DAFTAR ISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN DAFTAR GRAFIK

DAFTAR ISI

Hal.

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………

i

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014...............................................................................

ii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………

iii

DAFTAR GRAFIK ………………………………………………………………..

iv

BAB I 1.1. 1.2. 1.3.

PENDAHULUAN ……………………………………......………... Latar Belakang ……………………………..…………………..... Dasar Hukum Penyusunan …………………………..………… Hubungan Antar Dokumen RPJM dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya .….......…..……. Maksud dan Tujuan ...……………………………………...……. Sistematika Penulisan ….……………………….………….…..….

I-1 I-1 I-2

BAB II 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH............................................

II-1

Aspek Geografi dan Demografi ………………………..…….…… Aspek Kesejahteraan Rakyat .….……….………………………… Aspek Pelayanan Umum….…………………………......………… Aspek Daya Saing Daerah …..…………………………………….

II-1 II-16 II-20 II-46

BAB III 3.1. 3.2 3.3.

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ........... Kinerja Keuangan Masa Lalu ….................................................. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ……...………….. Kerangka Pendanaan 2008-2013 …..…….…..………………….

III-1 III-1 III-16 III-22

BAB IV 4.1. 4.2.

ANALISA ISU-ISU STRATEGIS ……………………….……...…. Permasalahan Pembangunan ………………….........…………... Isu-isu Strategis ………………………………………….………….

IV-1 IV-1 IV-3

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ............................................. VISI ................................................................................................. Misi ................................................................................................. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………...........

V-1 V-1 V-2 V-3

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .............................................

VI-1

1.4. 1.5.

5.1. 5.2. 5.3.

BAB VI

RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

I-4 I-7 I-8

i

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH …………………………………………………….…………..

VII-1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN ………………………………………….

VIII-1

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH …………………….

IX-1

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN …….……...

X-1

BAB VIII


ii

BUPATI LOMBOK TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 – 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR, Menimbang

: a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

merupakan

rencana

Kabupaten

Lombok

pembangunan

Timur

Kabupaten

Lombok Timur untuk 5 (Lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, agenda pembangunan daerah dan prioritas program secara rinci dan terukur; b. bahwa untuk keberlanjutan program pembangunan daerah

sebagaimana

tertuang

dalam

Peraturan

Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 20052025, perlu disusun RPJMD Tahun 2013-2018; c. bahwa RPJMD tersebut di atas, disusun sebagai upaya

mengarahkan

seluruh

dimensi

kebijakan

pembangunan baik sektoral, lintas sektoral maupun lintas daerah dan sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah; RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

d. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk

Peraturan

Daerah

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20132018; Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang-Undang Nomor 69 tentang

Pembentukan

Tahun 1958

Daerah-daerah

Tingkat

II

Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 1649); 3. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan

Negara

Indonesia

Tahun

(Lembaran 2003

Negara

Nomor

47,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Sistem

Nomor

Perencanaan

25

Tahun

2004

Pembangunan

tentang Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

7. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2004

Nomor

125,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-undang

Nomor

12

Tahun

2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Indonesia

Daerah Tahun

(Lembaran

2004

Nomor

Negara 126,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Rencana

Nomor

Pembangunan

17

Tahun

Jangka

2007

Panjang

tentang Nasional

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang

Nomor

Penataan

Ruang

Indonesia

Tahun

26

Tahun

(Lembaran 2007

2007

Negara

Nomor

68,

tentang Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang

Nomor

27

Tahun

2007

tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan

Instansi

Vertikal

di

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Republik Tambahan

Keuangan

Indonesia

Daerah Tahun

Lembaran

(Lembaran 2005

Negara

Negara

Nomor

Republik

140,

Indonesia

Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan

Penyelenggaraan

dan

Pemerintahan

Pengawasan

Daerah

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4593) 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan kepada

Penyelenggaraan Pemerintah,

Pemerintahan Laporan

Daerah

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indonesia

Tahun

(Lembaran 2007

Negara

Nomor

82,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor

21,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4815); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4816); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang

Pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 Nomor 11); 24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 31); 25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun

2008

tentang

Urusan

Yang

Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008

Nomor

2,

Tambahan

Lembaran

Daerah

Kabupaten Lombok Timur Nomor 1); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah

Kabupaten

Lombok

Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2005-2025; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Lombok

Timur

Tahun

2012-2032

(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

Nomor

2,

Tambahan

Lembaran

Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);


Daerah

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan BUPATI LOMBOK TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN

DAERAH

TENTANG

RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

3.

Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

4.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

5.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

6.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

7.

Tujuan adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai Misi.

8.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

9.

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.


10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan

serta

memperoleh

masyarakat

alokasi

yang

anggaran

atau

dikoordinasikan

oleh

Instansi Pemerintah. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun di Kabupaten Lombok Timur. 12. Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 14. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

yang selanjutnya

disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan daerah; 16. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 17. Badan

Perencanaan

Pembangunan

selanjutnya

disingkat

perencanaan

penyelenggaraan


Bappeda

Daerah adalah

pemerintahan

yang unsur yang

melaksanakan

tugas

dan

mengkoordinasikan

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pasal 2 (1) RPJMD Tahun 2013-2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 5 (Lima) tahun. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : BAB I

: Pendahuluan.

BAB II

: Gambaran Umum.

BAB III

: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

: Analisis Isu-isu Strategis.

BAB V

: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

BAB VI

: Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB VII

: Kebijakan

Umum

dan

Program

Pembangunan Daerah. BAB VIII : Indikasi

Rencana

Program

Prioritas

dan

Kebutuhan. BAB IX

: Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

BAB X

: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 4 (1)

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi pedoman bagi masing-masing SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.


(2)

Untuk

menjaga

kesinambungan

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Tahun 2013-2018. (3)

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

bahan

penyusunan

pembahasan

Anggaran

KUA

dan

Pendapatan

pedoman

dan

Belanja

Daerah. Pasal 5 (1)

Bupati

melakukan

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018. (2)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap kebijakan masingmasing SKPD dalam melaksanakan RPJMD Tahun 2013-2018.

(3)

Evaluasi

sebagaimana

meliputi

penilaian

dimaksud

terhadap

pada

ayat

pelaksanaan

(1)

RPJMD

Tahun 2013-2018 oleh masing-masing SKPD. (4)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya.

(5)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 6 (1)

RPJMD Tahun 2013-2018 dapat dirubah dalam hal: a. hasil pengendalian dan evaluasi

menunjukkan

bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

yang

diatur

dalam

peraturan

perundang-

undangan. b. terjadi perubahan yang mendasar. c. merugikan kepentingan daerah dan nasional. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Pasal 7 (1)

Masyarakat dapat menginformasikan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan.

(2)

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data yang akurat.

(3)

Pemerintah daerah menindaklanjuti informasi dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

(4)

Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian dan tindak lanjut informasi dari masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 8

Pada

saat

berlakunya

Peraturan

Daerah

ini,

maka

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 Peraturan

Daerah

diundangkan. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar

setiap

pengundangan penempatannya

orang

mengetahuinya,

Peraturan dalam

Daerah

Lembaran

memerintahkan ini

Daerah

dengan Kabupaten

Lombok Timur. Ditetapkan di Selong pada tanggal 28 Pebruari 2014 BUPATI LOMBOK TIMUR,

MOCH. ALI BIN DACHLAN Diundangkan di Selong pada tanggal 28 Pebruari 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 1


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018 DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2014

BUPATI LOMBOK TIMUR,

MOCH. ALI BIN DACHLAN


DAFTAR TABEL

Hal. 1. 2.

Tabel II.1 Tabel II.2

Penggunaan Tanah (Ha) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012.......................................................................

II-6

Penduduk Kabupaten Lombok Timur Menurut KecamatanTahun 2012………….………..………………...

II-14 II-15

3.

Tabel II.3

Lapangan Pekerjaan Utama……………………..…...…….

4.

Tabel II.4

PDRB Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Periode 2008-2012 (Dalam Juta Rupiah)…………….……

5.

Tabel II.5

II-16

Distribusi Presentase PDRB Kab.Lombok Timur ADHK Tahun 2000 Periode 2008-2012…………………………

II-17

6.

Tabel II.6

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan………...….

II-21

7.

Tabel II.7

Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan………..……

II-25

8.

Tabel II.8

Capaian Indikator Kinerja Sarana Kesehatan………….....

II-26

9.

Tabel II.9

Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kesehatan…….……....

II-27

10. Tabel II.10

Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Selong.....…

II-28

11. Tabel II.11

Capaian Indikator Kinerja Kunjungan dan Pelayanan RSUD Selong……………….…………………….………..…

II-30

12. Tabel II.12

Capaian Indikator Kinerja Jaringan Irigasi………..…….....

II-32

13. Tabel II.13

Capaian Indikator Kinerja Jaringan Jalan……..……..…….

II-33

14. Tabel II.14

Status Jalan di Kabupaten Lombok Timur………....………

II-33

15. Tabel II.15

Kondisi Jalan…………………………..………………………

II-34

16. Tabel II.16

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan………..…..

II-35

17. Tabel II.17

Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lombok Timur…….

II.37

18. Tabel II.18

Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan..…....

II-38

19. Tabel II.19

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal…..

II-40

20. Tabel II.20

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian……….……..

II-42

21. Tabel II.21

Perkembangan Sektor Perdagangan……………..……….

II-44

22. Tabel II.22

Perkembangan Sektor Industri di Kab. Lombok Timur…………………………………………………………..

II-46

Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Lombok Timur ADHB Tahun 2008-2012……………...…………………….

II-47

Produksi Ikan di Kabupaten Lombok Timur…………….…

II-50

23. Tabel II.23 24. Tabel II.24


iii

25. Tabel II.25

Posisi Kredit Bank Umum di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 – 2011 (Juta Rupiah)…………………....……

II-51

26. Tabel II.26

Kondisi Jalan…………...………………………………….…

II-52

27. Tabel II.27

Jenis dan Jumlah Investasi di Kabupaten Lombok Timur…………………………………………………….…….

II-53

Penguatan Kelembagaan Lokal di Kabupaten Lombok Timur…………………..……….…………….…….

II-56

29. Tabel III.1

Perkembangan Komponen PAD Tahun 2008-2012…....

III-2

30. Tabel III.2

Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah danHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah...........

III-4

Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 2008-2012........................................................................

III-5

32. Tabel III.4

Realisasi Dana Perimbangan 2008-2012.........................

III-6

33. Tabel III.5

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 – 2012…………………………………..….....

III-8

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Lombok TimurTahun 2008-2012 ….…………

III-11

Analisis Rasio Keuangan Tahun 2008-2012 Kab. Lombok Timur…………………………………….........

III.13

36. Tabel III.8

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Timur…..….….

III-21

37. Tabel III.9

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kab. Lombok Timur……………….………………………….

III-21

38. Tabel III.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kab. Lombok Timur……………………………………….….

III-22

39. Tabel III.11 Pengeluaran Periodik, Wajibdan Mengikat serta Perioritas Utama Tahun 2008-2012 Kabupaten Lombok Timur…………………………………………..…….

III-23

40. Tabel III.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur………………………………………...………

III-26

41. Tabel III.13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur…....………

III-27

42. Tabel IV.1

Kondisi Beberapa Indikator Kesehatan 2008 dan 2012...

IV-5

43. Tabel IV.2

Data Series 2008-2012 Banyaknya Gangguan Kamtibmas yang Dilaporkan…………………..……………

IV-11

28. Tabel II.28

31. Tabel III.3

34. Tabel III.6 35. Tabel III.7


iv

DAFTAR GRAFIK

Hal. 1. Grafik II.1

Jumlah Dan laju Petumbuhan Penduduk……………………

II-14

2. Grafik II.2

Pendapatan Perkapita………………………………………….

II-18

3. Grafik II.3

Produksi 4 Komoditas Pertanian (Ton)………. …………….

II-48

4. Grafik II.4

Perkembangan populasi sapi Kabupaten Lombok Timur…

II-49

5. Grafik II.5

Perkembangan Produksi Jagung Kabupaten Lombok Timur……………………………………..……………………..

II-49

Perkembangan Produksi Rumput Laut Kabupaten Lombok Timur……………………..…………………………...

II-50

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012……………………………………………….

III-2

8. Grafik III.2

Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2008-2012…………….

III-3

9. Grafik IV.1

Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2008-2012………..…………

IV-3

10. Grafik IV.2

Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2008-2012 1Laju Inflasi di Kabupaten Lombok Timur 2008-2014……………………..

IV-5

11. Grafik IV.3

Trend indikator AKI dan AKB 2008-2012……………..………

IV-6

12. Grafik IV.4

Persentase APK dan APM pada Jenjang Pendidikan SD-SMA Tahun 2012……………………………..…………….

IV-7

13. Grafik IV.5

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja ………………..………...

IV-8

14. Grafik IV.6

Lapangan Pekerjaan Utama……………………………..…….

IV-8

15. Grafik IV.7

Persentase status pekerjaan angkatan Kerja Tahun 2012…

IV-9

16. Grafik IV.8

Distribusi lapangan kerja TKI asal Lombok Timur di Luar Negeri Tahun 2012……………………………..…………

IV-9

Angka Gangguan Keamanan dan Ketertiban Wilayah

IV-12

18. Grafik IV.10 Angka Gangguan Keamanan dan Ketertiban Wilayah

IV-12

19. Grafik IV.11 Angka Gangguan Keamanan dan Ketertiban Wilayah

IV.12

6. Grafik II.6 7. Grafik III.1

17. Grafik IV.9


v

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018 DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013-2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), khususnya pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, maka Kabupaten Lombok Timur yang baru saja memasuki babak baru pemerintahan dengan terpilihnya H. Moch. Ali Bin Dachlan dan Drs. Khairul Warisin, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018 wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah 2013-2018 sebagai penjabaran Visi dan Misi . Amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN ini diperkuat kembali dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 khususnya pasal 14, yang memperkuat peran Pemerintah Daerah yaitu dengan diaturnya urusan wajib sebanyak 16 (Enam Belas) urusan diantaranya adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Dalam rangka menindak lanjuti urusan wajib perencanaan dan pengendalian pembangunan maka didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah telah diatur ruang lingkup perencanaan daerah melalui tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang terdiri atas : Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang menganut prinsip-prinsip antara lain : merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Demikian juga disebutkan dalam Pasal 150 Undang-undang 32 Tahun 2004 ayat 1,bahwa Rencana pembangunan RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

I-1

jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kapada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. Pada tahun 2013 ini, posisi Kabupaten Lombok Timur adalah dalam transisi pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahunan menuju periode Lima Tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2025. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik untuk masa jabatan Lima Tahun, maka paling lambat 6 (enam) bulan setelahnya, RPJMD telah di Perdakan. Demikian halnya dengan kondisi Kabupaten Lombok Timur, Bupati dan Wakil Bupati telah dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 Agustus 2013, sehingga RPJMD periode 2013-2018 harus selesai paling lambat 6 (enam) bulan setelahnya yaitu pada 28 Pebruari 2014. RPJMD 2013-2018 memiliki nilai strategis ditinjau dari peran dan fungsinya sebagai penentu arah kebijakan lima tahun kedepan. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penentu arah kebijakan, RPJMD merupakan rujukan bagi SKPD dalam menentukan target kinerja sektoral yang dituangkan dalam Renstra SKPD yang secara keseluruhan bermuara pada pencapaian target kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tergambarkan dalam capaian target kinerja tahunan selama periode 2013 sampai dengan 2018. 1.2.

Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

I-2

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);


I-3

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 Nomor 11); 24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 31); 25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 20052025; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2); 1.3.

Hubungan Antar Dokumen RPJMD Pembangunan Daerah Lainnya

dengan

Dokumen

Perencanaan

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

I-4

Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Lombok Timur, diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah periode 2013-2018 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Lombok Timur 2005-2025, dengan memperhatikan RPJMD Propinsi NTB dan RPJM Nasional. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Lombok Timur digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, RPJMD Kabupaten Lombok Timur juga mempedomani dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 dan mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tataruang. Dalam rangka evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahunan SKPD yang bermuara pada pencapaian indikator kinerja daerah, maka penyusunan indikator kinerja disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ada, antara lain menyangkut SPM pada 15 (lima belas) bidang yaitu : Keluarga Berencana, kesehatan, kesenian, ketahanan pangan, ketenagakerjaan, kominfo, lingkungan hidup, pekerjaan umum, pemberdayaan anak dan perlindungan perempuan, pemerintahan dalam negeri, pendidikan, perumahan rakyat dan sosial, penanaman modal serta perhubungan. Dalam hirarki dokumen perencanaan daerah maka kedudukan RPJMD tahun rencana terhadap RPJPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2025 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut : RPJP 20052025

RPJM D 20082013

Lima Tahun Pertama

20 05

20 06

20 07

20 08

20 09

Lima Tahun Kedua

20 10

20 11

20 12

20 13

Lima Tahun Ketiga

20 14

20 15

20 16

20 17

20 18

Lima Tahun Keempat

20 19

20 20

20 21

20 22

20 23

20 24

20 25

2008-2013

RPJM D 20132018

2013-2018

GAMBAR I.1 KEDUDUKAN RPJMD TAHUN RENCANATERHADAP RPJP RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

I-5

Sedangkan keterkaitan RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD adalah bahwa RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun dan sebagai rujukan penyusunan Renstra SKPD yang dipedomani sebagai dasar penyusunan rencana kerja SKPD setiap tahunnya. Keterkaitan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : RPJM

RKPD

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

GAMBAR I.2 KETERKAITAN RPJMD, RKPD dan RENSTRA SKPD

Secara hirarkis, kedudukan dokumen perencanaan menurut Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dapat digambarkan sebagai berikut : RPJPN merupakan dokumen perencanaan jangka panjang skala nasional yang disusun untuk masa perencanaan 20 (dua puluh) tahunan dan merupakan dokumen utama sebagai rujukan rencana jangka panjang daerah propinsi maupun kabupaten/kota, yang selanjutnya dirincikan dalam 4 (empat) dokumen rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang disebut RPJMN untuk skala nasional dan RPJMD untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai dokumen operasionalnya, maka RPJMD kemudian diterjemahkan dalam rencana strategis lima tahunan yang disusun oleh masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Renstra SKPD. Dalam menetapkan alokasi anggaran pelaksanaan program kegiatan, maka melalui mekanisme Musrenbang disusunlah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk skala nasional dan RKPD untuk propinsi, kabupaten dan kota, yang ditindak lanjuti oleh penyusunan Renja SKPD yang berpedoman pada RKPD sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD pada setip tahunnya, dimana RKA-SKPD merupakan materi dasar penyusun APBD untuk Propinsi, kabupaten dan kota. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :


I-6

GAMBAR I.3 HUBUNGAN RPJPD, RTRW, RPJMD, RENSTRA SKPD DAN RENJA SKPD

1.4.

Maksud dan Tujuan

Maksud : adalah menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah seperti pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga seluruh upya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Tujuan : a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan. b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan. c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2013 sampai dengan 2018 yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD Tahun 2013 sampai dengan 2018 yang berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025. d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 sampai dengan 2018. e. Menetapkan indikator kinerja satuan kerja perangkat daerah dan indikator kinerja kepala daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah daerah periode 2013 sampai dengan 2018.


I-7

1.5.

Sistematika Penulisan

RPJM Daerah Kabupaten Lombok Timur 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan

DAERAH

SERTA

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN


I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.

ASPEK GEOGRAFIS dan DEMOGRAFI

2.1.1. ASPEK GEOGRAFIS 2.1.1.1.

Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten diantara sepuluh Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, berada di sebelah timur Pulau Lombok, terletak antara 1160 - 1170 Bujur Timur dan 80 - 90 Lintang Selatan. Luas wilayahnya tercatat 2.679,88 km2, terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km2 atau (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km2 (40,09 %). Secara administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 Kecamatan 254 desa/kelurahan dengan rincian : 15 kelurahan, 239 Desa dengan batas administrasi sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: Laut Jawa

-

Sebelah Selatan

: Samudra Indonesia

-

Sebelah Barat

: Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Utara

-

Sebelah Timur

: Selat Alas

Gambar II.1 Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat


II - 1

2.1.1.2.

Topografi

Ketinggian wilayah Kabupaten Lombok Timur bervariasi antara 0 m diatas permukaan laut pada daerah pantai sampai dengan 3.726 meter dpl pada daerah pegunungan. Atas dasar ketinggian wilayah kabupaten Lombok timur tersebut, maka dapat dibuat kriteria kondisi wilayah menjadi daerah datar, yaitu kelerengan antara 0 2%, landai bergelombang dengan kelerengan antara 2 - 15%, daerah dataran tinggi, yaitu antara 15 - 40%

dan yang paling ekstrem adalah daerah yang curam atau

bergunung-gunung dengan kelerengan >40%. Berdasarkan klasifikasi Topografi, maka untuk kelerengan antara 0-2% atau daerah yang datar mencakup kecamatan Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji dan Kecamatan Pringgabaya dengan luas keseluruhan mencapai 2.576 Ha. Untuk wilayah dengan kelerengan antara 2-15% dan merupakan kreteria kelerengan yang dominan di Kabupaten Lombok Timur, mencakup wilayah Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Selong, Sukamulia, Suralaga, Terara, Montong Gading, Sikur, Masbagik, Pringgasela, Aikmel, Wanasaba, Suela dan Kecamatan Sambelia dengan luas keseluruhan wilayah sekitar 96.763 Ha, sedangkan untuk wilayah dengan kelerengan antara 15-40% mencakup sebagian wilayah Kecamatan Suela, dan sebagian wilayah Kecamatan Sembalun, adapun untuk wilayah yang paling curam dengan kelerengan >40% meliputi daerah pegunungan Rinjani yang ada di Kecamatan Sembalun dengan luas areal sekitar 13.810 Ha. Adapun kondisi geografis wilayah Kabupaten Lombok Timur berdasarkan ketinggian diatas permukaan laut, pada wilayah kecamatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

ketinggian antara 0 - 100 meter dpl, meliputi wilayah Kecamatan Keruak, Labuhan Haji, Pringgabaya dan Kecamatan Sambelia,



Ketinggian antara 100 - 500 meter dpl, merupakan kondisi wilayah yang paling dominan di Kabupaten Lombok Timur yang mencakup wilayah Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Selong, Terara, sebagian Montong Gading, Sikur, Masbagik, sebagian wilayah Kecamatan Pringgasela, sebagian wilayah Kecamatan Aikmel, Sebagian wilayah Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sukamulia, Wanasaba dan Kecamatan Suralaga.



Ketinggian antara 1.000 meter dpl, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Montong Gading, sebagian Pringgasela, sebagian Aikmel dan sebagian wilayah Kecamatan Sambelia.



Sedangkan ketinggian antara 1000 – 1500 m Dpl mencakup wilayah Kecamatan Sembalun dan sebagian wilayah Kecamatam Suela.


II - 2

2.1.1.3.

Geologi

Secara garis besar keadaan geologi di wilayah Kabupaten Lombok Timur di bagi menjadi

tiga wilayah, yaitu wilayah Utara, wilayah Tenggara dan wilayah Selatan.

Bebatuan yang ada sebagian besar berasal dari hasil kegiatan gunung berapi, yaitu dari aktivitas Gunung Rinjani dan Gunung Nangi. Data geologi untuk Kabupaten Lombok Timur diambil dari Ree geologische Kaert Det Esland Lombok skala 1 : 200.000 tahun 1879. Berdasarkan data tersebut dapat dikemukakan luas masing-masing jenis bebatuan yang ada sebagai berikut : a. Vulkaniech seluas 284.445 Ha yang terdiri atas 1. Rendjanigebergte seluas 63.798 Ha 2. Vulkan Nangi seluas 57.864 Ha 3. Puinsteem Terein seluas 11.310 Ha, tersebar di Kabupaten Lombok Timur 4. Bataltlavastroom seluas 339 Ha tersebar di Kabupaten Lombok Timur 5. Amphibool Andesit Lavestroom seluas 678 Ha yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur. b. Kwartaire Sedimenten seluas 8.693 Ha c.

Krateeigwal, seluas 4.967 Ha

d. Danau Segara Anak seluas 814 Ha 2.1.1.4.

Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur secara umum terdiri dari jenis Aluvial, Regosol, Grumosol, Mediteran dan Asosiasi Litosol dan Litosol coklat kemerahan. Berdasarkan tabel, diperoleh gambaran bahwa jenis tanah yang paling dominan di Kabupaten Lombok Timur adalah Tanah Brown Forest Soil Vulkan dengan luas 29.062 Ha atau 18,10%. Menyusul Jenis tanah regosol Vulkan seluas 27.493 Ha atau 17,12%, sedangkan tanah Mediteran Coklat Vulkan seluas 1.075 Ha atau 0.67 %. Adapun penyebaran jenis tanah berdasarkan wilayah kecamatan yang ada diperoleh gambaran sebagai berikut : Tanah jenis Grumosol tersebar di Kecamatan Keruak, Jerowaru, Terara, Montong Gading, Sikur, Sukamulia, Suralaga, Selong, Labuhan Haji, sebagian Aikmel, Wanasaba dan

sebagian Kecamatan

Sembalun,

dengan luas 38.423 ha atau 23.93% dari seluruh luas Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Keruak dan Jerowaru mempunyai luas tanah Gromusol 18.462 Ha atau 11.50%, sedangkan Kecamatan Sukamulia dan Suralaga hanya 23 Ha. Jenis tanah Mediteran Coklat Vulkan dan Mediteran Coklat tersebar di Kecamatan Pringgabaya, Suela, sebagian Aikmel dan Kecamatan Sambelia dengan luas 25.187 Ha. Kecamatan Pringgabaya memiliki luas tanah 12.914 Ha, sedangkan Kecamatan RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 3

Aikmel hanya 550 ha. Tanah Mediteran Coklat Vulkan hanya terdapat di Kecamatan Aikmel seluas 1.075 Ha, dan untuk jenis tanah Mediteran Coklat hanya terdapat di Kecamatan Keruak. Jenis tanah Aluvial Kelabu dan Aluvial Coklat adalah jenis tanah yang terdapat di kecamatan Labuhan Haji, sebagian Selong, Pringgabaya, Aikmel dan Kecamatan Sambelia, dengan luas 10.676 Ha atu 6,65 %. Sedangkan tanah Regosol Kelabu dan Aluvial Hidromorf terdapat di Kecamatan Keruak, Sakra, Sakra Barat dan Sakra Timur dan sebagian Kecamatan Selong dengan luas 1.719 Ha atau 1,07 %. Lebih jelasnya lihat peta 3.2. mengenai jenis tanah. Seperti daerah lainnya di Indonesia, maka Kabupaten Lombok Timur juga beriklim trofis yang ditandai dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Musim penghujan berlangsung antara bulan Januari - Maret, dengan tingkat curah hujan rata-rata berkisar 1000 hingga 2000 mm/tahun dengan hari hujan sebanyak 100 – 200 hari/tahun. Sedangkan musim panas atau kemarau berlangsung antara bulan April-Desember. Kondisi ini diakibatkan adanya

perubahan klimatologi global maka

terjadi pergeseran musim, yang berpengaruh terhadap waktu pergantian musim jika dibandingkan kondisi beberapa dekade yang lalu. Suhu udara di Kabupaten Lombok Timur pada pagi hari berkisar antara 18 - 23 C, sedangkan pada siang hari suhu udara berkisar antara 27 - 35 C, dengan kelembaban udara rata-rata 80%. Curah hujan rata-rata perbulan sebesar 151,84 mm dengan jumlah hari hujan perbulan selama 15 hari. Adapun kecamatan yang merupakan daerah paling basah pada musim penghujan adalah Kecamatan

Aikmel, Suela, Sembalun, Masbagik,

Pringgasela, Montong Gading. Sedangkan daerah paling kering adalah Kecamatan Keruak dan Jerowaru dengan curah hujan rata-rata 14 mm/hari. 2.1.1.5.

Kemampuan Tanah

Yang dimaksud dengan kemampuan tanah adalah keadaan wilayah yang dilihat dari segi fisik wilayah, antara lain tentang kemiringan tanah, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, erosi tanah dan faktor pembatas. Dengan diketahuinya kemampuan tanah, maka dapat digunakan sebagai sarana dalam pemanfaatan wilayah yang berwawasan lingkungan terutama dalam pemanfaatan tanah supaya tetap menjamin kelestarian sumber daya alam/tanah dan llingkungan hidup. Selain itu kemampuan tanah dapat juga digunakan untuk memantau tindakan prioritas pembangunan didaerah yang bersangkutan. 2.1.1.6.

Kemiringan Tanah/Lereng

Yang dimaksud dengan kemiringan tanah adalah beda tinggi dari dua tempat yang RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 4

berbeda, yang dinyatakan dalam persen artinya perbedaan tinggi dari dua tempat yang berbeda dalam jarak 100 m. Kecamatan

Sukamulia,

Suralaga,

Masbagik

dan

Pringgasela

mempunyai

persentase luas nomor dua dan tiga, masing-masing 78.59% dan 72.18% dari luas wilayahnya. Akan tetapi keempat kecamatan ini sudah memakai sistem irigasi teknis sehingga tidak terlalu menyulitkan pengairannya, kecuali pada kecamatan Pringgasela terdapat daerah yang memiliki kemiringan curam sehingga agak sulit dalam pengairannya. Kecamatan Sambelia dan kecamatan Aikmel memiliki luas lahan yang banyak dengan kemiringan 40°. Kecamatan Sambelia yang mempunyai luas 31.459 ha memiliki 35.53% lahan berbukit. Ini termasuk kawasan hutan yang dilindungi dan sebagian hutan telah menjadi gundul sehingga perlu mendapat perhatian. Begitu juga dengan Kecamatan Aikmel dengan luas pegunungan 10.860 Ha dari luas kecamatan Aikmel sebagian lahannya telah menjadi gundul. Didaerah ini juga terdapat kawasan nasional Gunung Rinjani yang sebagian telah menjadi gundul. Kedalaman efektif tanah merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengusahaan tanah, suatu tanaman sangat dipengaruhi oleh kedalaman tanah. Berdasarkan kedalaman efektif tanah, luas Kabupaten Lombok Timur sebagian besar mempunyai kedalaman efektif tanah lebih dari 60 cm atau seluas 118.811 Ha (74%), selebihnya seluas 27.677 Ha memiliki kedalaman efektif tanah antara 30-60 cm. Sedangkan daerah yang memiliki kedalaman efektif tanah 30 cm seluas 14.002 Ha atau 8,72%. Klasifikasi tekstur tanah di Kabupaten Lombok Timur dapat dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Halus, Sedang dan Kasar. Berdasarkan tekstur tanah di Kabupaten Lombok Timur dapat diketahui bahwa sebagian besar bertekstur sedang yaitu seluas 130,977 Ha (81,57%), bertekstur halus 18,778 Ha (16,70%) dan bertekstur Kasar 10.800 Ha (6,72%). 2.1.1.7. Pola

Pola Penggunaan Tanah penggunaan tanah di Kabupaten Lombok Timur berupa permukiman,

persawahan, perkebunan, areal tambak dan tegalan. Berdasarkan data yang ada dapat digambarkan bahwa pola penggunaan tanah yang dominan di Kabupaten Lombok Timur berupa areal persawahan yang tersebar merata di seluruh wilayah kecamatan. Demikian pula untuk penggunaan tanah untuk permukiman tersebar merata. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :


II - 5

TABEL II.1 PENGGUNAAN TANAH (Ha) KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2012

NO

1 2

3

4

KECAMATAN

PERMUKIMAN

Jerowaru Keruak Sakra Sakra Barat Sakra Timur Terara Mt. Gading Sikur Masbagik Pringgasela Sukamulia Suralaga Selong Labuhan haji Pringgabaya Suela Aikmel Wanasaba Sembalun Sambelia

837,2 698,4 196 222 167 346,2 225 239 514,7 175 220 192 784,7 253,4 503 239 294,2 304,1 237 318 6.965,9

SAWAH

1.966,4 1.083,0 2.074,0 2.807,1 3.090,0 3.959,0 3.625,0 3.406,0 3.184,4 3.259,0 4.937,2 3.794,0 2.205,1 2.505,8 2.896,4 4.239,2 5.325,2 3.249,0 1.105,1 1.042,0 59.752,9

TEGAL

1.176,3 164 140 180 106 224 304,1 624 643,2 3.246,2 251 459 809 2.722,1 6.352,4 2.648,2 868 804 515,2 142 22.378,7

PERKEBUNAN

MATA AIR

35,7 94,8 142,3 144,5 124,1 133,2 254,8 147,8 218,3 164,4 137,5 213,3 154,2 185,2 214,7 172,4 145,4 134,9 245,2 149,1 3.211,8

38,15 1799,12 163,28 188,41

65,3 37,68 265,55 125,6 154,3 2.893,5

Sumber : RTRW Kabupaten Lombok Timur, 2012


56,12

II - 6

TAMBAK

12,7 17,4 83,2 573,4 746,3 2,2 2 1,5 250,7 1.689,4

SEMAK BELUKAR 13.4 8,5 7 56.4 12,4 84,5 52,2 164,6

Potensi Pengembangan Wilayah Pertanian Secara umum pola penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Timur didominasi oleh lahan pertanian, hal ini terkait dengan matapencaharian penduduk yang sebagian besar bergerak dibidang pertanian dan tanaman pangan. Hingga tahun 2011 luas areal pertanian lebih kurang 45.317 Ha atau 25,1% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur (Data luas areal pertanian terkini sedang dipetakan oleh Kementerian Pertanian RI). Berdasarkan sistem pengairannya, maka lahan pertanian yang ada di Kabupaten Lombok Timur dapat dibagi menjadi kawasan pertanian dengan sistem irigasi teknis, lahan pertanian dengan sistem irigasi setengah teknis dan pertanian yang menggunakan sistem tadah hujan.

Gambar II.2 Potensi Sektor Pertanian Dan Perkebunan

Lahan pertanian yang menggunakan sistem irigasi teknis seluas 6.429 hektar dan akan dikembangkan menjadi 16.823 hektar. Kecamatan yang dalam pengolahan pertaniannya menggunakan sistem irigasi teknis adalah Kecamatan Terara, Sikur, Masbagik, Sukamulia, Pringgasela dan Kecamatan Aikmel. Akan tetapi secara umum di Kabupaten Lombok Timur sebagian besar areal pertaniannya masih menggunakan sistem irigasi sederhana dengan luasan 6.915,72 Ha, sedangkan kecamatankecamatan yang menggunakan sistem tadah hujan antar lain Kecamatan Sakra, sebagian Kecamatan Sakra Barat, sebagian Kecamatan Sakra Timur, Jerowaru, dan Kecamatan Keruak. Akibat perbedaan sistem irigasi pada masing-masing wilayah kecamatan ini, maka secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap pengembangan pola tanam dan jenis vegetasi yang dibudidayakan. Pada daerah-daerah yang sistem irigasinya teknis dan RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 7

setengah teknis maka petani dapat bercocok tanam sepanjang tahun dengan pola padipadi-palawija, sedangkan pada daerah yang menggunakan sistem irigasi tadah hujan pola yang dikembangkan adalah Padi-Palawija. Jenis palawiija yang dikembangkan di Lombok Timur meliputi tanaman sayur mayur berupa kacang panjang, tomat, dan kubis terkadang jenis tanaman palawija diganti dengan tanaman perkebunan berupa tanaman tembakau. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan pola tanam akibat tingginya permintaan regional terhadap suplai tembakau, jika awalnya tanaman tembakau yang dikembangkan di Lombok Timur hanya digunakan untuk menyuplai kebutuhan lokal saja, namun setelah masuknya beberapa perusahaan rokok di Kabupaten Lombok Timur maka sebagian besar areal pertanian yang ada diarahkan untuk pengembangan tanaman tembakau. Kecamatan-kecamatan yang dikenal sebagai penyuplai tembakau di Lombok Timur antara lain Kecamatan Sikur, Terara, Montong Gading sebagian Kecamatan Masbagik, Aikmel dan Kecamatan Suralaga. Perikanan Perkembangan kawasan perikanan ditandai dengan adanya kampung-kampung nelayan yang berkembang sepanjang atau berdekatan dengan daerah pantai. Kabupaten Lombok Timur yang sebagian wilayahnya adalah daerah pantai, maka terdapat beberapa wilayah perikanan. Di wilayah Lombok Timur bagian timur yang berbatasan dengan Selat Alas dan Samudera Indonesia berkembang kawasan perikanan yang mencakup wilayah Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Sambelia, sedangkan wilayah kecamatan pantai yang berada di Kabupaten Lombok Timur bagian selatan mencakup Kecamatan Labuhan Haji, kawasan perikanan yang dikenal berada di Desa Labuhan Haji dan Desa Suryawangi, Kecamatan Keruak mencakup Desa Tanjung Luar, Kecamatan Jerowaru kawasan perikanan yang terkenal berada di Desa Pemongkong.

Gambar II.3 Potensi Budidaya Perikanan Lombok Timur

Umumnya kawasan perikanan yang ada di Kabupaten Lombok Timur ditandai dengan adanya pasar ikan dan tempat pengeringan ikan. Lokasi pemasaran hasil ikan yang RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 8

dominan di Lombok Timur bagian selatan berada di Desa Tanjung, Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji, berikutnya di Desa Rumbuk Kecamatan Sakra, sebagai imbas dari adanya kawasan perikanan di Tanjung Luar. Pada kawasan perikanan yang memiliki tingkat produksi perikanan laut yang cukup tinggi seperti di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak. Pada lokasi ini terdapat tempat pelelangan yang menyatu dengan tempat pengasapan dan pengeringan ikan. Dalam pengembangannya kawasan perikanan yang ada di Lombok Timur terkendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perkembangan kawasan perikanan, seperti belum tersedianya tempat pelelangan ikan yang memadai, kalaupun tersedia maka terkait dengan pemeliharaan dan tingkat kebersihan dari lokasi yang ada. Terkait dengan kawasan perikanan ini pada dasarnya Kabupaten Lombok Timur kaya dengan potensi perikanan, akan tetapi karena belum dikelola dengan maksimal, maka belum memberikan hasil optimal bagi peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya nelayan. Pariwisata Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wisata alam pegunungan, wisata pantai dan wisata budaya. Wisata alam pegunungan mencakup obyek-obyek wisata berupa danau ataupun air terjun; wisata alam pantai, mencakup obyek-obyek wisata yang menyajikan keindahan pantai dan dasar lautnya, sedangkan wisata budaya adalah obyek wisata yang menyajikan daya tarik berupa aspek kultural yang berkembang dalam mayarakat, meliputi kampung tradisional, peninggalan budaya/artefak dan

peninggalan budaya

seperti makam atau istana kerajaan. Disamping itu terdapat pula daya tarik wisata berupa sentra-sentra kerajinan rakyat yang menyediakan berbagai souvenir dan cenderamata khas Lombok. Secara detail kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur dapat dipaparkan sebagai berikut: 1. Wisata Alam Pegunungan a. Taman Nasional Gunung Rinjani Dan Segara Anak b. Obyek Wisata Otak Kokok c.

Air Terjun AikTemer

d. Obyek Wisata Tete Batu


II - 9

Gambar II.4 Potensi Pengembangan Wisata Alam/Pegunungan

2. Wisata Alam Pantai (Bahari) Obyek wisata pantai di Lombok Timur dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu obyek wisata yang telah dikembangkan dan obyek wisata yang belum dikembangkan, artinya obyek wisata yang telah dikembangkan telah cukup dikenal oleh masyarakat dan tersedia fasilitas pendukung berupa penginapan, rumah makan dan dapat dijangkau oleh alat transportasi umum, sedangkan obyek wisata yang belum dikembangkan dapat diartikan bahwa obyek wisata ini masih alami, jarang dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun regional, tidak tersedia fasilitas yang memadai, belum dapat dijangkau oleh alat transportasi umum. Berdasarkan kategori tersebut maka obyek wisata pantai yang ada di Kabupaten Lombok Timur dapat dipaparkan sebagai berikut : a. Obyek Wisata Pulau Lampu dan Sekitarnya (Gili Petagan, Bidara, Kondo, Gili Kapal dan Gili Lendang Belo) b. Gili Sulat Dan Gili Lawang c. Gili Meringke d. Pantai Darmawangi e. PantaiKaliantan f. Pantai surga g. Pantai Cemara h. Tanjung Ringgit (Pantai Pink, Gili Sunut) i. Teluk Ekas dan Sekitarnya (Gili Inus dan Gili Areng) j. Teluk Serewe, dan lain-lain


II - 10

Gambar II.5 Potensi Pengembangan Wisata Bahari

3. Wisata Budaya Jenis wisata budaya yang ada di Kabupaten Lombok Timur meliputi Makam dan kampung tradisional. Makam yang terkenal di Lombok Timur yang banyak dikunjungi oleh masyarakat adalah Makam Selaparang dan Makam Kenaot sedangkan kampung tradisional, yaitu Desa Sapit. a. Makam Selaparang b. Makam Kenaot c. Dusun Senanti d. Desa Sepit

Gambar II.6 Potensi Pengembangan Wisata Budaya


II - 11

4. Sentra Kerajinan Rakyat Selain berbagai jenis obyek wisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Timur terdapat pula potensi wisata berupa sentra kerajinan rakyat yang tersebar secara merata di beberapa wilayah Kecamatan. Adapaun sentra-sentra kerajinan yang dominan dan cukup dikenal antara lain: 1. Sentra Kerajinan Gerabah 2. Sentra Kerajinan Kain Tenun

Gambar II.7 Potensi Home Industri

Potensi Kawasan Dikaitkan dengan fungsi strategis, struktur dan pola ruang, maka kawasan prioritas yang akan dikembangkan difokuskan pada konteks pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur yaitu : a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Untuk Kepentingan Ekonomi, meliputi : 1. Kawasan pengembangan perkotaan selong merupakan pusat permukiman dan industri, meliputi Kecamatan Selong, sebagian Kecamatan Labuhan Haji, sebagian Kecamatan Sukamulia, dan sebagian Kecamatan Masbagik, sebagian Kecamatan Pringgasela dan sebagian Kecamatan Sakra 2. Penetapan kawasan agropolitan Sembalun meliputi Kecamatan Sembalun dengan sektor unggulan hortikultura; 3. Kawasan sentra produksi peternakan dan pertanian Aikmel-Wanasaba meliputi Kecamatan Aikmel dan sebagian Kecamatan Wanasaba dengan sektor unggulan ternak sapi dan sektor unggulan jagung; dan


II - 12

4. Penetapan kawasan minapolitan Keruak-Jerowaru meliputi wilayah Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata. b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Untuk Kepentingan Sosial Budaya, meliputi : 1. kawasan makam Selaparang di Kecamatan Suela dan kawasan Makam Kenaot di Kecamatan Sakra; dan 2. kawasan rumah adat tradisional di Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Suela. c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Untuk Kepentingan Lingkungan Hidup, meliputi: 1. kawasan Kebun Raya Lombok di Lemor Kecamatan Suela; dan 2. kawasan ekosistem hutan Sambelia di Kecamatan Sambelia.

Wilayah Rawan Bencana Posisi Kabupaten Lombok Timur yang berada pada cincin gunung api, menyebabkan wilayah ini memiliki kerentanan terhadap bencana alam. Adapun bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut : a. Kawasan rawan letusan gunung berapi terdiri atas : 1. Daerah Bahaya di Kecamatan Sembalun, Kecamatan Suela, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Sambelia, Kecamatan Wanasaba dan sepanjang alur Kokok Putih Kecamatan Sambelia; dan 2. Daerah Waspada di sepanjang aliran sungai yang berhulu di kaldera (jari-jari 8 km dari titik kawah) yang terdapat di wilayah Kabupaten. b. Kawasan rawan gempa bumi mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur; c.

Kawasan rawan gerakan tanah berada di Kecamatan Sambelia, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Sembalun dan kawasan sekitar Gunung Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi

d. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif meliputi Kecamatan Masbagik, Kecamatan Selong dan Kecamatan Labuhan Haji sampai Selat Alas e. Kawasan rawan tsunami berada di sepanjang kawasan pantai di kabupaten f.

Kawasan rawan abrasi berada di sebagian Kecamatan Labuhan Haji, sebagian wilayah Kecamatan Keruak dan sebagian wilayah Kecamatan Jerowaru; dan

g. Kawasan bahaya gas beracun berada disekitar Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Suela.


II - 13

2.1.2. Aspek Demografi 2.1.2.1. Jumlah, Laju pertumbuhan, sebaran dan kepadatan Penduduk Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspekaspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan pendudukan di Kabupaten Lombok Timur selama ini menunjukkan peningkatan, dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2008 sebanyak 1.081.630 jiwa, pada Tahun 2009 meningkat menjadi 1.096.165 jiwa dan terus meningkat hingga menjadi 1.116.745 jiwa pada tahun 2011. Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2012 sebanyak 1.123.488 jiwa yang terdiri dari laki-laki 519.898 (46,55%) jiwa perempuan 596.847 jiwa (53,45%). Sehingga laju pertumbuhan penduduk Lombok Timur selama periode 2008-2012 rata-rata sebesar 0,96%. Grafik II.1 Jumlah dan Laju Petumbuhan Penduduk 1130000 1120000 1110000 1100000 1090000 1080000 1070000 1060000 2008

2009

2010

2011

2012

Dengan luas wilayah daratan 1.605,55 km2 Kabupaten Lombok Timur memiliki kepadatan penduduk sebesar 695,55 jiwa/km2 tahun 2012. Hal ini berarti ketersediaan ruang bagi penduduk di Kabupaten Lombok Timur semakin terbatas. Tabel II.2 Penduduk Kabupaten Lombok Timur Menurut Kecamatan Tahun 2012 No

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1 2

Keruak Jerowaru

23.516 26.358

25.934 28.506

49.090 54.864

3

Sakra

24.924

28.764

53.688

4

Sakra Barat

21.799

25.994

47.793

5

Sakra Timur

18.917

22.759

41.676

6

Terara

31.109

34.239

65.348

7

Montong Gading

18.955

22.863

41.818

8

Sikur

30.804

37.166

67.970

9

Masbagik

45.336

50.056

95.392

10

Peringgasela

23.337

27.480

50.817

11

Sukamulia

13.990

16.745

30.735


II - 14

No

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

12

Suralaga

24.580

28.353

52.933

13

Selong

40.633

44.533

85.166

14

Labuhan Haji

25.324

28.496

53.820

15

Peringgabaya

42.974

48.428

91.402

16

Suela

17.349

20.546

37.895

17

Aikmel

43.295

50.943

94.238

18

Wanasaba

27.360

32.257

59.617

19

Sembalun

9.190

9.861

19.051

20

Sambelia

14.736

15.439

30.175

524.126

599.362

1.123.488

Total Sumber : BPS Kab. Lotim 2013

2.1.2.2. Komposisi Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2012 sebesar 1.123.488 jiwa dengan komposisi menurut jenis kelamin 599.362 jiwa atau 53,35% adalah penduduk perempuan dan 524.126 jiwa atau 46,65% adalah penduduk laki-laki. Sedangkan menurut kelompok umur, sebagian besar adalah umur produktif degan komposisi sebesar 63,55% dan sisanya sejumlah 37,45 % adalah usia non produktif.Komposisi penduduk menurut umur terbesar adalah pada kelompok umur anak-anak 0-4 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 122.177, dan kelompok umur dengan jumlah terendah adalah kelompok umur 70-74 Tahun dengan jumlah 15.844 jiwa. 2.1.2.3. Ketenagakerjaan Di Kabupaten Lombok Timur presentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha, sebagian besar bekerja pada lapangan usaha pertanian dengan komposisi terbesar yaitu 39,6% disusul oleh lapangan usaha perdagangan sebesar 22,21% dan jasa sebesar 17,8%. Tabel II.3 Lapangan Pekerjaan Utama No 1 2 3 4

Lapangan Pekerjaan Utama Pertanian Industri Pengolahan Perdagangan Jasa-jasa

Laki-laki 43,16 8,77 13,06 20,16

Perempuan 35,21 15,17 33,52 14,76

Jumlah 39,60 11,63 22,21 17,80

Sumber : BPS Kab. Lotim 2013

3. Indeks Pembangunan Manusia Keberhasilan pembangunan manusia baik fisik maupun non fisik pada dasarnya terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup tiga komponen dasar yang digunakan untuk menggambarkan upaya pembangunan RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 15

manusia yakni indikator yang berkaitan dengan pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan) dan kehidupan yang layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). IPM Kabupaten Lombok Timur tercatat 63,93 (BPS Kab. Lotim) pada tahun 2011 meningkat dari 62,68 pada tahun 2010. 2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam menggambarkan perkembangan perekonomian suatu daerah diperlukan ukuran yang mampu menjelaskan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh proses pembangunan suatu wilayah sekaligus indikator kualitas/kemampuan daya beli masyarakat. Secara agregat perkembangan perekonomian bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi wilayah yang mampu memberikan gambaran sejauh mana nilai tambah yang dihasilkan oleh pembangunan dapat meningkatkan ataupun menurunkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam bentuk kemampuan daya belinya. Salah satu indikator ekonomi makro untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah adalah data statistik PDRB dan turunannya meliputi volume total PDRB, pertumbuhan sektoral, pertumbuhan ekonomi maupun PDRB per kapita. Indikator ini berkaitan dengan kinerja ekonomi sektor riil. Sementara pemantauan terhadap sektor moneter dapat dilihat dari sejumlah indikator perbankan seperti suku bunga kredit perbankan dan lain-lain. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran kemampuan perekonomian/ekonomi daerah menghasilkan nilai tambah dari adanya aktifitas kegiatan ekonomi diseluruh sektor selama waktu satu tahun. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir memiliki trend pergerakan positif dengan capaian rata-rata sebesar 5,6%. Tabel II.4 PDRB Kabupaten Lombok Timur ADHK Tahun 2000 Periode 2008-2012 (Dalam juta rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha

2008

Pertanian 979.216,49 Pertambangan dan 122.648.,00 penggalian Industri pengolahan 205.465,61 Listrik,gas dan air 6.856,72 bersih Bangunan 230.674,79 Perdagangan,hotel 514.371,88 dan restoran Pengangkutan dan 164.916,84 komunikasi Keuangan,persewaan 130.375,75 dan jasa perusahaan Jasa-jasa 342.526,83 Sumber : BPS Lombok Timur, 2012


2009

2010

2011

2012

1.002.944,81 131.963,11

1.015.606,42 142.719,29

1.059.427,17 149.345,62

1.089.121,17 161.985,34

217.713,57 7.168,56

227.989,49 7.740,23

239.261,04 7.783,69

252.451,52 8.343,11

252.087,39 559..619,66

272.155,29 605.172,02

299.455,57 658.348,56

325.968,67 712.519,80

174.065,44

185.973,21

196.357,06

209.362,11

140.565,18

152.815,49

164.371,16

176.073,47

321.114,50

361.375,94

377.344,80

386.078,08

II - 16

Peranan sektor dalam pembentukan PDRB berbeda-beda menurut kapasitas dan skala kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang bersangkutan. Pemberdayaan sumber daya dan tingkat pemanfaatan membuat kemampuan menciptakan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi tersebut tidak sama. Dengan demikian share sektor dalam perekonomian bersifat lebih permanen, namun dapat berubah sedemikian rupa melalui pendekatan pengembangan yang berhasil. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB tahun 2012 yaitu : sektor pertanian 33,87%, pertambangan dan penggalian 4,14%, industri pengolahan 5,7%, listrik, gas dan air bersih 0,33%, bangunan 9,61%, perdagangan, hotel dan restauran 19,59%, pengangkutan dan komunikasi 6,03%, keuangan, perseroan dan jasa perusahaan 5,46% dan jasa-jasa lainnya 15,27%. Tabel II.5 Distribusi Presentase PDRB Kab.Lombok Timur ADHK Tahun 2000 Periode 2008-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik,gas dan air bersih Bangunan Perdagangan,hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan,persewaan dan jasa perusahaan Jasa-jasa

2008 36,6 4,58 7,68 0,25 8,62 19,23 6,16 4,87

2009 35,46 4,67 7,70 0,25 8,91 19,78 6,15 4,97

2010 35,83 4,07 5,85 0,34 8,78 18,22 6,43 5,1

2011 35,24 4,04 5,70 0,33 9,16 18,85 6,12 5,25

2012 33,87 4,14 5,70 0,33 9,61 19,59 6,03 5,46

12

12,11 15,38

15,31

15,27

Berdasarkan kondisi pertumbuhan PDRB masing-masing lapangan usaha dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB berdasarkan harga berlaku maupun konstan Kabupaten Lombok Timur, maka perkiraan Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Lombok Timur pada interval 5,5%-6,5%. Sehingga jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional maka angka tersebut berada pada rentang interval pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan pada angka 6,4-6,9% (RKP Tahun 2014). B. Pendapatan Perkapita Komponen pendapatan menggambarkan konsumsi/pengeluaran riil per kapita berdasarkan paritas daya beli dalam rupiah. Dengan mengukur paritas daya beli kita bisa melihat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok serta memiliki kesempatan yang lebih jauh memenuhi kebutuhan lain diluar kebutuhan pangan. Komponen pendapatan yang diukur dengan Purchasing Power Parity (PPP) telah memperhitungkan perubahan harga pada setiap komoditas selanjutnya Purchasing Power Parity (PPP) ini akan memberikan deskripsi bagaimana tarap ekonomi dan akses hidup layak masyarakat.


II - 17

Di Kabupaten Lombok Timur hasil perhitungan Purchasing Power Parity (PPP) berdasarkan 27 komoditas berada pada angka Rp. 625,27 ribu per kapita di Tahun 2011 meningkat dari Rp. 624,06 ribu per kapita pada tahun 2010. Artinya setiap tahunnya rata-rata rupiah yang dikeluarkan per kapita untuk memenuhi kebutuhan pokok masih berkisar pada kisaran Rp. 600 ribu per kapita termasuk pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan dan non makanan. Grafik II.2 Pendapatan Perkapita

Peningkatan angka Purchasing Power Parity (PPP) di Kabupaten Lombok Timur ini menggambarkan semakin meratanya pendapatan masyarakat, seperti yang di gambarkan oleh angka gini ratio Kabupaten Lombok Timur yang mengalami peningkatan peringkat dari peringkat 5 manjadi peringkat 1 dari seluruh Kabupaten/Kota se NTB dengan angka 0,225 pada periode 2010–2011. Prestasi ini sekaligus membuktikan hasil pembenahan sektor ekonomi Kabupaten Lombok Timur khususnya terkait dengan pendapatan masyarakat. 2.2.2. Seni Budaya dan Olahraga Seni tradsional dan budaya merupakan asset yang tak ternilai harganya, keduanya salang terkait satu sama lain dalam ikut memajukan daerah. Kesenian dan tradisional dan kebudayaan daeerah sama-sama memiliki andil besar dalam mendukung kemajuan pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Adapun jens kesenian yang ada di Kabupaten Lombok Timur, antara lain : A. Kesenian tradisional 1. Gendang Beleq : merupakan jenis kesenian yang cukup digemari oleh masyarakat terutama untuk mengiringi acara pernikan maupun sunatan. 2. Slober : adalah jenis musik tradisonal yang cukup tua di Pulau Lombok. Alat-alat musiknya cukup unik dan sederhana yaitu terbuat dari epelapah enau yang ditup dengan nada tertentu sehingga menhasilkkan nada yang harmonis RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 18

3. Memaos : adalah seni membaca lontar tentang hikayat dan cerita tentang sejarah Lombok maupun tata hidupo masyarakat Lombok. Kesenian memaos ini keberadaannya hamper punah karena semakin sedikit generasi muda yang mampu membaca tulisan lontar sehingga kesenian ini perlu dilestarikan. 4. Tari Jangger : Merupakan tartian yang dilakukan oleh perempuan yang melantunkan tembang sasak dengan diiringi musik gamelan Lombok. Kesenian ini biasanya ditampilkan pada saat acara pernikahan, sunatan maupun acara-acara pemerintah maupun pada saat kunjungan tamu/wisatawan 5. Wayang kulit : Merupakan jenis kesenian yang mulai memudar dan perlu dilestarikan. Kesenian wayang kulit cukup tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Timur 6. Tandang Mendet : merupakan tarian perang yang dimainkan oleh belasan penari berpakaian lengkap dengan membawa senjata berupa tombak tameng atau pedang dan diiringi dengan musik gendang beleq B. Budaya daerah 1. Bau Nyale : Bau nyale adalah sebuah peristiwa dan tradisi yang sanagat melegenda dan mempunyai nilai sacral yang tinggi di masyarakat Sasak. Tradisi ini berawal dari kisah penolakan seoarang putri ketika dilamar oleh putra seorang raja. Akibat penolakan tersebut maka akan terjadi peperangan sehingga sang putri memilih untuk menceburkan diri ke laut lepas. Representasi dari sang putri tersebut oleh masyarakat dijelmakan dalam bentuk nyale. Nyale adalah sejenis hewan laut yang berkembang biak dengan bertelur. Bagi masyarakat Sasak nyale dipergunakan untuk berbagai keperluan baik untuk makanan maupun untuk kesuburan pertanian. 2. Rebo Bontong : Rebo Bontong mengandung arti ‘pemutus’. Merupakan rangkaian acara untuk menolak bala terutama dilakukan pada hari rabu minggu terakhir di bulan Syafar. Menurut keyakainan masyarakat hari Rebo bontong merupakan puncak terjadinya bala sehingga perlu dilakukan upacara pemutusan bala’ pada hari dimaksud. 3. Sabuk Belo : merupakan benda budaya berupa sabuk sepanjang 25 meter yang merupakan warisan turun temurun masyarakat Lombok khususnya yang ada di Desa Lenek Daya. Menurut kepercayaan masyarakat setempat Sabuk belo ini merupakan symbol ikatan persaudaraan, persahabatan, persatuan dan kesatuan serta kasih saying diantara mahluk yang merupakan ciptaan tuhan 4. Upacara Perkawinan Sorong Serah Aji Krama : Adat perkawinan pada masyarakat Sasak Lombok Timur dikaitkan dengan upacara adat Sorong Serah Aji Krama yang merupakan rangkaian adat yang harus dilewati oleh sepasang mempelai sebagai bentuk penghormatan atas adat dan kebudayaan yang tinggi yang dimiliki oleh Masyarakat Lombok Timur khususnya dan masyarakat Pulau Lombok pada RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 19

umumnya. Adapun rangkaian prosesi sorong serah adalah Mesejati, Selabar, Mengambil Wali, Mengambiul janji, sorong serah, nyongkolan dan balik nampak. Permainan Rakyat 1. Perisaian : Kesenian ini tak .lepas dari upacara ritual dan music yang membangkitkan semangat untuk berperang. Walaupun perkelahian cukup seru, tetapi di luar arena para pepadu tetap menjunjung nilai sportifitas dan tidak ada dendam dari sesama pepadu 2. Begasingan : merupakan salah saty permainan yang mempunyai unsur seni dan olah raga. Permainan ini mencerminkan nuansa kemasyarakatan yang tetap berpegang kepada petunjuk dan aturtan yang brlaku di dalam permainana tersebut

2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Pendidikan Dalam rangka meningkatkan SDM melalui bidang pendidikan, berbagai upaya telah kita lakukan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Upaya-upaya tersebut dilakukan karena pendidikan merupakan salah satu usaha yang sangat strategis untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan perluasan dan pemerataan mutu pendidikan dan untuk memajukan olah raga adalah melalui program wajib pendidikan, kepemudaan dan olah raga diantaranya adalah : 1).Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2) Program Wajib Blejar Pendidikan Dasar 9 Tahun, 3) Program Pendidikan Menegah, 4) Program Pendidikan Non Formal, 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 7) Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, dan 8) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Pelaksanaan program ini diukur melalui indikator : peningkatan angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka drop out (DO), angka melanjutkan, tingkat kelulusan, dan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA. Penetapan target dan realisasi dari masing-masing indikator program tersebut adalah sebagi berikut :


II - 20

Tabel II.6 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Indikator program

Satuan

1.

Rata-rata Lama Sekolah

Tahun

2.

APK : - SD / MI - SMP / MTs - SMA / MA / SMK APM : - SD / MI - SMP / MTs - SMA / MA / SMK Angka Kelulusan : − SD / MI − SMP / MTs − SMA / MA / SMK Angka Melanjutkan : − SD / MI − SMP / MTs − SMA / MA / SMK Angka Drop Out (DO) : − SD / MI − SMP / MTs − SMA / MA / SMK

3.

4.

5.

6.

Realisasi (Tahun) 2008

2009

2010

2011

2012

6,10

6,80

7,10

7,50

7,70

% % %

100.02 109.20 110.59 110.73 113.84 66.54 81.98 89.32 99.04 99.97 53.79 54.72 61.30 64.97 68.92

% % %

93.76 62.38 40.25

96.12 63.23 41.28

96.40 67.75 41.38

96.51 78.57 46.19

% % %

88,65 92,48 80,73

100 96,39 83,71

99,45 95,85 87,25

100,00 100,00 99,63 99,72 99,45 99,93

% % %

90,32 90,57 91,54

91,56 92,18 92,99

95,09 93,99 94,18

96,20 94,51 95,06

97,14 95,60 96,43

% % %

0.31 1.14 1.14

0,24 1.10 1.10

0.11 1.07 0.98

0.10 0.92 0.95

0.07 0.51 0.64

98.90 94.47 59.75

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Lotim, 2008-2012.

Berikut dipaparkan kemajuan bidang pendidikan di Kabupaten Lombok Timur: a)

Pendidikan Pra-sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA); Dari 239 Desa dan 15 Kelurahan yang tersebar pada 20 Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, sampai dengan tahun 2012 terdapat 189 Taman Kanak-Kanak yang telah diberikan izin operasional. Namun belum semua desa memiliki Taman KanakKanak terlebih dengan adanya desa pemekaran, menjadikan beberapa desa ataupun kelurahan yang memiliki Taman Kanak-Kanak lebih dari satu, yang menunjukkan bahwa pendidikan semakin merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Dari jumlah TK tersebut baru 1 TK Negeri Pembina yaitu TK Negeri Selong dan 5 TK Negeri Pembina Pedesaan yaitu di Kecamatan Sakra, Labuhan Haji, Sambelia, Pringgabaya, Sakra Barat. Di samping itu pula bahwa sebagian besar TK belum memiliki gedung sendiri dan sementara menempati gedung Sekolah Dasar atau Balai Desa dengan fasilitas penunjang atau alat bermain yang belum memadai.

b)

Pendidikan Dasar; Jumlah Sekolah Dasar yang tersebar pada 20 Kecamatan sampai dengan tahun 2012 adalah 663 Negeri dan 9 swasta , 2 buah Sekolah


II - 21

Dasar Luar Biasa Negeri dan swasta 1 buah. Pencapaian Indikator Pelaksanaan Pendidikan Dasar selama Tahun 2008 sampai dengan 2012 sebagai berikut : (1) Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI pada tahun 2008 adalah 100,02%, pada

tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 113,84%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni SD/MI pada tahun 2008 adalah 93.76%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 98.90%. (2) Rehabilitasi SD termasuk pengadaan meubelier sebanyak 88 sekolah yang dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dituangkan melalui APBD Kabupaten, sedangkan pola pelaksanaannya dilaksanakan dengan swakelola kecuali perencanaannya. (3) Proses pembelajaran pada jenjang SD untuk semua mata pelajaran sesuai hasil evaluasi UAS, angka kelulusan SD/MI pada tahun 2008 adalah 88,65%, sedangkan pada tahun 2011/2012 tingkat kelulusan SD/MI mencapai 100%. (4) Berbagai Lomba yang diikuti dengan prestasi yang cukup menggembirakan antara lain : Juara I olimpiade SMA MIPA, Matematika, Kimia, Fisika tingkat Provinsi NTB, Juara I olimpiade SMP Fisika tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Juara IV tingkat nasional lomba debat bahasa inggris, nominasi tingkat nasional LPIR, nominasi tingkat nasional mengarang bahasa Indonesia, dan juara I tingkat nasional lomba kreativitas guru. c)

Pendidikan Menengah; Jumlah lembaga SMP Negeri dan Swasta sebanyak 78 buah. Sedangkan jumlah SMA Negeri 22 buah, SMA swasta 20 buah, SMK Negeri 6 buah dan SMK Swasta 2 buah. Pencapaian Indikator Pelaksanaan Pendidikan Menengah selama Tahun 2008 sampai dengan 2012 sebagai berikut : (1) Angka Partisipasi Kasar untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK pada tahun 2008

masing-masing 66.54% dan 53.79%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 99.97% dan 68.92%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK pada tahun 2008 adalah 62.38% dan 40.25%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 94.47% dan 59.75%. (2) Angka melanjutkan sekolah untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK pada tahun 2008 masing-masing adalah 90,57% dan 91,54%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 95,60% dan 96,43%. Sedangkan Angka Drop Out (DO) untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dapat ditekan dengan ditandai adanya penurunan prosentase siswa yang DO yaitu pada tahun 2008 adalah 1.14% dan 1.14%, pada tahun 2012 turun menjadi 0.51% dan 0.64%, (3) Bantuan R BOS (4) Dalam berbagai lomba Lombok Timur berhasil sebagai juara yaitu Lomba OSN Juara I Tingkat Propinsi dan juara I Tingkat Nasional, Lomba Olimpiade Penelitian SMA juara I Tingkat Propinsi dan Juara Nasional, Lomba Olimpiade Sain Computer Juara I Tk. Provinsi dan peringkat 18 Nasional, Juara I Tingkat Nasional untuk Akuntansi. Sedangkan untuk perolehan Nilai UN SMA Peringkat / Rangking I se NTB, untuk SMK Peringkat / Rangking IV. d)

Pendidikan Luar Sekolah; Pendidikan Luar Sekolah antara lain dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi melalui jalur


II - 22

sekolah. Melalui jalur pendidikan luar sekolah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain : (1) Program pendidikan Pra sekolah melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

(2)

(3) (4) (5) (6)

(7)

yang merupakan wahana untuk meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial dan fisik yang diperlukan dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya dan dilaksanakan dalam bentuk Kelompok Bermain, Penitipan Anak dan bentuk lain seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita. Jumlah warga belajar PAUD sebanyak 11.550 orang yang terdiri dari 484 lembaga. Pembrantasan Getas Aksara melaui Keaksaraan Fungsional (KF) bagi mereka yang belum dapat membaca aksara latin dan operasi hitung (aritmatika) sederhana tahun ini menjangkau 18.000 orang. Program Paket A setara SD menjangkau 710 orang. Program Paket B setara SMP menjangkau 1.731 orang. Program Paket C setara SMA menjangkau sebanyak 772 orang. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan sarana pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa untuk menggerakkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dengan orientasi pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Hingga sekarang jumlah PKBM di Kabupaten Lombok Timur mencapai jumlah 143 lembaga yang tersebar pada 20 Kecamatan. Pembinaan Diklusemas sebanyak 66 lembaga kursus yang terdiri dari Kursus Bahasa Inggris, Kursus Menjahit, Kursus Computer, Kursus Mengetik, Kursus Akuntansi, Kursus Bahasa Arab, Kursus Sablon dan Percetakan, Sempoa, Salon Kecantikan dan Anyaman Bambu Halus.

(8) Berbagai lomba yang kita ikuti dan berhasil antara lain Lomba Cerdas Cermat

Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi kita berhasil meraih Juara I untuk Warga Belajar Paket B, Juara II Tingkat Provinsi untuk lomba Cerdas Cermat Warga Belajar Paket A setara SD, dan juga Lomba Cerdas Cermat tingkat SMA dan SMK kita berhasil sebagai Juara II. Sedangkan Ujian Nasional Paket A, B, dan C kita berhasil dengan prosentase kelulusan 80%,. 2.3.2. Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan utama yang dihadapi dalam bidang kesehatan adalah tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, rendahnya kinerja pelayanan kesehatan, dan rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur telah dilakukan berbagai upaya yang diarahkan untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi serta dapat meningkatkan umur harapan hidup di Kabupaten Lombok Timur. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 23

Untuk mempercepat peningkatan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur maka pemerintah telah mengambil kebijakan. Kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan status kesehatan di Kabupaten Lombok Timur adalah peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan, dan kerjasama lintas sektoral. Kebijakan ini akan dapat dicapai melalui program-program antara lain pelayanan kesehatan dasar, perbaikan gizi masyarakat. pemberantasan penyakit menular, serta kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar. Adapun program dan kegiatan di bidang kesehatan yang hendak dicapai yaitu : a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan melalui kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan antara lain Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, Penyediaan biaya operasional & pemeliharaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan Remaja, Pencegahan dan penaggulangan penyakit tidak menular, dan Pelayanan kesehatan haji. c) Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat & Makanan dan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. d) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, diantara kegiatannya adalah Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, Promosi kesehatan dalam peningkatan PHBS dan peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Kesehatan. e) Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin, dan Kegiatan Penanggulangan KEP, AGB, GAKY dan KVA. f) Program Pengembangan Lingkungan Sehat melalui kegiatan Penyuluhan dan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat. g) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan Penyemprotan/foging sarang nyamuk, Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik. h) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Mata/Pencegahan Kebutaan dan Operasi Bibir Sumbing, Penanggulangan ISPA, Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kesehatan Penduduk Miskin. i) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis. j) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Lansia dengan kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan kesehatan anak balita dan Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia. k) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalu kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.


II - 24

Realisasi pelaksanaan program selama periode 2008–2012 ditunjukkan dengan hasil perkembangan kesehatan di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan indikatorindikator sebagai berikut : Tabel II.7 Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Indikator program 1. Angka Kematian Bayi (AKB) per seribu kelahiran 2. Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 persalinan 3. Balita Gizi Buruk 4. Proporsi Pertolongan kelahiran oleh Tenaga kesehatan terlatih 5. Jumlah penderita penyakit menular (malaria)/1.000 penduduk 6. Penderita HIV/AIDS 7. Akseptor KB Aktif 8. Usia Harapan Hidup

Satuan Orang/ 1.000 Orang/ 100.000 %

2008

Realisasi (Tahun) 2009 2010 2011

2012

78

25

24

24

24

393

167

164

159

154

3,7

3,32

3,17

2,82

2,71

84,7 95,03

96,4

97,2

98,1

0,73

0,29

0,18

%

0,006 0,007 0,009

0,01

0,01

%

66,36 64,82 69,58 71,92 73,87

% Orang/ 1.000

Tahun

8,3

0,85

59,70 60,33 60,75

61

61,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Timur, 2008-2012

Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR), Angka Kematian Ibu melahirkan (Maternal Mortality Rate/MMR), dan usia harapan hidup saat lahir (Life Expectancy at Birth) adalah indikator program utama yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Indikator ini disepakati sebagai indikator strategis yang secara umum dianggap dapat menggambarkan tingkat keberhasilan program di bidang kesehatan di samping indikator program lain yang lebih bersifat sebagai indikator masukan, proses, maupun indikator keluaran. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah indikator yang paling peka karena bayi merupakan kelompok umur yang paling rentan terhadap berbagai macam penyakit. Uraian atas pencapaian ketiga indikator utama tersebut adalah sebagai berikut : a) Angka kematian bayi di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan terjadinya penurunan jumlah kematian bayi, dimana pada tahun 2008 sebesar 78 per 1.000 kelahiran hidup turun menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Angka tersebut sudah cukup rendah dibandingkan dengan target nasional yaitu 35 per 1000 kelahiran hidup sedangkan target Provinsi NTB masih cukup tinggi yaitu 74 per 1000 kelahiran hidup. b) Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Lombok Timur juga masih menunjukkan cakupan yang cukup berarti. Hal ini ditandai dengan terjadinya penurunan jumlah kematian ibu melahirkan, dimana pada tahun 2008 sebesar 393 per 100.000 persalinan turun menjadi 154 per 100.000 persalinan pada tahun 2012. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 25

Disamping itu angka tersebut juga masih cukup rendah dibandingkan target nasional yaitu 217 per 100.000 kelahiran hidup. c) Umur Harapan Hidup ( UHH ). Dari estimasi hasil penelitian yang dilakukan BPS terjadi peningkatan umur harapan hidup dari 59,70 tahun pada tahun 2008 menjadi 61,20 tahun pada tahun 2012. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup Nasional 72 tahun (sumber data www/presidenri.go.id tanggal 11 Februari 2013). d) Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat bisa dilihat dari status gizi masyarakat. Dewasa ini status gizi masyarakat di Kabupaten Lombok Timur ratarata masih cukup baik. Pada kelompok balita (anak di bawah lima tahun) masih dijumpai gizi kurang dan gizi buruk yang fluktuatif dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Namun demikian jika dibandingkan dengan angka status gizi rata-rata nasional sesuai target Indonesia Sehat 2012 balita gizi buruk tidak boleh lebih 5 %, prevalensi gizi buruk rata-rata di Lombok Timur masih lebih baik (2,71% pada tahun 2012). Pemerataan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu prioritas program kesehatan disamping peningkatan mutu pelayanan. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah di Tingkat Kabupaten, Pemerintah berupaya meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik ditingkat pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat penambahan sarana pelayanan puskesmas rawat inap dari 20 unit menjadi 29 unit, penambahan mobil puskeling dari 34 unit menjadi 43 unit. Ditingkat pelayanan obat dan rujukan terdapat peningkatan jumlah apotek dan rumah sakit swasta dari 8/0 buah pada tahun 2008 menjadi 16/2 buah pada tahun 2012. Tabel II.8 Capaian Indikator Kinerja Sarana Kesehatan Indikator program

Satuan

2008

Realisasi (Tahun) 2009 2010 2011

2012

1

Puskesmas rawat inap

Unit

20

20

27

27

29

2

Mobil Puskeling

Unit

26

28

29

34

43

3

Jumlah Apotek

Unit

8

10

12

14

22

4

Jumlah Klinik Swasta

Unit

2

6

8

11

16

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lotim, 2008-2012

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik ditingkat pelayanan dasar maupun rujukan disamping diperlukan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai juga diperlukan sumber daya kesehatan yang cukup, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Di Kabupaten Lombok Timur dewasa ini tenaga kesehatan mengalami peningkatan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini : RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 26

Tabel II.9 Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kesehatan Realisasi (Tahun) 2009 2010 2011 9 8 7

Indikator program

Satuan

1

Jumlah Dokter Spesialis

Orang

2008 7

2

Jumlah Dokter Umum

Orang

45

34

54

58

86

3

Jumlah Dokter Gigi

Orang

13

12

18

15

15

4

Jumlah Bidan

Orang

231

222

220

216

423

5

Jumlah Perawat

Orang

401

546

452

441

1064

2012 9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lotim, 2008-2012

Kondisi kesehatan selain mempengaruhi aktivitas dan kreatifitas masyarakat, juga berpengaruh terhadap angka kematian. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang ideal diharapkan kematian dini yang disebabkan oleh serangan penyakit semaksimal mungkin dapat dihindarkan. Lebih lanjut pengendalian kematian dini akibat kondisi buruknya kesehatan akan dapat meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengupayakan penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya meningkatkan pelayanan serta melaksanakan upaya rujukan. Rumah Sakit mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan dan asuhan keperawatan, menyelenggarakan pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan latihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia. Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menuangkan arah kebijakan strategis yang akan ditempuh untuk turut serta mewujudkan Kabupaten lombok Timur yang sehat yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong yang diarahkan pada program Pengembangan / Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui beberapa kegiatan yang antara lain adalah Pembinaan Tenaga Kesehatan termasuk pengembangan karier tenaga kesehatan, program obat dan pembekalan yang diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kefarmasian serta dalam program upaya kesehatan perorangan khususnya di Rumah Sakit diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, dengan tujuan program yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : a) Pengembangan suatu sistem informasi yang terkendali dan terprogram komputerisasi guna memenuhi tuntutan kecepatan akses data maupun informasi kesehatan kepada pasien / masyarakat.


II - 27

b) Tersedianya sarana prasarana pendukung serta penunjang operasional langsung Rumah Sakit seperti pembangunan gedung, penyedian obat dan bahan habis pakai, alat kedokteran dan peralatan keperawatan. c) Terpenuhinya target penerimaan melalui retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan setiap unit pelayanan di RSUD Dr. R Soedjono Selong. Untuk menilai kinerja maka ditetapkan indikator - indikator yang dapat mengukur keberhasilan maupun kegagalan tujuan yang hendak dicapai selama periode tertentu. Indikator kinerja pelayanan kesehatan di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur meliputi standar-standar yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan, yaitu:  BOR : Bed Occupancy Rate yaitu rata-rata pemanfaatan tempat tidur  LOS : Length of Stay yaitu angka lama dirawat  TOI : Term Over Interval yaitu angka pergantian interval  BTO : Bed Turn Over yaitu angka perputaran tempat tidur  GDR : Gross Death Rate yaitu angka kematian umum  NDR : Net Death Rate yaitu angka kematian bersih Sedangkan realisasi indikator pelaksanaan program berdasarkan data dasar kinerja pelayanan adalah sebagai berikut : Tabel II.10 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Selong Realisasi (Tahun) Indikator Kegiatan 2008

2009

2010

2011

2012

67,24

78

76,88

76,75

76,02

1,1

1,2

1,04

1,06

1,04

4

4

3,45

3,49

3,30

1.

Peningkatan B.O.R (persen)

2.

T.O.I (hari)

3.

A.L.O.S (hari)

4.

B.T.O (kali)

33,5

68

81,29

79,95

84,38

5.

G.D.R (per 1.000)

4,77

4,30

2,00

3,79

3,89

6.

N.D.R (per 1.000)

2,73

2,38

1,76

2,07

1,94

Sumber : RSUD Dr. R. Soedjono Selong, 2008-2012

Keterangan Standar Pelayanan B.O.R : 60-85 persen T.O.I : 1-3 Hari RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 28

L.O.S : 6-9 hari B.T.O : 40-50 kali G.D.R : 45 Maksimum per 1.000 N.D.R : 25 Maksimum per 1.000 Pencapaian angka Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong dalam 5 tahun terakhir (2008-2012) mengalami peningkatan yang berarti, dimana tingkat capaian pada tahun 2008 sebesar 67,24 % meningkat menjadi 79,00 %. Meskipun angka Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) menunjukan peningkatan yang berarti namun masih dalam standar pelayanan yang sudah ditetapkan yaitu berkisar antara 60–85%, hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan tempat tidur sudah cukup efektif. Untuk angka Lama Masa Perawatan (ALOS), pada tahun 2008 terealisasi 4 hari yang mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 3,25 hari. Namun demikian, angka tersebut belum mencapai angka standar pelayanan yaitu rata-rata 6-9 hari. Hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan peningkatan pelayanan kepada pasien yang menyebabkan pasien merasa lekas sembuh dan dipengaruhi oleh kemampuan pasien untuk membayar biaya perawatan. Untuk angka Penggantian Interval (TOI) pada tahun 2008 terealisasi 1,1 hari yang mengalami sedikit penurunan pada tahun 2012 menjadi 1,07 hari. Angka ini juga belum sesuai dengan angka standar pelayanan yang diinginkan yaitu 1-3 hari. Sedangkan untuk Angka Perputaran Tempat Tidur (BTO) pada tahun 2012 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2008 terealisasi sebesar 33,5 kali naik menjadi 77,48 kali pada tahun 2012. Angka ini diatas angka standar pelayanan yaitu 40-50 kali pertahun. Hal ini terjadi karena pada tahun terjadi peningkatan jumlah pasien dan tidak dibarengi dengan peningkatan angka lama perawatan pada pasien rawat inap. Angka Kematian Bersih (NDR) pada tahun 2008 yaitu dari 4,77/1000 penderita keluar mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 1,91/1000 penderita keluar. Angka ini tergolong berhasil karena masih jauh berada di bawah angka standar maksimal yaitu 25/1000 penderita keluar. Begitu juga dengan angka kematian umum (GDR) pada tahun 2008 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan pada pada tahun 2012. Pada tahun 2008 Angka Kematian umum (GDR) mancapai 4,77/1000 penderita keluar sedangkan pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 3,83/1000 penderita keluar. Angka kematian umum ini tergolong berhasil karena masih jauh berada di bawah angka Standar Maksimal yaitu 45/1000 penderita keluar. Penurunan angka Kematian Bersih (NDR) dan ini menunjukan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr R Soedjono Selong. Walaupun demikian perlu diupayakan peningkatan kesadaran masyarakat untuk sesegera mungkin berkunjung ke sarana kesehatan jika dalam RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 29

keadaan sakit sehingga mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, dan juga perlu upaya yang terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit. Meningkatnya kunjungan dan pelayanan penunjang medis dengan indikator sebagai berikut : Tabel II.11 Capaian Indikator Kinerja Kunjungan dan Pelayanan RSUD Selong No

Indikator Kegiatan

a.


2009

2010

2011

2012

Peningkatan Kunjungan Pasien Rawat Inap

13.965

16.248

19.911

20.783

20.936

b.

Peningkatan Kunjungan Pasien Rawat Jalan

67.318

58.560

64.614

70.438

73.940

c.

Peningkatan Kunjungan Pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD)

11.777

11.570

12.072

14.789

16.978

d.

Peningkatan Pemeriksaan Laboratorium

92.539

93.934

94.595

101.52 7

160.55 1

e.

Peningkatan Pemeriksaan Rontgen

9.255

9.369

10.052

10.293

11.914

f.

Peningkatan Pelayanan Operasi

2.205

2.001

2.002

2.512

1.413

g.

Pelayanan Fisioterapi

8.516

8.396

6.755

7.301

10.521

Sumber : RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kab. Lotim, 2008-2012

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian indikator kunjungan dan pelayanan RSUD Selong dalam 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 secara keseluruhan terus mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini ditandai oleh adanya peningkatan rata-rata pelayanan pada masing–masing unit (dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2008) yaitu kunjungan pasien rawat inap mencapai 69,55%, kunjungan pasien rawat jalan mencapai 100,71%, kunjungan pasien IGD mencapai 90,68, pemeriksaan laboratorium yang mencapai 82,15%, pemeriksaan rontgen mencapai 88,93%, pelayanan operasi mencapai 111,25% dan pelayanan fisioterapi mencapai 103,31%. Kenaikan angka kunjungan ini merupakan salah satu indikator meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan khususnya dalam hal ini pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong.


II - 30

Faktor pendukung peningkatan kunjungan pasien dan peningkatan pelayanan penunjang medis selama tahun 2008-2012 antara lain bertambahnya jumlah poliklinik (penyakit dalam II) seiring bertambahnya tenaga dokter spesilis kandungan, peningkatan dan pengadaan alat-alat medis baik alat kedokteran maupun alat laboratorium yang bersumber dana APBD maupun dana dekonsentrasi (APBN), penambahan dan peningkatan kesejahteraan paramedis serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melibatkan tenaga yang ada di RSUD Dr. R. Soedjono Selong pada berbagai pelatihan dan pendidikan. Untuk pelaksanan program dan kegiatan pada RSUD Dr. R. Soedjono Kabupaten Lombok Timur didukung dengan penyediaan dana yang bersumber dari APBD yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 seperti tercantum pada tabel sebagai berikut : 2.3.3. Infrastruktur a. Jaringan Irigasi Pembangunan pada sektor pengairan karena terbatasnya dana, maka lebih mengutamakan program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung keberhasilan produksi tanaman pangan. Tugas dan tanggung jawab meliputi 125 daerah irigasi pedesaan yang tersebar pada 10 pengamat pengairan yang terbagi menjadi areal teknis 6.604,2 Ha dan 36.991 Ha semi teknis pada “wilayah kerja” Kabupaten Lombok Timur sehingga luas areal keseluruhan 43,595,2 Ha. Atas dasar kondisi tersebut maka sasaran yang ditetapkan dalam sektor pengairan adalah Tercapainya Pelayanan Prasarana Jaringan Irigasi yang Lebih Efisien dan Efektif Sesuai Pola Tanam dan Tata Tanam. Untuk

menunjang

pengembangan

agrobisnis

tercapainya dengan

peningkatan

meningkatkan

ketahanan efektifitas

dan

pangan

dan

produktivitas

pengelolaan jaringan irigasi oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan pemerintah Kota yang dilaksanakan dengan prinsip partisipasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan secara transparan maka kebijakan yang diambil adalah mengembangkan

dan

menyelenggarakan

sistem

irigasi

yang

terpadu

dan

berkelanjutan. Kebijakan tersebut didukung dengan program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 31

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) atau indikator kinerja urusan pekerjaan umum di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2012 secara umum dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel II.12 Capaian Indikator Kinerja Jaringan Irigasi Realisasi (Tahun) Indikator Kinerja Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 Sasaran/Program a. Terpelihara dan meningkatnya infrastruktur irigasi

Lokasi

104

75

65

230

74

b. Terpeliharanya embung rakyat

Buah

15

13

30

83

7

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lotim, 2008-2012

Berdasarkan data tabel diatas dapat digambarkan bahwa capaian indikator kinerja jaringan irigasi secara umum cukup berhasil, hal ini ditandai dengan peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan di sektor pengairan dan irigasi selama 5 tahun yaitu penanganan infrastruktur irigasi yang terus dilaksanakan, dimana pada tahun 2008 penanganan infrastruktur irigasi yang ditangani sebanyak 104 lokasi, sedangkan pada tahun 2012 infrastruktur yang ditangani sebanyak 74 lokasi. Sedangkan untuk pemeliharaan embung rakyat, pada tahun 2008 sebanyak 15 embung rakyat yang tangani dan pada tahun 2012 tersedianya 7 embung rakyat. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana disamping ketersediaan irigasi yang cukup telah mendukung keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan petani. b. Jaringan Jalan Pembangunan pada sektor transportasi khususnya jalan dan jembatan ditangani melalui program pemeliharaan untuk jalan yang mengalami kerusakan antara 20 – 50 % sedangkan untuk kerusakan antara 50 – 100 % akan ditangani melalui program peningkatan jalan dan jembatan. Pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari aspirasi yang kuat dari masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah Daerah menetapkan sasaran pembangunan pada sektor transportasi berupa tercapainya kondisi jalan mantap. Sasaran

tersebut

(meningkatkan

didukung

kondisi)

dengan

jalan

dan

kebijakan

memelihara/

jembatan

yang

mempertahankan

diprogramkan

melalui

rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan serta Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 32

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran beserta target dan realisasinya terinci dalam tabel berikut : Tabel II.13 Capaian Indikator Kinerja Jaringan Jalan Indikator Kinerja Sasaran/Program

Realisasi (Tahun) Satuan

2008

2009

2010

2011

Km

117.798

129.745

215.513

181.515

a. Panjang jalan yang ditangani (rehab dan pemeliharaan rutin)

2012 47.12


Dari tabel di atas menggambarkan bahwa panjang jalan yang ditangani dan pembangunan/rehab jembatan merupakan capaian program yang dilaksanakan baik melalui rehabilitasi/pemeliharaan maupun pembangunan/ peningkatan. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, di Kabupaten Lombok Timur untuk jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten selalu dilakukan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan, untuk menjaga agar kondisi jalan yang ada tetap baik dan layak dilalui. Jalan yang ada di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari jalan nasional. jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Panjang jalan berdasarkan status jalan sebagai berikut : Tabel II.14 Status Jalan di Kabupaten Lombok Timur Realisasi (Tahun) Indikator Kinerja Satuan 2008 2009 2010 2011 Sasaran/Program

2012

a Nasional

km

48,10

48,10

33,07

33,07

44,90

b Provinsi

km

220,56

220,56

214,64

214,64

214,64

C Kabupaten

km

732,97

732,97 1.079,49 1.079,49 1.079,49

d Desa/lokal

km

1.511,78 1.511,78 1.299,69 1.299,69 1.299,69


Dari tabel di atas terlihat bahwa panjang jalan nasional mengalami perubahan, pada tahun 2008 panjang jalan nasional 48,10 Km turun menjadi 44,90 Km pada tahun 2012, sama halnya dengan jalan desa/lokal yang mengalami penurunan pada tahun 2008 sepanjang 1.511,78 Km turun menjadi sepanjang 1.299,69 Km pada tahun 2012. Sementara jalan Kabupaten mengalami penambahan yang cukup signifikan, dari


II - 33

732,97 km pada tahun 2008 meningkat menjadi 1.079,49 km pada tahun 2012 atau adanya penambahan sepanjang 346,52 Km atau naik sebesar 47,28%. Disamping kuantitas jalan yang memadai hal lain yang juga sangat penting diperhatikan adalah kondisi jalan, sehingga dapat berfungsi dengan baik. Kondisi jalan kabupaten sebagai berikut : Tabel II.15 Kondisi Jalan Indikator Kinerja Sasaran/Program

Satuan


2009

2010

2011

2012

1. Jalan Permukaan (Kab+Desa) a. Aspal

km

286,29

531,50

627,53

635,08

644,84

b. Kerikil

km

119,34

80,13

94,07

94,07

90,31

c. Tanah

km

327,34

121,34

357,89

350,34

344,34

d. Tidak Terinci (jln desa)

km

1.511,78

1.511,78

1.299,69

1.299,69

1.299,69

a.Baik

km

340,36

384,12

369,60

430,82

435,95

b. Sedang

km

92,05

80,13

139,61

150,88

147,77

c. Rusak

km

122,74

121,34

182,56

156,48

153,01

d. Rusak Berat

km

177,82

147,38

387,72

341,31

342,76

1. Kondisi Jalan (Kabupaten)


c. Perumahan Secara umum kondisi prasarana dasar permukiman dan perumahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas memang perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas dimaksud dalam jangka pendek seyogyanya diarahkan untuk mengoptimalkan fungsinya dalam memenuhi ataupun melayani masyarakat terutama yang berkaitan langsung dengan aktifitas ekonomi masyarakat seperti fasilitas air bersih, saluran drainase, jalan lingkungan, jalan setapak, penataan permukiman kota dan desa. Sementara itu untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Timur yang indah dan rapi maka dipandang perlu untuk pandangan jauh kedepan sehingga dapat memprediksi dan memproyeksi kemana suatu organisasi harus diarahkan oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan, penataan dan perancangan Kabupaten Lombok Timur. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 34

Berdasar

kondisi

tersebut

pemerintah

daerah

menetapkan

sasaran

meningkatnya Prasarana Dasar Permukiman Perkotaaan dan Perdesaan serta Kawasan Strategis yang meliputi pelayanan air bersih, drainase perkotaan di kota Kabupaten dan kota Kecamatan serta penanganan kampung kumuh yang didukung dengan kebijakan perbaikan perumahan dan permukiman kota, pembangunan/rehab dan pemeliharaan prasarana air bersih dan peningkatan prasarana lingkungan permukiman dan sanitasi perkotaan dan program penataan lingkungan perumahan pemukiman, pembangunan sarana dan prasarana air bersih. Untuk meningkatkan kegiatan penataan ruang telah diupayakan program-prgoram sebagai berikut yaitu perencanaan dan pengendalian tata ruang dan tata bangunan, pemanfaatan dan evaluasi tata ruang kota. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran beserta target dan realisasinya terinci dalam tabel berikut : Tabel II.16 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Realisasi (Tahun) Indikator Kinerja Satuan Sasaran/Program 2008 2009 2010 2011 Pembangunan Sarana Pemukiman Lokasi 10 8 1 12 − Pembangunan Saluran Lokasi 6 8 6 45 Drainase − Pembangunan Jalan Lingkungan Lokasi 20 19 22 25 − Pembangunan Sarana Air Besih

2012

14 151

22


Rata-rata pencapaian sasaran meningkat yang didukung oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan bahan, kondisi lapangan dan lokasi pekerjaan, kemampuan kontraktor, dan pengawasan dan pengendalian pekerjaan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya pembangunan sarana pemukiman baik pembangunan saluran drainase, jalan lingkungan dan sarana air bersih, serta pembangunan pasar umum dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.


II - 35

Informasi lain berkenaan dengan penyediaan prasarana dasar pemukiman adalah sebagai berikut : a) Pengadaan air bersih bagi penduduk dikelola oleh PDAM, namun demikian belum semua penduduk dapat dilayani, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi maupun distribusinya. Bagi penduduk yang belum mendapat air bersih dari PDAM diperoleh dengan membuat sumur gali atau sumur dangkal yang dibuat secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. b) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman;

dari sisi aspirasi

masyarakat, pembangunan infrastruktur dituntut untuk makin mampu berperan dalam mendukung tumbuhnya perekonomian domestik dan pengembangan wilayah, sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan, memiliki korelasi yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi domestik, sesuai tata ruang, kelestarian lingkungan hidup, dan pengentasan kemiskinan. Secara umum kondisi prasarana dasar perumahan dan permukiman baik dari segi kuantitas maupun kualitas memang perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas yang dimaksud dalam jangka pendek seyogyanya diarahkan untuk mengoptimalkan fungsinya dalam melayani kebutuhan masyarakat. Secara umum agar pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun mendatang dapat lebih baik lagi, maka perlu adanya strategi dan pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang yaitu: a) Memberikan bantuan sarana operasional lapangan untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan. b) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebelum proyek dilaksanakan. c) Melakukan tahapan prioritas kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanakan pembangunan sekaligus memelihara dan memanfaatkan sarana yang sudah tersedia agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan. Terkait dengan rumah tidak layak huni Kabupaten Lombok Timur sampai dengan tahun 2013 yang belum ditangani sebanyak 57.128 unit dengan perincian per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :


II - 36

Tabel II.17 Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 No.

Kecamatan

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)

1

Keruak

2.190

2

Jerowaru

5.266

3

Sakra

1.602

4

Sakra Barat

2.433

5

Sakra Timur

3.900

6

Terara

3.436

7

Montong Gading

4.114

8

Sikur

4.012

9

Masbagik

2.187

10

Pringgasela

1.377

11

Sukamulia

1.046

12

Suralaga

1.054

13

Selong

2.493

14

Labuhan Haji

2.436

15

Pringgabaya

5.668

16

Suela

2.590

17

Aikmel

2.654

18

Wanasaba

4.359

19

Sembalun

1.122

20

Sambelia

3.189

Sumber: BPMPD Kabupaten Lombok Timur, 2013

2.3.4. Ketenagakerjaan Penanganan masalah ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pokok untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Strategi pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian strategi pembangunan masyarakat Lombok Timur yang merupakan langkah terencana dalam mengatasi kondisi tenaga kerja dan daya saingnya, mengarah pada meningkatnya


II - 37

penempatan tenaga kerja trampil yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif, dan berdaya sosial terhadap globalisasi disertai perkembangan wilayah. Melihat potensi geografis Kabupaten Lombok Timur secara ekonomis yang merupakan bagian dari Provinsi NTB yang mempunyai ciri khusus yang dapat menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, disisi lain penduduk usia kerja (tenaga kerja) kurang memiliki etos kerja dan ketrampilan yang memadai untuk memanfaatkan potensi alam yang tersedia sehingga tidak menimbulkan kesempatan kerja produktif dalam jumlah yang cukup. Kebijakan yang ditempuh dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi adalah dengan memprioritaskan berbagai program diantaranya adalah a) peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja; b) peningkatan perluasan dan kesempatan kerja; dan c) perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Program tersebut diharapkan dapat menggugah kesadaran, pengertian dan semangat tenaga kerja untuk menjadi pelaku diseluruh kegiatan ekonomi formal maupun ekonomi masyarakat. Ketiga program tersebut oleh pemerintah hendaknya bisa

menjadi

produk

unggulan

spesifik

dinas

yang

menangani

masalah

ketenagakerjaan baik di kecamatan maupun ditingkat kota. Keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator sasaran sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut : Tabel II.18 Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Realisasi (Tahun)

Indikator Kinerja Sasaran/Program

Satuan

1 Meningkatnya keterampilan

2008

2009

2010

2011

2012

Orang

240

306

340

280

324

Desa

119

119

180

212

254

bagi pencari kerja 2 Meningkatnya informasi bursa kerja 3 Meningkatnya penempatan

Orang

18.314 19.843 20.287 22.005 14.925

kerja keluar negeri 4 Meningkatnya kesempatan

Kelompok

5

30

20

30

20

%

12

15

17

20

14

kerja melalui usaha mandiri 5 Menurunnya jumlah masalah RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 38

Realisasi (Tahun)


Satuan 2008

2009

2010

2011

2012

40

75

125

126

140

ketenagakerjaan 6 Meningkatnya tenaga kerja

Orang

yang terserap pada lapangan kerja industri Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lotim, 2008-2012

2.3.5. Investasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, dengan memperhatikan

prinsip

demokrasi,

pemerataan,

keadilan,

keistimewaan,

dan

kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan wewenang tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat antara lain melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan daya saing daerah. Hal ini mengandung konsekuensi logis pada tatanan tanggung jawab menggali segenap potensi daerah untuk meningkatkan akselerasi pembangunan disegala bidang bagi percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut. Kesejahteraan ekonomi dapat terwujud melalui pembangunan bidang ekonomi yang nota bane keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sejauhmana tingkat pemanfaatan atau ekploitasi sumber daya ekonomi yang tersedia. Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya relatif tidak / belum dapat diwujudkan karena berbagai hambatan atau keterbatasan menyangkut maintenance pembiayaan ekploitasi, terbatasnya kemampuan inovasi/perluasan skala usaha dari para pelaku kegiatan yang ada. Sasaran yang ingin dicapai dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara produktif dan berkelanjutan adalah terwujudnya peningkatan jumlah dan jenis investasi. Peningkatan daya saing investasi dan pelayanan prima merupakan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran tersebut. Kebijakan tersebut didukung melalui program utama, yaitu : 1 ) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ; 2 ) Peningkatan iklim dan realisasi Investasi. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 39

Kegiatan untuk mendukung program penanaman modal di Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut : a) Pengembangan potensi unggulan daerah b) Expo/Pameran investasi daerah c) Pemutakhiran data realisasi investasi di Kabupaten Lombok Timur Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah jumlah perusahaan, bidang usaha dan lokasi kegiatan usaha berdasarkan registrasi ijin prinsip penanaman modal yang dikeluarkan sampai dengan tahun 2012. Realisasi pencapaian dari target yang telah ditetapkan pada masingmasing indikator tersebut adalah sebagai berikut: Tabel II.19 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal N o 1.

Nama Perusahaan PT. Agrindo Nusantara

Bidang Usaha

PT. Indonesia Marine

Tenggara

Ds. Sajang Kec. US$ Sembalun

Pelayaran

Labuhan Rp. 250.100.100 Lombok Kec. Pringabaya

SP No. 02/24/PMDN/2000 3.

PT. Hot Planet

Lendang Terak, US$ Sungkun Kec. Jerowaru

800.000

Cottage

Bloam, Sekaroh US$ Kec. Jerowaru

3.000.000

Mutiara

Sekaroh, Ringgit Jerowaru

Tj. US$ Kec.

2.600.100

Menanga Baris US$ Kec.Pringgabay a

2.000.000

SP No. 86/K1/I/PMA/2007

Perkebunan Jarak Kimia Dasar Organik

PT. Eco Solutions Lombok

Hotel

Tangsi, Tanjung US$ Ringgit Kec. Jerowaru

3.098.000

PT. Lombok Saka SP No. 567/I/IP/PMA/2011

5.

PT. Autore Pearl Culture SP No. 334/I/Perikanan/2007

6.

7.

5.960.100

Cottage

SP No. 111/I/PMA/2005 4.

Nilai Investasi

Agrobisnis

SP No. 11/24/I/PMA/2000 2.

Lokasi

PT.New Word Energi

SP No. 01727/I/PPM/PMA/2012 Sumber : Badan LH dan Penanaman Modal Kab. Lotim, 2013 RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 40

2.3.6. Ketahanan Pangan Sasaran utama yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani adalah meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura

serta

mengembangkan

usaha

tani

yang

berwawasan

agribisnis.

Berdasarkan sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan kebijakan Mengembangkan dan Memantapkan Ketahanan Pangan yang berbasis pada keragaman sumber bahan pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang cukup didukung dengan program yang sistematis dan terarah. Disamping itu untuk menjawab tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, hal yang paling besar peluangnya untuk dikembangkan adalah beberapa komoditas yang merupakan komoditas unggulan daerah Kabupaten Lombok Timur yaitu komoditi Jagung, Cabe dan Pisang. Komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif serta peluang pasar yang cukup besar. Oleh karena itu ketiga komoditas

tersebut

memerlukan

perhatian

yang

lebih

besar

melalui

upaya

pengembangan berkelanjutan sampai pada tingkat luasan skala ekonomi serta penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran/kemitraan. Disamping itu perlu juga dilakukan pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaannya guna memperkuat posisi tawar petani serta meningkatkan upaya pengenalan produk petani melalui berbagai event (Pameran dan Expo Agribisnis), sehingga terintegrasi antara On-Farm dan Off-Farm. Pengembangan pertanian dan peternakan di Kabupaten Lombok Timur dengan memperhatikan daya dukung alamnya yang cukup potensial merupakan upaya menjamin ketersediaan pangan dan ternak secara berkelanjutan baik kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut dapat dicapai melalui pengembangan pertanian dan peternakan yang tangguh, maju dan efisien yang berwawasan agribisnis dan berbasis sumber daya lokal serta menerapkan tehnologi tepat guna. Kebijakan yang telah ditempuh agar pelaksanaan pengembangan pertanian dan peternakan yang mantap dapat dicapai dengan optimal adalah peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan produksi hasil pertanian dan peternakan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak disertai peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan peningkatan pemasaran hasil produksi RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 41

hewan. Kebijakan tersebut didukung oleh kegiatan pengembangan kemampuan kelembagaan petani, penyediaan sarana produksi pertanian, Pengembagan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit menular ternak, Pendistribusian bibit ternak unggul kepada masyarakat dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan. Target dan realisasi pencapaian masing-masing indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program pelaksanaan pengembangan pertanian dan peternakan yang tangguh, maju dan efisien yang berwawasan agribisnis dan berbasis sumber daya lokal adalah : Tabel II.20 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2

NO 1 a.

SATUAN 3

2008 4

2009 5

PENCAPAIAN 2010 6

2011 7

2012 8

Indikator Bidang Pertanian 1.

2.

Meningkatnya produksi tanaman pangan -

Padi

Ton

318.496

323.014

375.198

359.466

364.643

-

Jagung

Ton

61.965

76.230

47.707

82.998

93.999

-

Kedelai

Ton

756

1.871

1.187

2.162

1.105

-

Kacang tanah

Ton

1.771

1.815

1.631

1.371

1.703

-

Kacang hijau

Ton

470

719

337

1.380

866

-

Ubi Kayu

Ton

7.339

15.042

13.661

9.581

18.093

-

Ubi Jalar

Ton

2.729

2.111

2.993

1.858

3.871

Meningkatnya produksi tanaman hortikultura Sayur-sayuran -

Bawang putih

Ton

-

2.179

3.325

4.128

-

-

Bawang merah

Ton

-

9.971

7.251

7.341

9.598

-

Kentang

Ton

-

5.356

7.256

6.259

-

-

Cabe

Ton

-

16.154

15.231

16.200

4.448

Mangga

Ton

-

18.397

6.525

6.123

-

-

Durian

Ton

-

140

135

311

-

-

Jeruk

Ton

-

1.934

1.758

1.842

-

-

Pisang

Ton

-

12.200

13.254

14.890

16.698

Buah-buahan -

b.

Indikator Bidang Peternakan 1

Meningkatnya Produksi Peternakan : -

Sapi

Ekor

65.147

70.240

80.162

99.092

110.979

-

Kerbau

Ekor

5.945

4.771

5.860

4.449

-

-

Kambing

Ekor

61.300

57.428

63.211

72.382

77.263


II - 42

INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2

NO 1 2

3

SATUAN 3

Ternak Unggas

Ekor

PENCAPAIAN 2010 6

2008 4

2009 5

1.682.796

1.399.262

1.056.319

2011 7

2012 8

2.280.490

2.435.210

pelayanan kesehatan / Inseminasi -

Pelayanan IB

Ekor

-

11.500

-

6.977

5.897

-

Akseptor IB

Ekor

-

11.500

-

6.237

7.000

-

Kelahiran IB

Ekor

-

4.215

-

5.400

5.897

Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak -

Pengobatan dan Penyuntikan Ternak

Ekor

7.000

11.583

10.000

-

12.643

-

Pelayanan Vaksin Flu Burung (Aviant Influenza)

Ekor

90.000

138.738

-

-

-

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Lotim, 2008-2012

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa beberapa komoditi Tanaman Pangan seperti padi, jagung, kedelai dan kacang hijau mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahun 2008 produksi padi sebesar 318.496 ton sedangkan rata-rata produksi padi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebesar 355.580,25 atau mengalami peningkatan sebesar 37.084,25 ton (11,64%). Sama halnya dengan produksi jagung yang mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2008 produksi jagung sebesar 61.965 ton, sedangkan rata-rata produksi jagung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebesar 75.233,50 ton atau mengalami peningkatan sebesar 13.268,50 ton (21,41%). Untuk produksi tanaman hortikultura sangat tergantung kepada iklim, hal berpengaruh terhadap produksi buah – buahan serta harga komoditi yang tidak stabil seperti cabai dan mangga. Pada

sasaran

meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

ternak

Indikator

Peningkatan Populasi ternak Tahun 2012 berdasarkan hasil pengumpulan data populasi ternak yang dilakukan setiap akhir tahun. Populasi ternak sapi pada tahun 2008 sebanyak 65.147 ekor, sedangkan rata-rata populasi ternak sapi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 90.118 ekor atau mengalami peningkatan sebanyak 24.971 ekor (38,33 %) dibandingkan dengan tahun 2008. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan populasi ternak seperti Angka kelahiran ternak, meningkatnya tingkat kesehatan ternak dan tingkat pemotongan ternak betina produktif yang menurun karena adanya program pemerintah RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 43

pusat melalui Program penyelamatan Sapi betina produktif dan Pemberian Insentif Sapi betina Bunting. Pada sasaran Pelayanan kesehatan Hewan di Kabupaten Lombok Timur dapat digambarkan bahwa tingkat pelayanan penanganan kesehatan hewan baik melalui pelayanan Aktif, Semi Aktif maupun Pasif cukup memuaskan, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat / peternak semakin meningkat yang ditandai dengan tidak adanya kasus atau wabah hewan menular yang meresahkan masyarakat veteriner sepereti flu burung yang cukup meresahkan, penyakit anthrax, jembrana maupun penyakit ngorok pada sapi (SE). 2.3.7. Perdagangan dan Industri Untuk meningkatkan kegiatan usaha perdagangan/pengusaha kecil menengah telah dilakukan berbagai upaya pembinaan diantaranya adalah pengembangan sektor perdagangan. Kebijakan

yang

ditempuh

dalam

upaya

meningkatkan

kegiatan

usaha

perdagangan kecil menengah adalah : mengembangkan usaha perdagangan sebagai usaha unggulan yang tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang sehat dan effisien, tangguh dan mandiri antara lain melalui layanan kemudahan pemberian fasilitas perijinan (SIUP/TDP), penyelenggaraan temu usaha khusus bagi penyalur BBMT, pemberian stimulan kepada para pedagang kaki lima dan asongan dalam bentuk tenda dagang serta mengikutsertakan pada even pameran/promosi. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator : perkembangan sektor perdagangan dengan melihat jumlah tenaga kerja, Jumlah SIUP, TDP. Penetapan rencana tingkat capaian kinerja dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut : Tabel II.21 Perkembangan Sektor Perdagangan Indikator Kinerja Sasaran/Program

Realisasi (Tahun) Satuan

1. Jumlah unit usaha 2. Jumlah tenaga kerja RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

2008 Unit orang

2009

2010

2011

2012

-

-

652

659

670

4.583

4.583

3.595

3.900

43.306 II - 44


Realisasi (Tahun) Satuan 2008

3. Jumlah Investasi

Rp.Jt

88,78

4. Jumlah SIUP/TDP

Buah

500

2009

2010

2011

- 163.000 500

500

2012

150.000

194.289

600/650

701/721

Sumber data : Dinas ESDM Perindag Kab. Lotim, 2008-2012

Hasil-hasil

yang

dicapai

sesuai

dengan

tujuan

dan

sasaran

cukup

menggembirakan antara lain : a) Penyerapan tenaga kerja baru disektor perdagangan pada tahun 2012 mencapai 43.306 orang, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008 yang lalu yaitu sebesar 4.583 orang, berarti terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. b) Demikian pula yang terjadi pada pencapaian investasi, SIUP/TDP yang diterbitkan serta kontribusi PAD dari kegiatan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2008 yang lalu. Disamping kegiatan pembinaan sebagai tersebut diatas, pada pengembangan usaha perdagangan juga terdapat kegiatan – kegiatan yang bersifat memberikan perlindungan, baik bagi konsumen maupun bagi para pelaku usaha itu sendiri serta fasilitasi penyelesaian sengketa dagang yang terjadi dimasyarakat. Kegiatan tersebut antara lain adalah layanan tera ulang alat UTTP, pos ukur ulang komodity dagang, pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa serta penyelenggaraan koordinasii dengan instansi terkait dalam menanggulangi penggunaan bahan berbahaya (B3)/kedaluarsa pada produk makanan dan obat/jamu tradisional. Di Kabupaten Lombok Timur sektor industry

cukup berkembang, dengan

unggulan home industri dan kerajinan rakyat berupa industri kain tenun khas daerah di Kecamatan Pringgasela, Kec. Aikmel, Konveksi Selagik, anyaman bambu Kecamatan Sikur, Keramik di Kecamatan Masbagik dan Terara.


II - 45

Tabel II.22 Perkembangan Sektor Industri di Kab. Lombok Timur Indikator Program

Satuan


2009

2010

2011

2012

1. Perkembangan sektor industri : - Jumlah unit usaha

Unit

15.527 15.527

15.004

15.810

16.450

- Jumlah tenaga kerja

orang

46.722 46.722

45.385

47.284

49.685

- Jumlah Investasi

Rp. M

84

44.159

45.982

- Nilai Produksi

Rp. M

2. Jumlah perajin IKM yang

43,99

43,99

141,08 141,08

249 141.922 146.730

Orang

150

165

225

275

350

Orang

50

55

75

90

130

mendapatkan pembinaan 3. Jumlah pengusaha IKM yang mendapatkan pembinaan Sumber data : Dinas ESDM Perindag Kab. Lotim, 2008-2012

2.4.

Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah A.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran konsumsi rumah tangga

meliputi semua pengeluaran untuk

konsumsi barang baik yang tahan lama maupun tidak tahan lama, jasa-jasa, setelah dikurangi hasil penjualan netto (penjualan dikurangi pembelian) barang bekas/tak terpakai yang dilakukan rumah tangga yang berdomisili diwilayah domestik suatu daerah pada periode tertentu. Selama periode lima tahun terakhir pengeluaran konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh pengeluaran pada lapangan usaha rumah tangga yang meliputi makanan dan non makanan,dengan distribusi sebesar 58,67% pada Tahun 2008 dan mengalami penurunan relatif kecil selama periode lima tahun terakhir dengan kondisi 56% pada Tahun 2012. Lapangan usaha lain yaitu konsumsi lembaga swasta dan nirlaba , konsumsi pemerintah dan pertanahan,pembentukan modal tetap bruto, perubahan stock RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 46

serta ekspor dan impor luar negeri dan antar pulau menunjukkan kecenderungan yang relatif tetap selama lima tahun terakhir. Tabel II.23 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Lombok Timur ADHB Tahun 2008-2012 Lapangan Usaha

2008

2009

2010

2011

2012

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Stock

58,67

58,33

58,03

57,60

57,97

1,42

1,40

1,36

1,37

1,39

19,46

19,46

19,34

19,49

19,92

22,17

21,81

21,76

22,11

22,77

4,35

4,08

3,86

3,54

2,05

Ekspor Impor

14,06 20,13

14,26 19,34

13,92 18,26

14,25 18,37

14,29 18,40

B. Produk Domestik Regional Bruto Salah

satu

indikator

ekonomi

makro

untuk

menggambarkan

kondisi

perekonomian suatu wilayah adalah data statistik PDRB dan turunannya meliputi volume total PDRB, pertumbuhan sektoral, pertumbuhan ekonomi maupun PDRB per kapita. Indikator ini berkaitan dengan kinerja ekonomi sektor riil. Sementara pemantauan terhadap sektor moneter dapat dilihat dari sejumlah indikator perbankan seperti suku bunga kredit perbankan dan lain-lain. Peranan sektor dalam pembentukan PDRB berbeda-beda menurut kapasitas dan skala kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang bersangkutan. Pemberdayaan sumber daya dan tingkat pemanfaatan membuat kemampuan menciptakan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi tersebut tidak sama. Dengan demikian share sektor dalam perekonomian bersifat lebih permanen, namun dapat berubah sedemikian rupa melalui pendekatan pengembangan yang berhasil. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB tahun 2012 yaitu : sektor pertanian 33,87%, pertambangan dan penggalian 4.14%, industri pengolahan 5,7% listrik, gas dan air bersih 0,33%, bangunan 9,61%, perdagangan, hotel dan restoran 19,59%, pengangkutan dan komunikasi 6,03%, keuangan, perseroan dan jasa perusahaan 5,46% dan jasa-jasa lainnya 15,27%. PDRB Kabupaten Lombok Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan, baik yang diukur atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 47

konstan. Pada Tahun 2010 PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 6.215.319.600.000 menjadi

Rp. 7.800.557.280.000 pada tahun

2012. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada periode yang sama mengalami peningkatan dengan nilai Rp.2.970.479.400.000 pada Tahun 2010 menjadi Rp.3.322.493.940.000 pada tahun 2012. 2.4.2. Potensi Unggulan A.

Pertanian Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sampai dengan Tahun 2011 peranan sektor pertanian masih sangat dominan

dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Timur. Kontribusi sektor ini mencapai 33,61% dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 42,69% (BPS Lombok Timur tahun 2011). Tingginya peranan sektor pertanian ini antara lain disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : Kondisi geografis dan potensi lahan yang relative subur, banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia, serta faktor budaya lokal yang sangat bergantung terhadap aktivitas pertanian. Adapun komoditi unggulan Kabupaten Lombok Timur untuk sub sektor ini meliputi : Tanaman pangan, holtikultura, tanaman perkebunan. Di bidang tanaman pangan khususnya padi, konsumsi beras makin tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya produksi maupun produktivitas padi lokal meningkat setiap tahunnya. Grafik II.3 Produksi 4 Komoditas Pertanian (Ton)

(Sumber Data : Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Lombok Timur)


II - 48

Dalam rangka mendukung program propinsi yaitu PIJAR, maka komoditi sapi, jagung dan rumput laut juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Perkembangan produksi 3 (tiga) komoditi unggulan NTB di Kabupaten Lombok Timur khususnya sapi dan jagung mengalami peningkatan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Populasi sapi tahun 2008 sebanyak 64.414 ekor, tahun 2009 sebanyak 70.240 ekor, tahun 2010 sebanyak 80.162 ekor dan pada tahun 2011 sebanyak 99.092 ekor, sedangkan produksi jagung Tahun 2008 sebanyak

47.024 ton, tahun 2009

sebanyak 81.293 ton meningkat menjadi 82.286 ton pada tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut : Grafik II.4 Perkembangan populasi sapi di Kabupaten Lombok Timur Grafik II.7

Grafik II.5 Perkembangan Produksi jagung di Kabupaten Lombok Timur

B.

Kelautan dan Perikanan Sektor Kelautan dan Perikanan cukup memberikan kontribusi terhadap PAD bagi

Kabupaten Lombok Timur, khususnya pada wilayah-wilayah

pengembangan dan

sentra perikanan laut baik budidaya dan perikanan tangkap seperti di wilayah RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 49

Kecamatan Sambelia, Pringgabaya, Keruak dan Jerowaru. Komoditi tersebut meliputi : Rumput laut, Kerapu, Lobster, mutiara dan beberapa jenis ikan tangkap yang berada diwilayah perairan Lombok Timur. Selain perikanan laut, perikanan darat juga merupakan komoditi yang menjanjikan perbaikan kesejahteraan petani pembudidaya ikan air tawar. Tabel II.24 Produksi Ikan di Kabupaten Lombok Timur Realisasi (Tahun) Indikator program a.

Satuan 2008

2009

2010

2011

2012

ton/thn

617,50

856,00

1.271,10

1.752,30

3.370,10

ton/thn

1.114,60

1.435,10

1.783,50

2.581,20

2.788,90

- Budidaya

ton/thn

40.174,62

60.559,52

93.194,80

119.133,80 112.590,30

- Penangkapan

ton/thn

15.074,80

12.941,70

15.683,00

13.095,30

Produksi Ikan Air Tawar

b.

Produksi Ikan Air Payau

c.

Produksi Ikan Air Laut:

12.520,30

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lotim, 2008-2012

Khusus untuk komoditi rumput laut, seperti halnya jagung dan sapi sebagai pendukung program PIJAR, maka di Kabupaten Lombok Timur jumlah produksi komoditi ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 dari 60.471 ton produksi meningkat menjadi 80.381 ton di tahun 2011, perkembangan produksi rumput laut ini ditunjukkan pada grafik berikut : Grafik II.6 Perkembangan Produksi Rumput Laut Kabupaten Lombok Timur


II - 50

C.

Pariwisata Dengan

kontur

topografi

yang

landai

dan

beberapa

memilki

topografi

perbukitan/dataran tinggi yang tersebar merata. Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi wisata alam pegunungan, wisata pantai, wisata budaya, dan wisata sejarah. Wilayah-wilayah pengembangan wisata alam pegunungan berada di sekitar kawasan Gunung Rinjani. Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah pantai yang cukup panjang dengan garis pantainya sepanjang lebih kurang 280 km memanjang dari wilayah Utara sampai Selatan. Beberapa kawasan pantai dan gili-gili disekitarnya memiliki keindahan alam yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan wisata domestik maupun mancanegara. Kawasan-kawasan tersebut antara lain meliputi : Kawasan Pantai Cemara, Pantai Tanjung Aan, Pantai Tanjung Ringgit dan Pantai surga dengan kawasan gili-gili, yaitu Gili Sulat, Gili Petagan, Gili Kondo, Gili Sunut dan Gili Lawang. Pengembangan di sektor pariwisata ini sangat potensial dengan masuknya para investor

dan

dibangunnya

beberapa

fasilitas

pendukung

lainnya,

seperti

pengembangan kawasan Tanjung Ringgit oleh ESL dari swedia, Ocean Blue dan investor lainnya. 2.4.3. Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank Analisis perekonomian wilayah tidak lepas dari peran pembentukan modal sektor swasta, ini terkait dengan aliran investasi di daerah. Semakin besar akumulasi capital di suatu daerah mengindikasikan tumbuhnya sektor riil dan peningkatan perannya dalam perekonomian daerah. Terjadinya pergerakan arus modal

lebih

kepada adanya kualitas dan kondusifnya iklim investasi di daerah. Jika dilihat dari trend modal/investasi dari posisi aktiva bank umum di Kabupaten Lombok Timur terlihat pergerakan yang positif, tahun 2010 Rp. 45.166.000.000 di meningkat menjadi Rp. 62.943.000.000 pada tahun 2011 sementara trend positif juga diperlihatkan oleh loan modal kerja dari Rp. 358.413.000.000 menjadi Rp. 572.994.000.000 di tahun 2011. Gambaran lebih detail diperlihatkan oleh tabel dan grafik di bawah ini : Tabel. II.25 Posisi kredit Bank Umum di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 – 2011 (Juta Rupiah) (Rp Juta) Investasi RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

2008 15.400

2009 27.219

2010 45.166

2011 62.943 II - 51

modal kerja

362.281

358.096

358.413

572.994

Konsumsi

468.071

680.402

681.087

1.104.232

2.4.4. Jaringan Jalan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pembangunan pada sektor transportasi khususnya jalan dan jembatan ditangani melalui program pemeliharaan untuk jalan yang mengalami kerusakan antara 20 – 50 % sedangkan untuk kerusakan antara 50 – 100 % akan ditangani melalui program peningkatan jalan dan jembatan. Pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari aspirasi yang kuat dari masyarakat. Disamping kuantitas jalan yang memadai hal lain yang juga sangat penting diperhatikan adalah kondisi jalan, sehingga dapat berfungsi dengan baik. Kondisi jalan kabupaten sebagai berikut : Tabel II.26 Kondisi Jalan Indikator Kinerja Sasaran/Program

Satuan


2009

2010

2011

2012

1. Jalan Permukaan (Kab+Desa) a. Aspal

km

286,29

531,50

627,53

635,08

644,84

e. Kerikil

km

119,34

80,13

94,07

94,07

90,31

f. Tanah

km

327,34

121,34

357,89

350,34

344,34

g. Tidak Terinci (jln desa)

km

1.511,78

1.511,78

1.299,69

1.299,69

1.299,69

a.Baik

km

340,36

384,12

369,60

430,82

435,95

e. Sedang

km

92,05

80,13

139,61

150,88

147,77

f. Rusak

km

122,74

121,34

182,56

156,48

153,01

g. Rusak Berat

km

177,82

147,38

387,72

341,31

342,76

2. Kondisi Jalan (Kabupaten)



II - 52

2.4.5. Iklim Berinvestasi Salah satu indikator kemajuan wilayah adalah semakin tinmgginyta minat swasta untuk melakukan investasi di daerah. Hal – hal yang mendorong tingginya minat orang untuk berinvestasi di Kabupaten Lombok Timur antara lain ketersediaan sumber daya alam sebagai kekayaan dasar yang bisa dikelola oleh swasta, ketersediaan tenaga kerja yang cukup banyak dan yang tidak kalah pentinganya adalah karena factor keamanan yang relative terjamin. Sebagai gambaran atas kondisi investasi di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada table berikut. Tabel II.27 Jenis dan Jumlah Investasi di Kabupaten Lombok Timur No 1.

Nama Perusahaan PT. Agrindo Nusantara

Bidang Usaha

PT. Indonesia Marine

Ds. Sajang Kec. Sembalun

US$

5.960.100

Tenggara Pelayaran

Labuhan Lombok Kec. Pringabaya

Rp.

250.100.100

Cottage

Lendang Terak, Sungkun Kec. Jerowaru

US$

800.000

Cottage

Bloam, Sekaroh Kec. Jerowaru

US$

3.000.000

Mutiara

Sekaroh, Ringgit Jerowaru

Tj. Kec.

US$

2.600.100

Perkebunan Menanga Baris Jarak Kimia Kec.Pringgabaya Dasar Organik

US$

2.000.000

Hotel

US$

3.098.000

SP No. 02/24/PMDN/2000 3.

PT. Hot Planet SP No. 111/I/PMA/2005

4.

PT. Lombok Saka SP No. 567/I/IP/PMA/2011

5.

PT. Autore Pearl Culture SP No. 334/I/Perikanan/2007

6.

PT.New Word Energi SP No. 86/K1/I/PMA/2007

7.

Nilai Investasi

Agrobisnis

SP No. 11/24/I/PMA/2000 2.

Lokasi

PT. Eco Solutions Lombok SP No. 01727/I/PPM/PMA/2012

Tangsi, Tanjung Ringgit Kec. Jerowaru

Sumber : Badan LH dan Penanaman Modal Kab. Lotim, 2013

Keberhasilan pencapaian target tersebut diatas tidak terlepas dari kinerja aparatur pemerintah daerah khususnya dari Tim Pengendali Pemberian Ijin Prinsip Penanaman Modal Kabupaten Lombok Timur. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

II - 53

Kegiatan tersebut diatas merupakan kegiatan pendukung dalam upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Lombok Timur dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya secara produktif dan berkelanjutan. 2.4.6. KELEMBAGAAN FORMAL DAN NON-FORMAL A. Kelambagaan Formaldan Non Formal Perkembangan

kelembagaan

sangat

dipengaruhi

oleh

berbagai

tipe

kelembagaan. Dikenal 3 tipe kelembagaan, yaitu: kelembagaan tradisional (traditional institutions),

kelembagaan

pembelajaran

(learning

institutions),

kelembagaan

pengembangan (developmental institutions) (Gilley & Maycunich, 2000).

Gambar II.8 Tiga Tipe Kelembagaan

 Kelembagaan tradisional (traditional instutions): masyarakat masih memerlukan pengetahuan dan keterampilan.  Kelembagaan pembelajaran (learning institutions): tercipta masyarakat yang aktif belajar dalam proses aplikasi dan refleksi. Proses refleksi akan melahirkan kesadaran baru bagi mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara berkesinambungan.  Kelembagaan

pengembangan

(developmental

institutons):

tidak

hanya

melahirkan kesadaran baru, tetapi juga berkembangnya pengetahuan dan keterampilan baru.

Kelembagaan lokal adalah wadah yang mengatur perilaku masyarakat lokal melalui norma-norma. Dan kata “lokal” mengacu pada wilayah tertentu seperti daerah, desa, ataupun dusun. Sehingga norma di suatu wilayah tertentu berbeda dengan wilayah lainnya. Di pulau Lombok dikenal norma yang disebut “awig-awig” dimana “awig-awig” ini merupakan kesepakatan masyarakat lokal tentang nilai-nilai sosial yang mengatur


II - 54

perilaku mereka. Misalnya, di Desa Sembalun Lombok Timur memiliki “awig-awig” yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan. “Awig-awig” Desa Sambalun mengatur agar setiap pasangan yang akan menikah diwajibkan menanam paling sedikit satu pohon kayu di sekitar hutan (Rosyiadi Sayuti, 2005). Kelembagaan lokal (kelompok tani) menunjukkan keberhasilan, Namun tidak sejalan dengan maraknya kasus perusakan hutan (pembalakan liar) yang terjadi di kawasan hutan (Muktasam et al, 2006). “Awig-awig” yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Lombok Timur dijumpai di kawasan Teluk Ekas, Desa Batu Nampar (Imam Bachtiar, 2005). “Awig-awig” ini mengatur tentang larangan penangkapan ikan menggunakan bom. Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL) sebagai kelembagaan lokal berhasil melaksanakan “awig-awig” dimaksud dimana kasus pengeboman ikan bekurang menjadi 90%. Kelompok tani di Desa Sambalun termasuk tipe kelembagaan tradisional dimana kelompok tani tersebut tidak berhasil menerapkan “awig-awig” dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dalam penguatan kelembagaan, maka kelompok tani tersebut perlu diberikan pelatihan budidaya lebah madu, sehingga aktivitas anggota kelompok tani di kawasan hutan selain melakukan budidaya lebah madu, mereka sekaligus pula memonitoring orang-orang yang hendak memasuki kawasan hutan dengan tujuan melakukan pembalakan liar. KPPL di Teluk Ekas Desa Batu Nampar termasuk tipe kelembagaan pembelajaran (bahkan telah beranjak ke tipe kelembagaan pengembangan) dimana KPPL telah berhasil menerapkan “awig-awig” dalam mengelola sumberdaya pesisir dan laut. Strategi penguatan KPPL yang telah dilakukan (pendampingan), melahirkan kesadaran baru bagi anggota KPPL tentang pentingnya kelestarian pesisir dan laut, sehingga mereka memonitoring secara terus-menerus orang yang memasuki kawasan Teluk Ekas dengan tujuan melakukan pengeboman ikan. Bahkan posisi KPPL telah beranjak ke tipe kelembagaan pengembangan dimana para anggota KPPL memiliki pengetahuan dan keterampilan baru, yaitu budidaya lobster dengan sistem “budidaya apung”.


II - 55

Sebelumnya, lobster di Desa Batu Nampar tidaklah dibudidayakan, tetapi ditangkap yang menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang (mangrove). Aktivitas budidaya lobster tersebut, selain berdampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan, juga berdampak terhadap kelestarian pesisir dan laut.

Penguatan Kelembagaan Lokal Strategi penguatan kelembagaan yang diperlukan hendaknya disesuaikan dengan tipe kelembagaan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut : Tabel II.28 Penguatan Kelembagaan Lokal di Kabupaten Lombok Timur Tipe Kelembagaan

Strategi Penguatan Kelembagaan

KelembagaanTradisional (Traditional institutions)

Pelatihan

Kelembagaan institutions) Kelembagaan institutions)

Pembelajaran

Pengembangan


(Learning

Pendampingan

(Developmental

Pengembangan

II - 56

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1.

KinerjaKeuangan Masa Lalu Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan

pemerintahan

telah

diatur

sesuai

kewenangan

yang

diserahkan.Hal

tersebut

dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan.Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan. Sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. •

Penerimaan Pendapatan Daerah terbesar terjadi di tahun 2012 sebesar Rp.1.276.066.661.578,15, hal ini disebabkan adanya kontribusi dari pos;Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun lainnya pada periode itu.

•

Pengeluaran Belanja Daerah terbesar juga terjadi di tahun 2012 sebesar Rp.1.276.844.925.205,39; hal ini disebabkan adanya pengeluaran untuk pos Belanja Pegawai, dan pos Belanja Hibah yang mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun lainnya pada periode itu.

•

Penerimaan

Pembiayaan

terbesar

juga

terjadi

di

tahun

2009

sebesar

Rp.57.662.369.818,62; hal ini disebabkan adanya penerimaan dari pos SILPA, dan pos Penyertaan Modal (Investasi) yang mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun lainnya pada periode itu •

Pengeluaran

Pembiayaan

terbesar

terjadi

di

tahun

2012

sebesar

Rp.67.771.038.792, hal ini disebabkan adanya pengeluaran untuk pos Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah daerah dan pos pembayaran pokok utang yang mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun lainnya pada periode itu.


III-1

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah: Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dari 3 parameter yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Total Pendapatan Daerah dari ketiga komponen tersebut secara umum juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari Rp. 746.317.158.555,19,- pada tahun 2008 menjadi Rp. 1.276.066.661.578,15,- pada tahun 2012. Tabel III.1 Perkembangan Komponen PAD Tahun 2008-2012

No

URAIAN

2008

2009

I Pendapatan Asli Daerah

34.904.413.611,26

39.762.089.575,90

II Dana Perimbangan

684.138.994.457,00 724.819.055.845,00 768.740.368.626,00

III Lain" Pendapatan Yg Sah

27.273.750.486,93

JUMLAH PENDAPATAN

2010 39.468.850.188,00

58.192.574.000,73 112.915.434.136,50

2011

2012

56.005.494.421,94

88.007.658.191,15

843.273.198.124,00 1.021.767.551.652,00 228.066.237.306,60

166.291.451.735,00

746.317.158.555,19 822.773.719.421,63 921.124.652.950,50 1.127.344.929.852,54 1.276.066.661.578,15

Grafik III. 1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012 1.200.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah

800.000.000.000,00 600.000.000.000,00

Dana Perimbangan

400.000.000.000,00

Lain" Pendapatan Yg Sah

200.000.000.000,00 -

2008

2009

2010

2011

2012

Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

III-2

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur, pendapatan daerah terdiri dari: 1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan adanya perkembangan setiap

tahunnya. Secara umum PAD Kabupaten Lombok Timur meningkat setiap tahunnya seperti terlihat pada tahun 2008, PAD sebesar Rp.34.904.413.611,26,- kemudian meningkat menjadi Rp.88.007.658.191,15,- pada tahun 2012. Grafik III.2 Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2008-2012

Adapun uraian-uraian dari Pendapaan asli daerah tersebut terdiri atas: a.

Hasil Pajak Daerah. Hasil pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari: Pajak Hotel,

Pajak

Restoran,

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gol. C, dan Pajak Parkir. Adapun perkembangan Hasil Pajak Daerah ini menunjukkan perkembangan setiap tahunnnya dari Rp. 5.932.732.365,34 pada tahun 2008 menjadi Rp.12.633.960.644,00 pada tahun 2012. b.

Hasil Retribusi Daerah. Hasil retribusi daerah di Kabupaten

Lombok Timur

terdiri dari: Pelayanan

Kesehatan, Jasa usaha (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Penyebrangan di Air), Retribusi Jasa umum (Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

III-3

Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pertama Kali, Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi bersama), Retribusi perizinan tertentu (Retribusi Izin Mendirikan bangunan, Retribusi Izin Gangguan Keramaian, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan), Retribusi pemakaian kekayaan daerah (Retribusi Rumah Potong Hewan), Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, Retribusi Jasa Usaha (Retribusi jasa penyedotan kakus, Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Adapun perkembangan Hasil Retribusi Daerah ini menunjukkan perkembangan setiap tahunnnya dari Rp 17.824.451.144,00 pada tahun 2008 menjadi Rp 25.446.200.958,00 00 pada tahun 2012. c.

PendapatanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Komponen ini berupa Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang diperoleh dari Perusahaan Daerah, yaitu PT. Bank NTB, PT. Selaparang Finansial, PD. Selaparang Agro, Perusahaan Daerah Pasar Selaparang dan PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB. Realisasi penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel III.2 Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah danHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah No

Tahun Anggaran

Anggaran

Realisasi

%

1

2

3

4

5=(4)/(3)

1

2008

5.141.500.000,00

3.658.644.940,00

71,16

2

2009

7.213.460.000,00

6.335.649.551,00

87,83

3

2010

8.271.990.282,00

7.399.143.291,00

89,45

4

2011

15.854.436.073,00

10.343.600.942,12

65,24

5

2012

10.104.304.000,00

9.277.337.834,00

91,82

46.585.690.355,00

37.014.376.558,12

79,45

Jumlah

Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur


III-4

d.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Penerimaan Lain-lain PAD yang sah, merupakan komponen penerimaan yang

tidak termasuk pada pajak Daerah, retribusi daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan lain-lain PAD utamanya bersumber dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Sumbangan Pihak Ketiga dan Jasa atas Pemberian Pekerjaan, Kontribusi Pengusaha Tembakau Virginia dan dana bergulir. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 2008-2012, terlihat pada tabel berikut: Tabel III.3 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 2008-2012 No

Tahun Anggaran

Anggaran

Realisasi

%

4

5=(4)/(3)

1

2

3

1

2008

11.830.670.790,00

7.488.585.161,92

63,30

2

2009

9.855.610.790,00

7.176.592.968,90

72,82

3

2010

8.738.642.290,00

7.097.152.832,00

81,22

4

2011

8.135.050.387,00

7.717.437.029,45

94,87

5

2012

37.763.928.366,00 40.650.158.755,15

107,64

76.323.902.623,00 70.129.926.747,42

91,88

Jumlah

Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada pos ini terjadi penurunan target yakni pada tahun 2008 hingga tahun 2011. Namun pada tahun 2012 terjadi peningkatan target yang cukup besar yakni sebesar Rp.40.650.158.755,15 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.37.763.928.366,00 atau mengalami peningkatan sebesar 107,64%. 2)

Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada Daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Dana Perimbangan Tahun 2008-


III-5

2012 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah: a)

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

b)

Pembagian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

c)

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Tabel III.4 Realisasi Dana Perimbangan 2008-2012 No Tahun Anggaran

Anggaran

Realisasi

%

3

4

5=(4)/(3)

1

2

1

2008

691.883.275.972,00

684.138.994.457,00

98,88

2

2009

731.014.708.142,00

724.819.055.845,00

99,15

3

2010

796.452.699.303,00

768.740.368.626,00

96,52

4

2011

881.178.408.365,00

843.273.198.124,00

95,70

5

2012

1.066.260.540.877,00

1.021.767.551.652,00

95,83

4.166.789.632.659,00

4.042.739.168.704,00

97,02

Jumlah

Sumber : Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur Adapun komponen uraian dari Dana Perimbangan tersebut, terdiri atas: a)

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Bagi hasil pajak di Kabupaten Lombok Timur

terdiri dari: Pajak Bumi dan

Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh 21). Adapun besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak menunjukkan peningkatan setiap tahunnya


III-6

dari Rp. 26.601.902.472,00 pada tahun 2008 menjadi Rp. 89.782.365.652,00 pada tahun 2012. b)

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam di Kabupaten Lombok Timur terdiri dari: Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam ini sebesar Rp.4.746.478.985,00 pada tahun 2008, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya (2009-2012) penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tidak ada realisasi.

c)

Dana Alokasi Umum (DAU). Perkembangan DAU kabupaten Lombok Tiimur

menujukkan perkembangan

signifikan dari Rp. 584.249.613.000,00 pada tahun 2008 menjadi Rp. 830.534.456.000,00 pada tahun 2012. d)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Perkembangan DAK kabupaten Lombok Tiimur

menujukkan perkembangan

signifikan

tahun

dari

Rp.

68.541.000.000,00

pada

2008

menjadi

Rp.

101.450.730.000,00 pada tahun 2012. 3)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasar pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, selain unsur PAD yang telah disebut di atas, pasal 6 (2) menjelaskan tentang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yaitu penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah. Pendapatan Daerah tersebut setiap tahun harus dioptimalkan penerimaannya, khususnya PAD yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. Kinerja pelaksanaan APBD khususnya mengenai Pendapatan Daerah pada periode tahun 2008-2012,sebagai berikut: 

Pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,69%.

Penerimaan

terbesar dari PAD terjadi pada tahun 2012, sebesar Rp. 88.007.658.191,15. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan kontribusi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada periode ini. Namun RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

III-7

pada komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, justru mengalami penurunan di tahun 2012. 

Pertumbuhan terbesar

rata-rata

dari

Dana

Dana

Perimbangan

Perimbangan

terjadi

sebesar pada

0,27%.

tahun

Penerimaan

2012

sebesar

Rp.1.021.767.551.652,00. Hal ini disebabkan adanya kenaikan kontribusi dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; sedangkanDana Bagi Hasil Sumber Daya alammenunjukkan penurunan karena tidak ada reaisasi pada tahun tersebut. 

Pertumbuhan rata-rata Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 3,03%. Penerimaan terbesar dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 228.066.237.306,60. Hal ini disebabkan karena adanya kontribusi dari Dana Penyesuaian Otonomi khusus yang tidak terdapat pada tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2012.

Lebih lengkap rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 disajikan dalam tabel berikut : Tabel III.5 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 - 2012 No

URAIAN

2008

2009

2010

2011

Rata-Rata Pertumbuhan

2012

PENDAPATAN

A I

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1

Pendapatan Pajak Daerah

2

Pendapatan Retribusi Daerah

5.932.732.365,34

6.732.003.350,00

5.786.301.998,00

7.749.518.087,00

12.633.960.644,00

0,49

17.824.451.144,00

19.517.843.706,00

19.186.252.067,00

30.194.938.363,37

25.446.200.958,00

0,61

3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.658.644.940,00

6.335.649.551,00

7.399.143.291,00

10.343.600.942,12

9.277.337.834,00

1,27

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

7.488.585.161,92

7.176.592.968,90

7.097.152.832,00

7.717.437.029,45

40.650.158.755,15

1,10

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

34.904.413.611,26

39.762.089.575,90

39.468.850.188,00

56.005.494.421,94

88.007.658.191,15

0,69

26.601.902.472,00

34.954.117.845,00

77.804.498.626,00

76.807.372.124,00

89.782.365.652,00

1,57 (1,00)

Dana Perimbangan

II 1

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2

Dana Bagi Hasil Sumber Daya alam

4.746.478.985,00

-

-

-

-

3

Dana Alokasi Umum

584.249.613.000,00

627.028.938.000,00

619.205.970.000,00

697.126.526.000,00

830.534.456.000,00

0,23

4

Dana Alokasi Khusus

68.541.000.000,00

62.836.000.000,00

71.729.900.000,00

69.339.300.000,00

101.450.730.000,00

0,14

684.138.994.457,00

724.819.055.845,00

768.740.368.626,00

843.273.198.124,00

1.021.767.551.652,00

0,27

Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan

III LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 1

Pendapatan Hibah

1.366.918.500,00

-

205.920.000,00

2.876.649.999,00

-

11,72

2

Pendapatan Dana Darurat

7.000.000.000,00

-

-

-

-

(1,00)

3

Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainya

14.224.382.786,93

17.252.812.497,39

16.719.505.736,50

24.481.565.947,60

23.570.336.735,00

0,64

4

Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

124.506.724.000,00

-

(0,25)

5

Dana Penyesuaian dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

-

(1,00)

6

Dana Tunjangan Pendidikan

7

Dana Percepatan infra struktur

-

4.682.449.200,00 -

Pendapatan dari UPT Kelistrikan Daerah

-

18.476.886.503,34

-

-

22.462.875.000,00

64.311.428.400,00

76.201.297.360,00

21.175.000.000,00

5,66

-

25.650.000.000,00

-

121.546.115.000,00

(1,00)

-

6.028.580.000,00

-

-

(1,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah

27.273.750.486,93

58.192.574.000,73

112.915.434.136,50

228.066.237.306,60

166.291.451.735,00

3,03

JUMLAH PENDAPATAN

746.317.158.555,19

822.773.719.421,63

921.124.652.950,50

1.127.344.929.852,54

1.276.066.661.578,15

0,48


III-8

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dibidang Pendapatan Daerah, yaitu: a)

Terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pemungutan terhadap Pendapatan Daerah

b)

Belum optimalnya supremasi dan penegakan hukum dibidang pendapatan baru sebatas pembinaan belum sampai kepada pengenaan sanksi

c)

Kualitas aparatur pemerintah yang didukung oleh penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan IPTEK terutama dalam bidang pelayanan masih perlu ditingkatkan.

d)

Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung terutama untuk memberikan kenyamanan wajib pajak dan wajib retribusi serta dalam pengembangan pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan. Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Daerah dan untuk mengatasi

berbagai masalah pokok yang masih dihadapi, maka Arah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah yang ditempuh antara lain sebagai berikut : a)

Menggali Potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan PerundangUndangan serta kebijakan Teknis dibidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan

b)

Mengadakan sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat melalui Pameran Pembangunan, Media Cetak dan Media Elektronik

c)

Meningkatkan kemampuan Sumber daya aparatur dibidang pendapatan melalui Bintek secara bertahap

d)

Menyiapkan/ membangun/ mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap Sarana dan Prasarana yang melampaui Umur Teknis dan Ekonomis secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran

e)

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib Retribusi.


III-9

3.1.2. Neraca Daerah BerdasarkanPeraturanPemerintahNomor24 Tahun2005tentangStandarAkuntansi Pemerintah,neraca daerahmerupakan salah satulaporan

keuangan

yangharus

dibuatolehPemerintah

Daerah.Laporaninisangatpentingbagimanajemenpemerintahdaerah,tidakhanyadal amrangka memenuhi kewajiban saja,

tetapi

juga

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

dasar

untuk

pengambilankeputusanyangterarahdalamrangkapengelolaansumbersumberdayaekonomi yangdimiliki olehdaerah secara efisiendan efektif. Gambaran umumpertumbuhan neraca daerah pada periode tahun 20082012,sebagai berikut: •

Rata-rata pertumbuhan Aset Daerah mencapai 0,31%, kenaikan signifikan terjadi pada Aset Lancar sebesar 0,40%; Investasi Jangka Panjang sebesar 0,24%; Aset Tetap sebesar 0,32%; dan Aset Lainnya sebesar 5,49%. Adanya perkembangan signifikan pada pertumbuhan asset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berada pada kondisi sehat.

•

Rata-rata pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana mencapai 0,31 %, Peningkatan terjadi pada Kewajiban sebesar 3,70%; Ekuitas Dana Lancar menurun sebesar -4,67%; Ekuitas Dana Investasi meningkat sebesar 0,33%.


III-10

Perkembangan neraca daerah dan analisis rasio di Kabupaten Lombok TimurTahun 2008-2012 beserta prosentaserata-rata pertumbuhannya disajikan dalamtabel di bawah ini: Tabel III.6 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca DaerahKabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2012 NO. 1.f.

URAIAN

2008

2009

2010

2011

1.312.178,00

3.288.898,00

757.358.757,00

10.696.015.533,00

23.732.070.358,00

16.672.071.913,00

10.697.327.711,00

23.735.359.256,00

10.697.327.711,00

23.735.359.256,00

RATA-RATA PERTUM. %

2012

KEWAJIBAN

1.f.1) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.f.1) a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 1.f.1) b) Utang Pemotongan Pajak Pusat 1.f.1) c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya 1.f.1) d) Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Lainnya 1.f.1) e) Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 1.f.2) 1.f.2)

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN

17.429.430.670,00

3.254.784,00 192.716.633,00 24.500.000.000,00 42.071.038.792,00 25.588.461.625,00 92.355.471.834,00

0,00 0,00 23.809.313.000,00 92.947.793.461,00 30.208.461.625,00 146.965.568.086,00

229,54 (0,25) (0,01) 2,75 0,05 5,40

24.371.006.956,00 24.371.006.956,00 41.800.437.626,00

17.209.313.000,00 17.209.313.000,00 109.564.784.834,00

6.790.933.017,00 6.790.933.017,00 153.756.501.103,00

(0,45) (0,45) 3,70

5.700.756.152,25 11.247.089,00 12.003.564.989,96 18.651.641.270,48 (16.672.071.913,00) 19.695.137.588,69

1.g.

EKUITAS DANA

1.g. 1) 1.g. 1) a) 1.g. 1) b) 1.g. 1) c) 1.g. 1) d) 1.g. 1) e)

EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jumlah Ekuitas Dana Lancar

4.823.834.095,79 9.029.890.768,55 4.447.089,00 162.219.751,79 9.750.217.494,27 13.648.033.748,04 8.675.196.155,88 7.590.755.885,91 (92.159.500.417,00) (146.965.568.086,00) (68.905.805.582,06) (116.534.667.931,71)

1,57 8,26 (0,36) (0,76) 5,60 (4,67)

1.g. 2) 1.g. 2) a) 1.g. 2) b) 1.g. 2) c) 1.g. 2) d)

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 65.875.508.054,16 76.928.041.699,37 79.983.718.184,50 79.659.224.580,73 90.855.676.266,12 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1.361.372.791.873,14 1.470.030.729.467,15 1.583.884.200.066,15 1.791.584.589.766,15 2.049.068.023.806,15 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 22.101.914.572,25 26.646.379.810,30 26.968.875.708,73 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Ja (24.371.006.956,00) (17.209.313.000,00) (6.790.933.017,00) Jumlah Ekuitas Dana Investasi 1.427.248.299.927,30 1.546.958.771.166,52 1.661.598.825.866,90 1.880.680.881.157,18 2.160.101.642.764,00

0,24 0,32 0,21 (0,45) 0,33

1.g. 3) 1.g. 3)

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan

0,00 0,00

0,00 0,00

JUMLAH EKUITAS DANA 1.470.638.230.162,97 1.603.998.957.439,88 1.681.293.963.455,59 1.811.775.075.575,12 2.043.566.974.832,29 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.481.335.557.873,97 1.627.734.316.695,88 1.723.094.401.081,59 1.921.339.860.409,12 2.197.323.475.935,29

0,25 0,31


11.026.184.828,87 19.986.218.872,92 23.073.542.066,88 (10.696.015.533,00) 43.389.930.235,67

0,00 0,00

36.988.907.086,56 24.930.068.031,60 18.853.281.513,20 (23.732.070.358,00) 57.040.186.273,36

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

III-11

NO.

URAIAN

2008

2009

2010

2011

RATA-RATA PERTUM. %

2012

AS E T 1.a. 1.a.1)

ASET LANCAR Kas di Kas Daerah

1.a.2)

Kas di Bendahara Pengeluaran

1.a.3) 1.a.4)

Kas di BLUD RSU Kas di Bendahara Penerimaan

9.173.544.726,87

34.407.205.839,56

3.643.992.701,25

1.853.952.280,00

2.584.990.145,00

2.814.122.208,00

-

-

11.247.089,00

2.906.778.050,79 2.113.027.462,00 0,00

1.a.5)

Piutang Pajak

542.337.175,00

607.990.608,00

2.534.528.764,90

1.a.6)

Piutang Retribusi

2.206.208.575,00

151.953.340,00

253.848.965,00

1.a.7)

Piutang Lainnya

15.454.727.709,80

15.232.344.834,34

9.215.187.260,06

1.a.8)

Persediaan

23.073.542.066,88

18.853.281.513,20

18.651.641.270,48

4.447.089,00 998.314.836,00 211.776.517,00 8.540.126.141,27 8.675.196.155,88

52.304.312.533,55

71.837.766.280,10

37.124.568.258,69

23.449.666.251,94

9.270.072.372,00 9.270.072.372,00

7.373.118.660,00 7.373.118.660,00

7.271.623.660,00 7.271.623.660,00

56.605.435.682,16 56.605.435.682,16 65.875.508.054,16

69.554.923.039,37 69.554.923.039,37 76.928.041.699,37

72.712.094.524,50 72.712.094.524,50 79.983.718.184,50

181.310.232.387,84 192.371.434.081,51 604.310.633.935,79 321.014.152.312,02 9.167.429.905,98 53.198.909.250,00

185.724.027.587,84 209.519.175.185,51 649.012.317.881,80 355.786.463.106,02 9.299.566.905,98 60.689.178.800,00

199.143.932.859,84 242.163.026.975,51 663.702.623.309,80 403.392.500.760,02 9.792.937.360,98 65.689.178.800,00

0,00

0,00

0,00

1.782.945.413,12

8.937.779.249,26

9.606.494.572,25

1.782.945.413,12

8.937.779.249,26

12.495.420.000,00 22.101.914.572,25

Jumlah Aset Lancar 1.b. 1.b.1) 1.b.1) 1.b.2) 1.b.2)

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang

1.c. 1.c.1) 1.c.2) 1.c.3) 1.c.4) 1.c.5) 1.c.6) 1.c.7)

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap

1.d. 1.d.

DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan

1.e. 1.e.1) 1.e.2) 1.e.3)

ASET LAINNYA Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

3.006.313.124,55

1,66

1.187.110.768,00 4.836.466.876,00 162.219.751,79

0,12 8,26

710.018.820,00

2,61

196.726.517,00

(0,44)

12.741.288.411,04

(0,36)

7.590.755.885,91 30.430.900.154,29

(0,76) (0,40)

7.073.508.660,00 7.073.508.660,00

7.054.947.160,00 7.054.947.160,00

(0,25) (0,25)

72.585.715.920,73 72.585.715.920,73 79.659.224.580,73

83.800.729.106,12 83.800.729.106,12 90.855.676.266,12

0,31 0,31 0,24

220.158.280.737,84 261.848.294.757,84 267.016.967.079,51 297.645.871.269,51 705.507.217.208,80 807.506.069.388,80 559.624.105.896,02 625.194.351.746,02 38.848.118.843,98 46.594.539.143,98 429.900.000,00 10.278.897.500,00 0,00 0,00 1.361.372.791.873,14 1.470.030.729.467,15 1.583.884.200.066,15 1.791.584.589.766,15 2.049.068.023.806,15

0,25 0,38 0,20 0,66 3,08 4,96 0,32

0,00 0,00

0,00 0,00

13.623.859.810,30 527.100.000,00 12.495.420.000,00 26.646.379.810,30

13.946.355.708,73 527.100.000,00 12.495.420.000,00 26.968.875.708,73

4,09 5,49

1.481.335.557.873,97 1.627.734.316.695,88 1.723.094.401.081,59 1.921.339.860.409,12 2.197.323.475.935,29

0,31


III-12

-

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efesien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan datakeuangan yang bersumber dari APBD, antara lain dapat dibagi dua garis besar berdasarkan obyek laporan keuangan yang dijadikan analisis, yaitu: •

Rasio atas Neraca;

•

Rasio atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Hasil analisis rasio laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Timur periode tahun 2008-2012 dapat disampaikan sebagaimana yang tergambar dalam tabel berikut ini: Tabel III.7 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2008-2012 Kab. Lombok Timur NO

URAIAN

1 I

2 Rasio atas Neraca 1 Rasio lancar (current ratio); ( Aset Lancar/Kewajiban Lancar) 2 Rasio Cash (cash ratio); ( Kas+Surat Berharga/Kewaiban Lancar ) 3 Rasio quick (quick ratio) ( Kas+Surat Berharga+Piutang/Kewaiban Lancar )

2008 % 3

2009 % 4

2010 % 5

2011 % 6

2012 % 7

488,95

302,66

213,00

25,39

20,71

85,76

144,96

20,91

3,15

2,05

247,56

220,03

89,92

14,68

11,52

4,68

4,83

4,28

4,97

6,90

120,38

100,85

111,16

115,26

99,34

65,90

69,80

72,41

66,71

67,70

32,30

27,71

24,76

32,39

26,99

II 4 Rasio Kemandirian (PAD/Total Pendapatan) 5 Rasio Efektivitas PAD; ( Realisasi Penerimaan PAD/Target Penerimaan PAD) 6 Rasio Keserasian (belanja Tdk Langsung terhadap Total APBD); (Belanja Tdk Langsun/Total APBD) 7 Rasio Keserasian (belanja Langsung terhadap Total APBD); (Belanja Langsun/Total APBD)


III-13

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut: 1. Rasio Lancar (Current Ratio) Rasio lancar merupakan perbandingan jumlah asset lancar dengan kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio lancer Kabupaten Lombok Timur periode tahun 2008 sampai 2012 menunjukan rasio yang positif (lancar), artinya bahwa setiap Rp.1 kewajiban lancer Kabupaten dijamin oleh asset lancer minimal Rp. 488,95 pada tahun 2008. 2. Rasio Kas (CashRatio) Rasio kas merupakan perbandingan jumlah kas dan surat berharga dengan kewajiban lancar pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio kas Kabupaten Lombok Timur periode tahun 2008 sampai 2012 menunjukan rasio yang sehat (lancar), artinya bahwa setiap Rp. 1 kewajiban lancer Kabupaten dijamin oleh kas minimal Rp.85,76 pada tahun 2008. 3. Rasio Quick (Quick Ratio) Rasio kas merupakan perbandingan jumlah kas, surat berharga dan piutang dengan kewajiban lancer pada tanggal tertentu pelaporan neraca. Rasio quick Kabupaten Lombok Timur periode tahun 2008 sampai 2012 menunjukan rasio yang sangat sehat (lancar), artinya bahwa setiap Rp.1 kewajiban lancer Kabupaten dijamin oleh kas, surat berharga dan piutang minimal Rp. 247,56 pada tahun 2008. 4. Rasio Kemandirian Rasio kemandirian merupakan rasio yang menggambarkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur (otonomi fiskal) dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian diukur dengan membandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin kecil ketergantungan pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap bantuan pihak luar (Pemerintah Pusat dan Provinsi). Rasio kemandirian Kabupaten selama periode tahun 2008 sampai dengan 2012 rata-rata sebesar 5,13%. Rasio kemandirian tertinggi diperoleh pada tahun 2012, yaitu sebesar 6,90%, y a n g artinya bahwa dari Total pendapatan


III-14

daerah yang diperoleh Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 kontribusi PAD nya sebesar 6,90%. 5. Rasio Efektivitas PAD Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas PAD Kabupaten selama periode tahun 2008 sampai dengan 2012 rata-rata sebesar 109,40%. Upaya pencapaian target PAD bisa dikatakan efektif jika rasionya mencapai minimal 100%. Sehingga selama periode tahun 2008 hingga 2012 pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah melakukan upaya-upaya yang efektif dalam mencapai perolehan PAD. Rasio efektivitas PAD tertinggi diperoleh pada tahun 2008, yaitu sebesar 120,38%. 6. Rasio Keserasian Belanja Tidak Langsung terhadapTotal Belanja APBD Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dibandingkan dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti persentase belanja langsung (kegiatan, pelayanan dan investasi) untuk masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian belanja tidak langsung Kabupaten Lombok Timur selama periode 2008 hingga 2012 rata-rata mencapai 68,50% dari total belanja APBD. Rasio terendah terjadi pada tahun2008 yaitu sebesar 65,90%, sedangkan rasio tertinggi terjadi tahun2010 yaitu sebesar 72,41%. 7. Rasio Keserasian Belanja Langsung terhadap Total Belanja APBD; Rasio keserasian ini merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dibandingkan

dengan total belanja APBD secara optimal. Semakin tinggi

presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja langsung berarti persentase belanja langsung (kegiatan, pelayanan dan investasi) untuk masyarakat cenderung semakin tinggi. Rasio keserasian belanja langsung Kabupaten Lombok Timur selama periode 2008 hingga 2012 rata- rata mencapai 28,33%


III-15

dari total belanja APBD. Rasio terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 24,76%, sedangkan rasio tertinggi terjadi tahun 2011 yaitu sebesar 32,39%. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa

Daerah

diberikan

kewenangan

yang

seluas-luasnya,

nyata

dan

bertanggungjawab serta atas dasar azas-azas pembantuan dan dekonsentrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan urusan-urusan pemerintah termasuk urusan keuangan. Pemerintah daerah memberikan tolok ukur yang baku sesuai dengan perundangan yang berlaku dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

yaitu

melalui

mekanisme

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah setiap tahunnya serta seluruh tahapan penganggaran diberikan muatan-muatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan berdasarkan pencapaian kinerja anggaran pada setiap satuan kerja yang ada. Kabupaten Lombok Timur dengan mengacu pada skema anggaran berbasis kinerja,

terus

berupaya

menuangkan

seluruh

aspirasi

masyarakat

guna

mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2012 yang berorientasi pada pendekatan penganggaran dengan mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan dan telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran

menitikberatkan

dengan

efisiensi,

kuantitas

efektivitas,

dan

tepat

kualitas

waktu

yang

terukur,

pelaksanaan

dan

penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya. Adapun arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur, dapat diuraikan sebagai berikut:


III-16

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor penting dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah, walaupun pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diperoleh dari Dana Perimbangan masih sangat dominan dalam struktur Penerimaan Daerah. b. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja. c.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah dan defisit anggaran yakni melalui pos pembiayaan.

d. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan pada prinsip Disiplin anggaran dengan beberapa penekanan antara lain: •

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

•

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD.

e. Pengelolaan keuangan daerah tetap mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu: •

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

•

Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.


III-17

•

Penyelenggaraan

tugas

Pemerintahan

Daerah

dalam

rangka

pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD. •

APBD

disusun

sesuai

dengan

kebutuhan

penyelenggaraan

pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. •

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam rangka meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

salah satu komponen yang cukup mendapat perhatian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).Oleh karena itu upaya-upaya untuk mengoptimalkan PAD ini terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD. Intensifikasi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan melalui upaya penarikan pajak, retribusi dan sumber lainnya yang sah menurut perundangan berlaku yang telah jelas obyek dan subyeknya, upaya ini dilaksanakan melalui koordinasi

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

secara

berkesinambungan.

Sedangkan ekstensifikasi diarahkan pada penggalian potensi pedapatan yang baru melalui pendalaman potensi pajak serta perluasan cakupan obyek dan subyek pajak. Dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah dijabarkan dalam poin-poin sebagai berikut: a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: (1) Hasil Pajak Daerah (2) Hasil Retribusi Daerah (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

b.

Dana Perimbangan yaitu: (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (2) Dana Alokasi Umum (DAU) (3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

c.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu: (1) Hibah


III-18

(2) Dana Darurat (3) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah Pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur yaitu: 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

2)

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Golongan Jasa Umum

3)

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha

4)

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 13 Tahun 1010 Tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu Adapun

beberapa

kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

rangka

mengintensifkan Penerimaan daerah di Kabupaten LombokTimur, sebagai berikut: a.

Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui Media Cetak dan Media Elektronik

b.

Menggali potensi potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan PerundangUndangan serta kebijakan Teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai Dasar Hukum pemungutan

c.

Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang pendapatan melalui bintek secara bertahap.

d.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi

e.

Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran

f.

Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subyek pajak dan subyek retribusi.


III-19

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktuTahun 2008-2012 yaitu: 

Belanja terbesar untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp. 771.100.700.294,00 hal ini terjadi karena adanya tambahan tunjangan profesi guru sertifikasi yang signifikan pada kurun waktu tersebut.



Belanja terbesar untuk belanja dan pembiayaan pengeluaran terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp.1.276.844.925.205,39.



Prosentase belanja antara pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran terbesar justru terjadi pada tahun 2010 sebesar 65,78%.

3.2.2. Analisa Pembiayaan Analisis pembiayaan Kabupaten Lombok Timur pada kurun waktu tahun 2008-2012 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Realisasi pendapatan daerah terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp.1.276.066.661.578,15.



Belanja

daerah

terbesar

juga

terjadi

pada

tahun

2012

sebesar

Rp.1.209.073.886.413,39 

Pengeluaran pembiayaan daerah terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp.67.771.038.792,00.



Hasil analisis antara realisasi pendapatan daerah terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah defisit riil terbesar terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar Rp.41.145.732.673,50.


III-20

Secara lengkap penjelasan analisis pembiayaan daerah pada tahun 20082012 disajikan dalam tabel di bawah ini: Tabel III.8 Defisit riil Anggaran Kabupaten Lombok Timur

2008 %

2009 %

2010 %

2011 %

2012 %

NO

URAIAN

1

Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi:

746.317.158.555,19 822.773.719.421,63 921.124.652.950,50 1.127.344.929.852,54 1.276.066.661.578,15

2

Belanja Daerah

733.569.463.404,00 781.965.059.812,00 935.038.315.266,00 1.118.247.894.996,00 1.209.073.886.413,39

3

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

13.501.720.000,00 19.946.015.533,00 27.232.070.358,00

10.172.071.913,00

67.771.038.792,00

(754.024.848,81) 20.862.644.076,63 (41.145.732.673,50)

(1.075.037.056,46)

(778.263.627,24)

Defisit riil

Tabel III.9 KomposisiPenutup Defisit RiilAnggaranKabupaten Lombok Timur NO

URAIAN

2008 Rp.

Proposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Timur 2009 2010 2011 Rp. % Rp. % Rp. %

2012 Rp.

1

% % Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 11.026.184.828,87 0,45 36.988.907.086,56 0,64 5.700.756.152,25 0,22 4.823.834.095,79 0,31 9.029.890.768,55 0,35 Anggaran sebelumnya

2

Penyertaan Modal (Investasi)

3

Pencairan Dana Cadangan

4

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

6

Penerimaan Piutang Daerah

7

Penerimaan Bunga Dana Cadangan Jumlah Penerimaan Pembiayaan

8.500.000.000,00 0,35 9.250.000.000,00 0,16 3.500.000.000,00 0,13

7.200.000.000,00 0,28

3.658.644.940,00 0,15 6.335.649.551,00 0,11 7.399.143.291,00 0,28 10.343.600.942,12 0,67 9.277.337.834,00 0,36 1.758.129.723,00 0,03 1.354.150.000,00 0,06 3.329.683.458,06 0,06 9.833.646.739,19 0,37

24.538.979.768,87


57.662.369.818,62

26.433.546.182,44

160.700.000,00 0,01

15.328.135.037,91

15.000.000,00 0,00

25.522.228.602,55

III-21

Tabel III.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lombok Timur

NO

2008

URAIAN

Rp.

% dari SiLPA

11.026.184.828,87

10.352.090.677,68 Jumlah SiLPA Pelampauan penerimaan PAD Pelampauan penerimaan dana perimbangan Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan lanjutan

1 2 3 4 5 6

3.3.

Proposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Timur 2009 2010 2011 % dari % dari % dari SiLPA SiLPA Rp. Rp. SiLPA Rp.

36.988.907.086,56

5.700.756.152,25

2012 Rp.

4.823.834.095,79

Kerangka Pendanaan 2008-2013

3.3.1. Analisa Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Analisis Pengeluaran Periodik, Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama pada periode tahun 2008-2012 yaitu: •

Pertumbuhan rata-rata Belanja Tidak Langsung sebesar 0,50%. Pengeluaran terbesar dari Belanja Tidak Langsung terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 864.459.790.376,39. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan kontribusi dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja

Bantuan

Keuangan

Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan

Pemerintah Desa dibandingkant ahun lainnya pada periode ini. Sedangkan pengeluaran terbesar Belanja Tidak Terduga justru terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar Rp. 5.174.211.000,00. •

Pertumbuhan rata-rata Belanja Langsung sebesar 0,51%. Pengeluaran terbesar dari Belanja Langsung terjadi pada tahun 2011 dibandingkan tahun lainnya pada periode ini.

•

Pertumbuhan

rata-rata

Pengeluaran

Pembiayaan

sebesar

1,63%.

Pengeluaran Pembiayaan terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 67.771.038.792,00, yang diperuntukan bagi Penyertaan Modal (investasi)


III-22

% dari SiLPA

Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok utang. Secara lengkap perincian mengenai Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama periode tahun 2008-2012 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel III.11 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Perioritas Utama Tahun 2008-2012 Kabupaten Lombok Timur No

URAIAN

2008

2009

2010

2011

RATA-RATA PERTUM. %

2012

BELANJA

B

Belanja Tidak Langsung

I 1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

3

Belanja Subsidi

4

Belanja Hibah

5

Belanja Bantuan Sosial

6

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa

8

Belanja Tidak Terduga

428.988.910.420,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

II

510.424.178.201,00

632.959.744.451,00

675.280.794.635,00

771.100.700.294,00

-

-

-

77.527.532,39

2.000.000.000,00

-

-

60.000.000,00

-

8.356.059.981,00

13.332.390.000,00

18.333.152.203,00

19.217.503.750,00

22.782.513.100,00

1,07

32.431.578.000,00

14.532.281.064,00

13.218.038.913,00

18.691.724.926,00

17.683.294.559,00

(0,24) (0,25)

-

-

0,53 (1,25)

-

-

848.148.250,00

-

18.403.286.370,00

20.480.492.488,00

27.060.549.313,00

34.254.429.042,00

49.018.607.744,00

0,81

2.108.968.000,00

975.000.000,00

5.174.211.000,00

4.445.152.550,00

3.797.147.147,00

3,59

492.288.802.771,00

559.744.341.753,00

696.745.695.880,00

752.797.753.153,00

864.459.790.376,39

0,50

Belanja Langsung 1

Belanja Pegawai

25.417.580.511,00

23.525.854.021,00

18.621.920.930,00

18.039.706.450,00

21.994.186.785,00

(0,26)

2

Belanja Barang dan Jasa

71.306.038.749,00

95.911.210.855,00

109.833.013.862,00

178.614.796.420,00

137.485.891.862,00

1,06

3

Belanja Modal

144.557.041.373,00

102.783.653.183,00

109.837.684.594,00

168.795.638.973,00

185.134.017.390,00

0,34

Jumlah Belanja Langsung

241.280.660.633,00

222.220.718.059,00

238.292.619.386,00

365.450.141.843,00

344.614.096.037,00

0,51

JUMLAH BELANJA

733.569.463.404,00

781.965.059.812,00

935.038.315.266,00

1.118.247.894.996,00

1.209.073.886.413,39

0,48

-

-

-

-

8.500.000.000,00

9.250.000.000,00

3.500.000.000,00

-

7.200.000.000,00

10.696.015.533,00

23.732.070.358,00

10.172.071.913,00

60.571.038.792,00

-

-

-

-

III

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1

Pembentukan dana Cadangan

2

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

3

Pembayaran Pokok utang

4

Pemberian Pinjamamn Daerah

5.001.720.000,00

(1,53) 1,89 (1,00)

JUMLAH PENGELUARAN

13.501.720.000,00

19.946.015.533,00

27.232.070.358,00

10.172.071.913,00

67.771.038.792,00

1,63

JUMLAH (I+II+III)

747.071.183.404,00

801.911.075.345,00

962.270.385.624,00

1.128.419.966.909,00

1.276.844.925.205,39

0,48

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Kebijakan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2013-2018, senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran; b) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;


III-23

c) Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, tetapi ada beberapa pendapatan yang tidak bias diukur karena harus menunggu kebijakan dari Pemerintah pusat salah satunya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2013-2018 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumbersumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi : •

Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi

manajemen

data

penerimaan

PAD,

meningkatkan

penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan,

menetapkan

target

penerimaan

berdasarkan

potensi

penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah; •

Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan

basis

pungutannya

dan

less

distortive

terhadap perekonomian. Melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya; •

Penataan

Kelembagaan

dan

Sistem

Operasional

Pemungutan

Pendapatan Daerah; •

Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;

•

Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidangPendapatanDaerah denganPemerintah Pusat, Provinsi, dan SKPD Penghasil;


III-24

•

Meningkatkan Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka peningkatan PAD;

•

Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

•

Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

2) Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (fiscalgap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (fiscalneed) dengan kapasitas fiskal (fiscalcapacity). Kebijakan yang akan ditempuh dalamupayapeningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut: •

Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;

•

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari Dana

Bagi

Hasil

Pemerintah

ProvinsiNusa

Tenggara

Barat,meliputi:

Meningkatkan koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi dan instansi terkait lainnya. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2008-2013, dimana Kebijakan belanja daerahnya ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat.Untuk itu, peningkatkan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan tingkat Kota/Kabupaten kebawah terus menjadi perhatian seiring dengan pendelegasian kewenangan pada unit-unit kerja pemerintahan dimaksud. Oleh sebab itu, langkah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah: 

Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang.



Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (public interest).


III-25



Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (bottom up).



Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja. Tabel III.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerahuntuk Mendanai Pembangunan DaerahKabupaten Lombok Timur Proyeksi

No

Uraian

1 Pendapatan

2014

2015

2016

2017

2018

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

1.586.631.889.665 1.694.044.002.847 1.791.271.279.885 1.893.849.024.698 2.002.575.243.052

2 Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)

0

0

0

0

0

3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

34.363.180.300

5.706.755.154

8.246.704.258

9.548.476.201

9.726.250.405

4 Penerimaa Piutang Daerah

13.580.000.000

2.929.606.749

3.986.204.600

2.846.547.245

3.305.675.154

-

23.935.000

12.500.340

12.975.225

25.748.330

5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Total Penerimaan

1.634.575.069.965 1.702.704.299.750 1.803.516.689.083 1.906.257.023.369 2.015.632.916.941

Dikurangi :

4

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta Prioritas Utama

908.142.595.900

937.958.620.400

991.541.766.615 1.048.523.608.065

794.561.703.850

865.558.068.683

914.715.256.754

1.688.854.566.646

Kapasitas riil kemampuan keuangan (mendanai visi, misi dan belanja tidak langsung lainnya)


(54.279.496.681)

967.109.308.876

III-26

Tabel III.13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur Proyeksi No

Uraian

I Kapasitas riil kemampuan keuangan

2014

2015

2016

2017

2018

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

789.690.277.856

794.561.703.850

865.558.068.683

914.715.256.754

967.109.308.876

506.275.155.165

492.771.800.194

560.144.465.177

615.067.182.843

618.887.450.676

0

0

0

0

0

3.543.122.677

3.455.763.347

4.613.395.478

4.614.320.805

4.930.062.145

28.580.000.000

25.080.000

21.610.000

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I

IIa Belanja Langsung IIb Pembentukan Dana Cadangan Dikurangi :

IIc

IId

Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama

II Total rencana pengeluaran prioritas I (IIa+IIb -IIc-IId) Sisa Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah I setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) Rencana alokasi pengeluaran prioritas II IIIa Belanja Tidak Langsung Dikurangi : Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama III Total rencana pengeluaran prioritas II (IIIa-IIIb) Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)

IIIb


40.500.000.000

53.080.000.000

462.232.032.488

436.236.036.847

526.951.069.699

610.427.782.038

613.935.778.531

358.325.667.003

338.606.998.984

304.287.474.716

353.173.530.345

1.142.079.411.481

1.156.852.499.556

1.214.792.223.906

1.266.109.840.526

1.375.135.466.265

794.005.292.109

855.062.595.900

909.378.620.400

966.461.766.615

1.026.913.608.065

348.074.119.372 (294.558.231.695)

301.789.903.656 (245.254.140.309)

305.413.603.506 (272.220.208.028)

299.648.073.911 (295.008.673.106)

348.221.858.200 (343.270.186.055)

377.210.141.568

III-27

BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS 4.1

Permasalahan Pembangunan Sebagai salah satu wilayah di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten dengan tingkat pengaruh terhadap wilayah sekitarnya relatif cukup besar, baik dari aspek fisik, sosial maupun ekonomi. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bahwa Lombok Timur secara geografis maupun fisik wilayah merupakan wilayah paling Timur dari Pulau Lombok yang memiliki arti penting bagi aspek konektivitas wilayah bagi dua buah Pulau besar di Propinsi NTB yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Aspek konektivitas wilayah ini merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Dari aspek sosial, penduduk Kabupaten Lombok Timur memiliki populasi tertinggi di Propinsi NTB dibandingkan dengan 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota lainnya, yaitu merupakan 25% dari seluruh jumlah penduduk di NTB. Sehingga kondisi sosial kemasyarakatan penduduk Lombok Timur sangat mewarnai kondisi NTB secara umum. Demikian juga dari aspek ekonominya, aktivitas masyarakat secara ekonomi juga menjadi tolok ukur indikator perekonomian propinsi NTB secara keseluruhan. Mencermati peran Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu indikator bagi Propinsi NTB dari segala aspek, maka Kabupaten Lombok Timur perlu melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan, sebagai salah satu upaya menentukan kebijakan pengelolaan pembangunan secara lebih tepat dan berhasil guna. Berdasarkan data dan informasi serta evaluasi pencapaian RPJMD periode sebelumnya maka beberapa hal yang menjadi permasalahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Perekonomian Daerah. a. Pertumbuhan ekonomi daerah yang masih relatif rendah. b. Pemerataan pendapatan yang belum baik. c. Tingkat pendapatan perkapita yang masih rendah. d. Kesenjangan pendapatan yang relatif tinggi e. Dominasi kontribusi PDRB pada satu jenis lapangan usaha. 2. Akses dan kualitas Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB a. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan masih perlu untuk diturunkan dan terjaga pada kondisi serendah mungkin pada setiap tahunnya sesuai target yang ditetapkan. b. Masih perlunya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kasus KDRT 3. Akses dan kualitas Pendidikan a. Angka partisipasi pendidikan pada jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat masih relatif rendah.


IV - 1

b. Angka melanjutkan pada jenjang SMA sederajat masih rendah. c. Rata-rata lama sekolah masih sangat rendah 4. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja a. Terjadinya ketimpangan jumlah tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja. b. Proporsi tenaga kerja yang memiliki keterampilan sangat kecil. c. Jumlah tenaga kerja sebagian besar bekerja di lapangan usaha pertanian yang bersifat musiman. d. Daya saing tenaga kerja rendah 5. Infrastruktur Wilayah a. Masih adanya ketimpangan kebutuhan rumah dibandingkan jumlah rumah tangga. b. Masih besarnya jumlah rumah pada katagori tidak layak huni. c. Rendahnya kualitas layanan jaringan irigasi. d. Belum optimalnya layanan listrik pada seluruh wilayah Lombok Timur. 6. Pertanian dalam arti luas a. Nilai tambah produk pertanian dalam arti luas yang masih rendah. b. Daya saing produk pertanian dlam arti luas yang masih rendah. c. Fluktuasi harga komoditas pada keadaan tertentu tidak terkendali. d. Masih rendahnya integrasi pengembangan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan sektor lainnya. 7. Tata Kelola Pemerintahan a. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. b. Masih adanya persoalan kelembagaan. 8. Pengelolaan Lingkungan Hidup. a. Rendahnya kemampuan penaganan lahan kritis. b. Degradasi sumber mata air. c. Rendahnya cakupan sanitasi dan kualitas penanganan persampahan. d. Tingginya perambahan dan eksploitasi kawasan hutan 9. Keimanan, ketaqwaan dan kearifan lokal Masih terjadinya permasalahan sosial kemasyarakatan yang mencerminkan rendahnya kualitas keimanan dan ketaqwaan. 10. Keamanan dan Ketertiban a. Masih terjadinya konflik antar kelompok masyarakat. b. Tingginya angka kriminalitas, khususnya kasus-kasus pencurian, pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan.


IV - 2

4.2 Isu-isu Strategis 1. Peningkatan perekonomian daerah Salah satu indikator ekonomi makro untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah adalah data statistik PDRB dan turunannya meliputi volume total PDRB, pertumbuhan sektoral, pertumbuhan ekonomi maupun PDRB per kapita. Indikator ini berkaitan dengan kinerja ekonomi sektor riil. Sementara pemantauan terhadap sektor moneter dapat dilihat dari sejumlah indikator perbankan seperti suku bunga kredit perbankan dan lain-lain. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran kemampuan perekonomian/ekonomi daerah menghasilkan nilai tambah dari adanya aktifitas kegiatan ekonomi diseluruh sektor selama waktu satu tahun. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir memiliki pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pergerakan positif dengan capaian rata-rata sebesar 5,6%. Grafik IV.1

Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2008-2012

Pertumbuhan ekonomi daerah 20082012 8 6

5,49

5,73

4

5,01

6,12

6,09

2 0 2008

2009

2010

2011

2012

Peranan sektor dalam pembentukan PDRB berbeda-beda menurut kapasitas dan skala kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang bersangkutan. Pemberdayaan sumber daya dan tingkat pemanfaatan membuat kemampuan menciptakan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi tersebut tidak sama. Dengan demikian share sektor dalam perekonomian bersifat lebih permanen, namun dapat berubah sedemikian rupa melalui pendekatan pengembangan yang berhasil. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB 2008-2012 masih menjadi dominsi sektor-sektor primer, meskipun kecenderungannya menurun dari tahun-ketahun, tetapii masih relatif kecil. PDRB Kabupaten Lombok Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan, baik yang diukur atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada Tahun 2014 PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 7.061.337,43. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukan angka Rp. 3.152.429,56 pada tahun 2014. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

IV - 3

Berdasarkan kondisi pertumbuhan PDRB masing-masing lapangan usaha dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB berdasarkan harga berlaku maupun konstan Kabupaten Lombok Timur, maka perkiraan Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Lombok Timur pada interval 5,5%-6,5%. Sehingga jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional maka angka tersebut berada pada rentang interval pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan pada angka 6,4-6,9% (RKP Tahun 2014). Pendapatan perkapita suatu daerah atau wilayah adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah atau wilayah dalam satu tahun yang diperoleh sebagai hasil jumlah pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu. Semakin besar pendapatan perkapita atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita penduduk suatu daerah/wilayah, maka tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah atau wilayah juga semakin baik. Selama lima tahun terakhir, kondisi pendapatan perkapita masyarakat Lombok Timur relatif terus meningkat. Besarnya pendapatan perkapita pada dasarnya dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yaitu : PDRB dan jumlah penduduk. Jika dilihat dari aspek pertumbuhan penduduk, maka pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Timur termasuk dalam katagori relatif rendah yaitu dibawah angka 1% yakni rata-rata 0,78% per tahun. Dengan perkiraaan PDRB tahun 2012 sebesar Rp. 3.356.250.564.000,- maka rata-rata PDRB per Kapita Lombok Timur Rp. 2.796.875,- per tahun. Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6% diharapakan secara makro mampu meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, jika disandingkan dengan pertumbuhan penduduk yang relatif rendah tentunya pergerakan PDRB perkapita akan kearah positif akan bisa tercapai di tahun berikutnya. Kemampuan daya beli masyarakat yang seyogyanya mampu menggambarkan kualitas ekonominya terganjal ketika terjadi kondisi harga meningkat dan tak terkontrol, peningkatan harga yang terlalu tinggi akan berdampak pada turunnya kemampuan daya beli masyarakat sehingga berpotensi menurunkan kualitas perekonomian wilayah dari sisi demand. Tingkat kesetabilan harga (inflasi) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 dan 2011 rata-rata sebesar 9,5% dengan trend penurunan dari 7,65% di tahun 2008 menjadi 6,37% pada tahun 2011. Dengan demikian maka diperkirakan kondisi akhir Tahun 2014 diperkirakan mencapai angka sekitar 6,9% berdasarkan forecast dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 % di tahun 2012. Tingginya inflasi terutama pada Tahun 2009 dan 2010 disebabkan karena kenaikan administration price di sektor produksi akibat kenaikan harga BBM dan kenaikan biaya distribusi barang dan jasa yang RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

IV - 4

mengakibatkan kenaikan harga berbagai komoditas. Disamping itu juga inflasi disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat yang direspon oleh produsen dan pedagang. Andil terbesar terhadap inflasi juga bersumber dari kelompok bahan makanan, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar serta kelompok transportasi, komunikasi dan keuangan. Gambaran laju inflasi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2012 serta proyeksi tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Grafik IV.2

Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2008-2012 1 Laju Inflasi di Kabupaten Lombok Timur 2008-2014

2. Peningkatan kualitas kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB. Dibidang kesehatan, beberapa indikator yang masih membutuhkan prioritas adalah menyangkut penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu melahirkan , gizi buruk dan bermuara pada upaya peningkatan usia harapan hidup (UHH) masyarakat Lombok Timur. Pada Tahun 2012 ditetapkan target pencapaian UHH 63 Tahun tetapi baru tercapai 61,2 Tahun. Sehingga diharapkan pada periode lima tahun kedepan UHH dapat ditingkatkan menjadi 66 Tahun melalui berbagai upaya peningkatan indikator dibidang kesehatan. Perluasan akses layanan kesehatan sebagai salah satu upayanya juga akan terus dilakukan dengan peningkatan jangkauan pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana kesehatan. Kondisi beberapa indikator kesehatan selama lima tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel IV.1 Kondisi Beberapa Indikator Kesehatan 2008 dan 2012 No

Indikator

1

Angka kematian bayi (AKB)/1.000 kelahiran hidup Angka kematian Ibu Melahirkan (AKI)/100.000 persalinan

2


Kondisi 2008 78

Kondisi 2012 22

393

154 IV - 5

3 4 5 6 7

Balita Gizi Buruk (%) Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih (%) Jumlah penderita penyakit menular (malaria) /1000 penduduk Penderita HIV/AIDS Akseptor KB aktif (%)

3,7 84,7

2,71 98,1

8,3

0,18

0,006 66,36

0,01 73,87

Berdasarkan beberapa kondisi indikator menunjukkan kecenderungan ke arah yang lebih baik, namun demikian kondisi tersebut dapat berada pada kondisi yang tidak stabil, tergantung seberapa besar konsistensi program prioritas dibidang kesehatan yang dilaksanakan, serta perilaku masyarakat yang cenderung dapat meningkatkan/menurunkan angka capaian indikator ke arah yang lebih buruk. Grafik IV.3

Trend indikator AKI dan AKB 2008-2012

3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan Sejak RPJMD 2008-2013 yang lalu salah satu program prioritas daerah adalah di bidang pendidikan. Pencapaian beberapa indikator telah sesuai harapan namun demikian dalam rangka meningkatkan daya saing kualitas sumber daya manusia diperlukan capaian indikator yang lebih baik. Permaslahan pendidikan yang membutuhkan perhatian sampai dengan akhir pelaksanaan pembangunan jangka menengah lima tahun yang lalu adalah menyangkut Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMP dan SMA sederajat, serta angka rata-rata lama sekolah yang merupakan indikator makro dari beberapa indikator bidang pendidikan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, bahwa sejak Tahun Anggaran 2013, wajib belajar dicanangkan selama 12 Tahun sehingga setiap anak usia sekolah SD, SMP dan SMA wajib untuk menempuh pendidikannya, sehingga RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

IV - 6

diharapkan pencapaian RPJMD 2013-2018, angka partisipasi pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan mencapai 100%. Sebagai kondisi awal, maka dapat digambarkan beberapa indikator capaian di bidang pendidikan sampai dengan Tahun 2012 sebagai berikut : Grafik IV.4

Persentase APK dan APM pada Jenjang Pendidikan SD-SMA Tahun 2012

Sebagai prioritas, maka peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan SMA akan menjadi perhatian utama disamping mempertahankan pencapaian pada jenjang pendidikan lainnya. 4. Peningkatan kualitas tenaga kerja Tenaga kerja merupakan persoalan mendasar bagi setiap daerah, baik itu menyangkut kwantitas maupun kualitasnya. Jumlah tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh komposisi penduduk menurut umur di suatu daerah. Semakin tinggi komposisi usia produktif maka jumlah tenaga kerja semakin besar pula. Pada tahun 2012 komposisi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan penduduk usia non produktif (0-14) Tahun dan 65 Tahun ke atas di Kabupaten Lombok Timur adalah 63,55% berbanding 36,45%. Sehingga jumlah tenaga kerjanya pun cukup banyak. Dari 63,55% jumlah penduduk usia produktif atau 701.000 jiwa lebih terdapat kurang lebih 60,56% angkatan kerja dan 39,44% bukan angkatan kerja. Sehingga jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lombok Timur berjumlah lebih kurang 424.500 tenaga kerja. Sedangkan jumlah angkatan kerja yang bekerja hanya 57,72% sisanya 2,84% adalah pengangguran. Dari 60,56% angkatan kerja sejumlah 76,45% angkatan kerja laki-laki bekerja dan hanya 4,71% pengangguran, sedangkan pada kaum perempuan 47,83% bekerja dan hanya 1,34% pengangguran.


IV - 7

Grafik IV.5

Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Sebagai wilayah agraris, maka kecenderungan angkatan kerjanya sebagian besar bekerja pada lapangan kerja pertanian, meskipun terdapat juga lapangan kerja utama yang lain. Beberapa lapangan kerja utama selain pertanian adalah perdagangan dan jasa. Dibawah ini disajikan distribusi tenaga kerja pada beberapa lapangan kerja utama di Kabupaten Lombok Timur. Grafik IV.6

Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan Pekerjaan Utama 9% 39%

18% 22%

Pertanian Industri Pengolahan Perdagangan

12%

Jasa-jasa lainnya

Berdasarkan kondisi ketenaga kerjaan di Kabupaten Lombok Timur, maka dari sisi jumlah cukup besar, selain itu lapangan usaha tempat bekerja sebagian besar masih berada pada lapangan kerja primer yaitu pertanian dengan karakteristiknya yang bersifat musiman. Aspek kualitas tenaga kerja juga masih merupakan persoalan tersendiri. Berdasarkan status pekerjaan, maka kondisi angkatan kerja di kabupaten Lombok Timur dapat digambarkan sebagai berikut : RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

IV - 8

Grafik IV.7

Persentase status pekerjaan angkatan Kerja Tahun 2012 50 40 30 20 10 0

43,27 19,1

25,22 12,41

Persentase (%)

Selain bekerja di wilayah sendiri, maka sebagian angkatan kerja Lombok Timur juga bekerja di luar wilayah bahkan di luar negeri. Pada Tahun 2012 tercatat sebanyak 9.917 orang bekerja di luar negeri seperti : Malaysia, negaranegara di Timur Tengah, Singapura, Brunai Darussalam,Korea, Taiwan dan sebagainya. Meskipun bekerja di luar negeri, tetapi jenis pekerjaanya masih berkatagori pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus, sehingga tingkat pendapatan yang dihasilkan juga belum relatif besar dan daya saingnya masih rendah. Adapun jenis lapangan kerja para tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang berasal dari Lombok Timur tercatat sebagai berikut : Grafik IV.8

Distribusi lapangan kerja TKI asal Lombok Timur di Luar Negeri Tahun 2012.

Ladang

Peternakan

Industri

Elektronik

Konstruksi

Restoran

Hotel

Pembantu RT

Jasa Kebersihan

Sopir

Porsi terbesar para TKI bekerja di perladangan sawit dengan jumlah tenaga kerja 8.787 orang atau lebih dari 89%, disusul oleh pembantu rumah tangga sebanyak 841 orang atau 8%, selebihnya bekerja di bidang lain dengan persentase kurang dari 1%, pada jenis pekerjaan yang memili persentase kecil ini adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jarang dimiliki oleh para pencari kerja. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

IV - 9

5.

Pengembangan infrastruktur wilayah Peranan infrastruktur wilayah sebagai penunjang aktivitas ekonomi sosial dan budaya masyarakat selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD 2008-2013. Pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur ekonomi dan sosial diseluruh wilayah secara proporsional telah banyak memfasilitasi dan mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial lainnya sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan meningkatkan pertumbuhan. Dari sisi aspek sosial telah memberikan peningkatan pelayanan dan kemudahan pada setiap aktivitas sosial kemasyarakatan. Namun demikian capaian standarisasi dalam skala regional maupun nasional masih harus ditingkatkan. Sebagai contoh : Cakupan pelayanan air minum, sanitasi dan kebutuhan rumah layak huni sesuai standar MDG’s dan standarisasi lain berupa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang infrastruktur khususnya. 6. Pengembangan pertanian dalam arti luas (ketahanan pangan, produktivitas, kualitas dan nilai tambah, keberpihakan pada sektor pertanian). Lapangan usaha pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Lombok Timur, selama ini masih merupakan jenis lapangan usaha yang relatif dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Lombok Timur. Selama lima tahun terakhir kecenderungannya menunjukkan penurunan meskipun relatif kecil. Seiring penurunan kontribusi di lapangan usaha pertanian maka kenaikan juga terjadi pada jenis lapangan usaha dalam katagori lapangan usaha sekunder seperti industri dan jasa. Jika pada awal pelaksanaan RPJMD 2008-2013 kontribusi lapangan usaha pertanian masih berada pada angka 41% maka diakhir Tahun 2013 menurun menjadi 35 %. Penurunan ini belum berarti bahwa lapangan usaha pertanian tidak memegang peranan penting dalam perekonomian Lombok Timur, karena jumlah penduduk yang masih menggantungkan mata pencaharian di bidang pertanin dalam arti luas ini masih sangat besar, lebih kurang 39,6% dari seluruh jenis mata pencaharian yang ada. Agar lapangan usaha pertanian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka peningkatan perannya malalui pengembangan pertanian dalam arti luas masih perlu terus diupayakan. 7. Pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur sampai saat ini belum dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, hal ini terlihat dari lamban dan tidak transparannya berbagai pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, antara lain rendahnya kemampuan SDM Aparatur Daerah, terbatasnya sarana pelayanan yang tersedia serta penempatan aparatur pada bidang tugas yang kurang sesuai dengan


IV - 10

kemampuan dan keahliannya. Implikasi dari semua ini akan bermuara pada rendahnya kualitas dan produktivitas kinerja aparatur daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah penopang keberlanjutan kehidupan manusia, tetapi karena kemampuan pengelolaannya yang rendah menyebabkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi semakin memburuk. Hal ini antara lain terlihat dari makin meningkatnya luas lahan kritis baik diluar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan. Jumlah area lahan kritis pada Tahun 2012 masih sebesar 10,82% dan jumlah mata air yang terlindungi masih jauh dari harapan, yaitu masih sejumlah 28%. 9. Peningkatan keimanan, ketaqwaan dan kearifan lokal. Pencerminan nilai keimanan dan ketaqwaan masyarakat adalah pada perilaku masyarakat pada umumnya. Pada kenyataanya masih terdapat beberapa persoalan kemasyarakatan yang tidak mencerminkan hal tersebut, seperti masih terjadinya kasus-kasus kriminalitas, konflik sosial baik yang bersifat individual maupun kelompok. 10. Peningkatan keamanan, ketertiban dan toleransi antar kelompok. Terjadinya beberapa kasus yang mengganggu kemanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu permasalahan pembangunan. Kondisi ini dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan daerah. Selama 5 (Lima) Tahun terakhir,dengan menggunakan data angka kriminalitas menggambarkan bahwa kondisi keamanan ketertiban wilayah masih merupakan prioritas penanganan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum lainnya. Tabel IV.2 Data Series 2008-2012 Banyaknya Gangguan Kamtibmas Yang Dilaporkan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis Gangguan Unjuk Rasa Pencurian Berat/Keras Pencurian Biasa Pencurian dengan Kekerasan Penganiayaan Biasa Pengrusakan Penggelapan Penghinaan Penipuan


2008 98 74 30 196 50 52 30 100

2009 31 148 23 20 249 42 74 48 84

2010 38 237 26 28 394 48 78 50 114

2011 32 306 31 61 364 59 72 54 141

2012 38 255 81 49 269 41 57 39 80 IV - 11

10 Judi 15 11 11 Perzinahan/Pemerkosaan 20 21 Sumber : Lombok Timur Dalam Angka, BPS 2012.

14 41

37 16

25 23

Berdasarkan data gangguan keamanan dan ketertiban wilayah, selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata terjadi peningkatan sampai dengan Tahun 2011, kemudian menurun pada Tahun 2012. Terhadap jenis gangguan keamanan dan ketertiban maka jenis kejadiaan yang menunjukkan rata-rata peningkatan tertinggi adalah berupa kasus pencurian dengan kekerasan yang mencapai rata-rata peningkatan sebesar 31 kasus pada setiap tahunnya. Sehingga pada jenis kejadian ini memerlukan perhatian khusus. Sedangkan jenis gangguan keamanan dan ketertiban yang angka kasus dan kecenderungan peningkatan kejadiaanya relatif kecil adalah unjuk rasa, dengan kejadian rata-rata peningkatannya sebanyak satu kasus setiap tahunnya Grafik IV.9


Grafik IV.10


Grafik IV.11



IV - 12

Beberapa jenis gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi selama periode 2008-2012 menunjukkan kecenderungan meningkat pada periode 2008-2011, sedangkan pada Tahun 2012 menunjukkan kecenderungan penurunan, tetapi relatif kecil sehingga masih harus terus diupayakan menekan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban wilayah.


IV - 13

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI Visi Kabupaten Lombok Timur 2013-2018, tidak terlepas dari Visi yang telah ditetapkan dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang Daerah

(RPJPD)

Kabupaten Lombok Timur 2005–2025. Di lain pihak, RPJPD Kabupaten Lombok Timur juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi NTB 2005-2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah NTB Nomor 3 Tahun 2008 dan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. Visi Kabupaten Lombok Timur 2013-2018 tersebut juga tidak terlepas dari keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan berbagai program dalam rangka mencapai “Millenium Development Goals (MDG’s) sampai tahun 2015, yaitu : 1.

Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan;

2.

Menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk seluruh penduduk;

3.

Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

4.

Menurunkan angka kematian anak;

5.

Meningkatkan kesehatan ibu;

6.

Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;

7.

Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup; serta

8.

Membangun kemitraan global dalam pembangunan Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 dan RPJPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2025 serta mencermati berbagai perkembangan pembangunan daerah yang telah diraih maupun berbagai persoalan yang belum dapat diatasi dalam masa pemerintahan sebelumnya serta mempertimbangkan berbagai aspirasi dan kehendak masyarakat dan pemangku kepentingan lainya (stakeholders), maka dirumuskan visi pembangunan Kabupaten Lombok Timur periode 2013-2018 sebagai berikut : RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

V-1

“MEWUJUDKAN LOMBOK TIMUR YANG AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN DALAM BINGKAI PERSATUAN DAN KESATUAN DILANDASI IMAN DAN TAQWA ”. Visi Pembangunan Kabupaten Lombok Timur tersebut memiliki makna sebagai berikut : •

“Aman” : mengandung makna keamanan di seluruh wilayah Lombok Timur.

•

“Adil“ : memiliki arti pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati secara berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Lombok Timur.

•

“Sejahtera Lahir Batin” : mengandung makna kesejahteraan tidak hanya mencakup kebutuhan dasar dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual.

•

“Persatuan dan Kesatuan” : berarti kehidupan masyarakat Lombok Timur dalam tradisi persatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan.

•

“Iman” : mengandung makna keyakinan adanya Allah, Tuhan yang Maha Esa dengan segala sifat kesempurnaan-Nya dan keyakinan terhadap Muhammad Rasulullah dan risalah kerasulan yang dibawanya.

•

“Taqwa” : memiliki makna melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.

5.2. MISI. Untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lomnbok Timur menetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1. Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh melalui pengembangan lembaga keuangan, investasi dan kemudahan perizinan 2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber daya manusia 3. Meningkatkan infrastruktur antar wilayah 4. Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. 6. Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan 7. Meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa, serta kearifan budaya lokal 8. Meningkatkan keamanan, persatuan dan kesatuan RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

V-2

5.3. TUJUAN DAN SASARAN Untuk mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Menurunkan angka pengangguran. 3. Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan. 4. Meningkatkan jangkauan layanan dan kualitas pendidikan. 5. Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. 6. Meningkatkan

pemberdayaan

perempuan

dalam

menunjang

produktivitas

sumberdaya manusia. 7. Meningkatkan kualitas permukiman, dan infrastruktur dasar Kabupaten. 8. Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. 9. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan. 10. Meningkatkan keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. 11. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien. 12. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai. 13. Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH. 14. Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana. 15. Mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang beriman dan bertaqwa. 16. Memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal. 17. Mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar kelompok.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut : Tujuan 1 : Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Sasarannya adalah : 1. Tercapainya penurunan angka kemiskinan. 2. Tercapainya peningkatan pendapatan. 3. Tercapainya penurunan kesenjangan pendapatan. 4. Tercapainya peningkatan jumlah dan kualitas lembaga keuangan. 5. Terwujudnya ueningkatan jumlah investasi. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

V-3

6. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Tujuan 2: Menurunkan angka pengangguran. Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya peningkatan jumlah wirausaha. 2. Tercapainya jumlah koperasi berkualitas. 3. Ter wujudnyaperluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas ketenagakerja formal dan informal. Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya ketrampilan tenaga kerja sektor formal dan informal. 2. Tersedianya instrumen perlindungan tenaga kerja.dan keluarganya Tujuan 4 : Meningkatkan jangkauan layanan dan kualitas pendidikan. Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya akses pelayanan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin. 2. Terwujudnya daya saing pendidikan. Tujuan 5 : Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Sasarannya adalah : 1. Tercapainya peningkatnya Umur harapan hidup. 2. Tersedianya akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin. Tujuan 6 : Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam menunjang produktivitas sumberdaya manusia. Sasarannya adalah : Terwujudnya peran perempuan dalam proses pembangunan. Tujuan 7 : Meningkatkan kualitas permukiman, dan infrastruktur dasar Kabupaten.


V-4

Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan lingkungannya. 2. Tersedianya dukungan penyediaan unit-unit hunian baru. 3. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi. 4. Terwujudnya peningkatan Jalan kabupaten. 5. Terwujudnya jangkauan jalan perdesaan. 6. Terwujudnya peningkatan dukungan pembangunan infrastruktur dan transportasi antar wilayah. 7. Terwujudnya peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan di perkotaan dan perdesaan. 8. Tersedianya jangkauan pelayanan listrik dan telekom ke seluruh wilayah kabupaten. 9. Tersedianya peningkatan infrastruktur irigasi untuk mendukung pembangunan sektor lain. Tujuan 8 : Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sasarannya adalah : Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan diversifikasi pangan. Tujuan 9 : Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan. Sasarannya adalah : 1. Tercapainya peningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan. 2. Terwujudnya nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan. 3. Tersedianya pemasaran komoditi hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan. 4. Tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan. 5. Tersedianya akses permodalan ke petani /nelayan. 6. Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan petani/nelayan. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

V-5

Tujuan 10 : Meningkatkan keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. Sasarannya adalah : Terwujudnya keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. Tujuan 11 : Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur. 2. Terwujudnya penataan kelembagaan perangkat daerah. 3. Terwujudnya penguatan kapasitas pemerintahan desa. 4. Terwujudnya akuntibilitas kinerja pemerintah daerah. 5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan. 6. Tersedianya dokumen perencanaan di semua SKPD. 7.

Terwujudnya kemitraan eksekutif dan legelslatif.

8. Terwujudnya pencegahan paraktek KKN. Tujuan 12 : Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai. Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya implementasi program penghijauan dan RTH. 2. Terlaksananya kegiatan konservasi sumberdaya kehutanan kelautan dan mata air. 3. Terlaksananya pengelolaan persampahan dan kebersihan. 4. Terwujudnya implementasi kesesuaian ruang berbasis potensi dan daya dukung lingkungan. 5. Terwujudnya peran serta masy untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan LH. Tujuan 13 : Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH. Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya penanganan pencemaran lingkungan hidup. 2. Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD).


V-6

Tujuan 14 : Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana. Sasarannya adalah : 1. Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana. 2. Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan penunjang evakuasi penanggulangan bencana. Tujuan 15 : Mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang beriman dan bertaqwa. Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya peningkatan jumlah majelis taqlim. 2. Terwujudnya peningkatnya Zakat. Tujuan 16 : Memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal. Sasarannya adalah : 1. Tersedianya Informasi budaya dan kearifan lokal. 2. Terwujudnya peningkatan pelestarian situs-situs budaya . Tujuan 17 : Mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar kelompok. Sasarannya adalah : 1. Terwujudnya penurunan angka konflik antar kelompok

maupun golongan

masyarakat. 2. Terwujudnya penurunan kasus kriminalitas 3. Terwujudnya penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi terhadap perempuan. 4. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum. 5. Terwujudnya peningkatan nilai kebangsaan. Tujuan 18 : Meningkatkan toleransi inter dan antar umat beragama Sasaranya adalah : 1. Terwujudnya pengurangan intensitas konflik inter dan antar umat beragama


V-7

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2013-2018 Visi

Misi

Tujuan

Mewujudkan Lombok Timur Yang Aman, Adil dan Sejahtera Lahir dan Batin dalam Bingkai Persatuan dan Kesatuan Dilandasi Iman dan Taqwa

Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh melalui pengembangan lembaga keuangan, investasi, dan kemudahan perizinan

Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan

Meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber daya manusia

Menurunkan angka pengangguran

Sasaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

3. Meningkatkan kualitas Ketenagakerjaan

1. 2.


Tercapainya penurunan angka kemiskinan. Tercapainya peningkatan pendapatan. Tercapainya penurunan kesenjangan pendapatan. Tercapainya peningkatan jumlah dan kualitas lembaga keuangan. Terwujudnya ueningkatan jumlah investasi. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Terwujudnya peningkatan jumlah wirausaha. Tercapainya jumlah koperasi berkualitas. Terwujudnyaperluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha Terwujudnya ketrampilan tenaga kerja sektor formal dan informal. Tersedianya instrumen perlindungan tenaga kerja.dan keluarganya

meningkatkan jangkauan layanan dan kualitas pendidikan

1.

Terwujudnya akses pelayanan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin

2.

Terwujudnya daya saing pendidikan

meningkatkan derajad kesehatan masyarakat

1. 2.

Tercapainya peningkatnya Umur harapan hidup. Tersedianya akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin.

meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam menunjang produktivitas sumberdaya

1.

Terwujudnya peran perempuan dalam proses pembangunan.

V-8

Visi

Misi Meningkatkan infrastruktur antar wilayah

Tujuan manusia Meningkatkan kualitas permukiman, dan infrastruktur dasar Kabupaten

Sasaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan

mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan

1.

Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan diversifikasi pangan.

Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan

1.

Tercapainya peningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan. Terwujudnya nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan. Tersedianya pemasaran komoditi hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan. Tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan.

2.

3.

4.


Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan lingkungannya. Tersedianya dukungan penyediaan unit-unit hunian baru. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi. Terwujudnya peningkatan Jalan kabupaten. Terwujudnya jangkauan jalan perdesaan. Terwujudnya peningkatan dukungan pembangunan infrastruktur dan transportasi antar wilayah. Terwujudnya peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Tersedianya jangkauan pelayanan listrik dan telekom ke seluruh wilayah kabupaten. Tersedianya peningkatan infrastruktur irigasi untuk mendukung pembangunan sektor lain.

V-9

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran 5. 6.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Meningkatkan keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas

1.

mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai

1. 2. 3. 4. 5.


Tersedianya akses permodalan ke petani /nelayan. Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan petani/nelayan. Terwujudnya keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur. Terwujudnya penataan kelembagaan perangkat daerah. Terwujudnya penguatan kapasitas pemerintahan desa. Terwujudnya akuntibilitas kinerja pemerintah daerah. Terwujudnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan. Tersedianya dokumen perencanaan di semua SKPD. Terwujudnya kemitraan eksekutif dan legelslatif. Terwujudnya pencegahan paraktek KKN. Terwujudnya implementasi program penghijauan dan RTH. Terlaksananya kegiatan konservasi sumberdaya kehutanan kelautan dan mata air. Terlaksananya pengelolaan persampahan dan kebersihan. Terwujudnya implementasi kesesuaian ruang berbasis potensi dan daya dukung lingkungan. Terwujudnya peran serta masy untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan LH.

V - 10

Visi

Misi

Tujuan Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH

Sasaran 1. 2.

Meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa, serta kearifan budaya lokal

Meningkatkan keamanan, persatuan dan kesatuan

Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana

1.

Mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang beriman dan bertaqwa

1. 2.

Terwujudnya peningkatan jumlah majelis taqlim. Terwujudnya peningkatnya Zakat.

Memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal

1. 2.

Tersedianya Informasi budaya dan kearifan lokal. Terwujudnya peningkatan pelestarian situs-situs budaya

Mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar kelompok

1.

Terwujudnya penurunan angka konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat. Terwujudnya penurunan kasus kriminalitas Terwujudnya penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi terhadap perempuan. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum. Terwujudnya peningkatan nilai kebangsaan.

2.

2. 3.

4. 5. Meningkatkan toleransi inter dan antar umat beragama


Terwujudnya penanganan pencemaran lingkungan hidup. Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD).

1.

Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana. Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan penunjang evakuasi penanggulangan bencana.

Terwujudnya pengurangan intensitas konflik inter dan antar umat beragama

V - 11

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi pembangunan daerah merupakan rumusan langkah-langkah strategis dengan mengoptimalkan potensi daerah dan peluang yang ada serta mengatasi kelemahan internal dan tantangan eksternal pembangunan daerah untuk menjamin terlaksananya misi dan tercapainya visi pembangunan daerah. Agar strategi pembangunan dapat diimplementasikan perlu ditetapkan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan yang merupakan arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang indikatorindikatornya merupakan ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi pembangunan daerah. Berdasarkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Lombok Timur 5 (lima) tahun kedepan maka strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan ditampilkan pada matriks berikut : Matriks VI.1 Misi, Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 No

Misi

Tujuan

1.

Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh melalui pengembangan lembaga keuangan, investasi, dan kemudahan perizinan

Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan

1. Tercapainya penurunan angka kemiskinan 2. Tercapainya peningkatan pendapatan 3. Terwujudnya penurunan Kesenjangan pendapatan 4. Tercapainya peningkatan juml dan kualitas Lembaga keuangan 5. Terwujudnya peningkatan Jumlah investasi 6. Terwujudnya peningkatan Kualitas pelayanan perizinan

• Optimlisasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah • Optimalisasi peningkatkan produktivitas sektor pertanian, industri dan jasa • Fasilitasi iklim investasi yang kondusif bagi investasi di daerah sehingga berbagai potensi daerah dapat dimanfaatkan bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

• Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan lembaga-lembaga keuangan mikro dan makro • Menciptakan tumbuh dan berkembangnya iklim investasi yang kondusif serta kemudahan pelayanan perizinan

2.

Meningkatkan kualitas dan produktivitas

Menurunkan angka pengangguran

1. Terwujudnya peningkatan jumlah wirausaha

• Fasilitasi upaya pembangunan

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

VI - 1

No

Misi Sumber daya manusia

3.

Meningkatkan infrastruktur antar wilayah

Tujuan

Sasaran

Strategi

2. Tercapainya jumlah koperasi berkualitas 3. Terwujudnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha Meningkatkan 1. Terwujudnya kualitas tenaga keterampilan tenaga kerja formal dan kerja sektor formal dan informal informal. 2. Tersedianya instrumen perlindungan tenaga kerja. meningkatkan 1. Terwujudnya jangkauan layanan peningkata Akses dan kualitas pelayanan pendidikan pendidikan terutama masyarakat bagi masyarakat miskin 2. Terwujudnya daya saing pendidikan meningkatkan 1. Tercapainya derajad kesehatan peningkatan Umur harapan hidup masyarakat 2. Tersedianya Akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin meningkatkan Terwujudnya Peran pemberdayaan perempuan dalam perempuan dalam proses pembangunan menunjang produktivitas sumberdaya manusia

Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang handal • Fasilitasi iklim investasi yang kondusif dan mendorong lahirnya wirausaha baru • Fasilitasi tumbuh dan berkembangnya lembagalembaga pendidikan formal dan informal serta tumbuh dan berkembangnya lembagalembaga keuangan makro dan mikro di semua lini. • Optimalisasi kualitas Sumberdaya Manusia melalui pendidikan yang optimal dan pelayanan kesehatan yang maksimal dengan didukung oleh peran serta dan pemebrdayaan perempuan.

1. Terwujudnya • Meningkatkan peningkatan kualitas kualitas perumahan dan permukiman, lingkungannya dan infrastruktur 2. Tersedianya dasar dukungan Kabupaten penyediaan unit-unit hunian baru. • Meningkatkan 3. Terwujudnya Infrastruktur peningkatan Irigasi bagi penyediaan sarana terwujudnya dan prasarana sistem permukiman pelayanan transmigrasi Irigasi yang handal 4. Terwujudnya peningkatan jalan kab 5. Terpenuhinya jangkauan jalan

• Edukasi dan fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan infrstruktur dasar.


• Fasilitasi peningkatan perekonomian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung dan

Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas dan murah serta mengoptimalkan peran serta dan pemberdayaan perempuan

•

Pengembangan dan Pengelolaan infrastruktur irigasi dan sumber air irigasi untuk menjamin keberlangsungan ketersediaan irigasi secara partisipatif

•

Peningkatkan VI - 2

No

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

diwilayah perdesaan 6. Terwujudnya peningkatan dukungan pemb infrastruktur dan trans antar wil. 7. Terwujudnya peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi lingk di perkotaan dan perdesaan 8. Tersedianya realisasi jangkauan pel. listrik dan telekom ke sel wil kab. 9. Terwujudnya peningkata infr irigasi untuk mendukung pemb sektor lain 4.

Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan

mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan


Terwujudnya peningkatan Ketersediaan dan diversifikasi pangan 1. Tercapainya peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan 2. Terwujudnya peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan 3. Tersedianya pemasaran komoditi hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan 4. Tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan 5. Tersedianya akses permodalan ke petani /nelayan 6. Terwujudnya peningkatan

Arah Kebijakan

kemudahan akses bagi semua jenis aktifitas masyarakat

infrastruktur perhubungan , kelistrikan dan infrastruktur telekomunikasi

• Edukasi sistem pengelolaan, pelayanan, kerjasama dan pemanfaatn irigasi secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan untuk menunjang sosial ekonomi

•

•

Optimalisasi meningkatnya taraf hidup dan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produksi hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan kelautan dan kehutanan. Fasilitasi kemudahan dalam mengaskses pasar , sarana dan prasarana serta akses permodalan yang mudah dan murah.

•

Fasilitasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian, industri dan jasa

•

Fasilitasi iklim

•

Penyediaan pangan dan hasil pertanian melalui optimalisasi sistem pertanian yang ramah lingkungan dan perlindungan lahan yang berkelanjutan

•

Penguatan Kelembagaan Petani (P3A/GP3A, IP3A dan Poktan/ Gapoktan) dan Nelayan serta kelompok masyarakat di sekitar Hutan.

VI - 3

No

Misi

Tujuan

Meningkatkan keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas

5.

Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran kemampuan kelembagaan petani/nelayan Terwujudnya peningkatan Pendapatan petani/nelayan

1. Terwujudnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur. 2. Terwujudnya Penataan kelembagaan perangkat daerah 3. Terwujudnya penguatan kapasitas pemerintahan desa 4. Terwujudnya akuntibilitas kinerja pemerintah daerah 5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan 6. Tersedianya dokumen perencanaan di semua SKPD 7. Terwujudnya kemitraan eksekutif dan legelslatif 8. Terwujudnya pencegahan paraktek KKN

6.

Meningkatkan kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai


Strategi

Arah Kebijakan

investasi yang kondusif bagi daerah sehingga berbagai potensi daerah dapat dimanfaatkan bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat •

•

Fasilitasi peningkatan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dengan di dukung oleh Sumberdaya aparatur pemerintahan yang handal dan konpeten terbebas dari peraktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme koordinasi dan kolaborasi antar SKPD serta kemitraan pada tataran eksekutif, legislatif dan pemerintahan desa guna terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

1. Terwujudnya • Fasilitasi implementasi peningkatan program penghijauan kualitas hidup dan RTH dan 2. Terlaksananya keg perekonomian konservasi masyarakat sumberdaya melalui kehutanan kelautan pengelolaan dan mata air. sumberdaya alam yang 3. Terlaksananya ramah pengelolaan lingkungan dan persampahan dan berkelanjutan kebersihan. 4. Terwujudnya • Eliminasi implementasi dampak kesesuaian ruang

Penataan birokrasi yang berkualitas agar mampu mengelola sumberdaya daerah yang ada bagi peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance)

Penataan struktur organisasi yang efektif dan efisien serta terbangunnya komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif

•

•

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pemanfaatan Pemanfaatan potensi sumberdaya alam daerah sebagai penopang kehidupan dapat berkelanjutan bukan saja bagi generasi sekarang ini tetapi juga bagi generasi selanjutnya

VI - 4

No

Misi

Tujuan

Sasaran

5.

Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH

1.

2.

Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana

1.

2.

berbasis potensi dan daya dukung lingkungan. Terwujudnya peran serta masy untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan LH. Terwujudnya penanganan pencemaran lingkungan hidup Tersediannya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD) Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana Tersedian sarana dan prasarana mitigasi dan penunjang evakuasi penanggulangan bencana

Strategi perubahan iklim melalui peran aktif masyarakat tentang sadar lingkungan dalam aksi nyata upaya konservasi, pencegahan pencemaran dan kebersihan lingkungan hidup •

Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas dan kelestariansumberdaya air, lahan dan sumberdayaalamlainnya guna terwujudnya masyarakat yang sadar dan aktif dalam upaya mitigasi , kontigensi dan adaptasi perubahan iklim global dan tanggap dalam menghadapi resiko bencana.

Fasilitasi peran serta aktif masyarakat dalam upaya mitigasi, kontigensi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global dalam upaya penanggulangan

resiko bencana yang didukung oleh data dan informasi yang akurat. 7.

8.



Mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang beriman dan bertaqwa

1. Terwujudnya peningkatan Jumlah majelis taqlim 2. Terwujudnya peningkatan Zakat

Memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal

1. Tersedianya Informasi budaya dan kearifan lokal 2. Terwujudnya pelestarian situssitus budaya meningkat

Mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar kelompok


1. Terwujudnya penurunan angka konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat 2. Terwujudnya

• Optimalisasi kualitas Keimanan dan Ketaqwaan guna terwujudnya masyarakat yang madani yang disertai tumbuh dan berkembangnya

budaya serta kearifan lokal setempat dengan didukung oleh peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi zakat. Edukasi rasa kebangsaan dan nasionalisme serta persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara dengan

Peningkatan kualitas moral dan budi pekerti masyarakat yang dilandasi iman dan taqwa disertai peningkatan tarap perekonomian melalui optimalisasi potensi zakat Peningkatan perkembangan seni budaya serta kearifan masyarakat lokal dengan terus menjaga situsi-situs dan cagar budaya setempat.

Peningkatan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme dilandasi Peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap hukum dan perundangan yang berlaku VI - 5

No

Misi

Tujuan

Sasaran penurunan kasus kriminalitas 3. Terwujudnya penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi terhadap perempuan 4. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum 5. Terwujudnya peningkatan nilai kebangsaan


Strategi

Arah Kebijakan

dilandasi Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Peningkatan kerukunan antar umat beragama melalui peningkatan kulaitas nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal yang berlaku

VI - 6

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Arah kebijakan yang telah ditetapkan dijabarkan kedalam kebijakan umum. Kebijakan umum selanjutnya dijabarkan kedalam program-program pembangunan berdasarkan lingkup urusan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Program-program pembangunan pada masing-masing lingkup urusan merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Srategis (Renstra) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan umum berdasarkan jenis lingkup urusan disajikan pada matriks 2 dan program-program pembangunan sesuai dengan lingkung urusan masing-masing SKPD disajikan pada matriks VII.1. Matriks VII.1 Kebijakan Umum dan Lingkup Urusan Misi Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh melalui pengembangan lembaga keuangan, investasi, dan kemudahan perizinan

Meningkatkan produktivitas dayamanusia

Kebijakan Umum

Lingkup Urusan

Mendorong pembangunan industri berbasis pertanian dan perikanan serta sumberdaya lokal lainnya Membangun Badan Usaha Milik Daerah dan peningkatan peran sektor perdagangan yang diarahkan pada upaya mendukung pemasaran produksi daerah Meningkatkan peran sektor koprasi dan pariwisata dengan mengembangkan potensi dan peran serta masyarakat Meningkatkan kualitas pelayanan investasi terutama dalam pelayanan perijinan.

Industri,pertanian,perikanan

Mengembangkan UMKM yang berorientasi pengembangan pasar. Meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam usaha perekonomian UMKM

Koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah

kualitas dan Meningkatkan akses masyarakat Sumber terhadap pendidikan yang berkualitas yang dilaksanakan sejak usia dini hingga jenjang


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Industri,koperasi,pariwisata,

Perdagangan

Koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah

Pendidikan,perpustakaan

VII - 1

Misi

Kebijakan Umum

Lingkup Urusan

pendidikan tinggi, dan mengupayakan pelayanan pendidikan gatis bagi masyarakat miskin Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan,Keluarga kesehatan dan akses Berencana dan Keluarga masyarakat terhadap pelayanan Sejahtera dasar kesehatan yang berkualitas Meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan budaya hidup sehat. Mengupayakan pelayanan kesehatan dan sosial dasar lainnya secara gratis bagi masyarakat miskin Memasyarakatkan olah raga dan mendorong peningkatan prestasi olah raga dengan fasilitas prasarana olah raga yang memadai Meningkatkan kesadaran masyarakat akan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak Meningkatkan kesempatan kerja Meningkatkan antar wilayah

infrastruktur Membangun/merehabilitasi infrastruktur irigasi (irigasi teknis, bendungan pandan dure, embung rakyat dan jaringan irigasi perpipaan). Membangun infrastruktur air bersih Meningkatkan infrastruktur permukiman Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan Membangun infrastruktur perhubungan laut Meningkatkan infrastruktur ekonomi (pasar) Membangun infrastruktur kelistrikan dan mengembangkan penggunaan sumber energi nonBBM untuk meningkatkan suplai energi listrik Membangun infrastruktur telekomunikasi

Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

Membangun sektor pertanian dalam arti luas ke arah

Kesehatan Perumahan Kesehatan Sosial

Kepemudaan raga.

dan

olah

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Ketenagakerjaan Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum Perumahan Pekerjaan Umum Perhubungan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Energi dan Sumberdaya Mineral

Komunikasi dan Informatika

Pertanian VII - 2

Misi perikanan, kelautan dan kehutanan

Kebijakan Umum pengembangan sistem agribisnis dengan memperkuat sub sistem penyuplai sarana prasarana produksi, produksi pertanian dan pasca panen, industri pertanian , dan sub sistem penunjang (pemasaran, permodalan, informasi pasar dan teknologi).

Meningkatkan kesinambungan penyediaan pangan dan gizi masyarakat melalui produktivitas dan pendistribusian produk pertanian dalam arti luas secara merata Meningkatkan tata kelola Meningkatkan kualitas dan pemerintahan daerah yang profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan baik pelayanan kepada masyarakat dengan didukung prasarana dan sarana kerja yang memadai Mengembangkan struktur organisasi yang ramping, kaya fungsi, dan fleksibel, dan merancang regulasi dan penerapan standar pelayanan minimal Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat/lembaga nonpemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pelibatan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan kependudukan


Lingkup Urusan

Kelautan dan perikanan Kehutanan Perindustrian Perdagangan Penanaman modal Koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah Ketahanan pangan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kependudukan dan catatan sipil. Koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah Koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah Industri

VII - 3

Misi

Kebijakan Umum

Lingkup Urusan

Meningkatkan kualitas Memelihara dan meningkatkan pengelolaan Lingkungan kualitas dan kelestarian sumberdaya air, lahan, dan Hidup yang berkelanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup lainnya dengan pelibatan secara luas peran serta masyarakat Meningkatkan kualitas pemanfaatan tata ruang dengan pelibatan secara luas peran serta masyarakat Menyusun rencana tata ruang yang berkualitas melalui pelibatan partisipasi masyarakat. Mengembangkan kawasankawasan strategis dan pusatpusat pertumbuhan

Lingkungan Hidup Kehutanan Pekerjaan Umum


Meningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama dan Pemahaman Agama

Pendidikan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Meningkatkan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesehatan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


Penataan Ruang Pertanahan

Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum Perhubungan

Matriks VII.2 Program-Program Pembangunan Menurut Lingkup Urusan No.

Lingkup Urusan

1.

Pendidikan

Program-Program Pembangunan 1. 2. 3. 4. 5. 6.


Pendidikan anak usia dini. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Pendidikan menengah. Pendidikan non formal Pendidikan luar biasa Peningkatan mutu pendidik dan tenaga Kependidikan VII - 4

No.

Lingkup Urusan

Program-Program Pembangunan 7. Manajemen Pelayanan Pendidikan

2.

Kesehatan

3.

Pekerjaan Umum

1. Obat dan perbekalan kesehatan. 2. Upaya kesehatan masyarakat. 3. Pengawasan obat dan makanan. 4. Pengembangan Obatasli indonesia. 5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 6. Perbaikan gizi masyarakat. 7. Pengembangan lingkungan sehat. 8. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 9. Standarisasi pelayanan kesehatan. 10. Pelayanann kesehatan penduduk Miskin 11. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya. 12. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 13. Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan. 14. Peningkatan Pelayanan Anak Balita. 15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia. 16. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan. 17. Peningkatan KeselamatanIbu Melahirkan dan Anak. 18. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan. 10. Upaya Kesehatan Perorangan. 20. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan. 21. Kebijakan Manajemen KesehatanMasyarakat. 1. Pembangunan jalan dan jembatan 2. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3. Pembangunan turap/talud/bronjong 4. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. 5. Rehabilitasi /pemeliharaan talud/bronjong 6. Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 7. Tanggap darurat jalan dan jembatan 8. Pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan. 9. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. 10. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. 11. Penyediaan dan pengelolaan air baku. 12. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya. 13. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. 14. Pengendalian banjir. 15.Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 16. Pembangunan infrastruktur perdesaan.


VII - 5

No.

Lingkup Urusan

Program-Program Pembangunan 17. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 18. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 19. Program Pengawasan Jasa Konstruksi

4.

Perumahan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3.

Pengembangan perumahan Lingkungan sehat perumahan. Pemberdayaan komunitas perumahan. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Pengelolaan areal pemakaman Perencanaan tata ruang Pemanfaatan ruang Pengendalian pemanfaatan ruang.

5.

Penataan Ruang

6.

Perencanaan Pembangunan

1. Pengembangan data /informasi. 2. Kerjasama pembangunan. 3. Pengembangan wilayah perbatasan. 4. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 5. Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar. 6. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 7. Pembangunan daerah. 8. Perencanaan pembangunan ekonomi. 9. Perencanaan sosial budaya. 10. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 11. Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

7.

Perhubungan

1. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. 3. Peningkatan pelayanan angkutan. 4. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 5. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 6. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

8.

Lingkungan Hidup 1. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 3. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 4. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 5. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya


VII - 6

No.

Lingkup Urusan

Program-Program Pembangunan alam. 6. Peningkatan pengendalian polusi. 7. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi kebakaran hutan. 8. Pengendalian kebakaran hutan. 9. Pengelolaan dan rhabilitasi ekosistem pesisir dan laut. 10. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

9.

Pertanahan

1. Pembangunan sistem pendaftaran tanah. 2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 3. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 4. Pengembangan sistem informasi pertanahan.

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Penataan administrasi kependudukan

11.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. 2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. 3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

12.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. 2. 3. 4.

13.

Sosial

1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang maslah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.

Keluarga berencana. Kesehatan produksi remaja. Pelayanan kontrasepsi. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. 5. Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat. 6. Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR. 7. Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS. 8. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. 9. Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga. 10. Pengembangan model operasional BKB PosyanduPADU.


VII - 7

No.

Lingkup Urusan

Program-Program Pembangunan 2. 3. 4. 5. 6.

Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Pembinaan anak terlantar. Pembinaan penyandang cacat dan trauma. Pembinaan panti asuhan/panti jompo. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya). 7. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 14.

Ketenagakerjaan

1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. 2. Peningkatan kesempatan kerja. 3. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

15.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil menengah. 2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah. 3. Pengembangan sistem pendudkung usaha bagi usaha mikro kecil menengah. 4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

16.

Penanaman Modal

1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 2. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 3. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

17.

Kebudayaan

1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

18.

Kepemudaan dan Olah Raga

1. Pengembangan keserasian kebijakan pemuda. 2. Peningkatan peran serta kepemudaan. 3. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecapan hidup pemuda. 4. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. 5. Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga. 6. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga. 7. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 2. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 3. Pengembangan wawasan kebangsaan. 4. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. 5. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.


VII - 8

No.

Lingkup Urusan

Program-Program Pembangunan 6. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). 7. Pendidikan politik masyarakat. 8. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

20.

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

1. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. 2. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah. 3. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 4. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah. 5. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. 6. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. 7. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 8. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. 9. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 10. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. 11. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. 12. Penataan peraturan perundang-undangan. 13. Penataan daerah otonomi baru. 14. Pendidikan kedinasan. 15. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 16. Pembinaan dan pengembangan aparatur

21.

Ketahanan Pangan

1. Peningkatan ketahanan pangan

22.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. 2. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 4. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. 5. Peningkatan peran perempuan di desa.

23.

Statistik

1. Pengembangan data / informasi statistik daerah

24.

Kearsipan

1. Perbaikan sistem administrasi kearsipan. 2. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. 3. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan.


VII - 9

No.

Lingkup Urusan

Program-Program Pembangunan 4. Peningkatan kualitas pelayanan informasi.

25.

Komunikasi dan Imformatika

1. Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa. 2. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi. 3. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. 4. Kerjasama informasi dengan mas media

26.

Urusan Perpustakaan

1. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Daerah.

27.

Pertanian

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Peningkatan kesejahteraan petani Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian. Peningkatan penerapan teknologi pertanian. Pemberdayaan penyuluh pertanian. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Peningkatan produksi hasil peternakan. Peningkatan pemasaran hasil peternakan. Peningkatan penerapan teknologi peternakan.

28.

Kehutanan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemanfaatan potensi sumber daya hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Pemanfaatan kawasan hutan industri. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan. Perencanaan dan pengembangan hutan.

29.

Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. 2. Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. 3. Pembinaan dan pengembangan ketenaga listrikan.

30.

Pariwisata

1. Pengembangan pemasaran pariwisata. 2. Pengembangan destinasi pariwisata. 3. Pengembangan kemitraan.

31.

Kelautan dan Perikanan

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan. 3. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut. 4. Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut. 5. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan


VII - 10

No.

Lingkup Urusan

Program-Program Pembangunan maritim kepada masyarakat. 6. 7. 8. 9.

Pengembangan budidaya perikanan. Pengembangan perikanan tangkap. Pengmbangan sistem penyuluhan perikanan. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. 10. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. 32.

Perdagangan

1. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. 2. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional. 3. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. 4. Peningkatan dan pengembangan ekspor. 5. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

33.

Industri

1. 2. 3. 4.


Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi. Pengembangan industri kecil dan menengah. Peningkatan kemampuan teknologi industri. Pengembangan sentra-sentra industri potensial.

VII - 11

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Sebagai penjabaran kebijakan-kebijakan umum pembangunan, telah ditetapkan program-program pembangunan yang mungkin dilaksanakan dalam lima tahun kedepan yang dirancang untuk mewujudkan visi Kabupaten Lombok Timur. Namun untuk lebih meningkatkan keberhasilan pembangunan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, perlu ditetapkan: 1) prioritas-prioritas pembangunan dengan rencana implementasinya berupa indikasi rencana programprogram prioritas yang akan menentukan langkah-langkah/kegiatan-kegiatan utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi isu-isu strategis yang dihadapi; dan 2) indikasi rencana kebutuhan pendanaan program-program prioritas dalam kurun 2014-2018 yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber-sumber lainnya. Program-program pembangunan lainnya dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan program-program prioritas serta sasaran dan tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Agenda Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu strategis dan lingkup urusan wajib dan urusan pilihan di daerah. Kebutuhan Pendanaan selama tahun 2014 – 2018 disajikan dalam Matriks 8.1, dan Distribusi Kebutuhan Pendanaan disajikan dalam matriks 8.2. Program Prioritas berdasarkan Isu-isu Strategis 1. Peningkatan

perekonomian

daerah

(penduduk

pra

sejahtera,

peningkatan

pendapatan dan pengurangan kesenjangan, lembaga keuangan, jumlah investasi dan pelayanan perijinan), dengan program sebagai berikut :  Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang maslah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.  Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil menengah.  Pengembangan

kewirausahaan

dan

keunggulan

kompetitif

usaha

kecil

menengah.  Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.  Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.  Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

VIII - 1

 Pengembangan destinasi pariwisata.  Pengembangan industri kecil dan menengah. 2. Peningkatan kualitas kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB dengan program prioritas sbb:  Obat dan perbekalan kesehatan.  Upaya kesehatan masyarakat.  Perbaikan gizi masyarakat.  Pengembangan lingkungan sehat.  Pencegahan dan penanggulangan penyakit  Peningkatan pelayanan kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia.  Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.  Keluarga berencana.  Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat. 3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan  Pendidikan anak usia dini.  Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.  Pendidikan menengah.  Pendidikan non formal  Pendidikan luar biasa  Peningkatan mutu pendidik dan tenaga 4. Pengembangan infrastruktur wilayah (peningkatan infrastruktur yang memadai, jaringan transportasi, efektivitas tata ruang, kualitas permukiman) dengan Program Prioritas.  Pembangunan jalan dan jembatan  Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.  Penyediaan dan pengelolaan air baku.  Pembangunan infrastruktur perdesaan.  Perencanaan tata ruang  Lingkungan sehat perumahan.  Perbaikan perumahan akibat bencana  Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

VIII - 2

5. Pengembangan

pertanian dalam arti luas (ketahanan pangan, produktivitas,

kualitas dan nilai tambah, keberpihakan pada sektor pertanian).  Peningkatan ketahanan pangan  Peningkatan kesejahteraan petani  Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.  Peningkatan produksi hasil peternakan.  Rehabilitasi hutan dan lahan.  Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.  Pengembangan budidaya perikanan. 6. Pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.  Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.  Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah.  Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.  Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.  Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.  Pengembangan data /informasi.  Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.  Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 7. Peningkatan kualitas tenaga kerja  Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.  Peningkatan kesempatan kerja.  Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. 8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan  Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.  Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.  Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). 9. Peningkatan keimanan, ketaqwaan dan kearifan lokal, dengan program sebagai berikut :  Program Pengembangan Nilai Budaya  Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


VIII - 3

10. Peningkatan keamanan, ketertiban dan toleransi antar kelompok.  Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.  Pengembangan wawasan kebangsaan.


VIII - 4

Matriks 8.1 Agenda Prioritas Pembangunan Dalam Komponen Belanja Langsung dan Kebutuhan Pendanaan (Rp.) Kebutuhan Pendanaan (Rp.) No

Isu strategis daerah

Lingkup Urusan 2014

2015

2016

2017

2018

Peningkatan 1

perekonomian daerah

1.1 Koperasi dan UKM

- Dinas Koperasi dan UKM

1.247.390.000

1.266.100.850

1.291.422.867

1.321.125.593

1.347.548.105

270.000.000

274.050.000

279.531.000

285.960.213

291.679.417

1.2 Perdagangan

33.097.276.700

33.593.735.851

34.265.610.568

35.053.719.611

35.754.794.003

1.3 Perindustrian

539.056.500

547.142.348

558.085.194

570.921.154

582.339.577

4.097.332.300

4.162.889.617

4.246.147.409

4.356.547.242

4.443.678.187

1.5 Pariwisata

554.375.500

563.799.884

578.458.680

593.498.606

608.336.071

1.6 Penanaman Modal

134.000.000

136.010.000

138.730.200

141.920.995

144.759.414

1.7 Otonomi Daerah (BPPT)

912.095.500

925.776.933

944.292.471

966.011.198

985.331.422

7.224.461.500

7.332.828.423

7.479.484.991

7.651.513.146

7.804.543.409

- Sekretariat Daerah

1.4 Energi dan SDM

1.8 Pemberdayaan Masyarakat Desa RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

VIII - 5

Kebutuhan Pendanaan (Rp.) No


Lingkup Urusan 2014

1.9 Ketransmigrasian

2015

2016

2017

2018

127.000.000

128.905.000

131.483.100

134.507.211

137.197.356

48.202.988.000

48.931.238.903

49.913.246.481

51.075.724.968

52.100.206.960

- Dinas Kesehatan

49.739.649.500

50.485.744.243

51.243.030.406

52.267.891.014

53.313.248.835

- RSU

40.875.067.000

41.488.193.005

42.110.515.900

42.952.726.218

43.811.780.742

10.000.000

10.150.000

10.322.550

10.590.936

10.887.483

900.000.000

913.500.000

927.202.500

945.746.550

964.661.481

2.203.380.000

2.236.430.700

2.269.977.161

2.315.376.704

2.361.684.238

915.000.000

928.725.000

942.655.875

961.508.993

980.739.172

751.227.000

762.495.405

773.932.836

789.411.493

805.199.723

95.394.323.500

96.825.238.353

98.277.637.228

100.243.251.908

102.248.201.673

Jumlah 1 Peningkatan kualitas 2

kesehatan, dan PP KB

2.1 Kesehatan

- Setda

- Setwan 2.2 Keluarga Berencana & KS

- Badan PPKB

- Setda 2.3 Pemberdayaan Perempuan Jumlah 2 3

Peningkatan akses dan

3.1 Pendidikan


66.330.322.600

VIII - 6



Lingkup Urusan 2014

kualitas Pendidikan

2015

2016

2017

2018

67.325.277.439

68.335.156.601

69.701.859.733

71.095.896.927

3.2 Kearsipan

- Bakesbangpoldagri

17.980.000

18.249.700

18.523.446

18.893.914

19.271.793

- Sekretariat DPRD

14.400.000

14.616.000

14.835.240

15.131.945

15.434.584

476.057.400

483.198.261

490.446.235

500.255.160

510.260.263

477.150.100

484.307.352

491.571.962

501.403.401

511.431.469

67.315.910.100

68.325.648.752

69.350.533.483

70.737.544.152

72.152.295.035

104.646.610.200

106.216.309.353

107.809.553.993

109.965.745.073

112.165.059.975

12.043.561.000

12.224.214.415

12.407.577.631

12.655.729.184

12.908.843.768

5.349.491.322

5.429.733.692

5.511.179.697

5.621.403.291

5.733.831.357

195.681.678

198.616.903

201.596.157

205.628.080

209.740.641

- Kantor Padok

3.3 Perpustakaan Jumlah 3 Pengembangan 4

Infrastruktur

4.1 Pekerjaan Umum

Wilayah

4.2 Perhubungan

- Dinas Pekerjaan Umum

- Dinas Hubkominfo 4.3 Komunikasi dan Informatika

- Dinas Hubkominfo


VIII - 7



Lingkup Urusan 2014


2015

2016

2017

2018

2.990.361.000

3.035.216.415

3.080.744.661

3.142.359.554

3.205.206.746

119.495.000

121.287.425

123.106.736

125.568.871

128.080.249

125.345.200.200

127.225.378.203

129.133.758.876

131.716.434.054

134.350.762.735

367.990.000

373.509.850

379.112.498

386.694.748

394.428.643

2.050.509.750

2.081.267.396

2.112.486.407

2.154.736.135

2.197.830.858

Peternakan

8.643.226.800

8.772.875.202

8.904.468.330

9.082.557.697

9.264.208.851

- Badan P4K

3.339.842.850

3.389.940.493

3.440.789.600

3.509.605.392

3.579.797.500

2.125.000.000

2.156.875.000

2.189.228.125

2.233.012.688

2.277.672.941

596.143.000

605.085.145

614.161.422

626.444.651

638.973.544

3.059.877.650

3.105.775.815

3.152.362.452

3.215.409.701

3.279.717.895

- Sekretariat DPRD Jumlah 4 Pengembangan pertanian 5

dalam

5.1 Ketahanan Pangan

Arti luas

5.2 Pertanian - Badan Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian dan

- Dinas Kehutanan dan perkebunan

- Sekretariat Daerah 5.3 Kehutanan

- Dinas Hutbun - Badan P4K


97.913.750

VIII - 8



Lingkup Urusan 2014

2015

2016

2017

2018

99.382.456

100.873.193

102.890.657

104.948.470

4.881.703.100

4.954.928.647

5.029.252.576

5.129.837.628

5.232.434.380

465.191.500

472.169.373

479.251.913

488.836.951

498.613.690

25.627.398.400

26.011.809.376

26.401.986.517

26.930.026.247

27.468.626.772

1.245.024.700

1.263.700.071

1.282.655.572

1.308.308.683

1.334.474.857

4.532.400.000

4.600.386.000

4.669.391.790

4.762.779.626

4.858.035.218

70.000.000

71.050.000

72.115.750

73.558.065

75.029.226


16.633.074.500

16.882.570.618

17.135.809.177

17.478.525.360

17.828.095.868

- Sekretariat DPRD

15.508.152.300

15.740.774.585

15.976.886.203

16.296.423.927

16.622.352.406

6.841.545.100

6.944.168.277

7.048.330.801

7.189.297.417

7.333.083.365

5.4 Kelautan dan Perikanan

- Dinas Kelkan

- Badan P4K Jumlah 5 Pengelolaan 6

tata

pemerintahan

6.1 Penataan Ruang 6.2 Perencanaan

yang efektif dan efisien.

Pembangunan Daerah

- Bappeda

- Sekretariat Daerah 6.3 Pemerintahan Umum

- Kecamatan


VIII - 9



Lingkup Urusan 2014

- Inspektorat Daerah

- Dinas PPKA

- BPBD

2015

2016

2017

2018

3.066.450.000

3.112.446.750

3.159.133.451

3.222.316.120

3.286.762.443

19.775.214.716

20.071.842.937

20.372.920.581

20.780.378.992

21.195.986.572

214.511.000

217.728.665

220.994.595

225.414.487

229.922.777

3.505.539.000

3.558.122.085

3.611.493.916

3.683.723.795

3.757.398.270

230.000.000

233.450.000

236.951.750

241.690.785

246.524.601

2.201.557.500

2.234.580.863

2.268.099.575

2.313.461.567

2.359.730.798

271.982.400

276.062.136

280.203.068

285.807.129

291.523.272

30.186.850.469

30.639.653.226

31.099.248.024

31.721.232.985

32.355.657.645

1.059.396.000

1.075.286.940

1.091.416.244

1.113.244.569

1.135.509.460

- Badan Kepegawaian & Diklat

6.4 Statistik 6.5 Kependudukan dan Capil

- Dinas Dukcapil

- Kecamatan 6.6 Perumahan


- BPBD 6.7 Pertanahan - Sekretariat Daerah


15.401.500.000

VIII - 10



Lingkup Urusan 2014

2015

2016

2017

2018

15.632.522.500

15.867.010.338

16.184.350.544

16.508.037.555

215.783.000

219.019.745

222.305.041

226.751.142

231.286.165

120.958.980.685

122.773.365.395

124.614.965.876

127.107.265.194

129.649.410.498

726.000.000

736.890.000

747.943.350

762.902.217

778.160.261

726.000.000

736.890.000

747.943.350

762.902.217

778.160.261

- Badan LHPM

1.882.101.000

1.910.332.515

1.938.987.503

1.977.767.253

2.017.322.598

- Kantor KTK

3.955.151.480

4.014.478.752

4.074.695.933

4.156.189.852

4.239.313.649

5.837.252.480

5.924.811.267

6.013.683.436

6.133.957.105

6.256.636.247

- Dinas STT

1.746.157.500

1.772.349.863

1.798.935.110

1.834.913.813

1.871.612.089


1.180.200.000

1.197.903.000

1.215.871.545

1.240.188.976

1.264.992.755

- Dinas PPKA Jumlah 6 Peningkatan kualitas 7

tenaga kerja

7.1 Ketenagakerjaan Jumlah 7

Perlindungan dan 8

pengelolaan

8.1 Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Jumlah 8 Peningkatan 9

keimanan,ketaqwaan

9.1 Sosial

Dan kearifan lokal

9.2 Kebudayaan - Dinas Budpar


788.031.000

VIII - 11



Lingkup Urusan 2014

2015

2016

2017

2018

799.851.465

811.849.237

828.086.222

844.647.946

143.734.000

145.890.010

148.078.360

151.039.927

154.060.726

1.024.485.400

1.039.852.681

1.055.450.471

1.076.559.481

1.098.090.670


405.000.000

411.075.000

417.241.125

425.585.948

434.097.666

- Kecamatan

382.498.000

388.235.470

394.059.002

401.940.182

409.978.986

5.670.105.900

5.755.157.489

5.841.484.851

5.958.314.548

6.077.480.839

- Bakesbangpoldagri

1.747.240.000

1.773.448.600

1.800.050.329

1.836.051.336

1.872.772.362

- Sat Pol PP

3.595.781.400

3.649.718.121

3.704.463.893

3.778.553.171

3.854.124.234

5.343.021.400

5.423.166.721

5.504.514.222

5.614.604.506

5.726.896.596

500.421.180.665

507.932.704.458

515.799.754.319

526.280.024.898

536.808.677.617

- Sekretariat Daerah 9.3 Kepemudaan dan Olah Raga

- Dinas Dikpora

Jumlah 9 Peningkatan 10

10.1 Kesatuan Bangsa

keamanan,ketertiban

Poldagri

Dan toleransi antar kelompok

Jumlah 10 Jumlah (1 s/d 10)


VIII - 12

Matriks 8.2 Agenda Prioritas Pembangunan Dalam Komponen Belanja Langsung dan Distribusi Kebutuhan Pendanaan (%)

Distribusi Kebutuhan Pendanaan (%) No


Lingkup Urusan 2014

2015

2016

2017

2018

Peningkatan perekonomian 1

daerah

1.1 Koperasi dan UKM - Dinas Koperasi dan UKM

0,249%

0,249%

0,250%

0,251%

0,251%


0,054%

0,054%

0,054%

0,054%

0,054%

1.2 Perdagangan

6,614%

6,614%

6,643%

6,661%

6,661%

1.3 Perindustrian

0,108%

0,108%

0,108%

0,108%

0,108%

1.4 Energi dan SDM

0,819%

0,820%

0,823%

0,828%

0,828%

1.5 Pariwisata

0,111%

0,111%

0,112%

0,113%

0,113%

1.6 Penanaman Modal

0,027%

0,027%

0,027%

0,027%

0,027%

1.7 Otonomi Daerah (BPPT)

0,182%

0,182%

0,183%

0,184%

0,184%

1,444%

1,444%

1,450%

1,454%

1,454%

0,025%

0,025%

0,025%

0,026%

0,026%

- Dinas Kesehatan

9,940%

9,939%

9,935%

9,932%

9,932%

- RSU

8,168%

8,168%

8,164%

8,162%

8,162%

- Setda

0,002%

0,002%

0,002%

0,002%

0,002%

- Setwan

0,180%

0,180%

0,180%

0,180%

0,180%

1.8 Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.9 Ketransmigrasian Peningkatan kualitas 2

kesehatan, dan PP KB


2.1 Kesehatan

VIII - 13

2.2 Keluarga Berencana & KS - Badan PPKB

0,440%

0,440%

0,440%

0,440%

0,440%

- Setda

0,183%

0,183%

0,183%

0,183%

0,183%

0,150%

0,150%

0,150%

0,150%

0,150%

13,255%

13,255%

13,248%

13,244%

13,244%

- Bakesbangpoldagri

0,004%

0,004%

0,004%

0,004%

0,004%

- Sekretariat DPRD

0,003%

0,003%

0,003%

0,003%

0,003%

- Kantor Padok

0,095%

0,095%

0,095%

0,095%

0,095%

0,095%

0,095%

0,095%

0,095%

0,095%

20,912%

20,911%

20,901%

20,895%

20,895%


2,407%

2,407%

2,406%

2,405%

2,405%

- Dinas Hubkominfo

1,069%

1,069%

1,068%

1,068%

1,068%

- Dinas Hubkominfo

0,039%

0,039%

0,039%

0,039%

0,039%


0,598%

0,598%

0,597%

0,597%

0,597%

- Sekretariat DPRD

0,024%

0,024%

0,024%

0,024%

0,024%

dalam

5.1 Ketahanan Pangan

0,074%

0,074%

0,073%

0,073%

0,073%

Arti luas

5.2 Pertanian - Badan Ketahanan Pangan

0,410%

0,410%

0,410%

0,409%

0,409%

- Dinas Pertanian dan

1,727%

1,727%

1,726%

1,726%

1,726%

2.3 Pemberdayaan Perempuan Peningkatan akses dan 3

kualitas

3.1 Pendidikan

Pendidikan

3.2 Kearsipan

3.3 Perpustakaan 4

Pengembangan Infrastruktur

4.1 Pekerjaan Umum

Wilayah

4.2 Perhubungan

4.3 Komunikasi dan Informatika

Pengembangan pertanian 5


VIII - 14

Peternakan - Badan P4K

0,667%

0,667%

0,667%

0,667%

0,667%

0,425%

0,425%

0,424%

0,424%

0,424%

0,119%

0,119%

0,119%

0,119%

0,119%

- Dinas Hutbun

0,611%

0,611%

0,611%

0,611%

0,611%

- Badan P4K

0,020%

0,020%

0,020%

0,020%

0,020%

- Dinas Kelkan

0,976%

0,976%

0,975%

0,975%

0,975%

- Badan P4K

0,093%

0,093%

0,093%

0,093%

0,093%

6.1 Penataan Ruang

0,249%

0,249%

0,249%

0,249%

0,249%

- Bappeda

0,906%

0,906%

0,905%

0,905%

0,905%


0,014%

0,014%

0,014%

0,014%

0,014%


3,324%

3,324%

3,322%

3,321%

3,321%

- Sekretariat DPRD

3,099%

3,099%

3,097%

3,097%

3,097%

- Kecamatan

1,367%

1,367%

1,366%

1,366%

1,366%

- Inspektorat Daerah

0,613%

0,613%

0,612%

0,612%

0,612%

- Dinas PPKA

3,952%

3,952%

3,950%

3,949%

3,949%

- BPBD

0,043%

0,043%

0,043%

0,043%

0,043%

- Dinas Kehutanan dan perkebunan - Sekretariat Daerah 5.3 Kehutanan

5.4 Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan 6

tata

pemerintahan

6.2 Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien.

Daerah

6.3 Pemerintahan Umum


VIII - 15

- Badan Kepegawaian & Diklat

0,701%

0,701%

0,700%

0,700%

0,700%

6.4 Statistik

0,046%

0,046%

0,046%

0,046%

0,046%

- Dinas Dukcapil

0,440%

0,440%

0,440%

0,440%

0,440%

- Kecamatan

0,054%

0,054%

0,054%

0,054%

0,054%


6,032%

6,032%

6,029%

6,027%

6,027%

- BPBD

0,212%

0,212%

0,212%

0,212%

0,212%


3,078%

3,078%

3,076%

3,075%

3,075%

- Dinas PPKA

0,043%

0,043%

0,043%

0,043%

0,043%

0,145%

0,145%

0,145%

0,145%

0,145%

- Badan LHPM

0,376%

0,376%

0,376%

0,376%

0,376%

- Kantor KTK

0,790%

0,790%

0,790%

0,790%

0,790%

- Dinas STT

0,349%

0,349%

0,349%

0,349%

0,349%


0,236%

0,236%

0,236%

0,236%

0,236%

- Dinas Budpar

0,157%

0,157%

0,157%

0,157%

0,157%


0,029%

0,029%

0,029%

0,029%

0,029%

6.5 Kependudukan dan Capil

6.6 Perumahan

6.7 Pertanahan

Peningkatan kualitas tenaga 7

kerja

7.1 Ketenagakerjaan

8

Perlindungan dan pengelolaan

8.1 Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Peningkatan 9

keimanan,ketaqwaan Dan kearifan lokal

9.1 Sosial

9.2 Kebudayaan


VIII - 16

9.3 Kepemudaan dan Olah Raga - Dinas Dikpora

0,205%

0,205%

0,205%

0,205%

0,205%


0,081%

0,081%

0,081%

0,081%

0,081%

- Kecamatan

0,076%

0,076%

0,076%

0,076%

0,076%

- Bakesbangpoldagri

0,349%

0,349%

0,349%

0,349%

0,349%

- Sat Pol PP

0,719%

0,719%

0,718%

0,718%

0,718%

Peningkatan 10

keamanan,ketertiban Dan toleransi antar kelompok


10.1 Kesatuan Bangsa Poldagri

VIII - 17

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dari Bupati Lombok Timur periode 2013-2018 dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing perlu ditetapkan indikator kinerja daerah. Indikator Kinerja daerah ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaianindikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yangbersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periodeRPJMD dapat dicapai. Secara teknis indikator kinerja daerah pada dasarnya dirumuskandengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) ataukompositnya (impact). Selanjutnya indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasilanalisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadaptingkat capaian indikator kinerja daerah setelah program dan kegiatan prioritasditetapkan. Pencapaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan merupakan alat ukur keberhasilan daritujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Timur periode 2013-2018 yang telah direncanakan. Indikator Kinerja daerah yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan / pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Data dan informasi yang tertuang dalam indikator kinerja daerah juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. lndikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. lndikator kinerja yang digunakan antara lain : lndikator kemajuan RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

IX-1

pembangunan daerah dari aspek capaian kesejahteraan, pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat dan daya saing daerah. Secara keseluruhan hasil akhir dari tujuan pembangunan daerah menggunakan paramater "PeningkatanKualitas Sumber Daya Manusia" dengan indikatornya adalah nilai lndeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; -

Aspek kesejahteraan masyarakat Aspek pelayanan umum, dan Aspek daya saing daerah.

1. INDIKATOR ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT No

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

1

Pertumbuhan PDRB

2

PDRB per kapita

3 4

Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka kematian bayi / 1000 KH

5

Satuan

Kondisi Saat Ini

Target 5 Tahun 2014

2015

2016

2017

2018

% Juta Rp. % Tahun

5,40 6,943

5,50 7,013

5,60 7,520

5,70 8,100

5,80 8,325

5,90 8,493

98,15

99 7,75

100 7,85

100 7,90

100 7,95

100 8,00

Bayi/ 1000 KH

24

23,5

23

22,5

22

21,5

7,70

6

Angka kematian ibu Maternal / 100.000 KH

Ibu/ 100.00 0 KH

154

147

140

130

120

110

7 8

Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk

Tahun %

61,2 2,71

61,8 2,65

62 2,60

62,3 2,50

62,8 2,40

63 2,30

2. INDIKATORASPEK PELAYANAN UMUM No

1 2 3 4 5

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Daerah Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Persentase jumlah peserta didik setiap rombel SD/MI < 32 anak Setiap SD/MI memiliki 2 (dua) orang guru S1 atau D-IV dan 2 orang guru telah memiliki sertifikat pendidik.


Target 5 Tahun

Kondisi Saat Ini 2014

2015

2016

2017

2018

%

100

100

100

100

100

100

%

99,72

99,75

99,80

99,85

99,90

99,95

%

99,93

99.95

99,96

99,97

99,98

99,99

%

99

99

99

99

99

99

%

99

100

100

100

100

100

IX-2

No

6

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Daerah

Target 5 Tahun

Kondisi Saat Ini 2014 91

2015 92

2016 93

2017 94

2018 95

Setiap SMP/MTs memiliki 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Angka BOR Rumah Sakit Umum Daerah

%

90

%

98,10

98,20

98,30

98,40

98,50

98,60

%

76,02

77,02

77,65

78,02

79,1

80

9

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

%

100

100

100

100

100

100

10

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

%

47,70

47,80

47,90

48,30

48,90

49,10

11 12

Jaringan Irigasi kondisi baik Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan Penyusunan Renc Tata Ruang mll aspirasi masyarakat/ konsultasi publik Tersedia RTH publik 20 % dari luas kota. KK yang telah mendapat pelayanan listrik Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Tersedia angkutan umum yang melayani jalan kabupaten

7

8

13

14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24

%

52,26

54,76

57,26

59,76

62,26

64,76

%

87,5

88,0

88,5

89,0

89,5

90,0

%

27,27

32,27

35,27

40,27

45,27

50,27

%

48,95

47,95

46,95

45,95

45,65

45,10

KK

196.380

209.952

214.352

219.620

224.110

229.500

%

100

100

100

100

100

100

Trayek

34

34

34

34

34

34

%

76,50

77,50

79,50

81,50

83,50

85,50

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

%

55

65

75

80

80

99

Persentase Cakupan penerbitan akta kelahiran

%

21,21

30,91

40,33

50,48

65,37

80,00

%

12,88

15

20

25

30

35

%

80

90

92

93

95

99

%

71,2

71,4

71,9

72

72,6

73

Ketersediaan air minum yang aman minimal 60 ltr/org/hari

Persentase partisipasi perempuan dalam lembaga publik Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di UPT. Cakupan peserta KB aktif Pemberdayaan PMKS a. Anak Jalanan

Orang

15

17

19

21

23

25

b. Anak Terlantar

Orang

25

25

25

25

25

25


IX-3

No

25 26 27

28 29 30 31

32 33

34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Daerah

Target 5 Tahun

Kondisi Saat Ini

c. Penyandang Cacat

Orang

371

2014 372

d. Gelandangan dan Pengemis e. Wanita rawan sosial ekonomi Persentase koperasi aktif Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah lapangan olahraga a. Sepak bola b. Basket c. Volley d. Bulu tangkis e. Kolam renang Persentase penyelasian pelanggaran kamtibmas Persentase cakupan petugas LINMAS Kemiskinan Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah (Paten) Jumlah desa mandiri pangan Tertatanya arsip autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. (SKPD, kecamatan, desa/kelurahan) Jumlah perpustakaan mitra Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Produksi komoditas tanaman pangan a. Padi b. Jagung c. Kedelai Jumlah kelompok tani klas lanjut

Orang

30

30

30

30

28

25

Orang

35

30

25

20

15

10

% Kali

88,45

88,45

88,45

89,48

89,68

90,00

8

10

15

17

18

20

buah buah buah buah buah %

24 142 145 205 3 90

24 142 145 206 4 92

24 143 146 207 4 93

24 143 147 208 5 94

24 144 147 209 5 95

25 145 148 210 6 96

%

90

93

95

95

95

95

% %

20,07 0

19,07 50

18,07 60

17,07 70

16,07 80

15,07 100

Desa

23

26

29

32

35

38

Dok.

36

86

136

184

236

286

Penurunan luas lahan kritis Kunjungan wisata (Asing dan Domestic) Produksi perikanan tangkap Terlaksananya pengiriman Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang mendapat Pelatihan Dasar Umum

2015 375

2016 378

2017 380

2018 390

Buah

168

201

241

289

346

415

Orang

405.688

466.541

536.522

617.000

709.550

815.985

Eks.

40.005

46.005

52.905

60.840

69.966

69.966

Ton Ton Ton Klp

359.564 85.960 1.142 1617

364.957 87.249 1.159 1647

368.607 88.558 1.177 1677

372.293 89.887 1.194 1707

376.016 91.235 1.212 1737

379.776 92.603 1.230 1767

Ha Orang

34.106,39

33.235,99

32.365,60

31.495,20

30.624,81

29.754,41

11.323

11.500

12.050

13.800

14.000

15.200

Ton

13.772,30

13.910,00

14.188,20

14.613,80

15.198,40

15.958,30

KK

19

50

50

60

75

75

KK

19

50

50

60

75

75


IX-4

3. INDIKATOR ASPEK DAYA SAING No

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Satuan

Kondisi Saat Ini

Target 5 Tahun 2014 10,20

2015 11,3

2016 12,0

2017 12,4

2018 13,5

1

Laju pertumbuhan PDRB perkapita

%

9,79

2

Laju inflasi

%

4,1

4

3,9

3,8

3,7

3,6

3

Pertumbuhan PAD

%

8

11

13

15

18

20

4

Laju Investasi Menurunnya kasus kriminalitas Persentase Lama proses perijinan sesuai SOP Jumlah Penyertaan Modal APBD kepada BUMD Kemantapan jalan kabupaten Jumlah Rumah Tidak layak huni Jumlah Pasar Tradisional yang direvitalisasi Jumlah Desa Swasembada

% Kasus

55

50

45

45

45

40

%

60

65

70

75

80

90

Rp (Milyar) %

39

51

70

80

90

100

47,7

60

65

70

75

80

Unit

52.000

45.000

30.000

22.750

18.000

15.000

unit

3

6

12

16

18

20

Desa

0

20

40

60

80

100

Milyar

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Zakat yg terkumpul/th


IX-5

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah Kabupaten Lombok Timur akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2013-2018); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2025, dan rnemperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 .

Selain itu juga mempertimbangkan asas

kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lombok

Timur Tahun 2008-2013, serta mempertimbangkan arah

pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur.. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Lombok Timur, dan akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur 2013-2018 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2014

hingga 2018. Perencanaan

pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lombok Timur 2005 – 2025. Hal ini didasarkan pada tahun 2019 merupakan masa transisi antara periodesasi RPJMD 2013-2018 dengan RPJMD periode 2019-2024, dimana dalam tahun 2019 masih dalam proses penyusunan. RPJMD KAB. LOMBOK TIMUR 2013-2018

X-1

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2013-2018 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat

menjadi

pondasi

bagi

kesinambungan

pelaksanaan

pembangunan daerah Lombok Timur periode berikutnya.

program-program

Secara garis besar,

pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang memiliki kepedulian terhadap sesama, berkualitas dan beriman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, dalam periode lima tahun ke depan, diharapkan kesenjangan atau disparitas berbagai indikator kesejahteraan dapat berkurang i secara signifikan, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Lombok Timur diharapkan dapat berjalan dengan baik, didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Tahun 2013-2018 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut : 1.

Badan/dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten

Lombok Timur serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2013-2018 ini dengan sebaik baiknya. 2.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2014 - 2018.

3.

Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masingmasing, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-


X-2

2018, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja (Renja-SKPD). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Timur berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi setiap tahunnya.

BUPATI LOMBOK TIMUR,

MOCH. ALI BIN DACHLAN


X-3

DAFTAR ISI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN DAFTAR GRAFIK

Recommend Documents