DAFTAR SOP SATUAN BINMAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT MATARAM Jln. Langko No. 17 Mataram 83114 DAFTAR SOP SATUAN BINMAS NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

NAMA SOP SATUAN BINMAS SOP BHABINKAMTIBMAS SOP BINLUH ANGGOTA SAKA BHAYANGKARA SOP BINLUH ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN SOP BINLUH DA'I KAMTIBMAS SOP BINLUH INSTANSI PEMERINTAHAN SOP BINLUH INSTANSI SWASTA SOP BINLUH KELOMPOK KOMUNITAS TUKANG OJEK SOP BINLUH KELOMPOK KOMUNITAS TUKANG PARKIR SOP BINLUH KELOMPOK NELAYAN SOP BINLUH KELOMPOK PENGAMANAN SWAKARSA LANG - LANG SOP BINLUH KELOMPOK PENGAMANAN SWAKARSA LINMAS SOP BINLUH KELOMPOK PENGAMANAN SWAKARSA PECALANG SOP BINLUH KELOMPOK PETANI SOP BINLUH KELOMPOK REDAWAN SOP BINLUH KELOMPOK SADAR KAMTIBMAS SOP BINLUH LEMBAGA PENDIDIKAN SOP BINLUH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SOP BINLUH PATROLI KEAMANAN SEKOLAH SOP BINLUH PEGAWAI KEJAKSAAN SOP BINLUH PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SOP BINLUH PEMADAM KEBAKARAN SOP BINLUH PENGUSAHA ATAU KELOMPOK USAHA SOP BINLUH POS KAMLING SOP BINLUH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SOP BINLUH TOGA, TODA DAN TOMAS SOP BINMAS

KET

Mataram , 1 Januari 2016 KASAT BINMAS POLRES MATARAM

I KETUT SUKIADA, SH AKP NRP 7305055

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT MATARAM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN BINMAS POLRES MATARAM

SAT BINMAS POLRES MATARAM

i KATA PENGANTAR Kepercayaan masyarakat terhadap Polri (Trust Building) sudah tumbuh dengan baik. Namun demikian masih perlu peningkatan kinerja Polri khususnya yang langsung dapat dirasakan masyarakat sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat. Sebagai tindak lanjut perubahan ditubuh Polri baik struktural, instrumental dan kultural, pada sasaran Trust Building / membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri, maka diluncurkan instruksi Pimpinan Polri dengan Program Akselerasi Transformasi Polri dan program Quick Wins untuk kecepatan merespon laporan dari masyarakat dengan upaya preemtif melalui Bhabinkamtibmas. Adapun bentuk penjabaran strategis Polres Mataram menetapkan standar operasional prosedur Binmas yang telah disusun naskah / buku panduan untuk dilaksanakan oleh seluruh personil Sat Binmas Polres maupun jajarannya. Demikian buku ini disusun selanjutnya untuk dipedomani dan dilaksanakan serta saya berharap kepada setiap personil Sat Binmas Polres Mataram dan Bhabinkamtibmas jajaran Polres Mataram dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai harapan pimpinan.

KASAT BINMAS

Mataram, Desember 2015 MENGETAHUI KEPALA KEPOLISIAN RESORT MATARAM


HERI PRIHANTO, S.I.K. AKBP NRP 72050481

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I.

II.

III.

i

…………………………………………………………………………

ii

PENDAHULUAN

………………………………………………………….........

1

1.

Umum ....................................................................................................

1

2.

Latar Belakang

……………………………………………………………..

1

3.

Dasar

………………………………………………………………………..

1

4.

Maksud dan Tujuan

5.

Ruang Lingkup

6.

Tata Urut

……………………………………………………….

2

…………………………………………………………….

2

..........................................................................................

PELAKSANAAN 7.

Manajemen

8.

Bidang Tugas

Komando

10.

…………………………………………………………………. 3 ………………………………………………………………. 4

…………………………………………. 7

……………………………………………………………………. 7

Pengendalian

PENUTUP

2

………………………………………………………………… 3

KOMANDO DAN PENGENDALIAN 9.

IV.

……………………………………………………………….

……………………………………………………………… 8

………………………………………………………………........... 8

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BINMAS POLRES MATARAM I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.

Kepolisian Resort adalah Satuan Pelaksana Polri di tingkat Kewilayahan yang bertugas melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Polri di daerah sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat secara langsung.

b.

Bahwa tugas dan peran tersebut di atas perlu didukung pelaksanaannya dengan suatu sarana yang mengatur hubungan tata cara kerja antar bagian/fungsi secara vertical, horisntal dan diagonal serta lintas sektoral terutama dengan aparat penegak hukum.

c.

Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas akan lebih banyak tergantung kepada adanya koordinasi, integrasi dan sinkronasi yang harmonis dalam rangka meningkatkan pelayanan guna terpeliharanya Kamtibmas.

2. LATAR BELAKANG a. Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi Polri, Pimpinan Polri mengeluarkan kebijakan Quick Wins di dalam pelaksanaan tugas Polri melalui kegiatan Quick Response, Transpormasi pelayanan SP2HP, percepatan pelayanan SIM dan SKCK , Rekrutment Polri dan Comunity Police yang di emban oleh fungsi Binmas melalui Bhabinkamtibmas. b. Binmas merupakan salah satu fungsi yang berhadapan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Penyuluhan, Tatap Muka, Sambang desa dan melaksanakan Pendidikan Sadar Hukum. c. Sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, fungsi Binmas telah membentuk Bhabinkamtibmas dengan Program Satu Desa / Kelurahan Satu Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Mataram yang bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi, keluhan, kritik serta saran masyarakat yang akan diteruskan kepada Pimpinan d. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dirasakan terutama dalam pelaksanaan Pembinaan,Penyuluhan dan Sambang Desa.

2 3. DASAR a. Undang – undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia b. Surat Kapolri No. Pol. : B / 13 / I / 2009 tanggal 11 Januari 2009 tentang pelaksanaan program Quick Wins dalam rangkaian program Quick Response Police Backbone. c. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 8 / XI / 2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan d Surat Kapolri Nomor : B / 337 / IX / 2011 tanggal 29 September 2011 tentang penyelenggaraan Bhabinkamtibmas satu desa / kelurahan satu Bhabinkamtibmas. e. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pedoman Dasar strategi dan Inplementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri f. Surat Perintah Kapolres Mataram No Pol : HUK.6.6 / 30 / I / 2012, Tanggal 1 Januari 2012 tentang Renja Polres Mataram Tahun 2012

4. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Maksud disusunnya panduan ini adalah dalam rangka menindak lanjuti kebijakan Kapolri tentang Program Quick Wins dengan kegiatan Quick Response yang implementasi di jajaran Polres Mataram tentang pelaksanaan Giat Binmas di wilayah hukum Polres Mataram sesuai dengan arahan Pimpinan. Disamping maksud yang tercantum di atas, SOP ( Standar Operasional Prosedur ) ini juga dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok fungsi Binmas khususnya Bhabinkamtibmas yang berhadapan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat di setiap Desa / Kelurahan sesuai dengan Desa Binaannya masing - masing b. Tujuan 1). 2).

Untuk dijadikan pedoman tentang prosedur dan tata cara Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi Binmas. Untuk menyamakan Persepsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat.

5. RUANG LINGKUP Binmas adalah segala kegiatan dan pekerjaan yang menerapkan proses membina dan prinsip-prinsip manajemen dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk : 1).

Taat kepada Hukum, Peraturan Perundang - undangan dan Norma Sosial

3 2). 3).

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas Berperan aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan keamanan, ketertiban bagi diri dan lingkungannya secara swakarsa

6. TATA URUT I. PENDAHULUAN 1. 2. 3. 4. 5. II. 7.

Latar Belakang Dasar Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup Tata Urut

PELAKSANAAN

MANAJEMEN a.

Penerapan SOP ( Standar Operasional Prosedur ) ini berlaku bagi seluruh Anggota Binmas dan Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Mataram.

b. Job diskripsion sbb : 1) Tupok Kasat Binmas Melaksanakan Pembinaan Masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, perberdayaan Perpolisian Masyarakat ( Polmas ) melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ( Pam Swakarsa ), Kepolisian khusus ( Polsus ), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hokum dan ketentuan peraturan perundan-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. 2) Tupok Kaur Bin Opsnal Melakukan Pembinaan Administrasi di bidang Operasional kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Pam Swakarsa dan Polmas serta melaksanakan Anev atas pelaksanaan tugas pembinaan Masyarakat dilingkungan Polres. 3) Tupok Kaur Mintu Menyelenggarakan kegiatan Administrasi dan Ketatausahaan.

4 4) Tupok Kanit Binpolmas Membina dan Mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelsaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 5) Tupok Kanit Bintibmas Melakukan pembinaan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak. 6) Tupok Kanit Binkamsa Melakukan pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pam swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadarandan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undagan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian serta pengawasan Polsus dan Satpam. c. Operasionalisasi Binmas diawaki oleh 1 (Satu ) Orang Kasat dibantu oleh KBO, Kaur Mintu dan 3 Kanit yang terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Kasat Binmas. Kasubag Bin Ops. Kaur Mintu Kanit Binpolmas Kanit Binkamsa Kanit Bintibmas

d. Sarana dan Peralatan Unit Binmas memiliki dua unit kendaraan Roda 4 jenis Isuzu Phanter dan Daihatsu Gran Max serta 1 unit Roda 2 jenis Yamaha RX-King yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyuluhan dan kegiatan lainnya sesuai dengan tupoksinya. 8.

BIDANG TUGAS a. KASAT BINMAS Melaksanakan Pembinaan Masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat ( Polmas ), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat Adapun SOP Kasat Binmas Adalah : 1). Merencanakan program kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan oleh Sat Binmas 2). Mengadakan pembinaan dan pelatihan Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa

5 3). 4). 5).

Melakukan tatap muka dengan Toga, Todat, Toda, dan Tomas Koordinasi dan kerja sama dengan Instansi terkait Mewakili KA apabila berhalangan

b. KAUR BIN OPSNAL Melakukan pembinaan administrasi di bidang Operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat dilingkungan Polres Adapun SOP Kaur Bin Opsnal adalah : 1). Membuat Rengiat Unit Opsnal 2). Membuat Sprin Tugas sesuai dengan rengiat untuk Para Kanit 3). Mengkompulir Laporan hasil kegiatan para Kanit 4). Mewakili Kasat apabila berhalangan c. KAUR MINTU. Menyelenggarakan kegiatan Adminitrasi dan Ketatausahaan Adapun SOP Kaur Mintu adalah : 1). Membuat rengiat Unit Mintu 2). Memberikan penomoran Surat-surat yang dibuat oleh Kasat, KBO dan Para Kanit 3). Membuat Surat-surat kepada Instansi terkait dan menjawabnya 4). Mendistribusikan Surat-surat kepada Para Kanit 5). Mengagendakan Surat – surat yang masuk dan keluar d. KANIT BINPOLMAS Membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Adapun SOP Kanit Polmas adalah : 1). Membuat rencana pembinaan dan penyuluhan Polmas sesuai dengan kegiatan Sat Binmas 2). Membuat/menyiapkan materi yang akan disampaikan 3). Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait/kelompok masyarakat yang akan dijadikan sasaran dalam melakukan pembinaan / penyuluhan 4). Bekerja sama dengan Urmintu untuk mempersiapkan kelengkapan adminitrasi yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan 5). Menyiapkan Alin dan Alongin yang akan digunakan pada saat melaksanakan kegiatan 6). Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada pimpinan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

6 e. KANIT BINTIBMAS Melakukan pembinaan dibidang ketertiban masyarakat masyarakat antara lain remaja, wanita, dan anak.

terhadap

komponen

Adapun SOP Kanit Bintibmas adalah : 1). Membuat rencana kegiatan pembinaan dan penyuluhan Kamtibmas sesuai dengan kegiatan Sat Binmas 2). Membuat/menyiapkan materi yang akan disampaikan 3). Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait/kelompok masyarakat yang akan dijadikan sasaran dalam melakukan pembinaan 4). Bekerja sama dengan Urmintu untuk mempersiapkan kelengkapan adminitrasi yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan 5). Menyiapkan Alin dan Alongin yang akan digunak pada sat melaksanakan kegiatan 6). Memberikan himbauan tentang kamtibmas kepada masyarakat dalam bentuk pamflet maupun pengeras suara 7). Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan f. KANIT BINKAMSA Melakukan pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pam swakarsa dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian serta pengawasan Polsus dan Satpam. Adapun SOP Kanit Binkamsa adalah : 1). Membuat rencana kegiatan pembinaan dan penyuluhan Kamsa sesuai dengan kegiatan Sat Binmas 2). Membuat/menyiapkan materi yang akan disampaikan 3). Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait/kelompok masyarakat yang akan dijadikan sasaran dalam melakukan pembinaan 4). Bekerja sama dengan Urmintu untuk mempersiapkan kelengkapan adminitrasi yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan 5). Menyiapkan Alin dan Alongin yang akan digunak pada sat melaksanakan kegiatan 6). Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada pimpinan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

7 III. 9.

KOMANDO DAN PENGENDALIAN

KOMANDO

a. Opersional tugas-tugas Unit Binmas dibawah kendali dan atas perintah Kapolres Mataram / Waka Polres Mataram. b. Pelaksanaan teknis Unit Binpolmas, Binkamsa, Bintibmas dikendalikan langsung oleh Kasat Binmas Polres Mataram atau melalui Pawas / Kaur Binopsnal Sat Binmas c. Masing – masing Kepala Unit melaksanakan dan mengendalikan langsung anggotanya. d. Dalam mengoperasionalkan sarana dan peralatan Unit Binmas senantiasa berkoordinasi dengan Kasubag Sarpras. e. Selain melaksanakan Tupoksinya, Sat Binmas juga berperan sebagai Tim Negosiator dalam kegiatan Unjuk Rasa di Kota Mataram Adapun SOP Negosiator adalah : 1). Mengadakan koordinasi dengan Pimpinan Instansi yang dituju 2). Menjalin koordinasi dengan Korlap Unras 3). Melakukan negosiasi baik dengan Pimpinan Instansi maupun Korlap Unras untuk mendapat kesepakatan / titik temu antara kedua belah pihak 4). Memberikan himbauan kepada para pengunjuk rasa agar tidak anarkis dan sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 1998

8 10. PENGENDALIAN a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Unit Binmas di bawah kendali langsung Kasat Binmas dan dibantu oleh Kaur Binopsnal. b. Para Kanit menyampaikan laporan secara berjenjang dan bertahap sesuai ketentuan Sistem pelaporan yang sudah ditetapkan. IV.

PENUTUP

Demikian Buku Panduan Standar Operasional Prosedur Unit Binmas ini disusun untuk dapat dijadikan panduan dan pelaksanaan tugas bagi anggota Sat Binmas Polres Mataram.

Mataram,

KASAT BINMAS

Desember 2015 MENGETAHUI KEPALA KEPOLISIAN RESORT MATARAM


HERI PRIHANTO, S.I.K. AKBP NRP 72050481


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BHABINKAMTIBMAS

SATUAN BINMAS POLRES MATARAM


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BHABINKAMTIBMAS

I

PENDAHULUAN 1.

Umum a.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

b.

bahwa selain melaksanakan peran diatas salah satu tugas Polri adalah membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;

c.

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, maka Polri terus menerus melakukan berbagai upaya, antara lain dengan menerapkan kebijakan dan strategi Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam penyelenggaraan tugas Polri, yang intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat;

d.

bahwa untuk pemantauan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dimulai dari Desa /Kelurahan oleh Polsek sebagai satuan operasional

e.

f.

2.

kepolisian terdepan perlu adanya hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat; bahwa kegiatan Polri untuk mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam Binkamtibmas melalui bentuk Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (Community Policing) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara pembina Kamtibmas yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas; bahwa Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol : Bujuklap /17/ VII/ 1997 tanggal 18 juli 1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa / Kelurahan dipandang sudah tidak valid lagi, sehingga perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini.

Dasar a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;

c.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Resort dan Sektor;

e.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep 737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri;

2

3.

4.

f.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas bagi Pelaksana Polmas;

g,

Surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep / 558 / XI / 2009 tanggal 25 November 2009 tentang Naskah Sementara Buku Pedoman Pelaksanaan Sistim Pelaporan.

h.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan;

i.

Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang penggelaran Bhabinkamtibmas pada setiap Desa/Kelurahan;

j.

ROAD MAP Reformasi Birokrasi Polri gelombang II Tahun 2010-2014 tentang Program peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang fungsi Binmas.

Maksud dan Tujuan a.

Maksud Sebagai pedoman operasional dan prosedur dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di lapangan;

b.

Tujuan menyamakan pengertian, pemahaman, sikap dan tindakan dalam penyelenggaraan tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan.

Ruang Lingkup Penggelaran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan ini meliputi tentang pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan Bhabinkamtibmas/ petugas Polmas di Desa/ Kelurahan. 3

5.

6.

Tata Urut a.

Pendahuluan;

b.

Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan;

c. d.

Kompetensi dan Sikap Kepribadian Bhabinkamtibmas; Pelaksanaan Tugas;

e.

Administrasi dan Kelengkapan;

f.

Pengawasan dan Pengendalian;

g.

Penutup.

Pengertian a.

Bhayangkara pembina Kamtibmas, yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas membina Kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di Desa / Kelurahan;

b.

pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur dan seksama dalam rangka pencapaian tujuan serta memperoleh hasil yang maksimal;

c.

keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat; 4

d.

pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat selanjutnya disebut Binkamtibmas adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakan termasuk koordinasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat agar tercipta kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;

e.

kemitraan adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tentram;

f.

komunitas adalah warga masyarakat yang membentuk suatu kelompok dan menjadi bagian dari satu kelompok berdasar kepentingan (Community Of Interest) baik bersifat formal maupun informal, contoh : komunitas berdasar etnis / suku, agama, profesi, keahlian, hoby dan lainnya;

g.

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h.

Kelurahan adalah suatu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah diwilayah Kelurahan; 5

II

i.

Desa binaan adalah suatu Desa atau Kelurahan dalam wilayah hukum polsek yang dinilai memerlukan perhatian lebih sungguh-sungguh dan perlu mendapat prioritas utama dalam pembinaannya secara kontinyu dan berlanjut karena tingkat kerawanan gangguan Kamtibmasnya tinggi serta aktivitas masyarakatnya didalam penyelenggaraan Siskamtibmas Swakarsa rendah;

j.

Desa sentuhan adalah suatu Desa atau Kelurahan dalam wilayah hukum Polsek yang dinilai tingkat kerawanan dan Kamtibmasnya sedang serta aktivitas kegiatan masyarakatnya didalam penyelenggaraan Siskamtibmas Swakarsa telah nampak dan memerlukan pembinaan secara berkala;

k.

Desa pantauan adalah suatu Desa atau Kelurahan dalam wilayah hukum Polsek yang dinilai tingkat kerawanan yang Kamtibmasnya rendah serta aktivitas kegiatan masyarakatnya didalam penyelenggaraan Siskamtibmas Swakarsa dinamis;

l.

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralisir masalah selain melalui proses hukum atau non yustisial.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERANAN BHABINKAMTIBMAS 1.

Tugas Pokok Bhabinkamtibmas membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di Desa /Kelurahan. Sesuai rumusan tugas pokoknya, maka lingkup tugas Bhabinkamtibmas meliputi : a.

melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundangundangan yang berlaku; 6

b.

melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh pemuda, Tokoh Adat dan para sepuh yang ada di Desa atau Kelurahan;

c.

melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat ;

d.

melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu;

e.

melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas;

f.

membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di Desa/Kelurahan;

g.

melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum Kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam Binkamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi dimasyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata Kamtibmas;

h.

menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan; memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

i.

j.

memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan;

k.

memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang.; 7

l.

2.

Fungsi Bhabinkamtibmas a.

b.

c.

d.

e. f.

3.

menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan Kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas; melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas; membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku; memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat; mendinamisir aktifitas masyarakat yang bersifat positif; mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat Desa/Kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya.

Peran Bhabinkamtibmas a.

b.

c.

pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan; pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat Desa/ Kelurahan; mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa/ Kelurahan;

8

c.

III

dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

KOMPETENSI DAN SIKAP KEPRIBADIAN BHABINKAMTIBMAS 1.

2.

Pengetahuan yang perlu dimiliki oleh Bhabikamtibmas.: a.

karakteristik wilayah penugasan;

b.

budaya masyarakat setempat;

c.

peraturan perundang-undangan;

d.

sosiologi masyarakat desa;

e.

Polmas;

f.

komunikasi sosial;

g.

bimbingan dan penyuluhan;

h.

kepemimpinan;

i.

hak asasi manusia.

Keterampilan yang harus dimiliki oleh Bhabinkamtibmas a.

keterampilan berkomunikasi / berbicara efektif;

b.

keterampilan memecahkan masalah (mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi hambatan dan penyebab masalah dan mengembangkan respon serta solusi yang efektif );

d.

keterampilan untuk menangani konflik dan perbedaan persepsi;

9

3.

d.

keterampilan kepemimpinan (keterampilan memperkirakan resiko dan tanggung jawab, ketrampilan menentukan tujuan dan ketrampilan manajemen waktu);

e.

keterampilan membangun tim dan mengelola dinamika dan motivasi kelompok (ketrampilan mempengaruhi kelompok, ketrampilan identifikasi sumber daya dan ketrampilan membangun kepercayaan);

f.

keterampilan mediasi dan negosiasi;

g.

keterampilan memahami keaneka-ragaman, kemajemukan dan prinsip non diskriminasi;

h.

terampil menerapkan strategi Polmas dan menghormati hak azasi manusia serta kesetaraan gender;

i.

terampil rentan;

j.

inter personal skill (kemampuan berbicara, mendengarkan, bertanya, mengamati, memberi menerima umpan balik dan meringkas ).

menangani

dan

memperlakukan

kelompok

Sikap kepribadian Bhabinkamtibmas a.

percaya diri adalah: bersikap optimis terhadap kemampuannya, apa yang dilaksanakannya dan bagaimana melaksanakannya serta tidak takut untuk mengembangkan kemampuan diri;

b.

profesional adalah: kemampuan profesionalisasi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat khususnya kemampuan membangun kemitraan dengan warga masyarakat;

c.

disiplin adalah: ketaatan kepada aturan dan ketertiban diri dalam penggunaan waktu secara efektif untuk melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari;

10

d.

simpatik adalah : selalu berpakaian rapi, sikap menarik dan menunjukkan empati;

e.

ramah adalah : selalu menunjukkan sikap berteman/bersahabat murah senyum, mendahului sapa dan membalas salam;

f.

optimis adalah: bersikap positif, tidak ragu keberhasilan dalam setiap melakukan pekerjaan;

g.

inisiatif adalah: kemampuan mengajukan gagasan dan prakarsa dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, mencari alternatif solusi dan memecahkan permasalahan dengan melibatkan masyarakat;

h.

cermat adalah: teliti dalam mengumpulkan dan menganalisis fakta serta mempertimbangkan konsekuensi atas setiap pengambilan keputusan;

i.

tertib adalah: selalu teratur dalam melaksanakan pekerjaan dan mampu menata / menyusun rencana kerja, dokumen, lingkungan kerja dan wilayah kerja;

j.

akurat adalah: mampu menentukan tindakan yang tepat dalam mengantisipasi permasalahan, disertai argumentasi yang jelas;

k.

tegas adalah: mampu mengambil keputusan dan tindakan tegas tanpa keraguan serta melaksanakannya tanpa menunda-nunda waktu;

l.

peduli adalah: peka terhadap situasi dan lingkungan tugasnya maupun terhadap gejolak dan potensi gangguan Kamtibmas yang timbul dimasyarakat.

11

akan

IV

PELAKSANAAN TUGAS 1.

2.

Kegiatan Bhabinkamtibmas a.

pembinaan ketertiban masyarakat;

b.

pembinaan keamanan swakarsa;

c.

pembinaan perpolisian masyarakat;

d.

pembinaan potensi masyarakat.

Pembinaan ketertiban masyarakat a.

membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;

b.

membina remaja (pemuda/pemudi), anak-anak dan pelajar/mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya;

c.

membina dan memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dan kenakalan remaja kepada pemuda/remaja agar generasi muda tidak menjadi korban maupun pelaku;

d.

membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Desa, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh orang/kelompok tidak dikenal yang menawarkan kesempatan kerja disuatu tempat baik didalam negeri/ luar negeri;

e.

membina dan melatih para petugas keamanan lingkungan di Desa binaannya;

f.

menghadiri setiap kegiatan/keramaian yang ada di Desa binaannya; 12

g.

3.

4.

menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat yang kondusif melalui peran aktif segenap potensi yang ada didalam masyarakat.

Pembinaan keamanan swakarsa a.

melakukan tatap muka, kunjungan/sambang, penyuluhan langsung, latihan-latihan, dalam rangka membimbing masyarakat melaksanakan sistim keamanan lingkungan;

b.

melatih awak siskamling/ sistim pengamanan lingkungan Desa/ Kelurahan;

c.

membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertakan masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa;

d.

memberikan penyuluhan dan penyegaran kepada petugas keamanan lingkungan yang bertugas di wilayahnya;

e.

membangun dan memberdayakan Siskamling yang ada di desa/ Kelurahannya;

f.

memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk mengamankan rumah / lingkungan masing-masing;

g.

mengunjungi bentuk pengamanan swakarsa, melakukan komunikasi, menerima keluhan dan informasi serta membantu penyelesaian masalah yang dihadapi sebatas kemampuannya;

h.

menjalin komunikasi, membangun kerjasama dengan Satpam maupun pengguna Satpam yang ada diwilayahnya.

Pembinaan perpolisian masyarakat a.

mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkup desanya masing-masing; 13

5.

b.

memberikan asistensi operasional FKPM;

/

c.

melakukan komunikasi timbal balik yang intensif, melakukan diskusi tentang permasalahan Kamtibmas di Desa/ Kelurahan;

d.

memfasilitasi masyarakat;

e.

menyelesaikan konflik-konflik yang ada dimasyarakat melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution);

f.

menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangannya;

g.

menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat;

h.

menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas.

pemecahan

pendampingan

masalah

yang

terhadap

terjadi

di

Pembinaan potensi masyarakat a.

mendata Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal/informal yang ada diwilayahnya;

b.

mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat baik individu maupun pimpinan kelompok / organisasi secara periodik maupun secara situasional dalam rangka menjalin komunikasi yang baik, memecahkan masalahmasalah sosial dilingkungan masyarakat;

c.

mengadakan pendekatan secara individu baik kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh 14

Pemuda maupun kepada kelompok / komunitas yang ada diwilayah kerjanya; d.

6.

V

membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.

Bhabinkamtibmas sebagai anggota Polri yang berada ditengah masyarakat, pada dirinya juga melekat kewenangan Kepolisian secara umum berdasarkan peraturan perundangundangan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Polri. a.

dalam situasi bencana, Bhabinkamtibmas bersama dengan aparat lainnya melakukan sosialisasi dan mobilisasi warga dalam rangka mencegah dampak buruk yang ditimbulkan;

b.

dalam rangka mendukung kebijakan Polsek sebagai basis deteksi, Bhabinkamtibmas sebagai petugas Polri terdepan diharapkan menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi dalam rangka deteksi dini;

c.

Bhabinkamtibmas wajib mencatat semua kegiatan yang dilaksanakan secara detail dalam buku mutasi kegiatan, sesuai dengan format yang ditetapkan.

ADMINISTRASI DAN KELENGKAPAN 1.

Kedudukan Bhabinkamtibmas a.

Bhabinkamtibmas berkedudukan dibawah struktur Polsek, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolsek, dalam kegiatannya dikoordinir oleh Kanit Binmas Polsek;

b.

Bhabinkamtibmas diangkat dan diberhentikan oleh Kapolres dengan Surat Keputusan dan merupakan penugasan definitif;

c.

Bhabinkamtibmas minimal berpangkat Briptu, dan setinggi-tingginya berpangkat setingkat dengan Kanit Binmas Polsek; 15

2.

VI

d.

usia Bhabinkamtibmas sampai dengan masa pensiun;

e.

wilayah penugasan Bhabinkamtibmas adalah di Desa/Kelurahan atau nama lain yang setingkat, dengan ketentuan setiap Desa/Kelurahan ditugaskan seorang Bhabinkamtibmas.

Kelengkapan Bhabinkamtibmas kelancaran tugas a.

sepeda motor R2;

b.

megaphone;

c.

jas hujan;

d.

senter;

e.

tas kerja;

f.

alat komunikasi;

g.

buku agenda kerja/ buku pintar;

h.

rompi Polri;

i.

peta Desa /Kelurahan;

j.

camera.

untuk

mendukung

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 1.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan pejabat kewilayahan: a.

Kapolda adalah: pengawasan dan pengendalian bersifat strategis dan administrasi, pembinaan maupun operasional, dalam pelaksanaan sehari-hari oleh Dirbinmas;

b.

Kapolres adalah: pengawasan dan pengendalian bersifat taktis tingkat KOD baik operasional maupun pembinaan 16

sesuai batas kewenangannya, dalam pelaksanaan seharihari oleh Kasat Binmas; c.

VI

Kapolsek, melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang bersifat teknis.

2.

Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dalam bentuk supervisi dan laporan baik secara periodik maupun insidentil.

3.

Dalam setiap kegiatan wajib membuat laporan sesuai petunjuk lapangan yang berlaku.

PENUTUP 1.

Dengan dibuatnya Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;

2.

Hal yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur ini maka ketentuan lama masih berlaku.

Mataram,

Desember 2015

KASAT BINMAS POLRES MATARAM


17


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP ANGGOTA SAKA BHAYANGKARA


KATA PENGANTAR Kepercayaan masyarakat terhadap Polri (Trust Building) sudah tumbuh dengan baik. Namun demikian masih perlu peningkatan kinerja Polri khususnya yang langsung dapat dirasakan masyarakat sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat. Sebagai tindak lanjut perubahan ditubuh Polri baik struktural, instrumental dan kultural, pada sasaran Trust Building / membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri, maka diluncurkan instruksi Pimpinan Polri dengan Program Akselerasi Transformasi Polri dan program Quick Wins untuk kecepatan merespon laporan dari masyarakat dengan upaya preemtif melalui Bhabinkamtibmas. Adapun bentuk penjabaran strategis Polres Mataram menetapkan standar operasional prosedur Binmas yang telah disusun naskah / buku panduan untuk dilaksanakan oleh seluruh personil Sat Binmas Polres maupun jajarannya. Demikian buku ini disusun selanjutnya untuk dipedomani dan dilaksanakan serta saya berharap kepada setiap personil Sat Binmas Polres Mataram dan Bhabinkamtibmas jajaran Polres Mataram dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai harapan pimpinan.

Mataram, Desember 2015 KASAT BINMAS POLRES MATARAM



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP ANGGOTA SAKA BHAYANGKARA I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.

Tugas Polri dalam membina Kamtibmas untuk mewujudkan kondisi Kamtibmas yang mantap terkendali dan dinamis saat ini dan di masa mendatang tidaklah semakin ringan. Keberhasilan pembangunan nasional antara lain telah melahirkan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap hak-haknya untuk semakin menikmati keamanan dan ketertiban serta ketentraman yang lebih baik. Sedangkan di sisi lain kesenjangan masalah keterbatasan lapangan kerja telah menjadi faktor korelatif kriminogen (FKK). Demikian pula perubahan lingkungan strategi seperti era globlalisasi yang memunculkan isu demokratisasi, hak azasi manusia serta lingkungan hidup akan mempengaruhi sikap masyarakat tentang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e.

Untuk menghadapi tugas yang tidak ringan tersebut Polri perlu mengembangkan profesionalisme dan kemampuan melihat potensi masyarakat yang dapat didayagunakan untuk bersama-sama Polri membina Kamtibmas. Dalam melihat potensi dan selanjutnya secara bersama-sama atau bekerjasama tersebut Polri perlu mengembangkan Pembinaan Ketertiban dan Penyuluhan. Bahwa Binmas sebagai salah satu fungsi Operasional Polri dalam menjamin ketentraman masyarakat dan berhasilnya pembangunan nasional, oleh karena itu perlu dirumuskan pembinaan ketertiban dan penyuluhan sehingga semua langkah dan upaya yang ditempuh terarah secara berencana, sistematis dan bertahap serta berkesinambungan

2. LATAR BELAKANG a. Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi Polri, Pimpinan Polri mengeluarkan kebijakan Quick Wins di dalam pelaksanaan tugas Polri melalui kegiatan Quick Response, Transpormasi pelayanan SP2HP, percepatan pelayanan SIM dan SKCK , Rekrutment Polri dan Comunity Police yang di emban oleh fungsi Binmas melalui Bhabinkamtibmas. b. Binmas merupakan salah satu fungsi yang berhadapan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Penyuluhan, Tatap Muka, Sambang desa dan melaksanakan Pendidikan Sadar Hukum. c. Sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, fungsi Binmas telah membentuk Bhabinkamtibmas dengan Program Satu Desa / Kelurahan Satu Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Mataram yang bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi, keluhan, kritik serta saran masyarakat yang akan diteruskan kepada Pimpinan. d. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dirasakan terutama dalam pelaksanaan Pembinaan,Penyuluhan dan Sambang Desa. 3. DASAR a. Undang – undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Surat Kapolri No. Pol. : B / 13 / I / 2009 tanggal 11 Januari 2009 tentang pelaksanaan program Quick Wins dalam rangkaian program Quick Response Police Backbone. c. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 8 / XI / 2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan. e. Surat Kapolri Nomor : B / 337 / IX / 2011 tanggal 29 September 2011 tentang penyelenggaraan Bhabinkamtibmas satu desa / kelurahan satu Bhabinkamtibmas. f. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Pedoman Dasar strategi dan Inplementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. g. Surat Perintah Kapolres Mataram No Pol : HUK.6.6 / 30 / I / 2012, Tanggal 1 Januari 2012 tentang Renja Polres Mataram Tahun 2012

4. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Maksud disusunnya panduan ini adalah dalam rangka menindak lanjuti kebijakan Kapolri tentang Program Quick Wins dengan kegiatan Quick Response yang implementasi di jajaran Polres Mataram tentang pelaksanaan Giat Binmas di wilayah hukum Polres Mataram sesuai dengan arahan Pimpinan. Disamping maksud yang tercantum di atas, SOP ( Standar Operasional Prosedur ) ini juga dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok fungsi Binmas khususnya Bhabinkamtibmas yang berhadapan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat di setiap Desa / Kelurahan sesuai dengan Desa Binaannya masing - masing b. Tujuan 1).

Untuk dijadikan pedoman tentang prosedur dan tata cara Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi Binmas.

2).

Untuk menyamakan Persepsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat.



2).

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas

3).

Berperan aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan keamanan, ketertiban bagi diri dan lingkungannya secara swakarsa

II.

PELAKSANAAN

6.

MANAJEMEN a. Penerapan SOP ( Standar Operasional Prosedur ) ini berlaku bagi seluruh Anggota Binmas dan Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Mataram.

b. Pengertian - pengertian 1) Pembinaan : Proses membina, untuk menyempurnakan mendapatkan hasil yang baik

atau

perbaikan,

agar

2)

Ketertiban : Suasana teratur, sesuai dengan norma yang berlaku sehingga tumbuh semangat dan gairah kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan

3)

Penyuluhan : Memberikan penerangan atau petunjuk agar mendapatkan hasil yang lebih baik

4)

Masyarakat : Segenap masyarakat Indonesia baik individu atau kelompok dalam satu wilayah NKRI yang hidup berkembang, memiliki keinginan dan kepentingan berbeda tetapi mempunyai tujuan dan hak yang sama

5)

Keamanan : Situasi dan kondisi yang mengandung empat pengertian yaitu : a). Security = rasa bebas dari gangguan fisik/ psikis b). Surety = rasa bebas dari segala kekhawatiran c). Safety = rasa dilindungi dari segala bahaya d). Peace = rasa bebas / damai lahir dan batin

6).

Kamtibmas : Situasi dan kondisi yang teratur, bebas dari bahaya takut, sebagai hasil dari pembinaan pemerintah bersama masyarakat secara integral, berlanjut, mutlak harus diciptakan untuk menjamin pemeliharaan dan ketertiban masyarakat dalam hubungannya ketahanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dengan demikian Kamtibmas sebagai suatu situasi dan kondisi dan citacita yang ada dalam pokok pikiran sebagai berikut : a). Kamtibmas sebagai situasi kondisi secara haqiqi dan mutlak diperlukan oleh masyarakat, untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman b). Pembinaan oleh pemerintah bersama masyarakat atas dasar siskamtib swakarsa, dengan Polri sebagai kekuatan inti tetapi sejajar dengan masyarakat c). Polri sebagai inti kekuatan, yang merupakan alat penegakan hukum, yaitu pelaksanaan tugas umum Polri, sebagai pembina ketentraman, pembimbing, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat untuk wujudkan kamtibmas yang stabil dan dinamis Dengan semua kegiatan tersebut sebagai upaya pembinaan harus d). berorientasi dan berdasar Pancasila dan UUD 1945

7).

Pembinaan Ketertiban dan Penyuluhan (Bintibluh) : Segala usaha, pekerjaan, kegiatan yang ada hubungannya dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian terhadap aparat keamanan dan potensi masyarakat untuk diarahkan sistem keamanan dan ketertiban swakarsa yang stabil dan dinamis

8).

Pembinaan ketertiban masyarakat ( Bintibmas ) : Segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan masyarakat, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan tehnis terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, instansi/lembaga guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib, menumbuhkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap norma dan ketentuan hukum yang berlaku dan mewujudkan situasi dan kondisi yang memperkecil potensi gangguan kamtibmas termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

9).

Pembinaan rehabilitasi dan resosislisasi : Upaya kegiatan terhadap lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan kegiatan rehabilitasi & resosialisai untuk di tertibkan, awasi dan kendalikan dalam giatnya agar tidak timbul kerawanan dibidang Kamtibmas

10). Pembinaan koordinasi : Kegiatan koordinasi secara terpadu terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan resosialisai terhadap penyakit masyarakat, gejolak sosial, dampak negatif dari proyek pembangunan dan tindakan penegakan hukum ketertiban dan pengamanan 11). Pembinaan pengawasan : Kegiatan diarahkan pada system pengawasan dalam giat rehabilitasi dan resosialisasi untuk menghindari dampak negatif terhadap situasi Kamtibmas 12). Resosialisasi : Kegiatan memasyarakatkan kembali terhadap warga masyarakat yang dikucilkan dari lingkungan pergaulan, sebagai akibat perbuatan tercela, tindak pidana dan norma sosial yang berlaku 13). Rehabilitasi : Kegiatan memulihkan situasi kondisi dan potensi masyarakat atau warga masyarakat tertentu, setelah mengalami kegoncangan, pencemaran atau perilaku tercela 14). Potensi : Adalah wujud daripada siskamtib swakarsa 15). Pembinaan potensi kemasyarakatan : Adalah suatu usaha dan kegiatan menyelenggarakan potensi masyarakat secara nyata untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat, tentang sadar Kamtibmas sehingga dapat wujudkan Siskamtib swakarsa 16). Ketertiban : Adalah suasana yang teratur, berjalan sesuai norma yang berlaku dan menggairahkan dan senang beraktifitas untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai

17). Organisasi kemasyarakatan : Adalah organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Indonesia secara sukarela, atas dasar kamtibmas, yang dilakukan oleh profesi, fungsi, agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan YME untuk berperan aktif dalam pembangunan guna mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945 18). Organisasi profesi : Adalah kumpulan orang-orang tertentu, punya pengurus dan anggota, persamaan kerja dan lapangan pengabdian, sifatnya permanen, kerja secara teratur berdasarkan keahlian tertentu, untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan AD dan ART 19). Organisasi sosial : Adalah kumpulan orang-orang tertentu, punya pengurus dan anggota, persamaan minat, kegemaran, bersifat permanen, kerja secara teratur tidak berdasarkan keahlian, untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan AD dan ART 20). Kelompok masyarakat : Kumpulan orang-orang yang punya kegemaran minat, tujuan sementara, pada umumnya tidak teratur dan terikat AD dan ART 21). Pimpinan masyarakat formal : Orang-orang yang berpengaruh karena memegang jabatan formal, yaitu jabatan Negara, pemerintah /pimpinan Instansi 22). Pimpinan masyarakat tidak formal : Orang-orang tertentu dalam masyarakat yang berpengaruh karena disegani, diteladani, dihormati, karena sifatnya yang luhur atau kemampuan pribadinya, status dan perannya dalam masyarakat c. Tugas pokok fungsi dan peranan pembinaan dan penyuluhan Pembinaan dan penyuluhan merupakan bagian daripada Fungsi Binmas, di bidang bimbingan penyuluhan dengan sasaran Bintibluh : Ornop, Orpem, LSM, Toga, Tomas, Redawan, Saka Bhayangkara, Tosa, Potmas dll 1).

Tugas pokok pembinaan dan penyuluhan Mewujudkan kesadaran masyarakat dan sasaran binluh dengan menumbuh kembangkan potensi masyarakat agar jadi Polisi bagi dirinya dan lingkungannya guna meningkatkan kualitas keamanan dan kemampuan masyarakat sendiri

2).

Fungsi pembinaan dan penyuluhan Memberi penerangan, penyuluhan terhadap individu atau a). kelompok, secara terus-menerus dan berlanjut, sehingga berubah sikap atau perilaku untuk dirinya dan lingkungannya b). Preventif terhadap penyakit masyarakat c). Merupakan upaya memberi kemampuan agar masyarakat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sebatas hak dan kewajiban dalam penegakan hukum dan Binkamtib swakarsa

d). e).

3).

Upaya mencari masukan atas tanggapan pelayanan masyarakat dan problem yang dilakukan individu atau kelompok masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu Memulihkan situasi kejadian dan problem masyarakat, agar berubah seperti kondisi awal, bersama dengan partisipasi masyarakat

Peranan pembinaan dan penyuluhan Lakukan bimbingan tehnis dibidang ketertiban masyarakat dan bimbingan penyuluhan kamtibmas secara terus menerus dan berlanjut agar berubah sikap perilaku untuk diri dan lingkungannya

d. Pola pembinaan dan penyuluhan 1)

Perencanaan a). Rumusan tujuan yaitu yaitu terciptanya kwalitas masyarakat agar memiliki kemampuan secara swadaya atau swakarsa dalam menjaga, memelihara keamanan ketertiban bagi dirinya dan lingkungannya dengan kekuatan yang handal dan mandiri b).

Rumusan sasaran I). Lingkungan pemukiman 1). Individu atau perorangan atau keluarga 2). Warga, Rt dan Rw Staf dan Kepala desa atau kelurahan 3). 4). Organisasi dilingkungan pemukiman II). Lingkungan kerja 1). Karyawan atau pegawai 2). Pimpinan lingkungan kerja Organisasi di lingkungan kerja 3). III). Lingkungan pendidikan 1). Siswa atau mahasiswa 2). Guru atau dosen atau karyawan 3). Pimpinan lingkungan pendidikan Organisasi lingkungan pendidikan 4).

c).

Rumusan anggaran dan sasaran untuk menunjang kegiatan Pembinaan dan penyuluhan, pada setiap event, dengan materi yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti

d).

Penyiapan piranti lunak, harus terkait dan relevan dengan Pembinaan penyuluhan kamtibmas

e).

Penyiapan kekuatan harus dituangkan dalam bentuk rengiat, harian, Mingguan, Bulanan dan tahunan

f).

Pengkoordinasian kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan dengan unsur – unsur terkait yang akan diberikan pembinaan dan penyuluhan

2).

Pelaksanaan a). Pembuatan adminitrasi kelengkapan pembinaan dan penyuluhan seperti :surat perintah tugas, penyusunan materi yang akan disampaiakan, pembuatan absensi kegiatan yang akan di isi oleh sasaran binluh. b).

3).

Cara bertindak I). Kordinasi dengan Rt, Rw, Lurah, dan warga masyarakat serta unsur terkait lainnya sasaran binluh. II). Pengambilan dokumentasi kegiatan guna mendukung laporan kegiatan III). Pembuatan laporan hasil kegiatan setelah selesai melaksanakan kegiatan dengan menyertakan dokumentasi serta kelengkapan adminitrasi kegiatan lainnya. IV). Melaporkan hasilnya dengan cara berjenjang dimulai dari Kasat, Kapolres dan Kapolda, dalam hal ini Dir Binmas Polda

Pengawasan dan pengendalian a). Pengawasan Untuk mejaga agar pelaksanaan Pembinaan dan penyuluhan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan dan disepakati bersama b). Pengendalian Untuk memelihara arah dan gerak dinamika pelaksanaan Pembinaan dan penyuluhan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

III.


7.

KOMANDO a. Opersional tugas-tugas Unit Binmas dibawah kendali dan atas perintah Kapolres Mataram / Waka Polres Mataram. b. Pelaksanaan teknis Unit Binpolmas, Binkamsa, Bintibmas dikendalikan langsung oleh Kasat Binmas Polres Mataram atau melalui Pawas / Kaur Binopsnal Sat Binmas c. Masing – masing Kepala Unit melaksanakan dan mengendalikan langsung anggotanya. d. Dalam mengoperasionalkan sarana dan peralatan Unit Binmas senantiasa berkoordinasi dengan Kasubag Sarpras. e. Selain melaksanakan Tupoksinya, Sat Binmas juga berperan sebagai Tim Negosiator dalam kegiatan Unjuk Rasa di Kota Mataram

8.

PENGENDALIAN a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Unit Binmas di bawah kendali langsung Kasat Binmas dan dibantu oleh Kaur Binopsnal. b. Para Kanit menyampaikan laporan secara berjenjang dan bertahap sesuai ketentuan Sistem pelaporan yang sudah ditetapkan.

IV.

PENUTUP Demikian Buku Panduan Standar Operasional Prosedur Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Masyarakat ini disusun untuk dapat dijadikan panduan dan pelaksanaan tugas bagi anggota Sat Binmas Polres Mataram.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP DA’I KAMTIBMAS






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP DA’I KAMTIBMAS I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP INSTANSI PEMERINTAHAN






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP INSTANSI PEMERINTAHAN I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP INSTANSI SWASTA






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP INSTANSI SWASTA I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP KOMUNITAS TUKANG OJEK






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP KELOMPOK KOMUNITAS TUKANG OJEK I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP KOMUNITAS TUKANG PARKIR






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP KELOMPOK KOMUNITAS TUKANG PARKIR I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP KELOMPOK NELAYAN






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP KELOMPOK NELAYAN I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP POK PAM SWAKARSA LANG LANG






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP POK PAM SWAKARSA LANG - LANG I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP POK PAM SWAKARSA LINMAS






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP POK PAM SWAKARSA LINMAS I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP POK PAM SWAKARSA PECALANG






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP POK PAM SWAKARSA PECALANG I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP KELOMPOK PETANI






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP KELOMPOK PETANI I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP KELOMPOK REDAWAN






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP KELOMPOK REDAWAN I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP KELOMPOK SADAR KAMTIBMAS






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP KELOMPOK SADAR KAMTIBMAS I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PATROLI KEAMANAN SEKOLAH ( PKS )






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PATROLI KEAMANAN SEKOLAH ( PKS ) I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PEGAWAI KEJAKSAAN






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PEGAWAI KEJAKSAAN I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP ANGGOTA PEMADAM KEBAKARAN






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP ANGGOTA PEMADAM KEBAKARAN I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PENGUSAHA / KELOMPOK USAHA






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PENGUSAHA / KELOMPOK USAHA I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP POS KAMLING






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP POS KAMLING I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP ANGGOTA SAT POL PP






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP TOGA, TODA DAN TOMAS






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP TOGA, TODA DAN TOMAS I.

PENDAHULUAN

1. UMUM a.


b.


c.


d.


e.





2).




2).


3).


II.

PELAKSANAAN

6.



atau

perbaikan,

agar

2)


3)


4)


5)


6).


7).


8).


9).





2).


d). e).

3).






c).


d).


e).


f).


2).


3).



III.


7.


8.


IV.




DAFTAR SOP SATUAN BINMAS

Recommend Documents