113
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Arto, A. Mukti, Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Pradilan Perdata di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001. Ashofa,Burhan,Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1996. Bungi, Burhan, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Bzn, B. Ter Haar, Asas-Asas dan Tatanan Hukum Adat, terjemahan Freddy Tengker, Bandung, Mandar Maju, 2011. Chandra, S, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan, Medan, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005. Chomzah, Ali Achmad, Hukum Pertanahan, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2002. Dalimunthe, Chadidjah, Politik Hukum Agraria Nasional Terhadap Hak-Hak Atas Tanah, Medan, Yayasan Pencerahan Mandailing, 2008. Hanintijo, Ronny, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia, 1988. Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2008. Hartono,Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, Alumni, 1991. ____________, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung, Alumni,1994. Hugroho, Heru, Menggugat Kekuasaan Negara, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2001.
113
Universitas Sumatera Utara
114
Ilmar, Aminuddin, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Jakarta, Kencana, 2012. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. Kansil, C.S.T, Modul Hukum Perdata, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2004. Kartasapoetra, G., dkk, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1985. Limbong, Bernhard, Konflik Pertanahan, Jakarta, Margaretha Pustaka, 2012. Lubis, M.Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju,1994. Lubis, Mhd.Yamin dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Bandung, Mandar Maju, 2008. Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 2009. Moleong, Lexy J., Metode Kualitatif,Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004. Mu’adi, Sholih, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2010. Muljadi, Kartini dan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak atas Tanah, Jakarta, Kencana, 2008. ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010. Nurlinda, Ida,Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perpektif Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2009. Parlindungan, A.P., Hak Pengelolaan Menurut Sistem U.U.P.A(Undang-Undang Pokok Agraria), Bandung, Mandar Maju, 1989.
Universitas Sumatera Utara
115
____________, Menjawab Masalah Pertanahan Secara Tepat dan Tuntas, Bandung, Mandar Maju, 1992. ____________, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, Bandung, Mandar Maju, 1994. ____________, Konversi Hak-Hak Atas Tanah, Bandung, Mandar Maju, 1994. ____________, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2009. Raharjo, Satjipto, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009. ____________, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010. Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafatdan Teori Hukum, Bandung, PT. Aditya Bakti, 2007. Salindeho, John, Manusia, Tanah, Hak dan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 1994. Samosir, Djmanat, Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, Bandung, Nuansa Aulia, 2011. Santoso, Urip,Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana, 2008. ____________, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2010. Siahaan, N.H.T.Hukum Lingkungan, Jakarta, Pancuran Alam, 2009. Siregar,Tampil Anshari, Mempertahankan Hak Atas Tanah, Medan, Fakultas Hukum USU, 2005. ____________, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan, Medan, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 2006.
Universitas Sumatera Utara
116
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986. Soetami, A. Siti, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007. Soeroso, R., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. Suandra, I Wayan, Hukum Pertanahan Indonesia, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994. Subadi, Penguasan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya, 2010. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa, 2001. Sumardjono, Maria S.W.,Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta, Buku Kompas, 2001. Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta, Sinar Grafika, 2008. Supriyadi, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemamfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2010. Syahrin, Alvi, Beberapa Masalah Hukum, Medan, Softmedia, 2009. Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004. T, Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta, Kencana, 2011. Tukgali, Lieke Lianadevi, Fungsi Sosial Hak atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jakarta, Gramedia, 2010. Van Dijk, R, Pengantar Hukum Adat Indonesia, terjemahan A. Soehardi, Bandung, Mandar Maju, 2006.
Universitas Sumatera Utara
117
Wahid, Mukhtar, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Jakarta, Republika, 2008. Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, Toko Gunung Agung, 1995. Yosua, Sunahan, Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia, Jakarta, Restu Agung, 2010. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sudah diamandemen I, II, III, IV). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. PeraturanPemerintah Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafaran Tanah. PeraturanPemerintah Republik IndonesiaNomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 38 tahun 2011 tentang Sungai. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Universitas Sumatera Utara
118
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasinal Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tentang Penertiban Penertipan Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2005-2025. C. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3948 K/pdt/1999. D. Jurnal
Universitas Sumatera Utara
119
Rofi Wahanisa Dan Arif Hidayat,Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah, Jurnal Pandecta,Vol. 3. No.1, Januari-Juni, 2009. E. Internet Ari
Sudewa, Beberapa Jenis Tanah Di Indonesia, http://arisudev.wordpress.com/2011/07/13/berbagai-jenis-tanah-diindonesia/, diakses pada tanggal 4 Februari 2012.
IswaraNR, Kesultanan Indragiri, http://melayuonline.com/ind/history/dig/349/, diakses pada tanggal 20 Februari 2012. Alfonsus Simalango, Sedimentologi, http://alfonsussimalango.blogspot.com/2010/02/sedimentologi.html , diakses pada tanggal 24 Februari 2012. F. Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan III, Jakarta, Balai Pustaka, 1990. Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
Universitas Sumatera Utara
