DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. 1998. Manajemen Penelitian. PT. Rineka Cipta. Jakarta Bada Pusat Statistik. 2009. BPS Dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Jakarta. Badan Pusat Statistik Klaten. 2015. Klaten Dalam Angka. Badan Pusat Statistik. Jakarta. Badan Ortakala. Klaten dari Masa ke Masa yang diterbitkan Sekretariat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Tahun 1992/1993. Diakses melalui klatenkab.go.id pada April 2016 pukul 09.46 WIB. Creswell,J. W. 2010. Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kunatitatif, Mixed. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Daulay, S.S. 2015. Regulasi Bagi Industri Berbasis Kayu dan Hasil Hutan. Widyaiswara Madya. Pusdiklat Industri. Dharmawan, A.H., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L.M., Boer,R. 2012.
SVLK,
Jalan
Menuju
REDD+.
Forest
Governance
and
Multistakeholder Forestry Programme. Jakarta. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Haisl Hutan. 2015, Mei. Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu bagi IKM (PermenLHK P.95/MenhutII/2014). Dipresentasikan dalam workshop SVLK. Yogyakarta. Dunn, W. 1995. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua (terjemahan), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga. Jakarta. Gaussyah, M., Septivianto, S., Ikhwan, M., Suprapto, E., Ferdanus, R.M., Kosar, M., Exwar, A., Arman, M. 2012. Yang Legal, Yang Beruntung, Laporan
111
Hasil Penjajagan Perspektif Sektor Swasta terhadap SVLK. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintah. Jakarta Selatan. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten Nomor : 522/759/16 tentang Pengaturan Teknis Pemberian Ijin Usaha Industri Pengolahan Kayu Rakyat. Kurnianingsih, A., Hendrocahyono, D., Sigit, H., Sumatha, M., Dian, R. 2011. Bollywood Baligood : Lika-liku Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Bali. Wisnu Press. Kuta Bali. Maryudi, A., Suprapto, E., Iswari, P.2014. Laporan Studi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk Memperbaiki Sistem Pranata dan Tata Kelola Kehutanan Indonesia (Kasus : Hutan Hak dan Industri Kecil di Klaten, Jawa Tengah). Dewan Kehutanan Nasional atas Kerjasama dengan Kemitraan dalam Program FLEGT-VPA.Klaten. Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Hutan Hak. Jakarta. Sekretariat Negara. Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009
tentang Standar dan
Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
112
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Hutan Hak. Jakarta. Sekretariat Negara. Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 38/Menhut-II/2009
tentang Standar dan
Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Hutan Hak. Jakarta. Sekretariat Negara. Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 38/Menhut-II/2009
tentang Standar dan
Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Hutan Hak. Jakarta. Sekretariat Negara. Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014
tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Hutan Hak. Jakarta. Sekretariat Negara. Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 55 tahun 2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hail Hutan. Jakarta. Sekretariat Negara. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 95
113
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Hutan Hak. Jakarta. Sekretariat Negara. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 13 tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hail Hutan. Jakarta. Sekretariat Negara. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 21 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak. Jakarta. Sekretariat Negara. Peraturan Bupati Kabupaten Klaten No. 16 Tahun 2014 tentang Sistem Percepatan Pelaksanaan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Klaten. Sekretariat Daerah. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 1/VI-BPPHH/2015 tantang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P. 14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Dan Pedoman
114
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Presiden Republik Indonesia. 1984. Undang- Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Jakarta. Sekretariat Negara. Presiden Republik Indonesia. 2008. Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta. Sekretariat Negara. Pohnan, E., & Stone, M. 2013. Can Legality Verification Combat Illegal Logging in Indonesia? Strategic Insightsfor Policy Makers adn Advocades. IUFRO Task Force on Forest Governance. Rangkuti, F. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Soesilo, I.N. 2002. Manajemen Stratejik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis),Buku II. Universitas Indonesia. Sudarsono, D. 2009. SVLK Menuju Pengelolaan Hutan Lestari dan Legalitas Kayu. Yayasan Samanda. Mataram Nusa Tenggara Barat. Sudharto, D. 2013,November. Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, Era Baru Kebangkitan Produk Hasil Hutan Indonesia. Dipresentasikan dalam Workshop Legalitas Ekspor Kayu Indonesia, Surabaya Triastoningtias, M.N.E. 2015. Kendala Industri Mebel dan Penggergajian Skala Kecil dalam Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
115
WWF
Indonesia.
Global
Forest
& Trade
Network.
Diakses
melalui
www.wwf.or.id pada Februari 2016 Pukul 09.04 WIB.
116