Daftar Isi. Profil Institusi LAN RI. LAN RI Profil Institusi. Sekretariat Utama Diklat Kajian Inovasi PKP2A & UPT LAN SDM & Sar-Pras LAN Testimoni

PROFIL

i s u t i t n I

2 Profil Institusi Sekretariat Utama Diklat Kajian Inovasi PKP2A & UPT LAN SDM & Sar-Pras LAN Testimoni


Daftar Isi

LAN RI Profil Institusi

Profil Institusi LAN RI

4


Profil Institusi Sekretariat Utama Diklat Kajian Inovasi PKP2A & UPT LAN SDM & Sar-Pras LAN Testimoni

M

elewati tahun 2013 ini Lembaga Administrasi Negara (LAN) memasuki perjalanan sejarah baru dengan terbitnya Peraturan Presiden N0.57 Tahun 2013. Perpres tersebut memberi fungsi baru bagi LAN untuk mengembangkan inovasi dalam bidang Administrasi Negara, disamping fungsinya sebagai pembina dan penyelenggara Diklat Aparatur dan pelaksana kajian kebijakan. Pada tahun ini juga LAN menerbitkan 10 Peraturan Kepala LAN terkait dengan pembaharuan Diklat Kepemimpinan, Diklat Pra-Jabatan, dan pelaksanaan Reform Leader Academy. Melalui serangkaian peraturan Kepala LAN tersebut diharapkan kualitas penyelenggaraan Diklat Aparatur dapat terus ditingkatkan. Pada tahun 2013 LAN telah menerapkan Diklatpim Pembaharuan yang bertujuan untuk membentuk pemimpin perubahan di instansi pemerintah. Dalam Diklatpim baru ini setiap peserta Diklat harus memiliki rancangan perubahan dan atau inovasi untuk perbaikan kinerja instansinya. Mereka juga harus mampu menunjukan kompetensinya dalam mengelola perubahan tersebut dibawah bimbingan atasannya sebagai mentor. Keberhasilan menyelesaikan Diklatpim ditentukan sebagian besar oleh kemampuan peserta mengelola perubahan yang dilaksanakannya. LAN juga melakukan serangkaian kajian kebijakan untuk menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembaharuan peraturan dan kebijakan. Sebagian dari hasil kajian telah disampaikan dalam berbagai seminar nasional yang diselenggarakan oleh Pusat-Pusat Kajian di lingkungan LAN. Diantara hasil kajian yang menarik perhatian banyak kalangan, adalah kajian “Arsitektur Kelembagaan Kabinet di Masa Mendatang” dan “Masa Depan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kendala dan Tantangannya”. Melalui serangkaian kajian ini LAN sebagai tanki pemikir diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah untuk mempercepat pembaharuan kebijakan dan program dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di Indonesia. Menyongsong tahun 2014 LAN dengan struktur dan fungsi baru diharapkan dapat bekerja lebih produktif dan memberi kontribusi terhadap percepatan peningkatan kualitas aparatur sipil Negara. Selamat Tahun Baru 2014, dan semoga Ridho Allah SWT selalu menyertai pengabdian kita kepada bangsa dan Negara. Amin YRA.



6

7


L

embaga Administrasi Negara didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957 dan selanjutnya susunan organisasi serta lapangan tugasnya diatur dalam Surat Keputusan Perdana Menteri No. 283/P.M./1957. Pendirian Lembaga Administrasi Negara pada waktu itu terutama didorong oleh kebutuhan Pemerintah yang sangat mendesak akan pegawai negeri, lebihlebih yang menduduki jabatan-jabatan pimpinan dalam aparatur pemerintah, akan kecakapan dan ketrampilan dalam bidang administrasi dan manajemen yang akan mendukung kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu sistem administrasi pemerintah yang pada saat itu masih berpangkal pada sistem administrasi peninggalan Hindia Belanda dan pemerintah bala tentara Jepang, kondisi seperti itu dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintah dalam negara Republik Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu diperlukan adanya usaha penelitian dan pengembangan administrasi pemerintah yang lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka. Dalam rapat antar Sekretaris Jenderal Kementerian yang diselenggarakan pada tanggal 1 Nopember 1956, masalah tersebut telah dibahas secara mendalam dan dicapai kata sepakat untuk mengajukan



Kilas Sejarah LAN RI

hal itu kepada Pemerintah. Sehubungan dengan itu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada waktu itu yaitu M. Hutasoit, telah membicarakan secara mendalam dan mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, yang selanjutnya dengan suratnya nomor 1727/S tertanggal 5 Januari 1957 telah mengusulkan kepada Perdana Menteri, untuk mendirikan suatu institut bagi pendidikan tenaga administrasi pemerintahan. Akhirnya dalam sidang kabinet tanggal 23 Januari 1957 diputuskan untuk menugaskan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk mengajukan sebuah rencana yang konkrit tentang pembentukan institut tersebut. Dalam rangka menyiapkan rancangan tersebut, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan No. 16079/S tertanggal 15 Pebruari 1957 telah membentuk Panitia Perencanaan Pembentukan Lembaga Pendidikan Tenaga Administrasi Pemerintah dengan tugas pokok mengajukan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, sebuah rancangan yang lengkap dan konkrit tentang pembentukan lembaga dimaksud. Panitia itu bersifat antar instansi dan diketuai oleh Kosim Adisaputra, dari Kementerian Dalam Negeri, dengan anggota-anggota yang terdiri dari pejabat-pejabat Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Kementerian Perburuhan; Kantor Urusan

Pegawai, dan Biro Perancang Negara. Panitia tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan mengajukan rancangan tentang pembentukan Lembaga tersebut kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Akhirnya setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan Pemerintah, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957 tentang Pendirian Lembaga Administrasi Negara. Walaupun pendirian dan kedudukan Lembaga Administrasi Negara secara yuridis telah ditetapkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957, tetapi baru benar-benar direalisasikan dan mulai melakukan kegiatannya sejak tanggal 5 Mei 1958 dengan diangkatnya Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, SH sebagai Direktur Lembaga Administrasi Negara yang pertama. Dalam masa-masa selanjutnya, dengan makin meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lebih-lebih sejak dimulainya pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Lembaga Administrasi Negara dengan tuntutan perkembangan jaman. Oleh karena itu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1971, dicabutlah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957 dan sejak saat itu organisasi Lembaga Administrasi

Negara diatur dengan Keputusan Presiden (Keppres). Keppres pertama adalah Keppres No. 5 Tahun 1971. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan perubahan administrasi pemerintah dan dalam rangka menghadapi tantangan millenium ke-3, tuntutan peran LAN sebagai lembaga kajian semakin besar. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut LAN melakukan restrukturisasi serta revitalisasi melalui perubahan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu dalam rangka menghadapi era globalisasi Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi organisasi LPND, sebagaimana terakhir ditetapkan dalam Keppres No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2005. Dengan adanya restrukturisasi LPND tersebut, LAN melakukan penyesuaian ke dalam dengan melakukan perubahan terhadap tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja yang diatur berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2011.


8

9


VISI

Visi dan Misi LAN Menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara

Nilai-Nilai Organisasi


INTEGRITAS Berkarya dan berbakti untuk organisasi dengan penuh tanggung jawab Menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan norma sosial Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan Mengedepankan kepentingan publik dan organisasi diatas kepentingan pribadi atau golongan Menjunjung Tinggi amanah

INTEGRITAS Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui :

MISI

1. Pengembangan inovasi administrasi negara 2. Pengkajian kebijakan 3. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara 4. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi

PROFESIONALISME

Berkarya sesuai dengan keahlian dan kompetensinya Berorientasi pada kualitas hasil Menjunjung tinggi kode etik profesi Selalu melakukan pengembangan potensi diri Bekerja secara total dan bertanggung jawab Mampu mengambil keputusan secara mandiri

PROFESIONALISME INOVASI

Berfikir dan bertindak di luar kebiasaan (Out of the Box) Melakukan kreativitas untuk menciptakan nilai tambah Melakukan pembenahan secara terus menerus (continous improvement) terhadap proses dan metode kerja Mampu beradaptasi dengan perkembangan Iptek Berani mengambil resiko untuk sebuah keputusan

I N O V A S I PEDULI Menjunjung tinggi sikap kebersamaan dan gotong royong Bersikap adil Merasakan apa yang dirasakan orang lain/memahami orang lain Saling menguatkan antar sesama warga LAN Bersikap ramah, mengembangkan senyum salam sapa serta cepat tanggap terhadap persoalan orang lain Mau mendengan pendapat dan kritik dari orang lain

P E D U L I LAN RI Profil Institusi


10

11


Tugas dan Fungsi

Makna Logo LAN


Tugas : Lembaga Adminstrasi Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2013 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi : Dalam melaksanakan tugasnya LAN, menyelenggarakan fungsi : 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara; 2. Pengkajian administrasi nagara di bidang kebijakan reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara; 3. Pengembangan inovasi administrasi Negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur; 4. Pemberian fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara; 5. Pembinaan, penjaminan mutu dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara; 6. Pembinaan jabatan fungsional tertentu yang menjadi kewenangan LAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan; 7. Pengembangan kapasitas administrasi negara; dan 8. Pembinaan dan penyelenggaraan duku-ngan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.


“Makarti Bhakti Nagari” secara ringkas diartikan “Bekerja untuk dan berbakti kepada Negara”. Secara terperinci, maka bentuk logo LAN dapat dijabarkan sebagai berikut: Arti gambar pada lambang LAN yakni: - Kemudi berjari-jari lima melambangkan administrasi Negara dengan lima unsure administrasinya terdiri dari tujuan, manusia, tugas, kerjasama dan sarana; - Bunga cempaka berkelopak lima melambangkan Pancasila; - Seuntai bunga kapas dan seuntai padi yang tangkai-tangkainya terikat menjadi satu melambangkan bidang pendidikan dan pelatihan, bidang penelitian dan pengembangan yang merupakan bidang tugas pokok LAN yang satu sama lain berkaitan; - Enam kuntum bunga kapas melambangkan tanggal enam; - Delapan pengikat tangkai pada untaian padi dan kapas melambangkan bulan delapan; - Lima puluh tujuh butir padi melambangkan tahun lima puluh tujuh (1957) Makna secara keseluruhan dari 6 lambang gambar dalam logo LAN diartikan: Dengan semangat pengabdian yang dilandasi oleh kejujuran dan keikhlasan, setiap Warga Lembaga Administrasi Negara bekerja dan berbakti untuk Negara melalui kegiatan-kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan latihan guna memungkinkan kemampuan Administrasi dan Aparatur Negara menuju tercapainya semangat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


12


Profil Institusi Sekretariat Utama Diklat Kajian Inovasi PKP2A & UPT LAN SDM & Sar-Pras LAN Testimoni Permenpan dan RB Nomor 45 tahun 2013. Penetapan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan mengamanatkan LAN sebagai instansi Pembinanya.

MileStone

1957

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 tertanggal 6 Agustus 1957. Pendirian LAN didasari oleh kebutuhan Pemerintah yang sangat mendesak akan pegawai negeri khususnya untuk posisi jabatan pimpinan yang memiliki kecakapan dan ketrampilan khusus di bidang administrasi dan manajemen yang akan mendukung kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. National Institute of Public Administration of Republic of Indonesia was established based on Government Regulation Number 30 Year 1957 dated August 6, 1957. The establishment of LAN was especially driven by the very urgent need for government employees, particularly those occupying leadership positions in the state apparatus, who require competence and skills in the field of administration and management to support them in performing their duties.

1963

1960 Kantor Perwakilan LAN Jawa Barat. LAN’s Office Representative in West Java.

Minister of Administrative Reform Regulation Number 45 Year 2013 concerning Stipulation of Functional Position of Policy Analyst and authorization of LAN as the foster institution. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013. Restrukturisasi Organisasi LAN, Perampingan dari 5 menjadi 3 deputi dan penambahan fungsi. Presidential Regulation Number 57 Year 2013 concerning restructuring of Organization of NIPA concerning downsizing from 5 deputies into 3 deputies and addition of LAN’s functions.

Struktur organisasi LAN terdiri dari 5 deputi. Structure of Organization of NIPA. It consists of 5 deputies.

Chairman of LAN Regulation Number 2 Year 2009 concerning the establishment of PKP2A IV Banda Aceh.

1965

7 Juli 1964. Keputusan Presidium Kabinet RI No Aa/c/77/1964. Pendirian Akademi Ilmu Administrasi [AIA] Kampus Jakarta.

Director of LAN Decree Number 01/012/1965 dated February 19, 1965 concefning the establishment of Public Administration Academy (AIA) located in Bandung.

2004

1999 Pembentukan aiswara.

Pusat

Pembinaan

WidySurat Menpan no.B/1021/M. PAN//2004 dan Keputusan Kepala LAN No. 10 tahun 2004. Pembentukan PKP2A III LAN Samarinda.

SK Direktur LAN Nomor 01/012/1965 tanggal 19 pebruari 1965. Pendirian Akademi Ilmu Administrasi [AIA] kampus Bandung.

1964

2009

Peraturan Kepala LAN Nomor 2 tahun 2009. Pembentukan PKP2A IV LAN Banda Aceh.

Keputusan Menteri Pertama RI NO.578/MP/1960 tanggal 24 Desember 1960 Pendirian Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara [PT DIAN]. First Ministry Decree of Republic of Indonesia Number 578/MP/1960 dated December 24, 1960 concerning the establishment of State College of Public Administration (PT DIAN).

2013

1985

1989

Minister of Administrative Reform Letter Number. B/1021/M.PAN/2004 and Chairman of LAN Decree Number 10 Year 2004 concerning the establishment of PKP2A III LAN Samarinda.

Surat Direktur LAN no 58/12/067 tanggal 18 Maret 1967. Pembentukan cabang LAN Sulawesi Selatan. Director of LAN Letter Number 58/12/067 dated March 18, 1967 concerning. The establishment of NIPA’s branch in South Sulawesi.

July 7, 1964. Cabinet Presidium Decree of Republic of Indonesia Number, Aa/c/77/1964 concerning the establishment of Public Administration Academy (AIA) located in Jakarta.

LAN sebagai Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara. LAN as foster institution of Functional Position of Widyaiswara (STIA LAN).

Surat direktur LAN no 59/12/067 tanggal 18 maret 1967. Pembentukan PT. DIAN Filial Ujung Pandang. Director of LAN Letter Number 59/12/067 dated March 18, 1967 concerning. The establishment of PT DIAN in Filial Ujung Pandang.

1967

1971

Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1971. Pengintegrasian PT.DIAN dan AIA menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Admniistrasi [STIA] LAN. President Decree Number 5 Year 1971 concerning Integration of PT DIAN and AIA into Graduate School of Public Administration (STIA LAN).



14

15



STRUKTUR ORGANISASI Organization Chart And Senior Leadership Position Kepala LAN

Chairman of NIPA

Dr. Adi Suryanto, M.Si Sekretaris Utama Prime Secretary

Dr. Adi Suryanto, M.Si Inspektorat Inspectorate

Dra. Etty Kurniasih, M.Si

Deputi Bidang Kajian Kebijakan Deputy for Policy Studies

Sri Hadiati WK, SH, MBA

Pusat Kajian Reformasi Administrasi

Center for Administrative Reform Studies

Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol

General Affairs Bureau

Dra. Elly Fatimah, M.Si

Sudardi, SE, MM

Deputi Bidang Diklat Aparatur Deputy for Government Apparatus Education & Training

Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara

Dr. Muhammad Idris, M.Si

Triwidodo Wahyu Utomo, SH, MA

Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat

Pusat Inovasi Tata Pemerintahan

Dra. Reni Suzana, MPPM

Dr. Basseng, M.Ed

Center for Governance Inovation

Center for Training Program Development &

Muhammad Taufiq, Dr, DEA

Biro Umum

Pusat Pembinaan Widyaiswara

Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara

Center for Government Trainers Fostering

Center for Public Service Innovation

Tri Saksono, SH, M.Pd

Dra. Army Winarti, M.Si

Erfi Muthmainah, SS, MM

Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Centre for Technical & Functional Education and

Pusat Diklat Teknis dan Fungsional

Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

Dr. Ridwan Rajab, M.Si

Dr. Andi Taufik, M.Si

Drs. Haris Faozan, M.Si

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan

Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

Center for Policy Analist Development

Erna Erawati, S.Sos, M.Pol.Adm

Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Balai Bahasa

Dra. Purwastuti, MBA

Language Center

PKP2A II Makassar

PKP2A I Bandung

Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas Dr. Pangihutan Marpaung, M.Sc

PKP2A III Samarinda

PKP2A IV Aceh

Center for Research and Education and Training for




Dr. Joni Dawud, DEA.

Dr. Muhammad Firdaus, MBA.

Mariman Darto, SE.,M.Si.

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

STIA LAN Jakarta

STIA LAN Bandung

STIA LAN Makassar

LAN School of Public Administration Jakarta

LAN School of Public Administration Bandung

LAN School of Public Administration Makassar

Dr. Makhdum Priyatno, MA.

Prof. Dr. Deddy Mulyadi, M.Si.

Prof. Amir Imbaruddin, MDA.Ph.D

*per Desember 2015 LAN RI Profil Institusi


SEKRETARIAT UTAMA Sekretaris Utama LAN

Dr. Adi Suryanto, M.Si



18



SEKRETARIAT UTAMA

S

ekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAN. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi kegiatan di lingkungan LAN; b. koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan LAN; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan LAN; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Sekretariat Utama terdiri atas : a. Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan b. Biro Umum.

BIRO PERENCANAAN, HUKUM HUMAS DAN PROTOKOL

B

iro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran, penyusunan rancangan produk hukum, penataan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan layanan informasi, dan protokol arsip. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, penyusunan laporan, dan pengendalian program; b. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis operasional di lingkungan Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol; c. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol; d. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol; e. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol; f. pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum dan penataan organisasi dan tata laksana; g. pengelolaan dan pelayanan kehumasan dan informasi; h. pemberian layanan teknis keprotokolan dan pengelolaan arsip; i. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya; dan j. pelaksanaan tugas kedinasan lain terkait yang diberikan oleh pimpinan. Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masya-rakat dan Protokol terdiri atas : a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program; b. Bagian Hukum dan Organisasi; c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi; d. Bagian Protokol dan Arsip; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.



20



BIRO UMUM

INSPEKTORAT

B

iro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan memberikan dukungan manajemen dan teknis lainnya di bidang sumber daya manusia, kerumahtanggaan, dan keuangan, serta pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

Biro

Umum

a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis operasional di lingkungan Biro Umum; b. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Biro Umum; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Biro Umum; d. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Umum e. pengelolaan dan pelayanan di bidang sumber daya manusia; f. pengelolaan dan pelayanan kerumah-tanggaan, perjalanan, barang milik negara/ kekayaan negara, kampus Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri (PPLPN), g. pelayanan di bidang administrasi keuangan; h. pelayanan di bidang pengadaan barang dan jasa; i. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Biro Umum; dan j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

I

nspektorat adalah unsur pengawasan internal LAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LAN. Dalam melaksanakan, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi inspektorat. Inspektorat terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro Umum terdiri atas : a. b. c. d. e.

Bagian Sumber Daya Manusia; Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara; Bagian Keuangan; Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan Kelompok Jabatan Fungsional.



KEDEPUTIAN BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN Deputi Bidang Kajian Kebijakan

Sri Hardiati Wara Kustriani, SH, MBA



24

25 Profil Institusi Sekretariat Utama Kajian Diklat Inovasi PKP2A & UPT LAN SDM & Sar-Pras LAN Testimoni

Profil Institusi Sekretariat Utama Kajian Diklat Inovasi PKP2A & UPT LAN SDM & Sar-Pras LAN Testimoni

DEPUTI BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN

PUSAT KAJIAN REFORMASI ADMINISTRASI

D

P

eputi Bidang Kajian Kebijakan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Deputi I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang kajian kebijakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

usat Kajian Reformasi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penelaahan kebijakan, pengkajian, dan evaluasi pelaksanaan program kajian reformasi administrasi, bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kajian kebijakan Reformasi Administrasi serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.

Deputi I mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian reformasi administrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan. Dalam melaksanakan tugas, Deputi I menyelenggarakan fungsi : a. merumuskan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pengkajian reformasi administrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan; b. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengkajian dan pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Deputi I terdiri atas : a. Pusat Kajian Reformasi Administrasi; b. Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara; c. Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah; dan d. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.


b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Kajian Reformasi Administrasi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang kajian kebijakan reformasi administrasi; pelaksanaan kajian kebijakan di bidang reformasi administrasi; pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; pelaksanaan evaluasi kajian kebijakan di bidang reformasi administrasi; pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang kajian kebijakan reformasi administrasi; penyusunan dan pengembangan sistem informasi; pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pusat Kajian Reformasi Administrasi terdiri atas : a. Bagian Administrasi; b. Kelompok Jabatan Fungsional.


26



PUSAT KAJIAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

P

usat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penelaahan kebijakan, pengkajian, dan evaluasi pelaksanaan program kajian sistem dan hukum administrasi negara, bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengkajian kebijakan serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. Dalam melaksanakan, Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang kajian kebijakan sistem dan hukum administrasi negara; b. pelaksanaan kajian kebijakan di bidang sistem dan hukum administrasi negara; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; d. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; e. pelaksanaan evaluasi kajian kebijakan di bidang sistem dan hukum administrasi negara; f. pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang kajian kebijakan sistem dan hukum administrasi negara; g. penyusunan dan pengembangan sistem informasi; h. pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; i. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; dan j. pelaksanaan tugas kedinasan lain terkait yang diberikan pimpinan. Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara terdiri atas : a. Bagian Administrasi; b. Kelompok Jabatan Fungsional.


PUSAT KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

P

usat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penelaahan kebijakan, pengkajian, dan evaluasi pelaksanaan program kajian desentralisasi dan otonomi daerah, serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang kajian kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; b. pelaksanaan kajian kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; d. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; e. pelaksanaan evaluasi kajian kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah; f. pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang desentralisasi dan otonomi daerah; g. penyusunan dan pengembangan sistem informasi; h. pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; i. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; dan j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah terdiri atas : a. Bagian Administrasi; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.


28

29



PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALISA KEBIJAKAN

P

usat Pembinaan Analis Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan; penyusunan dan pengembangan sistem informasi analis kebijakan, serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pembinaan Jabatan Fungional Analis Kebijakan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan analis kebijakan; b. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di pembinaan analis kebijakan; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; d. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; e. pelaksanaan seleksi dan pengembangan analis kebijakan; f. pelaksanaan evaluasi dan monitoring analis kebijakan; g. pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang pembinaan analis kebijakan; h. penyusunan dan pengembangan sistem informasi; i. pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; j. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; dan k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. Pusat Pembinaan Analis Kebijakan terdiri atas : a. Bagian Administrasi; b. Bidang Seleksi dan Pengembangan; c. Bidang Pemantauan dan Evaluasi; d. Kelompok Jabatan Fungsional.


1. Kajian Arsitektur Kabinet Tahun 2014-2019 2. Kajian sistem pengaduan dan manajemen pengetahuan; 3. Kajian inovasi pelayanan publik : simplifikasi administrasi pelayanan perijinan bagi dunia usaha; 4. Kajian Pengembangan Model dan Instrumentasi Kebijakan Pengelolaan Ekonomi Daerah; 5. Pengembangan Model Global Governance Dalam Penanganan Isu-Isu Global; 6. Kajian Pengembangan modal dan Instrumentasi Good Global Governance Dalam Penanganan Isu-Isu Global 7. Kajian Grand Design Kelitbangan di Bidang Administrasi Negara 8. Pengembangan Jejaring Inovasi di Bidang Administrasi Negara; 9. Kajian Penyelenggaraan Diklat Khusus sebagai implikasi Reformasi Birokrasi; 10. Evaluasi Sistem Informasi Penerapan Manajemen Kinerja; 11. Pengembangan Pola Partisipasi masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik; 12. Strategi Penerapan Badan Layanan Umum Daerah; 13. Penerapan Staretegi Peningkatan Kualitas Pelayanan; 14. Profil Kepemimpinan Nasional 2014-2019; 15. Kajian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia; 16. Kajian Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Aceh (Fokus Studi : MPU dan Baitul Mal); 17. Kajian Keseimbangan Pembangunan Aceh; 18. Kajian Kesiapan Penerapan Reformasi Birokrasi di Daerah (Wilayah Sumatera); 19. Kajian Pertambangan Aceh Pasca Undang-Undang Pemerintah Aceh; 20. Kajian Sistem Kesejahteraan Aparatur (PNS); 21. Kajian Strategi Reformasi Birokrasi di Daerah; 22. Kajian Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Reformasi Birokrasi; 23. Inovasi Pelayanan Publik di Wilayah Kalimantan; 24. Pengembangan Sistem Kesejahteraan PNS; 25. Strategi Reformasi Birokrasi di Daerah;


KEDEPUTIAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NEGARA Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara

Dr. Muhammad Idris, M.Si



32



DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

PUSAT PENGEMBANGAN PROGRAM DAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

D

eputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

P

usat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, pengembangan dan penjaminan mutu program pendidikan dan pelatihan aparatur, standarisasi, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem informasi pendidikan dan pelatihan aparatur, serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.

Deputi II mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur, serta pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara. Dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi :

tugas,

Deputi

II

a. merumuskan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur serta pembinaan jabatan fungsional widyaiswara; b. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur serta pembinaan jabatan fungsional widyaiswara; dan c. melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Kepala. Deputi II terdiri atas : a. Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan; b. Pusat Pembinaan Widyaiswara; c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional; dan d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan program dan pembinaan pendidikan dan pelatihan; b. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan program dan pembinaan pendidikan dan pelatihan; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; d. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; e. pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan; f. pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; g. pelaksanaan Akreditasi lembaga Diklat dan pengelolaan Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA); h. pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang pengembangan program dan pembinaan pendidikan dan pelatihan; i. pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; j. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; dan k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas : a. b. c. d. e.


Bagian Administrasi; Bidang Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan; Bidang Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; Bidang Akreditasi dan Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA); dan Kelompok Jabatan Fungsional. Profil Institusi LAN RI

34



PUSAT PEMBINAAN WIDYAISWARA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN APARATUR NASIONAL

P

usat Pembinaan Widyaiswara mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan jabatan fungsional widyaiswara; penyusunan dan pengembangan sistem informasi kewidyaiswaraan, serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.

P

usat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya, serta evaluasi dan pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pembinaan Widyaiswara menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan widyaiswara; b. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang pembinaan widyaiswara; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; d. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; e. pelaksanaan seleksi dan pengembangan widyaiswara; f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi widyaiswara; g. pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang pembinaan widyaiswara; h. penyusunan dan pengembangan sistem informasi widyaiswara; i. pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; j. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; dan k. pelaksanaan tugas kedinasan lain terkait yang diberikan pimpinan. Pusat Pembinaan Widyaiswara terdiri atas : a. Bagian Administrasi; b. Bidang Seleksi dan Pengembangan Widyaiswara; c. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Widyaiswara; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.


Dalam melaksanakan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; c. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; d. penyusunan rencana penyelenggaraan dan Evaluasi Pengajaran; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan; f. pengembangan bahan ajar, metodologi pembelajaran, dan pembinaan alumni; g. pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan; h. penyusunan dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan diklat prajabatan dan kepemimpinan; i. pengelolaan perpustakaan; j. pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; k. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; dan l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional terdiri atas: a. b. c. d. e.

Bagian Administrasi; Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pengajaran; Bidang Akademis dan Pembinaan Alumni; Bidang Perpustakaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Profil Institusi LAN RI

36



K

etidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik dewasa ini sudah jamak dibicarakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas jabatannya masih sangat lemah. Lembaga-lembaga Diklat yang diharapkan membekali PNS dengan pengetahuan, sikap perilaku, dan keterampilan belum mampu berperan optimal. Begitupula, desain program program Diklat juga belum efektif membentuk profesionalisme PNS.

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL

P

usat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya, serta evaluasi dan pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; c. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; d. penyusunan rencana penyelenggaraan dan evaluasi pengajaran; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; f. pengembangan bahan ajar, metodologi pembelajaran, dan pembinaan alumni; g. pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; h. penyusunan dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; i. pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; j. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; dan k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional terdiri atas : a. b. c. d.

Bagian Administrasi; Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pengajaran; Bidang Akademis dan Pembinaan Alumni; dan Kelompok Jabatan Fungsional.


Sebagai Instansi Pembina Diklat, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjawab tantangan tersebut dengan mereformasi Sistem Diklat Aparatur secara menyeluruh, mulai dari Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan dan Sistem Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah, yang juga kemudian menuntut Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Instansi Teknis untuk mereformasi Diklat Fungsional dan Diklat Teknis yang dibinanya. Tujuan reformasi Sistem Diklat Aparatur adalah untuk mengoptimalkan kontribusi Lembaga Diklat dan program Diklat dalam membentuk PNS Profesional yang pada gilirannya mampu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu melayani masyarakat dengan baik.

1. Diklat Prajabatan Diklat Prajabatan memainkan peranan yang strategis karena Diklat ini merupakan Diklat yang akan membentuk karakter Pegawai Negeri Sipil. Dalam Diklat Prajabatan inilah, nilai dasar dan standar etika publik ditanamkan, yang kelak akan menuntun pola sikap dan pola tindak Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatannya. a. Kompetensi Diklat Prajabatan diselenggarakan untuk membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar PNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat, yang diindikasikan dengan: 1) kemampuan berakuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya; 2) kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya; Profil Institusi LAN RI

38

39



3) kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya; 4) kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya; 5) kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya; 6) kemampuan memahami kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil sebagai pilar kesatuan bangsa dan sebagai penyelenggara pemerintahan. 7) kemampuan menjaga sikap dan perilaku disiplin Pegawai Negeri Sipil serta menjaga fisik dan stamina kerja yang prima dalam melaksanakan tugas jabatannya.

a. Akuntabilitas b. Nasionalisme c. Etika Publik d. Komitmen Mutu e. Anti Korupsi 2) Tahap Pembentukan Pengetahuan Tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS sebagai Pilar Kesatuan Bangsa dan sebagai Penyelenggara Pemerintahan. Mata Diklat untuk Tahap ini adalah:

b. Struktur Kurikulum Untuk mencapai kompetensi di atas, maka struktur kurikulum Diklat Prajabatan disusun sebagai berikut: 1) Tahap Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatannya secara profesional profesi PNS sebagai pelayan masyarakat. Nilai-nilai dasar tersebut meliputi: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Kelima nilai dasar ini dapat diakronimkan menjadi ANEKA. Mata Diklat untuk Tahap ini adalah:

a. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI); b. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; c. PNS Sebagai Pengawal Negara; d. Kinerja PNS; e. Pelayanan Publik; f. Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL); 3) Tahap Pembentukan Sikap dan Perilaku Displin PNS Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan meningkatkan sikap perilaku disiplin, kesehatan jasmani dan rohani sebagai pelayan masyarakat. Mata Diklat untuk tahap ini adalah:



40



a. Kesamaptaan; b. Tata Upacara Sipil; c. Kesehatan Jasmani dan Kesehatan Mental 4) Tahap Aktualisasi Kompetensi Tahap pembelajaran ini memfasilitasi peserta dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Profesi PNS, Pengetahuan Tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Sikap dan Perilaku Displin PNS. Mata Diklat untuk tahap ini adalah: a. Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS; b. Aktualiasi Kompetensi Pengetahuan Tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); c. Rencana Kerja Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS dan Kompetensi Pengetahuan Tentang Kedudukan dan Peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); d. Pembimbingan (Coaching) di tempat kerja; e. Perkonsultasian (Counselling) di tempat kerja.

di tempat kerja. Metode ini berbasis pengalaman karena peserta dituntut untuk mengalami secara langsung menerapkan kompetensi yang telah diperolehnya selama Diklat, sebagai acuan untuk terus memperbaiki praktek kerjanya secara berkesinambungan. d. Evaluasi Evaluasi terhadap peserta Diklat Prajabatan dilakukan terhadap Nilai-Nilai Dasar PNS dan Kompetensi tentang Kedudukan dan Peran PNS. Jika peserta tidak lulus dalam Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS maka dinyatakan tidak lulus. Namun jika tidak lulus dalam Kompetensi tentang Kedudukan dan Peran PNS, peserta Diklat Prajabatan diberikan tindakan remedial.

2. Diklat Kepemimpinan Diklat Kepemimpinan memainkan peranan yang sangat strategis karena Diklat ini merupakan Diklat yang akan membentuk reformers, agents of change atau pemimpin perubahan. Dengan kemampuan melakukan perubahan, maka kualitas pelayanan publik akan selalu mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan.

Keseluruhan tahap di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

c. Waktu Penyelenggaraan dan Metode Pembelajaran Diklat Prajabatan dilaksanakan selama 129 Hari Kerja, 372JP atau 39 hari kerja untuk pembelajaran klasikal, dan 90 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal. Metode pembelajaran merupakan kombinasi antara belajar di kelas dan penerapan LAN RI Profil Institusi

a. Kompetensi Kompetensi yang dibangun pada Diklat Kepemimpinan adalah kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklatpim Tingkat I membentuk kepemimpinan visioner; Diklatpim Tingkat II membentuk kepemimpinan stratejis; Diklatpim Tingkat III membentuk kepemimpinan taktikal; dan Diklatpim Tingkat IV membentuk kepemimpinan operasional. Pada masing-masing jenjang, peserta Diklat diharapkan melakukan perubahan, yang diindikasikan dengan kemampuan: 1. menjadi tauladan bagi bawahan dan stakeholder dalam integritas, nasionalisme, standar etika publik, nilai-nilai, norma, moralitas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan; 2. melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugastugas organisasi sesuai dengan jenjang jabatannya; 3. melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas jabatannya dapat lebih efektif dan efisien; 4. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia organisasinya dalam pencapaian arah kebijakan. Profil Institusi LAN RI

42



b. Struktur Kurikulum Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan pada masing-masing jenjang jabatan struktural, maka struktur kurikulum Diklat Kepemimpinan dibagi ke dalam 5 tahap sebagai berikut: 1. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Tahap ini merupakan tahap penentuan area yang akan mengalami perubahan. Pada Tahap ini, peserta dibekali dengan kemampuan mendiagnosa unit organisasi sesuai jenjangnya sehingga mampu mengidentifikasi area organisasi yang perlu direformasi. 2. Tahap Taking Ownership (Breakthrough I) Tahap pembelajaran ini mengarahkan peserta untuk membangun organizational learning atau kesadaran dan pembelajaran bersama akan pentingnya mereformasi area organisasi yang bermasalah. Peserta diarahkan untuk mengkomunikasikan permasalahan organisasi tersebut kepada stakeholdernya dan mendapat persetujuan untuk mereformasinya, terutama dari atasan langsungnya. Pada tahap ini, peserta juga diminta mengumpulkan data yang relevan dengan area dari arah kebijakan dan isu strategis nasional untuk memasuki tahap pembelajaran selanjutnya. 3. Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan membuat rancangan perubahan yang komprehensif menuju kondisi ideal unit organisasi yang dicita-citakan. Di samping itu, peserta juga dibekali dengan kemampuan mengidentifikasi stakeholder yang terkait dengan rancangan perubahannya, kemudian dibekali dengan berbagai teknik membangun tim yang efektif untuk mewujudkan perubahan tersebut. 4. Tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II) Tahap pembelajaran ini mengarahkan peserta untuk menerapkan dan menguji kapasitas kepemimpinannya. Dalam tahap ini, peserta kembali ke tempat kerjanya dan memimpin implementasi Proyek Perubahan yang telah dibuatnya. 5. Tahap Evaluasi Tahap pembelajaraan ini merupakan tahap berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memimpin implementasi Proyek Perubahan Organisasi. Kegiatan berbagi pengetahuan dilaksanakan dalam bentuk seminar implementasi Proyek Perubahan.


Keseluruhan tahap di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

c. Motode Pembelajaran dan Waktu Penyelenggaraan Metode pembelajaran merupakan kombinasi antara belajar di kelas dan penerapan di tempat kerja. Metode ini berbasis pengalaman karena peserta dituntut untuk mengalami secara langsung menerapkan kompetensi yang telah diperolehnya selama Diklat, sebagai acuan untuk terus memperbaiki praktek kepemimpinannya secara berkesinambungan. Waktu penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan ini sebenarnya lebih pendek dari program Diklat Kepemimpinan sebelumnya. Hanya saja peserta membutuhkan waktu yang lebih lama di tempat kerja untuk menerapkan kompetensi kepemimpinannya. Untuk Diklat kepemimpinan Tingkat I misalnya, peserta hanya belajar 3 minggu di dalam kelas. Pada Program Diklatpim Tk.I sebelumnya peserta belajar selama 10 minggu. d. Evaluasi Evaluasi terhadap peserta dilakukan terhadap kemampuan memimpin perubahan di unit kerjanya. Hanya peserta yang berhasil melakukan perubahan di unit kerjanya yang dinyatakan lulus Diklat Kepemimpinan dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Certificate of Competence). Sedangkan yang tidak berhasil, diberi sertifikat mengikuti Diklat (Certificate of Attendance). Profil Institusi LAN RI

44

45


3. Sistem Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah Pembaharuan sistem akreditasi lembaga Diklat Pemerintah diarahkan untuk menghasilkan pelaksanaan akreditasi yang lebih kredibel karena dilaksanakan oleh pihak yang memiliki komitmen dan kompetensi. Perubahan yang dilakukan adalah menggeser dari pelaksanaan akreditasi berbasis kewenangan ke pelaksanaan akreditasi berbasis kompetensi. Unsur-unsur yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut: a. Pendelegasian Kewenangan Akreditasi LAN tidak lagi melaksanakan akreditasi untuk keseluruhan jenis dan jenjang Diklat. LAN hanya fokus memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga Diklat pemerintah yang menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan. Untuk pelaksanaan akreditasi Diklat Fungsional dan Diklat Teknis, LAN mendelegasikan kewenangannya kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Instansi Teknis. Dengan perubahan ini, LAN mengharapkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan akreditasi lembaga Diklat ke depan dapat lebih ditingkatkan. Proses pendelegasian kewenangan akreditasi ini dapat digambarkan sebagai berikut:


akreditasi dapat dilaksanakan dengan memperhatikan portofolio lembaga Diklat tersebut. Berdasarkan data asset lembaga Diklat, proses akreditasi dapat dilaksanakan. Dengan sistem yang baru, penilaian ditambah dengan mencakup proses bagaimana asset tersebut bekerja memberikan pelayanan kediklatan. Portofolio lembaga Diklat dinilai tidak cukup. Sistem akreditasi yang baru menuntut untuk memberikan penilaian bagaimana sistem, proses, business process, atau ketatalaksanaan lembaga Diklat. Dengan demikian, penilaian harus mampu mengamati proses. Misalnya, mengamati bagaimana penyelenggara Diklat melayani peserta Diklat, melayani tanaga pengajar atau widyaiswara; bagaimana widyaiswara melayani peserta Diklat, dan seterusnya. c. Tim Akreditasi Tim Akreditasi juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya proses akreditasi dilaksanakan oleh Tim Akreditasi yang beranggotakan pejabat struktural, maka ke depan keanggotaan Tim Akreditasi lebih terbuka. Assessor tidak harus pejabat struktural, melainkan terbuka juga bagi praktisi dan akademisi yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk pelaksanaan akreditasi. Para assessor ini sebelumnya diberi pembekalan dan penilaian. Jika memenuhi kriteria assessor yang baik, maka dapat bergabung dalam Tim Akreditasi.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka pembaharuan Diklat

b. Unsur Akreditasi Penilaian akreditasi sebelumnya diarahkan pada asset yang dimiliki oleh suatu lembaga Diklat, yang meliputi sumber daya manusia kediklatan, sarana dan prasarana Diklat, bahan bahan Diklat. Dengan sistem penilian ini, proses


Penyelenggara : 1. Perubahan orientasi penyelenggaraan diklat: pengumpul PNBP/ penerimaan menjadi pembentukan kualitas kepemimpinan 2. Penyiapan sarana dan prasarana diklat, fasilitas untuk diskusi kelompok. 3. Alokasi anggaran untuk pemberdayaan WI: metodologi pembelajaran yang inovatif, peningkatan kapasitas sebagai coach dan counselor Instansi Pengirim : 1. Melakukan proses seleksi awal yang lebih ketat; calon peserta harus benar-benar mereka yang akan dipromosikan. 2. Diklat menjadi bagian dari perencanaan karir PNS 3. Mengidentifikasi problema yang dialami oleh instansinya dan dapat menjadi arena pembelajaran dari para peserta 4. Memberi otorisasi kepada peserta untuk melakukan kegiatan perubahan 5. Menyediakan mentor bagi peserta (atasan) Profil Institusi LAN RI

KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA Deputi Bidang Pengembangan Inovasi Administrasi Negara

Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA



48



DEPUTI BIDANG INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

D

eputi Bidang Inovasi Administrasi Negara yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Deputi III adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang inovasi administrasi negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Deputi III mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan inovasi administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur. Dalam melaksanakan tugas, Deputi III menyelenggarakan fungsi : a. merumuskan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan inovasi administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur; b. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi inovasi administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Deputi III terdiri atas : a. Pusat Inovasi Tata Pemerintahan; b. Pusat Inovasi Pelayanan Publik; c. Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur; d. Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas.


PUSAT INOVASI TATA PEMERINTAH

P

usat Inovasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, pengkajian, dan pengembangan inovasi tata pemerintahan; evaluasi pelaksanaan program inovasi tata pemerintahan, pengembangan sistem informasi di bidangnya, serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Inovasi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang Inovasi Tata Pemerintahan; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; c. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; d. pelaksanaan kajian di bidang inovasi tata pemerintahan; e. pelaksanaan pengembangan inovasi tata pemerintahan; f. pengembangan model inovasi tata pemerintahan; g. pelaksanaan evaluasi kajian di bidang inovasi tata pemerintahan; h. pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang inovasi tata pemerintahan; i. penyusunan dan pengembangan sistem informasi di bidang inovasi tata pemerintahan; j. pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; k. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; dan l. pelaksanaan tugas kedinasan lain terkait yang diberikan pimpinan. Pusat Inovasi Tata Pemerintahan terdiri atas : a. Bagian Administrasi; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.


50



PUSAT INOVASI PELAYANAN PUBLIK

PUSAT INOVASI KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA APARATUR

P

P

usat Inovasi Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, pengkajian, dan pengembangan inovasi Pelayanan Publik; evaluasi pelaksanaan program inovasi Pelayanan Publik, pengembangan sistem informasi di bidangnya, serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.

usat Inovasi Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, pengkajian, dan pengembangan inovasi Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur; evaluasi pelaksanaan program inovasi Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur, pengembangan sistem informasi di bidangnya, serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Inovasi Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang inovasi pelayanan publik; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; c. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; d. pelaksanaan kajian di bidang inovasi pelayanan publik; e. pelaksanaan pengembangan inovasi tata pemerintahan; f. pengembangan model inovasi pelayanan publik ; g. pelaksanaan evaluasi kajian di bidang inovasi pelayanan publik ; h. pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang inovasi pelayanan publik; i. penyusunan dan pengembangan sistem informasi di bidang inovasi pelayanan publik ; j. pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; k. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; dan l. pelaksanaan tugas kedinasan lain terkait yang diberikan pimpinan. Pusat Inovasi Pelayanan Pelayanan Publik terdiri atas: a. Bagian Administrasi; b. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur menyelenggarakan fungsi : penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang inovasi kelembagaan dan sumberdaya aparatur; pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; pelaksanaan kajian di bidang inovasi kelembagaan dan sumberdaya aparatur; pelaksanaan pengembangan inovasi kelembagaan dan sumberdaya aparatur; pengembangan model inovasi kelembagaan dan sumberdaya aparatur; pelaksanaan evaluasi kajian di bidang inovasi kelembagaan dan sumberdaya aparatur; pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang inovasi kelembagaan dan sumberdaya aparatur; penyusunan dan pengembangan sistem informasi di bidang inovasi kelembagaan dan sumberdaya aparatur; pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain terkait yang diberikan pimpinan.

Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur terdiri dari : a. Bagian Administrasi; b. Kelompok Jabatan Fungsional.



52

53


PUSAT PROMOSI INOVASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

P

usat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan promosi dan diseminasi produk inovasi, kerjasama antar lembaga, pengembangan kapasitas, pengembangan sistem informasi di bidangnya, serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis di bidang promosi inovasi dan pengembangan kapasitas; b. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang promosi inovasi dan pengembangan kapasitas; c. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; d. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; e. perencanaan pelaksanaan promosi dan diseminasi produk inovasi, f. pembangunan jejaring kerjasama antar lembaga dan pengembangan kapasitas; g. pelaksanaan dan evaluasi promosi, kerjasama antar lembaga dan pengembangan kapasitas; h. pengembangan sistem informasi terkait bidang tugasnya; i. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya; j. pemberian bimbingan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya; dan k. pelaksanaan tugas lain yang terkait yang ditetapkan oleh Pimpinan.


PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas terdiri atas : a. b. c. d.

Bagian Administrasi; Bidang Promosi Inovasi; Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas; dan Kelompok Jabatan Fungsional.



54



D

a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang kajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; c. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; d. penyelenggaraan pengkajian kebijakan dan inovasi administrasi negara; e. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional; f. penyelenggaraan administrasi pembinaan Diklat, Widyaiswara dan Analis Kebijakan; g. pengembangan instrumen, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penilaian kompetensi dan kapasitas aparatur; h. pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya; i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungannya; j. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya; dan k. pelaksanaan tugas lain terkait yang diberikan oleh Kepala. i lingkungan LAN dibentuk Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut PKP2A LAN sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAN.

PKP2A LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama dan secara substantif dikoordinasikan oleh Deputi terkait.

Susunan organisasi PKP2A I LAN terdiri dari : a. Bagian Administrasi; b. Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara; c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; d. Bidang Pemetaan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

PKP2A LAN dipimpin oleh Kepala Pusat. PKP2A LAN a. PKP2A I berkedudukan di Jatinangor dan selanjutnya disebut PKP2A I LAN; b. PKP2A II berkedudukan di Makassar dan selanjutnya disebut PKP2A II LAN; c. PKP2A III berkedudukan di Samarinda dan selanjutnya disebut PKP2A III LAN; d. PKP2A IV berkedudukan di Banda Aceh dan selanjutnya disebut PKP2A IV LAN. PKP2A I LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan kajian dan inovasi di bidang administrasi negara, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur, melaksanakan pemetaan kompetensi dan kapasitas aparatur serta pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, PKP2A I LAN menyelenggarakan fungsi :



56



PKP2A II, III, DAN IV LAN PKP2A II, III, dan IV LAN mempunyai tugas menyelenggarakan kajian dan inovasi di bidang administrasi negara, menyelenggarakan dan pendidikan dan pelatihan aparatur, serta melaksanakan pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, PKP2A II, II, dan IV LAN menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang kajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur; b. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; c. pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; d. penyelenggaraan pengkajian kebijakan dan inovasi administrasi negara; e. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional; f. penyelenggaraan administrasi pembinaan Diklat, Widyaiswara dan Analis Kebijakan; g. pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya; h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungannya; i. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya; dan j. pelaksanaan tugas lain terkait yang diberikan oleh Kepala. Susunan organisasi PKP2A II, III, dan IV LAN terdiri atas : a. Bagian Administrasi; b. Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara; c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; d. Kelompok Jabatan Fungsional.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Di lingkungan LAN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut dengan UPT. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang keahlian dan keterampilan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan unit kerjanya. LAN RI Profil Institusi

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat atau Kepala Biro, atau Inspektur atau Kepala Bagian/Bidang. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Utama, para Deputi, para Kepala Biro/Kepala Pusat /Inspektur, para Kepala Bagian/ Kepala Bidang /Kepala UPT, dan para Kepala Subbidang/Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LAN sesuai dengan tugas masingmasing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi satuan organisasi dan/atau bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala dan berjenjang tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula pada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh para kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.


58



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI NEGARA (STIA LAN)

VISI Menjadi Institusi yang handal dalam pendidikan tinggi di bidang ilmu dan praktek administrasi bagi penyelenggara negara Tahun 2020.

MISI Untuk mewujudkan Visi STIA LAN, dijabarkan dalam Misi yang berisikan kejelasan peran, arah dan tolok ukur yang dapat dijadikan pedoman bagi pengelola STIA LAN dalam menjalankan tugasnya. Adapun Rumusan Misi STIA LAN adalah : 1. Menyelenggarakan pendidikan program Sarjana dan program Magister yang berkualitas; 2. Melakukan penelitian yang berkualitas bagi pengembangan ilmu administrasi; 3. Melakukan kajian dan perkonsultasian yang profesional dan akuntabel dalam bidang administrasi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan; 4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pemberdayaan dan mutu pelayanan kepada masyarakat; 5. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik.

TUJUAN STIA LAN JAKARTA 1. Menghasilkan penyelenggara negara yang profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, disiplin, jujur, serta memiliki dedikasi dan integritas kepada bangsa dan negara; 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu administrasi yang bermanfaat bagi pembangunan sistem administrasi di Indonesia; 3. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus kepada kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan publik; 4. Menerapkan sistem penjaminan mutu dalam proses belajar-mengajar dan pelayanan administrasi; 5. Memperkuat kelembagaan STIA LAN dalam mendukung pendidikan dan pengembangan ilmu administrasi di Indonesia; 6. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi dan akademik. LAN RI Profil Institusi


60



SEJARAH SINGKAT STIA LAN Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) didirikan pada tanggal 24 Desember 1960 dengan keputusan Menteri Pertama RI No. 578/MP/1960 dengan nama Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara (PTDIAN). Sejak pendiriannya, PTDIAN menyelenggarakan jenjang pendidikan sarjana (strata satu), jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kemudian dengan Keputusan Presidium Kabinet Kerja RI Nomor Aa/C/77/1964 didirikan pula Akademi Ilmu Administrasi (AIA) pada tanggal 7 Juli 1964. Pada tanggal 25 Maret 1967, PTDIAN digabung dengan AIA dengan nama baru Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN). Dengan berdasarkan SK Ketua LAN no. 875A/II/7/2/1991, STIA LAN mulai menyelenggarakan 2 jurusan yaitu : Jurusan Ilmu Administrasi Publik (program studi Manajemen Kebijakan Publik, Manajemen Pembangunan Daerah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Kearsipan-bekerjasama dengan ANRI, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Perpajakan dan Retribusi Daerah) dan Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis (program studi Manajemen Ekonomi Publik). Melalui Keppres No 8 Tahun 1999 tentang LAN, STIA LAN merupakan Sekolah Tinggi Kedinasan dalam bidang administrasi, yang keberadaannya diatur dengan Keppres No 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. Sejak tahun 2001, STIA LAN menyelenggarakan Program Magister Adminsitrasi Publik (program studi Manajemen Pembangunan Daerah) dan Bisnis (program studi Manajemen Ekonomi Publik). Mulai tahun 2002, menyelenggarakan Program Magister Administrasi Publik program studi Manajemen Sumber Daya Aparatur kerjasama dengan BKN.


KEUNGGULAN STIA LAN JAKARTA 1.

Belajar tanpa meninggalkan pekerjaan karena jam perkuliahan Sore – Malam; 2. Pembelajaran diorientasikan pada kompetensi akademik profesional; 3. Dosen berasal dari kalangan akademisi dan praktisi; 4. Pengakuan SKS/alih kredit bagi para mahasiswa yang berijasah DI, DII, DIII, DIV serta S1; 5. Komputerisasi sistem administrasi akademik (SIMAK) mempermudah mahasiswa mengakses data akademik; 6. Proses pembelajaran interaktif (Andragogi); 7. Link dengan alumni DIKLATPIM sebagai praktisi administrasi dalam pengajaran.

JURUSAN DAN PROGRAM STUDI Program pendidikan yang diselenggarakan STIA LAN Jakarta saat ini, terdiri dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan konsentrasi : 1. Manajemen Kebijakan Publik (MKP); 2. Manajemen Pembangunan Daerah (MPD); 3. Manajemen Sumber Daya Manusia (Aparatur) (MSDM); 4. Manajemen Keuangan Negara (MKN); 5. Manajemen Perusahaan Publik (MPP).

TUJUAN KURIKULER PROGRAM STUDI 1. Program Studi Manajemen Kebijakan Publik (MKP) Setelah mengikuti program studi ini, mahasiswa diharapkan mampu :


62



a. Menguasai teori-teori dan teknik-teknik manajemen kebijakan publik; b. Menerapkan teknik-teknik manajemen kebijakan publik; c. Menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik. 2. Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah (MPD) Setelah mengikuti program studi ini, mahasiswa diharapkan mampu : a. Menguasai teori-teori dan teknik-teknik manajemen pembangunan daerah; b. Menerapkan teknik-teknik manajemen pembangunan daerah; c. Menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah. 3. Program studi Manajemen Sumber Daya Manusia (Aparatur) (MSDM) Setelah mengikuti program studi ini, mahasiswa diharapkan mampu : a. Menguasai teori-teori dan teknik-teknik manajemen sumber daya manusia; b. Menerapkan teknik-teknik manajemen sumber daya manusia; c. Menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan sumber daya manusia 4. Program Studi Manajemen Keuangan Negara (MKN) Setelah mengikuti program studi ini, mahasiswa diharapkan mampu : a. Menguasai teori-teori dan teknik-teknik manajemen keuangan negara sesuai dengan masing-masing konsentrasi bidang studinya; b. Menerapkan teknik-teknik manajemen keuangan negara terutama pada masingmasing konsentrasi bidang studinya; c. Menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen keuangan negara. 5. Program Studi Manajemen Perusahaan Publik (MPP) Setelah mengikuti program studi ini, mahasiswa diharapkan mampu : a. Menguasai teori-teori dan teknik-teknik manajemen perusahaan publik sesuai dengan masing-masing konsentrasi bidang studinya; b. Menerapkan teknik-teknik manajemen perusahaan publik negara terutama pada masing-masing konsentrasi bidang studinya; c. Menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen perusahaan publik. LAN RI Profil Institusi

KEUNGGULAN KOMPETITIF Keunggulan kompetitif, diantaranya adalah : 1. Belajar tanpa meninggalkan pekerjaan; 2. Kajian interdisiplin Ilmu Administrasi baik Administrasi Publik maupun Administrasi Bisnis; 3. Interaksi intensif peserta para profesional di sektor publik dengan eksekutif di sektor bisnis; 4. Tenaga pengajar yang menguasai bidang teoritik dengan akademisi yang duduk dalam pemerintahan maupun eksekutif bisnis yang berpengalaman kerja;

JURUSAN DAN PROGRAM STUDI Program pendidikan yang diselenggarakan STIA LAN Jakata saat ini, terdiri dari Program Studi Ilmu Administrasi dengan konsentrasi : 1. Program S2 (Magister) Manajemen Pembangunan Daerah (MPD); 2. Program S2 (Magister) Manajemen Sumber Daya Manusia (Aparatur) (MSDA). 3. Program S2 (Magister) Manajemen Ekonomi Publik (MEP); 4. Program S2 (Magister) Manajemen Perusahaan Publik (MPP). Setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan diharapkan mampu : 1. Mengembangkan kemampuan manajerial dan memberikan keteladanan; 2. Menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu dan praktek administrasi bagi perbaikan kinerja; 3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

TUJUAN KURIKULER PROGRAM STUDI 1. Manajemen Pembangunan Daerah (MPD) Setelah mengikuti program studi ini, mahasiswa diharapkan mampu : a. Mengembangkan dan memutakhirkan praktek manajemen pembangunan daerah; b. Menganalisis dan menyusun strategi pemecahan masalah dibidang pembangunan daerah; c. Mengembangkan kinerja profesionalnya yang berkaitan dengan manajemen pembangunan deerah dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan makro maupun mikro.


64



2. Manajemen Sumber Daya Manusia (Aparatur) (MSDM) Setelah mengikuti program studi ini, mahasiswa diharapkan mampu : a. Mengembangkan dan memutakhirkan praktek manajemen sumber daya manusia (aparatur) (MSDM); b. Menganalisa dan menyusun strategi pemecahan masalah dibidang manajemen sumber daya manusia (aparatur) (MSDM); c. Mengembangkan kinerja profesionalnya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan makro maupun mikro. 3. Manajemen Keuangan Negara (MKN) Setelah mengikuti program studi ini, mahasiswa diharapkan mampu : a. Memahami dan menerapkan teori dan konsep administrasi keuangan negara dalam rangka pengelolaan keuangan negara; b. Menerapkan teknik-teknik manajemen keuangan negara; c. Memahami sinyal sedini mungkin atas kondisi-kondisi yang mengarah kepada ekonomi baik nasional, regional, maupun internasional. 4. Manajemen Perusahaan Publik (MPP) Setelah mengikuti program studi ini, mahasiswa diharapkan mampu : a. Memahami teori-teori dan metodologi pengkajian tentang manajemen perusahaan publik; b. Menerapkan teknik-teknik manajemen perusahaan publik; c. Menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen perusahaan publik.

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (STIA LAN)

1.

STIA LAN JAKARTA Jl. Administrasi II, Pejompongan, Jakarta 10260 Telepon : (021) 5326396, 5328496, 53679595 Faximile : (021) 53674562

2.

STIA LAN BANDUNG Jl. Cimandiri No. 34-38 Bandung Telepon : (022) 4220921, 4237375 Faximile ; (022) 4267683

3.

STIA LAN MAKASSAR Jl. A. P. Petta Rani No. 61 Makassar Telepon : (0411) 455949, 453817 Faximile : (0411) 453438

KEUNGGULAN KOMPETITIF Keunggulan kompetitif, diantaranya adalah : 1. Belajar tanpa meninggalkan pekerjaan; 2. Kajian interdisiplin Ilmu Administrasi baik Administrasi Publik maupun Administrasi Bisnis; 3. Interaksi intensif peserta para profesional di sektor publik dengan eksekutif di sektor bisnis; 4. Tenaga pengajar yang menguasai bidang teoritik dengan akademisi yang duduk dalam pemerintahan maupun eksekutif bisnis yang berpengalaman kerja; 5. Waktu penyelesaian studi - 18 bulan (12 bulan perkuliahan dan 6 bulan tesis).



66

67



Persentasehasil hasilkajian/litbang kajian/litbangLAN LANyang yangdisebarluaskan disebarluaskan Persentase

kepadaLAN stakeholders Persentase hasil kajian/litbang yang disebarluaskan kepada stakeholders kepada stakeholders

100% 100%

100%

100%

100%

2010

100%

2011 2011

2010

100% 100%

100%

2012 2012

2011

2012

2013

100% 100%

100%

100% 100%

STATISTIK

2013 2014 2013 2014 2014

Statisctics

Prosentase Lulusan Diklat Aparatur Dengan Predikat Minimal Memuaskan Percentage of Apparatus Training Alumni withDengan PredicatePredikat Satisfactory and Above Lulusan Diklat Aparatur Minimal Memuaskan Prosentase Lulusan Diklat Aparatur Dengan Predikat Minimal Memuaskan Prosentase Lulusan Diklat Aparatur Dengan Predikat Minimal Memuaskan

30,96 30,96

52,44 52,44 52,44

39,65 39,65 39,65

50% 50%

55,65 55,65 55,65

46,1046,10 46,10

Prosentase Permintaan Advokasi Bidang Administrasi Prosentase Permintaan Fasilitasi Bidang Administrasi Negara Negara dari Instansi lain yang terpenuhi Prosentase Permintaan Advokasi Negara Permintaan Advokasi BidangAdministrasi Administrasi Negara Dari Instansi Lain yang Bidang terpenuhi PercentageProsentase of Accomplished Facilitations Undertaken by LAN for Other Institutions Dari Dari Instansi InstansiLain Lainyang yangterpenuhi terpenuhi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 2012 100%

2011100%

55 32

32 32

55 55

55

55 55

150,000,000,000 100,000,000,000 50,000,000,000 0

Tahun/Year 2014

Realisasi Anggaran (Actual Budget)

2013

65 6543

200,000,000,000

Annual Report

100% 100% 100% 2014 100% 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 Jumlah penerbitan 2011 ilmiah dibidang 2012 ilmu administrasi 2013 Jumlah Penerbitan Ilmiah di Bidangilmu Administrasi Negara Jumlah penerbitan ilmiah dibidang Jumlah of penerbitan ilmiah ilmuadministrasi administrasi 65Administration Number Publications ondibidang Public Science 100%

100% 2010

250,000,000,000

DATA KEUANGAN (Financial Data)

PENDAPATAN (REVENUES) ANGGARAN (BUDGET) Pagu (Budget) Realisasi Net ( Actual Budget (Nett.))

Realisasi Net ( Actual Budget (Nett.) )

%

Tahun Anggaran

Pagu (Budget )

2010

202,483,955,000

188,731,040,084

93.21

2011

246,091,148,000

228,875,100,822

93.00

2012

276,666,494,000

239,512,550,297

86.57

2013

280,464,766,000

244,959,040,496

2014

222,099,168,000

210,249,622,999

87.34 94.66

300,000,000,000

43 48 43

250,000,000,000 200,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000 50,000,000,000 0

50%

0%

83,85%

83,85% 83,85%

73,5%

73,5% 73,5%

70,34%

70,34% 70,34%

20 2014 14

20 2013 13

79,31%

79,31% 79,31%

Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja LAN (2010-2014) LAN’s Performance Accountability System Scores (2010-2014)

Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan LAN

Pendapatan (Revenues)

National Score

WTP BPKWTP WTP WTP Keuangan WTP LAN Opini Terhadap Pengelolaan Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan LAN 2010

WTP WTP

2010 2010

1011

WTP WTP

1011 1011

2012

WTP WTP

2013

2012 2012

2014

WTP WTP

2013 2013

2011

2012 REALISASI (NET)

PAGU

20 14

20 13

20 11

20 12

20 2012 12

ntase Lulusan STIA dengan IPK Diatas 3.00 ase Lulusan IPK Diatas 3.00 dengan MasaSTIA Studidengan di Bawah 5 Tahun engan Masa Studi di Bawah 5 Tahun

20 201 11 1

20 10

2010

20 201 10 0

entase Lulusan STIA dengan IPK Diatas 3.00 dengan Masa Studi di Bawah 5 Tahun

Tahun Anggaran (Fiscal Year )

Estimasi (Estimation )

2013

2014

Realisasi (Nett. Revenues )

%

2010

43,104,710,320

42,932,899,005

99.60

2011

62,591,189,000

59,696,522,269

95.38

2012

70,453,277,000

60,663,341,241

86.10

2013

65,478,769,000

63,239,179,205

96.58

2014

53,118,640,000

53,235,745,384

100.22

80,000,000,000 70,000,000,000

WTP WTP

60,000,000,000 50,000,000,000

2014 2014

40,000,000,000 30,000,000,000 20,000,000,000 10,000,000,000 0 2010

2011

2012

Estimasi (Estimation)


Realisasi Anggaran s.d. Desember 2014 (Actual Budget For the

Month Ended December

Bulan

2013

2014

Realisasi (Nett. Revenues)

Rencana (Planning)

Realisasi Net ( Actual Budget (Nett))

Januari

5,901,214,000

3,559,133,691

Februari

7,898,142,000

6,141,550,932

%

Profil 60.31 Institusi LAN RI 77.76

68

50%


50%


Prosentase Prosentase PermintaanPermintaan Advokasi Bidang Administrasi Negara Advokasi Bidang Administrasi Negara Dari Instansi Lain yang terpenuhi Dari Instansi Lain yang terpenuhi

100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%

2010

20102011

20112012

20122013

20132014

2014

Jumlah penerbitan ilmiah dibidang administrasi Jumlah penerbitan ilmiahilmu dibidang ilmu administrasi

55 32

55

65

65

55

43

43

32

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional NumberJUMLAH of Personnel Holding Fuctional Positions JABATAN FUNGSIONAL Widyaiswara Trainer WIDYAISWARA

63

Pustakawan Librarian PUSTAKAWAN PRANATA KOMPUTER Pranata Komputer Computer Officer PERENCANA Perencana Planner PERAWAT Perawat Nurse

12 1 5 3

PENELITI Peneliti Researcher

42

HUMAS Pranata Humas PRANATA Public Relation DOSEN Dosen Lectures Auditor AUDITOR Auditor ASSESOR Assesor Assessor Arsiparis ArchiveARSIPARIS Officer KEPEGAWAIAN Analis KepegawaianANALIS Personnel Analyst

12 50 1 3 8 12 0

10

20

30

40

50

60

70

70,34% 73,5%

79,31% 70,34%

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Number of Personnel by Education Level

20 14

220 01134

20 123

20 121

20 10

gan IPK Diatas 3.00 STIA dengan IPK Diatas 3.00 Bawah Studi di5 Tahun Bawah 5 Tahun

20 101

Jumlah Pejabat Eselon Number of Senior Officials by Echelon

79,31%

Jumlah Pegawai Berdasarkan Lokasi Kerja Number of Personnel by Locations

Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan LAN State Auditor’s Opinion of LAN’s Financial Management

Opini BPK Terhadap Pengelolaan KeuanganKeuangan LAN Opini BPK Terhadap Pengelolaan LAN

WTP

WTP

WTP

WTP WTP

WTP WTP

WTP

2010

1011 2010

2012 1011

2013 2012

2014 2013

2014

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Number of Personnel by Gender

WTP = Unqualified Opinion



Daftar Isi. Profil Institusi LAN RI. LAN RI Profil Institusi. Sekretariat Utama Diklat Kajian Inovasi PKP2A & UPT LAN SDM & Sar-Pras LAN Testimoni

Recommend Documents