DAFTAR PUSTAKA Buku A. Gunawan Setiardja, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Yogyakarta, Kanisius, 1993. A. Riduan Halim, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 1989. Artidjo Alkostar, Pegadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2004. Azyumardi Azra, Demonstrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003. Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2013. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Penyusunan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Jambatan, 2007. C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar, Bandung, Refika Aditama, 2010. Eko Riyadi, Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, FH UII, 2011. G. Kartasapoetra et.al, Hukum Tanah Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta, Bina aksara, 1985. H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1992.
119
Ifdhal Kasim, Johanes da Masenus Arus, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya EsaiEsai Pilihan, Jakarta, Elsam, 2001. Jhonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Penerbit Bayumedia Publising, 2005. Manfred Nowak, Pengantar Pada Rezim Hak Asasi Manusia Internasional, Jakarta, Komnas HAK ASASI MANUSIA bekerjasama dengan Raoul Wallenberg Institute, 2003. Maria S Sumardjono, Puspita, Seragkum Aneka Masalah Hukum Agraria, Cet. 1, Yogyakarta, Andi Offset, 1982. Nurkhoiron et.al, Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa, Jakarta, Yayasan Interseksi, 2007. Peter Baehr et.al, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001. Peter Rosset et.al, Reforma Agraria: Dinamika Aktor dan Kawasan, Yogyakarta, STPN, 2008. Rhona K. M. Smith et.al, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000. Soekanto dan Soerjono Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Edisi ke-3, Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, Jakarta, Rajawali, 1981. Suparmoko, Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan (Suatu Pandangan Teoritis), Yogyakarta: BPFE, 1997.
120
Suroyo Wignyodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Cet. 8, Jakarta, Gunung Agung, 1985. Tim KontraS, Panduan Advokasi Hak Atas Tanah, Jakarta, KontraS, 2015. Widiyanto, Siti Rakhma Mary, PROSIDING DISKUSI PUBLIK Refleksi Perjalanan Kembalinya Tap MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jakarta, HuMa, 2012. Y.W. Sunindhia dan Ninik Widayanti, Hukum Agraria, Jakarta, PT Bina Aksara, 1985. Jurnal Abdul Wahab, “Penguasaan dan Penetapan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-X/2012” Jurnal Beraja Niti, Vol. 2 no. 12, 2013. Achmad, “Wawasan Al-Quran tentang kepemilikan”, Jurnal Al-Risalah, Vol 11 no. 2, 2011. Dibalik Kerusakan Hutan Indonesia (Bagian Kedua), Jurnal Intip Hutan, mei - juli 2003. Istiqomah, “Pengakuan atas Masyarakat Adat sebagai bagian dari Hak atas Rasa Aman dalam Penguasaan serta Pengelolaan Tanah dan Hutan Adat”, artikel pada Jurnal Humanis, Vol 1, Tahun IX, Juli 2013. M. Sularno, “Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam)”, Jurnal Al-Mawarid, Edisi IX, 2003.
121
Mukmin Zakie, “Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi”, Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia, Vol 2 no. 2, 2009. Rosalina, “Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia”, Jurnal Sasi Vol.16 no.3 Bulan Juli - September 2010. Yance
Arizona,
“Hak
Ulayat:
Pendekatan
hak
asasi
manusia
dan
konstitusionalisme Indonesia”, Jurnal Konstitusi, 6 (2), 2009. Laporan Temuan-Temuan Awal Dengar Keterangan Umum Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia Wilayah Kalimantan Pontianak, 1-3 Oktober 2014 Makalah Abdurrahman, Aspek Perundang-undangan Dalam Pengelolaan dan Penyelesaian Sengketa Tanah Adat, Makalah pada lokakarya Kajian Kebijakan Pengelolaan Tanah Adat di Indonesia, Jakarta, 28 Desember 2005. Adnan Buyung Nasution, Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supermasi Hukum, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 14 - 18 Juli 2003. Kurnia Warman, Peta PerUndang-Undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat, tanpa tahun.
122
Lies Sugondo, Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka Hukum Nasional, Advanced Training Hak-hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples' Rights) Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia, Diselenggarakan Oleh PUSHAM UII dan Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta, 21–24 Agustus 2007. Mahyuni, Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Kedudukannya di dalam Hukum Agraria Nasional, Makalah disampaikan dalam rangka Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penyelesaian Konflik Pemilikan/Penguasaan Tanah dan Batas Daerah/Wilayah, Banjarbaru, 11 Juli 2006. Martua Sirait, Chip Fay dan A. Kusworo, Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola Sumber Daya Alam Diatur, Tulisan dengan revisi disampaikan pada acara Seminar Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif, WATALA dan BAPPEDA Propinsi Lampung, Bandar Lampung, 11 Oktober 2000. Retno Kusniati, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, Makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jambi di Hotel Ceria, Jambi, 24 Mei 2011. Suherman Toha, Laporan Akhir Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa study Empiric Di Bali, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM R.I, 2011.
123
Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tetang Pengesahan Kovenan Internasional Tetang Hak-hak Sipil dan Politik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 sebagai Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Website http://www.aman.or.id/2015/01/05/siaran-pers-masyarakat-adat-akan-ambil-alihkembali-tanah-adat-dari-pt-jms/
124
http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-5.pdf http://ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptpsurabaya/berita-769-sekilas-tentangundangundang-perkebunan--nomor-39-tahun-2014.html http://www.mongabay.co.id/2014/11/14/masyarakat-adat-vs-perusahaan-sawitdominasi-konflik-sda-di-kalsel/ http://www.Republika.co.id/berita/nasional/jawa-baratnasional/13/11/08/mvx67h-pemerintah-batasi-izin-perluasan-lahan-sawit
125
