Daftar Isi. Liputan Khusus Info Baru 1. Suara Habitat di Bumi Sriwijaya

http://ciptakarya.pu.go.id

Daftar Isi Berita Utama

2

Menggandeng Organisasi Perempuan Indonesia Dalam Pengembangan Sanitasi

Liputan Khusus

Info Baru 1

14

8 Suara Habitat di Bumi Sriwijaya

Ketika Para Menristek Bicara Soal Habitat

Liputan Khusus 9 100 Siswa SD Palembang Kunjungi Kampung Ramah Lingkungan 12 Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Permukiman Berkelanjutan

Inovasi 2 21 Metode Shear Wall Alternatif Pembangunan Rumah Susun Sederhana 24 SPAM Baron Kabupaten Gungung Kidul Mengaliri Masyarakat dengan Air Minum Lebih Murah

Info Baru 2 16 2012 Semarang Bebas Banjir dan Rob

Resensi 28 Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Inovasi 1 18 Revitalisasi Kawasan Pura Tirta Empul Bali

Suara Anda

Kami, kantor perwakilan National Library of AustraliaRegional Office Asia melalui Indonesia Acquisitions Program mengumpulkan publikasi-publikasi yang diterbitkan badan pemerintah, institusi akademik, maupun organisasi masyarakat sipil di Indonesia berupa buku, jurnal, maupun majalah. Kami tertarik dengan Buletin Cipta Karya yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum dan melalui kesempatan ini kami bermaksud mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan publikasi tersebut secara regular sebanyak 1 eksemplar. Selanjutanya publikasi tersebut akan kami kirimkan ke National Library of Australia di Canberra A.C.T, Australia, untuk kepentingan peneliti dan peminat budaya Indoensia di Australia. Dalam hal ini, tentunya terbitan tersebut akan menjadi koleksi yang bernilai bagi Perpustakaan Nasional kami. Dari : Dedi Effendi (Acquisitions Assistant) Jawaban: Sesuai dengan permintaan Bapak, bersama ini kami sampaikan Buletin Cipta Karya Edisi Juli 2009 sebanyak lima eksemplar. Mulai saat ini kami mengirimkan terbitan berkala Buletin Cipta Karya tiap bulannya sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada Kantor National Library of Australia-Regional Office Asia-Australian Embassy di Jakarta.

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau di saran dan pengaduan www.pu.go.id

Menurut orang bijak, kata ‘Perempuan’ dibangun dari kata ‘empu’, yang berarti tuan. Dari asal kata tersebut, perempuan bisa dianalogikan sang empu, yang dalam cerita babad tanah leluhur Indonesia berarti orang yang mampu dan ahli. Dalam keseharian, perempuan harus berhadapan dengan urusan ‘belakang’, dari memasak, mencuci, memandikan anak, dll. Sehingga mereka mau tidak mau harus memikirkan juga bahan buangan yang acap menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cucian, air seni, bahan buangan mandi atau cucian). Yang bisa mereka lakukan baru sebatas menjaga kebersihan pribadi, atau teknologi sederhana (kakus, tangki septik), namun secara massal belum mampu berpikir penanganan sanitasi yang lebih luas. Itulah senyawa yang dimaksud dalam judul editorial di atas. Dengan menggandeng perempuan, diharapkan lahir kepedulian untuk menjaga lingkungannya bersama-sama, termasuk sanitasi. Langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah tepat, yaitu dengan menggandeng tujuh organisasi perempuan di Indonesia untuk memperhatikan masalah sanitasi dalam pembangunan infrastruktur sanitasi bernama SANIMAS (Sanitasi oleh Masyarakat). Mereka antara lain; Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bhayangkari, Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan (APPB), dan KOWANI. Keberhasilan SANIMAS sangat tergantung pada keberlanjutan pengelolaan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat, sehingga diperlukan upaya evaluasi dan monitoring, serta kampanye yang lebih baik. Dengan demikian, peran organisasi perempuan sebagai mitra pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan upaya peningkatan kualitas pengelolaan SANIMAS. Dalam edisi Oktober 2009, Buletin Cipta Karya mengulas tentang ini. Selain itu, kami juga masih menilai penting event peringatan Hari Habitat Dunia 2009 di Indonesia yang peringatan puncaknya dipusatkan di Kota Palembang, Senin 5 Oktober 2009. Kami masih mengingatkan kepada semua pihak, bahwa peringatan Hari Habitat Dunia bukan hanya milik elit tertentu. Membangun kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas permukiman harus berkelanjutan. Kami juga menyuguhkan inovasi teknologi Shear Wall untuk membangun Rumah Susun Sederhana agar lebih murah dan tahan goncangan gempa. Revitalisasi kawasan Tirta Empul di Gianyar Bali akan menyapa kita di tengah-tengah ulasan. Kami juga turut berbangga atas terpilihnya kembali Bapak Djoko Kirmanto sebagai Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Indonesia Bersatu II. Segenap Tim Redaksi Buletin Cipta Karya mengucapkan selamat dan mendoakan beliau dan lembaga yang dipimpinnya ini untuk mampu mencapai target-target pembangunannya. Selamat membaca dan berkarya!

Foto : MCK Percontohan di Kelurahan Cisarua, Kec. Cikole, Kota Sukabumi

Editorial

Senyawa Perempuan dan Sanitasi Lahirkan Kepedulian

1

Berita Utama

Menggandeng Organisasi Perempuan Indonesia

Dalam Pengembangan Sanitasi Oleh : Endang Setyaningrum*) Suhaeniti **)

Sanitasi oleh Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Sanimas adalah infrastruktur permukiman yang langsung menyentuh masyarakat. Untuk mempercepat jangkauan kepada masyarakat serta mengkamapanyekan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses sanitasi yang sehat, Departemen Pekerjaan Umum menggandeng organisasi perempuan.

Opsi Teknologi Sanitasi dalam permukiman

B

anyak orang mengira, permukiman layak huni adalah permukiman yang dipenuhi rumah bagus, jalan lingkungan yang tidak rusak, tertata rapi dan bersih, dilengkapi dengan taman dan hijau dedaunan, dan tidak ketinggalan dengan tersedianya air dan listrik. Satu hal yang sebenarnya tidak kalah penting bagi permukiman layak huni, namun sering terlupakan, yakni bagaimana kondisi sanitasi di lingkungan tersebut. Sebuah permukiman disebut layak huni jika dilengkapi juga dengan sistem sanitasi yang memenuhi syarat bagi kesehatan lingkungan, karena

2

terdapat hubungan yang erat antara tingkat akses penduduk terhadap sarana sanitasi dengan tingkat kesehatan (kualitas hidup) penduduk. Saat ini pengembangan sarana sanitasi di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan, terutama bagi penduduk berpenghasilan rendah di kawasan permukiman rawan sanitasi, padat, dan kumuh di perkotaan. Dari segi kuantitas, akses penduduk Indonesia terhadap sarana sanitasi dasar (basic sanitation) di tahun 2007 memang cukup tinggi, yaitu 77,15% (BPS, 2007). Angka ini telah melampaui target

Millenium Development Goals (MDGs) 2015. Namun, dari segi kualitas ternyata akses sanitasi penduduk Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Prosentase rumah tangga yang menggunakan sistem sanitasi setempat (on-site system) yang aman (menggunakan tangki septik) di tahun 2007 baru sebesar 49,13%, yaitu 71,06% di perkotaan dan 32,47% di perdesaan, karena masih banyak warga yang memiliki jamban, namun buangan dari jamban tersebut langsung dialirkan ke badan air atau sungai tanpa melalui proses pengolahan terlebih dulu. Kurangnya kualitas sarana sanitasi ini

Berita Utama Bangunan SANIMAS dapat mencemari sumber air tanah dan air dan air permukaan yang merupakan sumber air baku untuk air minum bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Pencemaran air tanah dan air permukaan ini dapat menimbulkan berbagai resiko penyakit yang menular melalui media air (waterborne diseases), seperti diare, disentri, kolera, dan penyakit kulit, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas hidup penduduk. Jika sumber air baku untuk air minum telah tercemar karena lingkungan permukiman tidak dilengkapi dengan sarana sanitasi yang memenuhi syarat bagi kesehatan lingkungan, bagaimana dapat dikatakan permukiman yang layak huni? Dan bagaimana penduduk Indonesia dapat mencapai kehidupan yang lebih baik? Untuk mengatasi persoalan sanitasi ini, pemerintah telah mencanangkan beberapa target dan sasaran, seperti : (1) pencapaian “Open Defecation Free” di akhir tahun 2009, (2) Target MDGs 2015 : Mengurangi setengah proporsi jumlah penduduk yang kesulitan memperoleh akses terhadap air baku yang aman dan sanitasi yang memadai, (3) Indonesia Sehat 2010, dan (4) Target akses sanitasi sistem setempat (on-site) yang aman

Pemanfaatan SANIMAS di Kota Mamuju

SANIMAS Sungailiat (menggunakan tangki septik), yaitu 80% di perkotaan dan 50% di perdesaan, atau 60% secara nasional. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, salah satunya melalui program Sanitasi oleh Masyarakat (SANIMAS). Hingga saat ini SANIMAS telah dibangun lebih dari 400 lokasi hampir di seluruh provinsi di Indonesia, yang hingga saat ini masih berjalan baik (sustainable). SANIMAS merupakan usaha penyehatan lingkungan permukiman pada skala lingkungan (kampung, RT atau untuk 100-200 KK) dengan cara membangun fasilitas sanitasi yang dilakukan secara inisiatif dalam semangat kebersamaan di antara para pemangku kepentingan, yaitu warga setempat, LSM atau swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. SANIMAS menggunakan prinsip Demand Responsive Approach (DRA) atau Pendekatan yang Tanggap Terhadap Kebutuhan. Apabila kota/kabupaten tidak menyampaikan minat maka tidak akan difasilitasi. Minat tersebut salah satunya dicerminkan dengan kemauan untuk mengalokasikan dana dari APBD. Oleh karena

itu, SANIMAS juga menekankan prinsip pendanaan multi sumber (multi-source of fund). SANIMAS juga menggunakan prinsip seleksi-sendiri (self selection), opsi teknologi sanitasi, partisipatif dan pemberdayaan. Opsi (pilihan) teknologi sanitasi dalam SANIMAS terdiri dari : (1) MCK Plus++; terdiri dari sejumlah pintu, biasanya dilengkapi kamar mandi, sarana mencuci, dan pengolahan air limbah (yang dilengkapi dengan biodigester). Setiap jamban dapat melayani 5 KK (25 orang). Sistem ini sesuai untuk lokasi yang kebanyakan warganya tidak memiliki jamban; (2) Sistem Perpipaan Komunal, menggunakan sistem pemipaan PVC. Pipa biasanya diletakkan di halaman depan, gang, atau halaman belakang, dan membutuhkan bak kontrol tiap 20 dan di tiap titik pertemuan. Pipa-pipa ini berakhir pada komponen pengolahan air limbah, (3) Septictank Bersama, biasanya satu septictank digunakan untuk 3-15 KK. SANIMAS merupakan solusi tepat bagi permasalahan sanitasi khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, yang sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan rendah dan tinggal di permukiman padat, rawan

Pemanfaatan SANIMAS

3

Berita Utama

sanitasi, dan kumuh perkotaan. Hal ini karena SANIMAS dapat memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan fasilitas santiasi yang memenuhi syarat bagi kesehatan lingkungan dengan biaya yang terjangkau, dibandingkan dengan sistem perpipaan (sewerage system) skala kota yang menelan biaya cukup besar. Kerjasama Departemen Pekerjaan Umum dengan organisasi perempuan Indonesia ini diawali dengan perjanjian kerjasama antara Departemen Pekerjaan Umum dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) No. 02/PKS/M/2008 dan 153/05/SIKIB/2008 tentang “Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Kawasan Permukiman Untuk Mendukung Indonesia Hijau dan Sehat”. Lingkup kerjasama ini meliputi pendampingan kepada masyarakat dalam menumbuhkan kreatifitas masyarakat dalam pengembangan sanitasi serta penyelenggaraan sosialisasi dan stimulasi penyediaan sanitasi untuk mendorong pemerintah daerah dan stakeholders terkait dalam meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan permukiman perkotaan. Dalam pelaksanaannya, SIKIB juga melibatkan organisasi perempuan lainnya, yaitu PKK Pusat, Dharma Wanita Persatuan Pusat, Dharma Pertiwi, Bhayangkari, Aliansi Perempuan untuk Pembangunan

SANIMAS Tebing Tinggi Berkelanjutan (APPB), dan KOWANI. Kerjasama organisasi perempuan Indonesia dengan Departemen Pekerjaan Umum ini diwujudkan dalam bentuk pembinaan kepada masyarakat di sekitar lokasi sarana SANIMAS, khususnya mengenai perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan sarana terbangun demi keberlanjutan (sustainability) fasilitas SANIMAS, yang akan berlanjut pada meningkatnya kualitas lingkungan permukiman. Kerjasama ini ditandai dengan rangkaian peresmian SANIMAS oleh 7 (tujuh) organisasi perempuan di Indonesia.

1. SANIMAS 2008 KAMPUNG NELAYAN I, SUNGAILIAT— KAB. BANGKA Sanimas ini berlokasi di Kampung Nelayan I, Kec.Sungailiat, Kab. Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Sebelum ada SANIMAS, masyarakat melakukan aktivitas BAB di WC helikopter (cubluk yang dibangun di atas sungai) atau langsung ke badan air. Sumber air bersih masyarakat berasal dari PDAM Tirta Bangka. Sesuai nama kampungnya, sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah nelayan. Kondisi sanitasi yang buruk dan tingkat

Lokasi SANIMAS binaan ketujuh organisasi perempuan No

Provinsi - Kab/Kota

Lokasi

Pembina

Peresmian

1 SUMUT - Kota Tebing Tinggi Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kec.Rambutan

PKK Pusat

25 Maret 2009

2

NTB - Kab. Lombok Timur Lingkungan Bermi, Kec. Selong

3

JATIM - Kota Mojokerto

Kel. Blooto, Kec. Prajurit Kulon

4 Kep. BABEL - Kab. Bangka Lkel. Air Hanyut, Kec. Sungailiat

4

DWPP (DharmaWanita Persatuan Pusat) Bhayangkari

SIKIB (SOLIDARITAS Istri Kabinet Indonesia Bersatu)

5 KALSEL - Kota Banjarmasin Kel.Sei Jingah, Kec.Banjarmasin Dharma Pertiwi Barat 6 BANTEN - Kab. Serang Kp. Poponcol, Ds. Damping APPB (Aliansi Perempuan untuk Kec.Pamarayan Pembangunan Berkelanjutan) 7 JABAR - Kota Tasikmalaya Kp. Leuwianyar, Kec. Cipedes KOWANI 8 JABAR - Kota Sukabumi Kp. Cijangkar, Kel. Cisarua, Kec.Cikole (mendukung program SIKIB dan Ibu Negara RI Desa Sejahtera Binaan SIKIB)

6 Mei 2009 23 Mei 2009 23 April 2009 3 Juni 2009

27 Mei 2009 25 Juni 2009

29 Juli 2009

2. SANIMAS 2008 TANJUNG MARULAK HILIR KOTA TEBING TINGGI—SUMUT Pada umumnya kondisi sanitasi masyarakat di Lingkungan III, Kel. Tanjung Marulak Hilir, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi (jumlah penduduk 2100 jiwa atau 300 KK) sebelum pembangunan MCK masih buruk, yaitu aktivitas BAB dilakukan warga di kebun atau parit karena MCK yang ada sudah tidak layak pakai. Disamping itu, sebagian besar masyarakat mengumpulkan sampah kemudian dibakar di kebun, sedangkan untuk drainase masih berupa parit/selokan dari tanah. Jaringan PDAM belum melayani air bersih di Lingkungan III sehingga untuk mencukupi kebutuhan air bersih, masyarakat menggunakan air tanah dengan menggunakan pompa baik itu pompa tangan maupun pompa listrik (jetpump). Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah buruh, pedagang kaki lima, dan tukang ojek. Kondisi sanitasi yang buruk dan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah itulah yang membuat Lingkungan III, Kel. Tanjung Marulak Hilir terpilih sebagai penerima program SANIMAS tahun 2008. SANIMAS ini akan dikelola oleh KSM Mekar Jaya, dan dibawah binaan organisasi PKK Pusat yang diketuai oleh Ny. Effi

Berita Utama

pendapatan masyarakat yang rendah itulah yang membuat Kel. Air Hanyut, Kec. Sungailiat terpilih sebagai penerima program SANIMAS tahun 2008. SANIMAS ini akan dikelola oleh KSM Nelayan I, dan dibawah binaan organisasi SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu) yang diketuai oleh Ny. Widodo A.S. Pembinaan ini ditandai dengan peresmian SANIMAS MCK Plus oleh Istri Menteri Pekerjaan Umum, Ny. Lies Djoko Kirmanto pada tanggal 23 April 2009. Peresmian SANIMAS Nelayan I yang ditandai dengan Penandatanganan Prasasti, dan Pengguntingan Pita oleh Ibu Lies Djoko Kirmanto dan Bupati Bangka. Dalam sambutannya, Ibu Lies Djoko Kirmanto berharap dengan pembangunan SANIMAS ini dapat menggugah dan mendorong perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak dan unsur terkait untuk meningkatkan kesadaran dan mempercepat perbaikan sanitasi, sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 20052009, dimana BAB (Buang Air Besar) tidak pada tempatnya dapat dihilangkan.

Mardiyanto. Pembinaan ini ditandai dengan peresmian SANIMAS MCK Plus++ oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK pada tanggal 25 Maret 2009. Dalam sambutannnya, baik Ketua Umum Tim Penggerak PKK maupun Walikota Tebing Tinggi berpesan kepada masyarakat agar tetap menggunakan dan memelihara dengan baik MCK Plus++ ini dengan baik, karena sejak awal proses pembangunannya melibatkan masyarakat secara penuh. 3. SANIMAS 2008 LINGKUNGAN BERMI

KAB. LOMBOK TIMUR — NTB Pada umumnya kondisi sanitasi masyarakat di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur sebelum pembangunan MCK masih buruk. Masyarakat mencuci dan mandi di kolam besar di ruang terbuka dengan air yang kurang bersih, sedangkan untuk buang air besar, mereka menggunakan plengsengan (jamban tradisional) yang pembuangannya langsung ke sungai di bawahnya. Sumber air bersihnya pun langsung dari aliran sungai di atasnya. Kondisi sanitasi yang buruk itulah

SANIMAS Sukabumi

5

Berita Utama

yang membuat Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong terpilih sebagai penerima program SANIMAS tahun 2008. 4. SANIMAS 2008 SEI JINGAH KOTA BANJARMASIN — KALSEL Kelurahan Sei Jingah Kota Banjarmasin merupakan daerah yang cukup padat, dipengaruhi pasang surut dan rawan sanitasi. Secara umum masalah sanitasi di kawasan ini adalah penyediaan air bersih yang terbatas karena kualitas airnya asin, rendahnya pendapatan masyarakat setempat, sebagian besar masyarakat membuang sampahnya di kebun, dan sarana sanitasi yang ada membahayakan kesehatan. SANIMAS ini akan dikelola oleh KSM Amanah, dan dibawah binaan organisasi Dharma Pertiwi yang diketuai oleh Ny. Angky Djoko Santoso. Pembinaan ini ditandai dengan peresmian SANIMAS MCK Plus++ oleh Ketua Umum Dharma Pertiwi pada tanggal 3 Juni 2009. Dalam sambutannnya, baik Ketua Umum Dharma Pertiwi berpesan kepada masyarakat agar tetap menggunakan dan memelihara dengan baik MCK Plus++ ini dengan baik, karena sejak awal proses pembangunannya melibatkan masyarakat secara penuh. 5. SANIMAS 2008 KEL. BLOOTO KOTA MOJOKERTO — JATIM SANIMAS 2008 di kota Mojokerto terletak di Kampung Trenggilis RT.02 RW.I, Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon, yaitu salah satu kampung padat dan berpenghasilan rendah. Luas wilayah kampung ini adalah 29 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 180 KK (679 jiwa). Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pengrajin sepatu dan petani dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp. 600.000,per bulan. Sebagian besar masyarakat di kampung ini tidak memiliki jamban di rumah, sehingga mereka biasanya menggunakan jumbleng (semacam jamban tradisional), yaitu berupa tanah yang digali kemudian diberi tutup dari bekas spanduk. SANIMAS ini akan dikelola oleh KSM Kertowongso Sejahtera, dan dibawah binaan organisasi Bhayangkari yang diketuai oleh Ny. Nanny Bambang Hendarso. Pembinaan ini ditandai dengan peresmian SANIMAS MCK Plus++ oleh Ketua Umum Bhayangkari pada tanggal 23 Mei 2009. Dalam sambutannnya, baik Ketua Umum Bhayangkari maupun Walikota Mojokerto

6

Ibu Ani Yudhoyono, didampingi Ibu Wakil Gubernur Jawa Barat, Ibu Menteri PU saat meninjau MCK ++ Plus di Kelurahan Cisarua, Kec. Cikole, Kota Sukabumi

Orang ini harus mengambil air bersih dari tempat lain untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus

Berita Utama Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengakses sanitasi secara sehat

berpesan kepada masyarakat agar tetap menggunakan dan memelihara dengan baik MCK Plus++ ini dengan baik, karena sejak awal proses pembangunannya melibatkan masyarakat secara penuh. 6. SANIMAS 2008 CIJANGKAR KOTA SUKABUMI — JABAR Kampung Cijangkar, Kel. Cisarua, Kec. Cikole, Kota Sukabumi merupakan lokasi terpilih dalam program Desa Sejahtera Binaan SIKIB, khususnya terhadap perbaikan sanitasinya. Hal ini dikarenakan kondisi sanitasi di wilayah ini cukup memprihatinkan, dimana sebagian besar masyarakatnya belum memiliki jamban, yang memanfaatkan MCK di pinggir sungai. Dari 50% masyarakat yang memiliki jamban pun kondisinya

Dalam sambutannnya, baik Ketua Umum Bhayangkari maupun Walikota Mojokerto berpesan kepada masyarakat agar tetap menggunakan dan memelihara dengan baik MCK Plus++ ini dengan baik, karena sejak awal proses pembangunannya melibatkan masyarakat secara penuh.

mengkhawatirkan, karena air limbahnya langsung dibuang ke saluran terbuka atau ke su-ngai tanpa diolah terlebih dulu. Akibatnya, masyarakat sering menderita penyakit diare dan penyakit kulit. Hal ini juga didukung kurangnya pengetahuan mereka tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Untuk mengatasi kondisi tersebut Departemen Pekerjaan Umum dan Pemko Sukabumi mengupayakan pengemba-ngan sanitasi jangka pendek berupa pembangunan MCK Percontohan (lokasi di sekitar masjid) dan SANIMAS (lokasi di pinggir sungai). *) Kasubdit Pengelolaan dan Pengusahaan, Direktorat Pengembangan PLP **) Staf Subdit Pengembangan Sistem Air limbah, Direktorat Pengembangan PLP

7

ultan Mahmud Badaudin, generasi penerus Sultan Mahmud Badarudin seolah tersenyum di depan Kuto Besak. Sultan yang membawa Palembang menjadi kerajaan disegani seantero Nusantara itu seolah melihat kekompakkan generasi sekarang untuk merencanakan kota yang dulu mati-matian dipertahankannya dari jajahan Belanda. Sebuah ilusi untuk menggambarkan kemeriahan peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) 2009 di Indonesia yang digelar persis di depan kesultanan yang masih berdiri tegak sejak hampir 3 abad yang lalu. Peringatan HHD 2009 dilaksanakan pada Senin, 5 Oktober 2009 dengan rangkaian kegiatan yang akan dan sudah dilakukan sebelumnya. ‘Merencanakan Masa Depan Perkotaan Kita’ adalah tema yang diusung dalam peringatan kali ini. Dalam sambutannya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan peran perencanaan kota (urban planning) yang lebih baik, lebih terarah, lebih komprehensif dan lebih partisipatif tentunya akan menjadi kunci untuk mewujudkan masa depan kota yang lebih baik. Peringatan Hari Habitat menurut Djoko Kirmanto tidak boleh dipandang sebatas seremonial belaka, namun harus dihayati maknanya agar kita semua dapat meningkatkan kepedulian terhadap kualitas permukiman dan perkotaan yang lebih baik. Sementara itu, nun jauh di Washington, DC, pada hari yang sama Barack Obama mengingatkan bahwa pemerintahannya sedang memandang ke arah kemitraan yang lebih kuat dengan organisasi-organisasi lain dalam mengatasi tantangan yang dihadapi

bertukar pengalaman-pengalaman terbaiknya (sharing best practices) dalam pembangunan permukiman dan pembangunan kotanya. Acara peringatan HHD turut dihadiri oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asyari, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin dan Walikota Palembang Eddy Santana Putra. Peringatan HHD 2009 memiliki tema “Merencanakan Masa Depan Perkotaan Kita” yang bertujuan untuk memikirkan kondisi permukiman dan hak atas hunian yang layak serta tanggung jawab bersama untuk masa depan permukiman yang lebih baik. Peran penting perencanaan kota dan penegakan peraturan dalam mewujudkan kota sebagai permukiman layak huni bagi seluruh penduduknya amat krusial dalam menghadapi tantangan akibat pertumbuhan pesat urbanisasi seperti peningkatan kepadatan penduduk, peningkatan kemiskinan dan permukiman kumuh yang memberikan konsekuensi negatif dan memperlebar kesenjangan sosial. Salah satu agenda penting bagi perbaikan habitat di Indonesia adalah meningkatkan jumlah kota tanpa kekumuhan/kawasan kumuh. Pada 2010, ditargetkan 200 kota di Indonesia tidak lagi mempunyai kawasan kumuh, lalu pada 2015 menjadi 350 kota dan pada 2020 diharapkan semua kota terbebas dari kawasan kumuh. Dalam kesempatan peringatan HHD 2009 di Palembang juga diresmikan instalasi pengolahan air minum kota Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan 1 twin block Rusunawa Kasdriansyah kota Palembang. (bcr)

Liputan Khusus

di Bumi Sriwijaya

Kota Pelambang merupakan kota tertua di Indonesia. Hal ini didasarkan pada prasasti Kedukan Bukit (683 M) yang ditemukan di Bukit Siguntang, sebelah barat Kota Palembang. Hingga kini, tahun tersebut dipercaya sebagai hari lahir Kota Palembang. Jika benar, berarti kota ini sudah menampung penduduknya yang berkembang pesat selama lebih kurang 1.326 tahun. Usia yang tak cukup tua dan perlu perencanaan dan peremajaan kota terus menerus agar bisa awet menghadapi tuntutan demografi.

Suara Habitat

S

8

Suasana pembukaan Hari Habitat Dunia 2009 di Palembang

rakyat Amerika, termasuk perumahan. Sementara itu Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan AS, Shaun Donovan, mengingatkan kesadaran akan kebutuhan untuk memperbaiki perencanaan kota guna menghadapi tantangan utama baru abad ke-21. Dengan perencanaan yang baik, kota-kota kita dapat mengelola dan mengurangi dampak gangguan iklim, krisis ekonomi dan kemiskinan di perkotaan dunia. Kembali ke Bumi Sriwijaya, Djoko Kirmanto sekali lagi menyatakan, Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas permukiman dan perkotaan yang lebih baik. Salah satu bentuk komitmen ini adalah terbentuknya Sekretariat Nasional Habitat sejak tahun 2008. Seknas Habitat ini anggotanya terdiri dari perwakilan Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, Bappenas, Departemen Luar Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup. “Saya menghimbau agar kiranya bentuk kelembagaan seperti Sekertariat Habitat ini dapat dikembangkan pula di daerah,” seru Djoko. Ia juga mengajak setiap kota agar dapat segera menyiapkan Strategi Pembangunan Kota dan Strategi Pengembangan Permukiman Perkotaan sebagai langkah antisipasi penanganan permukiman dan perkotaan yang tidak bersifat reaktif namun bersifat berkelanjutan (sustainable). Disamping itu, kita dihimbau untuk menjadikan momen peringatan Hari Habitat ini sebagai wadah dan forum antar kota-kota untuk

Sedikitnya 100 siswa siswi sekolah dasar Kota Palembang, Sabtu (3/10), mengunjungi Kampung Ramah Lingkungan di Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

K

unjungan siswa SD tersebut mengawali rangkaian acara peringatan Hari Habitat Dunia di Indonesia yang pada 2009 ini dihelat di Kota Palembang. Sebelum menuju lokasi, para siswa dibekali pengetahuan tentang habitat dari Direktur Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, Guratno Hartono. Pembekalan tersebut bertempat di Aula Kantor Kecamatan Seberang Ulu 1. Pada kesempatan tersebut, Guratno menjelaskan syarat menciptakan permukiman layak huni. Ia menyebut pertama adalah memiliki rumah untuk tempat tinggal. Kedua memiliki akses air minum (akses air bersih) yang aman. Ketiga, memiliki akses terhadap sanitasi yang aman dan sehat, seperti pengelolaan sampah, limbah, saluran (drainase). Keempat, didukung dengan jalan lingkungan. Kelima, memiliki taman

Liputan Khusus

100 Siswa SD Palembang Kunjungi Kampung Ramah Lingkungan

Anak-anak SD kota Palembang ketika mengunjungi Kampung ramah lingkungan Sukodadi dalam peringatan Hari Habitat Dunia 2009 di Palembang

atau ruang terbuka hijau. Sedangkan yang keenam yaitu adanya orang-orang yang peduli untuk mewujudkan permukiman layak huni. “Anak-anak tahu tidak kenapa penyelenggaraan Hari Habitat tahun 2009 di Palembang?”, tanya Guratno kepada anak-anak. Menurutnya, Kota Palembang memiliki semua syarat untuk menjadi contoh bagaimana mewujudkan habitat yang layak huni. Dan yang paling penting menurut Guratno, Kota Pelambang memiliki orangorang yang peduli. Saat berada di Kampung Ramah Lingkungan RT 24 RW 15 Kelurahan Sukodadi, para siswa disambut Camat Sukarami, Lisma Peni, bersama masyarakat setempat di Pendopo Kelurahan. Rombongan diterangkan kisah sukses Kampung tersebut

menyabet berbagai penghargaan tingkat kota, provinsi maupun nasional. Turut hadir bersama rombongan, selain Tim Direktorat Jenderal Cipta Karya, hadir juga Asisten Perencanaan Pemerintah Kota Pelembang, dan Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan berakhir di kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang. Para siswa dijelaskan tentang bagaimana proses mengolah air baku dari sungai musi menjadi air minum yang dikonsumsi mereka selama ini sebagai sumber kehidupan. Pertanyaan mengalir tak terbendung dari para siswa seputar pengolahan air di PDAM. Turut hadir di acara tersebut Direktur Pengembangan Air Minum, Tamin M. Zakaria Amin, beserta tim Ditjen Cipta Karya lainnya. (bcr)

9 Anak-anak SD kota Palembang ketika mengunjungi PDAM Tirta Musi

Liputan Khusus

Masih Banyak Kota Reaktif

Terhadap Kekumuhan Masih banyak kota-kota di Indonesia masih bersikap reaktif menghadapi laju urbanisasi yang banyak melahirkan kawasan kumuh (slum area) dan hunian liar (squatter).

K

arena itu selain memiliki perencanaan kota yang berbasis tata ruang, setiap kota hendaknya memiliki strategi pengembangan permukiman yang penyusunanya harus melibatkan masyarakat. Ini bertujuan agar kebutuhan rumah yang layak untuk warganya dapat diketahui, baik dari kelompok kurang mampu (MBR) maupun kelompok menengah ke atas. Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono dalam Dialog Interaktif yang disiarkan live oleh stasiun televisi Kota Palembang (PAL TV), Minggu (4/10). Dialog yang mengupas tema Perencanaan Kota yang Disiplin dan Interaktif juga menghadirkan narasumber lainnya yaitu Walikota Palembang Eddy Santana Putra. Wacana yang menyebutkan target Indonesia terbebas dari kawasan kumuh pada tahun 2025 dibenarkan oleh Budi Yuwono. Namun menurutnya itu hanya target nasional sebagai pendorong perkotaan di Indonesia. “Target pembebasan kumuh disesuaikan dengan kondisi masing-masing kota, seperti

10

Foto-foto : Dagu Komunika

Penataan kawasan kumuh di kelurahan 3-4 Hulu dalam program NUSSP

yang dicanangkan Kota Pekalongan yang pada tahun 2010 terbebas dari kumuh,” ungkap Budi. Budi Yuwono juga menyebut Pemerintah Kota Solo yang secara humanis dapat mengajak masyarakatnya untuk pindah dari slums area di pinggiran Bengawan Solo ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) tanpa protes sedikitpun. Maka tidak heran jika Kota Palembang, Pekalonga,Solo, bersama enam kota lainnya (Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Bontang, Tarakan, dan Blitar) didaulat sebagai contoh kota terbaik dalam hal penanganan kekumuhan. Eddy SP mengungkapkan pemerintahnya sudah memfasilitasi kebutuhan rumah untuk MBR, dengan penghasilan kurang dasrii Rp. 2,5 juta per bulan dengan membangun Rusunawa seperti di Seberang Ilir dan Kasnariansyah. Sedangkan untuk di beberapa titik kawasan kumuh lainnya seperti di seberang Ulu I, Kertapati, sebagian Seberang Ilir, Pemkot Palembang bekerjasama dengan swasta membangun Rumah Sederhana Sehat (RSH).

“Yang dibangun paling banyak adalah RSH Type 36 yang nilainya sekitar Rp. 54 juta. Di Seberang Ulu sudah dilakukan sampai dengan Rp 34 juta dengan cicilan Rp 12 ribu sampai Rp 15 ribu per hari,” kata Eddy seraya menyebut impiannya untuk membebaskan Sungai Musi dari permukiman kumuh. Sementara pada kesempatan lain, Walikota Pekalongan Mohammad Basyir Ahmad menerangkan target pengurangan kawasan kumuh pada 2010 saat ini sudah mencapai 75%. Dari luasan kawasan kumuh saat ini sudah tertangani 150 ha dari 263 ha, sedangkan dari penanganan rumah telah selesai 6500 rumah dari 7200 rumah kumuh. “Strateginya harus mengajak masyarakat miskin, membentuk dan memberdayakan kelembagaan seperti Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM), PKK, Lembaga Musyawarah Desa (LMD), dan Karang Taruna. Selanjutnya membantu mereka dengan pembinaan dan dana yang dipatok maksimum 30% dari APBD, kecuali untuk rumah para jompo. (bcr/gt)

Liputan Khusus

“Penerbitan Perda ini sebagai upaya pencegahan karena Kota Palembang terletak di zona 3 gempa di Pulau Sumatera,”

Foto : DI/Danang

Foto : Dagu Komunika

Pengembangan kawasan baru (New Site Development) dalam program NUSSP dikelurahan 3-4 Hulu

Sumsel Akan Terbitkan Perda SNI

Rumah Tahan Gempa Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, berencana menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai SNI rumah tahan gempa menjadi salah satu persyaratan mendirikan bangunan di Sumatera Selatan.

P

enyusunan Perda tersebut sesuai himbuan Menteri Pekerjaan Umum dan pengalaman meninjau dampak gempa di Sumater Barat. Hal ini disampaikan Alex pada puncak peringatan Hari Habitat Dunia 2009 di Kota Palembang, Senin (5/10). Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyambut baik keinginan tersebut dan mengatakan bahwa selain persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang didapatkan pada saat mendirikan bangunan, setelah bangunan selesai harus mendapat sertifikat layak huni, salah satunya tahan gempa. Namun Menteri PU menyatakan bahwa rumah tahan gempa bukabnlah rumah

yang tetap berdiri meski diguncang gempa kekuatan besar. Menurutnya rumah tahan gempa merupakan rumah yang apabila terjadi gempa tidak langsung ambruk sehingga memberikan kesempatan kepada orang didalamnya untuk keluar menyelamatkan diri. Saat ini sudah banyak Standar Nasional Indonesia (SNI), serta peraturan-peraturan yang diterbitkan Departemen PU tentang bagaimana membangun bangunan dan gedung yang baik dan tahan gempa, namun belum banyak di-Perda-kan oleh Pemerintah Daerah. Alex Noerdin mengakui berkaca pada

dampak gempa yang terjadi di Kota Padang Sumatera Barat, sama halnya dengan Kota Palembang yang merupakan wilayah padat penduduk dan bangunan, tentu harus mengantisipasi dampak tersebut agar korban jiwa dapat dihindari. “Penerbitan Perda ini sebagai upaya pencegahan karena Kota Palembang terletak di zona 3 gempa di Pulau Sumatera,” ucapnya di hadapan undangan yang menghadiri HHD 2009 di kawasan Benteng Kuto Besak. Selain itu, Alex menyampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan untuk membentuk tim dengan keterampilan khusus dan perlengkapan yang memadai untuk menghadapi bencana. Pada bagian lain, Alex Noerdin juga menyambut baik peringatan Hari Habitat Dunia 2009 di Kota Palembang. “Didasari peringatan HHD tahun 1996, kami sudah membuat MoU (Memorandum of Understanding, red) dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat untuk membangun 1000 rumah sehat sederhana (RSH) di tanah seluas 120 ha,” sambung Alex. Perumahan RSH bertype 36 dilengkapi juga dengan prasarana dan sarana seperti sanitasi, air bersih, listrik, dan gas dan ditujukan untuk PNS golongan rendah, anggota TNI/Polri, serta atlet berprestasi. Mereka hanya perlu mengangsur Rp 10 ribu per harinya. Sedangkan type 24 dengan luas tanah 80 ha, dengan kelengkapan prasarana dasar yang sama, diperuntukkan bagi nelayan, kuli pelabuhan dan buruh dengan angsuran per harinya sebesar Rp 5 ribu. Langkah ini sudah diikuti oleh 8 kabupaten/ kota lain di Sumatera Selatan, dengan demikian ke depan semakin banyak kepala keluarga bisa menikmati rumah layak huni. (bcr)

11

Berita Utama Liputan Khusus Suasana Pelatihan

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Permukiman Berkelanjutan

Menyimak Rencana Aksi Gender dalam RIS Oleh: Tanozisochi Lase*)

‘gender’ dalam proses pembangunan itu sendiri. Negara – Negara kelas tiga seperti Mongolia, Afghanistan, Vietnam, India, Laos, Thailand, dan juga Indonesia disebutsebut dalam seminar tersebut memiliki kesamaan masalah lingkungan yang hampir sama. Contohnya kurangnya penyediaan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, kemiskinan, dan pencemaran lingkungan. Semua masalah itu akan mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan dan produktifitas masyarakat, juga dapat menyebabkan timbulnya bencana seperti banjir, pencemaran air tanah, dan ancaman bahaya kebakaran akibat kurang bijaknya kita mengelola lingkungan. Data statistik dari masing-masing Negara itu menyebutkan bahwa yang lebih merasakan dampak lingkungan ini adalah penduduk miskin baik di perkotaan dan di perdesaan. Secara spesifik ditunjuk, jumlah kaum wanita lebih banyak yang menderita dibandingkan kaum pria. Hal ini antara lain disebabkan karena kondisi berikut; pertama, penduduk miskin tidak memiliki kemampuan (teknis dan keuangan) dalam menyediakan tempat tinggal dan prasarana lingkungannya dengan layak dan aman. Kedua, disebabkan desakan kebutuhan ekonomi rumah tangganya, maka pada umumnya penduduk miskin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti mendiami tempat tinggal di bantaran sungai

Pembangunan lingkungan permukiman merupakan tanggungjawab semua orang terutama bagi mereka yang menetap di lingkungan tersebut tanpa membedakan pria dengan wanita, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Hal ini dibahas secara lebih spesifik dalam Seminar Regional tentang ‘Gender, Environment and Natural Resources Management’ yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank (ADB) pada tanggal 22-24 Oktober 2009 di New Delhi, India.

K

Gender vs Lingkungan ita perlu mengelola lingkungan secara bijak agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas lingkungan kita secara berkelanjutan. Konsep ini sudah lama digaungkan secara

12

internasional dengan apa yang disebut sebagai ‘sustainable development’. Namun, nampaknya masih ada yang tertinggal dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan itu, yaitu peranan kesetaraan Pembangunan jembatan Paseban Kelurahan

lingkungan ini adalah suatu pengertian bahwa kaum pria dan kaum wanita memiliki tanggungjawab dan peranan yang sama dalam pengelolaan lingkungan permukiman. Sehingga dengan demikian pemberdayaan kaum wanita juga menjadi suatu kebutuhan dalam proses pembangunan lingkungan permukiman. Rencana Aksi ‘Gender’ atau ‘Gender Action Plan’ Istilah ‘Gender Action Plan’ atau disingkat GAD merupakan istilah yang digunakan oleh ADB dalam meningkatkan kesadaran bagi lembaga penerima bantuan agar langkahlangkah pemberdayaan wanita ini dapat disusun secara holistik dalam suatu proses pelaksanaan kegiatan pembangunan. GAD merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program dalam upaya pemberdayaan wanita dalam pembangunan. GAD ini selanjutnya akan dipantau dan dievaluasi tingkat keberhasilannya sesuai target-target yang telah ditetapkan dalam kelayakan program atau disusun dalam dokumen Project Administration Memorandum (PAM) untuk program yang didanai dari pinjaman ADB. Sebagai contohnya adalah program Rural Infrastructure Support (RIS) to PNPM Mandiri yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Ditjen. Cipta Karya melalui pendanaan ADB Loan No. 2449-INO (SF). Kegiatan RIS termasuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dikenal dengan PNPM Infrastruktur Perdesaan. GAD dalam pelaksanaan RIS antara lain diwujudkan dalam proses sebagai berikut; pertama, jumlah tenaga fasilitator masyarakat dalam satu tim sekurang-kurangnya 30% adalah kaum wanita; kedua, pada proses soliasasi program ditingkat masyarakat harus dihadiri oleh kaum wanita sekurangkurangnya 30% dari peserta yang hadir; ketiga, Organisasi Masyarakat Setempat

(OMS) yang dibentuk dengan anggota sekurang-kurangnya 20% adalah wanita; keempat, jumlah wanita yang hadir dalam rembug warga untuk penyusunan Rencana Kerja Masyarakat sekurang-kurangnya sebanyak 30%. GAD juga diwujudkan dalam Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) yang dibentuk untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun sekurang-kurangnya terdiri dari kaum wanita sebanyak 30%. Target-target di atas ditetapkan oleh Executing Agency sebagai suatu rencana pemberdayaan kaum wanita dalam proses pembangunan. Adapun GAD tersebut haruslah di pantau dan evaluasi tingkat keberhasilannya termasuk dalam mencapai tujuan PNPM itu sendiri dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Betapapun panjang perwujudannya, kesetaraan ‘Gender’ dalam suatu proses pembangunan lingkungan permukiman merupakan suatu prinsip yang perlu dikembangkan dalam rangka menjamin adanya keberlanjutan pembangunan itu selanjutnya. Untuk dapat mewujudkan kesetaraan ‘Gender’ tersebut diperlukan program pemberdayaan kaum wanita yang secara ‘holistik’ terencana dalam proses pelaksanaan program secara menyeluruh. Rencana Aksi ‘Gender’ atau GAD harus disusun dalam tahap perencanaan sehingga GAD ini dapat menjadi alat ukur pemantauan dan evaluasi tingkat keberhasilan kesetaraan ‘gender’ dalam suatu proses pembangunan lingkungan permukiman dalam rangka mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua dan para pemerhati pembangunan lingkungan. *) Kepala Satker Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, DIrektorat Bina Program DIrektorat Jenderal Cipta Karya

Betapapun panjang perwujudannya, kesetaraan ‘Gender’ dalam suatu proses pembangunan lingkungan permukiman merupakan suatu prinsip yang perlu dikembangkan dalam rangka menjamin adanya keberlanjutan pembangunan itu selanjutnya. Untuk dapat mewujudkan kesetaraan ‘Gender’ tersebut diperlukan program pemberdayaan kaum wanita yang secara ‘holistik’ terencana dalam proses pelaksanaan program secara menyeluruh. Ambarawa, Kab. Semarang

Liputan Khusus

dan kegiatan penebangan pohon secara liar di kawasan lindung. Ketiga, bagi kaum wanita miskin yang tidak bekerja, mereka tinggal di rumah dan hidup dalam keterbatasan tempat tinggal dan prasarana lingkungan seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi dan sampah. Keempat, bagi kaum wanita miskin yang bekerja di perkotaan, seringkali mencari nafkah atau berusaha disekitar tempat tinggalnya dengan keterbatasan prasarana lingkungan yang ada. Kelima, keterbatasan sumber daya energi di perdesaan (listrik dan bahan bakar), menyebabkan kurangnya produktifitas masyarakat miskin untuk berkembang. Karakteristik kaum wanita di perdesaan ini ada yang ikut bekerja di ladang atau memenuhi kebutuhan rumah tangga seharihari seperti memasak, mencuci, dan membina anak-anak. Kegiatan ini membutuhkan sumber daya energi yang sesuai untuk dapat meningkatkan produktifitas masyarakat perdesaan. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kaum wanita lebih banyak berinteraksi dengan kondisi lingkungannya. Sementara pada umumnya kaum pria lebih banyak bertanggungjawab untuk bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Kondisi inilah yang menjadi pokok pemikiran diperlukannya pemberdayaan wanita dalam dalam rangka pengelolaan lingkungan permukiman secara berkelanjutan. Adapun kesetaraan ‘gender’ yang dimaksud dalam pengelolaan

13

Info Baru 1

Salah satu ruang terbuka hijau disudut kota Negara Singapura

Ketika Para Menristek

Bicara Soal Habitat

D

alam rangkaian Hari Habitat Dunia (HHD) yang diadakan bulan ini, Ditjen Cipta Karya menggelar seminar nasional dengan tema “Penataan Permukiman Kota Kedepan”. Dalam seminar yang merupakan rangkaian akhir HHD ini mendatangkan pembicara para mantan maupun yang sedang menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) untuk berbicara atau membagi ilmu dan pandangannya mengenai habitat khususnya tema perencanaan kota kedepan. Ketiga tokoh tersebut adalah BJ Habibie, Kusmayanto Kadiman dan Muhammad Zuhal. Dalam kesempatan tersebut mantan Menristek Era Presiden Suharto BJ Habibie diberi kesempatan pertama untuk mempresentasikan pandangannnya mengenai penataan kota kedepan. Dengan gayanya yang khas dan eksentrik pria kelahiran Pare- Pare Sulawesi Selatan 1963 lalu ini masih kelihatan segar dan lugas. Terkait dengan perencanaan kota

14

kedepan sebagai tema dari hari habitat tahun ini, menurutnya, sebuah kriteria kota kedepan haruslah ramah lingkungan, tentram, sejahtera dan mandiri. Ada enam kriteria untuk kota ramah lingkungan, antara lain penghijauan harus berkisar antara 30% sampai 60%, air minum, pembangunan jaringan drainase, penampungan air hujan dan pengolahan air limbah, menhemat energi dan menggunakan energi alternatif, pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar produk andalan kota, prasarana ekonomi untuk ekonomi biaya rendah dan prasarana teknologi informasi kota sebagai bagian terpadu sistem ekonomi nasional. “Untuk ramah lingkungan, 30% wilayah kota harus hijau, untuk kota mandiri atau untuk dapat terus menyuplai air bersih harus 60% hijau,” kata profesor yang saat ini berusia 74 tahun ini. Ia menambahkan, untuk merencanakan tata kota kedepan tentunya memerlukan dana yang besar. Dana tersebut dari mana?

“Yha dari kita sendiri,” katanya. Sebagai orang Indonesia kita harus memilki tanggung jawab sosial kepada sesama. . Yang tidak bisa bayar dibayar oleh orang yang mampu, itu yang disebut tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Ia juga meyinggung soal pengelohan air limbah yang benar. Ia mengingatkan bahwa setiap manusia yang hidup pasti menghasilkan waste (sampah). Untuk itu kita harus bisa mengolah dan menyikapinya. Manusia yang memperburuk lingkungan maka manusia itu sendiri yang harus menyelesaikannya. “Saya yakin kita yang mengaku pintar ini bisa melakukannya, karena solusinya dan jawabannya adalah di otak kita masing-masing. Its in your brain,” tambahnya. Dari pemamparannya Habibie, dapat ditarik kesimpulan bahwa ia menekankan pentingnya sumber daya manusia yang unggul yaitu yang dapat mengaktualisasikan

pikir dan cara nalarnya harus disamakan, karena ada dua pilihan yaitu “apakah kita hidup di dunia ? apakah hidup dengan dunia?,” tambahnya. Muhammad Zuhal Menristek era Megawati Muhammad Zuhal memilki konsep tentang kota kompetitif. Dimana kota kompetitif merupakan bagian dari sistem inovasi nasional. Syarat kota kompetitif menurutnya memiliki empat unsur, yaitu efisen dalam perkonomiannya, efisen dunia bisnisnya, efisien pemerintahannya dan juga efiisen dalam infrastrukturnya. Untuk mencapai kota kompetitif tersebut haruslah didukung dengan SDM unggul yang dapat menciptakan inovasi dan menguasai iptek. Perencanaan kota yang tidak memperhatikan inovasi maka menjadi perencanaan kota tempat terjadinya urbanisasi dan menciptakan kantongkantongh kemiskinan seperti yang banyak dikeluhkan sekarang ini. “Oleh karena itu, riset dan teknologi untuk mewujudkan kota yang kompetitif harus makin ditingkatkan. Nantinya perencanaan kota harus menjadi bagian dari sistem inovasi nasional,” tambahnya. Ia melihat Indonesia 2025 nanti memerlukan kota-kota yang bisa menampung kluster keunggulan. Bukan sekedar membangun kota ,tapi kota tersebut merupakan bagian dari sistem inovasi kota yang menciptakan kluster pertumbuhan ekonomi dan memiliki cirri khas pembangunan kota masing-masing. Yang tak kalah penting, setiap perencanaan kota terutama di luar Jawa harus bisa melihat struktur tenaga kerja kita yang berbentuk kerucut, dimana Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memegang peranan penting dalam menyerap tenaga kerja. “Sehingga usaha kecil dan menengah itu bisa merupakan unggulan daerah yang dapat mencegah urbanisasi ,” tambahnya. Dalam paparannya ia menekankan pembangunan kota-kota kompetitif baik di daerah maupun pusat, tidak hanya meningkatkan pajak namun sebagai bagian sistem inovasi nasional. Yang sering tidak kita sadari sekarang adalah pembangunan kota berbasis maritim, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan keanekaragaman hayati laut. (dvt)

Info Baru 1

diri dan juga memiliki tanggung jawab sosial kepada sesama. Kusmayanto Kadiman Sementara itu, Menristek saat ini Kusmayanto Kadiman memberikan penjelasan mengenai pentingnya hubungan yang harmonis antara kaum environmentalist dan scientis dalam membangun kota kedepannya. Menurutnya, kaum scientist menganggap kaum environmentalist gaptek (gagap teknologi ) dan sebaliknya ada istilah gapsos (gagap sosial). Ia memberi contoh, orang yang hidup disekitar gunung berapi. Kaum enviromentalis atau orang sekitar mengganggap letupan gunung berapi bukan merupakan bencana tetapi anugerah. “Setiap letupan berarti 50 truk pasir. Hal ini karena setiap letupan gunung akan menghasilkan pasir bagi mereka dengan memperhatikan etika sosial. Sementara itu kaum scientis lebih memilih mengebor sisisisi gunung untuk menghasilkan pasir karena lebih praktis,” katanya. Untuk itu dalam menyusun perencanaan kota kedepan, semua faktor-faktor dari berbagai segi sudut pandang haruslah kita tengok secara serasi. Selain itu, dalam membangun kota harus antisipatif, tidak hanya reaktif. Aceh misalnya, menunggu hancur dulu baru kita bangun. Kita dapat memetik pelajaran berharga dari pembangunan kota Canberra Australia. Dalam membangun kota tersebut dilakukan perencanaan dahulu baru kemudian dibangun. Mulai dari tidak ada apa-apa sampai jadi di bangun. “Kalau di Indoensia ini, kita menyeberang jembatan sambil jembatannya dibuat,” tambah mantan Rektor ITB ini. Terkait dengan bencana alam, ia mengharapkan adanya pemetaan tematik dengan berbagai zonasi bencana dalam penataan ruang kedepannya. Kita buat kan zonasinya dari yang atas sampai bawah, kemudian diterjemahkan dalam bentuk building code dengan menharmonisasikan antara sudut pandang enviromentalist dan scientist dalam membuatnya, yang tak kalah penting adalah law enforcement harus ditegakkan dan terakhir adalah bagaimana melindunginya dengan memasang instrument yang benar. Dalam pemaparannya dapat disimpulkan bahwa dalam merencanakan kota kedepan penerapan iptek harus berjalan seiringan dengan lingkungan. Paling tidak adalah pola

“Untuk ramah lingkungan, 30% wilayah kota harus hijau, untuk kota mandiri atau untuk dapat terus menyuplai air bersih harus 60% hijau,” BJ. Habibie

“Untuk itu dalam menyusun perencanaan kota kedepan, semua faktor-faktor dari berbagai segi sudut pandang baik environmentalist maupun scientist haruslah kita tengok secara serasi. Selain itu, dalam membangun kota harus antisipatif, tidak hanya reaktif. Aceh misalnya, menunggu hancur dulu baru kita bangun,” Kusmayanto Kadiman

“Yang sering tidak kita sadari sekarang adalah pembangunan kota berbasis maritim, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan keanekaragaman hayati laut” Muhammad Zuhal

15

Info Baru 2

2012

Maket Pompa Air Semarang yang rencananya akan selesai pada 2012

Semarang Bebas Banjir dan Rob Kota Semarang merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah dengan penduduk 1.434.000 jiwa pada tahun 2006. Letak Kota Semarang sangat strategis dalam konteks nasional meupun regional. Tumbuh sebagai kota industri dan perdagangan yang pesat, Kota Semarang setiap tahun dilanda banjir khususnya di musim hujan dan kekurangan air minum di musim kemarau.

S

elanjutnya, dibagian pantai Kota Semarang, pada 10 tahun terakhir terjadi amblesan (land subsidence) yang terus berlangsung dan dipercepat dengan adanya pengambilan tanah yang berlebihan. Disisi lain, kondisi sistem drainase Kota Semarang diperburuk oleh adanya pertumbuhan penduduk dan kegiatan perekonomian yang cepat. Pembangunan real estate dan industrial tumbuh dengan cepat, dan hal ini berdampak pada semakin besarnya surface run off yang mengakibatkan banjir dimusim hujan dan semakin kecilnya air hujan yang masuk kedalam tanah (infiltration rate) sebagai ground water recharge. Selain itu semakin banyaknya volume air limbah penduduk dan sampah yang masuk

16

kedalam sistem drainase Kota Semarang. Disisi lain semakin besarnya erosi permukaan tanah dan menambah volume sedimen masuk ke dalam saluran-saluran drainase kota dan terjadi penurunan kapasitas penyaluran air drainase ke laut. Untuk mengatasi masalah banjir karena air rob di Semarang antara Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur perlu adanya upaya perbaikan fasilitas drainase. Untuk itu pada Kamis (15/10) dilakukan pencanangan stasiun pompa drainase dan kolam retensi yang dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Muara Kali Semarang. Stasiun pompa Semarang tersebut rencannya selesai tahun 2012. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto

meminta semua pihak untuk mendukung pembangunan ini. “Mari kita berdoa bersama agar pembangunan stasiun pompa semarang ini cepat selesai,” katanya usai mencangkan pembangunan yang ditandai secara simbolik dengan pengerukan tanah dengan eskavator. Pembangunan Stasiun Pompa Semarang terdiri dari pompa drainase berkapasitas 30 m3/detik, lima pintu air, kolam retensi seluas 6,8 ha dengan kapasitas tampungan 170.000 m3, tanggul darurat sepanjang 26 meter dan saringan sampah. Pompa drainase ini dirancang untuk mengatasi banjir akibat air hujan dengan kala ulang 5 tahunan. Pada saat terjadi hujan deras, semua pompa dengan kapasitas

Menteri PU dan Dirjen Cipta Karya menerima penjelasan tentang rencana pembangunan Stasiun Pompa Drainase Semarang (kiri), dan Peta Sistem Drainase Kota Semarang (kanan)

Info Baru 2

total 30 m3/detik akan dioperasikan secara bertahap, sesuai dengan elevansi permukaan air yang ada di kolam retensi, secara otomatis dan dapat juga dengan cara manual. Untuk menjaga agar sampah tidak masuk ke kolam retensi, di hulu bangunan ini dilengkapi dengan saringan sampah selebar 40 meter, dilengkapi dengan alat pengambil sampah (Trash Rack) sebanyak dua buah, dengan kapasitas 4 m3 untuk sekali angkat dalam waktu 10 menit. Saringan sampah juga dipasang beberapa meter di hulu pompa drainase ini untuk sampah-sampah yang berukuran kecil. Sampah-sampah disini diambil dengan Trash Rack dengan kapasitas yang hampir sama dengan yang ada di bagian hulu. Selain itu juga akan dilakukan perbaikan sistem drainase Kali Semarang, Kali Asin dan Kali Baru mencakup pengerukan dasar sungai, masing-masing sepanjang 6.550 meter untuk Kali Semarang, Kali Asin 1.200 meter dan Kali Baru 950 meter. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, selain untuk mangatasi rob dan banjir, pembangunan pompa ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang lebih sehat, layak dan bersih bagi warga kota Semarang. “Pembangunan fasilitas ini merupakan solusi yang lebih baik dalam mengatasi banjir di Semarang, karena dapat menghemat biaya daripada untuk melakukan peninggian terhadap fasilitas-fasilitas umum dan transportasi ,” tambahnya. Investasi pembangunan ini berasal dari pinjaman Pemerintah Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), sebesar Rp 277 miliar, serta APBD Propinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang sebesar Rp 20 miliar. Seperti kita ketahui, terdapat 12.000 ha lebih kawasan roba dan banjir di Kota Semarang, dengan penduduk yang rawan tergenang sebanyak 120.000 jiwa. Banjir dan rob ini disebabkan pertumbuhan pesat Semarang sebagai Kota Industri dan perdagangan dalam sepuluh tahun terakhir dimana memberikan ekses negatif terhadap sistem drainase Kota Semarang. Pembangunan stasiun pompa ini sebagai salah satu solusi untuk mengurangi banjir dan rob tersebut. (dvt)

17

Inovasi 1

Revitalisasi Kawasan

Pura Tirta Empul Bali Oleh: Indah Widi Hapsari*)

Pura Tirta Empul merupakan salah satu situs peningggalan sejarah yang sampai saat ini masih sering dikunjungi oleh wisatawan dan merupakan salah satu objek wisata unggulan Kabupaten Gianyar, Bali. Terletak kurang lebih 40 km sebelah utara Kota Denpasar, memerlukan sekitar 1 jam perjalanan dari Bandara Internasional Ngurah Rai menuju pura tersebut.

Kolam pancuran di Tirta Empul yang biasa digunakan wisatawan untuk mandi dimana ada larangan menggunakan sabun dan telanjang

18 Foto : www.flickr.com

Inovasi 1 Layout Balai Pesandekan

P

ura Tirta Empul terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dan dapat dicapai dengan mudah karena telah dihubungkan dengan infrastruktur jalan raya yang sangat baik. Dari Denpasar perjalanan akan ditempuh dengan jarak sekitar 32 km, melalui Desa Bedulu kemudian Pejeng lalu Tampaksiring. Lokasi Pura Tirta Empul terletak pada ketinggian 479 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23 derajat Celcius dan curah hujan per tahun mencapai 1618 mm menyebabkan menyebabkan suhu yang sejuk di dalam pura. Memasuki wilayah Tirta Empul, tersaji sebuah panorama yang indah. Selain itu Tirta Empul memiliki fasilitas yang cukup lengkap berupa warung makan, kios cendera mata, dan halaman parkir yang cukup luas. Kelengkapan fasilitas ini karena Pura Tirta Empul merupakan salah satu obyek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Di perbukitan sebelah barat Pura Tirta Empul terdapat Istana Kepresidenan Tampak Siring yang sangat indah dan di sebelah

timur mengalir Sungai Pakerisan yang kaya dengan peninggalan purbakala. Sejarah Keberadaan Pura Tirta Empul dilatarbelakangi oleh legenda masyarakat Bali pada masa pemerintahan Mayadenawa yang sewenang-wenang. Bhatara Indra diutus untuk melawan kekuatan Mayadenawa. Pada saat pertempuran banyak pasukan Mayadenawa yang mati terbunuh dan akhirnya Mayadenawa melarikan diri. Dalam perjalanan melarikan diri tersebut Mayadenawa berjalan dengan cara memiringkan kakinya agar tanah yang dipijak tidak bergetar dan diketahui oleh Bhatara Indra. Oleh karena itu di tempat di mana Mayadenawa memiringkan kakinya diberi nama Tampaksiring. Oleh karena kewalahan mengahadapi pasukan Bhatara Indra akhirnya Mayadenawa membuat air racun yang diminum oleh laskar Bhatara Indra sehingga mereka menjadi lemas. Akhirnya Bhatara Indra mengambil bendera berwarna kuning dan menancapkannya ke

tanah, sehingga tersemburlah keluar air bening yang mengepul sehingga tempat tersebut diberi nama Tirta Empul. Menurut masyarakat Hindu Bali, tirta atau air yang disucikan dapat memberikan kesembuhan, dan membersihkan segala kotoran, baik kotoran lahir maupun batin, atau oleh masyarakat Bali disebut pengleburan secara sekala dan niskala. Tirta Empul juga merupakan salah satu tirta utama yang digunakan pada setiap upacara-upacara kegamaan Hindu di Bali. Pada awal tahun 2009 ini Pura Tirta Empul mengalami kerusakan karena tumbangnya pohon pinus dari Istana Kepresidenan Tampak Siring. Untuk mempertahankan fungsi pura ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan revitalisasi di lingkungan Pura Tirta Empul. Revitalisasi merupakan rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang cenderung mati, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikan dari kawasan yang masih mempunyai potensi dan atau mengendalikan kawasan yang

19

Inovasi 1 Hasil Revitalisasi Balai Pesandekan – Pura Tirta Empul cenderung kacau atau semrawut. Penataan dan Revitalisasi Kawasan dilakukan melalui pengembangan kawasan-kawasan tertentu yang layak untuk direvitalisasi baik dari segi setting kawasan (bangunan dan ruang kawasan), kualitas lingkungan, sarana, prasarana dan utilitas kawasan, sosio kultural, sosio ekonomi dan sosio politik. Revitalisasi pada prinsipya tidak sekedar menyangkut masalah konservasi bangunan dan ruang kawasan bersejarah saja, tetapi lebih kepada upaya untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali kawasan dalam konteks kota yang tidak berfungsi atau menurun fungsinya agar berfungsi kembali, atau menata dan mengembangkan lebih lanjut kawasan yang berkembang sangat pesat namun kondisinya cenderung tidak terkendali. Revitalisasi kawasan lama dan bersejarah dilakukan supaya pemanfaatan kawasan tersebut secara berkelanjutan dapat dimungkinkan karena adanya asetaset kawasan lama yang berharga dan dapat dikembangkan, tidak saja bagi peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga dapat menjadi bagian penting bagi pelestarian identitas budaya secara nasional. Revitalisasi kawasan bersejarah di Asia dilakukan melalui perspektif efisiensi ekonomi, promosi dan komersialisasi, perdagangan, pariwisata, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan,

20

Dengan merevitalisasi Pura Tirta Empul ini diharapkan bukan hanya menjadi sebuah kegiatan perbaikan fisik suatu kawasan saja, namun juga sebagai strategi jangka pendek untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka panjang penguatan kebanggaan masyarakat dan nasional. Ketika suatu kawasan bersejarah yang memiliki latar belakang budaya dan sejarah di masa lalu mengalami degradasi kualitas lingkungan, maka proses revitalisasi kawasan tersebut harus dimulai dengan terfokus pada identifikasi asset pusaka budaya dan asset warisan budaya yang lain sehingga menjadi titik tolak pengembangan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan justifikasi bahwa kawasan tersebut memiliki kejayaan di masa lalu namun telah mengalami penurunan kualitas lingkungan. Justifikasi ini dilengkapi dengan bagaimana penurunan kualitas itu terjadi. Revitalisasi Pura Tirta Empul ini dilakukan dengan membangun kembali 3 massa bangunan di Bale Pesandekan. Bale Pesandekan ini sendiri berfungsi sebagai tempat rapat atau tempat menyiapkan banten sebelum masuk ke Utama Mandala. Proses pembangunan kembali ini berlangsung selama 3 bulan, dari Bulan April sampai dengan akhir Bulan Juni 2009,

meliputi pekerjaan struktur, atap, lantai, pemasangan ornamen khas Bali, instalasi listrik, hingga penataan halaman. Dengan merevitalisasi Pura Tirta Empul ini diharapkan bukan hanya menjadi sebuah kegiatan perbaikan fisik suatu kawasan saja, namun juga sebagai strategi jangka pendek untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu revitalisasi ekonomi yang tetap mengindahkan aspek sosial budaya dan lingkungan tetap harus diperhatikan, sehingga melalui pemanfaatan ruang yang produktif secara otomatis dapat melahirkan suatu mekanisme kontrol yang berkelanjutan terhadap keberadaan dan fungsi fasilitas dan infrastruktur kawasan. Peran pemanfaat kawasan serta komitmen yang tinggi dari pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi akar yang kuat dalam menjamin keberlanjutan upaya penataan dan revitalisasi kawasan yang telah dilakukan. *) Staf Subdit Penataan Wilayah I, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

Alternatif Pembangunan Rumah Susun Sederhana Pada tahun 2007 lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan pembangunan rumah susun yang dikenal dnegan program seribu tower. Program tersebut ditujukan untuk menyediakan hunian yang layak bagi Mayarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan perkotaan dengan kondisi lahan yang terbatas.

Oleh : Deva Kurniawan Rahmadi *) Rekyan Puruhita Sari **)

Inovasi 1

Metode Shear Wall

Kegagalan struktur soft storey akibat gempa bumi di Padang (Foto: Kantor Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Propinsi Sumbar

P

embangunan tidak hanya bertujuan untuk menekan backlog kebutuhan rumah, namun dalam rangka penataan kawasan permukiman kumuh seperti yang telah dilakukan Departemen Pekerjaan Umum dalam hal ini Ditjen Cipta Karya sejak tahun 2003.

Pembangunan rumah susun tersebut hingga kini terus mengembangkan teknologi konstruksi dengan tujuan agar haraganya semakin terjangkau bagi MBR. Dalam rangka menekankan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan dilapangan, telah dikembangkan suatu

metode struktur shear wall yang digunakan untuk pembangunan highrise building. Metode shear wall system ini menekankan pada komponen struktur dan panel mortar ringan sebagai dinding tampak/non struktural supaya diperoleh efisiensi dan efektifitasbiaya pembangunan, tenaga kerja, bahan dan

21

Inovasi 1

RC Shear wall pada bangunan-sistem struktur yang bagus untuk mereduksi kerusakan

RC Shear wall harus didesain simetri - kerusakan gedung dapat dihindari

waktu sehingga dapat menghasilkan kualitas yang terjamin dengan harga yang terjangkau. Bahkan bangunan dengan metode shear wall juga sangat dianjurkan bagi daerah yang rawan gempa. Konsep struktur bangunan shear wall menggunakan dinding pemikul beban tanpa kolom dan balok karena ditahan oleh dinding beton bertulang. Konstruksi yang kurang tepat pada kawasan gempa salah satunya adalah konstruksi soft storey, seperti dilihat pada gambar di atas Kantor Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Propinsi Sumater Barat rusak akibat gempa, 30 September 2009 lalu. Apa itu Bangunan shear wall? Bangunan dengan struktur beton bertulang/Reinforced Concrete (RC) sering memiliki plat vertikal/dinding yang bernama Shear Walls sebagai penunjang dari sloof, balok dan kolom. Dinding shear wall biasanya dimulai dari pondasi/ level bawah menerus ke atas sesuai ketinggian bangunan. Ketebalan

22

Salah satu sudut lantai dasar Rusunawa Marisso, Makassar

dinding ini berkisar 15cm - 40cm. Shear wall biasa diletakkan pada sisi lebar dan panjang bangunan dan menyalurkan beban termasuk gempa bumi sampai menuju pondasi. Dinding shear wall dapat dikategorikan sebagai dinding struktur dan dinding pengisi. shear wall termasuk tipe dinding struktur yang menyediakan perlindungan beban lateral pada bangunan. Beban lateral tersebut secara umum disalurkan kepada shear wall dengan bahan dari kayu, beton, maupun CMU (batu atau bata dengan bahan pengikat berupa campuran semen). Keuntungan menggunakan Shear wall pada bangunan RC Pada umumnya bangunan dengan struktur beton yang dapat mendistribusikan beban akan bertahan pada saat gempa. Namun dengan design yang tepat dan struktur bangunan menggunakan shear wall tentunya lebih dapat bertahan dalam menghadapi gempa bumi. Shear wall mudah dibangun karena

desain dari dinding struktur biasanya relatif tegak lurus sehingga mudah dalam pemasangan di lokasi pembangunan. Shear wall lebih efisien dari segi biaya konstruksi dan efektif untuk mereduksi kerusakan gempa pada elemen struktural dan non struktural bangunan seperti jendela kaca. Aspek Arsitektural dari Shear Wall Kebanyakan bangunan RC dengan shear wall juga memiliki kolom, yang menyalurkan beban gravitasi selain beban mati dari bangunan itu sendiri. Shear wall menyediakan kekuatan dan kekakuan bangunan sesuai orientasinya yang mampu secara signifikan mengurangi lentingan lateral dari bangunan tersebut. Lentingan itu mampu mengurangi kerusakan pada bangunan karena shear wall membawa kekuatan horizontal dari kekuatan gempa bumi, Kekuatan balik potensial yang dimilikipun sangat besar , sehingga membuat desain dari pondasi bangunan membutuhkan perhatian khusus. Shear wall harus di letakkan disisi

Alasan Shear wall Cocok untuk daerah rawan gempa 1. Flexible/ Elastis Design dari Shear W al Seperti balok dan kolom beton (RC), RC shear walls juga mampu didesain bersifat elastis. Proporsi geometri secara umum dari dinding, tipe dan jumlah kekuatan sambungan dengan elemen bangunan lainnya dapat membantu ke elastisan dari dinding. Sebagai referensi, The Indian Standard Ductile Detailing Code for RC members (IS:139201993) menyediakan pedoman special desain untuk dinding shear wall yang elastis. 2. Bentuk geometris Shear wall dapat berbentuk bujursangkar, berbentuk-L dan berbentuk-U juga dapat dipakai, selain itu dinding shaft yang biasanya bersatu dengan elevator core dari bangunan juga dapat membantu sebagai shear wall yang dapat mereduksi kekuatan gempa. Lihat gambar 4. 3. Tiang Pembesian dalam dinding RC Tiang Pembesian yang diletakkan di antara bidang vertical dan horizontal (Gambar 5a). Pembesian dapat berupa satu, dua layer pararel yang disebut curtain. Adapun struktur pembesian horizontal harus diikat ditiap ujung dinding, sedangkan struktur pembesian vertical harus diangkur pada bagian pondasi. 4. Elemen Batas Dibawah tekanan beban horizontal yang besar gempa sudut dari shear wall tertekan oleh kompresi yang besar pula, untuk menjaga ke elastisan dinding harus di desain dengan perlakuan khusus tanpa mengurangi

kekuatannya seperti pada gambar 5b. Ujung dari shear wall dengan penambahan dimensi yang disebut juga elemen batas (boundary element). Elemen ini mirip dengan kolom di kebanyakan dinding RC Lainnya. Ketebalan dari elemen batas ini terkadang diperbesar. Dinding yang memiliki elemen batas memiliki kapasitas kemampuan puntir dan geser horizontal sehingga mereduksi kerusakan

gempa pada bangunan di bandingkan dengan dinding yang tanpa elemen batas.

*) Staf Subdit. Perencanaan Teknis dan PengaturanDit. Pengembangan Permukiman **) Staf Subdit Kawasan Metropolitan Dit. Pengembangan Permukiman

Inovasi 1

memanjang maupun melebar bangunan. Bila hanya diletakkan pada salah satu sisi saja maka grid dari balok dan kolom (momentresintant frame) harus disediakan secara merata untuk mereduksi kekuatan gempa. Bukaan berupa pintu atau jendela dapat diletakkan pada shear wall tetapi ukuran mereka harus terbatas untuk tetap menjaga aliran beban yang melewati shear wall. Letak bukaan pada dinding harus secara simetri baik pada tampak dan denah. Bila perlu membutuhkan desain khusus untuk memastikan area bidang silang dari dinding yang memiliki bukaan mampu menahan beban horizontal akibat gempa. Seperti pada gambar 3, menempatkan shear wall pada bidang exterior secara simetri, yang mampu mereduksi bangunan untuk terpuntir atau kolaps.

RC Shear wall dengan geometri yang berbeda

Desain pembesian yang bagus untuk mereduksi kekuatan seimic pada bangunan

23

SPAM Baron Kabupaten Gunung Kidul

Inovasi 2

Mengaliri Masyarakat dengan Air Minum Lebih Murah Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah penduduk (2007) sebesar 685.000 jiwa secara alami berada pada daerah dengan kemiringan topografi yang relatif besar dan curah hujan sangat rendah khususnya musim kemarau. Kondisi alami ini menyebabkan daerah sangat miskin potensi sumber daya air. Kondisi paling kering dialami pada Juli dan Agustus setiap tahun. Disamping itu, daerah ini banyak dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan dengan kabupaten disekitarnya.

Masyarakat Baron, Gunung Kidul Menikmati Air Bersih

K

ondisi keterbatasan ekonomi dan kelangkaan sumber air baku tercermin pada kondisi pelayanan sistem penyediaan air minum (SPAM) PDAM Gunung Kidul khususnya di Kecamatan Baron dan Ngobaran. Secara umum cakupan pelayanan pelayanan SPAM eksisting Kabupaten Gunung Kidul baru mencapai 30%. Pelayanan air minum PDAM Gunung Kidul untuk Ngobaran dan Baron dilakukan secara terpisah melalui SPAM Ngobaran dan SPAM Baron. Baik SPAM Ngobaran maupun Baron melayani masyarakat dengan mendistribusikan air tanpa pengolahan dari sungai bawah tanah yang terletak di Ngobaran dan Baron. Kondisi pelayanan air minum tanpa pengolahan ini sangat rentan terhadap perubahan kualitas sumber. Hal itu terbukti pada saat musim hujan, sungai bawah tanah di Ngobaran dan Baron mengalami penurunan kualitas akibat kekeruhan yang tinggi dan pencemaran ’fecal coli’. Memperhatikan kondisi pelayanan di daerah ini, maka diperlukan upaya

24

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, membuka saringan pasir lambat SPAM Baron

peningkatan kapasitas pelayanan berupa pembangunan intake baru, pipa transmisi dan unit distribusi. Pemerintah Jepang pada Juni 2004 melalui JICA melakukan penelitian di kawasan ini dan menyusun Basic Design. Sebagai rekomendasi tindak lanjut Basic Design tersebut, Pemerintah Jepang pada tahun 2006 memberikan Grant Aid The Project for Water Supply in Gunung Kidul Regency of Yogyakarta Special Territory. Tujuan pembangunan SPAM Ngobaran dan Baron adalah meningkatkan cakupan, kualitas dan kontinuitas pelayanan air minum masyarakat di Kecamatan Ngobaran dan Baron. Semangat memenuhi hak dasar masyarakat tersebut dibayar dengan kedatangan Sri Sultan Hamengku Bowono X didampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono (mewakil Menteri Pekerjaan Umum), dan Bupati Gunung Kidul Suharto. Sultan meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Baron, Kabupaten Gunung Kidul yang berkapasitas 100 liter/detik, Rabu

(14/10). Sejak dioperasikan dua tahun lalu, SPAM ini sudah melayani 70 persen masyarakat di empat kecamatan wilayah pelayanan, yaitu Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, dan Kecamatan Sapto Sari. Dari total 130 ribu jiwa di empat kecamatan tersebut, baru sekitar 95 ribu jiwa terlayani. Investasi pembangunan SPAM Baron berasal dari hibah Pemerintah Jepang melalui “Japan International Cooperation Agency” (JICA) sebesar Rp 78,89 miliar, dan APBD Kabupaten Gunung Kidul Rp 7 miliar. Hibah pemerintah Jepang digunakan untuk membangun intake dan pompa, saringan pasir lambat (SPL/Slow Sand Filter), reservoir distribusi, pipa transmisi dan distribusi, pemasangan sambungan rumah (SR) dan hidran umum (HU), serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) PDAM Gunung Kidul. Sedangkan dana APBD sebagian besar digunakan untuk pembebasan dan penyiapan lahan.

Investasi Air Minum Terbesar di Indonesia Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan investasi air minum di SPAM Baron yang mencatatkan nilai sekitar Rp 89 miliar hingga saat ini menjadi investasi paling besar di suatu daerah di Indonesia. Komitmen Pemerintah Pusat diwujudkan dalam pembanguan SPAM Baron untuk masyarakat Gunung Kidul yang selama ini alami kesulitan akses air minum yang aman. “SPAM Baron juga akan menyupali SPAM Ngobaran yang saat ini sudah melayani 6.400 SR. pembangunan SPAM Baron bukanlah yang pertama kali di Gunung Kidul. Sejak 1998 sudah tercatat sekitar Rp. 200 miliar untuk menyediakan akses air minum aman bagi masyarakat Gunung Kidul,” kata Budi. Karena itu, pada kesempatan yang sama Budi Yuwono juga berpesan kepada Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan SPAM yang sudah dibangun. Pertama, kelembagaan pengelola yang kuat yang

Inovasi 2

Saat ini biaya yang harus dibayar masyarakat Rp 3000 per m3. Padahal biaya operasonal SPAM Baron mencapai Rp 3.750 per m3. Biaya operasional untuk listrik Rp 140 juta per bulan selama ini masih ditanggung Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Namun meski sudah wajar, masih ada saja warga yang meminta keringanan tarif pemasangan. Seperti yang diungkapkan Subani dan Asri Sudarmi, mereka berharap pemerintah daerah membantu membebaskan biaya pemasangan instalasi dari penampungan ke rumah. Selain itu, mereka mengharapkan dicari solusi agar rumah yang topografinya lebih tinggi dari penampungan bisa mendapatkan air. “Potensi masyarakat untuk menggunakan sambungan air minum perpipaan tetap ada. Dengan tariff Rp 3.750 per m3 sebenarnya masih termasuk murah. Apalagi jika membandingkan harga 1 m3 air minum dari SPAM Baron. Jika dalam sebulan satu rumah butuh 10 m3 air, biayanya hanya Rp. 37.500. Bandingkan jika masyarakat masih beli air tangki, sebulannya bisa capai Rp 200.000, bahkan lebih,” terang Sri Sultan HB X. Kemudahan akses air minum dan harga air yang tetap murah, lanjut HB X, seharusnya dapat dipahami masyarakat bahwa kenaikan tarif memang sudah sewajarnya. Kenaikan tarif perlu dijalankan, namun pelaksnaannya bertahap hingga masyarakat cuku siap.

Masyarakat Baron Gunung Kidul memanfaatkan air dari hidran umum yang berasal dari SPAM Baron

diantaranya diindikasikan oleh pengelola yang kompeten. Manajemen juga harus bertindak tegas terhadap pencurian air yang hingga saat ini secara nasional sudah mencapai tingkat kehilangan air sebesar 37%. Kedua, Pemda harus menerapkan tarif air minum yang wajar hingga melampaui biaya produksi. Ketiga, masyarakat Gunung Kidul yang sudah lama kesulitan air hendaknya tetap bijak dalam memanfaatkan air meskipun sudah dilayani oleh SPAM Baron. (bcr)

“SPAM Baron juga akan mensuplai SPAM Ngobaran yang saat ini sudah melayani 6.400 SR. pembangunan SPAM Baron bukanlah yang pertama kali di Gunung Kidul. Sejak 1998 sudah tercatat sekitar Rp. 200 miliar untuk menyediakan akses air minum aman bagi masyarakat Gunung Kidul” (Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono)

Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono mencoba sambungan rumah SPAM Baron, Gunung Kidul

25

Inovasi 2

Gubernur D.I.Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowono X:

SPAM Baron Perlu Satu Lagi Kolam Penjernihan

S

ebelumnya saya informasikan, air dari SPAM Baron kemungkinan besar akan keruh karena air sungai di Gua Baron akan banyak dialiri air dari sungai – sungai lain, karena itu kami akan membangun satu kolam lagi untuk penjernihan. Biayanya akan diambil dari APBD Propinsi D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul TA 2010. Oleh karena itu masyarakat jangan buru-buru menyalahkan pengelola SPAM Baron. Saya yakin, masyarakat Gunung Kidul mempunyai niat besar untuk menikmati air minum dari keran. Saya senang terhadap antusiasme masyarakat. Ada potensi yang besar untuk masyarakat bisa memanfaatkan system air minum perpipaan dari SPAM Baron. Dibandingkan dengan membayar satu bulan Rp. 200.000 untuk membeli 2 tangki air minum atau 10 m3, dengan SPAM Baron masyarakat cuma membayar Rp 37.000 perbulannya. (bcr)

Bupati Gunung Kidul , Drs. Suharto

Bersyukur Masyarakat Sudah Sadar Tarif

K

ami akan manfaatkan seoptimal mungkin SPAM perpipaan yang dibangun pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, untuk menjangkau daerah yang belum terlayani kami memakai pola swadaya mandiri. Pemda dan pemerintah pusat akan memfasilitasi daerah yang memiliki potensi air minum yang pada akhirnya diserahkan pengelolaannya ke masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa atau organisasi yang sudah ada yaitu, PAMMASKARTA (Paguyuban Air Minum Masyarakat se-Yogyakarta). Bagi yang sulit air dan belum tersentuh system perpipaan, kami sudah bekerjasama dengan Jepang untuk menyediakan 1.480 Penampung Air Hujan (PAH), khususnya daerah yang terkena gempa (Patuk dan Gedangsari). Yang lebih penting, langkah konservasi dan rehabilitasi lahan dengan menciptakan hutan rakyat akan kami tegakkan guna menjamin keberlangsungan SPAM yang sudah dibangun oleh pemerintah. Kami juga sangat berterimakasih kepada pemerintah maupun pemerintah Jepang, karena dengan SPAM Baron bisa meningkatkan pelayanan air minum di wilayah selatan Gunung Kidul. Sebelum SPAM Baron beroperasi, masyarakat baru bisa menikmati air minum dengan kapasitas 15 liter/detik dengan 250 sambungan rumah dan dimanfaatkan oleh 1.250 orang. Dengan diresmikan dan diserahterimakannya SPAM Baron masyarakat bisa teralir 100 liter/ detik dengan target pertama sebanyak 3.111 SR, dan kedepan diharapkan akan bisa dimanfaatkan oleh lebih dari 21.000 jiwa. Kami bersyukur masyarakat sadar tarif. Jika mereka masih membayar Rp 1.000 per m3, maka SPAM Baron akan berhenti beroperasi. Dengan demikian disepakati Rp 3.500 per m3, dengan tetap melakukan efisiensi penggunaan. Jika dibandingkan dengan harga jual air minum tangi yang per m3 Rp. 20.000 (asumsi 1 tangki = 5 m3 = Rp. 100.000), maka tarif SPAM Baron jauh lebih murah. (bcr)

26

Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum akan membangun lagi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan sistem terpusat di lima kota. Kelima kota itu adalah Makassar, Surabaya, Palembang, Semarang dan Batam. Dengan demikian terdapat 16 kota di Indonesia yang memiliki IPAL secara terpusat. Sebelumnya, Kota Solo, Denpasar dan juga Banjarmasin adalah beberapa kota yang telah memiliki sistem pengolahan air limbah secara terpusat. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini, pemerintah berkomitmen untuk menambah pembangunan IPAL di lima kota lagi. Namun menurutnya, untuk lima tahun kedepan, sistem air limbah lebih banyak dilakukan dengan mengoptimalkan pengembangan IPAL sistem terpusat yang telah ada. “Pengoptimalan itu adalah dengan menambah jaringan perpipaan dan distribusi,” katanya di Jakarta (23/10).

Seputar Kita

Pemerintah Akan Bangun IPAL di Lima Kota

Pemilihan Sampah Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) saat ini tengah menggodok rancangan Peraturan Pemerintah baru mengenai persampahan. Terdapat tiga PP yang akan dirumuskan yaitu PP tentang pengurangan sampah, PP tentang sampah spesifik dan PP tentang penanganan sampah. PP ini ditargetkan selesai tahun 2010 nanti. Kasubdit Pengembangan Sistem Drainase dan Persampahan Kati Andraini mengatakan, dalam PP tentang pengurangan sampah, nantinya akan ada dua kota sebagai pilot project aturan tersebut. “Pilot project tersebut akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari fasilitasi pembuatan peraturan daerahnya sampai dengan bantuan teknis tenaga operasionalnya. Project ini akan mendapatkan bantuan dari Japan Internasional Cooperation Agency (JICA),” katanya di Jakarta (28/10).

Cipta Karya Siapkan Rp. 1,8 Miliar Untuk Rehabilitasi Gempa Sumbar Direktorat Jenderal Cipta Karya menyiapkan dana sebesar Rp1,8 miliar untuk membantu pemulihan pelayanan air minum perpipaan di Sumatera Barat, pasca gempa lalu. Dana yang diambil dari pos dana darurat bencana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki instalasi pengolahan air minum PDAM Kota Padang. “Untuk perbaikan jaringan perpipaan di rumah-rumah dan penanganan pipa yang bocor akibat gempa akan dilakukan oleh PDAM Kota Padang. Ditargetkan pada akhir bulan ini, pelayanan air minum sudah dapat kembali normal.” kata Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono di Jakarta (20/10). Selain air minum, Cipta Karya telah mengirimkan tim yang bersamasama mahasiswa melakukan verifikasi untuk menghitung berapa banyak rumah yang mengalami rusak berat maupun rusak ringan.

27

Resensi 28

Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

K

ebijakan pembangunan air minum di Indonesia perlu dilakukan secara bertahap dan juga belajar dari berbagai pengalaman. Terkait hal tersebut, Water and Sanitation Policy Formulation and Action Planning Project (WASPOLA) bekerjasama dengan Badan Perencana dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan buku terkait dengan kebijakan air minum dengan judul “Membangun Komitmen Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan”. Tulisan pada buku ini disajikan secara ringan, melalui berbagai sumber informasi, data dan fakta yang diperoleh selama kunjungan lapangan. Terdiri dari lima bab yang mengupas bagaimana perjalanan “membumikan kebijakan”, pola pendekatan, fasilitasi, membangun harmonisasi pusat dan daerah, pengalaman empat daerah dan pembelajaran yang didapat, serta catatan kritis untuk perbaikan ke depan. Selain itu, juga dilengkapi dengan contoh sukses daerah mitra kerja WASPOLA. Provinsi Gorontalo misalnya, secara proaktif mengaitkan pembangunan AMPL dengan capaian target MDGs bidang AMPL dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyrakat. Karenanya pembangun bidang AMPL-pun memperoleh prioritas utama. Sementara di Jawa Tengah pelaksanaan Kebijakan Nasional diliahat sebagai penyegaran kembali dengan cara pandang baru atas model pembangunan yang selama ini telah diterapkan. Tidak kalah penting, Provinsi Banten telah mempu meleburkan ego sektoral dalam melaksanakan pembangunan AMPL Buku setebal 120 halaman ini, pada dasarnya menyajikan sebuah pembelajaran bagaimana upaya membumikan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum Dan Penyehatn Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) menkadi suatu visi bersama. Tak hanya sekedar menggambarkan proses perubahan (reformasi), tetapi juga tantangan dan hambatan yang melingkupinya selama proses “pembumian” Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL. Buku ini juga mengupas bagaimana pola pikir dan persepsi yang berkembang dari masing-masing pelaku di daerah, siapa saja yang terlibat, bagaimana komitmennya, kelembagaan yang mengimplemantasikan kebijkan, dukungan dan kontribusi semua pihak terkait, regulasi yang disediakan, inovasi dan penguatan kapasitas yang dikembangkanm, dukungan penganggaran dan juga keberlanjutan implementasinya di setiap tingkat pemerintahan. Dengan kumpulan pembelajaran ini, daerah dampingan WASPOLA maupun daerah lainnya mendapatkan inspirasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif. Diharapkan juga hasil pembelajaran ini dapat terinternalisasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan AMPL oleh pemangku kepentingan. Buku yang dilengkapi dengan bundle CD berisi panduan operasional kebijakan AMPL ini, memberikan nilai positif terhadap upaya pemerintah daerah maupun pusat dalam mencapai tujuan ketujuh pembangunan millennium (MDG), yaitu mengurangi separuh proporsi penduduk yang belum mendapat akses air minum dan sanitasi yang layak, pada tahun 2015. (dvt).

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya mengucapkan

Selamat Atas Terpilihnya Kembali

Bapak Ir. Djoko Kirmanto, Dipl.HE sebagai Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Indonesia Bersatu II