assessments required, including indirect and cumulative impacts

3

covered by the policy/standard

AfDB

3

3 Comprehensive integrated assessment required, including indirect and cumulative Impacts. Note: lack of clarity how requirement interfaces with requirement on use of country systems – Applies SESA to policies and programmes, ESIA to projects. Note: lack of clarity how requirement interfaces with country systems

7

not covered by the policy/standard

FIP

– Calls for “appropriate” SGs of MDBs that receive FIP finance (MDB assessment policies apply)

7

7 Not specified

-

partially covered by the policy standard

GEF

3

3 Requires agencies to conduct comprehensive assessment, including indirect / cumulative impacts

– Assessment requirements apply only to projects



appendix I safeguards matrix

2) Protection of natural forests and maintenance of native biodiversity

a) Protect natural forests and other natural ecosystems from conversion (into other land uses such as plantations) and degradation (from high impact activities such as industrial logging)

b) Maintain native biodiversity and other key values in natural forests

UNFCCC

REDD+ SES v2

UN-REDD SEPC v3

– Actions consistent with conservation of natural forests and biological diversity, not used for conversion of natural forests, incentivise protection and conservation of natural forests and ecosystem services, enhance other social and environmental benefits. Degradation not addressed

– Programme maintains and enhances biodiversity and ecosystem services, does not lead to conversion of natural forests or other areas important for maintaining and enhancing identified biodiversity and ecosystem service priorities. Degradation not addressed.

– Activities do not cause the conversion of natural forest to planted forest, unless as part of forest restoration; reducing conversion of forests to other land uses (e.g. agriculture, infrastructure) to be a priority; avoid or minimise degradation

3

3 Actions are consistent with the conservation of natural forests and biological diversity

3

3 Maintain and enhance biodiversity and ecosystem services potentially affected by programme

3

3 Maintain and enhance multiple functions of forest including conservation of biodiversity and provision of ecosystem services

UNDP

7

7 Requires identification of impacts but does not apply a standard regarding conversion/ degradation of natural forests or ecosystems. Assessment and mitigation measures required

7

7 Not specified

FAO

7

7 Limits degree of conversion/ degradation for subset of natural forests (no significant conversion/ degradation of ”critical natural habitats”). Allows conversion/ degradation of ”noncritical” habitats under limited conditions.

– Required to “take into account” multiple values of biodiversity and its components. Projects to be compatible with principles and obligations of CBD and other international environmental agreements

Legend

FCPF

7

7 follows World Bank SGs. limits degree of conversion/ degradation for subset of natural forests (no significant conversion/ degradation of “critical natural forests/habitats”). Allows conversion/ degradation of “non-critical” natural habitats under limited conditions. Finances forest plantations only if no conversion/ degradation of critical natural habitats – FCPF Objective includes testing ways to sustain or enhance livelihoods of local communities and to conserve biodiversity. Applies World Bank SGs that call for maintenance of biodiversity as goal but not specific standard

Binding Policies

WB

7

7 Limits degree of conversion/ degradation for subset of natural forests (no significant conversion/ degradation of “critical natural forests/ habitats”). Allows conversion/ degradation of “non-critical” natural habitats under limited conditions. Finances forest plantations only if no conversion/ degradation of critical natural habitats

– Establishes goal of maintenance of biodiversity and other values but does not set as standard except for critical natural habitats

Cancun Agreement

Voluntary Guidance

IDB

7

7 Limits degree of conversion/ degradation of subset of natural forests (no significant conversion/ degradation of “”critical natural habitats””). Allows conversion/ degradation of non-critical natural habitats if no feasible alternatives exist and acceptable mitigation plans in place

– Maintenance of biodiversity and other values applied to critical natural habitats

ADB

– For “critical habitats”, requires no measureable adverse impacts that could impair function and no reduction in endangered species. Bans financing of commercial logging in primary tropical moist or old-growth forests. Allows conversion/ degradation of non-critical natural habitats under limited conditions

– Risks to biodiversity must be assessed. Requires mitigation measures to achieve “no net loss” of biodiversity

3


AfDB

7

7 Projects allowed in “critical habitats” if no negative effects on criteria of area or endangered species and net positive gain achieved in biodiversity. Allows “significant modification” (i.e. conversion/ degradation) of “natural habitats” if appropriate mitigation measures applied

– Objective is to preserve biodiversity and ecosystem integrity by avoiding or minimising impacts, achieve “net gain” of biodiversity through mitigation and offsets, special attention to ecosystem services

7


FIP

3

3 Seeks “confirmation” that FIP investment will not support conversion, deforestation or degradation of [natural] forest, inter alia, through industrial logging, conversion of natural forests to tree plantations or other large-scale conversion

– Objective is “to sustain biodiversity and ecosystem services” but does not set as standard (proposals “should” support protection of biodiversity and strengthened resilience of ecosystems)

-


GEF

7

7 Limits conversion/ degradation of subset of natural forests (no conversion/ degradation of “”critical natural forests/habitats””). Allows conversion of “”non-critical”” natural habitats under limited conditions

– Maintenance of biodiversity and other values applied to critical natural habitats. Mitigation (including maintenance of ecological services) and offsets to be applied for adverse impacts on noncritical natural habitats




3) Respect for land rights, resource rights and equitable benefit sharing UNFCCC

a) Statutory and customary rights to lands, territories, and resources (including carbon) are identified, recognised and secured

3

3 Respect for the knowledge and rights of indigenous peoples and members of local communities, by taking into account relevant international obligations, national circumstances and laws, and noting that the UN GA adoption of UNDRIP

7

7 Not specified

b) Programme/project benefits shared equitably through participatory mechanism

c) No physical relocation or economic displacement without prior agreement

– No specific provision. Regarding indigenous peoples, refers to respecting relevant international obligations and notes passage of UNDRIP (which prohibits involuntary IP relocation)

REDD+ SES v2

3

3 Recognises and respects statutory and customary rights to lands, territories and resources which indigenous peoples or local communities have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired. Carbon rights based on statutory and customary land rights

UN-REDD SEPC v3

3

3 Respect and promote the recognition and exercise of the rights of indigenous peoples, local communities and other vulnerable and marginalised groups to land, territories and resources, including carbon

3

3

3

3

3 Transparent, participatory, effective and efficient mechanisms established for equitable sharing of benefits among and within relevant rights holder and stakeholder groups taking into account rights, costs, benefits and associated risks

3 Requires free, prior informed consent (FPIC) of affected indigenous peoples and local communities if any relocation or displacement

3 Ensure equitable, non-discriminatory and transparent benefit sharing among relevant stakeholders with special attention to the most vulnerable and marginalised groups

3 Ensure there is no involuntary resettlement as a result of REDD+ (involuntary resettlement defined as physical or economic displacement or relocation without consent)

UNDP

FAO

7

7

7

7

7 No specific provision. Land tenure issues to be identified where relevant

7 Not specified

– Requires identification of resettlement issues but does not prohibit involuntary resettlement. For projects involving indigenous peoples, FPIC standard applies

7 Requires that projects address security of land tenure but does not require recognition of customary rights except for indigenous peoples (see below)

7 Not specified. For indigenous peoples, see below.

3

3 FAO prohibits projects that involve involuntary resettlement

Legend

FCPF

7

7 Requires identification of land tenure and resource rights issues but does not require recognition of customary rights except in some cases for indigenous peoples (see below)

– FCPF Objective is to pilot a performancebased payment system for Emission Reductions generated from REDD activities, with a view to ensuring equitable benefit sharing and promoting future large scale positive incentives for REDD

7

7 Follows World Bank SGs

Binding Policies

WB

Cancun Agreement

Voluntary Guidance

IDB

ADB

3

AfDB

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7


7 No general requirement of equitable benefit sharing. For projects that affect indigenous peoples, see below

7

7 Avoids or minimises involuntary resettlement but does not prohibit it. For projects involving physical relocation of indigenous peoples, requires ”broad support”


7 No general requirement of equitable benefit sharing. For projects affecting indigenous peoples, see below.

– Seeks to avoid or minimise invountary resettlement but does not prohibit it. However, requires “informed consent” for displacement of indigenous peoples or low-income ethnic minority communities in rural areas


7 No general requirement of equitable benefit sharing. For projects affecting indigenous peoples, see below.

7 Seeks to avoid or minimise involuntary resettlement but does not prohibit it. Requires determination of broad community support of indigenous peoples for relocation


7 No general provision on land and resource rights. Where involuntary resettlement, land claims, including those based on customary law and traditional usage, “may” be regularised. Secure tenure provided for physically displaced

7 No general requirement of equitable benefit sharing

7 Seeks to avoid or minimise involuntary resettlement but does not prohibit it. Requires meaningful consultations but not agreement

7


FIP

7

7 “Should” catalyse and support acknowledgement of rights and role of indigenous peoples and local communities. Includes indicators on legally recognised tenure rights and secure access to economic benefits

– Proposals “should” show how investments will catalyse and support equitable benefit sharing

7


-


GEF

7

7 Requires identification of land tenure and resource rights issues but does not require recognition of customary rights

7

7 No general requirement of equitable benefit sharing. For projects that affect indigenous peoples, see below

– Does not prohibit involuntary resettlement but GEF will not finance the cost of physical relocation or displacement of people




4) Recognises and respects indigenous peoples’ rights UNFCCC

a) Respect and recognise statutory and customary rights of indigenous peoples to land, territories and resources

b) Free, prior informed consent (FPIC) of indigenous peoples required for any activities affecting their rights to land, territories and resources

c) Respect and protect traditional knowledge and cultural heritage of indigenous peoples

3

3 Calls for respect for the knowledge and rights of indigenous peoples and members of local communities, by taking into account relevant international obligations, national circumstances and laws, and noting that the UN General Assembly has adopted the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

3

3 Calls for respect of indigenous peoples rights and international obligations, and notes adoption of UNDRIP

3

3 Respect for the knowledge and rights of indigenous peoples and members of local communities, by taking into account relevant international obligations, national circumstances and laws, and noting that UN GA adopted UNDRIP

REDD+ SES v2

UN-REDD SEPC v3

UNDP

FAO

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Recognises and respects both statutory and customary rights to lands, territories and resources which Indigenous Peoples or local communities have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired. Recognises and respects the human rights of indigenous peoples and local communities

Requires FPIC of indigenous peoples and local communities for any activities affecting their rights to lands, territories and resources

FPIC is obtained for any use of traditional knowledge, innovations and practices of indigenous peoples and local communities

3 Respect and promote recognition and exercise of rights of indigenous peoples, local communities and other vulnerable and marginalised groups to land, territories and resources, including carbon. Respect and protect stakeholder rights in accordance with international obligations (including human rights, statutory and customary rights, and collective rights)

3 Seek free, prior and informed consent of indigenous peoples and respect and uphold the decision taken (whether consent is given or withheld)

3 Respect and protect traditional knowledge, and cultural heritage and practices

3 Promotes the recognition of indigenous rights to lands, territories and resources and laws protecting indigenous lands. UNDP Human Rights policy recognises the rights of distinct peoples living in distinct regions to self-determined development and control of ancestral lands.

3 UNDP promotes and supports right of indigenous peoples to FPIC in development planning that may affect them

3 No specific provision but covered by application of FPIC standard

3 Core principles of UNDRIP – self determination, development with identity, FPIC, participation and inclusion, rights over lands and other natural resources, cultural rights, collective rights, gender equality – form the basis of FAO’s work in projects involving indigenous peoples

3 FAO follows UNDRIP and employs FPIC standard

3 No specific provision but covered by application of FPIC standard

Legend

FCPF

WB

7

7

7

7

7

7

7 No general recognition of customary indigenous land and resource rights. Follows World Bank safeguards which address some but not all indigenous rights. Requires identification of land tenure issues in SESA but does not set standard regarding recognition of indigenous rights

7 Does not require FPIC. Requires “free prior informed consultation” [FPICon] resulting in “broad community for all projects that affect indigenous peoples. Will follow FPIC standard in countries that have incorporated it into national legislation

7 No general provision to respect indigenous peoples’ traditional knowledge and cultural heritage

Binding Policies

7 No general recognition of customary indigenous land and resource rights. Policies address some but not all indigenous rights. Requires attention to customary rights of indigenous peoples, but not recognition. Requires action plan for legal recognition of indigenous peoples’ land rights if project involves acquisition of indigenous peoples’ lands or is contingent on legal recognition

7 Does not require FPIC. Requires “free prior informed consultation [FPICon] resulting in broad community support” as a financing condition for all projects that affect indigenous peoples. Requires FPICon at each stage.

7 No general provision to respect indigenous peoples’ traditional knowledge and cultural heritage. Requires prior agreement of indigenous peoples for “commercial development” of indigenous cultural resources and knowledge

Cancun Agreement

Voluntary Guidance

IDB

7

7 No general recognition of customary indigenous land and resource rights. Policies address some but not all indigenous rights. Recognises indigenous peoples’ rights according to “applicable legal norms” including national legislation and applicable international norms in force in each country. Operations must not negatively affect legal status, rights, possession, or management of indigenous peoples’ lands – Does not require FPIC but does require good faith negotiations for projects with adverse impacts. For very high risk projects, requires verified agreements with affected IP communities

7

7 No general provision to respect indigenous peoples’ traditional knowledge and cultural heritage. Requires prior agreement for “commercial development” of indigenous peoples’ knowledge or cultural resources

ADB

3

7


AfDB


FIP

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

recognition of customary indigenous land and resource rights. Policies address some but not all indigenous rights. Requires action plan for legal recognition of indigenous peoples’ land rights if project involves acquisition of indigenous peoples’ lands or is contingent on legal recognition

7 Does not require FPIC. Requires “meaningful consultations.” Requires broad community support (which ADB labels as FPIC) for community development of indigenous peoples’ cultural resources and knowledge and natural resources on indigenous peoples’ lands and for physical displacement

7 No general provision to respect indigenous peoples’ traditional knowledge and cultural heritage. Requires only broad community support (not prior agreement) for “commercial development” of cultural resources and knowledge

7 No general recognition of customary indigenous land and resource rights. Policies address some but not all indigenous rights. No separate policy on indigenous peoples; indigenous people-related issues grouped under “vulnerable groups”

7 Does not require FPIC. Requires meaningful consultations but not consent

7 No general provision to respect indigenous peoples’ traditional knowledge and cultural heritage. “Engagement process” shall respect the culture, knowledge and practices of vulnerable groups, especially indigenous peoples

7 No general recognition of customary indigenous land and resource rights. FIP programmes “should” catalyse and support acknowledgment of rights and role of indigenous peoples and local communities. Includes indicators on legally recognised tenure rights (but not a standard for achieving tenure)

7 Does not require FPIC

7 No general provision to respect indigenous peoples’ traditional knowledge and cultural heritage


GEF

7

7 No general

-

7 No general recognition of customary indigenous land and resource rights. GEF agencies are to “make provisions in plans, where appropriate, to support activities to establish” legal recognition of indigenous peoples’ customary land tenure and collective rights

7 Does not require FPIC. Requires documentation that FPIC being followed in countries that have ratified ILO 169. Otherwise, agencies follow own procedures which must at least meet World Bank “free, prior, informed consultation, resulting in broad community support” standard

7 No general provision to respect indigenous peoples’ traditional knowledge and cultural heritage. Calls on agencies to “refrain” from utilising IP cultural resources or knowledge without prior agreement




5) Ensure full and effective participation and access to information

a) All stakeholders are able to participate fully and effectively in all stages of REDD+ programmes

b) Stakeholders have timely access to relevant information, in accessible form and language

UNFCCC

REDD+ SES v2

UN-REDD SEPC v3

3

3

3

3

3

3 The full and effective participation of relevant stakeholders, in particular indigenous peoples and local communities, in REDD+ actions

– Provide transparent, consistent, updated information that is accessible by all relevant stakeholders [from, Durban, 2.b, CP.17 Guidance]

3 All relevant rights holders and stakeholders participate fully and effectively in the REDD+ programme [participation defined as exercising meaningful influence, including FPIC]

3 Rights holders and stakeholders have information needed, in culturally appropriate and timely way, and capacity to participate fully and effectively in design, implement and evaluation

3 Ensure full and effective participation of relevant stakeholders in design, planning and implement., with particular attention to indigenous peoples, local communities and other vulnerable and marginalised groups

3 Ensure transparency and accessibility of information related to REDD+, including active dissemination among relevant stakeholders (incl appropriate language, form, and timing)

UNDP

– Requires stakeholder engagement. Plan scaled to severity of risks. Must consult affected stakeholders and respond to views. Emphasis on consult. rather than full and effective participation

3

3 Information Disclosure Policy provides broad access, somewhat limited exceptions, request system with process guarantees, an appeals process. EA guidelines stipulate that stakeholders to be provided information on purpose, nature, scale, and risks

FAO

3

3 For high risk projects, stakeholders’ participation will be ensured in designing, implementing, and monitoring avoidance and mitigation measures and compensation/ benefits

3

3 Requires timely provision of information on potential environmental/ social impacts and draft assessment documents to stakeholders, in accessible language and format. Consultation will be governed by FPIC

Legend

FCPF

3

3 Requires stakeholder engagement in formulation and implementation stages. FCPF Guidelines on Stakeholder Engagement in REDD+ Readiness Preparation to be applied.

3

3 FCPF Guidance on Disclosure of Information provides timebound disclosure requirements. FCPF also subject to World Bank Access to Information Policy

Binding Policies

WB

IDB

– Requires consultations with affected groups and local nongovernmental organisations. Emphasis on consultations rather than full and effective participation.

– Requires consultations with affected groups. Emphasis on consultations rather than full and effective participation.

3

3 World Bank Access to Information Policy provides broad access, somewhat limited exceptions, a request system with process guarantees, an appeals process. Various World Bank SGs require timely access to information in appropriate form and language

Cancun Agreement

Voluntary Guidance

3

3 IDB Access to Information Policy provides broad access, somewhat limited exceptions, a request system with process guarantees, appeals. Safeguards policy requires timely access in appropriate form and language

ADB

3

AfDB

3

3

3

3

3 Requires “meaningful consultations” with affected people to facilitate their “informed participation.”

3 Public Communications Policy provides for broad access, somewhat limited exceptions, request system with process guarantees, appeals process. Safeguards require timely access in appropriate form and language


3 Requires meaningful, transparent consultations to ensure free, prior, informed participation

3 AfDB Disclosure Policy provides broad access, somewhat limited exceptions, request system with process guarantees, limited appeals. Safeguards require timely access in appropriate form and language

7


FIP

7

7 Optional guidelines, programmes “should” be designed and implemented under process of public consultation, with full and effective participation of relevant stakeholders; optional consultation guidelines provided – Optional guidelines: affected communities “should” have prior access to information, “should” be in accessible form and language. Requires specific disclosures for draft investment strategies; final investment strategies, and programme/project documents

-


GEF

– Requires consultation, and participation “as appropriate”. Minimum agency requirements include consultations. Emphasis on consultation rather than full and effective participation

3

3 GEF Instrument requires all projects “provide for full disclosure of non-confidential information throughout the project cycle”. Minimum agency standards require access to draft and final information, timely, in accessible form and language




6) Ensures transparent and accountable governance

a) Promotes transparent and effective national forest governance

b) Complies with international obligations

UNFCCC

REDD+ SES v2

UN-REDD SEPC v3

3

3

3

3

3

3

7

3

3

7

3

3

3 Promote and support transparent and effective national forest governance structures, taking into account national legislation and sovereignty

3 Actions complement or are consistent with objectives of national forest programmes and relevant international conventions and agreements. Respect rights of indigenous peoples and local communities, by taking into account relevant international obligations, national circumstances and laws, and noting UNDRIP adoption

7 No specific

c) Stakeholders have access to effective local and/or national redress and grievance mechanisms

provision


d) Stakeholders have access to independent funder accountability mechanism

3 Programme contributes to good governance, programme governance clearly defined, transparent and accountable, improves forest sector governance and other relevant sectors, includes institutional capacity strengthening and other measures to improve governance

3 Programme complies with applicable local and national laws and international treaties, conventions and other instruments

3 Identifies and uses processes for effective resolution of grievance/ disputes, including disputes over rights to lands, territories and resources. Processes transparent, impartial, accessible

3 Can access relevant grievance mechanisms, includes grievances related to the operational procedures of relevant international agencies and/or international treaties, conventions or other instruments

3 Apply norms of democratic governance, as reflected in national commitments and Multilateral Agreements; promote coordination, efficiency and effectiveness among all agencies/ implementation bodies, promote/ support rule of law, access to justice, effective remedies

3 Respect and protect stakeholder rights in accordance with international obligations (including human rights, statutory and customary rights, and collective rights)

3 Ensure legitimacy and accountability of all bodies representing stakeholders, including through responsive feedback and grievance mechanisms. Promote and support rule of law, access to justice, effective remedies

3 See above 6.c [presumes “all bodies” encompasses funders]

UNDP

– Democratic governance is overarching strategic goal of UNDP programming. EA guidance requires assessment of adequacy of policy, legal, regulatory, and institutional frameworks relative to programmes. No specific forest governance standards proposed

– Does not require compliance with all international obligations except for those under international environmental agreements

3

3 Grievance mechanisms will be established to receive and facilitate resolution of the concerns/ grievances. Will be timely, transparent, culturally appropriate, and readily accessible at no cost

– UNDP establishing accountability mechanism; in interim hiring safeguard expert to provide guidance on complaint handling and redress

FAO

7

7 Requires capacity assessment and development of government and local institutions for high risk projects. Does not propose specific forest governance standards


3

3 Requires establishment of appropriate and accessible grievance mechanisms in high risk projects

– FAO has proposing opening a stakeholder grievance and redress window in Office of Inspector General

Legend

FCPF

3

3 Requires assessment of governance capacities and institutional gaps; encourages countries to use forest or other governance assessment framework consisting of principles and criteria for good forest and/or other relevant sector governance – Does not require compliance with all international obligations except for those under international environmental agreements

Binding Policies

Cancun Agreement

Voluntary Guidance

WB

IDB

ADB

– Safeguards require analysis of institutional capacity and strengthening. Require access to info, participation, monitoring and financial integrity. Specific forest governance standards not specified. Forest Strategy includes actions to improve forest governance (not mandatory)

– Requires analysis of institutional capacity and strengthening. For project/programmes requires access to information, participation, monitoring and financial integrity (specific forest governance standards not specified)

– Requires analysis of institutional capacity and strengthening. For project/programmes requires access to information, participation, monitoring and financial integrity; specific forest governance standards not specified



3

AfDB

7

7 Includes some general references regarding borrower capacity. For project/programmes requires access to information, participation, and monitoring, but specific forest governance standards not specified

compliance with international obligations. Notes that safeguards, “where appropriate”, entail environmental/ social commitments arising from international agreements. Does not link financing to compliance with international environmental obligations

7

3

3

3

3

3

3

3

3 Stakeholders have access to World Bank Inspection Panel (compliance review function)

7 No general requirement. Projects that affect indigenous peoples or involve involuntary resettlement require establishment of grievance mechanisms / procedures.

3 Stakeholders have access to World Bank Inspection Panel (compliance review function)

7 No general requirement. Grievance mechanisms required in programs involving involuntary resettlement

3 Stakeholders have access to Independent Consultation and Investigation Mechanism (encompasses both problem solving and compliance review functions)

3Requires borrower to establish and maintain a grievance redress mechanism to receive and facilitate resolution of affected peoples concerns and grievances

3 Stakeholders have access to ADB Accountability Mechanism (Special Project Facilitator/ Compliance Review Panel, encompasses both problem solving and compliance review functions)

3 Requires borrowers to establish credible, independent and empowered local grievance and redress mechs.

3 Stakeholders have access to AfDB Independent Review Mechanism (encompasses both problem solving and compliance review functions)


– Objectives include improving forest law enforcement and governance, including forest laws, policies, land tenure, and monitoring and verification, transparency and accountability. Forest governance criteria/ indicators “”should”” be integrated into design and performance assessments

– Requires analysis of institutional capacity and strengthening. For project/programmes requires access to information, participation, monitoring and financial integrity (specific forest governance standards not specified)

3

7 Does not require

-

GEF

7

“finance projects that do not comply with the host country’s social and environmental laws and regulations, including those laws implementing host country obligations under international law”


FIP

7

3 ADB will not

7

to mechanisms for receiving, evaluating and addressing queries and grievances from stakeholders. Assist countries to develop, utilise, institutionalise effective incountry grievance/ accountability mechanisms

7

3

3

3 Ensure access


7 Does not require compliance with international obligations. Calls for consistency with decisions for REDD+ under the UNFCCC

3 “Should” describe inclusive engagement process which “may” include the establishment of a conflict resolution mechanism where appropriate

– No specific provision. However must be noted that all FIP funds channelled through MDBs and stakeholders have access to MDB accountability mechanisms

– Does not require compliance with all international obligations except for those under international environmental agreements and with ILO 169 where ratified No general requirement.

7

7 Projects that affect indigenous peoples or involve involuntary resettlement require establishment of grievance mechanisms/ procedures.

3

3 Access to Conflict Resolution Commissioner. Agencies to have acctblty systems or measures designed to ensure enforcement of environmental/social SG policies and related systems. Requires systems for receipt and timely response to complaints

Catatan Akhir 1 UNFCC 1/CP.16 Kesepakatan Cancun 2 Badan Subsider untuk Nasihat Ilmiah dan Teknologi 3 GEF, Global Environment Facility, Policy on Agency Minimum Standards On Environmental And Social Safeguards (Fasilitas Lingkungan Global (GEF), Kebijakan tentang Standar Minimum Lembaga tentang Pengaman Lingkungan dan Sosial (18 November 2011) 4 Forest Carbon Partnership Facility: Common Approach for Environmental and Social Safeguards for Multiple Delivery Partners (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan: Pendekatan Bersama untuk Perlindungan Lingkungan dan Sosial untuk Berbagai Lembaga Pengimplementasi), FINAL 9 Juni 2011, rev. 10 Agustus 2011 5 Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ http://www.redd-standards.org/ 6 Prinsip dan Kriteria Sosial dan Lingkungan UN-REDD, UNREDD/PB8/2012/V/1, 25-26 Maret 2012 7 ibid 8 http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/node/301 9 pada bulan Mei 2012. FAO sudah diterima sebagai Delivery Partner FCPF, tapi masih belum melakukan program-program negara sampai tahap percobaan awal Pendekatan Bersama FCPF selesai. 10 Dalam Pendekatan Bersama FCPF, “kesetaraam substansial dengan unsur-unsur penting” pengamanan Bank Dunia dianggap sebagai persyaratan minimum, namun jika lembaga yang bersangkutan memiliki standar yang lebih tinggi, maka standar yang lebih tinggi itu yang berlaku.

Greenpeace is an independent global campaigning organisation that acts to change attitudes and behaviour, to protect and conserve the environment and to promote peace. For more information contact: [email protected]

11 CCBA, SES REDD+ versi 2 12 GEF, op. cit. 13 Lihat sebagai contoh: Dokumen Rancangan FIP, Kriteria Investasi FIP, Kerangka Kerja Hasil FIP 14 Lihat sebagai contoh Templat RPP FCPF dan Kerangka Kerja Hasil FIP 15 1/CP.16, Aneks 2.e 16 secara umum didefinisikan sebagai area yang dilindungi saat ini/diusulkan untuk dilindungi dan area dengan nilai konservasi tinggi yang diidentifikasi oleh sumber-sumber berwenang, untuk definisi lengkapnya lihat misalnya: Bank Dunia, OP 4.04, Aneks A - Definisi

JN XXX

Published in XXXXX by Greenpeace Internasional Ottho Heldringstraat 5 1066 AZ Amsterdam Belanda

17 Didefinisikan sebagai area tumbuhan dan spesies hewan asli setempat yang fungsi ekologis primernya secara umumnya tidak termodifikasi oleh aktivitas manusia 18 Seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) 19 Hanya 20 negara yang sudah meratifikasi Konvensi ILO No. 169 sampai saat ini. Satu-satunya negara Afrika yang meratifikasi adalah Republik Afrika Tengah (sejak 2010). 20 Pada bulan Mei 2012. 21 Di masa depan, SES REDD+ akan mengkaji ulang ketaatan terhadap panduan dan memperkirakan adanya sebuah opsi untuk mencakup kinerja penilaian terhadap persyaratan standar -standar melalui peverifikasian yang independen. 22 Program SEPC UN-REDD: Dokumen Pendukung, Maret 2012 23 http://www.bipindicators.net/ 24 http://www.cbd.int/sp/targets/ 25 Dokumen Rancangan Forest Investment Program, 16 (g) 26 juga lihat: Prinsip-Prinsip Hukum Internasional untuk REDD+: Hak-Hak Masyarakat Adat dan Kewajiban Hukum Para Pelaku REDD+, Indian Law Resource Center Mei 2012 27 Kerangka kerja untuk Menilai dan Memonitor Penatakelolaan Hutan, Bank Dunia/FAO 2011. 28 Draf Panduan untuk Penyediaan Informasi tentang Tata Kelola REDD+, UN-REDD, Chatham House 2011. 29 http://www.fao.org/forestry/acp-flegt/en/ 30 Tata kelola Kerangka Kerja Indikator Inisiatif Hutan (Versi 1), World Resources Institute 2009. 31 UNEP/CBD/SBSTTA/16/8, Nasihat tentang Penerapan Pengaman REDD+ yang relevan untuk Keanekaragaman Hayati, dan tentang kemungkinan indikator serta mekanisme yang berpotensi untuk menilai dampak tindakan-tindakan REDD+ terhadap keanekaragaman hayati, Februari 2012 32 Pelaporan paralel merujuk pada kapasitas masyarakat adat dalam memberikan informasi mengenai pengimplementasian pengaman di tanah dan wilayah mereka serta untuk menyertakan pengetahuan tradisional mereka ke dalam umpan balik.

greenpeace.org

Dahulukan Hutan dan Manusia. Perlunya Pengaman REDD+ yang universal

Recommend Documents