DAFTAR PUSTAKA
Ade Surya Darmawan, 2016. Administrasi Kesehatan Masyarakat 1st ed., Jakarta: PT rajaGrafindo. Adisasmito, W., 2012. Sistem Kesehatan 4th ed. Rajawali Pers, ed., Jakarta: rajagrafindo persada. Bastian, I., 2015. Akutansi Kesehatan Kedua., Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Bossel, H., 1999. Indicators for Sustainable Development : Theory , Method , Applications Indicators for Sustainable Development : Theory , Method , A Report to the Balaton Group 1st ed. IISD, ed., Canada: IISD. Chin, J., 2006. The AIDS Pandemic: The Collision Of Epidemiology With Political Correctness 17th ed. J. Chin, ed., Jakarta: cv. info medika. Desai, M. et al., 2010. Critical interactions between Global Fundsupported programmes and health systems: a case study in Indonesia. Health policy and planning, 25 Suppl 1, pp.i43–47. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20966109 [Accessed November 23, 2016]. Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu, 2014. Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Bengkulu. Kemenkes RI, 2012. Pedoman Exit Strategi Dana Hibah Global Found Aids, Tuberkulosis dan Malaria, Jakarta. Kemenkes RI, 2013. Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2013, Perpres, 2012. Peraturan Presiden RI No 72 Tahun 2012, PKMK FK UGM, 2015. Kebijakan HIV-AIDS dan Sistem Kesehatan di Indonesia Pertama. PKMK UGM, ed., Yogyakarta: PKMK UGM,DFAT,INSISTPress. Purnomo, D. et al., 2008. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN MALANG ( Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Malang ). , 3(1), pp.42–48.
94
95
Refra, E.K., 2012. Pembiayaan Kesehatan Operasional Program Malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru. Gadjah Mada. Situmorang, B., 2007. Analisis Biaya AIDS Berdasarkan Perspektif Pasien di Rumah Sakit DR. Sardjito Yogyakarta. Gadjah Mada. Thabrany, H., 2014. Jaminan Kesehatan Nasional 1, ed., Jakarta: PT rajaGrafindo. Trisnantoro, L. ed., 2009. Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000-2007 2nd ed., Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. UNAID, 2014. The gap report 1st ed. UNAIDS Information Production Unit, ed., Geneva: UNAIDS Information Production Unit. UNAIDS, 2016. On the Fast-Track to end AIDS, Geneva. Available at: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151027_UNAIDS _PCB37_15_18_EN_rev1.pdf. Utarini, A., 2012. Modul Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta. Ade Surya Darmawan, 2016. Administrasi Kesehatan Masyarakat 1st ed., Jakarta: PT rajaGrafindo. Adisasmito, W. (2012). Sistem Kesehatan 4th ed. Rajawali Pers, ed. Jakarta: rajagrafindo persada. Bastian, I. (2015). Akutansi Kesehatan Kedua., Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Bossel, H., 1999. Indicators for Sustainable Development : Theory , Method ,
Applications Indicators for Sustainable Development : Theory , Method , A Report to the Balaton Group 1st ed. IISD, ed., Canada: IISD. BPS dan Depkes RI. (2004). “Laporan Hasil Survei Surveilans Perilaku (SSP) 2002–2003 di Indonesia.” Bresciani, Marilee J. (2010). Data‐Driven Planning: Using Assessment in Strategi Planning. New Directions for Student Services.132 (2010): 3950. Coker, R., Balen, J., Mounierjack, S., Shigayeva, A., Lazarus, J. V, Rudge, J. W., Atun, R.(2010). A conceptual and analytical approach to comparative analysis of country case studies: HIV and HIV/AIDS control
96
programmes and health systems integration. Health Policy and Planning, 25, 21–31. doi:10.1093/heapol/czq054. Chin, J. (2006). The AIDS Pandemic: The Collision Of Epidemiology With Political Correctness 17th ed. J. Chin, ed., Jakarta: cv. info medika. Darmawan,E S (2016).Administrasi Kesehatan Masyarakat: Teori dan Praktik, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Desai, M., Rudge, J. W., Adisasmito, W., MounierJack, S., & Coker, R. (2010). Critical interactions between Global Fundsupported programmes and health systems: a case study in Indonesia. Health policy and planning, 25 Suppl 1, i43–47. doi:10.1093/heapol/czq057 Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. (2014). Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Bengkulu. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. (2016). Laporan Jumlah Kasus HIV/AIDS Provinsi Bengkulu, Seksi P2 Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. (2014). Profil Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2013. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. (2015). Profil Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2014. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. (2016). Draft Profil Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2015. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. (2013). Renstra Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2013-2018. Dierckx de Casterlé, B., Gastmans, C., Bryon, E., & Denier, Y. (2012). QUAGOL: a guide for qualitative data analysis. International journal of nursing studies, 49(3), 360–71. doi:10.1016/j.ijnurstu.2011.09.012 Duncan,W.J,et al (1995). Strategic Management Of Health Care, Second Edition, Oxford: Blackwell Business. FHI and Institute for HIV/AIDS. (2002). “Behavior Change Communication: A Strategic Framework.” Virginia, USA: FHI dan USAID. Gani, A (2002). Kemitraan Sektor Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Kesehatan. Dipresentasikan pada Semiloka Public Private Mix dalam Pelayanan Kesehatan, Jakarta
97
Gani, A (2006). Reformasi Pembiayaan Kesehatan Kabupaten/Kota dalam sistem desentralisasi. www.litbang.depkes.go.id Hendrartini, J., Mukti, A.G. (2004). Perubahan Dalam Pembiayaan, Desentralisasi Pola Tarif dan Jaminan Kesehatan Sosial : Desentralisasi Kesehatan di Indonesia dan Perubahan Fungsi Pemerintah 2001-2003. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Kaldor, J. et. al. (2000). Penilaian Eksternal Tentang HIV/AIDS Indonesia. Jakarta: Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukinan, Depkes RI. Kemendagri RI, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Tentang: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemendagri RI,2015.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang: Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggran 2016. Kemendagri RI, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007,Tentang: Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemendagri RI, 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012,Tentang: Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD. Kemendagri RI, 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,Tentang: Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial . Kemenkes RI, 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013,Tentang: Penanggulangan HIV dan AIDS. Kemenkes RI dan Kemenkumham RI , 2012.Pedoman Layanan Komprehensif HIV-AIDS dan IMS di Lapas, Rutan dan Bapas. Kemenkumham RI (2010). Peraturan Menteri Hukum dan Hak azazi Manusia RI, Nomor M.HH.01.PH.02.05 TAHUN 2010,Tentang : Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus–Acquired Immune Deficiency Syndrome Dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Berbahaya Lainnya Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2010 – 2014.
98
Kementerian Keuangan, RI (2015). PMK Nomor 143 Tahun 2015 Tentang: Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Kementerian Keuanganan , RI. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2016,Tentang: Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Kementerian Kesehatan , RI. (2012). Pedoman Exit Strategi Dana Hibah Global Fund Aids, Tuberkulosis dan Malaria, Jakarta. Kementerian Kesehatan , RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013, Tentang: Penanggulangan HIV/AIDS. Kementerian Kesehatan , RI. (2015). Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/205.Tentang: Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Kementerian Kesehatan , RI. (2016). Laporan Perkembangan HIV/AIDS Triwulan 4 Tahun 2015.Dirjen P2PL KPAN. (2010). Panduan Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Penanggulangan AIDS Daerah. Komisi Penanggulangan AIDS: Jakarta. KPAN. (2010). Strategi dan Aksi Nasional Penanggulangan AIDS 20102014. Komisi Penanggulangan AIDS: Jakarta. KPAN. (2015). Draft Strategi dan Aksi Nasional Penanggulangan AIDS 20152019. Komisi Penanggulangan AIDS: Jakarta. Kulzin, Cashin dan Jacob. (2010). Implementing Health Financing Reform. Europa. Kumorotomo dan Purwanto. (2005). Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya. Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Landiyanto, Erlangga Agustin and Wardaya, Wirya. (2005). “Framework of RegionalDevelopment in Agenda 21: Sustainability and Environmental Vision”.Airlangga University.Moleong, L.J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung. Mathauer, I. & Carrin, G.(2010) The Role of Instutional Design and Organization Practice for Health Financing Performance and Universal Coverange. World Health Report Background Paper No 36 Geneva : WHO.
99
Mukti A.G. (2007) Reformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan di Indonesia dan Prospek Kedepan, Magister Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta. Murti, B., Trisnantoro, L., Probandari, A., Maryanti, AH., Hardianto, D., Hasanbasri, M., Wisnuputri, T. (2006). Perencanaan dan Penganggaran Untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten dan Kota. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Moleong, L.J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung. Peraturan Presiden,RI. (2012). Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012, Tentang: Sistem Kesehatan Nasional. PKMK FK UGM. (2015). Tinjauan Respon sektor Komunitas terhadap Penangulangan HIV dan AIDS di Indonesia. PKMK UGM, ed, Yokyakarta: PKMK UGM, KPAN. PKMK FK UGM. (2016). Kebijakan HIV-AIDS dan Sistem Kesehatan di Indonesia Pertama. PKMK UGM, ed., Yogyakarta: PKMK UGM,DFAT,INSISTPress. PKMK FK UGM. (2016). Studi Kasus Integrasi Kebijakan dan Program HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Indonesia Pertama. PKMK FK UGM Pemerintah Kota Bengkulu.(2013). RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 Praptoraharjo, I. et. al. (2013). “Indonesia NSP Review”. UNDC Indonesia. Purnamasari, W. & Marhaeni, D, H.(2013) Faktor-faktor yang mempengaruhi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Bersumber APBD : Suatu kajian literatur. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung. Purnomo, D. et al., 2008. Analisis Kebijakan Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Kabupaten Malang ( Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Malang ). , 3(1), pp.42–48. Refra, E.K. (2012). Pembiayaan Kesehatan Operasional Program Malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru. Gadjah Mada.
100
Sakti, K. (2003). Prospek Pembiayaan Kesehatan Dengan Konsep Asuransi Kesehatan Sosial di Kabupaten Bantul. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Shigayeva, A., Atun, R., Mckee, M., & Coker, R. (2010). Health systems, communicable diseases and integration. Health Policy and Planning, 25, 4–20.doi:10.1093/heapol/czq060. Situmorang, B. (2007). Analisis Biaya AIDS Berdasarkan Perspektif Pasien di Rumah SDakit DR. Sardjito Yogyakarta. Gadjah Mada. Thabrany, H. (2014). Jaminan Kesehatan Nasional 1, ed., Jakarta:PT rajaGrafindo. Trisnantoro, L. ed. (2009). Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000-2007 2nd ed., Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Umar,H, (2003).Strategic Managemen In Action, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. UNAID. (2014). The gap report 1st ed. UNAIDS Information Production Unit, ed., Geneva: UNAIDS Information Production Unit. UNAIDS. (2016). On the Fast-Track to end AIDS, Geneva. Available at: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20151027_UNAID S_PCB37_15_18_EN_rev1.pdf. USAID. (2014). USAID SUM II Year 4 Monitoring & Evaluation Report. Available at: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KH8H.pdf. Utarini, A. (2012). Modul Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta.
