DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. Data Pribadi a. nama
: Ade Adhari
b. agama
: Islam
c. pekerjaan
:Dosen FH Untar
d. telepon
: 082220971954
e. email
:
[email protected]/
[email protected]
II. Riwayat Pendidikan a. Formal -
S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2009- Januari 2013
-
S2 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Program Kajian Sistem Peradilan Pidana 2013-Juni 2015
b. Non-Formal -
Kursus Intensif Hukum PertambanganAngkatan V pada 30 Januari-3 Februari 2012 di Gedung Manggala Wanabakti, Senayan Jakarta, yang diadakan oleh Energy and Mining Law Institute (EMLI) Indonesia;
-
Magang Online Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Angkatan I Energy and Mining Law Institute, 2012.
-
Meet, Greet and Discuss Tata Cara Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara Perdirjen No. 644/2013, pada tanggal 30 April 2013 di Favehotel Pasar Baru, yang diadakan oleh Energy and Mining Law Institute Indonesia
-
Kursus Intensif Hukum Pertambangan Advanced Class: Coal Trading, 27-28 Juni 2013 yang diselenggarakan oleh Energy and Mining Law Institute bekerjasama dengan Pendidikan Berkelanjutan Profesi Advokat-PBPA (Peradi) di Grand Mercure Hotel Jakarta
-
Kursus Intensif Hukum Pertambangan Advanced Class: Letter of Credit (LC) & SKBDN, 1-2 Juli 2013 yang diselenggarakan oleh Energy and Mining Law Institute
bekerjasama dengan Pendidikan Berkelanjutan Profesi Advokat-PBPA (Peradi) di Grand Mercure Hotel Jakarta
III. Piagam Penghargaan - Juara II Lomba Debat Hukum Nasional Sciencesational Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2011; - Juara I Lomba Artikel Ilmiah Energy and Mining Law Institute 2011, dengan judul artikel “Meretas Kebahagiaan Rakyat Indonesia Melalui Renegosiasi Kontrak Pertambangan Mineral dan Batubara”; - Penulis di Jurnal Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang - dan lain sebagainya
IV. Pengalaman Organisasi A. Kelompok Diskusi Hukum Esmi Wakil Ketua Kelompok Diskusi Hukum Esmi Warassih (Kedhewa), Periode 2015sekarang. Kedhewa hadir sebagai sebuah kelompok peneliti yang bertujuan mengembangkan dunia riset hukum yang termutakhir serta dapat memberikan jalan keluar dari segala kebuntuan persoalan hukum dewasa ini.
B. Kelompok Riset dan Debat (KRD) FH Undip Alumni dan Pembimbing Delegasi Riset dan Debat di Kelompok Riset dan Debat (KRD) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Tim delegasi yang pernah dibimbing antara lain: 1. Delegasi Riset a. Juara III Sakatuli 2014 diberikan kepada Raesa Astiti Putri, Rian Achmad Perdana dan Salma Suroya, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman; b. Juara I LKTI Analisis Bisnis Be Action diberikan kepada Ernama Santi, Devina Janice dan Carlo Diori, yang diselenggarakan oleh Ekobis BEM FH Undip 2014; c. Juara II Islamic Law Fair diberikan kepada Suradi; 2. Delegasi Debat
a. Juara I Kompetisi Debat Brawijaya 2014 diberikan kepada Raesa Astiti Putri, Tutut Ferdiana, dan Muhammad Bondan Ferry; b. Juara I Debat Hukum Nasional Universitas Parahyangan Bandung 2015 diberikan kepada Fitri Ayu Lestari, Ernama Santi dan Ridho R; c. Juara I Debat Hukum Nasional Padjajaran Law Fair 2015 diberikan kepada M. Rizky H., Vania Natalie, dan Medina Aulia N; d. Juara III Debat Hukum Mahasiswa Piala Mahkamah Konstitusi, Wilayah Regional Tengah diberikan kepada Devina Janice, Carlo Diori, dan Fitria.
C. Hasil Penelitian dan Tulisan Ilmiah yang dipublikasikan a. Hasil Penelitian 1. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kodifikasi Hukum Pelaksanaan Pidana Nasional, Thesis MIH Undip. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. dan Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H. 2. Laporan Penelitian TerhadapLapas Klas I Laki-Laki Semarang, Rutan Klas II B Demak, Lapas Klas IIA Wanita Semarang dan Lapas Klas II B Anak Kutoarjo. Penelitian ini hasil kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kementerian Hukum dan HAM serta Center for Detention Studies. Laporan tersebut disusun oleh Koordinator Wilayah:Dr. Eko Soponyono, S.H. M.H.Anggota:Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum; Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M; Budi Wicaksono S., S.H., M.H; A.M. Endah Sri A., S.H., M.Hum; Umi Rozah, S.H. M.Hum; Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H; dan Ade Adhari, S.H. September 2014. 3. Renegosiasi Kontrak Pertambangan Mineral dan Batubara Terkait dengan Nilai Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia, diajukan dalam Pemilihan Peneliti Remaja Indonesia (PPRI) 2012 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Merupakan penelitian bersama dengan Elfi Indra dan Aghisni Panji, dibawah bimbingan Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.,M.H. 4. Kajian Mengenai Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Anak yang Menjalani Pidana
Penjara
di
Lembaga
Pemasyarakatan
(Suatu
Studi
di
Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Kendal), disusun sebagai Penelitian Unggulan Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2012. Merupakan penelitian bersama dengan Elfi Indra, dibawah bimbingan Elfia Farida, S.H., M.Hum. 5. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. b. Publikasi Ilmiah/Artikel Ilmiah 1. Penggunaan Lahan untuk Usaha Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Agustus 2015; 2. Kebijakan Perencanaan Perkebunan Menurut Undang-Undang Noor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Juli 2015; 3. Asas-Asas Penyelenggaraan Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Juni 2015; 4. Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Juni 2015; 5. Masalah Yuridis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Mei 2015; 6. Sebuah Tinjauan Singkat: Corporate Social Responsibility (CSR) di Australia, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, April 2015;; 7. Norma Hukum Penerbitan Izin Pertambangan Mineral dan Batubara, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Maret 2015; 8. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Maret 2015; 9. Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Usaha Pengelolaan Panas Bumi, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Februari 2015; 10. Membaca dan Memahami The Four-Part Model of Social Responsibility Theory dari Archie Caroll, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Februari 2015; 11. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Industri Pertambangan Mineral dan Batubara, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Februari 2015;
12. Tinjauan Yuridis: Kebijakan Pemberlakuan Tanggung Jawab Corporate Social Responsibility (CSR), dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Januari 2015; 13. Telaah Singkat: Landasan Hukum Pemberlakuan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Januari 2015; 14. Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Pidana Bagi Korporasi dalam UU Panas Bumi, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Desember 2014; 15. Masalah Yuridis Aturan Pidana Denda Bagi Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Desember 2014; 16. Masalah Yuridis Tidak Adanya Kualifikasi Yuridis Berupa Kejahatan atau Pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, November 2014; 17. Memahami Asas Kesucian Kontrak (the Sancity of Contract) dalam Kaitannya dengan Renegosiasi Kontrak Karya Pertambangan, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Oktober 2014; 18. Kebijakan
Integral
dalam
Menanggulangi
Penambang
Liar
di
Indonesia,
dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Oktober 2014; 19. Penerbitan Izin Pertambangan Mineral dan Batubara: Norma dan Implementasinya, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, September 2014; 20. Realitas Pertambangan Indonesia, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, September 2014; 21. Sistem Pengelolaan Pertambangan Mineral di Bhutan: Sebuah Telaah Singkat, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Agustus 2014; 22. Sistem Pengelolaan Pertambangan Mineral di Malaysia: Sebuah Telaah Singkat, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Agustus 2014; 23. Implementasi Desentralisasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Juli 2014. 24. Sistem Pengelolaan Pertambangan di India: Telaah Singkat, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Juni 2014;
25. Renegosiasi Kontrak: The Principle of Permanent Sovereignity Over Natural Resources Mengesampingkan the Sancity of Contract, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Mei 2014; 26. Kerangka Sistem Pengelolaan Pertambangan di Republik Demokrasi Kongo: Sebuah Tinjauan Singkat, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Mei 2014; 27. Sistem Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Filipina: Sebuah Telaah Singkat, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Mei 2014; 28. Landasan Hukum Pemberlakuan Sistem Perizinan dalam Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, April 2014; 29. Kriminalisasi Terhadap Penerbit Izin dalam UU Mineral dan Batubara, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, April 2014; 30. Kebijakan
Formulasi
Jenis
Sanksi
Pidana
Bagi
Korporasidalam
UU
Ketenagalistrikan, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Maret 2014; 31. Masalah
Yuridis
Pertanggungjawaban
Pidana
Korporasi
dalam
UU
Ketenagalistrikan,dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Februari 2014; 32. Ketentuan Pidana Tanpa Kualifikasi Yuridis Kejahatan dan Pelanggaran: Masalah Yuridis UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Februari 2014; 33. Masalah Yuridis Aturan Pidana Denda Bagi Korporasi dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Februari 2014; 34. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Panas Bumi, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Januari 2014; 35. Reformulasi Jenis Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, November 2013; 36. Permasalahan Yuridis Perumusan (Formulasi) Subjek Hukum Pidana dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, November 2013; 37. Dampak Yuridis Ketentuan Pidana Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang Tidak Menyebut Kualifikasi Delik(Suatu Telaah Kebijakan Hukum Pidana) dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, November 2013;
38. Ancaman Pidana Denda dalam Undang-Undang Minerba Tidak Mempunyai Arti: Kajian Kebijakan Hukum Pidana, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Oktober 2013; 39. Kajian Analisis, Kritik dan Pembaharuan: Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Oktober 2013; 40. Ius Constitutum Hingga Ius Constituendum Pengalihan Risiko Pengangkutan Batubara dalam Coal Shipment Insurance, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Agustus 2013; 41. Studi Analisis dan Kritik Terhadap Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor 04E/84/DJB/2013 tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipublikasikan oleh EMLI Indonesia, Oktober 2013; 42. Meretas Kebahagiaan Rakyat Indonesia Melalui Renegosiasi Kontrak Pertambangan Mineral dan Batubara, dipublikasikan dalam Majalah Gema Keadilan Edisi Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Edisi No. 1 Tahun ke-35, 2012; Demikian lembar daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Untuk itu dapat dipertanggungjawabkan isi yang tertulis didalamnya. Semarang, 17 Agustus 2015 Tanda Tangan,
Ade Adhari, S.H., M.H.
