DAFTAR PUSTAKA
Buku A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1990) Abdurrahman, Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional, Akademika Presindo, Jakarta, 1989 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV,( Bandung, Universitas Parahyangan, 2000) Bernard Kent Sondakh, Jurnal Hukum Internasional, 2004 Bernard L Tanya, Hukum, Politik dan KKN, Srikandi, Surabaya, 2009 Black Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, Edisi VI, (St Paul Minesota : West Publishing, 1999) Charles Himawan, Hikmah Globalisasi Hukum, Artikel dalam Kompas, 8 Mei 2010 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa. Gramedia, Jakarta, 2008 Didik Heru Purnomo, Pengamanan Laut RI Bagian Barat, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004 F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) Hendarman Supanji, Penegakan Hukum dan Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat dalam Sistem Hukum Nasional. Makalah disampaikan dalam acara seminar dan Temu Hukum Nasional IX dengan tema Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis dalam Tatanan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum, tanggal 21 November 2008 di Hyatt Regency Yogyakarta.
94
95
Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994) J.G. Brouwer dan Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, (Nijmegen: Ars Aeguilibri, 1998) Jaih Mubarok, Hukum Islam, Konsep, Pembauran dan Teori Penegakan, Benang Merah Press, Bandung, 2009 Drs. Willem Nikson S., MM. (APU), Studi Kasus Penyelesaian Konfelik Kewenangan Dilaut dalam Penegakan Hukum Keselamatan dan Keamanan Serta Perlindungan Laut/Maritim,Badan Koordinasi Keamanan Laut, Jakarta 29 Desember 2009 Drs. Willem Nikson S., MM. (APU), Kewenangan dan Identitas Lembaga Penjaga Laut dan Pantai Sebagai Penegak Hukum Keselamatan,Badan Koordinasi Keamanan Laut, Jakarta Jimly Asshiddiqie, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum, Bahan Orasi Hukum pada acara “ Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”. Bandung, 19 Januari 2008. Drs. Willem Nikson S., MM. (APU), Kewenangan dan Indentitas Lembaga Penjagan Laut dan Pantai Sebagai Penegakhukum Keselamatan,Badan Koordinasi Keamanan Laut, Jakarta 29 Desember 2009 Lili Rasjidi., Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998) Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung, 2007 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun Pokok-pokok Pemikiran Tentang Pengimplementasian Wawasan Nusantara (Suatu Evaluasi Sektoral,Buku II B, Dep Hankam, Jakarta 1980 Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara,Jurnal Penelitian Hukum De Jure, AsosiasiPeneliti Hukum Indonesia, Vol 01 N0. 2, 1998
96
Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum di Ruang Udara,Jurnal Penelitian Hukum de jure, Vol.01 No 2, Februari 1998 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 Roberto M Unger, Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, 2008 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2001 Romli Hanitijo Soemitro, Perspektf Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Agung, Semarang, 1989 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998) Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan), News Letter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, No 59, Desember 2008 Satjipto Rahardjo, Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif, Makalah Dalam Seminar Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Berkerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta di Semarang, 15 Desember 2012 Satjipto Rahardjo, Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum, Bayumedia, Malang, 2008 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2006 Seminar Hukum Nasional Kelima, BPHN, 1990 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, jakarta, 1983 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004)
97
Sunaryati Hartono, Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Response terhadap Globalisasi Tanpa Mengorbankan Kepentingan Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat. Makalah Dalam Seminar dan Temu Hukum Nasional IX : Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis dalam Tatanan Masyarakat Yang Berbudaya dan Cerdas Hukum pada tanggal 20 dan 21 November 2008 di Hotel Grand Regency Hyatt, Yogyakarta. Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Universitas Diponegoro, Semarang, 2008 Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990) Tim Editor, Percikan Permenungan Kumpulan Kata-Kata Mutiara, Mitra Utama, 1983 Majalah dan Internet Dr. Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf Peraturan dan Undang-Undang a) Undang-Undang Dasar 1945; b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata c) Undang-undang Nomor 560 tahun 1939 tentang Ketentuan Kapal Laut; d) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, 18A, 18B, Pasal 25A, Pasal 33, dan Pasal 20 ayat (1), Amandemen UUD 1945; e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif; f)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nation Convention on the Law of the Sea) 1982;
98
g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang; h) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; i)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
j)
Undang-undang Badan Keselamatan Maritim dan Prosedur Tindakan Darurat di Laut (terjemahan The Maritime Safety Agency Law), 1985 Tanjung Priok; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
k) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian; l)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pertahanan Negara;
m) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; n) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan; o) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; p) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;
99
q) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; r)
Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
