89
DAFTAR WAWANCARA
1. Bagaimana Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Bank Prekreditan Rakyat Jawab a. Bagi pihak pemberi kredit/kreditur (bank) Pemberian kredit ini ketika terjadi kesepakatan pengikatan benda tidak bergerak sebagai jaminan, bank memiliki hak-hak yang meliputi: c. Bank berhak untuk memegang barang yang dijadikan jaminan, dalam hal in benda tak bergerak seperti tanah maupun bangunan diatasnya sampai pada waktu utang dilunasi. d. Bank berhak untuk mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan ataupun pelelangan barang yang dijadikan jaminan tersebut apabila pihak debitur tidak menepati kewajibannya yakni melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Adapun penjualan barang jaminan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur pengeksekusian barang jaminan apabila terjadi kredit macet, seperti berdasarkan penetapan pengadilan. Pendapatan dari barang yang dijual tersebut digunakan sebagai bentuk pelunasan utang debitur seluruh atau sebagian saja b. Kewajiban dalam pemberian kredit tersebut pada saat pengikatan benda tidak bergerak sebagai jaminan, yang meliputi e. Bank wajib memberitahukan kepada pihak debitur apabila bank hendak menjual barang jaminan tersebut. f. Bank harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut kepada pihak debitur. g. Bank wajib menyerahkan kelebihan pendapatan dari penjualan barang jaminan tersebut kepada pihak debitur sesuai dengan jumlah utang yang harus dilunasi debitur.
90
h. Bank harus mengembalikan barang jaminan tersebut ketika perjanjian kr edit telah berakhir yakni ketika pihak debitur telah melunasi kewajibannya membayar utang kepada bank c. Hak pihak debitur (pihak yang berutang) d. Debitur berhak untuk mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak bank sebagai kreditur apabila barang jaminan tersebut akan dijual oleh pihak bank. e. Debitur berhak untuk mendapatkan kelebihan pendapatan atas penjualan barang jaminan setelah dikurangi dengan jumlah utang yang harus dilunasi oleh debitur. f. Debitur berhak mendapatkan kembali barang yang dijadikan jaminan tersebut ketika perjanjian kredit berakhir dalam hal debitur telah melunasi seluruh utangnya kepada bank d. Kewajiban debitur c. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit tersebut kepada bank sebagai pemberi kredit sejak perjanjian kredit dan pengikatan barang jaminan tersebut ditandatangani kedua belah pihak. d. Debitur bertanggungjawab atas pelunasan utangnya terutama dalam hal penjualan barang yang dijadikan jaminan 2. Bagaimana Tata Cara Pemberian Kedit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu Jawab Adapun tahap yang harus dilalui oleh pihak debitur maupun pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu sebagai kreditur, antara lain: a. Tahap pengajuan permohonan kredit Pada tahap pengajuan permohonan kredit, debitur wajib datang ke Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu untuk mengutarakan keinginannya memerlukan kredit. Adapun persyaratan yang harus dibawa oleh calon debitur untuk pengajuan permohonan kredit adalah: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Istri; Fotocopy Kartu Keluarga (KK); Asli dan
91
fotocopy sertifikat hak milik atas tanah yang akan dijadikan sebagai jaminan. Nama yang mengajukan permohonan kredit haruslah sama dengan nama yang tertera di dalam sertifikat hak milik atas tanah; Apabila nama yang tercantum dalam sertifikat adalah nama orang lain (bukan pemohon kredit) atau banyak nama, maka pihak debitur harus menyertakan surat kuasa dari pemilik (nama yang tertera di sertifikat hak milik atas tanah) kepada si peminjam (pemohon kredit) untuk menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan; Fotocopy pelunasan pajak terakhir; Slip gaji apabila calon debitur bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan swasta; Riwayat pinjaman (apabila calon debitur pernah meminjam di bank lain); Neraca (apabila calon debitur mempunyai usaha); Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila ada. b. Tahap pengecekan jaminan Pengecekan jaminan dilakukan dengan cara mengecek nama yang tertera di dalam sertifikat hak milik atas tanah yang akan dijadikan jaminan kredit. Apabila nama yang tertera di dalam sertifikat hak milik atas tanah lebih dari 1 (satu) orang, maka pihak debitur harus melampirkan surat kuasa yang menyebutkan bahwa pihak debitur diberikan kuasa oleh nama pemilik lainnya untuk menggunakan sertifikat hak milik atas tanah tersebut sebagai jaminan kredit di Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. c. Tahap pengisian surat permohonan kredit Apabila pengecekan terhadap tanah yang akan dijadikan jaminan kredit telah selesai dan diputuskan bahwa tanah tersebut dapat diterima oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu, maka debitur diwajibkan untuk mengisi formulir pinjaman konsumtif atau pinjaman usaha. Dalam surat permohonan kredit ini tercantum 2 (dua) komponen, yaitu data umum, pernyataan dan pengeluaran per bulan dari nasabah. Kedua komponen ini harus diisi sebenar-benarnya oleh pihak nasabah.
92
d. Tahap analisa pemberian kredit Tahap analisa pemberian kredit biasanya dilakukan oleh analis/bagian kredit. Tahap analisa pemberian kredit itu dilakukan untuk mengetahui usia pemohon, domisili di alamat sekarang apakah di desa pakraman sendiri atau tidak, tingkat pendidikan, jangka waktu mengenai lamanya pihak pemohon bekerja, karakter, sejarah masa lampau pinjaman, kontribusi dana, pendapatan suami/istri untuk membantu pembayaran kembali pinjaman, surat pemotongan gaji, perbandingan antara besarnya angsuran dengan surplus menunjukkan ratio, serta jaminan. e. Tahap pembuatan memorandum pengusulan kredit Memorandum pengusulan kredit dibuat oleh analis/bagian kredit. Memorandum ini berisikan data pemohon, rekomendasi analis/bagian kredit, pertimbangan/ data pemohon, meliputi nama pemohon, nomor KTP, tempat dan tanggal lahir, alamat pemohon, jumlah permohonan kredit, tujuan permohonan kredit, nilai/score, dan hubungan pihak debitur dengan Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. f. Tahap penandatanganan surat keputusan kredit (SKK) Apabila pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu telah menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh pihak debitur selaku pemohon, maka selanjutnya akan dilakukan tahap penandatanganan surat keputusan kredit. Surat keputusan kredit berisikan data umum tentang debitur serta persetujuan pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu terhadap permohonan kredit dari debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. g. Tahap penandatanganan surat perjanjian kredit Penandatanganan surat perjanjian kredit merupakan momentum yang sangat penting dalam pemberian kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. Perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak secara khusus memuat kesepakatan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yaitu pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu sebagai pemberi kredit dan pihak debitur sebagai penerima kredit.
93
h. Tahap penandatanganan bukti pengeluaran kredit Bukti pengeluaran kredit dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu pada saat pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu mengeluarkan kredit serta menyerahkannya secara langsung kepada debitur selaku penerima kredit. Di dalam surat bukti pengeluaran kredit ini wajib tertera mengenai, nomor surat perjanjian pinjaman atau surat perjanjian kredit, besarnya pinjaman, biaya administrasi, biaya materai, sehingga akan diperoleh penerimaan bersih kredit dari pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. Penandatanganan surat bukti pengeluaran kredit ini dilakukan oleh bagian kasir dari Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu yang bersangkutan dan pihak debitur selaku peminjam. i. Tahap penandatanganan bukti penerimaan barang jaminan Pada saat debitur menyerahkan asli sertifikat hak milik atas tanah sebagai jaminan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu, maka pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu wajib menyertakan surat bukti penerimaan barang jaminan. Surat bukti penerimaan barang jaminan, memuat uraian secara lengkap mengenai identitas dari tanah tersebut. j. Tahap penandatanganan surat kuasa menjual Surat kuasa menjual yang ditandatangani oleh pihak debitur selaku pemberi kuasa dan Kepala Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu selaku penerima kuasa memuat tentang pemberian kuasa dari pihak debitur kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. Kuasa yang diberikan adalah kuasa untuk Hal ini terbukti dari adanya tahap pengisian formulir permohonan kredit dan tahap analisis pemberian kredit yang merupakan implementasi dari unsur character, capacity, personality, party, perpose, dan payment. Kedua tahap tersebut memberikan suatu gambaran bagaimana karakter dan kepribadian debitur, kemampuan membayar dari debitur yang mengajukan permohonan kredit, tujuan permohonan kredit, serta klasifikasi debitur berdasarkan sejarah masa lampua pinjaman.
94
k. Tahap pengikatan jaminan sertifikat hak milik atas tanah dengan APHT Setelah pengecekan selesai dilakukan, maka pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dan debitur melakukan penandatanganan perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang telah ditandatangani wajib dibawa ke kantor PPAT sebagai dasar untuk pembuatan APHT. Penandatanganan APHT juga diikuti dengan pendaftaran Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan Kota Rokan Hulu untuk penerbitan sertifikat Hak Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan menjadi hak penuh bagi Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu selama kredit yang diberikan kepada debitur masih berjalan atau belum terlunasi. 3. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu adalah sebagai berikut: 10. Kurangnya pengetahuan dari debitur mengenai pengajuan permohonan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dapat dilihat dari kebingungan debitur dari Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu saat pengajuan kredit Hak Tanggungan, dimana Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu pada saat datang pertama kali ke Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu tidak membawa persyaratan yang akan dijadikan jaminan dan bingung mengenai persyaratan apa saja yang harus dilengkapi, 11. Nilai jaminan utang tidak sesuai dengan permintaan kredit, nilai barang menentukan besarnya kredit yang akan diterima oleh debitur. Apabila taksiran nilai barang yang dijadikan nilainya lebih rendah daripada permintaan kredit debitur, maka debitur disarankan untuk mengajukan kredit sesuai dengan nilai barang jaminannya tersebut. Jadi apabila debitur menginginkan kredit yang besar, maka barang jaminan kreditnya juga harus mempunyai nilai yang lebih besar dari permintaan kredit debitur. Permintaan Kredit yang pernah diajukan oleh debitur. 12. Pihak debitur belum mempunyai rekening Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. Dalam sebuah pengajuan permohonan kredit hak tanggungan, sekarang sistem dalam sebuah lembaga keuangan termasuk Bank
95
Perkreditan Rakyat Rokan Hulu mewajibkan calon debitur harus mempunyai rekening Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. Tetapi dalam prakteknya, 2 (dua) debitur yang pernah mengajukan permohonan terhadap kreditur, yang akan mengajukan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan, bahwa selain peningkatan kinerja pegawai dari pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu untuk lebih mendalami dan mempelajari mengenai kredit hak tanggungan, peran pemerintah setempat juga sangat dibutuhkan, dalam hal ini adanya sosialisai-sosialisasi mengenai Hak Tanggungan maupun kredit dengan jaminan Hak Tanggungan diharapkan, mengingat di Kabupaten Rokan Hulu sendiri masih sangat jarang orang mengetahui mengenai Hak Tanggungan, walaupun mungkin sudah banyak debitur yang sudah mengetahui mengenai Hak Tanggungan ini. Tetapi sosialisasi harus sering diadakan agar orang mengetahui bahwa ada jaminan baru yaitu jaminan Hak Tanggungan. 13. Pihak
pemberi
Hak
Tanggungan
biasanya
mempersulit
untuk
menyerahkan barang jaminannya, apabila adanya penarikan terhadap barang jaminan atau penyitaan oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat. Misalnya saja, barang jaminan tersebut ternyata digadaikan ke saudara si pemberi Hak Tanggungan atau si pemberi Hak Tanggungan tersebut pergi menghindar agar tidak bertemu oleh pihak penyitaan, dan masih banyak yang lain; 14. Pihak pemegang Hak Tanggungan kesulitan mengawasi penggunaan barang jaminan yang dititipkan pemberi Hak Tanggungan, karena meskipun pemberi Hak tanggungan berkewajiban memelihara, namun kadang ada pemberi Hak Tanggungan yang beritikad kurang baik, sehingga mempergunakan barang jaminannya seenaknya sehingga akan menurunkan nilai barang; 15. Pihak pemegang Hak Tanggungan cukup kesulitan untuk melakukan pengawasan secara langsung akan penggunaan kredit yang dicairkan. Hal tersebut disebabkan banyaknya pemberi Hak Tanggungan yang harus diawasi, karena penyalahgunaan kredit akan dapat menimbulkan masalah
96
tersendiri bagi pemberi Hak Tanggungan, sehingga pada akhirnya pemberi Hak Tanggungan akan kesulitan melunasinya; 16. Pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu melakukan pemberian kredit tersebut cenderung tidak sesuai dengan prosedur yang diberikan kepada nasabah, terkadang debitur salah memahami dan timbulnya suatu perselisihan antar pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dengan debitur tersebut. 17. Dari agunan yang dijaminkan debitur untuk memuhi syarat perkreditan, pihak PT. Bank mandiri sangat sulit untuk membedakan antara SMKHT dengan APHT, dikarenakan dalam persyaratan tersebut debitur kurang mengetahui antara SMKHT dengan APHT; 18. Pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu pernah menemukan sertifikat yang dijaminkan oleh debitur ternyata sertifikat tersebut tidak asli, disini pihak Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu berhak menyita semua benda yang dimiliki debitur sesuai dengan perjanjian awal.
