98
DAFTAR PUSTAKA
Adi, Rianto. 2010. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit. Alvin S. 1994. Sociology of Law, dialihbahasakan oleh Rinaldi Simamora. Jakarta: Rineka Cipta. Arief, Barda Nawawi. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. Atmadja, Hendra Tanu. 2013. Perlindungan Hak Cipta. Jakarta: Pratiwi Jaya Abadi Publishing. Barker & Colin Padfield. 1992. Law. England: Made Simple Books. Budiarjo, Miriam. 1993. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Budiyanto. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara. Jakarta: Erlangga. Fuady, Munir. 2006. Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Darmodiharjo dan Shidarta. 1992. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Utama. Daryanto. 2006. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad. 2009. Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia─Edisi Kedua, Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka. Huda, Ni’matul. 2012. Ilmu Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Indriati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-Undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius. Isjwara. 1982. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Bina Cipta.
99
Kansil. 2001. Ilmu Tata Negara (Umum dan Indonesia). Jakarta: Pradnya Paramita. Kelsen, Hans. 1959. On the Basic Norm. California: California Law Review. Kusnardi, Moh. 1993. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama. Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. Sekitar Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: LP3ES. Lubis, Solly. 1981. Ilmu Negara. Bandung: Alumni Bandung. Manan, Bagir. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: IndHill Co. Martosoewignjo, Sri Soemantri. 1992. Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional. Dalam Moh. Busyro Muqoddas dkk. Politik Pembangunan Hukum Nasional. Yogyakarta: UII Press. Moch. Mahfud MD. 1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES. Peea, Thomas Noach. 2008. Etika Bisnis Periklana di Indonesia Saat Ini Dalam Perspektif Pemikiran Kritis. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia Pound, Roscou. 1978. Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Bharata. Pudjosewojo, Kusumadi. 1976. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Aksara Baru. Purbacaraka dan Soerjono. 1994. Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Cetakan keempat. Bandung: Refika Aditama. Rasjidi, Lili. 1990. Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. Rekosodiputro, Mardjono. 1995. Pembaharuan Hukum Pidana. Buku Keempat. Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Soehino. 2000. Ilmu Negara. Jakarta: Liberty. Syaukani, Imam. 2004. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
100
Utrecht. 1993. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Icht. Zar, Sirajudin. 2004. Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Jurnal Lingkngan Hidup Santoso, Urip. 2011. Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup. Program Bumi Lestari. Risnandar, Cecep. 2014. Pencemaran oleh Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Industri. Jurnal Bumi.
Undang-Undang dan Peraturan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Peraturan Menteri Lngkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya. Peraturan Menteri Lngkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah.
101
Peraturan Menteri Lngkungan Hidup No. 33 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya. Peraturan Menteri Lngkungan Hidup No. 05 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan. Peraturan Menteri Lngkungan Hidup No. 02 Tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya. Peraturan Menteri Lngkungan Hidup No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lngkungan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 01/BAPEDAL/09/1995 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknik Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 02/BAPEDAL/09/1995 Tentang Dokumen Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 03/BAPEDAL/09/1995 Tentang Persyaratan teknis pengolahan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 04/BAPEDAL/09/1995 Tentang Tata Cara Penimbunan Hasil Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
102
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Serang.
Internet www.jw.org
