DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………... DAFTAR ISI ………………………….…………………………………………… DAFTAR TABEL …………………………………………………………………. DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .……………………………………………... 1.2. Maksud dan Tujuan …..…….…..………………………… 1.3. Gambaran Umum BKD ….………………………………… 1.4. Dasar Hukum ….………………………………………….. 1.5. Sistematika Penulisan ……………………………………… 1.6. Isu Strategis ………………………………………………… BAB

BAB

BAB

II

III

IV

i ii iii iii I-1 I-3 I-3 I-18 I-20 I-21

PERENCANAAN KINERJA 2.1. Umum … ……………………….…………….................. 2.2. Renstra BKD ………………………….……………...... 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan …………………............ 2.4. Program dan Kegiatan ………………………….……….. 2.5. IKU………………………………………. 2.6. RKT Tahun 2015 ………………………….……………... 2.7. PK Tahun 2015 ………………………….…………….....

II-1 II-2 II-7 II-9 II-12 II-16 II-17

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2015 ….…….. 3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja ………….……… 3.3. Evaluasi Capaian Renstra BKD 2010-2015 …………... 3.4. Akuntabilitas Keuangan …………………………………...

III-1 III-6 III-37 III-38

PENUTUP ………………………...………………………………….. LAMPIRAN

ii

DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai BKD

...........................................................I-9

Tabel 1.2

Daftar Golongan Pegawai BKD

.........................................................I-10

Tabel 1.3

Daftar Aset BKD Provinsi Sumbar

..........................................................I-11

Tabel 1.4

Daftar Kendaraan Dinas BKD Prov Sumbar.........................................................I-13

Tabel 1.5

Pelayanan Formasi dan Pengadaan

..........................................................I-14

Tabel 1.6

Pelayanan Mutasi dan Kepangkatan

..........................................................I-14

Tabel 1.7

Pelayanan Data dan Pengembangan Pegawai………... .................................. I-16

Tabel 1.8

Pelayanan Disiplin dan Pembinaan

…………………............................

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015

…………………………………….......II-17

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja BKD Tahun 2015

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja BKD Tahun 2015 .……………………………………III-3

Tabel 3.2

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Sasaran Meningkatnya…………………….. III-7

Tabel 3.3

Daftar Pejabat Struktural, Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat PIM……….III-12

Tabel 3.4

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas…………..III-15

Tabel 3.5

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Sasaran Meningkatnya kualitas data……. III-23

Tabel 3.6

Pengukuran Capaian Kinerja Pada Sasaran Meningkatnya kualitas…………. III-27

Tabel 3.7

Hasil Perngukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)………………………

I-17

........................................................II-19

iii

III-30

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian ……………………………..……

I-7

Gambar 1.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

…………………...

I-8

Gambar 1.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

…….......

I-9

Gambar 1.4

Komposisi Pegawai BKD Per Golongan

………...………....

I-10

Gambar 1.5

Jumlah Pelayanan Mutasi Pindah PNS

…………………...

I-15

Gambar 1.6

Jumlah Penerimaan Praja IPDN

…………………...

I-16

Gambar 1.7

Jumlah Pelayanan Hukuman Disiplin

…………………...

I-18

iiii

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dapat diselesaikan tepat waktu. Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat selama tahun anggaran 2015 dan amanah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan diperjelas dengan Permenpan & RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat umumnya dan kepada Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain, laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Gubernur Sumatera Barat. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Stratejik yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan, penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar pelaksanaaan kinerja ke depan dapat berjalan lebih produktif, efektif dan efisien. Padang, Januari 2016 Kepala BKD,

JAYADISMAN, SH, M.Kn Pembina Utama Madya NIP. 19571227 198303 1 006

BAB I Pendahuluan Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi BKD, dan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2015

1.1 Latar Belakang Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2010-2015 merupakan tujuan penyusunan Laporan Kinerja disamping juga sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kepegawaian Daerah di masa yang akan datang. Terwujudnya

tata

pemerintahan

yang

baik

(good

governance)

merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

I- 1

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Perfomance Accountability Report). Setiap Laporan Kinerja dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap SKPD dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan. Sehubungan

dengan

hal

tersebut

diatas,

sebagai

perwujudan

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja BKD Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dan Renstra BKD Tahun 2010-2015.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

I- 2

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera

Barat

tahun

2015

adalah

memberikan

pertanggungjawaban

keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan tahun 2015 kepada Gubernur Sumatera Barat. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. 1.3 Gambaran Umum BKD 13.1. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Perda di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian; b) Perencanaan dan pengembangan kepegawaian;


I- 3

c) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Pelayanan adalah suatu usaha membantu menyiapkan apa yang diperlukan orang lain. Dan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Formasi dan Informasi Pegawai. Pelayanan Formasi dan Informasi Pegawai meliputi pelayanan formasi pegawai, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah serta penetapan CPNSD menjadi PNSD, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk unit kerja dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk pihak ketiga, pelayanan penerbitan Karpeg Pegawai Negeri Sipil, pelayanan penerbitan Karis/Karsu Pegawai Negeri Sipil. 2. Pelayanan Mutasi Kepegawaian. Pelayanan Mutasi Kepegawaian meliputi pelayanan pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil, pelayanan mutasi pindah Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, pelayanan peninjauan masa kerja dan gaji Pegawai Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

I- 4

Negeri Sipil, pelayanan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil. 3. Pelayanan Pengembangan Pegawai. Pelayanan Pengembangan Pegawai meliputi pelayanan penugasan Pegawai Negeri Sipil mengikuti pendidikan dan pelatihan, pelayanan penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan. 4. Pelayanan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai. Pelayanan

Pembinaan

dan

Kesejahteraan

Pegawai

meliputi

pelayanan pemberian hukuman disiplin PNS, pelayanan pemberian penghargaan PNS berprestasi dan pelayanan pembekalan PNS purna tugas. Pemberian penghargaan berupa Satya Lencana Karya Satya kepada PNS merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan pada pelayanan disiplin dan pembinaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKD, sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut: 1. Kepala Badan, 2. Sekretariat terdiri dari; a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

I- 5

b) Sub Bagian Keuangan c) Sub Bagian Program 3. Bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian terdiri dari; a) Sub Bidang Formasi dan Penataan Pegawai b) Sub Bidang Informasi Kepegawaian 4. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari; a) Sub Bidang Kepangkatan b) Sub Bidang Pemindahan Pegawai 5. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari; a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai b) Sub Bidang Pengembangan Karier 6. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari; a) Sub Bidang Pembinaan Pegawai b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai 7. Kelompok Jabatan Fungsional 1.3.2. Struktur Organisasi Struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan hingga Kepala Sub Bagian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan:


I- 6

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 10 Tahun 2014 Tentang : Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat KEPALA BADAN

SEKRETARIAT Kelompok Jabatan Fungsional

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub. Bagian Keuangan

Sub Bagian Program

Bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian

Bidang Mutasi Kepegawaian

Bidang Pengembangan Pegawai

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

Sub. Bidang Formasi dan Penataan Pegawai

Sub. Bidang Kepangkatan

Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Sub. Bidang Pembinaan Pegawai

Sub. Bidang Informasi Kepegawaian

Sub. Bidang Pemindahan Pegawai

Sub Bidang Pengembangan Karier

Sub. Bidang Kesejahteraan Pegawai


I- 7

1.3.3. Sumberdaya BKD Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi BKD yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 74 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 44 orang (59,46%) perempuan dan 30 orang (40,54%) laki-laki. Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 18,92 persen, namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada BKD Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Subag Umum dan Kepeg. BKD Provinsi Sumatera Barat


I- 8

Berikut adalah tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.1. DAFTAR TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BKD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 TINGKAT NO JUMLAH PERSENTASE PENDIDIKAN 0% 1 SLTP 0 30% 2 SLTA 22 4% 3 DIPLOMA III/ D-3 3 53% 4 STRATA 1 39 14% 5 STRATA 2 10 0% 6 STRATA 3 0 JUMLAH

74

100,00%

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian BKD Prop. Sumbar.

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai BKD Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas BKD karena lebih dari 53% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 30% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini Gambar 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada BKD Provinsi Sumatera Barat


I- 9

Sumber : BKD Prov. Sumatera Barat

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah: Tabel 1.2. DAFTAR GOLONGAN PEGAWAI BKD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NO.

GOLONGAN

JUMLAH

PERSENTASE

1

Golongan I

0

0%

2

Golongan II

7

9%

3

Golongan III

59

80%

4

Golongan IV

8

11%

74

100,00%

JUMLAH

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian BKD Prop. Sumbar.

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 80% pegawai BKD adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut jumlah PNS BKD per golongan: Gambar 1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Pada BKD Provinsi Sumatera Barat

Sumber : BKD Prov. Sumatera Barat Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

I- 10

1.3.4. Anggaran Pelaksanaan Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 14.776.259.906,- yang terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung

: Rp. 6.516.189.982,-

 Gaji dan Tunjangan

: Rp. 4.783.168.464,-

 Tambahan Penghasilan PNS

: Rp. 1.733.021.518,-

b. Belanja Langsung

: Rp. 8.260.069.924,-

Terdiri dari: Belanja langsung pokok 5 Program, 33 kegiatan. Belanja langsung urusan 1 Program, 27 kegiatan.

1.3.5. Inventarisasi Aset Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah. Nilai aset yang dikelola BKD per Desember 2015 sebesar Rp. 7.721.043.039,79,terdiri atas aset tetap sebesar Rp. 7.667.716.539,79,- dan aset lainnya sebesar Rp. 53.326.500,00,- Sarana dan prasarana yang dikelola per Desember 2015 sebagai berikut: Tabel 1.3. Daftar Aset BKD Provinsi Sumatera Barat Per Desember 2015 No I. 1

Jenis Barang

ASET TETAP Golongan Tanah Tanah


Jumlah 352 M2 I- 11

2

3 4 II. 1

- Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat besar - Alat-alat angkutan - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi - Alat laboratorium Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Golongan Aset Tetap lainnya Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan ASET LAINNYA Aset tak berwujud

3 unit 4 unit 1.003 unit 27 unit 1 unit 1.479 M2 226 Buah 33 Unit 4 Sistim Aplikasi

Sumber : Kartu Inventaris Barang BKD Prov. Sumbar

1.3.6. Sarana dan Prasarana Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah

memiliki

gedung

yang

cukup

memadai

untuk

menampung

pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana gedung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang mutasi kepegawaian, ruangan infomasi dan formasi kepegawaian, ruangan pengembangan pegawai, ruangan pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Selain itu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga terdapat ruangan tata naskah yang Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

I- 12

dipergunakan untuk menyimpan arsip pegawai, ruangan rapat, aula dan lain sebagainya. Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.4 dibawah: Tabel 1.4. Daftar Kendaraan Dinas BKD Provinsi Sumatera Barat No

Jenis Kendaraan

Merk

Dipergunakan Untuk

1

Sepeda Motor

Suzuki Smash

Caraka

2

Sepeda Motor

Honda Blade

Operasional Administrasi

3

Mobil

Kijang Innova

Operasional Kepala Badan

4

Mobil

Kijang Innova


5

Mobil

Toyota Avanza


Sumber : Data asset BKD BKD Tahun 2015

1.3.7. Informasi Pelayanan Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Formasi dan Informasi kepegawaian. Pelayanan Formasi dan Pengadaan meliputi pelayanan formasi pegawai, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah serta penetapan CPNSD menjadi PNSD, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk unit kerja dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk pihak ketiga, pelayanan penerbitan Karpeg Pegawai Negeri Sipil, pelayanan penerbitan Karis/Karsu Pegawai Negeri Sipil.


I- 13

Adapun perkembangan kegiatan pada pelayanan formasi dan Informasii kepegawaian dijelaskan pada tabel di bawah ini: Tabel 1.5. Pelayanan Formasi dan Pengadaan BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun Kegiatan 2011

2012

2013

2014

2015

-

-

145

180

-

Pengadaan CPNSD

Sumber : Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2011-2015

2. Pelayanan Mutasi Kepegawaian. Pelayanan Mutasi kepegawaian meliputi pelayanan pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil, pelayanan mutasi pindah Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, pelayanan peninjauan masa kerja dan gaji Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil. Untuk melihat perkembangan dari pelayanan mutasi dan kepangkatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011-2015 sebagai berikut: Tabel 1.6 Pelayanan Mutasi dan Kepangkatan BKD Provinsi Sumatera Barat No

Kegiatan

1

Tahun (orang) 2011

2012

2013

2014

2015

Kenaikan Pangkat

5232

4191

3031

3105

2440

2

Mutasi Pindah

778

1056

1075

1074

1260

3

Pensiun

359

380

414

222

162



I- 14

Berdasarkan data dari bidang mutasi dan kepangkatan, setiap tahunnya terdapat 1000 perpindahan yang ditargetkan, namun dalam realisasinya terjadi diatas target dan di bawah target yang ditetapkan. Dari tahun 2011 sampai dengan 2015, angka yang terjadi tidak terlalu signifikan.

Gambar 1.5. Jumlah Pelayanan Mutasi Pindah PNS Tahun 2010-2015 Pada BKD Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Bidang Mutasi dan Kepangkatan, 2015

3. Pelayanan Pengembangan Pegawai. Pelayanan Pengembangan Pegawai meliputi pelayanan penugasan Pegawai Negeri Sipil mengikuti pendidikan dan pelatihan, pelayanan penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan. Kegiatan pelayanan data dan pengembangan Pegawai pada tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:


I- 15

Tabel 1.7. Pelayanan Data dan Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Sumatera Barat No 1

Tahun (orang)

Kegiatan Tugas

2011

2012

2013

2014

2015

50

77

91

112

113

81

82

82

50

26

Belajar 2

Praja IPDN


Gambar 1.6. Jumlah Penerimaan Praja IPDN dan PNS Tugas Belajar Tahun 2010-2015 Pada BKD Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Bidang Data dan Pengembangan BKD Prov.Sumbar

4. Pelayanan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai. Pelayanan Disiplin dan Pembinaan meliputi pelayanan pemberian hukuman

disiplin

PNS,

pelayanan

pemberian

penghargaan

PNS

berprestasi dan pelayanan pembekalan PNS purna tugas. Pemberian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

I- 16

penghargaan

berupa

Satya

Lencana

Karya

Satya

kepada

PNS

merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan pada pelayanan disiplin

dan

pembinaan.

Berikut

adalah

pelayanan

disiplin

dan

pembinaan pada tahun 2011-2015 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat: Tabel 1.8. Pelayanan Disiplin dan Pembinaan BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun (orang) No

1

2

3

Kegiatan

Hukuman Disiplin PNS Penghargaan PNS prestasi Pembekalan PNS Purna Tugas

2011

2012

2013

2014

2015

24

49

39

66

41

12

12

4

4

4

25

25

25

25

30

273

410

708

312

357

Penghargaan 4

Satya Lencana Karya Satya


Pelayanan hukuman disiplin PNS mengalami penurunan yaitu angka 41 kasus pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2014 terdapat 66 kasus yang ditangani pada bidang disiplin dan pembinaan pada BKD Provinsi Sumatera Barat.


I- 17

Gambar 1.7. Jumlah Pelayanan Hukuman Disiplin PNS Pada BKD Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Bidang Pembinaan dan Kespeg, 2015

1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut: 1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; 2. Undang-undang Nomor 22 tahun

1999 jo Undang-Undang nomor 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;


I- 18

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 dan PP. No. 29 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra; 6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Permenpan & RB Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/68/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

I- 19

1.5

Sistematika Penulisan Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja

BKD Provinsi Sumatera Barat selama

tahun 2015. Capaian Kinerja

(performance results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) tahun 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan BKD Provinsi Sumatera Barat.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana

kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (preformance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 adalah: -

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2015, dasar hukum, dan sistematika penulisan Laporan Kinerja.

-

BAB II – Perencanaan dan Perjanjian Kerja yang berisi Rencana Strategis, menjelaskan muatan rencana strategis BKD Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2010-2015, RKT dan PK Tahun 2015.

-

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh BKD Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.

-

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Laporan Kinerja BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


I- 20

1.6

Isu Strategis Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD dijumpai beberapa permasalahan pokok yang akan diangkat menjadi isu-isu strategis dalam penyusunan rencana strategis ini, yaitu: 1. Informasi kebutuhan pegawai secara kuantitatif dan kualitatif belum tersedia dengan baik. Tugas

utama

Badan

Kepegawaian

Daerah

adalah

menyediakan

sumberdaya manusia yang tepat dalam melaksanakan pekerjaan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk bisa menyediakan SDM yang tepat dalam melaksanakan tugas yang akan diembannya, memerlukan dasar kajian analisis jabatan dan analisis beban kerja yang akan menjadi dasar dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pegawai tanpa melalui analisis kebutuhan pegawai yang benar tentu akan menghasilkan penyediaan pegawai yang bias terhadap kebutuhan organisasi. 2. Struktur pelaksanaan pekerjaan Pelayanan kepegawaian masih memiliki ketergantungan pekerjaan yang tinggi. Tuntutan pelaksanaan pelayanan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mengharuskan pelayanan yang cepat, tepat, murah, transparan dan akuntabel. Tuntutan paradigma pelayanan tersebut membutuhkan struktur pelaksanaan pekerjaan pelayanan yang ringkas dan memiliki ketergantungan pekerjaan yang


I- 21

rendah antara tahapan pekerjaan satu bidang ke tahapan pekerjaan bidang lainnya. Hampir sebagian besar pelaksanaan pekerjaan BKD saat ini memiliki ketergantungan

pekerjaan

dengan

instansi

lain.

Urusan-urusan

pelayanan kepegawaian sebagian besar harus mendapat persetujuan dari pejabat terkait yang berada diluar struktur BKD. Hal ini berakibat pada waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih lama. 3. Implementasi reward dan punishment sebagai alat pembinaan dan kedisiplinan pegawai. Pemberian reward and punishment harus tepat dengan kriteria dan ukuran yang jelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai. 4. Manajemen kepegawaian berbasis kompetensi. Diperlukan sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan kabupaten/kota agar pelayanan terhadap aparatur dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan lancar. Rendahnya tingkat keprofesionalan aparatur, disebabkan tingginya tingkat angka pensiun sebesar 5% sementara sebagai gantinya yakni pegawai baru dan tenaga honor belum mampu untuk menjadi profesional karena belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan.


I- 22

BAB II PERENCANAAN KINERJA Bab ini secara umum menjelaskan tentang arah kebijakan, program utama, strategi, program dan kegiatan, serta Rencana Strategis Implementatif BKD 2010‐2015 yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran BKD, Rencana Kinerja Tahunan serta Penetapan Kinerja 2015.

2.1 UMUM Diantara misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional, merupakan persyaratan yang tak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Misi tersebut diatas memiliki tujuan terkait dengan BKD adalah sebagai berikut: - Terwujudnya pelayanan publik yang prima - Terwujudnya aparatur pemerintahan yang professional dan bebas KKN. Selaras

dengan

kebijakan

yang

telah

ditetapkan

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Provinsi Sumatera Barat, maka arah kebijakan BKD adalah untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur serta melaksanakan peningkatan manajemen SDM aparatur dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi tanggung jawab BKD adalah sebagai berikut:


II- 1

-

Paradigma pembinaan PNS terutama dalam upaya pengembangan sistem manajemen

kepegawaian

termasuk

di

dalamnya

pengembangan

terhadap norma, standar dan prosedur kepegawaian mengacu pada manajemen yang berlaku secara nasional. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat dicapai standar yang sama dalam pembinaan seluruh PNS di Sumatera Barat, meskipun di masa mendatang sebagian operasional manajemennya terdesentralisasikan ke SKPD/Unit kerja seiring dengan perkembangan. -

Menciptakan

kondisi antara

untuk menjembatani tercapainya tujuan

terwujudnya kondisi sistem manajemen kepegawaian di masa yang akan datang -

Menyelenggarakan capacity building kelembagaan untuk mewujudkan keberdayaan BKD agar mampu menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan dalam menyelenggarakan kompetensi intinya.

-

Melaksanakan penilaian kinerja dan pemetaan potensi aparatur

2.2 RENSTRA BKD TAHUN 2010-2015 VISI DAN MISI Visi Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kewenangan daerah dibidang kepegawaian, agar terarah dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai supaya tercipta kesamaan pandangan dan partisipasi melalui perumusan, masukan, saran, aspirasi dan inspirasi seluruh bidang-bidang, disusun rumusan Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Rumusan Visi Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

mencerminkan apa yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah selama kurun waktu 2010-2015 adalah: ”MEWUJUDKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG PROFESIONAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN” Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

II- 2

Makna pokok yang terkandung dalam visi di atas adalah: a. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. b. Profesional

adalah

memiliki

ilmu

pengetahuan,

keterampilan

dan

pengalaman sesuai dengan subtansi dan kompetensi bidang tugas serta perilaku yang baik sehingga mampu melaksanakan tugas dengan cepat, tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan.

Misi Misi suatu instansi pemerintah merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

oleh

pemerintah,

sebagai

penjabaran

visi

yang

telah

ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan

pihak

yang

berkepentingan

dapat

mengetahui

dan

mengenal

keberadaan dan peran instansi pemerintah negara. Selaras dengan Visi yang telah ditetapkan, Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu : a. Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur b. Mewujudkan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien. c. Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang terbaik. Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

II- 3

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan Misi yang telah dirumuskan dengan

pertimbangan

faktor-faktor

kunci

keberhasilan

yang

telah

dirumuskan pada Bab sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut tujuan pelaksanaan manajemen kepegawaian Provinsi Sumatera Barat secara umum adalah agar tersedianya

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mempunyai

kemampuan melaksanakan tugas secara profesional melalui pembinaan karier berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier

dengan titik berat

kepada sistem prestasi kerja, dengan jumlah yang sesuai dengan formasi masing-masing

Dinas/Badan/Kantor/Satuan

Kerja

Daerah

untuk

terlaksananya pemerintahan yang baik yang dapat diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Pencapaian tujuan umum pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Provinsi Sumatera

Barat

tidak

sepenuhnya

menjadi

tanggung

jawab

Badan

Kepegawaian Daerah, karena pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan

tugas

Dinas/Badan/Kantor/Satuan

berada

pada

Kerja

Daerah

pimpinan dimana

masing-masing

pegawai

dimaksud

ditempatkan dan lembaga yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai. Secara khusus berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang kepegawaian, tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :


II- 4

Misi pertama, Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur Tujuan: Terwujudnya SDM aparatur yang mempunyai kapasitas kinerja, kompetensi dan perilaku yang baik dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tata pemerintahan daerah. Sasaran: 1. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah

Misi kedua, Mewujudkan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien. Tujuan: Terwujudnya manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian 2. Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian

Misi ketiga, Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang terbaik. Tujuan: Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien.


II- 5

Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan BKD berikut matrik hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat:

Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BKD Provinsi Sumatera Barat No.

Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Visi : Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Misi 1 : Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur 1

Terwujudnya SDM aparatur yang mempunyai kapasitas kinerja, kompetensi dan perilaku yang baik dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tata pemerintahan daerah

Meningkatnya kompetensi aparatur daerah

a

Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2

b

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan

Misi 2 : Mewujudkan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien 2

Terwujudnya manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien

Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian

Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian

c

Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan

d

Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%

e

Persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap

f

g


Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat

II- 6

Misi 3 : Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang terbaik 3

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien

Meningkatnya kualitas pelayanan BKD

h

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

i

Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu Persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu Persentase SK mutasi pindah yang dapat diselesaikan tepat waktu Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu

j k l

2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 yang telah dirubah, disusun strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui pendidikan dan pelatihan, memfasilitasi tugas belajar bagi PNS yang lulus seleksi. 2. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian melalui penataan SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan efektif dan efisien, pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melalui sistim terbuka dan kompetitif sesuai dengan aturan, pembinaan kedisiplinan pegawai dan pemberian sanksi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian serta memperbaiki kualitas pengadaan seleksi CPNS agar mendapatkan CPNS yang berkualitas; 3. Peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi data informasi kepegawaian dan pengembangan

aplikasi

sistim

informasi

manajemen

kepegawaian

berbasis komputer sesuai dengan perkembangan teknologi. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian yang semakin mudah, cepat, bebas KKN dan tidak diskriminatif, terutama meningkatkan kompetensi tenaga pelayanan, memperbaiki prosedur dan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

II- 7

mekanismenya atau menyusun SOP pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat; Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan program lima tahun dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 yaitu: 1. Upaya

Peningkatan

kompetensi

aparatur

daerah

dengan

tujuan

terwujudnya PNS yang memiliki pengetahuan, keterampilan, integritas, disiplin dan perilaku kerja produktif yang amanah serta berdedikasi tinggi ditetapkan kebijakan: a. Mengembangkan sistim manajemen Sumber Daya Manusia aparatur berbasis kompetensi b. Mengembangkan nilai-nilai budaya kerja, etos kerja PNS dan kedisiplinan PNS c. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistim pengadaan CPNS melalui Sistim CAT (Computer Assisted Test) yaitu sistim rekruitmen yang berusaha mempertemukan

orang dengan sistem sehingga

mengurangi pertemuan antara penyelenggara dengan pelamar atau rekruitmen diselenggarakan dengan bersih, transparan dan bebas KKN. 2. Upaya Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian, ditetapkan dengan kebijakan: a. pendistribusian pegawai sesuai keterampilan dan kompetensinya serta kebutuhan organisasi b. Pemetaan dan bezzeting SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi secara rutin dan berkala dalam rangka menciptakan komposisi SDM aparatur yang ideal berdasarkan analisis jabatan, beban kerja (ABK) dan perilaku 3. Upaya Peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian dalam bentuk sistim informasi manajemen kepegawaian daerah (SIMPEG) di Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

II- 8

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui verifikasi data, sinkronisasi data, up dating data kepegawaian, pengembangan aplikasi SIMPEG serta pemutakhiran data. 4. Upaya

Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dengan tujuan

perubahan pola pikir dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang

kepegawaian,

pelayanan,

dengan

kualitas

mengembangkan

sarana

dan

kualitas

prasarana,

petugas kualitas

mekanisme/prosedur/SOP pelayanan ditetapkan kebijakan: a. Mengembangkan konsep indeks tingkat kepuasan masyarakat (IKM) b. Mengembangkan sistim informasi layanan kepegawaian dengan penyebaran pamflet dan informasi kepegawaian lainnya serta pemanfaatan teknologi informasi kepada pengguna jasa kepegawaian c. Meningkatkan

standar

mutu

layanan

kepegawaian

dengan

memperbaiki SOP pelayanan yang transparan, sederhana dan mudah dimengerti d. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik 2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 yaitu perlu adanya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas, optimalisasi kapasitas aparatur daerah serta dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi kedua RPJMD 2010-2015 yaitu ”Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional” dengan tujuan untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN. Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

II- 9

Sasaran dari misi tersebut adalah meningkatnya kompetensi aparatur daerah, meningkatnya kinerja aparatur daerah dalam bekerja. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, selanjutnya tingkat SKPD menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2015. Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis ini sebagai implementasi RPJMD di tingkat SKPD. Isu-isu strategis di tingkat SKPD dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahap akhir, pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) oleh pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi program prioritas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah: A. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut: -

Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS

-

Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS

-

Pengelolaan Mutasi Jabatan


II- 10

-

Seleksi Penerimaan dan Pembinaan Praja IPDN

-

Pemindahan dan Penempatan PNS

-

Pembinaan Jabatan Fungsional PNS

-

Pemetaan Potensi Pegawai

-

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

-

Penilaian Kinerja Aparatur

-

Bimbingan Teknis Kepegawaian

-

Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II

-

Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS

-

Pembekalan PNS yang Purna Tugas

-

Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya

-

Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Pendidikan Aparatur

-

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

-

Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundangundangan bidang kepegawaian

-

Fasilitasi Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai

-

Pengelolaan SK CPNS , PNS dan Honorer Pemprov Sumbar

-

Pengelolaan tata naskah dan Pemutakhiran DataBase kepegawaian daerah

-

Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Prov. Sumbar

-

Rapat Koordinasi kepegawaian


II- 11

-

Pembinaan kenaikan pangkat PNS

-

Pelatihan Achievment Motivation Training (AMT)

-

Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja

-

Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG)

-

Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS

Secara keseluruhan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015. Renstra BKD telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2010-2015, antara lain: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur 2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU berdasarkan pada Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur Negara

(MENPAN)

Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tangal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

II- 12

Umum

Penetapan

Indikator

Kinerja

Utama

di

Lingkungan

Instansi

Pemerintah. Disamping itu, Keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:

239/IK/6/8/2003

Perbaikan

tentang

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) pada LAKIP. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi. Tujuan penetapan

IKU di

Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Merujuk pada Peraturan diatas maka Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai RPJMD dapat diuraikan sebagai berikut:


II- 13

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TERPILIH No.

Tujuan

1

Terwujudnya SDM aparatur yang mempunyai kapasitas kinerja, kompetensi dan perilaku yang baik dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tata pemerintahan daerah

1

Terwujudnya manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien

2

2

Sasaran Strategis Meningkatnya kompetensi aparatur daerah 1

2 3

Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian 1

2 3 4 5

6 7

8

9

10 11 12

Program / Kegiatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Pembinaan Jabatan Fungsional PNS Bimbingan Teknis kepegawaian Pengelolaan & pemberian bantuan pendidikan aparatur

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Seleksi penerimaan dan pembinaan Praja IPDN Rakor kepegawaian Penilaian Kinerja Aparatur Ujian dinas Tingkat I dan tingkat II PNS Seleksi ujian penyesuaian KP PNS Penyusunan Formasi PNS Penataan & pengelolaan dokumen/ peraturan perundangundangan bidang kepegawaian Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi Pemberian tanda kehormatan satya lencana karya satya Pembekalan PNS Purna Tugas

a

b

c

d

e

Indikator Kinerja Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2

Penjelasan

Sumber Data

Jumlah PNS yang telah pendidikan S1 dan S2 dibagi dengan jumlah PNS yang ada



Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat PIM sesuai tingkat jabatannya dibagi dengan jumlah pejabat struktural


Jumlah jabatan yang terisi sesuai kompetensi dibagi dengan formasi jabatan yang ada


Jumlah SKPD yang sesuai formasi minimal 70% dibagi dengan jumlah SKPD yang ada Jumlah aparatur yang ditempatkan sesuai kualifikasi pendidikan dibagi dengan jumlah aparatur yang menyelesaikan pendidikan

Persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan





Pengelolaan mutasi jabatan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja


II- 14

13

3

Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian 1

2

Pemetaan potensi pegawai PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Fasilitasi pengelolaan Kartu Identitas Pegawai Pengelolaan tata naskah dan pemutakhiran data base kepegawaian daerah

f

g

3

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien

4

Meningkatnya kualitas pelayanan BKD 1

2

3

4

5

6

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Pengelolaan SK CPNS, PNS & honorer

h

Pengelolaan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian PNS Pemindahan dan penempatan PNS

i

Pengelolaan kenaikan pangkat PNS Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

j


k


Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap

Jumlah record data base masing-masing aparatur yang terisi lengkap dibagi dengan jumlah database PNS

Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat

Dengan menghitung jumlah SKPD yang terkoneksi dengan Simpeg BKD

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilal IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan

Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu

Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan kenaikan pangkat

Persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu

persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah usulan pensiun

Persentase SK mutasi pindah yang dapat diselesaikan tepat waktu

Jumlah SK mutasi pindah yang diterbitkan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah usulan mutasi pindah







II- 15

l

Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu

Jumlah kasus disiplin yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah kasus yang ada

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

2.6 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2015, Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut: Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 No. Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kompetensi aparatur daerah

Indikator Kinerja a Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 b Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan

2

3



Target 45.00%

75.00%

c Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan

85.00%

d Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%

90.00%

e Persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan f Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap g Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera BaraT


82.00%

93.00%

95.00%

II- 16

4


h Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) i Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu j Persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu k Persentase SK mutasi pindah yang dapat diselesaikan tepat waktu l Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu

3.7 82.00% 100% 100%

95.00%

2.7 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam

rentang

waktu

satu

tahun

tertentu

dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah

dengan

pemberi

keberhasilan/kegagalan

amanah;

pencapaian


tujuan

sebagai dan

dasar sasaran

penilaian organisasi;

II- 17

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya kompetensi aparatur daerah. Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, BKD Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kompetensi aparatur sesuai kompetensi jabatan yang dimiliki, meningkatnya disiplin, etos kerja dan motivasi aparatur, terpenuhinya hak dan kewajiban aparatur sesuai peraturan yang berlaku. Untuk mencapai sasaran strategis instansi menetapkan indikator kinerja utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. BKD telah membuat penetapan kinerja tahun 2015 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Perjanjian kinerja BKD tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 No. (1) 1

Sasaran Strategis (2) Meningkatnya kompetensi aparatur daerah

a b

Indikator Kinerja (3) Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan


Target (4) 45,00% 75,00%

II- 18

2


c d e

3


f g

4


h i j k l

No. (a) 1

Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% Persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

85,00%

Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu Persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu Persentase SK mutasi pindah yang dapat diselesaikan tepat waktu Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu

82,00%

90,00% 82,00%

93,00% 95,00% 3,7

100% 100% 95,00%

Program (b) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Anggaran (c) Rp

4.569.240.200

JUMLAH

Rp

4.569.240.200

Pada Tahun 2015, anggaran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja untuk pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan diatas. Namun pada

mekanisme

perubahan

anggaran

Program

Pembinaan

dan

Pengembangan Aparatur berkurang anggarannya dari Rp. 4.569.240.200,menjadi Rp.4.060.662.550,-.


II- 19

BAB III Akuntabilitas Kinerja Bab ini secara umum menjelaskan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh BKD Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.

3.1

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Dalam ‘’Membangun Kinerja”, disebutkan bahwa kinerja mencakup tiga komponen penting yaitu hasil kerja, proses kerja dan satuan waktu kerja. Hasil kerja merupakan perbandingan antara target normatif organisasi dengan realisasi yang dicapai. Sedangkan proses kerja berkaitan dengan serangkaian aktivitas dalam organisasi. Satuan waktu kerja

berkaitan

dengan

kapan

dilakukan

pengukuran

kinerja.

Untuk

memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai berikut: 1. Jika indikator sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala penilaian pengukuran yang digunakan sebagai berikut: Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

4

Lebih dari 100%

Sangat baik

3

75% sampai 100%

Baik

2

55% sampai 75%

Cukup

1

Kurang dari 55%

Kurang


III- 1

2. Sebaliknya bila indikator sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut: Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1

Lebih dari 100%

Kurang

2

75% sampai 100%

Cukup

3

55% sampai 75%

Baik

4

Kurang dari 55%

Sangat baik

Pengukuran kinerja melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Adapun elemen pada suatu pengukuran kinerja antara lain: 1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi 2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja 3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi 4. Evaluasi kinerja Sesuai dengan penetapan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 4 sasaran strategis yaitu : 1. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah 2. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian 3. Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian 4. Meningkatnya kualitas pelayanan BKD Dari 4 sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada BKD, maka akan diukur kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditargetkan dan dirinci sesuai program/kegiatan tahun anggaran 2015 yang


III- 2

terdapat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun 2015 sesuai sasaran strategis adalah: Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015

NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

1

2

3

4

5

% CAPAIAN KINERJA 6

45,00%

45,24%

100,53

75,00%

79,50%

106

1


a. Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2

b. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan

Rata-rata prosentase capaian kinerja dalam upaya peningkatan kualitas SDM aparatur 2


a. Persentase formasi

103,26

85,00%

85,76%

100,89

90,00%

79,59%

88,44

82,00%

82,43%

100,52

jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan

b. Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% c. Persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan

Rata-rata prosentase upaya peningkatan kualitas manajemen kepegawaian 3


a. Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap b. Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat


96,62

93,00%

94,83%

101,97

95,00%

100,00%

105,26

III- 3

Rata-rata prosentase upaya peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian 4


a. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) b. Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu c. Persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu d. Persentase SK mutasi pindah yang dapat diselesaikan tepat waktu e. Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu

103,61

3,70

3.71

100,27

82,00%

81,33%

99,18

100 %

100%

100

100 %

100%

100

95,00%

100%

105,26

Rata-rata prosentase upaya peningkatan kualitas pelayanan BKD

100,94

Pada tabel di atas mengenai pengukuran capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yaitu 4 (empat) sasaran strategis secara umum berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kategori nilai “Sangat Baik” atau rata-rata persentase berkisar mencapai 100%. Oleh karena itu terhadap berbagai target capaian kinerja yang tercapai, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat harus melakukan langkah konkrit untuk menganalisis dan mengevaluasi agar dapat dilakukan perbaikanperbaikan penanganan di masa mendatang. Dari capaian kinerja diatas, dapat dibandingkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2015 dengan 2014 (sesuai sasaran strategis) sebagai berikut:


III- 4

NO. 1 1.

2.

SASARAN 2 Meningkatnya kompetensi aparatur daerah




INDIKATOR KINERJA

% CAPAIAN KINERJA 2014

2015

3 Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2

5 109,98

6 100,53


106,61

106


99,31

100,89


96,94

88,44

Persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan

99,20

100,52


99,61

101,97

Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

102,21

105,26

95,14

100,27

Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu

99,84

99,18

Persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu

100

100


100

100

Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu

89,51

105,26


III- 5

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa persentase capaian kinerja sesuai sasaran strategis sebagian besar meningkat dari tahun sebelumnya. Hanya empat indikator kinerja yang capaian presentase tahun 2015 lebih rendah dari tahun 2014 yaitu Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2, Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan, Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%, Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu. Rendahnya tingkat presentase kelima indikator kinerja tersebut disebabkan karena faktor eksternal seperti presentase SK Kenaikan Pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu jumlah presentase tahun 2015 lebih rendah

dari

tahun

2014

dikarenakan

dalam

prosesnya kegiatan

ini

berhubungan dengan BKN Kanreg XII Pekanbaru sehingga cepat atau lambat keluarnya SK Kenaikan Pangkat tergantung dari cepat atau lambatnya pihak BKN mengeluarkan SK tersebut.

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA Pembahasan Pencapaian Kinerja Per Sasaran I. Sasaran : Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional

sangat

tergantung

pada

kesempurnaan

aparatur

negara

khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

III- 6

yang professional, memiliki kompetensi baik yang kemudian bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kompetensi aparatur adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja. Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam dua golongan yaitu: a. Kemampuan dan keterampilan kerja b. Motivasi dan etos kerja Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian Pegawai Negeri Sipil, dilakukan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan. Pengaturan dan penyelenggaran pendidikan maupun pelatihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan PNS. Badan Kepegawaian Daerah mengakomodir kegiatan pemberian bantuan pendidikan bagi PNS yang bertujuan antara lain: -

Meningkatkan mutu, keahlian dan keterampilan.

-

Menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik.

-

Membina karier Pegawai Negeri Sipil

Meningkatnya kompetensi aparatur daerah merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan stratejik lima tahunan melalui indikator Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 dan Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan, sedangkan capaian indikator kinerjanya sebagai berikut:


III- 7

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Pada Sasaran Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah Tahun 2015 NO. 1

1

SASARAN 2


INDIKATOR KINERJA

4

5

% CAPAIAN KINERJA 6

45,00%

45,24%

100,53

75,00%

79,50%

106

3

a. Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 b. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan

REALI SASI

TARGET

Rata-rata prosentase capaian kinerja dalam upaya peningkatan kualitas SDM aparatur

103,26

Berdasarkan sasaran “Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah”, upaya Badan Kepegawaian Daerah untuk mencapai sasaran tersebut diatas didukung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pembinaan Jabatan Fungsional PNS 2. Bimbingan Teknis kepegawaian 3. Pengelolaan & pemberian bantuan pendidikan aparatur Pada tabel 3.2 capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kompetensi aparatur daerah, berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja dengan progress positif yaitu 103,26% atau tergolong dengan kategori nilai sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja yang mempunyai makna positif yaitu target yang telah ditetapkan dapat dicapai.


III- 8

Berikut analisa dan evaluasi indikator kinerja sasaran 1 sebagai berikut: 1. Indikator Kinerja : Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 Agenda prioritas Gubernur Sumatera Barat terkait dengan reformasi birokrasi harus didukung oleh seluruh SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, salah satunya meningkatnya kompetensi aparatur daerah agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan professional serta berdisiplin diperlukan strategi dan kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan kompetensi aparatur, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sumatera Barat mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasinya. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur melalui manajemen kepegawaian yang professional. Dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan melalui pendidikan formal maupun non formal, pendidikan dan pelatihan secara regular sesuai kebutuhan, pemberian fasilitasi tugas belajar bagi PNS. Untuk indikator kinerja Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 pada tahun 2015 ini dapat dilihat pada rekapitulasi PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 dibawah: Jenjang Pendidikan

Jumlah (Th. 2015)

S1

2912 orang

S2

809 orang

Jumlah

3721 orang

Jumlah PNS

8225 orang


III- 9

Tahun 2015 ini, target PNS di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 adalah 45%, sedangkan realisasinya 45,24%, dengan capaian kinerja 100,53%. Jika dibandingkan dengan persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 pada tahun 2014 dapat direalisasikan sebanyak 43,99% dari target sebesar 40% sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2014 adalah 109,98%. Capaian kinerja persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 pada tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2014, dengan hasil sebagai berikut:

Indikator kinerja persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2

Capaian kinerja (%) Tahun 2014

Tahun 2015

109,98

100,53

Penurunan capaian kinerja indikator kinerja persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 tidak menunjukkan angka yang signifikan disebabkan karena persyaratan untuk izin belajar diperketat yakni Akreditasi program studi pada perguruan tinggi minimal B. Namun, pengukuran indikator ini memiliki capaian kinerja makna progress positif atau “sangat baik”. Untuk masa yang akan datang, diperlukan pembekalan berupa TPA dan TOEFL bagi aparatur yang akan memasuki perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kompetensi agar aparatur tidak kesulitan menyelesaikan studinya, serta mendaftar pada perguruan tinggi yang kompeten dengan tidak mengabaikan persyaratan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

III- 10

Jika dibandingkan dengan target kinerja pada rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, pencapaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Indikator Kinerja : Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM) merupakan diklat yang diselenggarakan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang dan jabatan struktural. Tujuan

dari

diadakannya

Diklatpim

adalah

untuk

meningkatkan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon secara profesional, juga memantapkan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Diklatpim terdiri atas: 1. Diklatpim Tingkat I : Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I; 2. Diklatpim Tingkat II : Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II; 3. Diklatpim Tingkat III : Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III; 4. Diklatpim Tingkat IV : Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV.

Seorang

Pejabat

Struktural

harus

dapat

mempunyai

karakter

kepemimpinan sesuai dengan tingkat strukural jabatannya: 1. Diklatpim TK I, Diklat ini dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan


III- 11

jabatan struktural eselon I, sehingga mampu berpikir untuk dapat menciptakan visi yang menjadi landasannya dalam bekerja. 2. Diklatpim TK II, Diklat ini dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural eselon II, agar mempunyai jiwa kepemimpinan yang strategik yang bisa secara cepat dapat membuat keputusan yang tepat dan akurat. 3. Diklatpim TK III, Diklat ini dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural eselon III, serta memiliki kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan pengetahuan yang komprehensif dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan prima dan pengembangan partisipasi masyarakat. 4. Diklatpim TK IV, Diklat ini dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jabatan struktural eselon IV, serta memiliki kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan pengetahuan yang komprehensif dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan prima dan pengembangan partisipasi masyarakat. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan nama-nama pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan yang dianggarkan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat (Bandiklat). Namun karena keterbatasan anggaran, masih ada pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan:


III- 12

Tabel 3.3 Daftar Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklatpim Pada Provinsi Sumatera Barat

Eselon I

Jumlah Pejabat Struktural Kondisi Desember 2015 (orang) 1

Yang Telah Mengikuti Diklatpim (orang) 1

Yang Belum mengikuti Diklatpim (orang) -

Eselon II

50

44

6

Eselon III

316

269

47

Eselon IV

799

613

186

Jumlah

1167

928

239

Pejabat Struktural

Sumber: Data bagian diklat BKD Prov Sumbar

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan Diklat kepemimpinan dan sesuai dengan pencapaian sasaran meningkatkan kompetensi aparatur daerah, telah ditetapkan Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan sebagai indikator kinerja dengan target 75%, terhadap pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan sebanyak 928 orang terhadap jumlah pejabat struktural 1167 orang didapatkan realisasi sebesar 79,50% dan capaian 106%. Jika dibandingkan dengan Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan pada tahun 2014 dapat direalisasikan sebanyak 74,63% dari target sebesar 70% sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2014 adalah 106,61%. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan pada tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014, dengan hasil sebagai berikut: Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

III- 13

Capaian kinerja (%)

Indikator kinerja Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan

Tahun 2014

Tahun 2015

106,61

106

Untuk masa yang akan datang, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat akan lebih intensif berkoordinasi dalam rangka percepatan Pejabat struktural untuk mengikuti Diklat kepemimpinan sehubungan dengan alokasi anggaran untuk diklat kepemimpinan adalah kewenangan Badan Diklat. II.

Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian Dalam Undang- Undang Aparatur Sipil Negara berusaha menekankan bagaimana manajemen kepegawaian merupakan sistem yang kompleks yang berbentuk usaha atau upaya-upaya yang bertujuan membentuk dan menciptakan

efisiensi,

efektivitas

dan

derajat

profesionalisme

penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian. Efisiensi yang diinginkan tentunya kegiatan yang dilakukan benar-benar melayani dengan baik dan bukannya regulasi yang ada malah memberatkan dan mempersulit masyarakat untuk memperoleh layanan, efetivitas yang diharapkan tentunya dengan jumlah pegawai atau PNS yang ada bisa memberikan hasil yang maksimal

dan

memuaskan

masyarakat,

sedangkan

upaya

untuk

meningkatkan derajat profesionalisme tentunya sudah jelas bagaimana pemerintah dengan manajemen kepegawaian mengharapkan agar para pegawai

atau

PNS

bisa

memiliki

kemampuan

maksimal

dalam

menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian.


III- 14

Dalam

pengenalan

manajemen

manajemen

kepegawaian

kepegawaian

terdapat

beberapa

menjelaskan kegiatan

atau

bahwa lingkup

prosesnya, yaitu : 1. Perencanaan – Formasi; 2. Pengadaan – Rekruitmen; 3. Pengembangan – Diklat Pimpinan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional; 4. Penempatan – JFT, JFU; 5. Promosi – Pangkat, Jabatan; 6. Penggajian – gaji, tunjangan; 7. Kesejahteraan – Askes dll; 8. Pemberhentian – Pensiun. Namun,

dalam

rangka

pencapaian

sasaran

meningkatkan

kualitas

manajemen kepegawaian bertahap lebih menitikberatkan pada aspek perencanaan (formasi) dan pengembangan yang dinilai sebagai core bidang kepegawaian, dengan hasil pengukuran sebagai berikut: Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Tahun 2015 NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

1

2

3

4

5

% CAPAIAN KINERJA 6

85,00%

85,76%

100,89

90,00%

79,59%

88,44

82,00%

82,43%

100,52

1


a. Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan b. Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%

c. Persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan

Rata-rata prosentase upaya peningkatan kualitas manajemen kepegawaian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

96,62

III- 15

Sasaran upaya meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian tidak terdapat indikator-indikator yang berstandar nasional, sehingga indikatorindikator diatas tidak dapat dibandingkan pencapaian kinerjanya. Berdasarkan realisasi kinerja diatas, merupakan makna progress positif atau rentang capaian kinerjanya 75% sampai 100%. Berdasarkan sasaran “meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian”, upaya Badan Kepegawaian Daerah untuk mencapai sasaran tersebut diatas didukung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1.

Seleksi penerimaan dan pembinaan Praja IPDN

2.

Rakor kepegawaian

3.


4.

Ujian dinas Tingkat I dan tingkat II PNS

5.

Seleksi ujian penyesuaian KP PNS

6.

Penyusunan Formasi PNS

7. 8.

Penataan & pengelolaan dokumen/ peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi

9.

Pemberian tanda kehormatan satya lencana karya satya

10. Pembekalan PNS Purna Tugas 11. Pemetaan potensi pegawai 12. Pengelolaan mutasi jabatan Meskipun pengukuran indikator kinerja sasaran ini mengandung makna positif atau kategori “baik”, namun langkah-langkah perbaikan di masa datang akan menjadi perhatian untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

III- 16

indikator yang lebih tepat sasaran sesuai dengan perkembangan sarana dan prasarana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berikut analisa dan evaluasi indikator kinerja sasaran 2 sebagai berikut: 1. Indikator Kinerja : Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan Dalam UU ASN Jabatan terdiri atas Jabatan Admistasi, Fungsional Dan Pimpinan Tinggi. Dalam

pelaksanaannya

pada

birokrasi

Pemerintahan

dilingkungan

Pemprov Sumbar masih menggunakan istilah jabatan struktural. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara (PP 100 Tahun 2000). Eselon adalah tingkatan jabatan struktural, yang mana jabatan struktural juga merupakan jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah yaitu Eselon IVb hingga tertinggi dari level Eselon Ia, contoh jabatan struktural di instansi pusat adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro dan Staf Ahli, sedangkan contoh jabatan struktural di instansi daerah adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kepala Badan dan Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Camat, Sekretaris Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah. Jabatan Fungsional yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

III- 17

keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri (PP No 16 Tahun 1994) misalnya auditor (Jabatan fungsional Auditor JFA) guru,dosen

pengajar,

arsiparis,

perancang

peraturan

perundang-

undangan dan lain-lain. Penekanan untuk sasaran strategis ini adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang merupakan salah satu bentuk pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan, serta syarat-syarat obyektif lainnya. Sekaitan

dengan

maksud

diatas,

pencapaian

terhadap

sasaran

meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian, dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sekaitan dengan syaratsyarat menduduki jabatan struktural telah dilakukan tes pemetaan potensi

dimana

terhadap

1166

pejabat

struktural

di

lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terdapat 1000 pejabat struktural dengan kompetensi bernilai minimal cukup, dimana realisasinya indikator kinerja ini adalah 85,76% dari target kinerja sebesar 85%. Sehingga didapatkan

capaian

kinerja

indikator


persentase

formasi

jabatan

III- 18

struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan sebesar 100,89%. Jika dibandingkan dengan Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan pada tahun 2014 dapat direalisasikan sebanyak 84,41% dari target sebesar 85% sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2014 adalah 99,31%. Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan pada tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014, dengan hasil sebagai berikut: Indikator kinerja persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan

Capaian kinerja (%) Tahun 2014 99,31

Tahun 2015 100,89

2. Indikator Kinerja : Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% Formasi adalah jumlah susunan pangkat yang diperlukan dalam satu satuan organisasi untuk mampu melakukan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan formasi didasarkan pada analisa jabatan, bezzeting (persediaan pegawai saat ini) dan analisa beban kerja merupakan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logic, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Analisis kebutuhan pegawai dilakukan agar Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

III- 19

pegawai memiliki pekerjaan yang jelas sehingga pegawai secara nyata terlihat sumbangan tenaganya terhadap pencapaian misi organisasi atau program yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian diukur dengan indikator Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%. SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% berdasarkan pada penempatan Jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja (ABK). Berdasarkan data dan perhitungan terhadap 49 SKPD, terdapat 39 SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%. Sesuai dengan target kinerja sebesar 90%, dapat terealisasi sebesar 79,59%. Sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 88,44%. Jika dibandingkan dengan Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% tahun 2014 dapat direalisasikan sebanyak 77,55% dari target sebesar 80% sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2014 adalah 96,94%. Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2014, dengan hasil sebagai berikut: Indikator kinerja Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%


Tahun 2015

96,94

88,44

Rendahnya capaian kinerja indikator Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70% pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014


III- 20

terdapat penurunan sebesar 8,50%. Hal ini disebabkan sejumlah jabatan Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi), Eselon III dan IV (Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas) dan jabatan fungsional tidak terisi sesuai formasi.

3. Indikator

Kinerja

:

Persentase

aparatur

yang

telah

menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan salah satunya melalui pendidikan formal. Pada instansi pemerintah, aparatur diberikan kesempatan untuk menepuh pendidikan formal melalui tugas belajar dan izin belajar. Yang pada hakekatnya adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi bidangnya. Setelah aparatur menyelesaikan pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka aparatur yang bersangkutan harus ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Pada tahun 2015, dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian telah dilakukan pengukuran indikator persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan target kinerja sebesar 82%, dari jumlah aparatur yang menamatkan pendidikannya 148 Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

III- 21

orang, penempatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya adalah 122 orang, sehingga realisasi kinerja indikator ini adalah 82,43%. Dengan demikian capaian kinerja adalah 100,52%. Jika dibandingkan dengan persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada tahun 2014 dapat direalisasikan sebanyak 79,36% dari target sebesar 80% sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2014 adalah 99,20%. Persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014, dengan hasil sebagai berikut: Capaian kinerja (%)

Indikator kinerja persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan

Pengukuran

terhadap

indikator

Tahun 2014

Tahun 2015

99,20

100,52

persentase

aparatur

yang

telah

menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan bukan indikator standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerjanya. III. Sasaran : Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dibangun sebagai sarana untuk melakukan administrasi data kepegawaian secara terkomputerisasi agar pengelolaan data kepegawaian bisa terarah dan efisien. Selain itu penyimpanan data dalam bentuk elektronik dapat memudahkan dalam pengelolaan maupun penyediaan data yang lebih cepat. Tujuan dari Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

III- 22

implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah untuk mendukung efisiensi dan integritas pengelolaan data-data kepegawaian secara terintegrasi. Tujuan untuk mewujudkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai pusat informasi kepegawaian, tidak terlepas dari kerjasama SKPD dalam mengirimkan peremajaan data setiap berkala atau setiap ada perubahan data. Terpenuhinya validasi dan ketepatan data dan informasi kepegawaian berdampak pada meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga pelayanan dalam penyediaan informasi yang valid, lengkap, akurat dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan di bidang kepegawaian. Sasaran meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap dan Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat. Berikut indikator kinerja, target dan realisasi pada tabel di bawah: Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Pada Sasaran Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian Tahun 2015 NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

1

2

3

4

5

% CAPAIAN KINERJA 6

a. Persentase record data base

93%

94,83%

101,97

aparatur yang terisi lengkap b. Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat

95%

100%

105,26

1


Rata-rata prosentase upaya peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

103,61 III- 23

Dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi kepegawaian, maka Badan Kepegawaian Daerah berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dengan program dan kegiatan antara lain: 1. Fasilitasi pengelolaan Kartu Identitas Pegawai 2. Pengelolaan tata naskah dan pemutakhiran data base kepegawaian daerah 3. Pengadaan sistem informasi pelayanan kepegawaian SKPD 4. Pendataan ulang PNS

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran meningkatkan kualitas data dan informasi kepegawaian pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 tergolong sangat baik (rata-rata = 103,61%). Pada sasaran ini, indikator-indikator yang dilakukan pengukuran bukan merupakan indikator dengan standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu: 1. Indikator Kinerja : Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap Indikator kinerja Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap pada tahun 2015 menargetkan 93% dari jumlah field database PNS yang terisi lengkap dibandingkan dengan jumlah database PNS. Jumlah keseluruhan field database PNS adalah 58 jenis, dari 58 jenis field


III- 24

database terisi lengkap sebanyak 55 jenis. Sehingga realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 94,83% atau pada kategori “Baik”. Sementara, Jika dibandingkan dengan persentase Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap pada tahun 2014 dapat direalisasikan sebanyak 89,65% dari target sebesar 90% sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2014 adalah 99,61%. Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014, dengan hasil sebagai berikut: Capaian kinerja (%)

Indikator kinerja

Tahun 2014

Tahun 2015

99,61%

101,97%


Pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, target indikator Persentase record database aparatur yang terisi lengkap adalah

sebesar

85%,

namun

pada

dokumen

penetapan

kinerja

ditargetkan sebesar 90%, karena telah diupayakan langkah percepatan melalui peningkatan sarana prasarana dan sumber daya aparatur yang memadai untuk melaksanakannya sesuai target diatas. Sedangkan indikator ini bukan indikator yang ditetapkan nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan pencapaiannya. Untuk masa yang akan datang, akan diupayakan pencapaian indikator ini, melalui koordinasi dan membangun sinergi yang kuat bidang data dan informasi kepegawaian dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.


III- 25

2. Indikator Kinerja : Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat Pada tahun 2015, ditargetkan persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat adalah 95% dan target itu dapat terpenuhi sehingga realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 100%, dengan capaian kinerja sebesar 105,26%. Jadi saat ini dari 49 SKPD sudah terkoneksi dengan Simpeg BKD. Capaian kinerja (%)

Indikator kinerja Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2014

Tahun 2015

102,21%

105,26%

Pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, target indikator Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 85%, namun pada dokumen penetapan kinerja ditargetkan sebesar 95%, karena telah diupayakan langkah percepatan melalui peningkatan sarana prasarana jaringan. Sedangkan indikator ini bukan indikator yang ditetapkan nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan pencapaiannya. IV. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan BKD Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan

publik

sebagai

upaya

pemenuhan

keinginan

dan

kebutuhan masyarakat oleh aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan


III- 26

perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang berhasil mencapai standar pelayanan yang ditetapkan. Indikator pelayanan yang baik, sebagai berikut: 1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; 2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administrative yang diperlakukan

untuk

mendapatkan

pelayanan

sesuai

dengan

jenis

pelayanannya; 3. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Pada tahun 2014, dengan beberapa indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan BKD termasuk indikator Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM), Badan Kepegawaian Daerah menargetkan IKM sebesar 3,50 dan terealisasi 3,30, sehingga capaian kinerjanya yaitu 95,14% atau bermakna progress positif dengan kategori “baik”. Berikut adalah pengukuran yang dilakukan untuk mencapai sasaran dengan indikatorindikator seperti tabel di bawah:


III- 27

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Pada Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan BKD Tahun 2015 NO. 1 1

SASARAN 2 Meningkatnya kualitas pelayanan BKD

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALI SASI

3

4 3,70

5 3.71

% CAPAIAN KINERJA 6 100,27

82%

81,33%

99,18

100 %

100%

100

100 %

100%

100

95%

100%

105,26

a. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu c. Persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu

d. Persentase SK mutasi pindah yang dapat diselesaikan tepat waktu

e. Persentase

penyelesaian kasus disiplin tepat waktu Rata-rata prosentase upaya peningkatan kualitas pelayanan BKD

100,94

Pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, indikator-indikator terhadap pencapaian sasaran persentase meningkatkan kualitas pelayanan BKD telah dilakukan sinkronisasi sesuai revisi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu diupayakan langkah percepatan melalui peningkatan sarana prasarana dan sumber daya aparatur yang memadai untuk mencapai targetnya. Sedangkan indikator ini bukan

indikator

yang

ditetapkan

nasional,

sehingga

tidak

dapat

dibandingkan pencapaiannya. Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan BKD didukung dengan kegiatan sebagai berikut:


III- 28

1. Pengelolaan SK CPNS, PNS & honorer 2. Pengelolaan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian PNS 3. Pemindahan dan penempatan PNS 4. Pengelolaan kenaikan pangkat PNS 5. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Untuk masa yang akan datang, akan diupayakan pencapaian indikator ini, melalui koordinasi dan membangun sinergi yang kuat dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 1. Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan,

unit

penyelenggara

pelayanan

publik

dituntut

untuk

memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial,

sehingga

memberikan

dampak

buruk

terhadap

pelayanan

pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Tujuan melakukan pengukuran kepuasan masyarakat adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat, standar nya adalah sebagai berikut:


III- 29

Nilai Interval

Nilai Interval

Mutu

Kinerja Unit

IKM

Konversi IKM

Pelayanan

Pelayanan

1,00 – 1,75

25,00 – 43,75

D

Tidak baik

1,76 – 2,50

43,76 – 62,50

C

Kurang Baik

2,51 – 3,25

62,51 – 81,25

B

Baik

3,26 – 4,00

81,26 – 100,00

A

Sangat Baik

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengukuran adalah berupa kuisioner, yang mana pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Badan Kepegawaian Daerah menyangkut unsur-unsur sebagai berikut: -

Prosedur pelayanan

-

Persyaratan pelayanan

-

Kejelasan petugas pelayanan

-

Kedisiplinan petugas pelayanan

-

Tanggung jawab petugas pelayanan

-

Kemampuan petugas pelayanan

-

Kecepatan pelayanan

-

Keadilan mendapatkan pelayanan

-

Kesopanan & keramahan petugas

-

Kewajaran biaya pelayanan

-

Kepastian biaya pelayanan

-

Kepastian jadwal pelayanan

-

Kenyamanan lingkungan

-

Keamanan pelayanan


III- 30

Hasil pengukuran tersebut memberikan hasil dengan indeks sebesar 3,71 atau pada nilai interval IKM 3,26 – 4,00 dengan mutu pelayanan A (kinerja unit pelayanan “baik sekali”), berikut adalah hasil pengukuran yang dilakukan terhadap indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat: Tabel 3.7 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat No

Unsur Pelayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Prosedur pelayanan Persyaratan pelayanan Kejelasan petugas pelayanan Kedisiplinan petugas pelayanan Tanggung jawab petugas pelayanan Kemampuan petugas pelayanan Kecepatan pelayanan Keadilan mendapatkan pelayanan Kesopanan & keramahan petugas Kewajaran biaya pelayanan Kepastian biaya pelayanan Kepastian jadwal pelayanan Kenyamanan lingkungan Keamanan pelayanan Indeks Sumber : Bidang Formasi dan Informasi BKD

Nilai Unsur Pelayanan 3.65 3.73 3.84 3.73 3.80 3.78 3.79 3.77 3.74 0 0 3.51 3.53 3.61

X 0.083 0.304 0.310 0.320 0.310 0.317 0.314 0.315 0.314 0.311 0 0 0.292 0.293 0.301 3.71

Indikator-indikator pada sasaran ini yang merupakan indikator dengan standar nasional adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 Badan Kepegawaian Negara memiliki IKM dengan kategori “sangat baik”, sama hal nya dengan capaian kinerja yang dilakukan pengukuran oleh Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan kategori “sangat baik”.


III- 31

2. Indikator Kinerja : Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu Sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku setiap PNS memiliki hak yang akan diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat bertugas melaksanakan manajemen kepegawaian yang salah satunya adalah kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ini merupakan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Pelaksanaan proses usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 2 (dua) periode yaitu Periode April dan Periode Oktober dengan jumlah Surat Keputusan yang diterbitkan tepat waktu adalah 2440 SK dari 3000 SK yang ditargetkan, diolah dan tepat waktu. Pada indikator kinerja Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu menargetkan sebesar 82%, sementara realisasi nya adalah sebesar 81,33%, sehingga didapat capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 99,18%. Jenis Pelayanan Kenaikan Pangkat

Jml berkas yang diproses

Jml SK yang diterbitkan tepat waktu

Persentase (%)

3000 berkas

2440SK

81,33%

Persentase SK Kenaikan Pangkat yang diselesaikan tepat waktu di bawah target disebabkan beberapa hal yaitu usulan kenaikan pangkat dari


III- 32

kabupaten/kota rendah, keterlambatan pengusulan Perhitungan Angka Kredit dan keterlambatan kenaikan pangkat tenaga guru diproses BKN. Jika dibandingkan dengan pengukuran tahun 2014, capaian kinerja indikator ini terjadi penurunan yaitu dari 3105 berkas yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat 2480 SK yang diterbitkan tepat waktu, dengan realisasinya 79,87% dari target 80% sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 99,84%. Capaian kinerja (%)

Indikator kinerja Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu

Tahun 2014

Tahun 2015

99,84%

99,18%

3. Indikator Kinerja : Persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu Indikator SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu merupakan salah satu indikator

yang

digunakan

untuk

mengukur

pencapaian

sasaran

meningkatnya kualitas pelayanan Badan Kepegawaian Daerah. Sekaitan dengan hal tersebut aparatur yang diberikan pelayanan adalah aparatur yang akan memasuki batas usia pensiun dan non batas usia pensiun. Pensiun aparatur terjadi karena: -

Batas Usia Pensiun;

-

Kemauan Sendiri (pensiun dini);

-

Takdir, misalnya : Sakit, Meninggal dunia;

-

Restrukturisasi / Dinas.


III- 33

Pada tahun 2015, Jumlah SK pensiun yang dikelola/menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 162 SK dan semua SK tersebut diterbitkan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pensiun dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai BUP sebanyak 39 orang; 2. Pensiun dengan hormat dengan hak pensiun atas permintaan sendiri sebanyak 123 orang. Sehingga capaian kinerja untuk indikator SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu adalah 100%.

Indikator kinerja Persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu


Tahun 2015

100%

100%

Pada tahun 2014, jumlah SK pensiun yang dikelola/kewenangan BKD adalah 222 SK, dimana SK pensiun tersebut diterbitkan sesuai jangka waktunya, sehingga capaian kinerja indikator sebesar 100%.

4. Indikator Kinerja : Persentase SK mutasi pindah yang dapat diselesaikan tepat waktu Selanjutnya untuk Pengelolaan mutasi pindah dan penempatan PNS terdiri dari: 1. Pindah antar kabupaten/kota 2. Pindah dari provinsi ke kabupaten/kota 3. Pindah dari kabupaten/kota ke provinsi Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

III- 34

4. Pindah di lingkungan provinsi sumbar 5. Pindah dari kabupaten/kota ke provinsi lain 6. Pindah dari provinsi lain ke kabupaten/kota 7. Pindah dari provinsi sumbar ke provinsi lain 8. Pindah dari provinsi lain ke provinsi sumbar Namun, yang dilakukan pengukuran untuk persentase SK mutasi pindah yang dapat diselesaikan tepat waktu adalah komponen pindah antar kabupaten/kota. Jumlah PNS pindah antar kabupaten/kota se Sumatera Barat pada tahun 2015 yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat berjumlah 1260 orang, SK mutasi pindah diterbitkan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, sehingga capain kinerja indikator ini adalah 100%. Pada tahun 2015, jumlah mutasi pindah antar kabupaten/kota adalah 600 orang, dimana SK mutasi pindah tersebut diterbitkan sesuai jangka waktunya, sehingga capaian kinerja indikator sebesar 100%. Indikator kinerja


Tahun 2015

100%

100%


Pada tahun 2014 jumlah mutasi pindah antar kabupaten/kota adalah 601 orang dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%


III- 35

5. Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS merupakan langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional. Agar tidak terjadi pelanggaran disiplin, setiap PNS wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila pelanggaran disiplin dilakukan oleh seorang PNS maka akan dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin. Tingkat dan Jenis Hukuman disiplin terdiri dari : a. Hukuman disiplin ringan b. Hukuman disiplin sedang c. Hukuman disiplin berat Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS dan untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral, diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan merit sistem dan sistim prestasi kerja. Namun kenyataannya kasus-kasus pelanggaran

disiplin

PNS

tetap

ada

dan

butuh

proses

untuk

penanganannya sesuai aturan yang berlaku. Pada tahun 2015 dilakukan 6 kali Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dan telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 41 orang, dengan rincian sebagai berikut:


III- 36

-

Hukuman disiplin berat

:

12 orang

-

Hukuman disiplin sedang

:

17 orang

-

Hukuman disiplin ringan

:

12 orang

Namun penyelesaian kasus disiplin yang tepat waktu adalah 41 orang, dengan realisasinya adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Sehingga capaian kinerja penyelesaian kasus disiplin tepat waktu 105,26%. Jika dibandingkan capaian indikator kinerja Persentase kasus PNS yang diselesaikan pada tahun 2014 dengan 2015 adalah: Indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu


Tahun 2015

89,51%

105,26%

Pada tahun 2014 penyelesaian kasus disiplin tepat waktu terealisasi sebanyak 55 orang dari 66 kasus yang diproses sesuai aturan berlaku, realisasi sebesar 83,33%. Sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 89,51%. 3.3

EVALUASI CAPAIAN RENSTRA BKD 2010-2015

Melalui evaluasi kinerja akan dihasilkan gambaran dan informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan feedback dan reward-punishment, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Sinkronisasi terhadap Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

III- 37

sasaran strategik serta indikator kinerja antara dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dengan Renstra BKD Tahun 2010-2015 telah diupayakan konsisten satu sama lainnya. Dengan adanya pengukuran kinerja per triwulan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan evaluasi capaian kinerja, evaluasi program dan evaluasi kegiatan dengan mengacu dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian RPJMD 2010-2015. Adapun pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan yang berdasarkan pada pencapaian sasaran strategik RPJMD adalah sebesar 101,11%. Hasil evaluasi kinerja nantinya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran di masa yang akan datang pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian menjadi jelas urgensi pengukuran kinerja yang merupakan tahapan sangat vital bagi keberhasilan implementasi manajemen strategis. Rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi membutuhkan wadah untuk mewujudkannya dalam bentuk aktivitas keseharian organisasi.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN Berdasarkan alokasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015, pagu anggaran dan realisasi belanja langsung urusan sampai dengan perubahan APBD terkait dengan pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:


III- 38

NO

NAMA KEGIATAN Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

JUMLAH DANA (Rp.) 4.060.662.550

1

Rekruitmen CPNS Prov. Sumbar

2

Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS

3

Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS

4

Pengelolaan Mutasi Jabatan

133.381.500

5

Seleksi Penerimaan dan Pembinaan Praja IPDN

483.018.250

6

Pemindahan dan Penempatan PNS

77.746.250

7

Pembinaan Jabatan Fungsional PNS

38.507.200

8

Pemetaan Potensi Pegawai

285.525.900

9

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

173.904.500

10


204.796.250

11

Bimbingan Teknis Kepegawaian

82.293.750

12

Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II

25.841.500

13

Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS

14

Pembekalan PNS yang Purna Tugas

62.402.500

15

Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya

85.797.750

16

Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Pendidikan Aparatur

723.760.650

17

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

138.738.000

18

Penataan dan pengelolaan dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

100.817.750

19

Fasilitasi Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai

59.441.100

20

Pengelolaan SK CPNS, PNS dan Honorer Pemprov Sumbar

72.427.600


417.110.750 92.136.100

117.833.250

III- 39

21

Pengelolaan Tata naskah dan Pemutakhiran kepegawaian daerah

59.297.500

22

Penyusunan Formasi PNS Pemerintah Prov. Sumbar

114.183.750

23

Rapat Koordinasi kepegawaian

73.571.750

24

Pembinaan kenaikan pangkat PNS

39.800.000

25


59.362.500

26

Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja

55.898.000

27

Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG)

186.818.500

28

Pelaksanaan pendataan ulang PNS

96.250.000

Pelaksanaan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut menurut sasaran yang dicapai adalah sebagai berikut: Sasaran 1: Meningkatnya kompetensi aparatur daerah, dengan kegiatan: 1.Pembinaan Jabatan Fungsional PNS Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS sebesar Rp. 38.507.200,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 37.835.600,-

dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,26%.

2.Bimbingan Teknis Kepegawaian Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kepegawaian sebesar Rp. 82.293.750,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 77.065.050,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,65%


III- 40

3.Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Pendidikan Aparatur Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemberian Bantuan Pendidikan Aparatur sebesar Rp. 723.760.650,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 720.629.400,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,57%. Capaian kinerja keuangan untuk PNS yang mengikuti tugas belajar di perguruan tinggi negeri Pulau Jawa di bawah target yang direncanakan, hal ini dikarenakan persyaratan untuk seleksi memasuki perguruan tinggi berupa TOEFL tidak dapat dicapai oleh peserta seleksi. Sehingga PNS yang mengikuti seleksi tidak diterima di perguruan tinggi tersebut, namun dapat diterima di Perguruan Tinggi Sumbar yang pembiayaan lebih rendah dari Pulau Jawa Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian 1. Rekruitmen CPNS Provinsi Sumatera Barat Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan adanya surat dari Kementrian Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

perihal

moratiorium. 2. Seleksi Penerimaan dan Pembinaan Praja IPDN Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan Praja IPDN sebesar Rp. 483.018.250,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 202.463.700,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 41,92%. Capaian kinerja

kegiatan

ini

penerimaan/rekrutmen

rendah, Praja

disebabkan IPDN

karena

berdasarkan

SE

perubahan

sistem

Menagri

Nomor

892.1/5612/SJ tanggal 2 Oktober 2015, bahwa biaya seleksi penerimaan calon Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

III- 41

praja IPDN ditanggung oleh APBD (Provinsi hanya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan) 3. Rakor Kepegawaian Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan

Rapat Koordinasi

Kepegawaian sebesar Rp. 73.571.750,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 63.003.825,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 85,64 %. 4. Penilaian Kinerja Aparatur Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PNS sebesar Rp. 204.796.250,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 175.025.343,atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 85,46% Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena adanya efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah (UPTD di kab/kota) karena penilaian kinerja dilaksanakan di SKPD induk. 5. Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II PNS Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II sebesar Rp. 25.841.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 24.001.500,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92,88%. 6. Seleksi Ujian Penyesuaian KP PNS Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS sebesar Rp. 117.833.250,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 105.056.500,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 89,16%.


III- 42

7. Penataan

dan

pengelolaan

dokumen/peraturan

perundang-

undangan bidang kepegawaian Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pengelolaan Dokumen/ Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian sebesar Rp. 100.817.750,- terealisasi sebesar Rp. 92.596.850,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 91,85%. 8. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi sebesar Rp. 173.904.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 170.974.100,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,31%. 9. Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya sebesar Rp. 85.797.750,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 85.518.810,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,67%. 10. Pembekalan PNS Purna Tugas Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembekalan PNS Purna Tugas adalah sebesar Rp. 62.402.500,- dan dapat direalisasi sebesar

Rp.

62.359.900,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,93%. 11. Pemetaan Potensi Pegawai Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemetaan Potensi Pegawai adalah sebesar Rp. 285.529.900,- dan dapat direalisasi sebesar

Rp.

272.906.900,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,58%. Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

III- 43

12. Pengelolaan Mutasi Jabatan Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan sebesar Rp. 133.381.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 114.688.500,- atau 85,99%. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Kepegawaian 1. Fasilitasi Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai sebesar Rp. 59.441.100,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 59.351.500,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,85%. 2. Pengelolaan

tata

naskah

dan

Pemutakhiran

Data

Base

Kepegawaian Daerah Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Tata Naskah dan

Pemutakhiran

Data

Base

Kepegawaian

Rp.59.297.500,- dan dapat direalisasi sebesar

Daerah

sebesar

Rp. 59.158.516,-

atau

dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,77 %. 3. Pengembangan

Sistem

Informasi

Pelayanan

Kepegawaian

(SIMPEG) Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pengembangan

Sistem

Informasi

Kepegawaian

Daerah

sebesar

Rp.186.818.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 175.950.000,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 94,18%.


III- 44

4. Pendataan Ulang PNS Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pendataan Ulang PNS sebesar Rp.96.250.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 95.551.800,atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,27%. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan BKD 1. Pengelolaan SK CPNS, PNS & honorer Dana

yang

tersedia

untuk

pelaksanaan

kegiatan

ini

sebesar

Rp.72.427.600,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.72.361.482,-

atau

capaian kinerja keuangan sebesar 99,91%. 2. Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan

Pangkat

Pengabdian

Pegawai

Negeri

Sipil

sebesar

Rp.92.136.100,- dan dapat direalisasikan sebanyak Rp.89.098.200,- atau capaian kinerja keuangan adalah sebesar 96,70%. 3. Pemindahan dan Penempatan PNS Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemindahan dan Penempatan PNS sebesar Rp. 77.746.250,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 65.966.400,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 84,85 %. 4. Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 417.110.750,- terealisasi sebesar Rp. 415.012.950,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 99,50%.


III- 45

5. Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS sebesar Rp. 138.738.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 135.280.100,- atau dengan capaian Kinerja ke uangan sebesar 97,51%.

Berdasarkan pagu anggaran pada Perjanjian Kinerja BKD Tahun 2015 sebesar Rp. 4.569.240.200,- , namun telah dilakukan perubahan anggaran menjadi Rp.4.060.662.550,-,

sehingga

realisasi

anggaran

adalah

sebesar

Rp.3.627.240.186,-, dengan capaian kinerja keuangan adalah sebesar 89,33% (untuk belanja langsung urusan) Pencapaian realisasi kuangan dibawah 90% lebih disebabkan pada faktor eksternal

khususnya

kegiatan

seleksi

penerimaan

Praja

IPDN

yang

dilaksanakan oleh pusat pada akhir tahun anggaran sehingga tidak memungkinkan melakukan perubahan anggaran.


III- 46

BAB IV PENUTUP

Bab ini secara umum menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

4.1 KESIMPULAN Laporan Kinerja BKD Tahun 2015 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2015 berdasarkan Rencana Stratejik (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja BKD disusun berdasarkan realisasi program kegiatan bidang-bidang di lingkungan BKD. Dengan demikian Laporan Kinerja BKD merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (integrated and consolidated report) terhadap pencapaian kinerja BKD secara keseluruhan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja dari bidang-bidang dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bidang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima Tahunan BKD 2010 – 2015. Program tersebut adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.


IV- 1

2. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 3. Pada

sasasaran

strategis

meningkatnya

kompetensi

aparatur

daerah capaian kinerja termasuk pada katagori “Sangat Baik” atau rata-rata 107,07%, artinya bahwa upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. 4. Pada sasaran meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian capaian kinerja termasuk kategori “baik” atau rata-rata 98,%, ini berarti upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas manajemen berhasil baik dengan menjadikan formasi sebagai core bisniss bidang kepegawaian. 5. Pada

sasaran

meningkatnya

kualitas

data

dan

informasi

kepegawaian capaian kinerja termasuk pada katagori “sangat Baik” atau rata-rata 103,61%, ini berarti upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi pusat informasi kepegawaian di Jawa Timur cukup berhasil dengan baik, namun pada sisi lain tentang penyediaan informasi di Web Site BKD. 6. Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan BKD capaian

kinerja

termasuk

pada

katagori

“Sangat

Baik”

atau

100,94%, artinya bahwa image atau pendapat terhadap kinerja Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015

IV- 2

pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 sangat memuaskan. 7. Pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan yang berdasarkan pada pencapaian sasaran strategik RPJMD adalah sebesar 101,11%.

Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan kegagalan

kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sumatera Barat sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif segenap semua bidang dan instansi yang terkait sangat diharapkan dalam mendukung program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang akan mendatang.

4.2 SARAN Untuk peningkatan capaian kinerja sabagai saran adalah sebagai berikut: 1. Pada sasaran strategis meningkatnya kompetensi Aparatur daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat menghimbau ke semua SKPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat untuk mengalokasikan anggaran terkait dengan pendidikan dan pelatihan PNS, memberikan dan mempermudah bagi PNS tugas belajar dengan biaya sendiri, dan mempermudah bagi PNS yang mendapatkan fasilitas tugas belajar dari pihak lain (Pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi pemerintah atau swasta, maupun biaya sendiri), serta mempermudah proses ijin


IV- 3

belajar bagi PNS yang ingin meningkatkan tingkat pendidikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan BKD Provinsi Sumatera Barat. 3. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD dapat dilakukan antara lain melalui: a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif

sehingga

tidak

akan

mengalami

permasalahan-

permasalahan dalam pelaksanaannya. b. Peningkatan kompetensi SDM yang akan menjalankan program kegiatan di lingkungan BKD Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2016 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat,

JAYADISMAN, SH, M.Kn Pembina Utama Madya NIP. 19571227 198303 2 006


IV- 4

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR

Recommend Documents