DAFTAR ISI. Kata pengantar

DAFTAR ISI

Kata pengantar

........................................................................................ i

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ A. Latar Belakang

1

.........................................................................

1

B. Landasan Hukum .........................................................................

2

C. Maksud dan Tujuan

...............................................................

3

D. Sistematika Penulisan

...............................................................

4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Nagari

.................................... 6

B. Sumber Daya Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Nagari

..................................................................

11

C. Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Nagari

........................................................

13

D. Pengembangan Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

........................................................

14

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari ....... 18 B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..................................................................

18

C. Penentuan Isu Strategis ..................................................................

21

BAB IV VISI DAN MISI A. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

........................................................

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.........................................

23 24 ii

C. Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari..................................................................

25

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA A. Rencana Program. ................................................................ 28 B. Kegiatan Indikatif ......................................................................... 29 C. Indikator Kinerja ......................................................................... 30 BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMPN YANG MENGECU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ....................................

35

BAB VII PENUTUP ............................................................................................

39

iii

Rencana Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Nagari 2011 - 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu Organisasi, pemilihan cara bertindak (course of action)

yang

dapat

dilakukan

untuk

mencapai

tujuan

yang

dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perencanaan strategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam Tahun 2011-2015 dan merupakan penjabaran dari misi pertama yaitu

Mewujudkan

Tata

Profesional, misi kedua beradat, misi

Pemerintahan

Yang

Baik,

Bersih

dan

mewujudkan masyarakat agamais dan

kelima yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi,

Kesempatan Kerja, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan dari serangkaian kegiatan berupa rencana program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1


Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi

acuan

bagi

seluruh

komponen

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Nagari dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi, berdasarkan visi, misi yang disepakati bersama sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

B. Landasan Hukum 1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional 4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

5.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

108

Tahun

2000

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) 2


9.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD 11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011-2015 13. Peraturan Penjabaran

Bupati

Agam

Tugas

dan

Nomor Fungsi

42 serta

Tahun

2008

Uraian

Tugas

tentang Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 37) C. Maksud dan Tujuan Rencana

strategi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi. 1. Maksud Rencana

Strategis

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Nagari dimaksudkan untuk menetapkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh seluruh aparatur yang dilaksanakan secara terkoordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyasarakat agar terwujud keberhasilan kolaboratif secara sinergisitas. 3


2. Tujuan a. Menetapkan

visi

dan

misi

yang

hendak

dicapai

dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan masyarakat. b. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi. c. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi

dan

merupakan

keadaan

yang

ingin

dicapai

dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari. d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi D. Sistimatika penulisan Rencana

Strategis

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Nagari ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat tentang peran tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Nagari dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan

daerah,

sumber

daya

yang

dimiliki

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Nagari, capaian kinerja, berbagai hambatan yang dihadapi serta peluang pengembangan pelayanan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Nagari

4


BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Mencakup indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Nagari , Telaahan Visi, Misi, dan penentuan isu strategis. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN Mencakup Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Nagari , tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi

dan

kebijakan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Dan

Pemerintah Nagari . BAB V.

RENCANA

PROGRAM,

KEGIATAN

DAN

INDIKATOR

KINERJA Memuat rencana program kegiatan dan indikasi kegiatan serta indikator capaian kinerja sebagai ukuran keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan. BAB VI.

INDIKATOR MASYARAKAT

KINERJA DAN

BADAN

PEMBERDAYAAN

PEMERINTAHAN

NAGARI

YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Mengemukakan

tentang

indikator

kinerja

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Dan Pemerintahan Nagari dalam 5 tahun kedepan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD BAB VII. PENUTUP

5


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. TUGAS,

FUNGSI

DAN

STRUKTUR

ORGANISASI

BADAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI Pembentukan

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Nagari didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 yang berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari. 1. Struktur

Organisasi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Nagari Susunan

Organisasi

Badan

Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam sebagai berikut: a. Kepala; b. Sekretariat; 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub. Bagian Keuangan 3) Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan c. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif; 1) Sub. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Profil Nagari 2) Sub. Bidang Pengelolaan Pembangunan Partisipatif d. Bidang Sumber Daya dan Usaha Ekonomi Masyarakat; 1) Sub. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Penerapan Teknologi Tepat Guna 2) Sub. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6


e. Bidang Perangkat dan Kelembagaan Nagari; 1) Sub. Bidang Administrasi dan Produk Hukum Pemerintahan Nagari 2) Sub. Bidang Bina Kelembagaan dan Perangkat Nagari f. Bidang Keuangan dan Aset Nagari; 1) Sub. Bidang Keuangan Nagari 2) Sub. Bidang Aset Nagari 2. Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan

daerah

dibidang

pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan nagari. Dalam

menyelenggarakan

tugas

tersebut,

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat dan pemantapan penyelenggaran pemerintahan nagari; 2. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan nagari; 3. Pemberian

dukungan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari; 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari; 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Uraian

tugas

masing-masing

jabatan

pada

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari sebagai berikut : 7


1. Kepala Badan mempunyai tugas : a. Membantu Kepada Daerah dalam melaksanakan urusan dibidang

pemberdayaan

masyarakat

dan

pemerintahan

nagari, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari; b. Memberikan data dan informasi mengenai situasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan; c. Memimpin,

mengkoordinasikan,

mengendalikan

serta

mengawasi semua kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari; d. Mempertanggungjawabkan operasional

maupun

tugas

fungsional

badan kepada

baik

teknis

kepala

daerah

sebagai bahan dalam mengambil keputusan; e. Memelihara

dan

mengupayakan

peningkatan

kinerja

pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan badan; f. Membina

unsur-unsur

badan

baik

teknis

operasional

maupun fungsional kepada kepala daerah; g. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan

badan dalam

kelancaran pelaksanaan tugas; h. Melaksanakan pelaksana

tata

teknis

usaha serta

dinas

dan

pengelolaan

unit

memberikan

pembinaan

dan

bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional; i. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan badan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

8


j. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari serta melaksanakan kerjasama dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 2. Sekretariat, mempunyai tugas melakukan pengelolaan asset, urusan

rumah

tangga,

perlengkapan,

surat

menyurat,

kepegawaian, kearsipan, keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian; b. Membantu

Kepala

Badan

mengkoordinasikan

kebijakan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari bersama bidang-bidang lain; c. Pengelolaan sumber daya ketenagaan dan sarana prasarana; d. Pengelolaan administrasi keuangan dan asset; e. Penyusunan program, anggaran dan pelaporan; f. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan atasan. 3. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang kelembagaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif mempunyai fungsi : a. Perumusan

bahan

kebijakan

teknis

dan

fasilitas

pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan profil nagari serta pengelolaan pembangunan partisipatif; b. Pengelolaan

administrasi

kegiatan

pemberdayaan

kelembagaan masyarakat dan profil nagari serta pengelolaan pembangunan yang partisipatif;

9


c. Melaksanakan

koordinasi

dalam

pelaksanaan

kegiatan

pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan profil nagari serta pengelolaan pembangunan yang partisipatif; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Bidang

Sumber

Daya

dan

Usaha

Ekonomi

Masyarakat

mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Sumber Daya dan Usaha Ekonomi Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya

dan

penerapan

teknologi

tepat

guna

serta

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengembangan sumber daya dan penerapan teknologi tepat guna serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat; c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Bidang Perangkat dan Kelembagaan Nagari mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perangkat dan kelembagaan nagari. Dalam melaksanakan tugasnya,

Bidang

Perangkat

dan

Kelembagaan

Nagari

mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi dan produk hukum pemerintahan nagari, bina kelembagaan dan perangkat nagari; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

dibidang

administrasi

dan

produk

hukum

pemerintahan nagari, bina kelembagaan dan perangkat nagari;

10


c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Bidang

Keuangan

dan

Asset

Nagari

mempunyai

tugas

menyiapkan bahan dan pedoman dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan asset nagari. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keuangan dan Asset Nagari mempuntai fungsi : a. Penetapan kebijakan daerah di bidang Keuangan dan Asset Nagari b. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan asset nagari c. Penetapan pedoma pengembangan kapasitas pemerintahan nagari d. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan asset nagari e. Pengelolaan administarasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keuangan dan asset nagari f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

B. SUMBER

DAYA

BADAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

DAN

PEMERINTAHAN NAGARI Untuk

menjalankan

tugas

dan

fungsi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Nagari memiliki sumber daya sebagai berikut: a. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari sebanyak 29 orang dengan perincian berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut :

11


Tabel 1 Jenjang Pendidikan dan Jumlah pegawai BPMPN Kab. Agam No. 1. 2. 3. 4.

Jenjang pendidikan Strata II Strata I Diploma III SLTA sederajat Jumlah Pegawai

Jumlah 5 orang 10 orang 7 orang 7 orang 29 orang

b. Sarana dan Prasarana pendukung Pelaksanaan Tugas Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari, didukung dengan sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut : Tabel 2 Sarana prasarana pendukung BPMPN Kabupaten Agam No. 1. 2. 3.

4.

Jenis sarana prasarana Tanah Bangunan Kendaraan bermotor a. Roda empat b. Roda dua Mobiler kantor a. Meja b. Kursi c. Lemari d. Alat studio e. Komputer/laptop f. Printer g. Mesin Tik h. AC

Jumlah 1 2 buah 7 buah c.

Keterangan Milik Dinsos & Trans Kantor bersama Dinsos & Trans Kend. Dinas Kepala & operasional

29 buah 35 buah 4 buah 4 buah 12 buah 6 buah 3 buah 2 buah

12


C. KINERJA PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Nagari

sesuai

dengan

sasaran/target

pada

periode

sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Meningkatnya

keberdayaan

masyarakat

melalui

pemberdayaan

lembaga dan organisasi kemasyarakatan, yang dapat dilihat dari keberhasilan Kader Posyandu Pelita Harapan Jorong Sungai Angek Nagari Simarasok Kecamatan Baso sebagai kader Terbaik I tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2010. 2. Terfasilitasinya

penyelesaian

permasalahan

pemerintahan

dan

kelembagaan nagari antara lain; terpilihnya sebanyak 15 walinagari yang berakhir masa jabatan pada tahun 2010 dan sebanyak 2 nagari pada tahun 2011 serta penyelesaian permasalahan hubungan walinagari dan Bamus Nagari sebanyak 3 nagari. 3. Terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, pencapaiannya terlihat pada berbagai lomba antara lain : a. Terbaik I Lomba kompetensi Walinagari Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Tahun

2010

yang

diperoleh

Walinagari

Sungai

Pua

Kecamatan Sungai Pua b. Terbaik I Lomba kompetensi Walinagari Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 yang diperoleh Walinagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu c. Terbaik II Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 yang diperoleh Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek d. Terbaik I Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 yang diperoleh Nagari Simarasok Kecamatan Baso

13


e. Terbaik I Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011 yang diperoleh Nagari Simarasok Kecamatan Baso 4. Pemberdayaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan nagari capaiannya terlihat dari terkelolanya keuangan nagari dan tersusunnya dokumen keuangan nagari. 5. Terlaksananya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan berupa fasilitasi pembentukan Lembaga Keuangan Syariah ( BMT) di 82 nagari, pelatihan sebanyak 246 pendamping dan pengelola BMT, pengembangan potensi sumberdaya dan TTG serta keberhasilan Pasar Padang Lua Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu sebagai Harapan III dalam Lomba Pasar Desa Tingkat Nasional. 6. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Mesjid (PPKBM) capaiannya berupa

peningkataan

koordinasi

dan

upaya

penanggulangan

kemiskinan serta peningkatan pengelolaan posko TKPK. 7. Meningkatnya

kemampuan

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui kelompok masyarakat

pembangunan

nagari,

yang

terlihat

dari

capaian

pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Nagari dan Kecamatan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP). D. PENGEMBANGAN

PELAYANAN

BADAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI Tantangan dan Peluang bagi pengembangan pelayanan pada Badan Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan

Nagari

dilihat

dari

lingkungan internal dan eksternal organisasi, yaitu sebagai berikut: 1. Analisis Lingkungan Internal a. Kekuatan (Strengts) Kekuatan adalah situasi dan kemampuan yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategic dalam mencapai visi dan misi. 14


Adapun

kekuatan

yang

dimiliki

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam sebagai berikut : 1) Komitmen pimpinan daerah dalam mendukung mewujudkan percepatan kemandirian masyarakat dan Pemerintahan Nagari 2) Adanya

motivasi,

kreatifitas

dan

inovasi

aparatur

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam dalam melaksanakan Program dan kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi. 3) Tersedianya

sumberdaya

melaksanakan Program dan

Aparatur

yang

kapabel

untuk

kegiatan sesuai Tugas Pokok dan

Fungsi. b. Kelemahan (Weakness) Kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat negatif, yang menghambat organisasi untuk mencapai visi dan misi. Adapun kelemahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam yang menghambat pencapaian tujuan organisasi adalah: a. Belum optimalnya koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten, SKPD Kabupaten dengan provinsi, serta

terjadinya

perbedaan

kepentingan

bagi

pemerhati

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari dalam merumuskan kebijakan. b. Minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. c. Terbatasnya

alokasi

anggaran

dalam

mendukung

berbagai

program dan kegiatan

15


2. Rendahnya Analisis Lingkungan Eksternal Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat

penting

dalam

menentukan

faktor-faktor

penentu

keberhasilan bagi suatu organisasi, dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan eksternal diperlukan untuk meningkatkan peran organisasi dalam merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi disekeliling organisasi

yang

berpengaruh

pada

kehidupan

organisasi.

Pemahaman pada lingkungan eksternal akan memberikan masukan pemahaman

pada

organisasi

mengenai

kondisi

dan

situasi

organisasi. a. Peluang (Opportunities) Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Nagari. Peluang yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam adalah : 1) Sifat egaliter dan sosial capital masyarakat dan Stakeholders dalam pembangunan. 2) Nuansa adat basandi syara, syara basandi kitabullah masih kental di tengah-tengah masyarakat 3) Adanya komitmen pemerintah dan pemerintah provinsi dalam memberdayakan masyarakat Nagari. 4) Banyaknya

potensi

sumber

daya

nagari

dalam

percepatan

pembangunan ekonomi masyarakat. 5) Berkembangnya filosofi Adat Basandi Syara’ dan syara’ Basandi Kitabullah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Kabupaten Agam. 16


b. Ancaman (Threats) Ancaman adalah faktor-faktor dari luar organisasi yang bersifat negatif, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi. Ancaman yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam adalah : 1) Partisipasi masyarakat masih kurangdalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan nagari. 2) Tumbuhnya krisis kepercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan Kabupaten serta pemerintahan nagari; 3) Kondisi geografis yang luas dengan topografi yang berada digugusan Bukit Barisan serta rawan bencana alam. 4) Perbedaan

persepsi

pemerintahan

nagari

dan

interpretasi

terhadap

bagi

kebijakan

penyelenggaraan

kembali

ke

sistem

pemerintahan nagari. 5) Kurangnya keberdayaan Lembaga Adat dalam memberdayakan masyarakat.

17


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari 1. Kurang efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari disebabkan terbatas sarana-prasarana, kuantitas dan kualitas aparatur. 2. Terbatasnya alokasi anggaran daerah untuk pelaksanaan program dan

kegiatan

pada

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Nagari. 3. Lemahnya koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam Kabupaten Agam dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 4. Rendahnya pemerintah

komitmen nagari

stakeholders

dalam

pemerintah

pengembangan

daerah

usaha

dan

ekonomi

masyarakat serta mendorong pembangunan partisipatif di nagari . 5. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya nagari 6. Masih

terbatasnya

mengefektifkan

kemampuan

penyelenggaraan

pemerintah

nagari

dalam

pemerintahan

nagari

untuk

memberikan pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat 7. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah 8. Belum terlaksananya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan

identifikasi

permasalahan

pelayanan

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari sebagaimana poin 18


III.A diatas, dapat diuraikan faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Adapun misi Kepala Daerah Terpilih yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari adalah misi pertama Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional, misi kedua mewujudkan masyarakat agamais dan beradat, Mewujudkan Kemandirian Sosial dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, serta misi Pertumbuhan

Ekonomi,

Kesempatan

kelima yaitu Meningkatkan Kerja,

dan

Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat. Permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan untuk mewujudkan misi tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari adalah: a. Terbatas dan sarana-prasarana, kuantitas dan kualitas aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari sehingga memperlambat percepatan pelaksanaan tugas. b. Rendahnya kemampuan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Agam c. Terbatasnya

kemampuan

pemerintahan

nagari

dalam

mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan nagari untuk memberikan

pelayanan

dan

peningkatan

keberdayaan

masyarakat e. Belum seluruh aturan pelaksana Perundang-undangan yang berhubungan

dengan

penyelenggaraan

pemerintahan

nagari

dapat ditetapkan. f. Belum tertatanya pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan serta asset nagari dengan baik. 19


g. Belum

terlaksananya

capacity

building

bagi

Aparatur

Pemerintahan Nagari dan Bamus Nagari. 2. Mewujudkan masyarakat agamais dan beradat Untuk

mewujudkan

misi

ini

permasalahan

pada

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari adalah: a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah b. Kurangnya

kerjasama

dan

koordinasi

antar

SKPD

dalam

melakukan pembinaan terhadap percontohan Nagari Binaan Madani (Nagari Sungai Batang, Lawang dan Koto Tangah) mengakibatkan

lambatnya

perwujudan

Masyarakat

Madani

sebagaimana Visi Kabupaten Agam. c. Belum terlaksananya pembinaan terhadap Lembaga Adat di Nagari karena tidak tersedianya dana penunjang melalui APBD Kabupaten Agam. 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Permasalahan pelayanan yang terkait dengan upaya mewujudkan misi tersebut adalah: a. Rendahnya pemerintah

komitmen nagari

stakeholders

dalam

pemerintah

pengembangan

daerah

usaha

dan

ekonomi

masyarakat serta mendorong pembangunan partisipatif di nagari . b. Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat dan belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya nagari a. Belum terinventarisirnya seluruh potensi ekonomi di masingmasing nagari sebagai pilar pertumbuhan ekonomi masyarakat nagari b. Belum terintegrasinya berbagai lembaga perekonomian yang mampu

mendorong

percepatan

peningkatan

pendapatan

masyarakat. 20


c. Tidak adanya kesinambungan dan keterpaduan berbagai macam program peningkatan ekonomi masyarakat yang telah digulirkan ke nagari sehingga efektifitas program kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. d. Belum optimalnya koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten, SKPD Kabupaten dengan provinsi, serta

terjadinya

perbedaan

kepentingan

bagi

pemerhati

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari dalam pengentasan kemiskinan. C. Penentuan Isu Strategis Sesuai dengan identifikasi permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi kepala daerah terpilih dapat disimpulkan isu strategis yang akan ditindaklanjuti melalui Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari sebagai berikut : a. Belum efektif kebijakan program pemberdayaan masyarakat dan sistem Pemerintahan Nagari dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. b. Terbatas

sarana-prasarana,

anggaran,

kuantitas

dan

kualitas

aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari. c. Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD di Kabupaten, Koordinasi BPMPN dengan SKPD provinsi serta Pemerintah Pusat yang berkaitan

dengan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintah

Nagari. d. Belum optimalnya peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan partisipatif di nagari . e. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemamfaatan sumber daya di nagari

21


f. Terbatasnya kemampuan Pemerintah Nagari dan Bamus dalam memberikan pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat g. Meningkatkan perean kelembagaan Kerapatan Adat Nagari.

22


BAB IV VISI DAN MISI A. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari 1. Visi Berdasarkan visi

yang telah ditetapkan oleh Bupati Agam

dalam RPJMD Tahun 2010-2015 maka visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari adalah

” Terwujudnya

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Yang Baik dan Kemandirian Masyarakat Yang Partisipatif, Berprestasi dan Madani”. (Penjelasan: Pemerintahan Nagari yang baik adalah suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan nagari dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta dapat memuaskan masyarakat dalam pemberian pelayanan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara partisipatif berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang dimiliki, yang difasilitasi

oleh

Pemerintah

Daerah

serta

seluruh

pelaku

pemberdayaan masyarakat menuju prestasi bersama masyarakat madani). 2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari sebagai berikut : 1.

Memantapkan sistem dan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan

Pemerintahan

Nagari

serta

terwujudnya

hubungan yang harmonis antar lembaga nagari. 2.

Mewujudkan kelembagaan dan Masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan nagari.

23


3.

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan asset nagari yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.

4.

Meningkatkan pengelolaan sumber daya usaha ekonomi serta teknologi

tepat

guna

yang

berwawasan

lingkungan

dalam

pembangunanMewujudkan p ekonomi masyarakat nagari B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Misi I

: Memantapkan sistem dan kualitas sumber daya manusia dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan

Nagari

serta

terwujudnya hubungan yang harmonis antar lembaga nagari Tujuan: 1. Meningkatkan kompetensi aparatur di BPMPN selaku pembina penyelenggara pemerintahan di Nagari. 2. Meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 3. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara Lembaga Nagari Sasaran: 1. Terbekali aparatur BPMPN dengan pendidikan dan latihan serta pelatihan teknis pelaksanaan tugas 2. Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan di 82 Nagari 3. Terwujudnya

aparatur

yang

profesional

dalam

memberikan

pelayanan kepada masyarakat 4. Terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang baik Misi II

: Mewujudkan

kelembagaan

dan

Masyarakat

yang

partisipatif dalam pembangunan nagari. Tujuan 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat delam membangun nagari. Sasaran: 1. Terakomodirnya kebutuhan masyarakat dalam pembangunan 24


2. Terlibatnya masyarakat nagari dan perantau serta kelembagaan masyarakat dalam proses pembangunan Misi III

: Mewujudkan pengelolaan keuangan dan asset nagari yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.

Tujuan: Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan asset nagari dalam penatausahaan yang akuntabel dan transparan. Sasaran: 1. Terlatihnya pengelolaan keuangan pada 82 nagari 2. Terlaksananya penggunaan keuangan nagari yang efektif dan efesien di 82 nagari 3. Terlaksananya penyusunan APBNagari sesuai dengan ketentuan 4. Terinventarisasi dan terkelolanya asset nagari secara berdayaguna dan berhasil guna untuk menunjang pendapatan asli nagari

Misi IV

: Meningkatkan pengelolaan sumber daya usaha ekonomi serta teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dalam pembangunanMewujudkan p ekonomi masyarakat nagari

Tujuan: 1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya usaha ekonomi 2. Terlaksananya

pemamfaatan

Teknologi

Tepat

Guna

yang

berwawasan lingkungan Sasaran: 1. Terlaksannya pemberdayaan pelaku usaha ekonomi masyarakat di 82 nagari 2. Termotivasinya

masyarakat

dalam

pemamfaatan

dan

pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ramah lingkungan 25


C. Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari 1. Strategi Untuk mencapai visi dan misi di atas, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut : a. Penerapan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisien, serta menjunjung tinggi supremasi hukum b. Peningkatan kapasitas (capacity building) aparatur pemerintahan nagari, kelompok pengelola lembaga keuangan dan usaha ekonomi masyarakat,

kelompok

pemelihara

prasarana

permukiman

masyarakat, kader pembangunan masyarakat dan pengelola pembangunan partisipatif. c.

Penataan

organisasi

BAMUS,

KAN,

dan

administrasi

BUMNag,

lembaga

pemerintahan

nagari,

kemasyarakatan

nagari,

keuangan dan asset nagari d. Memantapkan hubungan dan kerja sama dengan perantau dalam pembangunan

nagari

guna

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat. e.

Pemantapan sistem pendataan profil nagari sebagai basis data penyusunan rencana pembangunan di nagari

f.

Peningkatan peran aktif masyarakat nagari dalam pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan

g.

Pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat yang berwawasan lingkungan

h. Perumusan kebijakan teknis : penyelenggaraan pemerintahan, keuangan

dan

asset

nagari,

penguatan

kelembagaan

dan

pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya, pemberdayaan lembaga keuangan, ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah,

pemberdayaan kelompok pengelola 26


fasilitas umum di lingkungan permukiman masyarakat, dan sejenis. i.

Fasilitasi dan verifikasi administrasi produk hukum nagari

j.

Pengembangan potensi sumber daya nagari melalui Program Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN)

k. Memotivasi penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga nagari melalui Penilaian Nagari Berprestasi l.

Fasilitasi dan kerjasama dalam peningkatan pembangunan melalui program TMMN, KKN PPM dan program sejenis lainnya.

2. Kebijakan Kebijakan

di

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Nagari yang ditempuh oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari yang diselaraskan dengan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah : a. Menyelenggarakan

pendidikan

dan

pelatihan

administrasi

pemerintahan nagari b. Meningkatkan

pembinaan

terhadap

penyelenggara

pemerintahan nagari dan lembaga nagari c.

Meningkatkan

kemampuan

masyarakat

dalam

mengelola

sumber daya usaha ekonomi secara tepat guna d. Meningkatkan

hubungan

nagari

dengan

anak

nagari

di

perantauan. e.

Memfasilitasi penyusunan profil nagari

f.

Menyusun regulasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan lembaga usaha ekonomi nagari

g.

Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Posyantekdes

27


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, A. RENCANA PROGRAM. 1. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN Program ini bertujuan untuk : a. Diperolehnya Nagari yang mandiri, berprestasi 2. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI Program ini bertujuan untuk : a. Terlatihnya Sekretaris Nagari dalam penyusunan APBNagari dan RPJMNagari b. Terfasilitasi pemilihan Walinagari periode berikutnya. c. Pembinaan Rutin Walinagari d. Terlaksannya penilaian kompetensi Walinagari e. Terlaksannya penyerahan urusan Kabupaten kepada nagari sesuai peraturan f. Pembinaan perangkat nagari 3. PEMBERDAYAAN PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI Program ini bertujuan untuk : a. Nagari dapat mengelola keuangan nagari 4. PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN Program ini bertujuan untuk : a. Terlaksannya pemberdayaan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan UMKM melalui SPMN, UEM-SP, Pasar Nagari 5. PENINGKATAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN DESA Program ini bertujuan untuk :

MASYARAKAT

DALAM

28


a. Terlaksannya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan PNPM-MPd dan P2SPP sesuai PTO 6. PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Program ini bertujuan untuk : a. Meningkatnya ketahanan fisik anak sekolah melalui perbaikan gizi dan kesehatan sehingga dapat mendorong minat kemampuan belajar siswa untuk berprestasi B. KEGIATAN INDIKATIF 7. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dengan kegiatan 1) fasilitasi posyandu/pokjanal (lomba Kader Posyandu) , 2) fasilitasi lomba nagari, 3) fasilitasi P2WKSS, 4) Fasilitasi LPMN 5) Fasilitasi KPM b. Pengembangan potensi sumber daya dan Teknologi Tepat Guna : 1) KPP Fasum 2) Pemberdayaan masyarakat melalui TTG 3) BP SPAM c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat : 1) Penyusunan profil Nagari d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1) Fasilitasi kegiatan PKK

8. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI a. Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan nagari 1) pelatihan Walinagari, Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari b. Pembinaan aparatur dan lembaga nagari : 1) Fasilitasi Lomba Kompetensi Walinagari dan sekretaris 2) Fasilitasi Lembaga-lembaga Nagari (KAN, MUI, PARIKPAGA, BAMUS dan lain-lain) 3) Penyusunan pedoman penyelenggaraan pemerintahan nagari 29


9. PEMBERDAYAAN PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI a. Penyusunan Pedoman pengelolaan keuangan nagari b. Pendataan dan inventarisasi pengelolaan asset nagari 10. PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN a. Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan: 1) Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEMSP) 2) Fasilitasi Pengembangan Pasar Nagari 3) Fasilitasi Program Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN) 4) Fasilitasi KKN PPM 11. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Pendamping operasional PNPM MPd, PNPM Integrasi, Lomba UPK PNPM MP, Jambore PNPM MP) b. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) c. Pembinaan dan administrasi program PNPM LMP d. Operasional Karya bhakti TNI 12.

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL b. Pelaksanaan program makanan tambahan anak sekolah (PMTAS)

C. INDIKATOR KINERJA INDIKATOR No Program/Kegiatan OUTPUT OUTCOME . I. PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN 1. Pemberdayaan Terfasilitasinya Meningkatnya peran lembaga dan pelaksanaan serta lembaga nagari 30


organisasi masyarakat perdesaan

2.

Pengembangan Potensi sumber daya dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

3.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat .

4.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

II.

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN NAGARI Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.

posyandu dan kegiatan pokjanal posyandu , P2WKSS, LPMN, KPM dan penilaian Nagari berprestasi. Terlaksananya pembentukan kelompok masyarakat pemelihara fasilitas umum, berdaya nya masyarakat dalam pemamfaatan teknologi tepat guna (TTG), serta terpenuhinya air bersih yang dikelola oleh kelompok masyarakat Terlaksananya penyusunan profil nagari di 82 nagari

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan dalam upaya mensejahterakan keluarga

Terlatihnya 82 orang Walinagari, 82 Sekretaris Nagari, anggota BAMUS pada 82 Nagari dan seluruh perangkat nagari di Kabupaten Agam

dan organisasi masyarakat dalam memberdayakan masyarakat Terwujudnya masyarakat sejahteraan dengan memamfaatkan sumber daya yang ada.

Tersediannya data yang akurat sebagai data base untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan nagari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 31


2.

Pembinaan Terlaksananya aparatur dan pembinaan terhadap lembaga nagari pengurus lembaga nagari di 82 nagari dan Terselenggaranya : - Pelaksanaan Pilwana - Pemilihan dan PAW BAMUS Nagari - Penyusunan produk hukum tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan nagari - Diundangkannya Perna dalam Berita Daerah Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pemerintahan nagari III. PEMBERDAYAAN PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI 1. Penyusunan Tersusunnya regulasi pengelolaan Pedoman administrasi Pengelolaan keuangan nagari Keuangan Nagari

Terwujudnya hubungan yang harmonis antar lembaga nagari dan penyelenggara pemerintahan nagari Berjalannya pemerintahan nagari yang baik, bersih, transparan, responsif dan akuntabel

2.

Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan dan daya guna aset nagari

Pendataan inventarisasi pengelolaan Nagari

dan Terlaksananya pembinaan dan aset asset pengelolaan nagari bagi perangkat nagari. IV. PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI

.

Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan nagari

32


1.

V.

1.

2.

3.

4.

PERDESAAN Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Terlaksananya pembinaan terhadap keberdayaan lembaga keuangan mikro, pasar nagari, SPMN, serta KKN PPM

Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro di nagari serta keberdayaan masyarakat dalam ekonomi

Fasilitasi terhadap kegiatan pelaku PNPM MP di 15 Kecamatan dan PNPM Integrasi di 16 kecamatan ,

Terlaksananya pembangunan berbasis masyarakat dengan pola perencanaan partisipatif yang terintegrasi Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan Terwujudnya kemanunggalan pembangunan ABRI dengan masyarakat

Bulan Bahkti Terlaksananya gotong Gotong Royong kegiatan royong dalam Masyarakat pembangunan di masyarakat Pembinaan dan Terlaksananya pendampingan administrasi program PMPN LMP kegiatan PNPM LMP di 3 Kecamatan Operasional Karya Terlaksananya program TMMN dan Bhakti ABRI Karya Bhakti ABRI

VI. PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1. Program makanan Terlaksannya tambahan anak pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMT-AS) sekolah dalam peningkatan prestasi belajar.

Terwujudnya ketahanan fisik anak sekolah melalui perbaikan gizi dan kesehatan 33


untuk mendorong minat kemampuan belajar siswa untuk berprestasi

34


35

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO

(1)

Tujuan RPJMD (2)

Sasaran RPJMD

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

35% aparatur pem nagari berkompeten

45%

50%

65%

75%

85%

50%

55%

82 nagari

82 nagari

82 nagari

82 nagari

82 nagari

82 nagari

60%

65%

75%

85%

95%

100%

- aset

30%

35%

45%

60%

75%

85%

85%

- kependudukan

20%

25%

35%

50%

65%

75%

75%

- Pembangunan

50%

55%

60%

70%

80%

90%

90%

- BAMUS Nagari

40%

45%

55%

65%

80%

90%

90%

(3)

(4)

(11)

Misi 1 : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional

1.

Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Lembaga Pemerintahan Daerah

Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur

Meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan nagari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Berjalannya pemerintahan nagari yang baik, bersih, transparan, responsif dan akuntabel

60%

65%

75%

85%

80% 80%

Terwujudnya pelayanan prima dalam pemerintahan nagari di Kabupaten Agam a. Penyusunan APB Nag b. Pelaksanaan Administrasi : - keuangan

100%

38

(1)

(2)

(3)

Terwujudnya hubungan kompatibilitas/keserasian antar lembaga nagari dan penyelenggara pemerintahan nagari

40%

45%

Meningkatnya peran serta lembaga nagari dalam memberdayakan masyarakat

35%

40%

Meningkatnya kinerja LPMN sebagai penggerak/ motivator pembangunan nagari

50%

55%

65%

75%

85%

90%

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Meningkatnya peran dan fungsi KPM sebagai penggerak pembangunan

50%

60%

70%

80%

85%

90%

55%

50%

65%

60%

75%

70%

85%

80%

85%

80%

90% (11) 90% 82 nagari memkiliki Profil nagari sesuai Permendagri 13/2007

Tersusunnya profil nagari dengan sistem aplikasi on line berbasis website

1 nagari

1 nagari

40 nagari

40 nagari

82 nagari

82 nagari

Meningkatnya gizi dan kecerdasan anak SD/MI pada 12 nagari tertinggal dengan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)

0

0

5

10

12

24

Meningkatnya peran dan fungsi ninik mamak dalam percepatan pembangunan nagari.

50%

50%

65%

75%

80%

85%

85%

Meningkatnya dukungan dan partisipasi perantau dan swadaya masyarakat terhadap percepatan pembangunan nagari

60%

65%

70%

75%

80%

85%

85%

16 kecamatan

16 kecamatan

16 kecamatan

16 kecamatan

16 kecamatan

Terlaksananya pembangunan berbasis masyarakat dengan pola perencanaan partisipatif yang terintegrasi

16 kecamatan

24 nagari

Seluruh kecamatan melaksanakan pola perencanaan partisipatif yang terintegrasi

38

Terwujudnya kemanunggalan pembangunan TNI dengan masyarakat pada nagari dengan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Nagari (TMMN)

2.

Meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan

Tersedianya dokumen dan pertanggungjawaban anggaran

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang akurat dan akuntabel

Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan nagari

Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan dan daya guna aset nagari

2 nagari

50 % nagari melaksanakan dan memiliki dokumen keuangan secara benar

3

70%

4

90%

7

100%

10

100%

12

12 nagari

100%

82 nagari telah melaksanakan dan memiliki keuangan dokumen pertanggungjawaban anggaran akuntabel dan transparan 82 nagari dapat mengelola aset secara akurat dan akuntabel

20%

20%

40%

80%

100%

100%

Terwujudnya tata nilai dalam kehidupan masyarakat nagari yang berdasarkan kaidah adat basandi syara’, Syara’ basandi kitabullah

Percontohan 3 Nagari Binaan Madani

Pemantapan pada 3 nagari binaan madani

Nagari Binaan Madani 16 nagari pada 16 kecamatan

Pemantapan pada 16 nagari

Sosialisasi pada 82 nagari

Sosialisasi pada 82 nagari

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

55%

70%

70%

Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Agamis Dan Beradat

3.

(1)

Meningkatkan peran dan fungsi ninik mamak dalam penerapan kehidupan masyarakat yang dilandasi dengan ABSSBK (2)

80% para ninik mamak, bundo kanduang dan pemuda sudah mendapatkan pelatihan sampai akhir Tahun 2015

(3)

Misi 4 : Merwujudkan Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

4.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi serta LKM

Meningkatnya keteranpilan dan kewirausahaan pelaku usaha (kemampuan manajerial, kualitas produk, pakcaging , TTG dll)

Terwujudnya pemanfaatan TTG dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat

Kelembagaan & Data kelompok 10%

15%

25%

45%

38

Meningkatknya peranan Lembaga Keuangan Masyarakat dalam mendukung peningkatan usaha rumah tangga/kelompok masysyarakat

Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan pada 3 kecamatan lokasi pilot proyek PNPM LMP

70%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro di nagari

40%

45%

60%

70%

75%

80%

80%

38


BAB VII PENUTUP

Rencana strategi yang telah disusun ini telah diupayakan agar dapat selalu

konsisten

dengan

situasi,

kompetensi

dan

transparansi

yang

berlangsung artinya mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang

yang

ada

serta

dilain

pihak

memperkecil

atau

bahkan

menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Dengan adanya perkembangan regulasi serta susunan organisasi dan tata

kerja

diperlukan

Pemberdayaan

adanya

Masyarakat

dan

penyempurnaan Pemerintahan

renstra

Nagari

pada

Badan

Kabupaten

Agam

diharapkan dapat memberikan arahan yang tepat dan dapat mengikuti perkembangan untuk mengukur terhadap tingkat keberhasilan dalam pencapai visi yang telah ditetapkan. Namun kesemuanya itu tergantung kepada kesungguhan kita masingmasing baik sebagai pribadi, masyarakat maupun bangsa, bagaimana Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga memberikan arah dalam pelaksanaan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari namun tidak menutup kemungkinan adanya koreksi, penyempurnaan dan penyesuaian.

KEPALA,

Drs. WELFIZAR, M.Si Pembina IV/a NIP. 19740606 199303 1 002

1

DAFTAR ISI. Kata pengantar

Recommend Documents