DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Atmadja, Arifin P. Soeria., Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yirudis, Jakarta: PT. Gramedia, 1986. ______Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005. Dworkin, Ronald., Legal Research, Deadalus, Spring, 1973. Filstead, William J., Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Research, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research, London: Sage Publications, 1979. Fuady, Munir., Dinamika Teori Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007. Huijbers, Theo., Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1995. Ibrahim, Johnny., Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang-Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007. Kelsen, Hans., Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2007. Mulyasa, E., Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008. Podhisita, Chai., et al, Theoritical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research, Qualitative Research Methods. Salman S, H.R. Otje., dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007. Sidharta, B. Arief., Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007. 132
Universitas Sumatera Utara
133
Soemitro, Ronny Hanitijo., Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Press, 1990. _______, Soerjono, dan Sri Mumadji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tijnjauan Singkat, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001. _______, Soerjono., Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta: Indonesia Hillco, 1990. Sunggono, Bambang., Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Strauss, Anselmus., dan Juliat Corbin, Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique, Newbury, Park London, New Delhi: Sage Publication, 1979. Syahrin, Alvi., Beberapa Masalah Hukum, Medan: PT. Sofmedia, 2009. Waluyo, Bambang., Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
B. Peraturan Perundang-Undangan Amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945. UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Universitas Sumatera Utara
134
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Undang-Undang Nomor 43 tahu 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Negara. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Peraturan Pemerintah Homor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Homor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum Milik Negara Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 21/PB/2006 Tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah.
Universitas Sumatera Utara
135
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/Pmk.02/2006 Tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBN. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara Atau Perguruan Tinggi, Dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Sebagai Badan Hukum Pendidikan. C. Makalah dan Jurnal Hukum Tridoyo Kusumastanto, Guru Besar dan Sekretaris Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor, Reinventing Perguruan Tinggi BHMN, 2005. Kajian Strategis Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB, BHP: Skenario Liberalisasi Pendidikan Negeri ini, 2008/2009. D. Internet http//www.km.itb.ac.id./web/diskusi/?cat=5, diakses tanggal, 26 April 2009, Postioning Paper Pernyataan Sikap KM ITB Terhadap RUU BHP, Gaya Baru Otokrasi Pendidikan Indonesia http://www.tempointeraktif.com/hg/topic/masalah/1474/, diakses terakhir tanggal 21 Maret 2009. http://www.suarapembaruan.com/News/2007/11/07index.html. BHP, Paradigma Baru atau Privatisasi Pendidikan?, Diakses terakhir tanggal 28 April 2009. http://www.hukum.ugm.ac.id.,”Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP), Monday, 20 November 2006, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Diakses terakhir tanggal 27 April 2009. http://www.smkn1cepu.sch.id/index.php. diakses terakhir tanggal 28 April 2009. http//www.lpm.undip.ac.id/index.php?option=combanners&task=click&bid=3. diakses tanggal, 26 April 2009, pandangan Komisi X Terhadap RUU BHP
Universitas Sumatera Utara
136
Usulan Pemerintah (Materi Semiloka Badan Layanan Umum/BLU Dalam Rangka Dies Natalis Tahun Emas Universitas Diponegoro. http://www.analisadaily.com/index.php?option-com-content&viewarticle&id=25850, jumlah-ptsptn-di-indonesia-paling-banyak-di-dunia, diakses terakhir tanggal 4 September 2009. http://www.surya.co.id/V2/?, Unibraw-UM Pilih BHMN, UIN BLU, diakses terakhir tanggal 10 September 2009. http://sieyankesarkom.wordpress.com/2009/05/20/hello-world/, diakses terakhir 10 September 2009.
Seputar
BLU,
http://www.bpkp.go.id/index.php?, Sistem Keuangan BLU Direspon Positip Oleh PTN di Jatim, diakses terakhir tanggal 10 September 2009. http://www.hukum.jogja.go.id/?pilih=lihat&id=91, Dari Jogja Untuk Indonesia, diakses terakhir tanggal 12 September 2009. http://www.alumnifatek.forumotion.com/post.forum?mode=reply&t=558, RUU BHP: Uang Masuk PTN Bakal Dihapus, diakses terakhir 1 Oktober 2009. http://www.dikti.go.id/index.php?option, Pemisahan BHP, diakses terakhir tanggal 1 Oktober 2009. http://heru-stan.blogspot.com/feeds, BLU Akankah Menjadi Solusi?, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2009. http://www.lpm.undip.ac.id/index.php?option, Pandangan Komisi X Terhadap RUU BHP Usulan Pemerintah, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2009. http://www.hananta.com/why/published/public, diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2009.
perlakuan-pajak-dalam-uu-bhp,
http://www.perbendaharaan.go.id, Pergeseran Dari Anggaran Tradisional Anggaran Berbasis Bisnis Yang Sehat, diakses terakhir 20 Oktober 2009.
ke
http://www.infogue.com, Komersialisasi Pendidikan di Indonesia; Analisis Yuridis RUU BHP, diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2009. http:/www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian/abdulaziz, Dokumen Hibah, diakses terakhir tanggan 21 Oktober 2009.
Universitas Sumatera Utara
137
http:/www.perbendaharaan.go.id, Beberapa Kesalahan Persepsi Tentang BLU, diakses terakhir tanggal 21 Oktober 2009. http://issn.pdii.lipi.go.id/issn., Persero Dalam Hukum Publik dan Hukum Privat, diakses terakhir tanggal 22 Oktober 2009.
Universitas Sumatera Utara
