DAFTAR ISTILAH Sejumlah konsepsi dalam Rancangan Perda Jawa Barat memerlukan tambahan penjelasan karena sejumlah istilah belum banyak dikenal secara umum. Untuk itu diperlukan tambahan informasi khusus untuk menghindari kesalahpahaman terutama terhadap istilah spesifik yang dikenal pada bidang tertentu seperti yang diuraikan berikut.
1. KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan )
Sustainable agricultural system as one "that can indefinitely meet demands for food and fibre at socially acceptable econornic and environmental costs". Crosson (1992) Sustainable agriculture as "agri-food systems that are econornically viable, and meet society's need for safe and nutritious food, while conserving and enhancing Canada's natural resources and the quality of the environment for future generations" (Science Council of Canada 1992). Sustainable agriculture as a philosophy, based on human goals and knowledge of impacts, which leads to "integrated, resource conserving, equitable farming systems which reduce environmental degradation, maintain agricultural productivity, promote econornic viability in both the short and long term, and maintain stable rural communities and quality of life". Francis and Youngberg (1990)
2. KAWASAN INDUSTRI Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. ( Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri)
Sustainable industries: "Contrary to the jobs-versus-owls rhetoric that blames environmental restrictions for layoffs, the movement toward an environmentally sustainable global economy will create far more jobs than it eliminates. The chief reason: non-polluting, environmentally sustainable industries tend to be intrinsically more labor intensive and less resource intensive than traditional processes." Michael Renner (1991)
3. KAWASAN PESISIR DAN KELAUTAN Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ) Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil )
A coastal zone is the interface between the land and water. These zones are important because a majority of the world's population inhabit such zones. Coastal zones are continually changing because of the dynamic interaction between the oceans and the land. Nelson, Stephen A. (2007). "Coastal Zones". Retrieved 2008-12-11
4. KAWASAN PERMUKIMAN Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman )
Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman ) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman ) Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman) Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman) Housing which provides physical sheltering is one of the basic needs of human beings. It also addresses all needs included in psychologist Abraham Maslow’s well-known hierarchy of needs: psychology, safety, belonging, self-esteem, and self-actualization.
(The Assessment of the Housing in the Theory of Maslow’s Hierarchy of Needs - European Journal of Social Sciences – Volume 16, Number 2 (2010))
5. BERKELANJUTAN Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang )
sustainability means a capacity to maintain some entity, outcome, or process over time. Willis Jenkins (2009) the term “sustainability” refers to dependent social conditions; for example, a peace treaty, an economic policy, or a cultural practice may be called sustainable if it will not exhaust the support of a political community. Willis Jenkins (2009) the concept of sustainability frames the ways in which environmental problems jeopardize the conditions of healthy economic, ecological, and social systems. Willis Jenkins (2009) on Berkshire Encyclopedia Of Sustainability: The Spirit Of Sustainability - Yale Divinity School
6. DAYA DUKUNG LINGKUNGAN Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas
dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai. (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah) Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Dalam pedoman ini, telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah. (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah) Oleh karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: 1. Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang. 2. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. 3. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah)
7. DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam UU No 32 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.
Pasal 6 UU No 32 Tahun 2009: Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup: a. tingkat nasional; b. tingkat pulau/kepulauan; dan c. tingkat wilayah ekoregion. Pasal 6 UU No 32 Tahun 2009 ayat (2) :Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: a. potensi dan ketersediaan; b. jenis yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan; d. pengetahuan pengelolaan; e. bentuk kerusakan; dan f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada UU No 32 Tahun 2009 pasal 12 ayat (2) ditetapkan oleh: a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan; b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota. UU No 32 Tahun 2009 pasal 12 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
8. RENCANA SEKTORAL Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional)
Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. http://www.bappenas.go.id/print/310/perencanaan-menurutdimensi-pendekatan-dan-koordinasi-/
9. MODERNISASI Modernization or modernisation refers to a model of an evolutionary transition from a 'pre-modern' or 'traditional' to a 'modern' society. The teleology of modernization is described in social evolutionism theories, existing as a template that has been generally followed by societies that have achieved modernity. Brugger and Hannan (1983)
Modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial kearah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri Negara barat yang stabil. (Order and Change: Essays in Comparative Sociology. Wilbert E. Moore. New York & London: John Wiley & Sons, 1967.)
10. LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)
11.
INFRASTRUKTUR
Infrastructure is basic physical and organizational structures needed for the operation of a society or enterprise, or the services and facilities necessary for an economy to function. Sullivan, arthur; Steven M. Sheffrin (2003) Infrastruktur adalah sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air. (UndangUndang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang )
12. PERTANIAN Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran , dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan)
Agriculture also called farming or husbandry is the cultivation of animals, plants, fungi, and other life forms for food, fiber, and other products used to sustain life. (International Labour Office (1999). Safety and Health in Agriculture)
13. PERKEBUNAN Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan)
14. KEHUTANAN Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)
15. HUTAN PRODUKSI Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)
Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. (Pasal 28 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. (Pasal 28 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)
16. HUTAN MANGROVE Hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Nybakken (1992)
Mangroves are various kinds of trees up to medium height and shrubs that grow in saline coastal sediment habitats in the tropics and subtropics – mainly between latitudes 25° N and 25° S. The remaining mangrove forest areas of the world in 2000 was 53,190 square miles (137,760 km²) spanning 118 countries and territories. (Giri, C. et al. Status and distribution of mangrove forests of the
world using earth observation satellite data. Glob. Ecol. Biogeogr. 20, 154-159 (2011))
17. PERIKANAN Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)
Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)
18. RAMAH LINGKUNGAN Indikator Ramah Lingkungan adalah kriteria yang menunjukkan penerapan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012)
Uni Eropa mengadopsi “Environmental Technology Action Plan (ETAP)” pada tahun 2004 untuk memperbaiki pembangunan dan penggunaan teknologi lingkungan yang lebih luas; didefinisikan sebagai teknologi yang lebih sedikiti merusak lingkungan dibanding teknologi alternatif sejenis. Definisi teknologi ramah lingkungan dalam Agenda 21 Bab 34: “teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang: • Memproteksi lingkungannya • Mengurangi daya polutannya • Menggunakan semua sumberdaya secara berkelanjutan • Mendaur-ulang lebih banyak produk dan limbahnya, dan
•
Menangani sisa limbah dengan cara yang benar
Teknologi ramah lingkungan tidak hanya teknologi secara individu tetapi juga secata sistem termasuk pengetahuan, prosedur, barang dan pelayanan, dan peralatan serta prosedur organisasi dan manajemen untuk mempromosikan kelestarian lingkungan. Kardono (2010) Berdasarkan karakteristik ini, definisi teknologi ramah lingkungan: • Termasuk untuk semua teknologi transisi yang akan menjadi teknologi berwawasan lingkungan • Semua aliran daur hidup material, energi dan air dalam sistem produksi dan konsumsi • Meliputi keseluruhan spektrum mulai teknologi dasar sistem produksi dan konsumsi sampai dengan keseluruhan teknologi terintegrasi dimana teknologi lingkungan merupakan teknologi produksi dan konsumsi untuk dirinya sendiri • Termasuk teknologi sistem tertutup dimana targaetnya adalah zero waste dan atau pengurangan penggunaan sumberdaya yang signifikan, serta teknologi lingkungan yang menghasilkan sedikit emisi dan • Mempertimbangkan pengembangan teknologi dalam konteks ekologi dan sosial. Contoh Kriteria dan Indikator Teknologi Ramah Lingkungan KRITERIA
SUB KRITERIA
INDIKATOR
LINGKUNGAN Sumberdaya
SD Energi SD Mineral
Perubahan Iklim Dampak Ekosistem
Limbah
Konsumsi Total Energi Fosil Primer Konsumsi Total Bijih Metal Potensi Perubahan Iklim
Dampak Karena Operasi Normal
Biodiversity Ekotoksisitas Asidifikasi Dan Eutrofikasi
Dampak Dari Kecelakaan
Lepasnya Hidrokarbon Kontaminasi Radioaktif
Limbah Kimia Disimpan
Berat Total Tersimpan
KRITERIA
SUB KRITERIA
INDIKATOR
Dibawah Tanah EKONOMI Dampak Pelanggan Dampak Ekonomi
Harga Listrik Penerima Tenaga Kerja Risiko Finansial
Tenaga Kerja Langsung (Org/Th/Mwh) Total Biaya Modal
Keamanan
Ancaman Politik Keberlangsungan Penyedia Energi Fleksibilitas Dan Adaptasi
Diversifikasi Penyedia Energi Primer Manajemen Limbah Fleksibilitas Untuk Merubah Teknologi
Stabilitas Politik
Potensi Membuat Konflik Sosial Kemauan Untuk Berbuat Perlunya Partisipasi Membuat Keputusan
Potensi Energi Menyebabkan Konflik Kemauan Lsm Dan Gerakan Masyarakat Untuk Bergerak Perlunya Partisipasi Membuat Keputusan Untuk Berbagai Teknologi
Masyarakat Dan Individu
Estimasi Resiko Oleh Ahli Pada Normal Operasi Estimasi Resiko Oleh Ahli Pada Keadaan Kecelakaan
Penurunan Harapan Hidup Jumlah Yang Sakit Efek Kesehatan Karena Kecelakaan Jumlah Orang Terkena Per Kecelakaan
Kualitas Hidup
Pengembangan Masyarakat Dampak Pada Perumahan
Kondisi Hidup Yang Layak Kualitas Kerja Dampak Pada Lahan Dan Perumahan Paparan Kebisingan
SOSIAL
Sumber: Kardono (2010) Pusat Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam Lokakarya Teknologi Ramah Lingkungan untuk Masa Depan Lebih Baik
19. INTENSIFIKASI Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 41 Tahun 2009 Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan: a. peningkatan kesuburan tanah;
b. peningkatan kualitas benih/bibit; c. pendiversifikasian tanaman pangan; d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman; e. pengembangan irigasi; f. pemanfaatan teknologi pertanian; g. pengembangan inovasi pertanian; h. penyuluhan pertanian; dan/atau i. jaminan akses permodalan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ) 20. DIVERSIFIKASI Diversifikasi pertanian didefinisikan sebagai peningkatan jumlah aktivitas pertanian. Sugino dan Hutagaol (2004) dalam Budiasa (2010)
Diversifikasi atau penganekaragaman pertanian adalah usaha untuk mengganti atau meningkatkan hasil pertanian yang monokultur (satu jenis tanaman) ke arah pertanian yang bersifat multikultur (banyak macam tanaman). Pengertian diversifikasi yang demikian disebut diversifikasi horizontal. Sedangkan diversifikasi vertikal adalah usaha untuk memajukan industriindustri pengolahan hasil-hasil pertanian yang bersangkutan. Fatah (2007) Pendekatan sistem usahatani melalui pengembangan tanaman sekunder yang lebih dikenal sebagai CGPRT Crops (coarse grain, pulses, roots, dan tubers) dapat dijadikan strategi dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan khususnya sustainable diversified agriculture. Diversifikasi pertanian digolongkan ke dalam diversifikasi horizontal dan diversifikasi vertikal. Diversifikasi horizontal mencakup keragaman 18 aktivitas yang dilakukan dalam unit produksi usahatani dengan tujuan utama mengantisipasi resiko kegagalan produksi dan fluktuasi harga output, sedangkan diversifikasi vertikal memasukkan aktivitas untuk menghasilkan pendapatan di sektor off-farm ke dalam aktivitas produksi on-farm dengan tujuan utama untuk memberikan tambahan nilai (value added) pada produk primer yang dihasilkan dari kegiatan on-farm. (Fatah, 2007).
21. PEMANFAATAN TEKNOLOGI PERTANIAN Yang dimaksud dengan ”pemanfaatan teknologi pertanian” adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan )
Teknologi pertanian merupakan penerapan prinsip-prinsip matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pendayagunaan secara ekonomis sumberdaya pertanian dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan manusia. (Mangunwidjaja, D. dan Sailah, I. 2009. Pengantar Teknologi Pertanian. Penebar Swadaya. Bogor) Lingkup Teknologi Pertanian Anggraeni (2010): A. Teknik Pertanian Bidang cakupan teknik pertanian antara lain adalah sebagai berikut • Alat dan mesin budidaya pertanian, mempelajari penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan alat dan mesin budidaya pertanian. • Teknik tanah dan air, menelaah persoalan yang berhubungan dengan irigasi, pengawetan dan pelestarian sumberdaya tanah dan air. • Energi dan Elektrifikasi Pertanian, mencakup prinsip-prinsip teknologi energi dan daya serta penerapannya dalam kegiatan pertanian. • Lingkungan dan bangunan pertanian, mencakup masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan konstruksi bangunan khusus untuk keperluan pertanian, termasuk unit penyimpanan tanaman dan peralatan, pusat pengolahan dan sistem pengendalian iklim serta sesuai keadaan lingkungan. • Teknik pengolahan pangan dan hasil pertanian, penggunaan mesin untuk menyiapkan hasil pertanian, baik untuk disimpan atau digunakan sebagai bahan pangan atau penggunan lainnya.
B. Teknologi Hasil Pertanian/ Teknologi Pangan Teknologi pangan merupakan penerapanilmu dan teknik pada penelitian, produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan panganbeserta pemanfaatannya. C. Teknologi Industri Pertanian Teknologi Industri Pertanian memiliki bidang kajian sebagai berikut : • Sistem teknologi proses industri pertanian, yaitu kegiatan pertanian yang berkaitan denganperencanaan, instalasi dan perbaikan suatu sistem terpadu yang terdiri atas bahan, sumberdaya, peralatan dan energi pada pabrik agroindustri. • Manajemen industri, yaitu kajian yang berkaitan dengan perencanaan, pengoperasian danperbaikan suatu sistem terpadu pada permasalahan sistem usaha agroindustri. • Teknoekonomi agroindustri, yaitu kajian yang berkaitan dengan perencanaan, analisis danperumusan kebijakan suatu sistem terpadu pada permasalahan sektor agroindustri.
22. SUMBERDAYA AIR Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air ) Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air ) Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air ) Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air).
