DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Adrian Soetrisno, Wisda Purnamasari, Adhya Pandunagri Mochtar dkk, Buku Kumpulan Peraturan Keimigrasian, Akademi Imigrasi Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2006; A, Garner Bryan, Black’s Law Dictionary, Eightth Edition, Thomson West, USA, 2004; Arif, Mohamad, Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar, Pusdiklat Pegawai Dep. Kehakiman, Jakarta, 1997; Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demorasi,Cetakan I, Konstitusi Perss, Jakarta, 2005; Bari, Abdul Azed, Intisari Kuliah-Masalah Kewarganegaraan, Cetakan 1, IndoHill Co., Jakarta, 1995; Erna dan Mukhtar, Konsumsi Kearah Penelitian Deskriptif, Avirouz, Jogjakarta, 2000; Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Pustaka Filsafat, Kansius, 1995; Ihza, Yusril Mahendra, Deportasi Sebagai Instruyen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, PT.Adi Kencana Aji, Jakarta 2004; Iman, Muhammad Santoso, Perspektif Imigrasi: Dalam United Nation Convention Againts Transnational Organized Crime, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007; ____________________, Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 2004;
Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta, 2007;
Universitas Sumatera Utara
Kansil, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1986; Kartasapoetra, R.G, Sistematika Hukum Tata Negara, Cetakan 2, Rineka Cipta, Jakarta, 1993; Kelsen, Hans, Teori Hukum Muirni, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Cetakan II, Bandung, 2007; Mertoskusumo, Sudikno, Penemuan Hukum sebuah pengantar, Liberty, Yogyakarta,1996; Nawawi, Barda Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003; Oppenheim L., M.A.LLD: International Law; Otje, R.Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, Armico, Bandung, 1986; Paulus, B.P.Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 (Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa), Cetakan 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983; Parthiana, Wayan, Pengantar Hukum Intemasional, Mandar Maju, Bandung, 1990; Peters, A.G. “Hukum Sebagai Proyek”, dalam Mulyana W Kusumah dan Paul S. Baut (ed), 1988, Hukum Politik dan Perubahan Sosial, YLBHI, Jakarta: 1997 Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991; Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi, Monogaf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah Hukum, Bandung, 2007; dan I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai suatu Sistem, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003; Renshon A. Stanley, Dual Citizenship and American Nationality Identity, Center for Immigration Studies, Washington DC., 2001; Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008; Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 1998;
Universitas Sumatera Utara
Soepratwiro, Koernianto, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996; Sitompul, D.TH. ”Kewarganegaraan”, Bahan Perkuliahan Pada Akademi Imigrasi, Jakarta, 2003; Strake, J G, Introduction to International Law, Tenth Edition, Butterworth & Co Ltd, London, 1989 , Pengantar hukum Internasional,Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 , Pengantar Hukum Internasional, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
______________, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan ke-4, Cetakan ke-2, Yarsif Watampone, Jakarta, 2003; Subekti, R, Pokok-Pokok Hukum Perdata,Intermassa, Jakarta, 1992; Sugono, Bambang. Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994; Syahrin, Alvi , Beberapa Masalah Hukum, PT. Sofmedia, Medan, 2009; Tahir, Muhammad Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsipprinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, September 1992; Tunggal, Djohan dan Arif, Peraturan Perudang-undangan Kewarganegaraan RI Tahun 1950-1996, Harvindo, 1998; Ukun, Wahyudin dan Ihza, Yusril Mahendra, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004; Wan,
Kho Sik, De Meervoudige Nationalteit, Uitgeversmaatschappij, N.V. Leiden, 1957;
A.W.
Sijthoff’s
W, Friedmann, Legal Theory, Fourth Edition, Steven & Sons Limited, London, 1960;
Universitas Sumatera Utara
B. Sumber-Sumber Lain Abdikoro,
Perkawinan Campur Internasional Sebagai Masalah Hukum Perdata Internasional, Jakarta, 2005
Amir, Firdaus, Bahan Sosialisasi UU No. 12 Tahun 2006 Serta Implementasinya Terhadap Tugas-tugas Keimigrasian, Makalah, Beijing, 2007; Arinanto, Satya, Makalah pada Lokakarya “Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak dalam RUU Kewarganegaraan RI”, diselenggarakan oleh Alida Centre, Jakarta, 30 Nopember 2005; Bhakti, Yudha Adhiwisastra, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing, Bandung, 1999; Direktorat Jenderal Imigrasi, Buku Kenangan 50 Tahun Ditjen Imigrasi, Ditjen Imigrasi, Jakarta, 2005; Direktorat Jenderal Imigrasi, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Ditjen Imigrasi, Jakarta, 2005; Direktorat Jenderal Imigrasi, Penerapan Sistem e-office Menandai era Baru Pelayanan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Jakarta, 2008. Gautama, Sudargo, Warganegara dan Orang Asing, Cetakan 6, Alumni, Bandung, 1997; Indra, Muhammad, Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2008; Junita Sitorus, Perkawinan Campuran Dalam Hukum di Indonesia,Pintu Gerbang (No.49.th XV.2004):15-16. Kusumaatmaja, Mochtar dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003; Manan, Bagir, Hukum Keimigrasian dan Sistem Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Rakernas Keimigrasian, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 14-25 Januari 2000; Pedoman Legislatif untuk Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Resolusi Sidang Umum 55/25, Anex 1, 15 Nopember 2000;
Universitas Sumatera Utara
Said,
M.
Nizar, Aspek Anti Diskriminasi Terhadap Undang-undang Kewarganegaraan dan Kebijakan Pemerintah RI-Suatu tinjauan Hukum Internasional, Makalah pada Seminar ‘Mencari Pemahaman Komprehensif Tentang Kewarganegaraan yang Diperlukan Untuk Membangun dalam Konteks Nation and Character Building’, KOMNAS HAM RI, Jakarta, 20 Februari 2006;
Sari, Tirta, Akademi Imigrasi,”Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraani”, Jakarta, 2006; Sukresno, Iwan P., Tulisan Lepas Mengenai “Pertimbangan-pertimbangan dalam Permasalahan Dwikewarganegaraan”, Kasubdit Naturalisasi, Direktorat Tata Negara, Ditjen AHU, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 15 Februari 2006; Syihabudin,
Asyhari, Dwi Kewarganegaraan Terbatas, Tulisan Lepas Sebagai Kasubdit Tata Negara pada Direktorat Tata Negara, Ditjen Administrasi Hukum dan Umum, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, April 2006; , Pemahaman UU No.12 Tahun 2006 serta Implikasi pada bidang keimigrasian, Jakarta, 2007.
Wiramiharja, Saleh, Matriks Tabulasi Komparasi UU/Hukum Kewarganegaraan di 22 Negara, APAB, 2005; Zulfa Djoko Basuki, Perkawinan Campuran Serta Permasalahan Hukumnya di Indonesia Dewasa Ini, Volume 1 No. 3, Jurnal Hukum Internasional, Jakarta, April 2004; C. Peraturan Perundang-undangan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02-IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keluar; Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI;
Universitas Sumatera Utara
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M. 80-HC. 04. 01 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagian WNI yang Berkewarganegaraan Ganda; Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M. 09-1Z 03.10 Tahun 2006 Tentang Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas Yang Lahir Sebelum UU No. 12/2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indonesia; Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Lembaran Negara RI Tahun 1984 No. 29, Tambahan Lembaran Negara No. 3277; Undang-Undang No. 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian; Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
D. Internet Setiadi Wicipto, Pembaharuan Undang-undang Kewarganegaraan RI http://www.legalitas.org/ di akses 12 Juni 2010
Universitas Sumatera Utara
