INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM POLRI INSPEKTORAT WILAYAH I DAFTAR PERTANYAAN BIDANG JEMEN OPSNAL WASRIK ITWASUM POLRI TAHAP II ASPEK LAK & DAL TAHUN 2014
NO 1 I 1.
2.
3.
PERTANYAAN 2 ASPEK PELAKSANAAN Bagaimana implementasi pemetaan kerawanan daerah yang berpotensi konflik ? Bijak dan implementasi Operasional Satker apa yang ditetapkan dalam bijak operasional tahunan Kapolri ? Operasi Kepolisian apa saja yang digelar Tahun 2013 ? Langkah-langkah apa saja yang telah dilaksanakan dalam rangka Ops Kepolisian dan Operasi Kontinjensi yg sudah tergelar sesuai dengan DIPA/RKA-KL (minops,posko ops) ? bagaimana Latpra Opsnya
4.
Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan tupoksi yang berkaitan dengan pencapaian kinerja organisasi ? dan Bagaimana kesinambungan rengiat fungsi dan evaluasi / anev kinerja organisasi ?
5.
6.
Bagaimana pemahaman kemampuan penjabaran tugas masing-masing perangkat organisasi pada tingkat Polda dalam pelaksanaan tupoksinya? Bagaimana pemahaman kemampuan penjabaran tugas masing-masing perangkat organisasi pada tingkat Polres dalam pelaksanaan tupoksinya?
7.
Bagaimana mekanisme tindakan persiapan administrasi dan koordinasi pada pelaksanaan operasi penyadapan langsung maupun melalui media inteltek ?
8.
Bagaimana wasdal laporan hasil pelaksanaan penyadapan dan efektifitas dalam mendukung tugas Polri ?
9.
Bagaimana mekanisme pembinaan jaringan (Sislap, pertemuan) ? dan Bagaimana mekanisme info Kawat sandi ?
JAWABAN 3
2 1 10.
11.
2
3
SOP Baintelkam 1 juni 2011 tentang standar pelayanan minimal Baintelkam : a.
Pelayanan Orang Asing ; SKLD 4 hari, SKJ 1 hari, STM 1 hari.
b.
Giat Mayarakat ; SIK 7 hari, SKCK 1 hari.
c.
Senpi Handak ; Non Organik 7 hari, Handak komersial 7 Hari, kembang api 7 hari.
d.
Manajemen perijinan pemasukan, pengeluaran, pembelian penyimpanan, pengangkutan, pemindahan / mutasi hibah, pemeliharaan, penggunaan dan penarikan / penggudangan senpi ?
Apakah SOP sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2012 dan UU No. 31 Tahun 2012, untuk menjawab hal-hal ini? a.
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
b.
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
c.
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi
12.
Apakah telah dibuat pemetaan ttg daerah rawan konflik dan apa tindakan preventifnya, instansi mana yang di libatkan ?
13.
Apakah pernah dilaksanakan upaya represif di wilayah rawan konflik ?
14.
Apakah telah dibuat pemetaan ttg daerah rawan teroris dan apakah program deradikalisasi dan rehabilisasi yang dilakukan ?
15.
Instansi mana yang dilibatkan ?
16.
Berapa jumlah data kasus korupsi yang telah ditangani ? berapa dukungan anggarannya dan berapa tunggakan dan apa hambatannya ?
17.
Bagaimana dukungan Bhabinkamtibmas ?
18.
Bagaimana penetapan petugas Polmas ?
operasional
dan
Bhabinkamtibmas
peralatan
sebagai
3 1
2
3
19.
Bagaimana Penentuan pemetaan wilayah Polmas Perkotaan dan pedesaan serta Pola Komunikasi kepada masyarakat?
20.
Bagaimana penyelenggaraan pembinaan Tokoh-tokoh masyarakat?
21.
Bagaimana lingkungan?
22.
Bagaimana mekanisme pendidikan dan pembinaan Satpam?
23.
Bagaimana mekanisme pendidikan dan pembinaan Polsus?
24.
Bagaimana pelaksanaan kemitraan terhadap ormas?
25.
Bagaimana pelaksanaan kemitraan terhadap orsospol?
26.
Bagaimana pelaksanaan pembinaan pramuka Saka Bhayangkara?
27.
Bagaimana persyaratan pemberian rekomendasi terhadap BUJP?
28.
Bagaimana persyaratan rekruitmen dan proses pendidikan kualifikasi Satpam Outsourching maupun Inhouse?
29.
Bagaimana Pelaksanaan Audit Sistem Pengamanan dan Pembinaan Satpam serta Pembinaan BUJP?
30.
Bagaimana koordinasi kerja sama dan pembinaan terhadap Sat Pol PP?
31.
Bagaimana pelaksanaan pelatihan VCD fungsi dan program latihan peningkatan serta pemeliharaan kemampuan personil?
implementasi
pembinaan
keamanan
dan audit serta proses dan perijinan operasional
4
1
2
32.
Bagaimana mekanisme proses Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengamanan terhadap ijin pemberitahuan masyarakat yang akan menyampaikan pendapat di muka umum?
33.
Bagaimana Prosedur pelayanan dan pengamanan Polri terhadap pelaksanaan permintaan eksekusi jaminan Fidusia?
34.
Bagaimana realisasi penerapan Perkap nomor 8 tahun 2010?
35.
Bagaimana implementasi penggunaan sarana prasarana pendukung Dalmas dan PHH?
36.
Bagaimana langkah-langka persiapan administrasi dan tindakan awal pelaksanaan Jibom?
37.
Bagaimana pelaksanaan pengamanan jibom ?
38.
Bagaimana Protap penanganan dan pengamanan TKP ancaman Kimia,biologi dan radio aktif ?
39.
Bagaimana langkah langkah pemeliharaan prasarana Nubika (nuklir,biologi dan kimia) ?
40.
Bagaimana realisasi penerapan Perkap nomor 1 tahun 2009 ? dan bagaimana tahapan penanganannya ?
41.
Bagaimana implementasi pelaksanaan Polmas perairan dan Polmas dirgantara ?
42.
Bagaimana Pelaksanaan Turjawali fungsi Samapta Polri dan bagaimana Patroli perairan ?
43.
Bagaimana mekanisme proses penyidikan perkara pidana pelanggaran di perairan?
44.
Bagaimana proses tindakan kepolisian pada kegiatan SAR darat, SAR laut dan SAR Udara ?
45.
Bagaimana implementasi penjabaran program Quick Respons (Samapta, Lantas, Polair)? 5
3
1
2
3
46.
Bagaimana upaya Transparansi pelaksanaan Penyidikan perkara laka lantas, laka dan tindak pidana di perairan?
47.
Bagaimana upaya peningkatan Transparansi Pelayanan SSB ?
48.
Bagaimana implementasi kegiatan petugas Polantas dalam rangka (Gatur,Gakkum,Rekayasa dan Edukasi serta kampanye Kamtibselcar Lantas).
49.
Bagaimana langkah langkah operasional pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan bermotor dijalan ?
50.
Bagaimana upaya terobosan kreatif tentang pelayanan prima registrasi dan identifikasi Lantas?
51.
Bagaimana terobosan kreatif anti KKN di bidang lantas?
52.
Bagaimana implementasi dan koordinasi pelaksanaan Pengamanan Kepulauan terluar dan Pos Perbatasan?
53.
Bagaimana Pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pengawalan diatas kapal penumpang dan kapal barang oleh Pol Air?
54.
Bagaimana kesiapan Pelaksanaan kegiatan perairan?
55.
Bagaimana Tipiring?
56.
Bagaimana kesiapan personil dan sarana prasarana dalam rangka penanggulangan bencana?
57.
Bagimana menindak lanjuti kotak saran yang disiapkan pada pos pelayanan (Samsat,Sim,SPK,Rekijin)?
58.
Kerjasama Interdep dan Lembaga Internasional.Apa saja yang ada dan yang dibuat serta Bagaimana proses penyusunan/ pembuatan MoU dengan Polri ? dan apakah sudah dilakukan Anev MoU ?
personil dan prasarana penanganan kecelakaan di
mekanisme
Pelaksanaan
6
penindakan
1
2
59.
Apa saja syarat dan ketentuan penerbitan KTA, tanda kewenangan dan lencana PPNS?
60.
Apa saja model pembinaan yang dilakukan Polri terhadap PPNS dan bagaimana implementasinya?
61.
Materi formal apa saja yang dipedomani PPNS untuk menangani perkara yang menjadi lingkup kewenanganya?
62.
Administrasi penyidikan apa saja yang harus dipenuhi pada setiap proses penyelesaian perkara yang ditangani oleh PPNS?
63.
Adakah program kerjasama penanganan perkara antara polri dengan PPNS?
64.
Bagaimana mekanisme prosedur tetap penyelesaian perkara yang ditangani PPNS?
65.
Bagaimana proses penyusunan anggaran program lidik/sidik pada RKA-KL yang dijabarkan dalam Program Operasional Kegiatan (POK) dan Penetapan Kinerja (Tapkin)?
66.
Bagaimana mekanisme penetapan rencana penyelidikan (kegiatan, sasaran, waktu/tempat, CB, petugas pelaksana, sarana pendukung, perkiraan biaya)?
67.
Bagaimana mengatur jadwal penyelidikan perkara setelah laporan Polisi (Model A, B) diterima dan diteliti unsur pidananya ? (dengan Surat Perintah dan renbutgar; batas waktu lidik mudah = 14 hr, sulit/sangat sulit = 30 hr)
68.
Bagaimana langkah langkah prosedur penyampaian SP2HP tentang perkembangan penyelidikan yang dikirimkan kepada pelapor?
69.
Bagaimana menetapkan mekanisme rencana penyidikan (agenda kegiatan meliputi : sasaran, waktu/tempat, CB, petugas pelaksana, sarana pendukung, perkiraan biaya)?
7
3
1
2
3
70.
Apakah Sprin sidik petugas yang menangani perkara telah dibuat sesuai dengan kopetensi dan kapasitas bidangnya?
70.
Bagaimana mekanisme penyampaian laporan/SPDP kasus Pidana, Narkoba dan Korupsi?
71.
Bagaimana penyidik mengatur jadwal penyidikan perkara sesuai kriteria bobot perkara dan melaksanakan gelar awal, gelar pertengahan dan gelar pengakhiran?
72.
Bagaimana perlakuan terhadap saksi atau tersangka anak-anak atau perempuan yang diperiksa agar tidak melangghar HAM?
73.
Apakah sudah tersedia Ruang Khusus Pemeriksaan dan petugas penanggung jawabnya?
74.
Kelengkapan administrasi apa saja yang harus disiapkan penyidik untuk proses penyerahan perkara ke JPU?
75.
Bagaimana proses penanganan barang hilang / temu (hiltem)?
76.
Apakah sudah disiapkan ruang dan perlengkapan barang bukti?
77.
Bagaimana penanganan barang bukti yang bernilai ekonomis?
78.
Bagaimana langkah-langkah persiapan administrasi dan tindakan awal pelaksanaan pengamanan barang bukti?
79.
Bagaimana mekanisme pertanggung pengelolaan keluar masuknya barang bukti?
80.
Bagaimana upaya pemberdayaan mekanisme kontrol perkara?
81.
Bagaimana mengatur pelaksanaan supervisi pembinaan fungsi terhadap kinerja penyelidik dan penyidik?
82.
Adakah upaya terobosan untuk Kat harpuan Fungsi tehnis dan mempersiapkan personil yang profesional? 8
jawaban
Wasidik
dan
1 II 1.
2.
3.
2
3
ASPEK PENGENDALIAN Bagaimana Proses pelaporan situasi gangguan kamtibmas dan kasus menonjol serta pelaksanaan analisa dan evaluasinya? Bagaimana mekanisme gelar operasional pemanfaatan media video conference?
dan
Bagaimana proses tindak lanjut penanganan keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri?
4.
Berapa kasus dan tunggakan perkara pidana yang melibatkan anggota Polri dan PNS Polri yang ditangani selama tahun ini?
5.
Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara disiplin dan kode etik yang ditangani selama tahun ini?
6.
Bagaimana pengaturan jadwal pelaksaan supervisi dan laporan hasilnya?
7.
Bagaimana pertanggung jawaban dan mekanisme pengendalian/ pengawasan terhadap proses penyidikan perkara?
8.
Bagaimana proses memantau dan mengevaluasi kinerja penyidik?
9.
Bagaimana pertanggungjawaban pengendalian / pengawasan penanganan kasus korupsi?
10.
Bagaimana proses evaluasi kinerja penyidik kasus korupsi?
11.
Bagaimana peran wasidik dalam penanganan tindak pidana korupsi?
dan mekanisme terhadap proses
..........................., ....... Agustus 2014 Nama Pangkat /NRP Kesatuan Tanda Tangan
: ......................... : ......................... : ......................... : .........................
