Daftar Isi. Kata Pengantar

Daftar Isi Hal Kata Pengantar

i

Daftar Isi BAB I

ii :

PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4

BAB II

:

LatarBelakang LandasanHukum Maksud dan Tujuan SistematikaPenulisan

TugasdanfungsiKecamatan

2.2 2.3 2.4

SumberDayaPadaKecamatanCiteureup KondisiUmumSaranaKerja KinerjaPelayananKecamatan Citeureup 2.5 Anggaran Dan RealisasiPendanaanpelayanan SKPD

:

IndentifikasiPermasalahan

3.4PenentuanIsuStrategis :

II-1 II-8 II-11 II-13 II-14

Isu – isuStrategisBerdasarkanTugasdanFungsi 3.1.

BAB IV

1-2 1-4

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CITEUREUP 2.1

BAB III

1-1

III-1 III-4

Visa, Misa, Tujuan, Sasaran, Stragidan Kebijakan 4.1. Visi, MisiKecamatanCiteureup

IV-1

4.2. Tujuandansasaranjangkamenengah 4.3. Starategidankebijakan

IV-4 IV-6

BAB V

:

: Rencana Program danKegiatan, IndikatorKinerja, IndikatorKinerja,

BAB VI

:

: Rencana Program danKegiatan, IndikatorKinerja, VI-1 IndikatorKinerja,

BAB VII

:

Penutup

V-1

VII-1

ii

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya

Rencana Strategis ( Renstra) Kecamatan Citeureup 2013 –

2018 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dalam RencanaStrategis memuat Program dan Kegiatan,

sebagai upaya untuk

menyusun suatu program yang terpadu dan berorientasi hasil. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini pada dasarnya memuat : 1. Gambaranpelayanan SKPD; 2. IsuStrategisberdasarkanTugasdanFungsi; 3. Visi, Misi, Tujuan , SasarandanKebijakan ; 4. Rencana

Program

danKegiatan,

Indikatorkinerja,

kelompoksasarandanpendanaanIndikatif, 5. IndikatorKinerja yang mengacupadatujuandansasaran RPJMD Dalam Rencana Strategis (Renstra) juga memuat sasaran

berupa

kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu program yang terpadu dan berorientasi hasil. Demikian,Rencana Strategis (Renstra) ini untuk dipedomani dan dilaksanakan Citeureup2014 CAMATA CITEUREUP

Drs. TEDDY PEMBANG. SFA, M.Si Pembina TK I NIP. 196107111985031006

i

i

LAMPIRAN

:

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP NOMOR : TANGGAL :

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Satuana Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapaian keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi . Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana

tindakan

dan

kegiatan

mendasar

yang

dibuat

untuk

diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut RenstraSKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, bijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementaraitu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntunan lingkungan strategis local, nasional dan global, dan tetap berada dalam

tatanan

Sistem

Administrasi

Negara

kesatuan

Republik

Indonesia. Dokumen rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat Visi, Misi I-1

Tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, VISI, misi, tujuan , strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah

Kabupaten

Bogor

telah

menetapkan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahunan sebagai penjabaran dari Visi, misi dan program kepala Daerah. Berdasarkan

uraian

di

atas,

maka

kecamatan

Citeureup

Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra kecamatan Citeureup kabupaten Bogor Tahun

2013 – 2018. Selanjutnya Renstra

Kecamatan Citeureup yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Citeureup yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (Lima) tahunan. 1.1 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Citeureup kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1

UU No. 14 tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Djawa Barat

2

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

5

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan I-2

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 6

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025

7

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

8

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

9

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

10

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

11

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

12

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

13

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri

Republik

Indonesia

Nomor

21

Tahun

diubah,

terakhir2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 14

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

15

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

16

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah

17

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025

18

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun2009 tentang Pokok Pokok pengelolaan Keuangan Daerah I-3

19

Perda Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Bogor Tahun 2013-2018

20

Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

21

Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Renstra Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 20132018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Tujuan Renstra Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor tahun

2013-2018

untuk

dijadikan

landasan/pedoman

penyusunan Renja Kecamatan Citeureup,

dalam

penguatan peran para

stakeholders dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. 1.3. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Renstra Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Kecamatan Citeureup. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Kecamatan Citeureup dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak

baik

internal

maupun

eksternal

ini

terutama

untuk

memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra. Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sebagai berikut: I-4

BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan

n,

hukum, maksud dan tujuan dan sistimatika penulisan

penulisan. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas

pokok

dan

fungsi,

Sumber

Daya

Kecamatan

Citeureup, Kinerja Pelayanan Kecamatan Citeureup dan Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Kecamatan Citeureup. BAB III

ISU-ISU

STRATEGIS

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI Pada

bab

ini

permasalahan

menjelaskan

berdasarkan

mengenai

Tugas

Pokok

Identifikasi dan

Fungsi

Pelayanan Kecamatan Citeureup, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telahan RTRW dan Penentuan Isuisu Strategis. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STARTERGI DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

BAB V

RENCANA

PROGRAM

KINERJA,

KELOMPOK

DAN

KEGIATAN,

SASARAN

DAN

INDIKATOR PENDANAAN

INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas

SKPD,

program

lintas

SKPD

dan

program

kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Kecamatan Citeureup untuk periode tahun 2013 – 2018

I-5

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung

pencapaian

tujuan

dan

sasaran

RPJMD. BAB VII

PENUTUP

I-6

I-7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CITERUEUP 2.1. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR KECAMATAN CITEUREUP Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu

bupati

pembangunan,

dan

dalam

menyelenggarakan

pembinaan

kehidupan

pemerintahan,

kemasyarakatan

serta

melaksanakan sebagian kewenangan bupati berdasarkan pelimpahan wewenang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Penyelenggarakan ketatusahaan kecamatan; 2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan; 3. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 5. Penyelenggaraan perekonomian; 6. Pengkoordinasian

penyelenggaraan

sosial

kemasyarakatan

dan

kesejahteraan rakyat; 7. Penyelenggaraan pembangunan; 8. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; 9. Pelaksanaan

upaya

pemberdayaan,

menumbuhkan

prakarsa,

kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat; Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur organisasi adalah sebagai berikut : 1. CAMAT Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan,

melaksanakan

sebagian

dan

kewenangan

kemasyarakatan bupati

serta

berdasarkan

pelimpahan wewenang. 2. SEKTRETARIAT Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan pengelolaan ketatausahaan kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi : a. pengoordinasian penyusunan program; b. pengumpulan, pengolahan dan analisa data kecamatan; c. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; II-1

d. pengelolaan administrasi keuangan; dan e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh : a. Sub Bagian Program dan Evaluasi; Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris

dalam

pengkoordinasian

melaksanakan penyusunan

pengelolaan

program

data

Kecamatan.

dan Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai fungsi : 1) penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program kecamatan; 2) pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kecamatan; 3) pembinaan hubungan masyarakat; 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja kecamatan. b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Sub

Bagian

membantu administrasi

Umum

dan

Sekretaris umum

Kepegawaian

dalam

dan

mempunyai

melaksanakan

kepegawaian

tugas

pengelolaan

kecamatan.

Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 1) pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan perjalanan dinas; 2) pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi perlengkapan; 3) penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan 4) pengelolaan administrasi kepegawaian. c. Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan

kecamatan.

Untuk

pengelolaan

administrasi

menyelenggarakan

tugas

keuangan

sebagaimana

dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 1) pengelolaan administrasi keuangan kecamatan; 2) pengelolaan penyusunan anggaran kecamatan; dan

II-2

3) pengelolaan,

pengendalian,

dan

pertanggungjawaban

administrasi keuangan kecamatan. 3. SEKSI PEMERINTAHAN. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : 1)

penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;

2)

penyelenggaraan administrasi kependudukan;

3)

pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;

4)

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, dan bertangung jawab kepada Camat. 4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum

mempunyai

tugas

membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: 1)

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

2)

penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja Kecamatan;

3)

pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

4)

penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

5)

penegakan peraturan daerah; dan

6)

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, dan bertanggung jawab kepada Camat. 5. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, II-3

evaluasi,

dan

pelaporan

urusan

kesejahteraan

rakyat.

Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : 1)

pembinaan dan pengendalian bantuan sosial;

2)

pembinaan pemberdayaan perempuan;

3)

pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;

4)

pembinaan keluarga berencana;

5)

pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

6)

pembinaan masalah sosial;

7)

pembinaan kesehatan masyarakat;

8)

pembinaan kerukunan umat beragama;

9)

pembinaan, dan pengawasan kegiatan program pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, seni dan budaya;

10) pengoordinasian dan pengawasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah; dan 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi, dan bertanggung jawab kepada Camat. 6. SEKSI PEREKONOMIAN Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan perekonomian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi : 1) pembinaan,

pelaksanaan,

pengawasan,

dan

pengendalian

perekonomian; 2) pembinaan perekonomian desa dan kelurahan; 3) pembinaan,

pengembangan,

dan

pengendalian

di

bidang

pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan; 4) pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi; 5) pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM); 6) pembinaan dan pengembangan kepariwisataan; 7) pembinaan dan pengawasan pertambangan; II-4

8) pembinaan dan pengawasan perdagangan; 9) inventarisasi potensi penanaman modal daerah; 10) pengawasan, penyaluran, dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang

keberhasilan

program

produksi

pertanian

dan

industri kecil; 11) pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian; dan 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dipimpin oleh Kepala Seksi, dan bertanggung jawab kepada Camat. 7. SEKSI PEMBANGUNAN Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi : 1) fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan; 2) pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; 3) pengkoordinasian

pelaksanaan

pembangunan

swadaya

masyarakat; dan 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi, dan bertanggung jawab kepada Camat. 8. KELURAHAN Kelurahan mempunyai tugas dan pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta

urusan pemerintahan yang dilimpahkan

Bupati Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut : II-5

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. Pemberdayaan masyarakat; c. Pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. Penyelenggara ekonomi dan pembangunan; f.

Pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;

g. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan h. Penyelenggara ketatausahaan. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur organisasi adalah sebagai berikut : 1. LURAH Mempunyai

tugas

menyelenggaarakan

urusan

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyrakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 2. SEKRETARIAT Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Lurah dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahan kelurahan. Sekretariat mempunyai fungsi : 1. Pengelola program; 2. Pengelola administrasi umum dan kearsipan 3. Pengelola administrasi kepegawaian 4. Pengelola administrasi keuangan 5. Pendataan administrasi aset daerah dan 6. Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan penyusunan pelaporan kinerja kelurahan 3. SEKSI PEMERINTAHAN Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan , evaluasi dan

pelaporan

urusan

pemerintahan.

Seksi

Pemerintahan

mempunyai fungsi : 1. Penyelenggara administrasi kependudukan; 2. Penyelenggara administrasi pertanahan; 3. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; 4. Pembinaan Rukun Warga(RW) dan Rukun Tetangga (RT) dan II-6

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan bidang tugasnya. 4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Seksi ketentramana dan ketertiban mempunyai tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. 9. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CITEUREUP Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Susunan Organisasi

Kecamatan

Citeureup

termasuk

kedalam

kategori

struktur organisasi kecamatan pola maksimal, yang terdiri dari : 1. Camat 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Evaluasi; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan. 3. Seksi Pemerintahan; 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 6. Seksi Perekonomian; 7. Seksi Pembangunan; dan (masukkan kelurahan) 8. Kelompok Jabatan Fungsional Secara

lengkap

Struktur

Organisasi

Kecamatan

Citeureup

Kabupaten Bogor, disajikan dalam tabel Gambar 2.1

II-7

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor CAMAT SEKRETARIAT

SUBAG PROGRAM DAN EVALUASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KELURAHAN

Keterangan :

SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PEREKONOMIAN

SUBAG KEUANGAN

SEKSI PEMBANGUNAN

DESA Perda No. 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

: Garis Instruktif : Garis Koordinatif

2.2 SUMBER DAYA PADA KECAMATAN CITEUREUP 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai secara keseluruhan yang ada di Kecamatan Citeureup

Kabupaten

Bogor

sebanyak

49

orang.

Untuk

selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut : JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN CITEUREUP No

PEGAWAI

1.

KECAMATAN CITEUREUP KELURAHAN PUSPANEGARA KELURAHAN KARANG ASEM BARAT SEKRETARIS DESA JUMLAH

2. 3. 4.

JUMLAH (org) PNS 20

CPNS -

KESELURUHAN 20

10

-

10

9

-

9

11 49

-

11 49

Uraian diatas menunjukkan bahwa pegawai Kecamatan Citeureup jumlah 49 orang pada tahun 2014 a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Citeureup II-8

terdiri

dari

eselon

III

dan

IV

yaitu

sebanyak

22

orang,

Selengkapnya dapat dilihat dibawah ini. Jumlah Pegawai Kecamatan Citeureup Berdasarkan Jabatan NO

JABATAN

JUMLAH PEGAWAI

1.

Eselon III.a

1

2.

Eselon III.b

1

3.

Eselon IV.a

5

4.

Eselon IV.b

15

Jumlah

22

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 49 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Citeureup terdapat pegawai yang berstatus golongan II sebanyak 22 orang yang berstatus golongan III sebanyak 21 orang

sedangkan

golongan IV sebanyak 3 orang, Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 3 orang Selengkapnya dapat dilihat berikut ini Jumlah pegawai Kecamatan Citeureup berdasarkan Golongan NO

GOLONGAN

1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a Jumlah

JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 8 8 2 3 17 2 1 1 1 49

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Citeureup yang ada, mayoritas memiliki latar belakang pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 3 orang, Starta 1 (S1) 17 Orang, Diploma II-9

(D3) sebanyak 1 orang , SLTA/sederajat yaitu sebanyak 26 orang , sedangkan yang paling sedikit yaitu tingkat SD, sebanyak 2 orang . Selengkapnya dapat dilihat dibawah ini. Jumlah

pegawai

Kecamatan

Citeureup

berdasarkan

Pendidikan NO 1. 2. 3 4. 5. 6.

PENDIDIKAN Strata 2 (S2) Strata 1 (S1) D3 SLTA/sederajat SLTP SD Jumlah Dari

uraian

diatas

JUMLAH PEGAWAI 3 17 1 26 2 49 menunjukkan

bahwa

pegawai

Kecamatan Citeureup perlu lebih meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan teknis lainnya, sehingga pelayanan yang diberikan akan menjadi lebih baik.

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kesarjanaan Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 4 pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 2 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 18 pegawai yang terdiri dari 5 jenis disiplin ilmu. Sedangkan SMU sebanyak 29 pegawai dan SD 2 pegawai. Selengkapnya dapat dilihat berikut ini : Jumlah pegawai Kecamatan Citeureup berdasarkan Disiplin Ilmu N0 1 2 3

DISIPLIN ILMU A. STRATA 2 (S2) Administrasi Manajemen Hukum

1 2 3 4 5 6

B. SARJANA (S1) Ilmu Pemerintahan Administrasi Negara Ekonomi Ilmu Komunikasi Ilmu Hukum Pertanian

JUMLAH PEGAWAI 3 1 2 1 3 6 2 II-10

1

C. SLTA/sederajat SMU

1

D.SD SD

29 2

Jumlah

49

Uraian diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Kecamatan Citeureup kurang bervariasi dan memadai, hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. e. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal pegawai yang ada di Kecamatan

Citerueup,

penjenjangan

pegawai

juga

mendapat

pelatihan

maupun non penjenjangan. Dari 49

Kecamatan Citeureup terdapat

2 orang,

pegawai

yang telah mengikuti

penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangakan jenis penjenjangan

PIM

IV

atau

sejenisnya

sebesar

13

orang.

Selengkapnya dapat dilihat dibawah ini. Jumlah pegawai Kecamatan Citeureup yang mengikuti Diklat Penjenjangan N0 Jabatan/Staf 1. Diklat PIM III 2.

Jumlah (orang ) 2

Diklat PIM IV

13

2.2 Kondisi Umum Sarana Kerja Sebagian

sarana

kerja

yang

ada

di

Kecamatan

Citeureup

Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai meski sebagian lainnya perlu dilakukan penambahan, ini bisa dilihat di bawah ini :

II-11

SARANA KERJA KECAMATAN CITEUREUP NO

URAIAN

BANYAKNYA

SATUAN

± 4.800

M2

 AULA SERBAGUNA

1

UNIT

2

UNIT

 RUMAH DINAS

1

UNIT

 DHARMA WANITA/PKK

1

UNIT

1

UNIT

 MESJID

1

UNIT

1

TANAH

2

GEDUNG :  KANTOR

 RUANG ETALASE 3

LISTRIK

6

JARINGAN

4

AIR

1

JARINGAN

5

TELPON

1

LINE

6

MESIN FAX

1

UNIT

7

AREA PARKIR

1

AREA

8

RUANG RAPAT

1

RUANG

9

RUANG ARSIP

1

RUANG

10

TAMAN DALAM

1

AREA

11

KENDARAAN RODA 4

4

UNIT

12

KENDARAAN RODA 2

8

UNIT

13

MEJA RAPAT

8

SET

14

AC

3

UNIT

15

KOMPUTER PC

12

UNIT

16

KOMPUTER NOTEBOOK

2

UNIT

17

MEJA KERJA

32

UNIT

18

KURSI KERJA

70

UNIT

19

FILLING KABINET

18

UNIT

20

RAK ARSIP

5

UNIT

21

INFOKUS

1

UNIT

22

JARINGAN INTERNET

1

JARINGAN

23

LEMARI ARSIP

5

UNIT II-12

24

KURSI TUNGGU

5

UNIT

25

PRINTER

5

UNIT

26

MEJA PELAYANAN

1

UNIT

27

TV

2

UNIT

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa jaringan telp, Mesin fax dan

lemari

Arsip

perlu

dilakukan

penambahan

dalam

rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CITEUREUP Kecamatan Citeureup dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan tersebut

Kecamatan

Citeureup

menyelaraskan

berbagai

program

pembangunan, perekonomian dan sosial kemasyarakatan dengan tuntutan peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat meningkatkan

yang taraf

transparan hidup,

dan

akuntabel

kesejahteraan

dan

dalam kualitas

rangka hidup

masyarakat. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Citeureup kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013 sebagai berikut : 1. Terselenggaranya MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten target sebanyak 5 (lima) atau 100 % kegiatan terlealisasi sebanyak 5 (lima) kegiatan atau 100 % 2. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kecamatan dalam bidang pemerintahan target sebanyak 5 (lima) atau 100 % kegiatan terlealisasi sebanyak 5 (lima) kegiatan atau 100 % 3. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kecamatan dalam bidang Kesejahteraan target sebanyak 5 (lima) atau 100 % kegiatan terlealisasi sebanyak 5 (lima) kegiatan atau 100 % 4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kecamatan dalam bidang perekonomian target sebanyak 5 (lima) atau 100 % kegiatan terlealisasi sebanyak 5 (lima) kegiatan atau 100 % sebanyak 5 (lima) atau 100 % kegiatan terlealisasi sebanyak 5 (lima) kegiatan atau 100 %

II-13

5. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kecamatan dalam bidang Perekonomian target sebanyak 5 (lima) atau 100 % kegiatan terlealisasi sebanyak 5 (lima) kegiatan atau 100 % 6. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kecamatan dalam bidang pembangunan target sebanyak 5 (lima) atau 100 % kegiatan terlealisasi sebanyak 5 (lima) kegiatan atau 100 % 7. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kecamatan dalam bidang Trantrib target sebanyak 5 (lima) atau 100 % kegiatan terlealisasi sebanyak 5 (lima) kegiatan atau 100 % 8. Terselenggaranya

Minggon

keliling

tingkat

kecamatan

target

sebanyak 3 (tiga) atau 100 % kegiatan terlealisasi sebanyak 3 (tiga) kegiatan atau 100 % 9. Pelaksanaan kegiatan kelurahan bidang Pemerintahan sebanyak target sebanyak 5 (lima) atau 100 % kegiatan terlealisasi sebanyak 5 (lima) kegiatan atau 100 % 10. Pelaksanaan kegiatan kelurahan bidang Kesra target sebanyak 5 (lima) atau 100 % kegiatan terlealisasi sebanyak 5 (lima) kegiatan atau 100 % 11. Pelaksanaan kegiatan kelurahan bidang Ekbang target sebanyak 5 (lima) atau 100 % kegiatan terlealisasi sebanyak 5 (lima) kegiatan atau 100 % 12. Pelaksanaan kegiatan kelurahan bidang Trantrib target sebanyak 5 (lima) atau 100 % kegiatan terlealisasi sebanyak 5 (lima) kegiatan atau 100 % Adapun secara jelas akan diterangkan pada table 2.3 berikut ini 2.4. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun secara jelas akan diterangkan pada table 2.4 berikut ini

II-14

II-15

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain : 1. Masih kurangya konsistensi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam

mengimplementasikan

perangkat

daerah

yang

kecamatan

diberikan

sebagai

pelimpahan

satuan

kerja

kewenangan

penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan; 2. Kualitas

dan

Kuantitas

Sumber

Daya

Manusia

yang

kurang

memadai; 3. Adanya kendala dalam upaya pengendalian tata ruang wilayah sesuai dengan peruntukan ; 4. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup masih rendah ; 5. Tingginya pertambahan penduduk dari migrasi, sehingga perlu adanya penangan khusus ; 6. Masih kurangnya koordinasi lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas, dan lain-lain. 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat

membantu

organisasi

untuk

mendefinisikan

kemana

organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

III-1

Menurut Peraturan Daerah Nomor Rencana

Pembangunan

Jangka

tahun 2013 tentang

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 20013-2018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah : “ KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “ 1.

Pernyataan Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. anggota

Dengan

pernyataan

organisasi

dan

misi

pihak

diharapkan yang

seluruh

berkepentingan

(stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran

instansi

pemerintahan.

pemerintah

dalam

penyelenggaraan

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan

umum

mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,

Misi

Kabupaten Bogor adalah:  Misi Pertama : Meningkatkan

kesalehan

sosial

dan

kesejahteraan

masyarakat;  Misi Kedua : Meningkatkan

daya

pengembangan

usaha

saing

ekonomi

berbasis

masyarakat

sumberdaya

alam

dan dan

Parawisata

III-2

 Misi Ketiga : Meningkatkan

integrasi

,

koneksitas

dan

kualitas

infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan ;  Misi Keempat : Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan;  Misi Kelima : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama

antar

Daerah

dalam

kerangka

tatakelola

pemerintahan yang baik. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Citeureup

sesuai

menyelenggarakan

tugasnya

yaitu

pemerintahan,

membantu

pembangunan,

bupati dan

dalam

pembinaan

kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan bupati berdasarkan pelimpahan wewenang, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Citeureup mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Penyelenggarakan ketatusahaan kecamatan; 2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum kecamatan; 3. Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan; 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 5. Penyelenggaraan perekonomian; 6. Pengkoordinasian

penyelenggaraan

sosial

kemasyarakatan

dan

kesejahteraan rakyat; 7. Penyelenggaraan pembangunan; 8. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; 9. Pelaksanaan

upaya

pemberdayaan,

menumbuhkan

prakarsa,

kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat; Ditinjau pemerintahan,

dari

sisi

pembangunan,

tugas dan

dalam

menyelenggarakan

pembinaan

kehidupan

kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan bupati berdasarkan pelimpahan wewenang, secara umum tugas Kecamatan Citeureup terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi kepala III-3

daerah dan wakil kepala daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi

Kecamatan

Citerueup

terkait

secara

langsung

dalam

mendukung pencapaian misi pertama yaitu, meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat ,misi kedua yaitu, Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan Parawisata,

misi ketiga yaitu, Meningkatkan

integrasi , koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, misi keempat yaitu, Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan

misi kelima yaitu Meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar Daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik. 3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan

isu-isu

strategis

didasarkan

analisis

terhadap

lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan, pada Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara

pemerintahan,

pembangunan,

dan

pembinaan

kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan bupati berdasarkan pelimpahan wewenang, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2013 - 2018 ) . Dalam menganalisis permasalahan internal maupun eksternal, digunakan Metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan ). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman

Threaths

(ancaman).

Adapun

Masing-masing

kondisi

lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 1.

Lingkungan Internal KEKUATAN (S): 1).

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

2).

Peraturan

Bupati

Bogor

No.

66

Tahun

2010

Tentang

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat; III-4

3).

Jumlah sumber daya manusia (SDM).

KELEMAHAN (W): 1).

Kualitas sumber daya manusia (SDM) kurang memadai;

2).

Sarana dan Prasarana Kurang Memadai ;

3).

Kurangnya Komitmen

Konsistensi Dalam

Pemerintah

Implementasi

Daerah

Pelimpahan

Terhadap Kewenangan

Penyelenggaraan Sebagian Urusan; 2.

Lingkungan Eksternal PELUANG (O): 1).

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025;

2).

Pengembangan

kawasan

pusat

kegiatan

industri

yang

didukung oleh sistem jaringan dan terintegrasi dengan pusat– pusat hunian serta terhadap pusat kegiatan nasional lainnya; 3).

Berkembangnya industri lokal dan perekonomian masyarakat ;

4).

Meningkatknya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

ANCAMAN (T): 1).

Meningkatnya resiko dampak negatif dari pengembangan kawasan strategis industri;

2).

Tuntutan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan serta pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat.

STRATEGI S-O 1. Dengan adanya peraturan yang mengatur tugas pokok dan fungsi serta pelimpahan kewenangan sebagaian urusan maka diharapkan Kecamatan

Citeureup

dapat

mengoptimalkan

pengembangan

kawasan pusat kegiatan industri, perdagangan dan permukiman bagi pengembangan industri lokal dan ekonomi masyarakat

dalam

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Citeureup diharapkan dapat menjadi aparatur pelayanan yang handal dalam memfasilitasi, mendinamisasi dan mengkatalisasi implementasi pengembangan kawasan yang sesuai dengan penataan ruang dan wilayah.

III-5

STRATEGI W-O 1. Peningkatan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan yang didukung oleh sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai; 2. Memfasilitasi dan mengusulkan pegawai dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur untuk mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. STRATEGI S-T 1. Optimalisasi

program

dan

kegiatan

yang

berorientasi

kepada

perlindungan dan penguatan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan kemasyarakatan yang berbasis pada peningkatan daya saing ekonomi masyarakat dan industri lokal; 2. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka memfasilitasi berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat; 3. Pemutahiran dan pendayagunaan database yang valid serta akurat dalam mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel; 4. Pelaksanaan

pembinaan,

pengendalian

dan

monitoring

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan. STRATEGI W-T 1. Penyusunan dan penerapan standar pelayanan kepada masyarakat ; 2. Pelaksanaan sosialisasi dan penegakan peraturan dan perundangundangan

dalam

pengendalian

penyelenggara

pemerintahan,

pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dengan melibatkan unsur teknis maupun unsur penegakan hukum lainnya; 3. Peningkatan peran serta fungsi lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, agama, pemuda dan lainnya dalam menciptakan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis dan dinamis.

III-6

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

VISI DAN MISIKECAMATAN CITEUREUP 1. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat

membantu

organisasi

untuk

mendefinisikan

kemana

organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor……. Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN

BOGOR

MENJADI

KABUPATEN

TERMAJU

DI

INDONESIA “ Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders,

maka

KecamatanCiteureupKabupaten

Bogor

menetapkan Visi : “Terwujudnya

Kecamatan

Citeureup

sebagai

Kecamatan

termaju Berbasis Potensi Industri, dan Perdagangan” Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu : 1. Daerah Industriadalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan untuk kepentingan industri yang menurut klasifikasinya

terdiri

dari

industri

yang

mengambil

bahan

bakunya langsung dari alam (industri ekstraktif), industri yang mengambilbahanbakudaritempat

lain

atau

yang

IV-1

disediakanolehindustri lain (industri non ekstraktif), serta industri perdagangan baik barang maupun jasa (industri fasilitatif). 2. Mewujudkan Daerah Industri, Perdagangan dan Jasa makna

bahwa

keberadaan

kawasan

industri

memiliki

harus

dapat

mendorong peningkatan kekuatan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi minimal kebutuhandasarnya, mengembangkan kemampuan dalam mengadapai tantangan dan permasalahan. Berdasarkan Visi dan Misi

Kabupaten Bogor Tahun 2013 –

2018dan Visi Kecamatan Citeureup, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Citeureup serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor sebagai berikut: Misi Pertama : ”Meningkatkan

kesolehan

sosial

dalam

rangka

peningkatan kesejahteraan Masyarakat ” Misi ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

dan

pembinaan

kehidupan

kemasyarakatandi

wilayah Kecamatan Citeureup diharapkan dapat menjadi fasilitator, motivator

dan

katalisator

dalammeningkatkan

keimanan

dan

ketaqwaanmasyarakat serta menjaga dan melestarikan nilai, norma, kepercayaan,

kesenian,

moral,

hukumdanadatistiadat,

dalamkerangkakehidupankemasyarakatan yang heterogen. Misi Kedua : ”Meningkatkan daya saing potensi wilayah dan potensi perekonomian ditingkat Regional maupun Nasional” Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas industri melalui penerapan teknologi dan peraturan perundang-undangan

yang

berorientasi

meminimalkan

resiko

bencana industri diharapkan dapat ikut mendorong kekuatan dan kemampuan industri lokal dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahannya sehingga memilikidaya saing ditingkat regional

IV-2

maupun nasional, serta mampu menangkap dan memanfaatkan peluang dalam rangka membuka lapangan usaha baru. Misi Ketiga : ”Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dan berbasis lingkungan ” Misiinimengandungmaknabahwapengembanganinfrastrukturdansara naumumlain

yang

dilaksanakan

secara

partisipatif

dan

berbasislingkungandiharapkanmampumenunjang

dan

meningkatkanperekonomianmasyarakatsertamendukungakses

dan

mobilitasindustri,

perdagangan

dan

permukiman

secara

berkesinambungansertamemperhatikanlingkungan. Misi Keempat : ”Meningkatkan

fasilitas

dan

pelayanan

di

bidang

pendidikan dan kesehatan ” Misi ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

dan

pembinaan

kehidupan

kemasyarakatan

diharapkan dapat meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan dibidang

pendidikan

dan

kesehatan

khususnya

pemenuhan

pelayanan dasar masyarakat dengan mengacu kepada kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat yaitu pangan, sandang, papan, kesehatandanpendidikan. Misi Kelima : ”

Meningkatkan

kinerja

aparatur

penyelenggaraan

pemerintahan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik ” Misi ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan mutu kinerja Aparatur

sehingga

meningkatkan

Kualitas

danPemerataanPelayananDasarKepadaMasyarakatDalamPenyelenggara an

Pemerintahan,

Pembangunan,

dan

Pembinaan

Kehidupan

Kemasyarakatan,dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. IV-3

4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan

pada

isu-isu

dan

analisis

lingkungan

strategis,sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka akan diketahui halhal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu

dasar di dalam penilaian dan

pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Pembangunan Kabupaten Bogor yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah: “

PeningkatanPelayananPublikDalamMengembangkanDayaSaing Daerah MenujuKabupatenTermaju di Indonesia “ Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Citeureup Kabupaten

Bogor tahun 2013- 2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama

: Meningkatkan

kesolehan

sosial

dalam

rangka

peningkatan kesejahteraan Masyarakat . Tujuan Meningkatkan

kerukunan

hidup

antar

umat

beragama

dalam

kehidupan sosial kemasyarakatan . Sasaran 1. Meningkatkankualitaskeimanandanketaqwaanmasyarakat, 2. MeningkatkankesejahteraanMasyarakat..

IV-4

Misi Kedua

: Meningkatkan daya saing potensi wilayah , potensi perekonomian di tingkat Regional

Tujuan Terfasilitasinya pengembangan kawasan industri yang berorientasi meminimalkan resiko dampak industri; Sasaran 1. Jumlahfasiliatsikawasanindustri yang berwawasanlingkungan; 2. Jumlahfasilitasidayasaing industry local danekonomimasyarakat Misi Ketiga :

Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur

wilayah secara berkelanjutan dan berbasis lingkungan . Tujuan Terfasiliatsinya pengembangan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam menunjang dan meningkatkan kehidupan masyarakat; Sasaran 1. Jumlahfasilitasipembangunandanpeningkatansaranadanprasaranatr ansportasi; 2. Jumlah fasiliatasi pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan Misi Keempat

: Meningkatkan fasilitas dan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan

Tujuan Mengembangkan mutu dan pemerataan pelayanan; Sasaran 1. Meningkatnyamutupelayanankepadamasyarakat; 2. Meningkatnyakesesuaianpelayananberdasarkan data dan sasaran yang telahditetapkan; Misi Kelima

: Meningkatkan

kinerja

pemerintahan

dalam

aparatur kerangka

penyelenggaraan tata

kelola

pemerintahan yang baik Tujuan Meningkatnya mutu kinerja Aparatur ; Sasaran 1. MeningkatnyaKinerjaAparaturpenyelenggarapemerintahan; IV-5

2. MeningkatnyamutupelayananAparaturkepadaMasyarakatdalamkera ngka tata kelolapemerintahan yang baik. Adapun secara jelahditerangandalamtabel 4.2 berikutini 4.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan kebijakan KecamatanCiteureupadalah sebagai berikut : a. Strategi 1. Menumbuh kembangkan harmonisasi dan kerukunan hidup antar umat

beragama,

dengan

kebijakan,

terpeliharanyakerukunanhidupanantarumat b. Strategi 2. Mengembangkan kawasan industri yang berorientasi meminimalkan resiko

dampak

industri,

dengan

kebijakan,(1)

meningkatkankemampuan industry local danusahamasyarakat, (2) mengembangkan sarana dan jaringan pendukung perekonomian dan industri

(3)

memfasilitasi

memfasilitas penegakan

aset

pemerintah

peraturan

daerah,

serta

perundang-undangan

(4)

dalam

menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. c. Strategi 3. Mengembangkan infrastruktur dalam menunjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan kebijakan,memfasilitasi jumlah mutu sarana dan prasarana (1) transportasi,(, (2) pendidikan, (3) kesehatandan (4) kesehatanlingkungan. d. Strategi4. Mengembangkan mutupelayananpendidikandankesehatangunameningkatkan kualitas hidup

masyarakatberdasarkan

telahditetapkandenganjalan

data

dan

sasaran

meningkatnyajumlah

yang dan

mutupelayanan : (1) kesehatan, (2) Pendidikan e. Strategi 5. Meningkatkan kinerja aparatur yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka tata kelola pemerintahan dengan jalan (1)meningkatkankapasitasdankompetensiaparatur,

(2) IV-6

meningkatkanintensitaspembinaan, monitoring danevaluasi, dan (3) meningkatkanketersediaan data-data yang faktual, akuratdan valid. Strategi dan kebijakan tersebut dirumuskan dalam kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi KecamatanCiteureup.

IV-7

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor tahun 20132018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah

adalah

sekumpulan

rencana

kerja

terpadu

antar-

Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN CITEUREUP Misi Pertama : ”

Meningkatkan

kesolehan

sosial

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan Masyarakat ” 1.

Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Progam

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kinerja

pemerintahan melalui Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

2.

a.

Fasilitasi Kegiatan Mutsabaqoh Tilawatil Quran

b.

Fasilitasi Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan

Program Peningkatan Peran Serta Pemuda Progam

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

pemerintahan melalui peningkatan peran serta pemuda

kinerja yang

dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Peringatan Hari - Hari Bersejarah. V-1

b. Fasilitasi

Kegiatan

Lomba-lomba

Tingkat

Kecamatan,

Kabupaten, Provinsi dan Nasional 3.

Program peningkatan kinerja Kecamatan Progam

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kinerja

pemerintahan melalui peningkatan kinerja Kecamatan

yang

dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.

Pembinaan , monitoring dan Evaluasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum.

b.

Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

c.

Fasilitasi Penegakan Peraturan Daerah

d.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

e.

Penyelenggaraan Pembinaan Polisi Pamong Praja Kecamatan

f.

Pembinaan dan Pengendalian Bantuan Sosial

g.

Pembinaan Pemberdayaan Perempuan

h.

Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

i.

Pembinaan Masalah Sosial

j.

Pembinaan Kerukunan Beragama

Misi Kedua: Meningkatkan

daya

saing

potensi

wilayah

dan

potensi

perekonomian di tingkat Regional ” 1.

Program peningkatan kinerja Kecamatan Progam

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kinerja

pemerintahan melalui peningkatan kinerja Kecamatan

yang

dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.

Pembinaan , monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian.

b.

Pembinaan Pelaksanaan dan Pengendalian Perekonomian

c.

Pembinaan dan Pengembangan Industri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

d.

Pembinaan dan Pengawasaan Pertambangan, Energi dan Kelistrikan

e.

Inventarisasi Potensi Penenaman Modal Daerah

f.

Pengawasan Penyaluran dan Pengembalian Perkreditan

g.

Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perekonomian V-2

Misi ketiga: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dan berbasis lingkungan ” 1.

Program peningkatan kinerja Kecamatan Progam

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kinerja

pemerintahan melalui peningkatan kinerja Kecamatan

yang

dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.

Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan.

b.

Penyelenggaraan rapat minggon tingkat kecamatan

c.

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

d.

Penyusunan Monografi Kecamatan.

e.

Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan

f.

Pengkoordinasian

Pelaksanaan

Pembangunan

Swadaya

Masyarakat g.

Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Alam

h.

Pengkoordinasian, Pelaporan

Pembinaan

Langkah-langkah

dan

Pengawasan

Penanggulangan

Serta

Terjadinya

Pencemaran dan Kerusakan Lingkunga Misi keempat: Meningkatkan fasilitas dan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan ” 1,

Program peningkatan kinerja Kecamatan Progam

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

pemerintahan melalui peningkatan kinerja Kecamatan

kinerja yang

dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pembinaan , monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat b. Pengkoordinasian dan Pengawasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah c. Pembinaan kesehatan masyarakat d. Pembinaan keluarga berencana e. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan ilmu pengetahuan

dan

tehnologi

generasi

muda

keolahragaan

kepramukaan seni dan budaya V-3

f. Pengkoordinasian dan pengawasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah Misi kelima : Meningkatkan

kinerja

aparatur

penyelenggaraan

pemerintahan

dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik ” 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Progam

ini

pemerintahan

dimaksudkan melalui

Kecamatan yang

untuk

pelayanan

dilaksanakan

meningkatkan administrasi

melalui

kinerja

perkantoran

kegiatan pokok sebagai

berikut : a.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

c.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

d.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

e.

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

f.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

g.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

h.

Penyediaan Makanan dan Minuman.

i.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah.

j.

Penyediaan

jasa

tenaga

pendukung

administrasi/teknik

perkantoran. k.

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD.

l.

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

m. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang n. 2.

Penyediaan pelayanan keamanan kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Progam ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Aparatur kecamatan melalui peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.

Pengadaan Mebeleur.

b.

Pengadaan Peralatan Kantor.

c.

Pengadaan Perlengkapan Kantor. V-4

3.

d.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

e.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

f.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

g.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Program

Peningkatan

,Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja aparatur dengan

cara

peningkatan,

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

4.

b.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

c.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

d.

Penyusunan perencanaan angggaran.

e.

Penatausahaan Keuangan SKPD.

f.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.

g.

Pubilkasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Progam

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kinerja

pemerintahan melalui peningkatan kinerja Kecamatan

yang

dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a.

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

b.

Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

dan

Kelurahan c.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

d.

Penataan Administrasi Pertanahan

Pada uraian kegiatan diatas dilengkapi dengan sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai dan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan yang masih bersifat indikatif sesuai dengan sumberdaya yang tersedia setiap tahun. Keserasian

visi, misi

dan

sasaran Renstra

kecamatan

Citeureup

kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018, secara lengkap di sajikan dalam tabel 5 dibawah ini. V-5

V-6

V-7

V-8

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Peran pemerintahan kecamatan sangatlah penting. Setiap organisasi perangkat daerah memberi kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

Pemerintah

Kabupaten

Bogor

yang

tertuang

pada

RPJMD

Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 yang diukur berdasarkan indikator kinerja. Untuk itu dalam pelaksanaannya, kinerja Kecamatan Citeureup berkontribusi secara tidak langsung terhadap penetapan indikator kinerja RPJMD. Disajikan dalam table 6 sebagai berikut : Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Citeureup

adalah sebagai

berikut : 1.

Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan

2.

Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional/daerah serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

3.

Jumlah izin yang dikeluarkan

4.

Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan

5.

Jumlah surat keterangan yang dikeluarkan

6.

pembinaan oleh kecamatan

7.

Pembinaan oleh kelurahan Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 6 di bawah ini:

VI-1

BAB VII

PENUTUP Renstra Kecamatan Citeureup Tahun 2013-2018 ini merupakan pedoman perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran,

strategi,

kebijakan

dan

program

dan

kegiatan

pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Citeureup serta Disusun dengan memperhatikan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tatangan). Renstra Kecamatan Citeureup maupun Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD kabupaten Bogor tahun 2013 -

2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja

Kecamatan Citeureup

yang menjadi dokumen perencanaan

tahunan

sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Citeureup. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Citeureup ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Citeureup, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan pencerminan

aspirasi

pembangunan

yang

memang

dibutuhkan

oleh

stakeholders sesuai dengan visi, dan misi yang ingin dicapai. BUPATI BOGOR WAKIL,

HJ. NURHAYANTI

VII -

1

BAB VII PENUTUP Renstra Kecamatan Citeureup Tahun 2013-2018 ini merupakan pedoman perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran,

strategi,

kebijakan

dan

program

dan

kegiatan

pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Citeureup serta Disusun dengan memperhatikan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tatangan). Renstra Kecamatan Citeureup maupun Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD kabupaten Bogor tahun 2013 -

2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja

Kecamatan Citeureup

yang menjadi dokumen perencanaan

tahunan

sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Citeureup. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Citeureup ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Citeureup, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan pencerminan

aspirasi

pembangunan

yang

memang

dibutuhkan

oleh

stakeholders sesuai dengan visi, dan misi yang ingin dicapai. Citeureup

2014.

CAMAT CITEUREUP,

Drs. TEDDY PEMBANG. SFA, M.Si Pembina TK I NIP. 196107111985031006

VII -

2

BAB VII PENUTUP Renstra Kecamatan Citeureup Tahun 2013-2018 ini merupakan pedoman perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran,

strategi,

kebijakan

dan

program

dan

kegiatan

pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Citeureup serta Disusun dengan memperhatikan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tatangan). Renstra Kecamatan Citeureup maupun Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD kabupaten Bogor tahun 2013 -

2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja

Kecamatan Citeureup

yang menjadi dokumen perencanaan

tahunan

sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Citeureup. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Citeureup ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Citeureup, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan pencerminan

aspirasi

pembangunan

yang

memang

dibutuhkan

oleh

stakeholders sesuai dengan visi, dan misi yang ingin dicapai. CAMAT CITEUREUP,

Drs. TEDDY PEMBANG. SFA, M.Si Pembina TK I NIP. 196107111985031006

VI-1

VI-2

Tabel 2.3 Rivieu Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Citeureup kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013

NO

1

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke2009

5

2010 7

2012

8

9

2013 10

2009

2010

11

2011

12

2012

13

2013

14

15

2009

2010

2011

2012

2013

16

17

18

19

20

Terselenggaanya tingkat kecamatan

MTQ

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2

pembinaan, monitoring dan evaluasi kecamatan bidang pemerintahan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

3

pembinaan, monitoring dan evaluasi kecamatan bidang kesejahteraan rakyat

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

4

pembinaan, monitoring dan evaluasi kecamatan dalam bidang perekonomian

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

5

pembinaan, monitoring dan evaluasi kecamatan bidang pembangunan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

6

pembinaan, monitoring dan evaluasi kecamatan bidang ketertiban umum

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

7

Terselenggaranya rapat minggon keliling tingkat kecamatan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100,0%

100,0%

100,0%

8

Pelaksanaan kelurahan pemerintahan

kegiatan bidang

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

9

Pelaksanaan kegiatan kelurahan bidang kesejahteraan sosial

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Pelaksanaan kelurahan Ekbang

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

kegiatan bidang

6

2011

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

1

10

2

Target IKK

11

Pelaksanaan kegiatan kelurahan bidang ketertiban umum

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Citeureup kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013 Anggaran pada Tahun ke-

2

1 1

Belanja Daearah

2

Belanja tiidak langsung 1 2 3

3

Realisasi Anggaran Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian

NO

2009

2010

2011

2012

3

4

5

6

Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasialn PNS

Belanja langsung

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Anggaran

Realisasi

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

95%

86,76 %

88,62%

97,0%

94%

83,93 %

86,57%

3.294.379.000,00

3.947.157.000,00

3.793.158.000,00

2.745.729.000

3.147.962.000,00

2.977.133.000,00

2.259.142.000,00

2.745.729.000

3.147.962.000,00

1.724.242.000,00

2.209.929.000

2.613.062.000,00

534.900.000,00

535.800.000

534.900.000,00

534.900.000,00

2.888.938.000,00

2.455.264.000

2013

2.259.142.000

2.769.744.217,00

3.115.740.699,00

3.424.754.224,00

2.183.927.705

2.573.596.419

2.642.034.274,00

2.977.133.000,00

2.183.927.000

2.573.598.419

2.642.034.274,00

2.577.333.777,00

97,0%

94%

83,93 %

86,57 %

2.442.233.000,00

1.719.827.705

2.103.898.419

2.173.534.274,00

2.122.633.777,00

100,0%

95%

69,05 %

86,91 %

468.500.000,00

454.700.000,00

87,0%

88%

87,59 %

85%

99%

86,76 %

96,11 %

584.650.000,00

799.495.000,00

816.025.000,00

1

Belanja Pegawai

287.975.000,00

264.650.000,00

258.000.000,00

317.425.000,00

2

Belanja barang dan jasa

285.200.000,00

284.000.000,00

40.350.000,00

3

Belanja Modal

315.595.000,00

482.350.000

629,796,000,-

56.621.000,00

1.964.066.076

464.100.000 452.622.185

585.816.512

542.142.280,00

254.300.000

264.650.000,00

419.600.000,00

275.554.012

277.492.280,00

79.000.000,00

55.962.500

782.719.950,00

3.361.625.062,00

79,99 %

2.577.333.777,00,-

784.291.285,000,-

67,78 %

93%

303.175.000,00

100%

95,51%

195.900.000,00

404.076.000,00

98%

96,30 %

195.900.000,00

77.040.000,00

97,51 %

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

NO. 1 1

TUJUAN 2 Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan .

SASARAN 3 1 Terfasilitasinya kerukunan hidup antar umat beragama

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014

2015

2016

2017

2018

5 1 keg

6 1 keg

7 1 keg

8 1 keg

9 1 keg

2 Terselenggaranya perayaan hari besar umat islam

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

3 Fasilitasi penyelenggaraan

1 kali

2 kali

4kali

4kali

4kali

4 1 Terselanggaranya MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten

kegiatan hari besar nasional/daerah, serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional II

III

Mengembangkan kawasan industri yang berorientasi meminimalkan resiko dampak industri

Meningkatkan infrastruktur dalam menunjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

1 Terfasilitasinya kawasan industri yang berwawasan lingkungan

1 Jumlah Fasiliatasi kawasan industri yang berwawasan lingkungan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

2 Terfasiliatasinya daya saing industri lokal dan ekonomi masyarakat

2 Jumlah Fasiliatasi daya saing industri lokal dan ekonomi masyarakat

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 Terfasilitasinya pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi

1 Jumlah fasilitasi pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

2 Terfasilitasinya pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan

2 Jumlah fasilitasi pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

IV

Meningkatan mutu dan pemerataan pelayanan;

1)

Terfasilitasinya mutu pelayanan pada masyarakat

1 Jumlah fasilitasi mutu pelayanan ,sarana dan prasarana pendidikan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

2 Jumlah fasilitasi mutu pelayanan ,sarana dan prasarana kesehatan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

3 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan 4 Jumlah Surat keterangan yang di

310

320

330

340

350

rekom

rekom

rekom

rekom

rekom

710 sk

720 sk

730 sk

740 sk

750 sk

180 ijin

190 ijin

195 ijin

200 ijin

210 ijin

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

keluarkan 5 Jumlah ijin yang dikeluarkan

2)

V Meningkatan mutu kinerja Aparatur ;

Terfasilitasinya kesesuaian pelayanan berdasarkan data dan sasaran yang telah ditetapkan;

1 Meningkatan Kinerja Aparatur penyelenggara pemerintahan;

2 Jumlah fasilitasi mutu sarana dan prasarana kesehatan lingkungan

1 Jumlah fasilitasi kinerja penyelenggara 1 keg pemerintahan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

2

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

Jumlah Pembinaan oleh Kecamatan 3 Jumlah Pembinaan oleh kelurahan

2 Meningkatan mutu pelayanan Aparatur kepada Masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

2 Jumlah fasilitasi mutu pelayanan Aparatur kepada Masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN CITERUEUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 Tabel 5 KONDISI KINERJA

INDIKATOR KINERJA

Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan PROGRAM TUJUAN

1

SASARAN

2

PROGRAM (OUTCOME)

INDIKATOR SASARAN

3

DAN

DAN KEGIATAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

5 Program fasilitasi kerukunan umat beragama

DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAA N TAHUN 2013

RENSTRA SKPD (2018) 2014 TARGET

6 Meningkatanya hubungan kerukunan umat beragama

7

2015 Rp.

10

TARGET 11

12

55.000.000 1 Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dalam

Terfasilitasinya kerukunan hidup antar umat beragama

1 Terselanggaranya MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten

1 Fasilitasi kegiatan Musabakoh Tilawatil 1 Terlaksana kegiatan musabakoh Qur"an tilawatil Tilawatil Qur'an Quran

2 Terselenggaranya perayaan hari besar umat islam

2 kegiatan hari besar keagamaan

2 Terlaksananya kegiatan Maulid Nabi dan jumling

1 keg

4 katagori 3 orang

30.000.000

TARGET 13

14

1 Jumlah laporan hasil hari jadi bogor dan 17 Agustus

2 Fasilitasi lomba-lomba tingkat kec, kab, propinsi dan nasional

2 Jumlah lomba-lomba tingkat kec, kab, propinsi dan nasional

Rp. 15

2018

TARGET

Rp.

TARGET

16

17

18

88.000.000

105.000.000

Rp.

115.000.000

I kegiatan

50.000.000

I kegiatan

55.000.000

I keg

65.000.000

I keg

70.000.000

2 kegiatan

25.000.000

2 kegiatan

33.000.000

2 keg

40.000.000

2 keg

45.000.000

3 orang

10 keg

-

-

60.000.000

1 Fasilitasi Peringatan hari bersejarah

2017

2016 Rp.

75.000.000

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3 Fasilitasi penyelenggaraan

PADA AKHIR PERIODE

4 katagori, 3 orang

1 keg

25.000.000

2 kegiatan

66.000.000

80.000.000

90.000.000

30.000.000

2 kegiatan

33.000.000

2 keg

40.000.000

2 keg

45.000.000

30.000.000

2 kegiatan

33.000.000

2 keg

40.000.000

2 keg

45.000.000

kegiatan hari besar nasional/daerah, serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

Program Peningkatan Kinerja Kecamatan 1 Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang ketertiban umum

2 Pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

3 Fasilitasi penegakan peraturan daerah

4 Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

5 Penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja kecamatan 6 Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsian

407.000.000 1 Meningkatnya konsultasi bid. ketertiban

koordinasi dan 4 dok ketentraman &

4 dokumen

130.000.000

205.000.000

217.000.000

272.000.000

310.000.000

12 bln

12 buku 14 desa

2 Terfasilitasinya pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

-

-

-

3 keg

30.000.000

3 keg

33.000.000

3 keg

38.000.000

3 keg

40.000.000

3 Terfasilitasnya penegakan peraturan daerah

-

-

-

3 keg

30.000.000

3 keg

33.000.000

3 keg

38.000.000

3 keg

40.000.000

4 Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum

-

-

-

3 keg

30.000.000

3 keg

33.000.000

3 keg

38.000.000

3 keg

40.000.000

-

-

3 keg

30.000.000

3 keg

33.000.000

3 keg

38.000.000

3 keg

40.000.000

-

-

-

3 keg

15000000 3 keg

3 keg

20.000.000

3 keg

25.000.000

7 Terfasilitasinya pembinaan dan pengendalian bantuan sosial

-

-

-

3 keg

15.000.000

3 keg

17000000 3 keg

20.000.000

3 keg

25.000.000

8 Terfasilitasinya pembinaan pemberdayaan Perempuan

-

-

-

3 keg

15.000.000

3 keg

20.000.000

3 keg

25.000.000

5 Terselenggaranya pembinaan polisi pamong praja kecamatan

6 Terfasilitasinya Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsian

7 Pembinaan dan pengendalian bantuan sosial

8 Pembinaan pemberdayaan

17.000.000

3 keg

TARGET

Rp.

20

21

UNIT KERJA/ SKPD PENANGGU NG JAWAB

22

LOKASI

Terfasilitasinya pembinaan pemberdayaan Perempuan

perempuan

9 Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan

# Pembinaan masalah sosial

9 Terfasilitasinya pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan

-

-

-

3 keg

15.000.000

3 keg

17.000.000

3 keg

20.000.000

3 keg

25.000.000

# Terfasilitasinya

-

-

-

2 keg

10.000.000

2 keg

17.000.000

2 keg

20.000.000

2 keg

25.000.000

-

-

-

3 keg

15.000.000

3 keg

17.000.000

3 keg

20.000.000

3 keg

25.000.000

Pembinaan masalah sosial

# Pembinaan kerukunan beragama

# Terfasilitasinya Pembinaan kerukunan beragama

358.194.000

Program Peningkatan Kinerja Kecamatan

2 Mengembangka 1) Terfasilitasiny n kawasan a kawasan industri yang industri yang berorientasi berwawasan meminimalkan lingkungan resiko dampak industri

2) Terfasiliatasin ya daya saing industri lokal dan ekonomi masyarakat

1 Jumlah

Fasiliatasi 1 Pembinaan, monitoring dan evaluasi kawasan industri bidang perekonomian yang berwawasan lingkungan

koordinasi 1 Meningkatnya konsultasi bidang perekonomian

dan 4 dok

4 dokumen

60.000.000

12 bln

126.000.000

-

-

143.000.000

-

-

165.000.000

-

-

-

12 buku 14 desa

2 Jumlah Fasiliatasi daya saing industri lokal dan ekonomi masyarakat

2

Pembinaan pelaksanaan

2 Terfasilitasinya

pengawasan dan pengendalian

Pembinaan pelaksanaan

perekonomian

pengawasan dan pengendalian

-

-

-

3 keg

26.380.000

3 keg

29.000.000

3 keg

32.000.000

-

3 keg

20.000.000

3 keg

22.000.000

3 keg

25.000.000

3 keg

35.000.000

perekonomian 3 Pembinaan dan pengembangan industri,koperasi dan usaha kecil menengah

4 Inventarisasi potensi

3 Terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan industri, koperasi dan usaha kecil menengah

4

penanaman modal daerah

5 Pengembangan keparawisataan

30.000.000

-

-

-

2 keg

15.000.000

3 keg

20.000.000

3 keg

25.000.000

3 keg

25.000.000

-

-

-

3 keg

19.000.000

3 keg

21.000.000

3 keg

23.000.000

3 keg

25.000.000

Terfasilitasinya Pengawasan penyaluran dan pengembalian perkriditan

-

-

-

3 keg

15.000.000

3 keg

17.000.000

3 keg

19.000.000

3 keg

25.000.000

Terfasilitasinya Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian

-

-

-

3 keg

15.000.000

3 keg

17.000.000

3 keg

19.000.000

3 keg

25.000.000

Inventarisasi potensi penanaman modal daerah

Terfasilitasinya pengembangan 5 keparawusataan

6 Pengawasan penyaluran dan pengembalian perkreditan

7 Pembinaan dan peningkatan

Terfasilitasinya

-

6

peran serta masyarakat dalam perekonomian

Program Peningkatan Kinerja Kecamatan

1) Terfasilitasiny 3 Meningkatkan infrastruktur a dalam pembangunan menunjang dan dan meningkatkan peningkatan kualitas hidup sarana dan masyarakat prasarana 2) Terfasilitasiny a pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana

1 Jumlah fasilitasi

pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi

koordinasi 1 Pembinaan, monitoring dan evaluasi 1 Meningkatnya bidang pembangunan konsultasi bidang pembangunan

fasilitasi 2 Jumlah 2 Fasilitasi dan koordinasi pembangunan dan peningkatan sarana penyelenggaraan pembangunan dan prasarana Jumlah fasilitasi pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana

302.000.000

Meningkatnya Kinerja Kecamatan

dan 4 dokumen

4 dokumen

60.000.000

360.000.000

385.000.000

12 bln

12 buku 14 desa

2

Terfasilitasinya penyelenggaraan pembangunan

-

-

-

3 keg

32.360.000

3 keg

34.000.000

3 keg

39.000.000

3 keg

43.000.000

Terfasilitasiny a pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana

Jumlah fasilitasi pembangunan dan peningkatan sarana 3 Pengkoordinasian, pembinaan dan dan prasarana pengawasan serta pelaporan

3 Terfasilitasinya

-

-

-

3 keg

30.000.000

3 keg

33.000.000

3 keg

36.000.000

3 keg

39.000.000

-

-

-

3 keg

20.000.000

3 keg

33.000.000

3 keg

36.000.000

3 keg

39.000.000

-

-

-

3 keg

20.000.000

3 keg

22.000.000

3 keg

24.000.000

3 keg

26.000.000

1 keg

50.000.000

1 keg

65.000.000

1 keg

71.000.000

1 keg

78.000.000

1 keg

87.000.000

20.000.000

2 keg

30.454.000

2 keg

34.000.000

2 keg

39.000.000

2 keg

49.000.000

-

2 dok

15.000.000

2 keg

20.000.000

2 keg

25.000.000

2 keg

25.000.000

3 keg

17.000.000

3 keg

21.000.000

3 keg

25.000.000

15.000.000

3 keg

18.000.000

3 keg

23.000.000

3 keg

25.000.000

10.000.000

2 keg

20.000.000

2 keg

24.000.000

2 keg

27.000.000

Pengkoordinasian, pembinaan dan

langkah-langkah penanggulangan

pengawasan serta pelaporan

terjadinya pencemaran dan

langkah-langkah penanggulangan

kerusakan lingkungan

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

4 Terfasilitasinya

4 Pengkordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat

Pengkordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat

5 Terfasilitasinya

5 pembinaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya alam

pembinaan pengawasan dan

pembangunan swadaya masyarakat

pengendalian sumberdaya alam pembangunan swadaya masyarakat

6

Penyelenggaraan rapat keliling tingkat kecamatan

7

Penyelenggaraan musrenbang tingkat 7 Meningkatnya mutu perencanaan 2 keg kecamatan pembangunan kecamatan

1 dokumen

Penyusunan Monografi tingkat kecamatan

8 Tersedianya Monografi kecamatan

2 dokumen

Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang kesejaheraan sosial

1 Meningkatnya koordinasi dan konsultasi bidang kesejahteraan sosial

8

4 Meningkatan mutu dan

1 Terfasilitasiny a mutu pelayanan pada

1 Jumlah fasilitasi mutu pelayanan ,sarana dan prasarana pendidikan

2 Terfasilitasiny a kesesuaian pelayanan berdasarkan data dan sasaran yang telah

2 Jumlah fasilitasi mutu pelayanan ,sarana dan prasarana kesehatan

1

minggon 6 Meningkatnya koordinasi dan 5 keg konsultasi lintas SKPD dan stakeholder

2 Pembinaan keluarga berencana

10.000.000

-

-

-

-

-

8 buku

4 dokumen

77.000.000

12 buku

2 Terfasilitasinya

-

-

-

2 keg

-

-

-

3 keg

-

-

-

3 keg

-

-

-

10.000.000

Pembinaan keluarga berencana

4

Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan ilmu penhgetahuan dan teknologi generasi muda

5 Pembinaan dan pelaporan program

3 Terfasilitasinya Pembinaan kesehatan masyarakat

5

Terfasilitasinya

15.000.000

Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan ilmu penhgetahuan dan teknologi generasi muda

6

Jumlah pembinaan dan

weajib belajar 9 tahun, pendidikan

pelaporan wajib belajar 9

luar sekolah serta kepramukaan

tahun , pendididkan luar sekolah serta kepramukaan

4 Jumlah Surat keterangan yang di keluarkan

4 keg

14 desa

3 Pembinaan kesehatan masyarakat

3 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan

5 buku

#

#

# Pembuatan SKTM dan SKCK

#

Jumlah Pembuatan SKTM dan SKCK

-

Jumlah Surat keterangan yang di keluarkan

5 Jumlah ijin yang dikeluarkan

Jumlah Pembuatan SKTM dan SKCK

#

Prog. Pelayanan Aministrasi Perkantoran

5 Meningkatan mutu kinerja Aparatur

1 Meningkatnya kinerja aparatur

1 Jumlah fasilitasi kinerja penyelenggara pemerintahan

Tersedianya Perkantoran

Kebutuhan

148.000.000

Administrasi

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 2 Tersedianya listrik, telepon, Internet daya air dan listrik dan air

6 line

3 jaringan

12 bulan

12 bulan

58.300.000

224.119.000

12 bln

52.400.000,00

2 kel

446.500.000

3 jrgn

77.000.000

530.000.000

3 jrgn

84.000.000

599.000.000

3 jrgn

1 jrgn

1 jrgn

1 jrgn

1 jrgn

1 jrgn

1 jrgn

12 bln

12 bln

12 bln

99.000.000

penyelenggara pemerintahan

2 Jumlah pembinaan oleh

2 Peny. jasa pemeliharaan dan perizinan 3 Tersedianya perizinan kendaraan roda kend. dinas/operasional 2 dan 4

4 unit

3 unit

10 unit

8 unit

4.650.000 3 unit

8.200.000 3 unit

10 unit

16.000.000 3 unit

10 unit

18.000.000 3 unit

10 unit

21.000.000

10 unit

kecamatan

3 Jumlah Pembinaan oleh kelurahan

3 Penyediaan komponen listrik

4 Tersedianya komponen listrik

13 jenis

4.500.000

13 jenis

4 Penyediaan logistik kantor

5 Tersedianya logistik kantor

3 jenis

4.800.000

3 jenis

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

6 Tersedianya jasa & alat kebersihan

6 Penyediaan alat tulis kantor

barang 7 Penyediaan penggandaan

2 Meningkatan mutu pelayanan Aparatur kepada Masyarakat

cetakan

2 Jumlah fasilitasi 8 Penyediaan makanan dan mutu pelayanan minum Aparatur kepada Masyarakat dalam kerangka tata kelola 9 Rapat-rapat Koordinasi dan pemerintahan yang Konsultasi Ke Dalam dan Luar baik. Daerah

7 Tersedianya ATK

dan 8 Tersedianya cetakan dan penggandaan

9 Tersedianya jamuan rapat

5 orang

3 orang

12 bulan

20 jenis

20 jenis

10 jenis

12 bulan

1 tahun

20 jenis

7 jenis

12 bulan

1 tahun

35 kegiatan 12 bulan

13.350.000

41.880.000

1 Tahun

5.000.000

5.000.000

15 jenis

6.923.000

20.000.000

1 tahun

15 jenis

11.040.000

24 keg

12.000.000

12.000.000

10.440.000

12 bln

3 orang

-

-

15 jenis

15.000.000

15 jenis

15.000.000

13 jenis

9.000.000

5 jenis

110.000.000

24 keg

40.000.000

17 jenis

17.000.000,00

13.000.000

120.000.000

17 jenis

19.000.000,00

12 bln

15 jenis

17.000.000,00

15 jenis

19.000.000,00

12 bln

30 keg

48.000.000,00

12 bln

24 keg

3 org

9.000.000

12 bln

12 bln

30 keg

51.000.000,00

12 bln

30.000.000

35.000.000

40.000.000

-

-

12 bln

-

13 bulan

3 org

9.000.000

12 bln

12 bln

24 keg

13 jenis

12 bln

12 bln

12 bln

dan konsultasi yang dilakukan

95.000.000

12 bln

12 bln

12 kegiatan

3 org 12 bln

12 bln

Tersedianya Rapat koordinasi

10 Penyediaan jasa tenaga pendukung 16 Tersedianya tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

3 org

7.500.000

-

-

-

-

11 12 Penyediaan pelayanan dan arsip SKPD

dokumentasi 17 Tersedianya dan arsif

13 Penyediaan pelayanan kepegawaian

administrasi 18 Tersedianya pelayanan kepegawaian

14 Penyediaan Barang

Administrasi 19 Tersedianya pelayanhan Administrasi Barang

pelayanan

1 Penyediaan pelayanan 5 keamanan kantor

pelayanan

dokumentasi

administrasi

2 Tersedianya tenaga keamanan 0

Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Mutu dan Jumlah Sarana Aparatur dan Prasarana Aparatur

4 dokumen

7 bidang

12 buku

1 tahun

4 dokumen

4 dokumen

1 tahun

1 tahun

5 dokumen

6 dokumen

15 buku

1 tahun

8 orang

2 orang

12 bulan

1 tahun

7.500.000

4 dkmn

14.400.000

12 buku

7.500.000

4 dkmn

5 dok

8.648.000

8 org

11.808.000

20.000.000

5 dok

37.080.000

8 org

20.000.000

4 dkmn

8 org

92.000.000

8 org

25.000.000

30.000.000

4 dkmn

30.000.000

12 buku

25.000.000

5 dok

28.000.000

15 buku 110.000.000

12 bln 332.000.000

4 dkmn 12 buku

12 bln

12 bln 236.085.000

23.000.000

12 buku

15 buku

12 bln 76.000.000

4 dkmn

4 dkmn 12 buku

12 buku

15 buku 7.200.000

19.000.000

12 buku

12 buku

7.500.000

4 dkmn

8 org

120.000.000

12 bln 393.000.000

455.000.000

Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Mutu dan Jumlah Sarana Aparatur dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1 Terpeliharanya kendaraan roda 2 dan 4 dinas/ operasional

2 Pemeliharaan rutin/ berkala kantor 3 Pemeliharaan perlengkapan kantor

gedung 2 Terpeliharanya gedung kantor

3 mobil

3 mobil

10 motor

8 motor

5 gedung 8 unit

3 unit

15.000.000

10 set

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 5 Terpeliharanya peralatan kantor kantor

1 paket

6 Pengadaan perlengkapan kantor

1 paket

6 Meningkatnya kantor

jumlah

3 unit

5.000.000

5.000.000

2 unit

47.000.000

4 mobil

55.000.000

10 motor

4 mobil

60.000.000

10 motor

22.285.000

4 gedung

40.000.000

4 gedung

60.000.000

5 gedung

80.000.000

3 unit

16.000.000

3 jenis

15.000.000

4 jenis

20.000.000

4 jenis

25.000.000

3 unit

23.000.000

3 set

25.000.000

15.300.000

2 set

15.000.000

3 set

1 tahun 5.000.000

1 tahun

perlengkapan

3 gedung

3 mobil 10 motor

1 tahun

1 tahun 3 unit

30.000.000

1 tahun

1 tahun

4 Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler 4 Terpeliharanya mebeuler kantor kantor

3 mobil 10 motor

1 tahun

rutin/berkala 3 Terpeliharanya perlengkapan kantor

7 Pengadaan mebeuler kantor

3 gedung

21.000.000

3 jenis

10.000.000

3 jenis

25.000.000

3 jenis

30.000.000

3 jenis

35.000.000

7 unit

22.500.000

4 jenis

80.000.000

4 jenis

85.000.000

4 jenis

90.000.000

3 set

22.500.000

4 set

55.000.000

2 set

60.000.000

2 set

70.000.000

13 unit

92.500.000

4 jenis

55.000.000

4 jenis

60.000.000

4 jenis

70.000.000

1 tahun 10.000.000

1 tahun

7 Meningkatnya jumlah mebeuler kantor

1 paket

2 unit

5.000.000

1 tahun 8

Pengadaan perlalatan kantor

9 Pengadaan mesin Absensi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8 Meningkatnya kantor

jumlah

perlengkapan

laporan

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir 3 jumlah tahun susun

laporan

5 Penatausahaan keuangan SKPD

10.000.000

5.000.000

120.000.000

Meningkatnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 jumlah susun

4 Penyusunan perencanaan anggaran

1 unit

Meningkatnya jumlah pegawai yang masuk kerja

1 Penyusunan laporan capaian kinerja 1 jumlah lakip yang di susun dan ikhisar realisasi kinerja SKPD

2 Laporan keuangan Semesteran

16 jenis

keuangan

12 dok

1 dokumen

1 jenis

165.540.000

213.000.000

241.000.000

285.000.000

7.000.000

2 dok

30.540.000

2 dok

34.000.000

2 dok

37.000.000

2 dok

40.000.000

7.000.000

12 bln

13.000.000

12 bln

20.000.000

12 bln

23.000.000

12 bln

30.000.000

4.000.000

1 dok

15.000.000

1 dok

17.000.000

1 dok

20.000.000

1 dok

30.000.000

25.000.000

2 dok

30.000.000

2 dok

48.000.000

2 dok

53.000.000

2 dok

58.000.000

37.000.000

12 bln

25.000.000

12 bln

28.000.000

12 bln

30.000.000

12 bln

33.000.000

15.000.000

2 dok

18.000.000

2 dok

20.000.000

2 dok

23.000.000

2 dok

29.000.000

18.000.000

2 dok

21.000.000

2 dokumen

25.000.000

2 dokumen

30.000.000

16.000.000

2 dok

25.000.000

2 dok

30.000.000

2 dok

35.000.000

5 buku yang

di

-

2 dokumen 10 buku

keuangan

yang

di

-

1 dokumen 5 buku

4 Tersusunnya dokumen RKA/RKA-P dan DPA/DPPA

12 dok

2 dokumen 10 buku

5 Tertatanya adminstrasi keuangan

-

12 dokumen 36 buku

6 Penyusunan renstra SKPD dan renja

7 Penyusunan renja SKPD

8 Publikasi kinerja

6 Tersusunnya renja

dokumen

7 Tersusunnya renja

dokumen

renstra

dan 8 dokumen

1 dokumen 5 buku

renstra

dan 8 dokumen

1 dokumen 5 buku

8 Jumlah publikasi yang tersampaikan

8 dokumen

4 unit

25.000.000

2 dok

1 tahun Program Peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beseta perlengkaopanya Program Peningkatan Kinerja Kecamatan

jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya.

52 buah

237.400.000

Meningkatnya Kinerja Kecamatan

1 Pembinaan, monitoring dan evaluasi 1 Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan konsultasi bidang pemerintahan

10.200.000

dan

4 dokumen 12 buku

114.000.000

286.557.000

12 bln

303.000.000

-

-

322.000.000

-

-

341.000.000

-

-

2 Penyelenggaraan pelayanan Terpadu kecamatan

2 Terselenggaranya pelayanan terpadu kecamatan

3 Pembinaan penyelenggaraan

3 Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan

-

-

-

6 keg

46.000.000

6 keg

51.000.000

6 keg

56.000.000

6 keg

4 Terfasilitasinya penyelenggaraan administrasi kependudukan

-

-

-

12 keg

80.000.000

12 keg

88.000.000

12 keg

98.000.000

12 keg

Terfasilitasinya administrasi 5 pertanahan

-

-

-

2 keg

37.557.000

2 keg

41.000.000

2 keg

45.000.000

2 keg

pemerintahan desa dan

12 bulan

12 bulan

123.400.000

12 bulan

123.000.000

12 bulan

123.000.000

12 bulan

123.000.000

12 bulan

123.000.000

62.000.000

kelurahan 4 Penyelenggaraan administrasi kependudukan

5 Penataaan administrasi pertanahan

107.000.000

49.000.000

849.751.000 Program kinerja kelurahan

1

171.600.000

Meningkatnya Kinerja Kelurahan

4 dokumen 4 dokumen 1 Meningkatnya koordinasi dan konsultasi bidang pemerintahan Pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan

818.995.000

1.268.000.000

1.518.000.000

1.763.000.000

42.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial

2 Meningkatnya koordinasi dan konsultasi bidang kesejahteraan sosial

4 dokumen

4 dokumen

42.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan

3 Meningkatnya koordinasi dan konsultasi bidang pembangunan

4 dokumen

4 dokumen

34.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Pelaksanaan kegiatan bidang ketertiban umum

4

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi bidang ketertiban umum

4 dokumen

4 dokumen

42.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Pelnyelenggaraan musrembang tingkat kelurahan

5

Terselenggaranya musrembang tingkat kelurahan

2 dokumen

2 dokumen

10.000.000

2 kegiatan

20.000.000

2 keg

50.000.000

2 kegiatan

60.000.000

2 kegiatan

70.000.000

6 Penyelenggaraan administrasi

6 Jumlah penyelenggaraan

-

-

-

-

30.000.000

3 keg

40.000.000

3 keg

50.000.000

3 keg

60.000.000

-

-

-

-

30.400.000

3 keg

40.000.000

3 keg

50.000.000

3 keg

60.000.000

-

-

-

-

18.260.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

20.800.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

23.500.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

kependudukaan

7 Penyelenggaraan administrasi

administrasi kependudukan 7 Jumlah penyelenggaraan pertanahan

pertanahan

8

Pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum

9 Pembinaan dan pelaporan program

8 Jumlah prasarana dan fasiliatasi pelayanan umum

9 Jumlah pembinaan dan

weajib belajar 9 tahun, pendidikan

pelaporan wajib belajar 9

luar sekolah serta kepramukaan

tahun , pendididkan luar sekolah serta kepramukaan

10 Pembinaan organisasi pemuda dan

# Jumlah pembinaan organisasi

olah raga pemuda dan olah raga 11 Pembinaan seni dan budaya

# Jumlah pembinaan seni budya

-

-

-

-

12.565.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

12 Fasilitasi bantuan sosial

# Jumlah fasilitasi bantuan sosial

-

-

-

-

20.000.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

22.000.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

13

Fasilitasi kegiatan organisasi

# Jumlah Fasilitasi kegiatan

sosial/kemasyrakatan dan

organisasi

kelembagaan swadaya masyrakatm

sosial/kemasyrakatan dan

(LSM)

kelembagaan swadaya

masyrakat

14

Fasilitas pencegahan dan

-

-

-

-

23.550.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

# Jumlah pendataan sosial dan tenaga kerja

-

-

-

19.000.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

20.400.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

20.400.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

36.420.000

3 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

22.300.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

15.000.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

19.000.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

22.000.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

20.000.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

20.000.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

20.000.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

21.000.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

# Jumlah Fasilitas

penangulangan bencana alam dan

pencegahanb dan

pengungsian

penangulangan bencana alam dan pengungsian

15

Pendataan masalah Sosial dan tenaga kerja

16

Fasilitas pembinaan kesehatan

# Jumlah fasilitasi pembinaan

masyarakat

kesehatan masyarakat

17 Fasilitas pembinaan kerukunan umat beragama

#

18 Fasilitas penyelenggaraan

# Jumlah fasilitasi

pembangunan

Jumlah fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama

penyelenggaraan Pembangunan

19 Fasilitas pengembangan perekonomian kelurahan 20 Pemutahiran data profil desa/kel

19 Jumlah penyelenggaraan pembangunan 20 Jumlah pemutahiran data profil desa/kelurahan

21 Pembinaan, pelaporan

21 Jumlah Pembinaan, pelaporan

penaggulangan pencemaran dan

pelaporan

kerusakan lingkungan

penaggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan

22 Pengelohan kebersihan dan keindahan lingkungan kelurahan

22 Jumlah Pengelohan kebersihan dan keindahan lingkungan kelurahan

23 Fasilitas pelaksanaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan sesuai dengan perundangan

23 Jumlah fasiliatasi pelaksanaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan sesuai dengan perundangan

24 Pemantauan kegiatan

24 Jumlah kegiatan

perindustrian perdagangan

perindustrian perdagangan

pertambangan keparawisataan

pertambangan

perkoperasian usaha kecil mengengah (UKM) dan golongan

keparawisat aan perkoperasian usaha kecil

ekonomi lemah peternakan

menengah (UKM) dan

peternakan pertanian perkebunan

golongan ekonomi lemah

dan perikanan

peternakan pertanian , perkebunan dan perikanan

25 Pengawasa n pengembalian perkriditan

25 Jumlah pengawasa penyaluran dan pengembalian perkreditan

26

fasilitas pembanguan dan pemberdayan swadaya masyarakat

26 Jumlah pembangunan dan pemerdayaan swadaya masyarakat

pemerdayaan swadaya masyarakat

27

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

27 Jumlah penyelenggaraan

-

-

-

-

30.000.000

3 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

20.400.000

2 keg

40.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

-

-

-

-

44.000.000

2 keg

50.000.000

2 keg

60.000.000

2 keg

65.000.000

ketentraman dan ketertiban umum

28

Pembinaan perlindungan masyarakat

28 Jumlah pembinaan perlindungan masyarakat

29 Fasilitas penegak perda

30 Fasilitasi Pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga

29 Jumlah penegakan perda

Jumlah pembinaan

248.000.000

Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Jumlah

12 bulan

248.000.000

2 kel

1.225.200.000

2.429.490.000

12 bulan

248.000.000

2 kel

3.361.500.000

-

12 bulan

248.000.000

2 kel

3.940.000.000

12 bulan 2 kel

4.508.000.000

-

Tabel 6.1 Indikator kinerja Kecamatan Citeureup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO.

Indikator

Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD

1

Target Capaian Setiap Tahun 2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD

4

5

6

7

8

9

1 Fasilitasi Kegiatan keagamaan

1 kali

1 kali

2 kali

2 kali

3 kali

3 kali

12 kali

2 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari besar

1 kali

1 kali

2 kali

4kali

4kali

4kali

16 kali

303 rekom

310 rekom

320 rekom

330 rekom

340 rekom

350 rekom

1953 rekom

4 Jumlah Surat keterangan yang di keluarkan

707 sk

710 sk

720 sk

730 sk

740 sk

750 sk

4357 sk

5 Jumlah ijin yang dikeluarkan

178 ijin

180 ijin

190 ijin

195 ijin

200 ijin

210 ijin

1153 ijin

6 Pembinaan oleh Kecamatan

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

20 keg

7 Pembinaan oleh kelurahan

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

4 keg

20 keg

nasional/daerah, serta lomba-lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

3 Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan