INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM POLRI INSPEKTORAT WILAYAH I
DAFTAR PERTANYAAN BIDANG JEMEN GARKEU WASRIK ITWASUM POLRI TAHAP II ASPEK LAK & DAL TA. 2014
NO 1 1.
PERTANYAAN 2 Apakah sudah ditanda-tangani daftar gaji KU – 107? Apakah ada surat kuasa dari yang bersangkutan apabila dikuasakan?
2.
Apakah gaji jumlah pembayaran terakhir sesuai daftar gaji KU – 107? Apakah ada potongan wajib (Tajib) dan Pajak-nya?
3.
Untuk mengetahui batas usia pembayaran tunjangan keluarga (lebih dari 2 orang dan lebih dari 21 tahun), apakah sesuai ketentuan? Apakah sudah dilampirkan surat keterangan kuliah? Apakah anak yang bersangkutan telah bekerja / nikah?
4.
Apa permasalahannya sehingga gaji tidak dipindahkan ke satker yang baru, jika pindah satker? Apakah yang bersang-kutan masih dibayar Gajinya? Apakah ada Skep penghentian gaji?
5.
Untuk kepanitiaan, apakah ada Sprin kepanitiaan? Apakah ada absensi kepanitiaannya?
6.
Untuk lembur, apakah ada Sprin lembur? Apakah ada finger print nya?
7.
Apakah hal tersebut sudah dibandingkan dengan daftar nominatif nya?
8.
Apakah absensi anggota (jam kedatangan / pulang, lembur tidak dihitung) telah sesuai dengan pembayaran gajinya?
9.
Apakah masih ada anggota Polri yang bertugas diluar instansi ? apa dasar penugasannya ? dan apakah pembayaran tunjangan kinerjanya sudah diberhentikan ?
JAWABAN 3
2 1 10.
2 Apakah ada anggota yang tumpang rawat?
11.
Apakah Laporan Penerimaan tersedia dan memadai?
12.
Apakah pembayaran honor dokter telah dipungut PPh pasal 21 dan tarifnya telah sesuai ketentuan ?
13.
Adakah Primkoppol terkait sebagai Rekanan rumkit?
14.
Apakah Pemasukan Laboratorium, Poli dan Apotik memadai? Apakah yg dirawat dipungut biaya oleh pihak Rumkit Polri?
15.
Apakah penerimaan dan penggunaan dana yang bersumber dari pelayanan pasien non Polri dilaporkan dalam CaLK Laporan Keuangan semester dan tahunan?
16.
Apakah ada pungutan atas pasien anggota Polri dan PNS yang berobat rawat inap ? Kalau ada, apa alasannya?
17.
Berapa jumlah tempat tidur terjual perbulannya?
18.
Berapakah jumlah PHL yang diberi honor oleh Rumkit?
19.
Bagaimanakah Akreditasi Rumkit?
20.
Rencana Bisnis Anggaran dan pengesahannya?
21.
Bagaimana laporan keuangan (LRA, Neraca, CaLK dan laporan kinerja)?
22.
Bagaimana penetapan tarif pelayanan, apakah sudah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menkeu?
23.
Apakah ada Skep pengangkatan Bendaharawan penerima, pembantu Benma, pelaksana Satpas, Samsat, pelaksana Klipeng, SKCK dan Senpi?
24.
Apakah Buku Kas Bank sudah sesuai dengan ketentuan?
Dana
Rumkit
3
3 1 25.
2 Apakah Buku Register penerimaan dan penyetoran, Rekening Koran Bendahara penerimaan, bukti setor ke Bank (SSBP) apakah sesuai dengan ketentuan?
26.
Apakah Bendaharawan penerima, pembantu Benma, pelaksana Satpas, Samsat, pelaksana Klipeng, SKCK dan Senpi sudah menerima honor PNBP?
27.
Apakah ada MOU dan telah diajukan permintaan nomor register ke Menkeu RI sesuai Permenku Nomor : 230/PMK.05/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah?
28.
Berapa jumlah perolehan dana hibah bantuan Pemda dan pihak ke III? Apakah sudah dicatat dalam buku kas bank Bensatker/BS 1b?
29.
Apakah penerimaan dana hibah dilaporkan secara berjenjang dari satker penerima ke Bidku Polda dan apakah sudah diungkap dalam CaLK ?
30.
Apakah ada rekening dana hibah dan cek saldonya?
31.
Apabila ada sisa dana hibah : a. apakah dikembalikan ke donor? b. atau disetor ke kas Negara? c. ataukah dipergunakan atau dibelanjakan tahun berikutnya dengan revisinya?
32.
Apakah telah dibuat MoU antara Polri dengan pihak pemberi?
33.
Apakah sudah diregistrasi?
34.
Apakah sudah dibuka rekening penampungan dana hibah?
35.
Apakah sudah revisi RKA – KL untuk dana hibah itu?
36.
Apakah sudah dilakukan pengesahan ke KPPN?
37.
Apakah jumlah perolehan dana Pam Obvit dan pelatihan satpam dari pihak pemberi sudah dicatat dalam buku kas?
ada
pengusulan
untuk
3
4 1 38.
2 Apakah penerimaan dana dari pihak pemberi dilaporkan secara berjenjang ?
39.
Apakah ada Surat perjanjian antara Kasatker dengan pihak ketiga?
40.
Apakah ada bukti setor sewa tanah / bangunan ke kas Negara (apakah di cicil atau dibayar sekaligus)?
41.
Apakah telah mendapat ijin dari Kemenkeu RI tentang penggunan aset milik negara?
42.
Apakah pengenaan tarif sewa barang milik negara telah sesuai perhitungan yang telah ditetapkan dari KPKNL?
43.
Apakah laporan keuangan 2013 telah disusun dengan mempedomani format yang dikeluarkan kementerian Keuangan RI?
44.
Apakah penyusunan laporan keuangan telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
45.
Apakah Realisasi anggaran telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN / Kanwil Perbendaharaan / Dirjen Perbendaharaan?
46.
Apakah sisa kas pada Neraca telah didukung dengan Berita Acara pemeriksaan Kas?
47.
Apakah ada Laporan keuangan bulanan dan apakah ada laporan daya serap anggaran?
48.
Apakah BA pemeriksaan kas didukung BA rekonsiliasi Bank dan rekening koran?
49.
Apakah BA Stock Opname persediaan didukung dengan laporan hasil penghitungan fisik di gudang / tempat lainnya?
50.
Apakah Nilai persediaan pada neraca telah didukung dengan Berita Acara hasil stock opname?
51.
Apakah nilai Aset Tetap telah didukung dengan Berita Acara Hasil rekonsiliasi dengan KPKNL / Kanwil DJKN / DJKN setempat?
3
5 1 52.
2 Apakah barang yang kondisinya sudah rusak berat tersebut telah direklasifikasi ke aset lainlain?
53.
Apakah penggunaan / realisasi belanja barang (pemeliharaan / perawatan) sudah dikapitalisasi?
54.
Apakah pengelolaan dana-dana non APBN dan barang bukti telah diungkapkan secara memadai (cukup informatif) dalam CaLK?
55.
Apakah temuan BPK yang belum ditindaklanjuti telah diungkapkan dalam CaLK?
56.
Apakah hal-hal lain yang perlu diungkapkan (temuan BPK RI), UAPPA yang terlambat melaporkan keuangan telah diungkapkan di dalam CaLK?
......................................, ..... AGUSTUS 2014 NAMA PANGKAT/NRP KESATUAN TANDA TANGAN
: ................................ : ................................ : ................................ : ................................
3
