Daftar Isi. Bab I Pendahuluan...1. Bab II Tata Kelola Lembaga...3. Bab III Program Kerja dan Implementasinya...17

Daftar Isi Bab I Pendahuluan....................................................................................1 A.

Perkembangan Sertifikasi dan LEI ................................................................1

B.

Organisasi Berbasis Konstituen....................................................................1

C.

Pelaksanaan CBO ........................................................................................2

Bab II Tata Kelola Lembaga.........................................................................3 A.

Pengembangan Organisasi: Periode 2005-2006 ...........................................3

B.

Badan Eksekutif (BE) LEI ..............................................................................5

C.

Forum Komunikasi Daerah (FKD)..................................................................6

D.

Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS).........................................................8

E.

Perkembangan Organisasi: Periode 2007-2008.............................................9

F.

Anggota LEI................................................................................................11

Bab III Program Kerja dan Implementasinya..............................................17 A.

Acuan Program Kerja..................................................................................17

B.

Pelaksanaan Program Kerja: Pengembangan Sistem Sertifikasi...................18

C.

Pelaksanaan Program Kerja: Pelaksanaan Sertifikasi..................................21

D.

Pelaksanaan Program Kerja: Kolaborasi dan Komunikasi............................25

Bab IV Keuangan dan Asset Lembaga........................................................33 A.

Laporan Keuangan Periode 2005 dan 2004.................................................33

B.

Laporan Keuangan Periode 2006 dan 2005.................................................35

C.

Laporan Keuangan Periode 2007 dan 2006.................................................36

D.

Laporan Keuangan Periode 2008 dan 2007.................................................37

E.

Strategi ke Depan.......................................................................................38

Bab V Permasalahan Sertifikasidan Kendala Organisasi............................39 A.

Permasalahan Sertifikasi............................................................................39

B.

Kendala Memanfaatkan CBO......................................................................42

Bab VI Usulan Strategi LEI ke Depan..........................................................43 A.

Strategi Peningkatan Sertifikasi..................................................................43

B.

Rekognisi dan Afiliasi.................................................................................43

C.

Restrukturisasi Organisasi LEI dan Peningkatan Peran CBO.........................43

D.

Pengembangan LS berorientasi Non Profit.................................................44

E.

Keuangan LEI..............................................................................................44

LAMPIRAN 2.1

Daftar Nama & Tingkat Pendidikan Staf LEI

2.2

Hasil Studi Afiliasi LEI Terhadap Skema Sertifikasi Internasional

3.1

Jumlah Penilai Lapangan & Panel Pakar Sertifikasi Teregister

4.1

Data Aset Lembaga Tahun 2005

4.2

Data Aset Lembaga Tahun 2006

4.3

Data Aset Lembaga Tahun 2007

4.4

Data Aset Lembaga Tahun 2008

4.5

Hasil Audit Keuangan LEI Tahun 2005

4.6

Hasil Audit Keuangan LEI Tahun 2006

4.7

Hasil Audit Keuangan LEI Tahun 2007

Bab I Pendahuluan A. Perkembangan Sertifikasi dan LEI Kelompok Kerja (Pokja) Ekolabel yang dibentuk pada tahun 1994 menjadi awal inisiatif sertifikasi ekolabel di Indonesia sekaligus awal terbentuknya Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Dalam kurun waktu 1994-1998 Pokja tersebut telah menyusun standar untuk menilai unit manajemen pengelolaan hutan lestari. Terdapat kesepakatan bersama bahwa standar yang dikembangkan harus kredibel, berbasis penilaian oleh pihak ketiga yang independen, dan sukarela, sehingga diharapkan hasilnya juga akan lebih dapat diterima dan dipercaya oleh pasar dan konsumen akhir yang menggunakan kayu-kayu dari Indonesia. Pada bulan Februari 1998 Pokja Ekolabel berbadan hukum Yayasan. Pada saat itu bentuk yayasan dianggap sebagai pilihan yang tepat, dan tidak lagi terikat baik langsung ataupun tidak langsung dengan lembaga pemerintah, misalnya Departemen Kehutanan. Pada tahun 1999, sistem sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) ditetapkan dan diujicobakan di beberapa lokasi Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pada periode ini, LEI menandatangani piagam kerjasama dengan Forest Stewardship Council (FSC), sebuah lembaga akreditasi internasional, untuk implementasi program sertifikasi bersama (joint certification programme/ JCP). Dengan JCP dilaksanakan kegiatan

bersama, dengan standar yang dikembangkan baik LEI maupun FSC, yang diharapkan dapat terjadi mutual recognition agreement diantara kedua standar tersebut. Program ini terus berjalan sampai dengan tahun 2005. Melalui JCP, tahun 2001 PT Diamond Raya Timber menjadi unit manajemen hutan alam pertama yang mendapat sertifikat ekolabel. Tahun 2002, LEI berhasil menyelesaikan dan menetapkan standar untuk sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL), Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML), dan sertifikasi lacak balak (chain of custady). Uji coba di beberapa unit manajemen dilakukan dan untuk hutan yang dikelola masyarakat, dalam melakukan uji coba, LEI menandatangani piagam kerja sama dengan beberapa lembaga seperti WWF Indonesia, SHK Kalimantan Timur, Persepsi, dan Arupa.

B. Organisasi Berbasis Konstituen Sejak tahun 2001 muncul wacana agar Yayasan LEI dapat menjadi organisasi yang berbasis konstituen (constituent based organization/CBO). Alasannya antara lain sertifikasi ekolabel yang dihasilkan LEI menjadi domain publik dan dipergunakan untuk kepentingan publik, sehingga perlu dicari tata pengelolaan lembaga yang mampu mewadahinya. Disadari bentuk yayasan yang tergantung



kepada para pendiri dan pengurusnya menjadi kurang tepat bagi LEI dengan program dan aktivitas berorientasi pada kepentingan publik. Pada bulan Oktober 2004 di Hotel Bidakara, Jakarta, telah dilaksanakan Kongres LEI I dan telah berhasil menyepakati perubahan LEI menjadi organisasi berbasis konstituen. Anggaran Dasar LEI yang baru menjadi dasar perubahan tersebut, dimana didalamnya antara lain diatur tentang bentuk organisasi, keanggotaan, dan perangkat organisasi LEI yang baru. Dalam acara kongres ini juga dilakukan penyerahan sertifikat PHBML untuk pertama kali bagi unit manajemen FKPS Desa Selopuro dan Sumberrejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri.

C. Pelaksanaan CBO Selama empat tahun, periode 20052008, CBO LEI telah berjalan. Perjalanan ini pada dasarnya berpijak pada Anggaran Dasar dan amanat Kongres LEI



I tahun 2004, serta Rapat Kerja Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2005 dan 2007. Laporan Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI ini disusun untuk menggambarkan pelaksanaan CBO LEI pada periode tersebut. Setelah Pendahuluan, dalam laporan ini digambarkan secara lebih rinci pelaksanaan tata kelola lembaga sebagai penjabaran amanat Kongres LEI I tahun 2004 dan hasil Rapat Kerja Nasional yang dituangkan dalam Bab II. Dalam Bab III diuraikan pokok-pokok hasil kerja serta hal-hal yang belum dapat dicapai selama periode 2005-2008, dan selanjutnya dalam Bab IV diuraikan mengenai kondisi keuangan dan asset LEI selama periode 2005-2008. Untuk melanjutkan visi dan misi LEI ke depan, dalam Bab V diuraikan sejumlah pokok-pokok hambatan dan kendala yang dihadapi oleh LEI. Laporan ini ditutup dengan Bab VI, yang berisi usulan dari MPA masa kerja 2005-2008 terhadap strategi LEI ke depan.

Bab II Tata Kelola Lembaga A. Pengembangan Organisasi: Periode 2005-2006 Setelah Kongres I LEI-CBO Oktober 2004, MPA menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan organisasi LEI. Oleh karena itu terdapat sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh MPA, yaitu:

dibuat oleh Badan Eksekutif (BE) LEI kemudian dibahas dan ditetapkan oleh MPA LEI melalui keputusan MPA LEI Nomor 03/MPA-LEI/IV/2005, tanggal 28 April 2005.

1. Melanjutkan proses serah terima aset dan sumber daya manusia dari Yayasan LEI kepada Perkumpulan LEI. Serah terima telah dilakukan pada tanggal 25 Januari 2005 dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Badan Pengurus Yayasan LEI dan MPA LEI.

4. Mengesahkan secara hukum bentuk organisasi perkumpulan LEI, melalui pengesahan statuta LEI menjadi Anggaran Dasar LEI oleh notaris. Dalam hal ini LEI meminta bantuan konsultan hukum dari Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA) untuk membantu mengawal proses perubahan dari yayasan menjadi perkumpulan. Outputnya antara lain dokumen-dokumen legal organisasi LEI yang baru, yaitu AD LEI yang telah ditanda-tangani notaris, surat domisili, dan NPWP. AD LEI telah dicatat oleh notaris Fuzi Markunah, SH dengan nomor 01 tanggal 18 April 2005.

2. Memi���������������������������� lih dan menetapkan Direktur Eksekutif (DE) LEI. ����������������� Pemilihan DE LEI dilakukan secara terbuka melalui pengumuman di harian Kompas pada tanggal 9 Desember 2004. Terdapat 33 orang yang berminat melamar sebagai calon DE LEI. Akhirnya MPA memilih dan menetapkan Taufiq Alimi sebagai Direktur Eksekutif LEI dan diangkat melalui surat keputusan MPA LEI nomor 01/MPA-LEI/Kpts/ II/2005, tanggal 1 Februari 2005. 3. Membuat Anggaran Rumah Tangga (ART) LEI. ART LEI dibuat untuk menurunkan hal-hal yang belum diatur dan/atau sudah diatur tetapi belum detail dalam AD LEI. ART LEI

5. Membuat perangkat kerja MPA untuk memudahkan dalam melaksanakan aktivitasnya. Perangkat kerja MPA disamping Ketua dan Bendahara juga dibentuk 2 komisi yaitu Komisi Pengembangan Organisasi dan Komisi Komunikasi, Informasi, dan Advokasi.



Pada tanggal 27-28 April 2005 dilakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I LEI. Pokok-pokok keputusan Rakernas LEI I yang terkait organisasi ��������������� adalah sebagai berikut: 1. Forum Ko��������������������� munikasi Daerah (FKD) Sangat penting FKD untuk segera dikuatkan fungsinya. Penguatan ini dapat berupa: a. Merumuskan tugas pokok FKD di setiap wilayah, b. Memetakan keanggotaan sesuai dengan kamar-kamar MPA, c. Memberikan stimulan dana dari LEI dan bantuan sumber daya (informasi, jaringan, bantuan teknis, dana) dari anggota LEI-CBO, d. LEI dan FKD perlu secara proaktif melakukan dialog dengan Pemda, e. Mengoptimalkan forum yang ada dengan menambah fungsi sebagaimana yang diemban oleh FKD.

2. Peran MPA-Kamar Selain menjadi tanggung�������������� jawab masingmasing kamar, BE LEI perlu menjalankan program komunikasi LEI dengan konstituennya.

3. LEI dan Inisiatif Lain LEI-CBO perlu menjalankan program khusus untuk meningkatkan hubungan kerja sama dengan inisiatif lain, seperti PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), dengan tujuan untuk memperkuat posisi LEI terutama dalam perdagangan internasional. Juga perlu mendapat dukungan pemerintah.

4. Lembaga Sertifikasi Perlu revisi pedoman dan manual yang berkaitan dengan Lembaga Sertfikasi (LS) yang disahkan oleh MPA melalui Nota untuk diacu sebagai bagian dari perubahan sistem sertifikasi yang telah ada. Arah revisi tersebut juga memperhatikan adanya ruang agar terwujud LS berbasis masyarakat.

5. Anggota MPA antar Waktu Menyetujui Alex Sanggenafa sebagai anggota MPA. Keputusan MPA terkait perkembangan lembaga dan organisasi LEI dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan MPA seperti disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Surat Keputusan MPA terkait Pengembangan Lembaga, 2005-2006 No.



Nomor Surat Keputusan

Perihal

Waktu

1.

01/MPA-LEI/Kpts/ II/2005

Pengangkatan Sdr. Taufiq Alimi sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan LEI

1 Februari 2005

2.

03/MPA-LEI/IV/2005

Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LEI

28 April 2005

3.

04/MPA-LEI/IV/2005

Iuran Anggota Lembaga Ekolabel Indonesia

28 April 2005

4.

05/MPA-LEI/IV/2005

Penetapan Anggota Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia

28 April 2005

5.

06/MPA-LEI/V/2005

Perangkat Kerja Majelis Perwalian Anggota

1 Mei 2005

6.

07/MPA-LEI/V/2005

Penetapan Sdr. Alex Sanggenafa sebagai Anggota Majelis Perwalian Anggota LEI

1 Mei 2005

7.

01/MPA-LEI/V/2006

Penetapan Anggota Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS) LEI

16 Mei 2006

8.

03/MPA-LEI/VI/2006

Penetapan Anggota Dewan Pertimbangan Sertifikasi LEI untuk Keberatan Keputusan Sertifikasi PT. ������������������ Riau Andalan Pulp & �� Paper �����

6 Juni 2006

9.

04/MPA-LEI/2006

Penetapan Sdri. Dian Novarina sebagai Anggota Majelis Perwalian Anggota LEI

29 November 2006

10

03/MPA-LEI/I/2009

Penetapan Anggota Lembaga Ekolabel Indonesia

30 Januari 2009

B. Badan Eksekutif (BE) LEI Organisasi BE LEI berubah setelah adanya Anggaran Rumah Tangga (ART) LEI dan pedoman manajemen internal staf BE LEI. Pedoman tersebut disusun sebagai panduan manajemen, khususnya bagi staf Badan Eksekutif LEI dan untuk memberi kejelasan hak, kewajiban dan fungsi masing-masing staf. Pada awal kepengurusan, kantor LEI masih menyewa rumah di Jalan Taman Malabar No. 18 Bogor. Dengan besarnya biaya sewa kantor serta ide untuk semakin mengembangkan lembaga maka disepakati oleh MPA bahwa LEI harus mempunyai kantor sendiri. Akhirnya pada bulan November 2006 LEI mempunyai kantor sendiri di Jalan Taman Bogor Baru Blok B4 No. 12 Bogor.

Sementara itu, sumber daya manusia secara kuantitas tidak terlalu banyak berubah, seperti ketika LEI masih berbentuk yayasan. Semua staf LEI bekerja berdasarkan kontrak. Mekanisme kontrak dilakukan antara DE LEI dengan staf yang bersangkutan. Pada bulan Juli 2007 – Mei 2008 LEI mendapatkan tambahan staf magang dari Amerika Serikat melalui program Luce Scholar Program yang didukung oleh The Asia Foundation. Staf ini lebih banyak membantu LEI terkait pengembangan jejaring dan kerja sama internasional serta pengembangan sertifikasi PHBML. Sampai saat ini jumlah staf BE LEI adalah 19 orang, yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Staf Badan Eksekutif LEI, 2008 Jenjang Pendidikan

Jumlah Staf

S3 (Doktoral) dan on going to S3

2

S2 dan kandidat S2

6

S1 dan kandidat S1

6

Diploma (D1 – D4) dan kandidat diploma

2

SLTA

3

Jumlah Total

19

Struktur organisasi LEI terbagi dalam bagian dan unit kerja yang dikoordinir oleh seorang manajer, yaitu Bagian Sertifikasi & Akreditasi; Bagian Komunikasi & Advokasi; Bagian Pengembangan Kapasitas; Bagian Keuangan & Akuntansi; dan Bagian Kesekretariatan. DE LEI juga dibantu seorang Deputi Direktur yang bertugas membantu tugastugas keseharian DE serta mengkoordinir dan mensupervisi kerja bagian-bagian LEI. Disamping itu dibentuk juga asisten DE yang bertugas secara spesifik menangani masalah-masalah tertentu (Asisten DE untuk rekognisi internasional LEI dan Asisten DE untuk pengembangan FKD dan konstituen). Struktur organisasi LEI dapat dilihat pada Gambar 2.1. Daftar nama dan tingkat pendidikan staf LEI dapat dilihat pada Lampiran 2.1.



Gambar 2.1. Struktur Organsisasi LEI

C. Forum Komunikasi Daerah (FKD) FKD dibentuk sebagai prasyarat berlakunya sistem sertifikasi ekolabel yang dikembangkan LEI, yaitu adanya keterlibatan aktif para pihak di daerah dimana terdapat unit manajemen yang akan dilakukan penilaian sertifikasi ekolabel. Forum ini terdiri dari para stakeholders yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan sumberdaya hutan di daerahnya masing-masing. FKD yang telah dibentuk dan perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 2.3.



Tabel 2.3. FKD yang Telah Dibentuk dan Perkembangannya No

FKD

Waktu Inisiasi

1.

Sumatera Utara

2002

2.

Riau

2003

3.

Jambi

2004

4.

Sumatera Selatan

2004

5.

Jawa Barat

2005

6.

Jawa Tengah & DI Yogyakarta

2003

7

Jawa Timur

2004

8.

Kalimantan Barat

2002

9.

Kalimantan Tengah

2001

10.

Kalimantan Selatan

2001

11.

Kalimantan Timur

2001

12.

Sulawesi Utara

2001

13.

Sulawesi Tenggara

2001

14.

Papua

2003

Kontak lembaga/personal Focal point: Yayasan Leuser Lestari Jl. Samanhudi Lingkungan IV No.19 Medan 20152. Phone : 62-614158565 Fax : 62-61-41534364. E-mail : [email protected]. Contact person : Zahedi Charamsar (08126039748) Focal point: Sekretariat FKD Riau Jl.Paus Permai I Blok C no.36, Perum Vila Indah Paus, Pekanbaru – Riau. Phone/Fax : 0761-41830. E-mail : [email protected]. Contact person : Harry Oktavian (08127525289) Focal Point : PSHK ODA Jl. Kaca Piring RT 30/10 No. 09 Kel. Simpang IV Sipin Telanaipura, Kota Jambi. E-mail : [email protected]. Contact person : Helmy/ Husni Thamrin (08127352271) Focal Point : Yayasan DAMAR-Palembang Jl. Komperta D-1 Indralaya-Palembang 30662. E-mail : [email protected] Contact person : Ahmad Zaenal Fanani Focal Point: Paguyuban Mitra Ciremai Jl. Dipati Ewangga Gg. Adipati No. 2, Kuningan, Jawa Barat 45511. Phone / Fax : 62-232-871566. E-mail: [email protected]/ [email protected]. Contact Person : Usep Sumirat Focal point: Lembaga ARuPA Dusun Karanganyar Rt 10/Rw 29 No. 200 Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Sleman. Phone /Fax : 62-274-551571. E-mail : [email protected]. Contact person : Ronald Ferdaus Focal Point : Lembaga Paramitra Jl. Raya Mojorejo 98, Junrejo, Batu, Malang 65321. Phone / Fax : 62341-594792 Contact person : Hari Cahyono Focal Point : PPSHK Kalbar (Program Pemberdayaan Sistem Hutan Kerakyatan) l. 28 Oktober Blok B No. 1 Pontianak. Phone / Fax : 62-561-881387 E-mail : [email protected]. Contact person : Ronny Christianto (0816223167) Focal Point : Yayasan Tahanjungan Tarung Jl. Pinus Komp. Loksado Permai No. 6A, Panarung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Phone / Fax : 62-536-35594. E-mail : [email protected] Contact person : Made Suarjaya (0811-524767) Kiki (0816-4589251). Focal Point : LPMA Jl. Cendana I No. 36 Rt. 16 Kayu Tangi, Banjarmasin 70123. Phone : 62511-300392. Fax : 62-511-772870. E-mail : [email protected] Focal point : APKSA Address : Jl. Markisa No. 2 Samarinda 75123 Kalimantan Timur. Phone : 62-541-745344 Contact person : Faisal Kairupan Focal point : Yayasan Kelola Address : Jalan Santo Yoseph No. 66 Kleok Ling. IV Manado 95115 Phone / Fax : 62-431-851774 E-mail : [email protected] Contact person : Yahya Laode/Rignolda Djamaludin Focal point : Yascita Jl. Tanukila No. 1 Kendari 93117 Phone : 62-401-391485 E-mail : [email protected] Webiste : www.yascita.or.id Contact person : Pendoks Focal point : Forum Komunikasi Kehutanan Papua. Gd. Paniri, Jl. Percetakan Negara No. 4-6 Jayapura 99111

Perkembang-an (Aktif atau Tidak Aktif) Tidak Aktif

Aktif

Aktif

Tidak Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Aktif

Tidak Aktif

Tidak Aktif

Tidak Aktif

Tidak Aktif

Tidak Aktif

Tidak Aktif



Format kelembagaan masing-masing FKD bervariasi. Ada yang sangat terstruktur (seperti di Riau) namun ada juga yang sangat longgar. Aktivitas setiap FKD juga berbeda untuk setiap daerah. Ada yang sangat aktif, ada juga yang tidak aktif. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan itu antara lain adalah: ada tidaknya sertifikasi di wilayah itu, kompleksitas masalah kehutanan, dan kecukupan organisasi sejenis. Di wilayah yang sedang berlangsung sertifikasi, biasanya FKD cenderung lebih aktif. Saat ini FKD yang terlihat aktif adalah FKD Riau, Jambi,Kalimantan Barat, dan Jogjayakarta/Jawa Tengah. Hal ini karena adanya proses-proses sertifikasi, baik pada konsesi hutan tanaman industri ,konsesi hutan alam dan hutan berbasis masyarakat ( hutan rakyat dan hutan adat). Keterlibatan FKD dalam setiap kegiatan sertifikasi adalah pada konsultasi publik, pada pemberian rekomendasi pada pemilihan panel pakar, dan tindak lanjut kegiatan sertifikasi, serta monitoring dan penyelesaian berbagai konflik yang diharuskan oleh rekomendasi Panel Pakar II maupun Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS). FKD Riau telah memfasilitasi penyelesaian konflik di Lubuk Jering dan di wilayah lain di sekitar HPH/HTI di provinsi itu. Sementara di Kalimantan Barat, selain terlibat dalam sertifikasi HPH, FKD Kalbar terlibat sangat aktif pada pengembangan kapasitas komunitas Sungai Utik dan dalam pelaksanaan mock certification. FKD Jambi terlibat aktif dalam proses sertifikasi PT Wira Karya Sakti (WKS), yang prosesnya melalui beberapa fase dalam rentang waktu yang cukup panjang.



FKD Jawa Tengah-DIY dan anggotaanggotanya terlibat aktif dalam mempromosikan sertifikasi, dan telah mendampingi masyarakat di kedua provinsi itu dalam proses sertifikasi. Pada kurun Februari 2005-Februari 2007, FKD di kedua provinsi itu telah berhasil membantu masyarakat untuk mendapat tiga sertifikat bagi tiga unit pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Ketiganya adalah sertifikat PHBML untuk Koperasi ”Wana Mandiri Lestari” di Kabupaten

Gunung Kidul (seluas 815.18 hektar yang berlokasi di Kecamatan Panggang, Nglipar dan Playen), untuk Gabungan Organisasi Pelestari Hutan ”Wono Lestari Makmur” di wilayah Kecamatan Weru, Kabupaten Wonogiri (1.179 hektar) dan untuk Perkumpulan Pelestari Hutan Rakyat ”Catur Giri Manunggal” di Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri (seluas 2.434,24 hektar). Idealnya, FKD merupakan forum para pihak dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Sejalan misi LEI, maka peran para pihak itu terwujud dalam monitoring pengelolaan SDA, keterlibatan penuh dalam proses sertifikasi, peningkatan pengetahuan dan kapasitas para pihak dalam sertifikasi pengelolaan SDA, dan dalam batas tertentu mediasi berbagai konflik dalam pengelolaan SDA. Tidak semua FKD memiliki format kelembagaan yang siap untuk menjalankan fungsi-fungsi itu. Untuk menjawab persoalan itu, perlu dilakukan rekonstruksi, konsolidasi dan fungsionalisasi FKD.

D. Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS) Dewan Pertimbangan Sertifikasi (DPS) merupakan perangkat organisasi LEI yang berfungsi untuk melakukan penyelesaikan keberatan terhadap hasil keputusan sertifikasi. Keanggotaan DPS bersifat ad-hoc. Anggotanya dipilih dan ditetapkan oleh MPA LEI, terdiri dari orang-orang yang kompeten di bidangnya dan dianggap mampu sebagai fasilitator. Pada tanggal 15 Mei 2006, JIKALAHARI, sebuah konsorsium NGO di Riau mengirimkan surat keberatan terhadap hasil keputusan sertifikasi PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) kepada lembaga Sertifikasi (LS) PT Mutu Agung Lestari. Lembaga Sertifikasi kemudian meneruskan keberatan ini kepada MPA LEI melalui Surat No. 600.3/MUTU/ V/2006 tanggal 17 Mei 2006. MPA LEI kemudian menetapkan anggota DPS untuk penyelesaian keberatan tersebut. Anggota DPS yang terpilih adalah Haryanto R Putro, Kamardi,

Nanang Roffandi Ahmad, Dwi Rahmad Muhtaman, dan Boedijono melalui surat keputusan MPA LEI nomor 01/MPA – LEI/ V/2006 tanggal 1 Mei 2006. DPS kemudian bekerja menyelesaikan keberatan tersebut dengan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung (LS, PT. RAPP, Jikalahari, dan LEI) serta pihak-pihak lain yang dipandang kompeten dan mengetahui permasalahan tersebut. DPS juga melakukan kunjungan dan verifikasi lapangan terhadap masalahmasalah yang menjadi obyek keberatan. Setelah melalui pengkajian, diskusi, dan kunjungan ke lapangan, DPS mengambil keputusan bahwa beberapa obyek keberatan dianggap tidak relevan dan beberapa lainnya dianggap relevan, tetapi tidak mengubah keputusan sertifikasi. Disamping itu pada tahun 2006 terdapat keberatan terhadap hasil keputusan sertifikasi PT Erna Djuliawati, Kalimantan Tengah oleh Konsorsium LSM Kalimantan Tengah. Hanya saja keberatan ini tidak sampai diproses dan diajukan LS kepada MPA LEI, dan diselesaikan sendiri oleh LS melalui mekanisme yang mereka punyai, yaitu LS melakukan peninjauan lapangan terhadap masalah-masalah yang diajukan sebagai obyek keberatan dan memutuskan bahwa tidak ada perubahan terhadap hasil keputusan sertifikasi yang telah dikeluarkan. Keberatan lain yang juga muncul tetapi tidak sampai diselesaikan dengan mekanisme DPS adalah yang dilakukan oleh Persatuan Petani Jambi (PPJ) terhadap proses sertifikasi PT Wira Karya Sakti, Jambi. Kasus ini dapat diselesaikan melalui pertemuan multi pihak antara unit manajemen, pengaju keberatan, LS, FKD Jambi dan LEI pada bulan Januari 2008 di Bogor.

E. Perkembangan Organisasi: Periode 2007-2008 Pada tanggal 26 Juli 2007 diadakan Rakernas LEI II, dengan pokok-pokok keputusan yang terkait dengan lembaga, sebagai berikut: 1. Pembentukan unit usaha retail produk-produk berbahan baku kayu bersertifikat ekolabel (PT. Greenliving Indonesia) 2. Pengakuan terhadap LEI baik di dalam maupun di luar negeri menjadi isu pokok yang perlu menjadi prioritas LEI. Dalam kaitan ini ditetapkan “Strategi Tiga Kaki” yaitu: program mandiri (komunikasi dan perbaikan kualitas kelembagaan LEI), afiliasi dengan skema sertifikasi internasional, dan pengembangan jaringan kerja dengan mitra-mitra LEI. Mulai akhir tahun 2007 LEI melangkah untuk meningkatkan rekognisi di tingkat internasional, baik organisasi maupun sistem sertifikasi yang dihasilkan. Rekomendasi Rakernas LEI II untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Rekognisi Internasional LEI sudah dilakukan. Terdapat 2 program yang dilakukan Pokja tersebut, yaitu pertama, meningkatkan keberterimaan LEI dengan cara peningkatan kualitas manajemen kelembagaan LEI sebagai lembaga akreditasi; dan kedua, bekerja sama dengan pengembang sistem sertifikasi internasional yang dapat mengakui eksistensi LEI dan sistem sertifikasi yang dikembangkannya. Sehubungan dengan hal di atas, LEI sedang menyiapkan diri mendapatkan sertifikasi ISO 17011 sebagai dasar untuk mendapat pengakuan setara dengan



lembaga akreditasi internasional. Untuk menyiapkannya telah dibentuk tim persiapan ISO 17011 yang beranggotakan anggota Pokja Rekognisi dan staf BE. Tim telah menyusun dokumen teknis untuk persyaratan mengikuti penilaian ISO 17011. Dokumen juga sudah dievaluasi oleh pihak yang memahami proses dan implementasi ISO 17011. Terkait dengan kerja sama dengan lembaga akreditasi internasional, terdapat 3 pilihan yang didiskusikan, yaitu menjadi anggota dan mendapat endorsement dari PEFC, kembali bernegosiasi dengan FSC, atau berjalan sendiri dan hanya kerja sama yang tidak terikat dengan lembaga-lembaga tersebut. Untuk memperoleh jawaban terhadap pilihan tersebut, LEI telah melakukan studi kelembagaan yang dilakukan oleh konsultan independen (Lihat Lampiran 2.2). Kajian tersebut disamping membahas kelembagaan LEI juga membahas pilihan-pilihan kerja sama untuk rekognisi internasional tersebut. Hasilnya, setelah melalui pengkajian yang cukup mendalam direkomendasikan bahwa yang paling memungkinkan adalah LEI menjadi anggota PEFC dan/atau di-endorse oleh PEFC. Dari hasil itu setelah melalui pembahasan oleh anggota MPA, akhirnya MPA mengeluarkan surat keputusan yang isinya agar LEI akan berafiliasi dengan PEFC. Konsekuenasi dari pilihan-pilihan kerja sama di atas dan kebutuhan profesionalisme organisasi LEI, di dalam tubuh LEI diperlukan pemisahan antara Unit Kerja Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Unit Kerja Akreditasi Lembaga Sertifikasi. Bagi PEFC, pemisahan tersebut mutlak dilakukan dan akreditasi diserahkan kepada badan akreditasi yang telah terakreditasi IAF (International Accreditation Forum). Terdapat dua alternatif badan akreditasi yang dapat melakukan akreditasi, Pertama adalah Komisi Akreditasi Nasional (KAN), dan yang kedua adalah lembaga akreditasi yang dibentuk sendiri oleh CBO LEI. Alternatif pertama lembaganya sudah ada dan

10

sudah terakreditasi oleh IAF, namun perlu kajian dan negosiasi kesesuaian sistem akreditasi KAN. dengan sistem akreditasi yang dikembangkan oleh LEI. Sementara untuk badan akreditasi alternatif kedua, masih perlu waktu dan sumber daya untuk membentuk dan mengembangkannya. Apabila LEI di-endorse oleh PEFC maka organisasi LEI dapat dipastikan masih akan tetap berdiri utuh lengkap dengan seluruh sistem governance-nya. Satusatunya perubahan signifikan yang harus dilakukan adalah perubahan kewenangan akreditasi LEI yang perlu dilakukan secara terpisah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yaitu oleh KAN atau oleh lembaga akreditasi yang dibentuk oleh CBO LEI. Dalam halnya hubungan LEI-FSC, LEI harus menunggu kepastian akhir dari keinginan BE FSC untuk memungkinkan pengembangan standar dilakukan oleh lembaga tertentu yang bukan national initiative. Apabila usulan BE FSC dapat diterima oleh board mereka, maka LEI akan dapat menyediakan standar bagi FSC, tanpa harus menjadi national initiative. Dengan kata lain LEI tetap bisa berdiri tegak dengan seluruh sistem governance yang dimilikinya. Mengenai akreditasi, sampai saat ini FSC masih mensyaratkan bahwa sertifikasi FSC hanya dapat dilakukan oleh LS yang terakreditasi oleh ASI (Accreditation Services International, Lembaga Akreditasi milik FSC). Namun dengan rencana LEI untuk mengembangkan sistem akreditasinya bersertifikat ISO 17011, maka kemungkinan untuk adanya mutual recognition sangat besar. Sebelum mekanisme saling rekognisi terjadi, dapat dimungkinkan adanya co-branding melalui pemasangan logo bersama. Mekanisme untuk ini masih terbuka untuk dibicarakan, dan FSC menginformasikan bahwa mereka bersedia untuk bekerja menuju arah itu. Beberapa keputusan MPA sehubungan dengan pengembangan organisasi LEI termasuk untuk pelaksanaan Kongres LEI II disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Surat Keputusan MPA terkait Pengembangan Lembaga, 2007-2008 No.

Nomor Surat Keputusan

1.

04/MPA-LEI/VII/2007

2.

05/MPA-LEI/IX/2007

3�.

02/MPA-LEI/VIII/2008

4�. 5�.

03/MPA – LEI/VIII/2008 04/MPA – LEI/VIII/2008

Perihal Pembentukan dan Pendirian PT Greenliving Indonesia sebagai Unit Usaha Pemasaran Produk Hasil Hutan Bersertifikat Ekolabel Pembentukan Kelompok Kerja Rekognisi Internasional Lembaga Ekolabel Indonesia Penetapan Kepengurusan Pokja Rekognisi Internasional LEI Panitia Pengarah Kongres LEI Afiliasi LEI terhadap Standar Sertifikasi Internasional

Waktu 26 Juli 2007 1 Oktober 2007 19 Agustus 2008 19 Agustus 2008 19 Agustus 2008

F. Anggota LEI Setelah menjadi organisasi berbasis konstituen terjadi perubahan mendasar terhadap keanggotaan, dimana anggotaanggota LEI dikelompokkan ke dalam: kamar masyarakat, kamar swasta, kamar pemerhati, dan kamar eminent person. Setelah Kongres I, BE LEI mengirimkan formulir keanggotaan kepada para peserta kongres. Hasilnya dari 120 formulir pendaftaran yang dikirimkan, yang kembali dan mendaftar secara formal menjadi anggota LEI berjumlah 64 orang. MPA kemudian menetapkan keanggotaan LEI melalui surat keputusan MPA LEI nomor 05/MPA – LEI/IV/2005 tanggal 28 April 2005 Menjelang Kongres II banyak pihak yang berminat untuk menjadi anggota LEI. Para pihak yang berminat ini perlu memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana tercantum dalam AD/ART LEI, yaitu yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan/atau yang pernah mengikuti kongres LEI yang pertama. Setelah calon anggota LEI memenuhi kriteria dan persyaratan keanggotaan yang ada, penerimaan anggota LEI

diputuskan oleh MPA melalui Surat Keputusan MPA No. 03/MPA-LEI/I/ 2009. Daftar anggota LEI dapat dilihat pada Tabel 2.5. Pengelolaan anggota LEI menjadi bagian tugas BE LEI. Pengelolaan meliputi administrasi data anggota, registrasi keanggotaan LEI, pengelolaan iuran anggota, dan fasilitasi jejaring antara anggota dan LEI. Bentuk pengelolaan anggota yang lain adalah upaya tukarmenukar informasi tentang aktivitasaktivitas LEI kepada anggota. Tukar-menukar informasi tersebut baru dapat dilakukan melalui media mailing list komunitaslei@ yahoogroups.com, membuat brosur dan bahan-bahan kampanye dan melalui Website LEI: www.lei.or.id . Aktivitas pertemuan kamar anggota masih sedikit dilakukan karena keterbatasan berbagai kendala, terutama kendala finansial. Pada saat LEI menyelenggarakan aktivitas-aktivitas pengembangan kapasitas, seperti pelatihan, apabila dimungkinkan beberapa anggota LEI diprioritaskan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

11

Tabel 2.5. Daftar Anggota LEI sampai dengan Januari 2009 No.

Nama Anggota

Nama Utusan

A.

KAMAR MASYARAKAT

1.

AMA Sulawesi Selatan

Den Upa Rombelayuk

2.

AMA Papua

Alex Sanggenafa

3.

FKPS Desa Selopura

H. Siman

4.

Masyarakat Desa Tanjung Paku

Aloysius Bahan

5.

I Made Merta

6. 7.

Kelompok Nelayan Mina Bhakti Sosan Sari, Desa Les PERMADA FKPS Desa Sumberrejo Wonogiri

8.

AMA Togean

Moh. Nasir Uka

9.

AKA Jambi

Usman Gumanti

10.

Perkumpulan Petani dan Pengrajin Rotan Kalimantan Timur

Yohannis

B.

KAMAR BISNIS

1.

PT Finnantara Intiga

Purwadi Soeprihanto

2.

PT Riau Andalan Pulp & Paper

Dian Novarina

3.

APKINDO

A.A. Malik

4.

PT Inhutani I

Dr. Irsyal

5.

PT Diamond Raya Timber

Arus Mujijat

6.

ASMINDO

Sae Tanangga Karim

7.

PT Poros Nusantara Utama

A. Ruwindrijarto

8.

ASMINDO Komda Jawa Timur

Chilman Suaedi

9.

PT Kutai Timber Indonesia

Getot Ismoyo

10.

PT Musi Hutan Persada

Mochamad Taviv

12

Mido Basmi Mulyono

Alamat

Tanete Kindan Lembang Madandan, Kec. Rante Tayo – Tana Toraja P.O. BOX 68 Rante Pao, T : 0423 – 24666, F : 0423-24666, Hp : 08124178936 Email : [email protected] Jl. KPR No. 9A Kabupaten Yapen Waropen – Serui T : 081240051974 Email : [email protected] Jarak RT 02 RW 6 Kel. Selopura, Batuwarno, Wonogiri Hp : 081329957353 Desa Tanjung Paku, Kec. Seruyan Hulu, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah Dusun Panyumbahan, Desa Les, Buleleng, Bali Hp : 081338547944 Jl. Cendana I RT 16 No. 36 Kayu Tangi, Banjarmasin Wates wetan, RT 02 RW X, desa Sumberrejo, Kec. Batuwarno, Wonogiri Benteng Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una (TOUNA), propinsi Sulawesi Tengah Jl. Jl. Dr. Purwadi Permata Kenali RT 17 Blok F05 Kenali Besar – JAMBI 36129 T : 0741-583126 ; Hp : 081366098967 Kampung Jengan Danum RT IV, Kec. Damai, Kutai Barat, Kalimantan timur

Manggala Wanabhakti Blok IV Lt 9 Jl. Jend. Gatot Soebroto, Senayan Jakarta Hp. 08129995954 Email : [email protected] Jl Teluk Betung No. 31, Jakarta 10230, T : 02131930134, F : 021-3923420 Email:[email protected] Manggala wanabhakti Blok IV Wing A, 9th floor; Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270 T : 021-5711290,5733017, F : 021-7239874 Hp : 0811147062, Email : [email protected] Manggala Wanabhakti Blok VII Lt. 12, Jakarta Pusat, T : 021-5731724; 7200677; 7200402 F : 021-5734335 Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, T : 0761-37555 F : 0761-33595-96, Hp : 08127519787 Email : amujijat@hotmailcom Gd. ASMINDO, Jl. Pegambiran No. 5A, Rawamangun Jakarta Tmur, T : 021-47864013, F : 021-47864031, Hp: 08129088122, Email : [email protected] Jl. Palem Putri III No. 1 – 3, Taman Yasmin Sektor V, Bogor Ruko GATEWAY Blok B-8, Lantai 2, Jl. S. Parman Waru – Sidoarjo 61256, T : 031-8556062 ; 70577901-2, F : 031-8556063, Hp : 08175079516 Email: [email protected] ; [email protected]. net.id Jl. Tanjung Tembaga Baru, Pelabuhan Probolinggo, T : 0335-422412, F : 0335-421669 Hp : 081330618057, Email : [email protected] Jl. Residen H. Abdul Rozak No. 99, Palembang 30114 Sumsel, T : 0711-718142, F : 0711-718102 Hp : 0811711569

No.

Nama Anggota

Nama Utusan

Alamat

11.

PT Wira Karya Sakti

Bob Sidin

Jl. Marsda Iswahyudi, Lorong Bajuri, No. 1 ; PO BOX 147 Jambi 36135, T : 0741-62645 ; 0742-51501 , Sidin. [email protected] Graha Sucofindo Lt. 6, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan 12780, T : 021-7983666, F : 021-7986554, Hp : 08129296487, Email : harisw@ sucofindo.co.id Jl. Terusan Lembang D 51 – 53 Menteng, Jakarta Pusat, T : 021-3905751, F : 021-3908469/70 Hp : 0811181570 Jl. Teuku Umar 51, Pekanbaru 28141 Riau T : 0761-91088 ext 1071 direct line 0761-91511 Hp : 08127581083 Jl. Raya bogor Km 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953, T : 021-8740202, F : 021-87740745/46 Hp : 08151858977, Email : taufik@mutucertification. com Jl. Balikpapan Raya No. 14, Jakarta Pusat – 10130 T : 021-63863807/63863804 F : 021-5389411, Hp : 08128110004 Email : [email protected] ; [email protected]

12.

PT Sucofindo

M. Haris Witjaksono

13.

PT Intracawood

Totok Listyo

14.

PT Arara Abadi

Alias Abdul Djalil

15.

PT Mutu Agung Lestari

Taufik Margani

16.

PT Sari Bumi Kusuma

I.B.W. Putra

17.

PT Bahtera Lestari

A. Ruwindrijarto

Jl. Hayam Wuruk gg. Gangga No. 159 B, Denpasar, Bali T : 0361-242404, F : 0361-242404 Email : [email protected]

C

KAMAR PEMERHATI

1.

FKKM

Muayat Ali Muhshi

2.

Nurcahyo Adi

-

3.

Yayasan Kehati

Anida Haryatmo

4.

Bahtera Nusantara

Arsonetri

5.

YASCITA Kendari

Azis Hamid

6.

HUMA

Didin Suryadin

7.

Studio Kendil

Sugeng Raharjo

8.

SHK Kalimantan Timur

Doni Tiaka

9.

Paramitra

Hari Cahyono

10.

HAKIKI Riau

Fatra

11.

PSHK-ODA Jambi

Helmi

12.

KONSEPSI Mataram

Rahmat Sabani

Jl. Cisangkui Blok B VI No 1 Bogor Baru – Bogor 16152, T/F : 0251-323090, Hp : 0811111796 Email : [email protected] Bogor Baru Blok B.XI No. 19 Bogor 15162 Hp : 08129339613 Email : [email protected] Jl. Bangka VIII no. 3B, Pela Mampang, Jakarta 12720, tel: (+62-21)  718 3185; 718 3187 fax:(+62-21)  719 6131, Email: [email protected] Jl. Hayam Wuruk gg. Gangga No. 159 B, Denpasar, Bali, T : 0361-242404, F : 0361-242404 Hp : 0818552440 Jl Tanukila No. 1 Kendari, T : 0401-391485, F : 0401391485 Jl. Jatimulya IV No. 21, Jati padang – Pasar Minggu, Jakarta, T : 021-78845871, F : 021-7806094, Hp : 0811118966 Jl. Perum Ciluar Asri 17, Tanah Baru, Bogor HP : 081381916205 Jl. Wahid Hasyim, Perumahan Kayu Manis, Blok K No. 1 Samarinda, T : (0541) 7079910, F : (0541) 250238, Email : [email protected] Jl Raya Mojorejo 98, Junrejo, Batu, 65321 T /F : 0341-594792, Hp : 08123210914 Email : [email protected] Jl. Paus, Komplek Villa Permata Paus Blok F No 13, Pekanbaru – Riau, Telp/Faks (0761) 7061709 Email. [email protected] Jl. Kacapiring RT 30/10 No. 09 Simpang IV Sipin Kota Jambi, T : 0741-66098, Hp : 08127316805 Email : [email protected] Jl. Bung Hatta II No. 4 Mataram Lombok NTB 83231, T : 0370-627386, F : 0370-627386 Email : [email protected]

13

No.

Nama Anggota

Nama Utusan

13.

Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

Iman Kuncoro

14.

AMAN

Jopi Peranginangin

15.

KAHUTINDO

Khoirul Anam

16.

LPMA Borneo Selatan

Yasir Al Falah

17.

Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Mohammad Na’iem

18.

Yayasan Damar

Sugijanto Suwadi

19.

PADI

Ahmad Sja

20.

PSDA Watch

Tafakur Rozak Soedjo

21.

CAPPA Jambi

Rivani Noor

22.

SEKARJATI

Drs. Shahputra

23.

Persepsi Wonogiri

Taryanto Wijaya

24.

Persepsi Klaten

Teguh Suprapto

25.

TELAPAK

Ridzki Rinanto Sigit

26.

LATIN

Wibowo Djatmiko

27.

Perkumpulan KELOLA

Yahya Laode

28.

Yayasan Bahari

Risfandi

29.

Yayasan Leuser Lestari

Zahedi

30.

CSF – Unmul

Mustofa Agung Sardjono

31.

Dwi Rahmad Muhtaman

-

14

Alamat Fak. Kehutanan Unmul, Jl. Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kaltim, T : 0541-735089, F : 0541-742379, Hp : 0811553476, Email : [email protected] Jl. B No. 4 RT 01/RW 06 Komp Rawa bambu I Pasar Minggu Jakarta, T /F : 021-7802771, Hp : 085216441428, Email : [email protected] Gd. Waskita Karya – Annex Building Lantai 2 ; Jl. Biru Laut X Kav. 10 A, Cawang – Jakarta timur 13340, T : 021-70989191, Hp : 0811552122 Email : [email protected] Jl. Cendana I RT 16 No. 36 Banjarmasin T/F : 0511-300392, Hp : 08164551835 Email : [email protected] Jl. Agro No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281 T /F : 0274-512102; 550541, Hp : 0811268553 Email : [email protected] ; [email protected] ; [email protected] Jl. Tegal Mlati No. 60, RT 01 RW 35, Jongkang, Sariharjo, Nganglik, Sleman, Yogyakarta 55581 T /F : 0274 - 867737 ; HP : 08179931100 Email : [email protected] Jl. Komplek Perum Doketer Rt 24 No. 87, ekarsari Balikpapan 76122, Kaltim, T/F : 0542-443284 Hp : 0816202321, Email : [email protected] Gedung Mustika Lt. 1 Suite 104 Jl. Mampang Prapatan raya No. 71-73, Jakarta Selatan 12790 T/F : 021-7975194-7975195, Hp : 0811941430 Email : [email protected] Jl. Raja yamin, Lorong Pancasila I No. 38 RT 02/01, Jambi, 36122, T /F : 0741-63384, Hp : 08163205244, Email : [email protected] Jl. Kolonel Sugiono (Pelita) 51, Ningas, Waru, Surabaya, T : 031-8533001; 8531179, F : 031-8535695, Hp : 0318535695, Email : [email protected] Jl. Cempaka VI No. 01, Pokoh Wonoboyo, Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia, 57615 T /F : 0273-322059 Jl. Klaten-Jatinom Km 3, Kwaren, Ngawen, Klaten 57466, PO. Box 196 Klaten, Jawa Tengah T : 0272-322211, Hp : 08122617823 Email : [email protected] Jl Palem Putri III no 1 & 3 Taman Yasmin 5, Bogor Hp : O8161325727, Email :[email protected] Jl. Sutera No. 1 Situ Gede, Bogor 16115 T : 0251-420523; 420524, F : 0251-626593 Email : [email protected] Jl. Santo Yoseph, No. 66, Kleak, Ling. IV, Manado 95115, T /F : +62-431-851774, Hp : 08194065260 Email : [email protected] Jl. Malik IV No. 12 mandonga , Kota Kendari 93111, T /F : 0401-325983, Hp : 0811405406 Hp : [email protected]; [email protected] Jl. Samanhudi Lk. IV No. 19 Medan 20152 T : 061-4158565, F : 061-4534364, Hp : 08126089748, Email : [email protected] Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Unmul Gunung Kelua, Samarinda 75123, T : 0541-201275, Hp : 081155126, Email : [email protected] Jl. Gaharu D17A, Taman Darmaga Permai, Cihideung Ilir, Ciampea, Kab. Bogor 16620 T : 0251-8620844 Hp : 0811111843 Email : [email protected]

No. 32.

Nama Anggota Yayasan Citra Bina Mandiri, Jambi

D.

Nama Utusan Pahrin Siregar

Alamat Jl. H. Hasan, Lrg.Muhajirin No. 42 RT 21 RW 07 Simp.IV Sipin Jambi T : 0741-667749, F : 0741-667749, HP : 0811745514 Email : [email protected]

EMINENT PERSON

1.

Hariadi Kartodihardjo

-

2.

Abdon Nababan

-

3.

Nana Suparna

-

4.

Agus Setyarso

-

5.

Djamaludin Suryohadikusumo

-

6.

Diah Raharjo

-

7.

Emil Salim

-

8.

Haryanto R. Putro

-

9.

Tri Joko Mulyono

-

10.

Tri Nugroho

-

11.

R .Yando Zakaria

-

12.

M. Buce Saleh

-

13.

Ismid Hadad

-

14.

Sofyan Warsito

-

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Kampus Darmaga, Bogor, Hp : 0811193383 Email : [email protected] Jl. Sempur Kaler No. 26 Bogor, T : 0251-323664, F : 0251-317926, Hp : 0811111365 Email : [email protected] Jl. Balikpapan Raya No. 14, Jakarta Pusat – 10130 T : 021-63863807/63863804, F : 021-5389411 Hp : 0811168534, Email : [email protected] Gedung Pusdokinfo Lt 2, Manggala Wanabhakti Jl. Jend. Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta HP : 0811-267948/0812-9929938 Email : [email protected] Kl. Karang Asri II, Blok C2/28 Lebak Bulus T : 021-75909167, F : 021-75909168, Hp : 0816986066, Email : [email protected] Jl. Perum Ciluar Asri No. 17, HP : 08129360417 Email : [email protected] Jl. Taman Patra XIV Kav. 10 – 11, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, T /F : 021-5274971 ; 5264063, Hp : 0811150637, Email : [email protected] Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Kampus Darmaga, Bogor, Hp : 0811111920 Email : [email protected] Gedung Manggala Wanabhakti Jl Gatot Subroto, Jakarta. Hp: 08129296575 Email: [email protected] Jl. Jaya Mandala II No.14E, Menteng Dalam, Jakarta 12870. Telp (021) 8292776, Fax (021) 83783648, Hp : 0811985899, email : [email protected] Dusun Jambon RT 05 RW 23, Desa Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55291, Indonesia Telephone: 62 - 274 – 7484045. Fax: 0274-7498477. Email: [email protected] Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Kampus Darmaga, Bogor, Hp : 08158875300 Email : [email protected] Jl. Bangka VIII no. 3B, Pela Mampang, Jakarta 12720, tel: (+62-21)  718 3185; 718 3187 fax:(+62-21)  719 6131, HP : 0811158007 Email: [email protected] Jl. Agro No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281 T /F : 0274-512102; 550541, Hp : 0811268553 Email : [email protected]

15

16

Bab III Program Kerja dan Implementasinya A. Acuan Program Kerja Salah satu hasil Kongres LEI tahun 2004 adalah ditetapkannya Garis Besar Program Kerja LEI yang menjadi acuan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi LEI. Program kerja LEI 2004–2009 dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: 1. Sertifikasi dan akreditasi, 2. Advokasi, mediasi dan kolaborasi, dan 3. Informasi, promosi, dan penguatan kapasitas. Untuk setiap bagian tersebut dikaitkan dengan isu-isu pokok, yaitu: hak terhadap sumber daya alam (SDA), kebijakan pengelolaan SDA, tata-praja SDA, manajemen di tingkat pelaku (unit manajemen), kesadaran konsumen dan kepedulian publik. Disamping sasaran program kerja yang dihasilkan Kongres I, LEI juga telah melaksanakan dua kali Rapat Kerja Nasional (Rakernas), yaitu tanggal 27 dan 28 April 2005 dan tanggal 25 dan 26 Juli 2007. Pokok-pokok hasil Rakernas LEI I yang terkait dengan substansi program dan kegiatan LEI adalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi dengan Pendekatan Bertahap (Phase Approach) LEI–CBO sepakat dengan pendekatan bertahap yang dilakukan dan harus dikaitkan dengan pengelolaan hutan lestari (SFM), baik secara langsung maupun untuk

menyiapkan prakondisi yang diperlukan. Dalam hal ini, LEI-CBO berperan sebagai pengembang dan pengawas (atau pembina dan pembimbing) pendekatan ini – konstituen LEI yang melakukan peran aktif. Pelaksanaannya bersifat suka-rela (voluntary) atau mandatory. LEI-CBO dapat menjalankan program mediasi untuk menyelesaikan masalah-masalah Unit Manajemen selama mengikuti pendekatan bertahap.

2. Joint Certification �������������� Programme ��������� (JCP) LEI-CBO sepakat untuk menghentikan JCP apabila syarat dasar kesetaraan dan pengakuan atas masing-masing sistem (LEI dan FSC) tidak disepakati; dapat pula melakukan revisi JCP sejalan dengan syaratsyarat tersebut. Jikapun JCP dihentikan, hendaknya LEI tetap bekerja sama dengan FSC (di luar sistem sertifikasi). Dalam kaitan ini, LEI-CBO diharapkan bekerja sama dengan PEFC atau lembaga lain untuk memperkuat kredibilitas LEI-CBO di pasar internasional, disamping perlu bekerja sama dengan pemerintah. MPA memandatkan BE untuk selama-lamanya 6 bulan melakukan pertemuan dengan FSC untuk memastikan JCP. Demikian pula melakukan penjajakan dengan PEFC (terutama untuk hutan tanaman).

3. Perubahan Sistem Sertifikasi Sistem sertifikasi yang telah ada (khususnya bagi pengelolaan hutan alam) perlu diperbaiki baik menyangkut indikator dan standar maupun proses pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan revisi tersebut, MPA diharapkan mengambil peran melalui keputusannya dalam bentuk Nota Revisi Sistem dimaksud.

17

MPA dapat mengundang pihak lain untuk melakukan dengar pendapat, apabila dianggap perlu. SNRM (sustainable natural resources management) produk non hutan hendaknya segera dilakukan.

Pada Rekarnas LEI II, diputuskan ketetapan hasil kerja setelah Rakernas LEI I untuk kemudian dilaksanakan, yaitu: 1. Pedoman sistem sertifikasi bertahap, 2. Perubahan formula pengambilan keputusan sistem sertifikasi PHBML, dan 3. Perubahan sistem sertifikasi lacak balak. Pada Rakernas ini juga ditetapkan kegiatan yang harus dapat dijalankan selama periode 2007-2008, yaitu: 1. Proses penilaian sertifikasi hutan adat S. Utik, Kalimantan Barat, 2. Membantu penyelesaian konflikkonflik di bidang kehutanan, 3. Pembenahan Website LEI.

B. Pelaksanaan Program Kerja: Pengembangan Sistem Sertifikasi Pengembangan sistem sertifikasi LEI dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan dan/atau perubahan sistem sertifikasi, yaitu dengan melakukan revisi sistem sertifikasi Lacak Balak dan revisi sistem PHBML, serta pengembangan sistem sertifikasi baru, yaitu sistem sertifikasi bertahap dan sistem sertifikasi hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Penyempurnaan Sistem Sertifikasi Lacak Balak Kelangkaan bahan baku industri terutama dari sumber-sumber yang bersertifikat telah menyebabkan kesulitan bagi industri kehutanan yang akan maupun yang telah menerapkan sertifikasi lacak balak. Sebagian dari mereka adalah perusahaan berskala kecil dan menengah yang berharap mampu bersaing dalam menyediakan produk yang ramah lingkungan. Di tengah situasi ini, unit usaha kehutanan juga disulitkan oleh aturan sertifikasi lacak balak. Sistem lacak balak yang dikenal selama ini mempersyaratkan komposisi asupan bahan baku yang berasal dari hutan bersertifikat dan asupan bahan baku yang legal dengan perbandingan 70:30. Artinya, 70% bahan baku bersertifikat harus senantiasa tersedia sebagai stok yang siap diolah di pabrik untuk seluruh proses produksinya. Merespon situasi di atas, melalui surat keputusan MPA LEI No. 01/MPA-LEI/ VII/2007 tanggal 26 Juli 2007, telah dilakukan perbaikan sistem lacak balak yang mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Perlu dilakukan perubahan sistem sertifikasi lacak balak (Pedoman LEI 88) yang mengakomodasikan perhatian di atas.

18

2. Sertifikasi lacak balak LEI dilakukan pada unit sertifikasi produk, dan bukan lagi pada unit sertifikasi perusahaan. Sertifikasi lacak balak dapat diberikan pada produk yang kandungan bahan utamanya seratus

persen (100%) berasal dari sumber yang bersertifikat ekolabel dengan skema LEI. 3. Ketetapan 70% bahan baku harus bersertifikat tidak berlaku lagi. Dengan keputusan itu maka perusahaan dapat memisahkan satu rantai produksinya untuk hanya mengolah produk dari bahan baku bersertifikat. Untuk proses produksi yang terpisah itu, sertifikat lacak balak dapat diberikan, dan ekolabel dapat dilekatkan pada produk dari rantai terpisah.

Penyempurnaan Sistem Sertifikasi PHBML Penerapan sertifikasi PHBML (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari) pada areal hutan rakyat dan hutan adat selama ini ternyata telah membuahkan pelajaran penting, yaitu kredibilitas sistem LEI perlu didukung oleh standar dan persyaratan yang sesuai dengan berbagai tipologi PHBM yang ada. Munculnya keinginan sertifikasi pada hutan-hutan adat maupun pengelola hasil hutan bukan kayu berbasis masyarakat telah mendorong dilakukannya penyempurnaan sistem sertifikasi PHBML. Sistem sertifikasi PHBML yang selama ini dikembangkan baru menyentuh pada tipe pengelolaan hutan yang bersifat komersial. LEI menyadari bahwa semangat ini belum menjawab persoalan bagaimana untuk pengelola hutan (adat) yang memanfaatkan hasil hutannya secara subsisten. Berdasarkan hal tersebut, LEI telah melakukan revisi sistem PHBML dengan pertimbangan: Pertama, adanya tuntutan untuk melakukan sertifikasi di areal dengan kategori K-V meningkat dari waktu ke waktu. Kedua, perlunya kejelasan sistem sertifikasi yang menjadi acuan dalam proses pelaksanaan program sertifikasi di areal dengan kategori K-V. Ketiga, pengelolaan hutan secara subsisten cenderung tidak mengembangkan intensitas pengelolaan hasil kayunya, 

Kategori K-V yaitu pola PHBM yang memanfaatkan atau menghasilkan kayu secara subsisten di lahan-lahan yang termasuk kawasan budidaya kehutanan (KBK) maupun pada kawasan-kawasan budidaya non kehutanan (KBNK).

melainkan hanya memanen atau memungut seperlunya. Karena itu melalui surat keputusan MPA LEI No. 01/ MPA-LEI/III/2008 ditetapkan perubahan status tipologi pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara subsisten (K-V) pada sistem sertifikasi PHBML yang sebelumnya dikeluarkan sebagai objek sertifikasi. Dengan perbaikan sistem yang telah dilakukan ini, maka sertifikasi hutan adat di Kampung Menua Sungai Utik, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat telah dapat dilakukan. PT Mutuagung Lestari telah menetapkan kelulusannya. Serah terima sertifikat disaksikan pula oleh Menteri Kehutanan di Rumah Panjae Sungai Utik tanggal 7 Agustus 2008.

Pengembangan dan Implementasi Sertifikasi Bertahap Sistem sertifikasi bertahap merupakan instrumen yang menjembatani kesenjangan antara kesulitan-kesulitan di lapangan dengan standar yang harus dicapai dalam PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari), melalui pelaksanaan kegiatan secara terencana dan bertahap yang disusun bersama-sama dengan stakeholder kunci yang berkepentingan langsung dengan kegiatan pengelolaan suatu unit manajemen. Sertifikasi bertahap mensyaratkan pemenuhan aspek legalitas yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Indonesia. Inti kegiatan sertifikasi bertahap adalah pelaksanaan rencana aksi yang disusun oleh unit manajemen berdasarkan masukan dari stakeholder kunci yang telah bersamasama mencapai komitmen untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan aspek produksi, sosial, dan lingkungan. Komitmen bersama diwujudkan melalui kerja sama penyusunan rencana aksi yang disusun oleh unit manajemen dengan para stakeholder kunci. Pelaksanaan rencana aksi tersebut dievaluasi oleh pihak ketiga untuk melihat dampak strategi yang diterapkan, tingkat keberhasilan, dan tingkat pencapaiannya menuju pengelolaan hutan lestari, sehingga pada tahun yang telah ditentukan

19

(selambat-lambatnya tahun keempat) UM diharapkan sudah dapat memenuhi standar sertifikasi ekolabel. Setelah proses-proses penyusunan standar, uji coba, dan konsultasi publik dilakukan, sistem sertifikasi bertahap diluncurkan pada tanggal 1 Maret 2007 oleh Menteri Kehutanan. Dua perusahaan besar, yaitu PT. RAPP di Riau dan PT WKS di Jambi tengah menjalani proses sertifikasi secara bertahap ini.

Pengembangan Sistem Sertifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu Saat ini LEI sedang mengembangkan Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (PHHBK). Seri diskusi diawali pada tanggal 9 Januari 2007. Dalam diskusi ini disepakati akan dikembangkan sertifikasi yang khusus untuk HHBK namun sifatnya generik (generic standard). Standar inipun akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Sertifikasi PHBML yang telah dikembangkan sebelumnya. Seri diskusinya kemudian berlanjut diantara Tim Penyusun. Sampai saat ini telah dilakukan 9 kali pertemuan. Pada pertemuan ini telah disepakati tersusunnya Draf 1. Dalam Draf 1 telah disusun tipologi pengelolaan HHBK, kategorisasi, dan kriteria dan indikator. Tim Penyusun juga telah menyempurnakan Naskah Akademis (NA) Sistem Sertifikasi PHBML yang sebelumnya belum mengakomodir adanya standar HHBK karena pada saat itu belum menjadi kebutuhan. Rencana selanjutnya untuk melakukan ujicoba di Lampung dan Nusa Tenggara Barat yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2009 ini.

Pengembangan Sistem Akreditasi LEI Untuk memenuhi keandalan standar akreditasi LEI, sejak tahun 2002 telah dimulai membangun manual akreditasi LEI dan baru dapat diimplementasikan

20

pada tahun 2006. Pengembangan Manual Akreditasi LEI adalah dalam rangka memenuhi standar akreditasi penuh yang saat itu masih bersifat interim. Pada tahun 2006-2007 WWF Indonesia melakukan studi FCAG (Forest Certification Assessment Guideline) yang menghasilkan beberapa rekomendasi bagi LEI sebagai Lembaga Akreditasi. Salah satu butir rekomendasinya adalah LEI harus menggunakan standar lembaga akreditasi Internasional yang ditetapkan dalam ISO 17011. Pengembangan Sistem Mutu yang sesuai dengan Standar ISO 17011 mulai dikerjakan pada bulan Mei 2008 atas dorongan hasil studi FCAG dan amanat Rakernas LEI 2007 untuk meningkatkan rekognisi internasional. Beberapa serial diskusi dan pemantapan pengembangan sistem mutu ini dilakukan oleh seluruh staf dan bagian LEI. Hasilnya telah tersusun Dokumen Panduan Mutu, standar operating procedures, dan dokumen lainnya. Sertifikasi personel terhadap para asesor dan panel pakar menurut sistem LEI seharusnya dilakukan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Personel). Proses akreditasi yang dilakukan terhadap calon LSP sejak tahun 2000 belum menemukan LSP yang memenuhi standar akreditasi LEI. Mengingat kebutuhan yang sangat mendesak, pada tahun 2006 dilakukan initial review sebagai bentuk akreditasi interim terhadap Pustan LIPI yang melahirkan MoU antara LEI dengan Pustan LIPI. Sayangnya, Staf Pustan LIPI tidak ada yang memiliki kompentensi sebagai Penilai Sertifikasi Personel untuk Profesi Penilai Lapangan sertifikasi PHPL dan Panel Pakar PHPL, sehingga proses penilaian dan registrasi personel tidak bisa berjalan dengan semestinya. LEI sudah mulai melakukan komunikasi dan akan terus bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Hutan Indonesia (LSPHI) untuk dapat menjadi lembaga sertifikasi personel sistem sertifikasi LEI.

C. Pelaksanaan Program Kerja: Pelaksanaan Sertifikasi Kegiatan Sertifikasi Kegiatan sertifikasi LEI dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh LEI. Lembaga Sertifikasi yang aktif adalah PT Mutu Agung Lestari (MAL) dan PT TUV International Indonesia. Sebelum tahun 2004 luasan hutan yang tersertifikasi baru mencapai 90.957 Ha (PT Diamond Raya Timber). Setelah itu luasan semakin berkembang dengan tersertifikasinya beberapa pengelolaan hutan alam (HPH), hutan tanaman (HTI), dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sehingga sampai dengan akhir tahun 2008 luasan hutan bersertifikat LEI menjadi 1.537.165,34 Ha. Luasan tersebut belum termasuk luas unit manajemen yang sedang menjalankan proses sertifikasi bertahap seluas 108.623 Ha. Selain itu beberapa unit manajemen yang tidak lagi melanjutkan proses sertifikasi atau gagal menempuh sertifikasi seluas 899.691 Ha.

Ada dua Unit Usaha Kehutanan yang telah mendapat sertifikat Lacak Balak/ CoC yaitu PT Uniseraya di Riau dan PT Jawa Furni Lestari di Yogyakarta. Keduanya adalah dua perusahaan perkayuan yang memproduksi furniture, pintu, dan produk woodworking lainnya. Dalam empat tahun terakhir semakin banyak unit manajemen hutan berbasis masyarakat yang telah mendapat sertifikat PHBML. Dimulai dari Desa Selopuro dan Sumberejo di Wonogiri bergerak ke wilayah Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri, Kabupaten Gunung Kidul, dan Sukoharjo, kemudian melompat ke luar pulau Jawa, sertifikasi Hutan Adat Sungai Utik di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sertifikasi Hutan Adat Sungai Utik menjadi momen penting untuk meneguhkan komitmen LEI terhadap pengakuan hutan adat yang melaksanakan pengelolaan hutan secara adil dan lestari.

1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0

Luas A real S ertifik as i LE I

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

20

02

Tahun

01 20

Hektar

Grafik Peningkatan Luasan Areal Bersertifikat LEI

Tahun

Gambar 3.1. Perkembangan Luas Hutan Yang Disertifikasi LEI

21

Perkembangan Sertifikasi PHAPL� ������������������� (Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari)

Sampai Nopember 2008 tercatat sebanyak enam unit manajemen pengelolaan hutan alam yang mendapat sertifikat ekolabel LEI yang areal kerjanya berada di Sumatra dan Kalimantan. Luas keseluruhan hutan alam yang telah tersertifikasi adalah 1.102.053 Ha (Tabel 3.1.).

Tabel 3.1. IUPHHK Hutan Alam yang Lulus Sertifikasi PHAPL No

Unit Manajemen

Lokasi

Luas (ha)

Status sertifikasi

Lembaga Sertifikasi

1

PT. Diamond RayaTimber

Rokan Hilir, Riau

90.957

Lulus sertifikasi (2001) dan PT. MAL Lulus Resertifikasi (2006), proses suspend hingga (paling lambat) Oktober 2008,akan diverifikasi akhir Januari 2009

2

PT. Intracawood Mfg/Patungan dengan Inhutani (Kaltim)

Kabupaten Bulungan dan sebagian di wilayah Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur

195.110

Lulus Sertifikasi

3

PT. Sari Bumi Kusuma (Alas Kusuma Group)

147.600

Lulus Sertifikasi

4

PT. Erna Djuliawati

Blok I Seruyan, Kec. Seruyan Hulu, Kec. Katingan Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimatan Tengah Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah

LEI dan Smartwood sampai dengan scoping/PP I, mulai tahap field assessment diteruskan oleh TUV International Indonesia (II) dan Smartwood PT. TUV II dan Smartwood

184.206

Lulus Serifikasi

PT. TUV

5

PT. Sumalindo Lestari Jaya Unit II

267.600

Lulus Sertifikasi

PT. MAL dan Smartwood

6

PT. Sarmiento Parakantja Timber

Site Long Bangun, Kutai Barat, Kalimantan Timur Kalimantan Tengah

216.580

Lulus Sertifikasi Oktober 2008

PT. TUV II

 

Total Luas PHAPL

 

1,102,053

 

 

Sampai bulan Nopember 2008 telah tercatat sebanyak 2 (dua) UM yang bersertifikat LEI, yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau dan PT Wirakarya Sakti di Jambi, dengan total luasan 420.329 Ha (Tabel 3.2.)

Perkembangan Sertifikasi PHTL� (Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari)

Tabel 3.2. IUPHHK Hutan Tanaman yang Lulus Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari No

Unit Manajemen

Lokasi

Luas (ha)

1

PT. Riau Andalan Pulp and Paper, SK Menteri Kehutanan No. 137/Kpts-II/1997, luas 159.500 HA

Riau

159,500

 2

PT. Wirakarya Sakti

Jambi

260,829

 

Total Luas PHTL

 

420,329

22

Status sertifikasi Lulus sertifikasi Lulus sertifikasi Distrik I-VII  

Lembaga Sertifikasi PT. MAL PT. TUV II

Perkembangan Sertifikasi PHBML(Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari)

Dari sisi luasan, perkembangan sertifikasi PHBML lebih kecil jika dibandingkan dengan sertifikasi pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman. Namun dari sisi jumlah, perkembangan sertifikasi PHBML meningkat. Dari 6 pengelola hutan berbasis masyarakat yang bersertifikat, luasannya mencapai 14.782 Ha (Tabel 3.3).

Tabel 3.3. Kelompok Petani/Masyarakat Adat Pengelola Hutan Berbasis Masyarakat Lulus Sertifikasi PHBML No

Kelompok

Lokasi

Luas (ha)

Status sertifikasi

1

KPS Desa Selopuro

Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

262,77

Lulus sertifikasi

2

KPS Desa Sumberejo

Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah

547,18

Lulus Sertifikasi

3

Koperasi Wana Manunggal Lestari GOPHR Wono Lestari Makmur PPHR Catur Giri Manunggal UM Rumah Panjae Menua Sungai Utik

Kabupaten Gunung Kidul

815,00

Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

1.179,00

Lulus Sertifikasi Lulus Sertifikasi Lulus Sertifikasi Lulus Sertifikasi dengan Catatan

4 5 6

 

Total Luas PHBML

2.434,00 9.453,40

Lembaga Sertifikasi PT. MAL, pendamping PERSEPSI Wonogiri PT. MAL, pendamping PERSEPSI Wonogiri PT TUV II PT. MAL PT. MAL PT. MAL

14.691,35

Perkembangan Sertifikasi CoC (Chain of Custody) atau Lacak Balak

Permintaan akan Sertifikasi Lacak Balak atau CoC tergantung pada ketersediaan bahan baku bersertifikat LEI. Mengingat sumber bahan baku bersertifikat masih terbatas, maka baru ada dua industri kehutanan yang berhasil memperoleh sertifikat CoC LEI. Dari mereka, logo LEI telah mulai mendapatkan apresiasi pasar dan dikenal di pasar kayu Eropa. Gambaran mengenai unit manajemen yang bersertifikat CoC LEI dapat dilihat di Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Unit Usaha Kehutanan yang memiliki Sertifikat CoC No

Industri

Lokasi

Volume

Status sertifikasi

Lembaga Sertifikasi

1

PT. Uniseraya

Kabupaten Bengkalis, Riau

Sawmill : 40.000m3/ tahun, woodworking : 27.000 m3/tahun

Lulus sertifikasi Tahun 2000

PT. MAL

Yogyakarta

Furniture

Lulus Sertifikasi Maret 2007

2

PT. Jawa Furni Lestari

PT. TUV II

23

Perkembangan Sertifikasi Bertahap

Sejak digulirkan pada bulan Maret 2007, sistem sertifikasi bertahap LEI telah diimplementasikan pada dua unit manajemen pengelolaan hutan tanaman di propinsi Riau dan Jambi. Dengan sertifikasi bertahap ini dimungkinkan untuk memberikan insentif bagi UM yang telah berkomitmen dan memenuhi

sebagian standar SFM melalui Business to Business Communications, memberi kesempatan kepada pengelola hutan untuk memperbaiki kinerjanya, serta meningkatkan kesadaran publik untuk melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari. Luasan yang dicapai pada proses ini adalah 108.623 Ha (Tabel 3.5).

Tabel 3.5. Unit Manejemen yang Melaksanakan Sertifikasi Bertahap No

Unit Manajemen

Lokasi

Luas (ha)

Status serrtifikasi

Lembaga Sertifikasi

1

PT. Wirakarya Sakti

Propinsi Jambi

32.983

Sertifikasi bertahap pada Distrik VIII

PT. TUV II

2

PT. RAPP Sektor Pelalawan SK Menhut No. 356/KptsII/2004 Total

Propinsi Riau

75.640

Lulus penapisan untuk sertifikasi bertahap

PT. MAL

 

108.623

 

 

Unit Manajemen yang Tidak Lulus Sertifikasi

Catatan kegagalan sertifikasi ini penting untuk menunjukkan bahwa sistem sertifikasi LEI mengedepankan obyektivitas dan fairness dalam penilaiannya. Namun demikian, kegagalan seharusnya tidak menyebabkan mundurnya proses sertifikasi, karena sistem sertifikasi LEI

membuka kesempatan untuk melakukan resertifikasi bagi yang dinyatakan tidak lulus. Jumlah unit manajemen yang gagal maupun tidak berminat melanjutkan ke proses berikutnya sebanyak 4 unit manajemen dengan luasan 603.291 Ha (Tabel 3.6)

Tabel 3.6. Perusahaan Pemohon Sertifikasi yang Tidak Lulus/Melanjutkan No

24

Unit Manajemen

Lokasi

Luas (Ha)

Lembaga Sertifikasi

Status sertifikasi

1

PT. Austral Byna

Kalimantan Tengah

294.600

Peringkat Tembaga/Tidak Lulus, tahun 2001

PT. TUV

2

PT. Dwima Jaya Utama

Kalimantan Tengah

128.975

Lulus PP I tahun 2003, tidak melanjutkan

PT. TUV

3

PT. Wana Inti Kahuripan Intiga

Kalimantan Tengah

92.475

Dapat melanjutkan setelah menjalankan rekomendasi PP I tetapi tidak melanjutkan, tahun 2003

PT. TUV

4

PT. Aya Yayang Indonesia

Kalimantan Selatan

87.241

Tidak Lulus PP I, tahun 2003

PT. TUV

5.

PT Musi Hutan Persada

Sumatera Selatan

296.400

PT. MAL

 

Total

 

899.691

Lulus PP1 tahun 2006, tidak melanjutkan proses berikutnya  

 

Akreditasi Lembaga Sertifikasi (LS) Kegiatan Akreditasi LEI mulai tahun 2006 telah menggunakan Manual LEI 11 sebagai pedoman akreditasi penuh. Proses akreditasi penuh dilakukan sekitar 8 bulan untuk menyempurnakan proses akreditasi sebelumnya yang bersifat interim. Pada tanggal 26 Juli 2007 bertepatan dengan acara Rakernas LEI II dilaksanakan penandatanganan kontrak akreditasi LEI dan menetapkan tiga Lembaga Sertifikasi telah dinyatakan lulus akreditasi LEI. Ketiga LS yang telah mendapat akreditasi penuh adalah PT. Mutuagung Lestari (No. Akreditasi. 001/LEI/AKR/ LS PHPL-LB/VII/07, tanggal 26 Juli 2007), PT. TUV International Indonesia (No.������������������������ Akreditasi 002/LEI/AKR/ LS PHPL-LB/VII/07, tanggal 26 Juli 2007), dan PT Sucofindo (No. Akreditasi 003/LEI/AKR/LS PHPL-LB/ VII/07, tanggal 26 Juli 2007). Kegiatan akreditasi LEI tidak hanya terbatas pada proses seleksi dan pendaftaran calon LS, namun juga dilakukan proses pemantauan dan pembinaan. Proses pemantauan LS dilakukan melalui keterlibatan LEI di dalam proses sertifikasi, yangmana LEI sebagai pemantau pada proses penilikan (surveillance). Sementara itu kegiatan penilikan akreditasi adalah untuk memenuhi ketentuan Manual Akreditasi LEI dan untuk melihat apakah kinerja LS yang terakreditasi masih memenuhi standar akreditasi LEI. Kegiatan Penilikan Akreditasi LEI kepada seluruh LS dilaksanakan pada tanggal 10-12 Nopember 2008.

D. Pelaksanaan Program Kerja: Kolaborasi dan Komunikasi Selama masa 2004 – 2008 LEI telah menjalin relasi dengan pihak lain. Hubungan ini setidaknya dapat dipilah menjadi 2 kategori, yaitu hubungan kerja sama formal dan hubungan yang sifatnya sebagai mitra jejaring. Hubungan kerja sama antara lain telah dilakukan LEI dengan kalangan lembaga donor, pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, LSM baik daerah, nasional, maupun internasional, serta lembaga akreditasi tingkat internasional.

Lembaga Donor K��������������������������������������� erja sama dengan lembaga donor terkait dengan dukungan hibah bagi program dan proyek yang dilaksanakan LEI. Sampai saat ini sumber daya paling besar organisasi masih berasal dari dukungan hibah dari lembaga-lembaga donor ini. Implementasi program kerja dan aktivitas lembaga juga sebagian besar dikaitkan dengan implementasi program dan proyek-proyek yang mendapat dukungan dari lembaga-lembaga donor ini, baik yang berasal dari dalam negeri maupun lembaga donor internasional. Dalam Tabel 3.7. disajikan daftar kegiatan yang didukung lembaga donor periode 2004 – 2008.

Tabel 3.7. Kegiatan LEI yang Didukung Lembaga Donor, 2004-2008 No 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12

Judul Kegiatan Indonesia Natural Resource Management Ecolabelling Certification Conference Promotion of Ecologically-Sustainable, Socially-Equitable and Economically-Viable Forest Management in Indonesia through Implementation of Credible Certification Systems Proposal Development Facility (PDF) for Small Grants Programme for Operation to Promote Tropical Forests (SGP PTF) Utilization of The Market Force through Certification to Increase the Livelihood of the Community The Development of Timber Tracking with Two Dimensional Barcode System Institutional Development of the Legality Standard Promosi Sertifikasi Hutan Adat Sungai Utik Workshop on Community Forest Certification Worskhop of Timber Legality Capacity building and socialization activities on community forest certification and chain of custody certification system Institutional Development of the Legality Standard Promoting Community Forest Certification: increasing recognition, community income and welfare

Sponsor

Tahun

Status

MFP - DFID

2004-2005

Telah Selesai

EU

2004-2006

Telah Selesai

SGPPTF - UNDP

2005-2006

Telah Selesai

Ford Foundation

2006-2008

Telah Selesai

Jafta-Jlira

2006-...

Belum Selesai

TNC MFP II GTZ USFS IFC PENSA

2007-2008 2008 2008 2008 2008

Telah Selesai Telah selesai Telah selesai Telah selesai Telah selesai

DFID Ford Foundation

2008 - 2009 2009 - 2010

Belum Selesai Belum selesai

25

Disamping berbagai kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan, LEI mendapatkan komitmen untuk terus bekerja sama dengan beberapa donor, seperti Ford Foundation untuk program mendorong perluasan sertifikasi hutan berbasis masyarakat dan MFP–DFID untuk proyek pengembangan standar karbon untuk voluntary market dan implementasi standar legalitas kayu.

Pemerintah Hubungan LEI dengan pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan (Dephut) dalam periode ini berlangsung baik. Beberapa bentuk aktivitas yang telah dilaksanakan antara lain: 1. LEI membantu peningkatan kapasitas assesor dan panitia teknis Lembaga Penilai Independen (LPI) yang diakreditasi Dephut melalui aktivitas pelatihan dan uji kompetensi; 2. Pengembangan standar verifikasi legalitas kayu, yang awalnya dilakukan oleh multi pihak dan difasilitasi oleh LEI kemudian sepakat bahwa standar itu menjadi domainnya pemerintah, dalam hal ini Dephut untuk implementasinya; 3. Beberapa kali DE LEI terlibat sebagai delegasi Indonesia dalam perundingan dan negosiasi internasional (program FLEGT, ITTO) di beberapa negara Eropa dan Jepang; 4. Kerja sama dengan Badan Planologi Kehutanan untuk pengembangan standar sertifikasi karbon untuk pasar sukarela (voluntary market carbon), yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2008; 5. Mendorong untuk pemberian insentif bagi unit-unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel dengan skema LEI. Dengan departemen lain, selain Dephut, belum banyak dibangun kerja sama yang intensif. Meskipun begitu tercatat setidaknya LEI beberapa kali diundang untuk menjadi narasumber dan/atau terlibat dalam aktivitas di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (LH) untuk program penilaian “Menuju

26

Indonesia Hijau” tahun 2007 dan 2008, Departemen Perdagangan terkait pengembangan kapasitas dan promosi sertifikasi ekolabel dan produk-produk ramah lingkungan.

Kerja Sama Internasional Dengan lembaga internasional yang lain, beberapa kali LEI diminta menjadi narasumber dan diundang dalam pertemuan-pertemuan internasional, seperti di Chatham House London, FAO, ITTO, dan EU. LEI juga pernah memfasilitasi workshop legalitas kayu yang didukung oleh United States Forest Service (USFS) Amerika. Kemudian beberapa peneliti asing juga telah bekerja sama dengan LEI terkait dengan implementasi sertifikasi PHBML, antara lain dari IGES Jepang dan UN University. Lembaga-lembaga lainnya yang telah bekerja sama dengan LEI antara lain adalah TNC, Royal Institute for International Affairs (RIIA) di London, The Forest Dialogues, WWF, dan ASEAN. Dengan lembaga akreditasi internasional LEI masih berkomunikasi dengan FSC dan mulai menjajaki kerja sama dengan PEFC, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II.

Aliansi Strategis Relasi dengan para pihak di daerah terjalin melalui forum-forum seperti Forum Komunikasi Daerah (FKD) terutama di daerah-daerah yang terdapat proses penilaian sertifikasi ekolabel. Peran utama FKD adalah untuk mengidentifikasi isu-isu krusial yang terkait dalam sertifikasi, melakukan sosialisasi dan pendidikan mengenai sertifikasi di daerah, dan terlibat dalam proses sertifikasi di daerah masingmasing. Melihat fungsi utama yang demikian, maka sebagian besar FKD yang aktif adalah FKD dimana proses sertifikasi tengah berlangsung. Untuk periode 2007-2008 FKD yang aktif adalah FKD Jawa Tengah-DIY, FKD Riau, FKD Jambi, dan FKD Kalimantan Barat. Kendala kesulitan FKD untuk bisa bergerak aktif adalah persoalan kontinyuitas penggalangan sumber daya, terutama menjamin ketersediaan dana untuk mendukung kegiatan. Untuk

mengimplementasikan dan melanjutkan program kerjanya beberapa FKD, seperti FKD Riau, menggandeng unit usaha kehutanan di daerah tersebut untuk memperkenalkan sistem sertifikasi LEI, dan untuk melakukan berbagai kegiatan lain. Selain dukungan dari berbagai FKD secara strategis LEI juga melakukan berbagai kerja sama dan membentuk jaringan kerja dengan berbagai pihak.

Di wilayah yang potensi sertifikasi hutan rakyatnya tinggi seperti bagian selatan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, LEI bersama Asmindo Komda Surakarta, kelompok masyarakat pengelola hutan rakyat dan berbagai lembaga swadaya masyarakat, bergabung dalam Aliansi Pendukung Sertifikasi PHBML. Bentuk kerjasama lain adalah LEI bergabung dalam aliansi strategis, terutama untuk mendorong implementasi sertifikasi ekolabel (Tabel 3.8).

Tabel 3.8. Beberapa Aliansi dan Kerja Sama LEI No. 1.

2.

3

4.

5.

Waktu penandatangan & Jangka Waktu

Tema dan tujuan

Para pihak yang terlibat

Aliansi Pendukung Sertifikasi PHBML Aliansi ini didirikan dengan tujuan: 1. Meningkatnya kemitraan. 2. Penguatan kapasitas pengelola hutan berbasis masyarakat. 3. Mendorong dukungan kebijakan pemerintah. 4. Meningkatkan nilai tambah, harga, volume, serta perluasan produk bersertifikat ekolabel . 5. Menambah luas areal PHBML. Aliansi Pendukung Produk Indonesia Hijau Tujuan : 1. Menyediakan pasar bagi produk dari hutan yang telah/ sedang dalam proses sertifikasi PHBML LEI. 2. Melakukan promosi bersama. 3. Para pihak saling membantu untuk membangun sistem lacak balak. 4. Membangun hutan di lahan milik masyarakat. 5. Bersepakat mencari sumber pendanaan bagi terlaksananya komitmen bersama ini. Kesepakatan para pihak untuk mendukung sertifikasi PHBML di Gunung Kidul. Maksud: mempertemukan kepentingan pengelola hutan rakyat, kelompok pemasok, pengolah, pemasar dan pengembang produk yang berbahan baku kayu hutan rakyat bersertifikat ekolabel. Kerja sama untuk mendukung peningkatan pengelolaan hutan dan pemenuhan standar legalitas dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari oleh pihak ketiga di Indonesia Pengembangan dan pelaksanaan metodologi, monitoring, dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari untuk perdagangan karbon hutan

ASMINDO Komda Surakarta, LEI, PERSEPSI, AruPA, SHOREA, PKHR UGM, FKPS Sumberrejo, FKPS Selopura, PPHR Catur Giri Manunggal, Giriwoyo, Wonogiri, dan GOPHR Wana Lestari Makmur, Weru, Sukoharjo ASMINDO, PT Setyamitra Bhakti Persada , Lembaga Ekolabel Indonesia, dan Koperasi Perumahan Wanabhakti Nusantara (KPWN)

23 November 2006 – 23 November 2009 (3 tahun)

Pokja Hutan Rakyat Lestari Kab. Gunung Kidul, Maison du Monde, HARA Group, dan LEI

April 2008 – April 2011 (3 tahun)

LEI dan TNC

8 Maret 2008 – 8 Maret 2012 (untuk jangka waktu 4 tahun) 22 Juli 2008 – 22 Juli 2010 (jangka waktu 2 tahun)

Relasi dengan pihak swasta juga terjalin cukup baik, di tingkat unit manajemen hutan maupun industri kehutanan dan industri furniture dan handycraft. Dengan asosiasi swasta, seperti APHI dan ASMINDO juga terjalin baik, sebagaimana tergambar dalam kerja sama aliansi diatas. Beberapa perusahaan swasta, khususnya yang menjadi anggota LEI juga mendukung pendanaan untuk kegiatan-kegiatan LEI, baik yang sifatnya insidental maupun terprogram.

LEI dan Badan Planologi Kehutanan

Aliansi-aliansi di atas sangat dekat dengan pengembangan hutan yang dikelola oleh masyarakat, dan dalam konteks hutan Jawa. Di luar Jawa, aliansi untuk mendorong sertifikasi dilakukan LEI dengan AMAN, FWI, PPSHK, LBBT, PPSDAK, AMAN Kalbar dan dengan komunitas Dayak Iban di Kampung Sui Utik, di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kerja sama ini mendorong kegiatan bersama untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan adat di Sui Utik. Setelahnya,

26 Oktober 2007 (ditandatangani 3 pihak yaitu LEI, ASMINDO, dan PT Setyamitra) dan 7 Maret 2008 ditandatangani 4 pihak (ditambah KPWN)

27

AMAN Kalbar, LBBT, PPSKH dan PPSDAK membantu masyarakat untuk menyiapkan diri menuju penilaian sertifikasi ekolabel. ��������������������� Buah dari kerja sama ini adalah sertifikasi Hutan Adat Sui Utik dalam skema PHBML LEI.

Pameran Pameran menyediakan ruang interaksi bagi LEI dan konstituennya, baik pemasok barang yang dapat disertifikasi, maupun calon pembeli. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pengusaha, LEI mengetahui bahwa pengusaha menghendaki skema sertiifikasi yang diterima oleh pasar dan pembeli pada umumnya. ������� Sistem sertifikasi yang berlaku di pasaran mempengaruhi pemilihan pengusaha atas sistem sertifikasi mana yang akan mereka masuki. Sedangkan keinginan

maju sertifikasi adalah karena ada permintaan dari buyers. Pengusaha selalu mengikuti keinginan buyers karena mereka tidak ingin kehilangan omzet yang menopang keberadaan usahanya. Sehingga kesadaran untuk mengikuti sertifikasi di Indonesia lebih banyak karena mengikuti trend pasar. Pertimbangan lain adalah biaya proses sertifikasi tersebut dibandingkan dengan lama masa berlaku, luasan areal yang mereka miliki, atau kapasitas pabrik yang mereka punya. Input dari pameran ini menjadi penting dalam proses pengembangan sistem sertifikasi LEI dan proses komunikasi berikutnya. Selama periode tahun 2007 – 2008 LEI telah mengikuti beberapa pameran, baik tingkat nasional maupun internasional, sebagaimana tergambar pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8. Pameran yang diikuti LEI Periode Tahun 2007 – 2008 No 1.

2.

Pameran

Tujuan

Kegiatan

Pameran dalam rangka pemutaran film ”The Inconvenient Truth” Pusat Perfilman Usmar Ismail Jakarta, 18 Juli 2007 Asmindo Pavilion, Pameran Produk Ekspor (PPE) Expo Kemayoran, Jakarta, 21-27 Oktober 2007

Memperkenalkan produk Greenliving Indonesia dari hutan rakyat bersertifikat LEI kepada peserta pemutaran film.

•

Memperkenalkan produk bersertifikat ekolabel dari hutan rakyat bersertifikat LEI.

•

• •

• • •

3.

The Green Pavilion, International Furniture and Craft Fair (IFFINA) 2008 JI Expo Kemayoran, Jakarta, 7 – 11 Maret 2008

•

4.

Pameran Commnex IPB. Botani Square, Bogor, 18 Mei 2008

Promosi LEI dan sertifikasi ekolabel kepada masyarakat Bogor.

5.

Asmindo Pavilion Pameran Produk Ekspor (PPE). Expo Kemayoran, Jakarta, 21-25 Oktober 2008.

•

•

Mempromosikan produk bersertifikat ekolabel dari hutan rakyat bersertifikat LEI. Mempromosikan komitmen Indonesia dalam gerakan penghijauan dan pelestarian sumberdaya hutan.

•

• •

•

28

Memperkenalkan cara investasi penanaman jati di hutan rakyat yang bersertifikat ekolabel. Promosi Green Acknowledgement kepada para perusahaan polutan sebagai bentuk investasi lingkungan.

•

•

•

Display produk Greenliving Indonesia Distribusi brosur dan leaflets. Pembagian kuesioner Display dan penjualan produk Greenliving Indonesia. Distribusi informasi LEI (brosur, leaflet, merchandise, dll) Peluncuran produk Greenliving Indonesia Konferensi pers media massa cetak dan elektronik Promosi bersama para unit manajemen yang telah mendapat sertifikat LEI dan dan pendukung lainnya. Forum bisnis ” The Green Furniture of Indonesia” Konferensi Pers Stand sebagai media distribusi informasi, brosur, leaflet, dan poster. Stand bersama dengan KPWN & PT. Setyamitra Bhakti-persada, The Punokawan Green Products Solution. Distribusi informasi tentang kerjasama investasi lingkungan dan green acknowledgement.

Media Massa Peliputan di media massa dikaitkan dengan event yang diselenggarakan oleh LEI, berupa seminar, workshop, pameran, konsultasi publik, launching sistem sertifikasi baru, dan kunjungan lapangan (field trip) ke areal hutan yang telah mendapat sertifikasi ekolabel. Pada tahun 2007, LEI mengajak beberapa jurnalis untuk melakukan liputan lapangan terhadap areal-areal hutan yang sudah mendapat sertifikat ekolabel, baik pada hutan alam (PT. Sari Bumi Kusuma), hutan tanaman (PT. Riau Andalan Pulp and Paper), maupun hutan rakyat di Wonogiri dan Gunung Kidul. Hasilnya semua jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik tersebut membuat tulisan, baik dalam bentuk news maupun feature yang dimuat di medianya masing-masing. Beberapa

media yang mengikuti dan kemudian memuat tulisan hasil liputan lapangan tersebut adalah The Jakarta Post, ANTARA, ANTARA TV, Kompas, dan Media Indonesia. Pada tahun 2008 bertepatan dengan penyerahan sertifikat ekolabel kepada masyarakat Kampung Sungai Utik, LEI juga mengajak rombongan jurnalis untuk meliput acara yang dihadiri Menteri Kehutanan. Hasilnya beberapa media seperti Sinar Harapan, Antara, dan Kompas memuat tulisan dan berita acara tersebut (Tabel 3.9). ���������� Sepanjang 2005 – 2008 LEI telah mengeluarkan 18 siaran pers berkenaan dengan sistem sertifikasi baru, posisi LEI, dan event tertentu yang penting bagi publik. Sebelas di antaranya dimuat dan dijadikan referensi di media massa. Berita di media massa ini kemudian dikutip oleh berbagai media berbasis internet, website, blog, news bulletin, dan lain-lain. Beberapa situs resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di berbagai negara tujuan ekspor mengutip dan menterjemahkan berita tentang LEI dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari.

Tabel 3.9. Jumlah Pemberitaan LEI di Media Massa Tahun

Media Cetak

2005

1

2006

5

2007

25

2008

54

Media Elektronik SCTV : 1

Keterangan Business News, Riau Terkini Kompas, Kaltim Pos, Republika Online.

Metro TV: 2 I-Radio : 1

Harian Pelita, Detik Finance, Wood Biz, Republika, Pikiran Rakyat, Bisnis Indonesia, Antara, Riau Terkini, Republika Online. Antara, Jakarta Post, Sinar Harapan, Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Depkominfo, Investor Daily, Kedaulatan Rakyat, Kaltim Pos, Riau Terkini, Wood Biz, Femina, Koran Tempo.

Produksi dan Distribusi Paket Informasi Untuk mendukung kegiatan komunikasi, seperti melalui pameran dan media massa, LEI memperbanyak paket informasi baik cetak maupun melalui sarana website. Paket informasi yang dicetak meliputi buku-buku, brosur, leaflet, poster, peta sertifikasi, pedoman dan manual sertifikasi. Informasi melalui internet disampaikan melalui website www.lei.or.id yang selalu diperbaharui isinya. Paket informasi yang telah disusun, dicetak, dan didistribusikan selama tahun 2007 – 2008 adalah :

3. Label Hijau

1. Pocket Book of Certification

11. Brosur informasi umum LEI (terbit berbahasa Inggris)

2. Prosedur Sertifikasi (buku saku)

4. Sertifikasi di Simpang Jalan 5. Info LEI (2 x terbit, 2 bahasa) 6. E-Label (3 x terbit) 7. Warta Ekolabel (1 x terbit, 2 bahasa) 8. Komik (belum terbit) 9. Kompilasi Berita Sertifikasi (terbit berbahasa Indonesia, insidental) 10. When Community Labels it’s Forest (terbit berbahasa Inggris, insidental)

29

12. Lembar Frequently Ask Question tentang Sertifikasi (terbit 2 bahasa, insidental) 13. Brosur Kerjasama 4 Lembaga LEIAsmindo-KPWN-PT. Setyamitra Bhaktipersada 14. Brosur The Punokawan Project : Green Investment to Produce Green Products 15. Souvenirs : Mug, Stiker, Pin, Pulpen, tempat kartu nama certified 16. Film Dokumenter Sungai Utik 17. Film Dokumenter Wonogiri

E. Pelaksanaan Program Kerja: Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam tahun 2007-2008, LEI telah melakukan serangkaian kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjalankan program pengembangan kapasitas personil melalui program pelatihan, asistensi, dan uji kompetensi.

Program Pelatihan untuk Unit Pengelola Hutan Bersama The Nature Conservancy (TNC), LEI melakukan kegiatan pelatihan pemahaman dasar dan lanjutan sertifikasi PHPL di Berau. Pelatihan ini diselenggarakan pada tanggal 9 – 11 Maret 2007 untuk pelatihan jenjang dasar dan tanggal 12 – 16 Maret 2007 untuk jenjang lanjutan. Peserta pelatihan terdiri dari unit pengelola hutan (PT Sumalindo Lestari Jaya II dan IV, PT Amino Wana Persada, PT Karya Lestari, PT Mardhika Insan Mulia, PT Aditya Kirana Mandiri), LSM lokal (Bestari, Menapak, FKPPI, KSDA, BP HLSL), Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dan staf TNC. Pelaksanaan praktek lapangan pada pelatihan jenjang lanjutan dilakukan di PT Sumalindo Lestari Jaya IV. LEI juga memberikan pelatihan penerapan internal monitoring kinerja

30

(IMPG) khusus untuk pengelolaan hutan tanaman lestari (PHTL) di PT Inhutani II. Pelatihan ini diikuti oleh 24 orang yang berasal dari PT Inhutani II dan III serta beberapa perusahaan patungannya (PT Segara Timber, PT Roda Mas, PT Ratah Timber, PT Gunung Gadjah Abadi, dan PT Kalpika). Output dari kegiatan pelatihan ini adalah masing-masing unit pengelola hutan menyusun rencana tindak lanjut menuju proses penilaian sertifikasi ekolabel. Kegiatan serupa juga dilakukan di PT Toba Pulp Lestari. Kedua pelatihan tersebut menekankan pada peningkatan pengetahuan peserta pada standar sertifikasi PHTL LEI, dan sekaligus penyusunan peta jalan menuju sertifikasi di masing-masing unit pengelola hutan tempat peserta bekerja. Selain kegiatan di kelas, peserta juga melakukan mock assessment dan penyusunan rencana kerja bagi unit pengelola hutan tempat pelatihan berlangsung. Pelatihan ini mendapat sambutan baik dari peserta dan pada akhir tahun 2008 ini terdapat sejumlah kelompok usaha yang juga menghendaki pelatihan serupa. Selain menawarkan secara langsung, LEI juga bekerjasama dengan Proyek yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan dan didanai oleh ITTO (Project PD 389/05 Rev. 2 (F)). LEI secara aktif terlibat sebagai bagian dari Project Steering Committee, dan secara tidak langsung terlibat juga dalam penyusunan kurikulum pelatihan, silabus, dan disain pelatihan penerapan internal monitoring kinerja PHAPL (IMPG). Kegiatan tersebut oleh Tim ITTO PD 389/05 dilanjutkan dengan pelatihan sebanyak 8 (delapan) angkatan di beberapa unit pengelola hutan alam (IUPHHK) yang diikuti oleh para pengelola unit pengelola hutan hutan. Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut sejumlah 226 yang berasal dari unit pengelola hutan di seluruh Indonesia dan wakil pemerintah (dinas kehutanan).

Pelatihan untuk Personel LPI dan Pelaksana Sertifikasi Selain terlibat di dalam peningkatan kapasitas unit pengelola hutan, LEI juga terlibat di dalam peningkatan kapasitas personil Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu yang melakukan penilaian kinerja pada IUPHHK, dengan menyelenggarakan pelatihan bagi penilai lapangan dan panitia teknis PHAPL pada sistem verifikasi wajib (mandatory). Kegiatan tersebut dilandasi oleh Memorandum of Understanding (MoU) antara LEI dengan Departemen Kehutanan. Di dalam pelaksanaannya LEI bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Personil Hutan Indonesia (LSPHI) untuk melakukan uji kompetensi terhadap personil LPI Mampu. Untuk keperluan peningkatan kapasitas pelaksana sertifikasi, LEI menyelenggarakan beberapa pelatihan reguler. Salah satunya adalah Pelatihan Penilai Lapangan Sistem Sertifikasi Lacak Balak dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang diselenggarakan pada tanggal 23 – 27 Maret 2008 di Yogyakarta. Peserta pelatihan adalah perwakilan Forum Komunikasi Daerah (FKD) Riau dan Jambi, LSM Pendamping, industri, dinas kehutanan gunung kidul, perguruan tinggi (UGM), dan lembaga sertifikasi. Pelatihan ini khusus untuk melahirkan assessor untuk sertifikasi CoC. Pelaksanaan kegiatan praktek lapangan dilakukan di areal hutan rakyat yang sudah tersertifikasi di Gunung Kidul serta industri kehutanan (PT Jawa Furni Lestari) yang pada waktu itu sedang berproses untuk mengikuti penilaian sertifikasi lacak balak. Pelatihan lain adalah pelatihan assesor dan panel pakar untuk sertifikasi bertahap (phase-approach certification). LEI mengundang asessor dan panel pakar yang masih terlibat aktif dalam proses-proses sertifikasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan tentang sistem sertifikasi bertahap. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas

registered assesor dan panel pakar LEI. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tanggal 19 – 20 Februari 2007 bagi panel pakar, sedangkan untuk assesornya dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 Februari 2007. Sebagian assesor dan panel pakar ini kemudian melakukan penilaian untuk sertifikasi bertahap di PT Riau Andalan Pulp and Paper sektor Pelalawan dan PT Wirakarya Sakti untuk distrik VIII. Hingga bulan November 2008, jumlah penilai lapangan ter-registrasi pada sertifikasi PHAPL, PHTL, PHBML, CoC, dan Phase-approach Certification adalah 477 orang. Sedangkan untuk panel pakar ter-registrasi sejumlah 194 orang. Adapun daftar jumlah penilai lapangan dan panel pakar ter-registrasi pada sertifikasi PHAPL, PHTL, PHBML, CoC, dan Phase-approach Certification dapat dilihat pada Lampiran 3.1.

Peningkatan Kapasitas Internal Secara internal, pengembangan kapasitas personil LEI juga dilakukan melalui fasilitasi beberapa staf LEI untuk mengikuti pelatihan di luar LEI. Pelatihan yang diikuti antara lain adalah Pelatihan Inspektor Sistem Pangan Organik, yang diselenggarakan pada tanggal 8 – 11 April 2008 di Bogor. Selain pelatihan itu, LEI juga memfasilitasi peningkatan kapasitas staf dengan memberi kesempatan dan beasiswa untuk belajar Ilmu Komunikasi tingkat S-1, serta manajemen tingkat S2. LEI juga mengirim beberapa staf junior untuk mendapat kesempatan untuk terlibat dan kemudian melakukan pelaporan dalam sebuah pertemuan informal di LEI. Pemberian paparan pada berbagai persoalan itu adalah untuk meningkatkan kapasitas yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri, melatih kemampuan berkomunikasi, dan mempertajam pemahaman atas berbagai isu yang relevan dengan pekerjaannya di LEI.

31

32

Bab IV Keuangan dan Asset Lembaga Laporan Keuangan LEI disusun setiap tahun sesuai periode waktu kepengurusan LEI CBO 2004 – 2008. Audit laporan keuangan 2004 – 2007 dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Aria dan Jonnardi, dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Sementara untuk laporan keuangan 2008 disampaikan dalam bentuk prognosa sampai dengan akhir Desember 2008. Laporan Keuangan LEI meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas dan laporan arus kas. Dalam laporan ini, disampaikan ringkasan pengelolaan sumber daya keuangan tahun 2005 – 2008. Detail laporan keuangan disampaikan dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan prognosa, sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Ringkasan disajikan dalam bentuk komparasi kinerja pengelolaan keuangan antar tahun, dengan fokus analisis pada kemampuan pendapatan dan pembelanjaan, persentase biaya overhead terhadap total biaya, diversifikasi sumber dana, total aset dan dan kondisi likuiditas yang diukur dari perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek.

A. Laporan Keuangan Periode 2005 dan 2004 Kekayaan pertama bagi LEI meliputi kekayaan pangkal berupa uang tunai sebesar Rp 106.316.617 dan $ US 43.926,43. Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari 2005, rapat Badan Pengurus Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia dan Majelis Perwakilan Anggota Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia sepakat untuk mengalihkan dana terikat milik para donatur dan proyek terkait dengan dana tersebut yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia untuk selanjutnya dikelola oleh Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia. Selain itu turut juga diserahkan aktiva tetap berupa perlengkapan kantor dan dan kendaraan guna menunjang aktivitas LEI. Akibat dari pengalihan dana dan proyek donatur tersebut, maka laporan keuangan tanggal 31 Desember 2004 disajikan seolah-olah pengalihan tersebut sudah terjadi sejak awal tahun 2004 karena sebagian proyek donatur yang dialihkan sudah dimulai sebelum tahun 2004. Jumlah dana donatur yang dialihkan adalah sebesar $US 69.304 dan Rp 416.2107.317 dengan rincian sebagai berikut:

33

Rupiah



Dolar AS



Dana Proyek European Union Commission (EU) Dana Proyek International Tropical Timber Organization (ITTO) Dana Proyek Department for International Development (DFID)

362.951.172

11.598

38.817.008

56.545

14.439.137

1.161





Jumlah







416.207.317

69.304







Untuk kepentingan analisis kinerja lembaga Perkumpulan LEI 2005 dan 2004 (20 Oktober 2004 sampai 31 Desember 2004), disampaikan komparasi ukuran kinerja sebagaimana tersaji pada Tabel 4.1. Perbandingan kinerja tidak bisa dilakukan secara keseluruhan





karena aktivitas Perkumpulan LEI diperhitungkan mulai 20 Oktober 2004. Beberapa ukuran kinerja yang dapat diperbandingkan (seperti total pembelanjaan dan belanja program) dikarenakan merupakan proyek berjalan selama satu tahun.

Tabel 4.1. Perbandingan Kinerja Keuangan Tahun 2005 (sd 31 Desember 2005) dengan 2004 (20 Oktober – 31 Desember 2004)

34

Dari Tabel 4.1. terlihat bahwa total belanja Perkumpulan LEI tahun 2005 naik 111 % dari tahun 2004. Total pendapatan naik cukup tajam (167 %), dengan komposisi sumber pendanaan dari donor 94 % dan non donor (iuran, manajemen fee) sebesar 6 %. Yang perlu dicermati adalah biaya umum dan administrasi (overhead) yang mencapai 31 % dari total pembelanjaan. Cukup tingginya persentase biaya umum dan administrasi karena belum semua dana program, utamanya dari donor terserap dalam bentuk kegiatan di tahun 2005 tersebut. Total aset 2005 juga mengalami kenaikan yang siginifikan

sebesar 498 % dari tahun 2004. Data asset lembaga secara rinci disajikan pada Lampiran 4.1. Sementara itu, dari rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar dihasilkan angka 9,06, yang artinya pada tahun 2005 Perkumpulan cukup likuid dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Aria dan Jonnardi menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perkumpulan LEI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 dan untuk periode sejak pendirian (20 Oktober 2004) sampai 31 Desember 2004, adalah wajar tanpa pengecualian.

B. Laporan Keuangan Periode 2006 dan 2005 Perbandingan kinerja keuangan Perkumpulan tahun 2006 dengan 2005 ditunjukkan pada Tabel 4.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa total pembelanjaan lembaga tahun 2006 mencapai Rp 7,505 Milyar, meningkat 153 % dibandingkan tahun 2005. Peningkatan belanja terutama karena adanya pembelian rumah

dan renovasinya untuk dijadikan kantor. Peningkatan belanja lembaga ini menyebabkan persentase biaya umum dan administrasi terhadap total belanja pada tahun 2006 turun 10 % dibandingkan tahun 2005. Aktivitas program juga meningkat, yang tercermin dari naiknya belanja program tahun 2006 sebesar 10 % dibandingkan tahun 2005.

Tabel 4.2. Perbandingan Kinerja Keuangan Tahun 2006 (sd 31 Desember 2006) dengan 2005

Dari total pendapatan tahun 2006 sebesar Rp 5,19 Milyar, sumber dana dari donor mencapai 89 % (turun 5 % dari tahun 2005), sedangkan untuk non donor mencapai 11 % ( meningkat 5 % dari tahun 2005). Meningkatnya jumlah sumber dana dari non donor, karena adanya pemasukan dari kegiatan pelatihan dan sosialisasi sertifikasi. Selain itu, sebagian dana untuk kegiatan yang berasal dari donor, dananya telah diturunkan pada tahun sebelumnya tetapi belum dibelanjakan karena baru turun pada akhir tahun. Dalam bahasa yang lain telah terjadi surplus dana di tahun 2005 (saldo akhir kas Rp 6,075 Milyar), sementara pelaksanaan kegiatannya dilakukan di tahun 2006. Ini bisa dilihat dari nilai aktiva bersih yang negatif Rp 2.309.901.166 (pembelanjaan Rp 7.505.583.985 sedangkan pendapatannya hanya Rp 5.195.682.820) Dana - dana itu adalah

dari proyek EU. Aktiva tetap mengalami kenaikan yang tajam di tahun 2006 karena adanya pembelian rumah. Dilihat dari total asset, tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 50 % dibandingkan 2005, utamanya karena menurunnya pemasukan dari donor sebesar 54 %, sementara total pembelanjaan justru naik 153 %. Data asset lembaga disajikan pada Lampiran 4.2. Sementara itu, dari rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar dihasilkan nilai 8,29 (turun 0,77 dibandingkan 2005), artinya pada tahun 2006 Perkumpulan tetap mempertahankan likuiditasnya dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Terhadap Laporan Keuangan Perkumpulan LEI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dan 2005, hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Aria dan Jonnardi menyatakan wajar tanpa pengecualian.

35

C. Laporan Keuangan Periode 2007 dan 2006 Besarnya dana yang dikeluarkan LEI di tahun 2007 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3, tahun 2007 total pembelanjaan sebesar Rp 4,576 Milyar, turun 61 %

dari 2006. yang terutama disebabkan menurunnya belanja program (turun 49 % dibandingkan 2006). Di sisi lain, biaya umum dan administrasi yang komponen biayanya relatif tetap, kembali melonjak 15 % dari tahun 2006.

Tabel 4.3. Perbandingan Kinerja Keuangan Tahun 2007 (sd 31 Desember 2007) dengan 2006

Hal yang membuat pembelanjaan LEI menurun adalah karena adalah adanya situasi di luar kendali, berupa berakhirnya masa kerja Multistakeholder Forest Program (MFP) pada tahun 2006 yang merupakan salah satu partner penting LEI dan terganggunya aliran dana DFID ke Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat sejak tahun 2005 LEI telah memberikan perhatian yang besar bagi terjadinya verifikasi legalitas kayu sebagai bagian dari advokasi untuk memperbaiki legal framework dan governance pengelolaan hutan di Indonesia. Untuk melakukan hal tersebut LEI telah melakukan fasilitasi baik pengembangan sistem Verifikasi Legalitas Kayu maupun kelembagaaannya. Mengingat program ini menjadi prioritas bagi beberapa lembaga donor terutama DFID yang telah mensupport proses fasilitasinya sejak tahun 2001, dapat dikatakan bahwa terhambatnya dukungan dari DFID melalui MFP membawa akibat terhadap penerimaan LEI. Untuk menjembatani hal tersebut LEI terdorong untuk melakukan pendekatan pada DFID di Inggris secara langsung yang

36

membuahkan hasil yang positif berupa dana talangan untuk melanjutkan proses fasilitasi pengembangan kelembagaan SVLK pada awal tahun 2008. Dari sudut kualitas diversifikasi sumber pendanaan telah terjadi perbaikan komposisi sumber pendanaan yang tidak berasal dari donor. LEI mendapatkan penerimaan dari usaha- usaha yang tidak menimbulkan konflik kepentingan, misalnya fee dari peserta pelatihan, iuran dari akreditasi, iuran dari anggota, dan lain-lain. Dari total pendanaan sebesar Rp 2,97 Milyar, 80 % berasal dari donor (turun 9 % dibandingkan tahun 2006), dan 20 % berasal dari non donor (naik menjadi 9 % dari 2006). Sebagaimana juga pada tahun 2005, terdapat surplus dana di tahun 2006 (saldo akhir kas Rp 1,84 Milyar), yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2006. Ini bisa dilihat dari nilai aktiva bersih yang negatif Rp 1.606.579.528 (pembelanjaan Rp 4.576.756.463 sedangkan pendapatannya hanya Rp 2.969.827.465).

Ditinjau dari total asset, tahun 2007 terjadi penurunan sebesar 51 % dibandingkan 2006, utamanya karena menurunnya pemasukan dari donor sebesar 51 %, yang akibatkan turunnya aktiva lancar, sementara di sisi lain aktiva tetap relatif tetap. Data asset lembaga selengkapnya pada tahun 2007 disajikan pada Lampiran 4.3. Sementara itu, dari rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar dihasilkan nilai 2,53, yang artinya pada tahun 2007 Perkumpulan masih tetap mempertahankan likuiditasnya dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, meskipun nilai likuiditas turun 8,72 point dari tahun 2006. Terhadap Laporan Keuangan Perkumpulan LEI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006, hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Aria dan Jonnardi menyatakan wajar tanpa pengecualian.

D. Laporan Keuangan Periode 2008 dan 2007 Laporan keuangan tahun 2008 disajikan secara prognosa (unaudited). Besarnya pembelanjaan LEI tahun 2008 kembali menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2007. Sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3, tahun 2008 total pembelanjaan tercatat hanya Rp 2,909 Milyar, turun 64 % dari 2007. yang terutama disebabkan menurunnya belanja program (turun 51 % dibandingkan 2007). Dalam pada itu, biaya umum dan administrasi yang komponen biayanya relatif tetap, naik 13 % dari tahun 2007. Dengan demikian, dari total pembelanjaan sebesar Rp 2,90 Milyar tersebut di atas 49 % digunakan untuk membiayai program LEI, sisanya sebesar 49 % adalah untuk biaya umum dan administrasi.

Tabel 4.3. Perbandingan Kinerja Keuangan Tahun 2008 (sd 31 Desember 2008) dengan 2007

Total pendapatan tahun 2008 meningkat 157 % dibandingkan 2007 karena adanya tambahan sumber dana dari donor untuk program Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melalui program MFP. Namun demikian, pendapatan tahun 2008 belum seluruhnya dimasukkan dalam biaya, tetapi dimasukkan dalam pencadangan di muka (advance) sebesar Rp 3,264 Milyar, karena proyek Barcode yang belum selesai.

Hal yang menarik dari tahun 2008 adalah meningkatnya sumber dana non donor sebesar 4 % tahun 2007. dengan komposisi sumber dana donor 76 % dan non donor 24 % Pendapatan ini terutama datang dari pelatihan (untuk penilai lapangan dan Panitia Teknis LPI, untuk LS, dari kerjasama dengan kelompok-kelompok perusahaan). Investasi di bidang pelatihan sejak tahun 2005 ini mulai memberikan hasil, selain

37

meningkatnya jumlah orang terlatih, juga meningkatkan pendapatan LEI dalam jumlah yang cukup besar. Total asset tahun 2008 meningkat cukup tajam, sebesar 279 % dibandingkan tahun 2007. Namun demikian dalam asset ini terkandung unsur pencadangan dana di muka (advance) seperti disampaikan dimuka, yang belum bisa dimasukkan dalam biaya. Ini berdampak pada aktiva lancar yang juga melonjak 357 % dibandingkan tahun 2007, sehingga ketika dibandingkan dengan kewajiban lancar, rasio likuiditasnya mencapai 13,66 (naik 11 point dibandingkan tahun 2007). Asset lembaga secara detail sampai dengan Desember 2008 disampaikan dalam Lampiran 4.4. Pada tahun 2008 Perhimpunan telah mengajukan proposal kepada beberapa donor, yang diharapkan bisa terealisasi pencairannya di tahun 2009. Beberapa program tersebut antara lain sebagai berikut :

38

-

Program wood tracking dengan barcode dari LIRA, masih ada sisa dana belum cair sebesar USD 26.000, dan komitmen baru sebesar USD 100.000,-

-

Program sertifikasi berbasis masyarakat dan penguatan pasar kayu bersertifikat dari Ford Foundation, sebesar + USD 200.000,-

-

Program legalitas kayu dan karbon dari MFP sebesar + US 200.000,(dalam proses persetujuan)

-

Program Hutan Desa untuk Sungai Utik, dari Partnership, kolaborasi LEI, FWI dan Aman, sebesar Rp 300.000.000,-

E. Strategi ke Depan 1. Selama 2004 sampai dengan 2008, kemampuan keuangan LEI secara mandiri cukup lemah, tercermin dari dominannya pendapatan dari donor. Oleh karenanya, peningkatan penghasilan dari dana-dana non donor, seperti dari pelatihan, iuran anggota, dll. perlu mendapat perhatian utama. Di sini perlu ada perumusan code of conduct yang jelas sehingga tidak perlu ada kegamangan untuk pengembangan pendanaan. Iuran dari konsitituent merupakan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan ketika code of conduct dapat disepakati. 2. Fungsi budgeting menjadi sangat penting, terutama ketika cash flow harus dibuat untuk meningkatkan target pendapatan dari non donor. Lemahnya fungsi budgeting akan akibatkan lemahnya kreasi untuk mengupayakan pendapatanpendapatan non donor. 3. Alokasi dana untuk pengembangan pendanaan, seperti peralatan Barcode dan peralatan kerja dan outlet Green Living harus direncanakan secara jelas, sehingga dapat meningkatkan asset tetap sekaligus dapat menjadi sarana untuk mendorong usaha-usaha produktif LEI. 4. Pemisahan secara manajerial unit usaha produktif LEI menjadi prioritas penting untuk dikembangkan, untuk mempermudah pembebanan targettarget pendapatan dari non donor dan menurunkan biaya umum dan administrasi yang jumlahnya cukup besar.

Bab V Permasalahan Sertifikasi dan Kendala Organisasi A. Permasalahan Sertifikasi Luas Hutan yang Disertifikasi Sebagai lembaga sertifikasi, kinerja LEI yang utama adalah capaian jumlah luas hutan yang dapat disertifikasi. Selama periode 2005-2008 telah terjadi peningkatan jumlah Unit Manajemen (UM) maupun luas hutan yang disertifikasi oleh LEI, dari satu UM (PT Diamond Raya Timber) seluas 90.957 Ha sebelum tahun 2004 menjadi 1.537.073,35 Ha pada akhir 2008, yang terdiri dari 6 UM pengelolaan hutan alam (HPH), 2 UM pengelolaan hutan tanaman (HTI) dan 6 UM pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML). Luasan tersebut belum termasuk 2 UM yang sedang menjalankan proses sertifikasi bertahap seluas 108.623 Ha. Selain itu, sebagai catatan, beberapa UM yang tidak lagi melanjutkan proses sertifikasi atau gagal menempuh sertifikasi LEI seluas 899.691 Ha. Peningkatan jumlah luas hutan yang mendapat sertifikasi LEI tersebut cukup nyata apabila dibandingkan perkembangan pada periode sebelumnya. Namun jumlah UM dan luas hutan yang sudah disertifikasi relatif masih sangat kecil (≈4,4%), apabila dibandingkan dengan jumlah UM dan luas hutan produksi alam dan tanaman yang telah dikelola di Indonesia.

Berdasarkan data Departemen Kehutanan (Mei 2008) terdapat sebanyak 326 HPH dengan luas 28.196.189 Ha dan 163 HTI dengan luas 7.113.212 Ha yang telah mempunyai Surat Keputusan Ijin Definitif.

Faktor Eksternal dan Internal Lambatnya perkembangan sertifikasi LEI antara lain disebabkan oleh sifatnya yang sukarela (voluntary) dan terbatasnya UM yang siap untuk disertifikasi, meskipun berbagai dorongan untuk meningkatkan kinerja UM terus dilakukan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kinerja UM tersebut tidak seluruhnya dalam jangkauan, bahkan sebagian besar di luar jangkauan program dan kegiatan yang dilakukan LEI. Dengan kata lain, LEI menghadapi situasi atau faktor eksternal yang kurang kondusif terhadap terhadap upaya sertifikasi ekolabel. Disamping faktor eksternal tersebut masalah sistem sertifikasi dan kapasitas LEI sebagai lembaga juga mempengaruhi lambatnya perkembangan sertifikasi. Untuk mengatasi faktor internal tersebut, sejumlah program telah dimandatkan dalam Rakernas LEI I dan II dan mandat tersebut telah atau sedang dilaksanakan. Dalam Tabel 5.1. dapat dilihat upaya untuk mengatasi masalah-masalah sertifikasi tersebut.

39

Tabel 5.1. Isu Pokok yang Ditetapkan dalam Rakernas I dan II dan Capaian/Implementasinya No.

Isu Pokok yang Harus Ditindaklanjuti

Capaian/Implementasi

Rakernas LEI, 27 & 28 April 2005 1.

Pengembangan dan implementasi sertifikasi bertahap (phase approach certification)

Sistem sertifikasi bertahap sudah selesai disusun dan mulai diimplementasikan dalam pilot project untuk menilai sertifikasi hutan tanaman, misalnya sertifikasi PHTL PT RAPP untuk sektor Pelalawan.

2.

Joint Certification Programme (JCP)

JCP secara resmi telah diselesaikan pada bulan Desember 2005, bersamaan dengan General Assembly FSC di Manaus Brazil. Dalam nota kesepahamannya disepakati bahwa meskipun JCP telah berakhir tetapi akan dilanjutkan dengan kerja sama antara FSC dan LEI di bidang lain.

3.

Perubahan sistem sertifikasi, khususnya sertifikasi hutan alam produksi lestari; pengembangan standar sertifikasi non kayu

- -

Untuk sistem sertifikasi PHAPL sampai sekarang belum dilakukan review dan revisi, yang sudah dilakukan perubahan adalah sistem sertifikasi lacak balak dan PHBML Standar sertifkasi HHBK sudah mulai dikembangkan. Direncanakan mulai tahun 2009 akan dilakukan pilot test di lapangan

4.

Penguatan fungsi FKD

Dari sekitar 14 FKD yang tercatat pernah diinisiasi yang aktif adalah FKD Riau, Jambi, Jawa Tengah-DIY, dan Kalimantan Barat, dimana terdapat proses sertifikasi di wilayah tersebut.

5.

Peran kamar MPA

Peningkatan hubungan MPA dan anggota kamar masing-masing terkendala oleh dana, pemahaman dan keterampilan dalam mengelola CBO

6.

LEI dan inisiatif lain, misalnya kerja sama dengan PEFC dan pemerintah

- -

7.

Revisi pedoman dan manual lembaga sertifikasi

LEI sudah mulai menjajaki kerja sama dengan PEFC. MPA LEI sudah memutuskan agar jika dimungkinkan LEI dapat menjadi anggota PEFC Relasi dengan KAN baru sebatas komunikasi, belum sampai tahap kerja sama, misalnya diakuinya sistem sertifikasi yang dikembangkan LEI.

BE LEI telah merevisi pedoman dan manual akreditasi. Saat ini status akreditasi lembaga sertifikasi LEI ( PT Sucofindo, PT TUV, dan PT MAL) juga sudah meningkat dari akreditasi interim menjadi akreditasi penuh

Rakernas LEI, 25 & 26 Juli 2007 1.

Pembahasan issue strategis: Sistem verifikasi legalitas kayu, CoC legalitas, pengembangan dan perluasan sertifikasi PHBML, kerja sama internasional (dengan PEFC, FSC,dll),

Berbagai issue strategis tersebut sudah mulai berjalan implementasinya.

2.

Rakernas menyetujui keputusan MPA tentang: 1) Sistem sertifikasi bertahap, 2) Perubahan formula pengambilan keputusan sistem sertifikasi PHBML, 3) Perubahan sistem sertifikasi lacak balak, dan 4) Pembentukan Unit Usaha Retail produk-produk berbahan baku kayu bersertifikat ekolabel (PT Greenliving Indonesia).

Keputusan-keputusan MPA tersebut sudah diimplementasikan.

3.

Kegiatan prioritas selama 2 tahun: 1). Proses sertifikasi hutan adat Sungai Utik, Kalimantan Barat, 2) Membantu penyelesaian konflik kebijakan bidang kehutanan, 3). Pembenahan website LEI.

Sertifikasi hutan adat Sungai Utik telah dilakukan, demikian pula pembenahan website dan strategi komunikasi. Penyelesaian konflik kebijakan kehutanan tidak dilakukan LEI sendiri tetapi bergabung dengan Dewan Kehutanan Nasional (DKN).

4.

Rakernas menetapkan pembentukan ”Desk untuk rekoginisi internasional LEI” dan ” Desk untuk mediasi dan pengembangan kapasitas dan sumber daya lembaga”.

Desk untuk rekognisi internasional telah dibentuk dan bekerja dengan berbagai outputnya. Desk untuk mediasi dan pengembangan kapasitas dan sumber daya lembaga sampai sekarang belum dibentuk.

40

Untuk membantu UM meningkatkan kapasitas dalam mengikuti proses sertifikasi sudah dikembangkan sertifikasi dengan pendekatan bertahap (phase approach certificatation), namun peminatnya baru dua UM HTI. Sudah ada juga insentif Departemen Kehutanan atas UM yang telah bersertifikat LEI, namun nampaknya belum mampu meningkatkan jumlah UM yang mengikuti proses sertifikasi.

hutan adat tersebut. Dengan kata lain, sertifikasi hutan adat merupakan “strategi antara” atas jaminan LEICBO, agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam jangka pendek dapat membebaskan hutan adat tersebut dari ijin-ijin pemanfaatan sumber daya alam/hutan serta kemudian menentukan formula hukum untuk menetapkan kepastian hukum atas hutan adat tersebut.

Selain menjalankan sertifikasi dengan pendekatan bertahap, LEI juga berperan aktif dalam pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), dimana sistem ini kemungkinan akan diterima oleh pasar internasional, terutama Eropa. Disamping itu, LEI terlibat juga dalam pelatihan personel sertifikasi oleh Departemen Kehutanan dengan skema yang bersifat mandatory (Lembaga Penilai Independen/LPI). Keterlibatan LEI dalam sertifikasi mandatory tersebut dapat digolongkan kedalam program “Kondisi Pemungkin Pengelolaan Hutan Lestari”, karena kriteria dan indikator yang digunakan masih “dibawah” kriteria dan indikator sertifikasi LEI.

Dalam konteks sertifikasi hutan adat tersebut, LEI telah menetapkan kriteria dan indikator serta sistem penilaian pengelolaan sumber daya alam/hutan secara lestari oleh masyarakat adat yang bukan semata-mata berdasarkan perdagangan hasil-hasil pemanfaatan sumber daya alam/hutan secara komersial, melainkan atas dasar kelestarian pengelolaan sumber daya alam/hutan dan atas dasar rasa keadilan.

Kondisi yang diharapkan adalah terdapat perkembangan bahwa UM yang lulus LPI meningkat dan siap untuk masuk proses sertifikasi LEI. Apabila kondisi sebaliknya terjadi, yang mana sertifikasi mandatory tidak dapat meningkatkan kinerja UM dan SVLK merekognisi sebagian besar hasil penilain LPI, maka keterlibatan dan peran aktif LEI dalam LPI dan SVLK justru “trade off” terhadap skema sertifikasi sukarela yang diperjuangkan LEI.

Sertifikasi PHBML Hutan adat dan hutan rakyat yang disertifikasi dengan sistem PHBML mempunyai karakteristik permasalahan yang berbeda. Dalam Tabel 5.1. di atas ditunjukkan bahwa pengembangan sertifikasi hutan rakyat berlanjut dengan pembentukan PT Greenliving Indonesia untuk memfasilitasi peningkatan nilai tambah produk kayu rakyat yang telah disertifikasi. Sementara itu sertifikasi hutan adat, setelah dilakukan, memerlukan upaya untuk mendapatkan pengakuan secara legal terhadap

Baik sertifikasi PHBML terhadap hutan rakyat maupun hutan adat terdapat masalah pokok yaitu pelaksanaan pendampingan sebelum maupun sesudah pelaksanaan sertifikasi. Pengalaman selama ini menunjukkan adanya peran sangat penting dari FKD dan program aliansi strategis untuk mewujudkan pendampingan tersebut (Lihat Bab III, Sub Bab Pelaksanaan Program Kerja: Kolaborasi dan Komunikasi, Aliansi Strategis, Tabel 3.8). Permasalahannya, pelaksanaan pendampingan tersebut tidak menjadi bagian dari kelembagaan LEI maupun sistem sertifikasi LEI. Apabila kondisi tersebut dipertahankan, maka program kolaborasi dan komunikasi untuk menjalin aliansi strategis menjadi suatu keharusan. Hal yang sama sebenarnya juga terjadi dalam pelaksanaan resolusi konflik atas pelaksanaan sertifikasi PHAPL dan PHTL. Sepanjang konflik yang dimaksud berkaitan dengan masalah hak-hak atas sumber daya hutan dan melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, maka pendampingan untuk mengatasi konflik tersebut sangat diperlukan. Pengalaman dalam pelaksanaan sertifikasi PT. RAPP di Riau menunjukkan hal tersebut.

41

B. Kendala Memanfaatkan CBO Selama ini program peningkatan kapasitas LEI dilaksanakan dengan tiga sasaran yaitu terhadap: unit manajemen, personel pelaksana sertifikasi (asessor dan panel pakar), dan internal (Badan Eksekutif/BE) LEI. Sejauh ini belum ada peningkatan kapasitas yang ������������������ dilaksanakan dengan target secara langsung kepada anggota atau konstituen LEI. Pelatihan internal semestinya juga dilakukan terhadap anggota dan MPA LEI terutama yang berasal dari kamar masyarakat dan pemerhati. Sementara pelatihan untuk personel BE selain ditujukan untuk meningkatkan kapasitas personel dalam menunjang pekerjaan sehari-hari: akreditasi dan sertifikasi, juga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas personel BE LEI dalam mengelola organisasi berbasis konstiteun (CBO). Akibat adanya kendala mengelola CBO, mengakibatkan dua persoalan pokok, yaitu pertama hubungan dengan Forum Komunikasi Daerah (FKD) belum harmonis dan sinergis. Kedua, hubungan dengan anggota LEI kurang intensif dan anggota LEI

42

kurang berkembang jumlahnya. Komunikasi anggota untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan sertifikasi LEI sejauh ini terbatas melalui MPA dan dalam Rakernas LEI yang dilakukan dua tahun sekali. Situasi demikian itu menjadi hambatan terbentuknya inisiatif dukungan maupun kolaborasi antar kamar dalam pelaksanaan program dan kegiatan LEI. Sebagian masalah ini terletak pada lemahnya manajemen pengelolaan Anggota LEI di satu sisi dan di sisi lain terdapat kelemahan Anggaran Dasar, sehingga untuk kebutuhan LEI mendatang Anggaran Dasar LEI perlu diperbaiki. Terkait dengan hal tersebut di atas, Anggaran Dasar yang perlu mendapat kajian ulang untuk perbaikan antara lain mengenai: keanggotaan, hubungan MPA dan BE LEI, perangkat organisasi LEI seperti FKD, termasuk pendapat Kamar Masyarakat tentang perlunya Tim Ahli untuk Kamar Masyarakat, serta pandangan Kamar Bisnis tentang perlunya Dewan Penasehat LEI yang keduanya diutarakan pada waktu Pra Kongres LEI.

Bab VI Usulan Strategi LEI ke Depan A. Strategi Peningkatan Sertifikasi Terhadap permasalahan sertifikasi ekolabel di atas, diusulkan LEI perlu menetapkan sasaran tertentu obyek sertifikasi sebagai target 4 tahun ke depan. Sasaran tersebut menggambarkan peluang sertifikasi ekolabel yang mungkin dapat diberikan kepada UM dan perlu dirinci menurut skema sertifikasi yang telah dikembangkan LEI berupa PHAPL, PHTL, dan PHBML. Rincian setiap skema ini diperlukan mengingat perbedaan karakteristik antara yang satu dengan lainnya. Untuk pelasanaan sertifikasi PHAPL dan PHTL, LEI perlu melakukan kolaborasi dengan pemerintah, dalam hal ini terutama dengan Departemen Kehutanan. Sinergi pelaksanaan sertifikasi mandatory oleh Departemen Kehutanan, SLVK dan sertifikasi ekolabel oleh LEI perlu diteruskan. Tujuan program ini disamping mengupayakan efisiensi pelaksanaan sertifikasi bagi UM juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program LEI terkait dengan pengembangan kondisi pemungkin bagi terlaksananya sertifikasi suka rela. Peningkatan sertifikasi PHBML dapat dilaksanakan dengan memperkuat aliansi strategis dengan berbagai lembaga baik LSM, AMAN, Pemerintah dan Pemerintah

Daerah, Asosiasi Usaha Kehutanan serta lembaga lain yang relevan. Pendampingan akan menjadi program yang harus dilaksanakan. Hubungan kerja dalam aliansi strategis tersebut dapat ditetapkan melalui keputusan-keputusan yang sifatnya mengikat.

B. Rekognisi dan Afiliasi Sertifikasi ekolabel sebagai sebuah instrumen pasar membutuhkan rekognisi pasar. LEI memutuskan akan berafiliasi dengan PEFC dan dalam proses afiliasi tersebut perlu dievaluasi. Keputusan tersebut tidak menutup penjajagan untuk berafiliasi dengan lembaga sertifikasi yang lain

C. Restrukturisasi Organisasi LEI dan Peningkatan Peran CBO Sejalan dengan perkembangan yang ada, organisasi Badan Eksekutif LEI perlu ditingkatkan kinerjanya. Upaya ini antara lain dapat dilakukan dengan menerapkan ISO 17011. Disamping itu perlu ada penguatan lembaga yang terfokus pada 3 (tiga) arah yaitu: 1. Pengembangan Sistem Sertifikasi, 2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, dan 3. Penguatan Manajemen CBO.

43

Pengembangan sistem sertifikasi merupakan pengejawantahan dari visi LEI sebagai CBO. Sistem sertifikasi bukan hanya terkait dengan kelestarian hutan atau sumberdaya alam tetapi juga keadilan dalam pengelolaannya. Menjaga visi ini menjadi bagian dari organisasi CBO secara keseluruhan. Adapun pelaksanaan akreditasi dan berbagai kegiatan yang terkait dengan sertifikasi memerlukan penanganan secara profesional. Penguatan BE untuk unit kerja ini sangat diperlukan. Hal yang juga sangat penting adalah pengembangan manajemen CBO. Harus diakui bahwa selama periode pelaksanaan organisasi CBO yang pertama kali (2005-2009), pengembangan manajemen CBO masih lemah. Dalam pemikiran awalnya, bentuk CBO dapat menghadirkan anggota LEI yang solid, aktif dan mampu secara mandiri menyatakan kepentingannya terkait dengan sertifikasi ekolabel. Atas dasar pemikiran seperti itu, FKD misalnya, tidak menjadi bagian dari kelembagaan LEI, tetapi cukup menjadi bagian dari sistem sertifikasi LEI. Harapan semula, FKD juga menjadi forum/lembaga kritis terhadap pelaksanaan sertifikasi ekolabel oleh LEI, karena FKD – meskipun mempunyai kepentingan yang sama, bukan menjadi bagian secara struktural dengan LEI. Pengalaman yang telah berlangsung selama ini menunjukkan bahwa mekanisme pertemuan MPA dan Badan Eksekutif LEI dengan anggota LEI secara formal hanya melalui Rakernas LEI yang dilakukan dua kali dalam empat tahun. Demikian pula, keaktifan FKD tergantung pada pelaksanaan sertifikasi di daerah tertentu. Berdasarkan pengalaman tersebut, pemikiran awal mengenai kedudukan anggota LEI dan FKD perlu diperbaiki. Syarat-syarat keanggotaan LEI dan mekanisme komunikasi anggota LEI dengan MPA dan Badan Eksekutif LEI perlu dirumuskan kembali di dalam Anggaran Dasar LEI. Demikian pula, posisi FKD perlu dirumuskan untuk ditetapkan dalam Anggaran Dasar LEI.

44

D. Pengembangan LS berorientasi Non Profit Dengan semakin berkembangnya sertifikasi PHBML di masa mendatang, Lembaga Sertifikasi (LS) yang berorientasi non profit perlu dikembangkan. Idealnya, untuk menghindari adanya konflik kepentingan, LS ini bukanlah pendamping masyarakat dalam sertifikasi PHBML. Namun demikian, untuk efisiensi pelaksanaan sertifikasi, LS semestinya berkedudukan di daerah dimana sertifikasi PHBML dilaksanakan.

E. Keuangan LEI Dalam tahun 2008, sumber keuangan LEI 35% diantaranya diperoleh dari non-donor yaitu dari pelaksanaan pelatihan. Sumber keuangan nondonor tersebut adalah terbesar selama periode 2004-2008. Kondisi tersebut di satu sisi menunjukkan bahwa LEI telah mempunyai peran yang lebih luas dalam upaya pencapaian pengelolaan hutan secara lestari. Namun di sisi lain, pelaksanaan pelatihan bukanlah suatu program yang dapat diandalkan, karena dapat mengalami kejenuhan. Di masa mendatang perlu diupayakan terbentuknya dana abadi yang diinvestasikan dengan skema tertentu. Disamping itu, mekanisme penggalangan dana harus diupayakan agar tidak akan mengubah relasi kekuasaan antar kamar di dalam MPA LEI, sehingga kredibilitas LEI dapat terjaga. Beberapa alternatif untuk menggalang dana LEI tersebut perlu dirumuskan dan dijajagi keterlaksanaannya. Misalnya, mungkinkah memberikan pinjaman berjangka panjang kepada LEI? Mungkinkah bisnis meminjamkan dana dalam skema pinjaman lunak untuk diinvestasikan di pasar modal? Mungkinkah ada kerjasama dengan asosiasi pembeli di negara maju untuk menggagas proses pembiayaan ini? ooo

LAMPIRAN

45

46

LAMPIRAN 2.1 Daftar nama dan tingkat pendidikan staf BE LEI ( 2004 – 2008) No. 1.

Nama Taufiq Alimi

Jabatan Direktur Eksekutif

2.

Aditya Bayunanda

Deputi Direktur Eksekutif

3.

Daru Asycarya

Manajer Sertifikasi Akreditasi

4.

Asep Sugih Suntana

Asisten DE untuk Rekognisi Internasional

5. 6.

Indra S Dewi Dwiyana Hendrawati

7.

Ferry

Manajer Komunikasi dan Advokasi Manajer Pengembangan Kapasitas Manajer Keuangan dan Akuntansi

8.

Luhut Simanjuntak

9. 10.

Gladi Hardiyanto Wira Fitria

11.

Wahyu Riva Fathurahman

12. 13.

Atiek Yulis Setyawati Hayu Wibawa

Staf Kesekretariatan Staf Bagian Komunikasi dan Advokasi

14.

Restu Rahman

15. 16. 17. 18. 19.

Supriyadi Hendi Unang Wiharja Ishak Sondang Sinaga

Staf Bagian Komunikasi & Advokasi Staf Bagian Keuangan & Akuntansi Staf kesekretariatan Staf kesekretariatan Staf kesekretariatan Staf kesekretariatan

Asisten DE untuk hubungan konstituen dan FKD Manajer Sekretariat Staf Bagian Sertifikasi dan Akreditasi Staf Bagian Sertifikasi & Akreditasi

Tingkat Pendidikan Sarjana Teknik Nuklir UGM Master dari Obeline College, Amerika dan University of Los Banos, Philipina S1 Kehutanan UGM, MMA IPB, Kandidat Doktor USG Jakarta S1 Kehutanan UGM, MMA IPB S1 Kehutanan IPB Master Brandeis University USA, Kandidat Doktor Washington University, USA S1 Kehutanan UPB S1 Sosial Ekonomi Pertanian IPB S1 Ekonomi Universitas Indonesia S1 Kehutanan IPB, MMA IPB S1 Kehutanan UGM S1 Kehutanan IPB S1 Kehutanan IPB, Kandidat Master Pembangunan Daerah, IPB S1 Hukum D3 Universitas Lambung Mangkurat, Kandidat S1 Kehutanan IPB S1 MIPA IPB D3 Kandidat S1 Universitas Terbuka SLTA SLTA SLTA

LAMPIRAN 2.2

LAPORAN PENDAHULUAN

Analisis kemungkinan afiliasi sistem sertifikasi LEI dengan sistem sertifikasi FSC dan atau PEFC

Alan Purbawiyatna

Daftar isi

A. Pengantar

3

B. Laporan Pendahuluan

4

1. Situasi sertifikasi hutan global dan nasional

4

2. Situasi pasar kayu bersertifikat

6

3. Penilaian standar sertifikasi FSC-PEFC-LEI

7

4. Mekanisme pengakuan sistem sertifikasi nasional

11

5. Analisis kemungkinan afiliasi

18

6. Rekomendasi

22

2

A.

Pengantar

Pengakuan pasar internasional yang luas atas suatu sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari akan meningkatkan daya dorongnya untuk memperbaiki kinerja pengelolaan hutan. Sistem sertifikasi yang dikembangkan LEI dan telah diimplementasikan selama 10 tahun ini belum mendapatkan pengakuan yang luas tersebut. Saat ini terdapat dua sistem sertifikasi yang secara luas diakui di tingkat internasional yaitu FSC (Forest Stewardship Council) dan PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Baik FSC maupun PEFC mempunyai mekanisme untuk mengakui standar-standar sertifikasi nasional yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan masing-masing. Dalam upaya meningkatkan pengakuan pasar internasional LEI bermaksud melihat kemungkinan afiliasi dengan salah satu atau kedua lembaga tersebut untuk mendapatkan pengakuan atas sistem sertifikasi yang telah dikembangkan. Untuk itu perlu dilakukan analisis yang ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, kendala, manfaat serta resiko dari alternatif pilihan afiliasi serta memberikan gambaran langkahlangkah apa yang harus dilakukan. Laporan pendahuluan ini menyajikan ringkasan latar belakang dan topik analisis yang dimaksudkan di atas, meliputi: (a) situasi sertifikasi hutan global dan nasional, (b) situasi pasar kayu bersertifikat, (c) penilaian atas standar sertifikasi FSC-PEFC dan LEI, (d) mekanisme rekognisi (pengakuan) sistem sertifikasi nasional, (e) analisis kemungkinan afiliasi, dan (f) rekomendasi.

3

B.

Laporan Pendahuluan 1.

Situasi sertifikasi hutan global dan nasional a)

Di tingkat global, sertifikasi hutan menunjukkan perkembangan yang baik. Dalam kurun waktu 5 tahun (2002-2007) luas hutan berserti-fikat meningkat 2,85 kali lipat (285,5%). Luas hutan bersertifikat pada 2002 adalah 107,3 juta hektar (2,8% luas hutan dunia) dan pada tahun 2007 telah mencapai sekitar 306,3 juta hektar (8%).

b)

Negara-negara Eropa dan Amerika Utara (Canada) merupakan negara yang pesat pertumbuhan luas hutan bersertifikatnya, sedangkan Asia tidak menunjukkan perkembangan yang berarti.

c)

Sistem sertifikasi hutan yang paling banyak digunakan adalah PEFC (65%) dan FSC (28%), sisanya adalah sistem-sistem sertifikasi nasional seperti LEI, MTCC dan ATFS.

d)

Dalam hal sistem sertifikasi lacak balak (CoC), sistem sertifikasi yang paling banyak digunakan adalah CoC FSC (9.106 sertifikat) dan PEFC (3.545 sertifikat).

e)

Luas hutan bersertifikat LEI adalah 0,36% dari luas hutan bersertifikat dunia. Jumlah industri kayu yang memiliki sertifikat CoC di Indonesia adalah 75 unit, terdiri dari 71 bersertifikat CoC FSC, 2 bersertifikat CoC PEFC dan 2 bersertifikat CoC LEI.

f)

Beberapa infografik sertifikasi hutan disajikan berikut ini:

Latin America 3%

AsiaPacific 2%

Oceania Latin 3%

Asia 2% Africa 1%

America 4%

Africa 3%

Europe 54%

North America 38%

2002

North America 56%

Europe+ CIS 34%

2007

Source: Based on data from FSC and national systems elaborated by Indufor (AP & MS, 2008)

Gambar 1. Prosentase luas hutan bersertifikat berdasarkan wilayah (2002 dan 2007)

4

Other CSA 4% 8%

ATFS Other 4% 2%

FSC 23%

ATFS 10%

FSC 28%

SFI 17%

PEFC 65% PEFC 38%

2007

2002

CSA san SFI di-endorsed oleh PEFC pada 2005 Source: Based on data from FSC and national systems elaborated by Indufor (AP & MS, 2008)

Gambar 2. Prosentase sistem sertifikasi yang digunakan 2002 dan 2007

Europe

Africa

Oceania FSC 12 %

Keurhout 33 %

FSC 44 %

PEFC 56 % FSC 67 % PEFC 88 %

North America ATFS 8%

Asia

Latin America

LEI 15 %

PEFC 20 %

FSC 16 %

FSC 22 % MTCC 63 % PEFC 76 %

FSC 80 %

Source: Based on data from FSC and national systems elaborated by Indufor (AP & MS, 2008)

Gambar 3. Sebaran sistem sertifikasi berdasarkan wilayah

5

LEI PEFC 6% 4%

Keurhout 28%

FSC 36%

Keurhout 6%

MTCC 28%

FSC 60%

MTCC 36%

2002

2007

Source: Based on data from FSC and national systems elaborated by Indufor (AP & MS, 2008)

Gambar 4. Sertifikasi hutan tropis berdasarkan sistem sertifikasi (2002 dan 2007)

2.

Situasi pasar kayu bersertifikat a)

Produksi kayu bulat (kayu bulat untuk industri dan kayu bakar) global pada tahun 2006 mencapai 3,536 milyar m3. Proporsi kayu bulat dibandingkan kayu bakar dalam kurun waktu 1998-2005 meningkat dari 44% menjadi 49%.

b)

Produksi kayu bulat industri pada tahun 2006 mencapai 1,665 milyar m3, meningkat sekitar 12% dibandingkan produksi 10 tahun sebelumnya yaitu 1,487 milyar m3 pada 1996.

c)

Dari total volume produksi kayu bulat industri (log) tahun 2006 tersebut di atas, potensi suplai kayu bersertifikat dalam perdagangan kayu global adalah sekitar 405 juta m3 atau sekitar 25%.

d)

Khusus kayu bulat tropis untuk industri, produksi dari negara-negara anggota ITTO pada tahun 2006 adaah sekitar 125,4 juta m3 atau sekitar 7,53 % dari total produksi kayu bulat industri global.

e)

Gunnenberg, 2007, memprediksi bahwa dalam 10 tahun ke depan luas hutan bersertifikat secara global akan mencapai 512 juta hektar atau 14 % luas hutan dunia. Hal ini akan meningkatkan suplai kayu bulat industri dari hutan bersertifikat hingga 45% dari produksi kayu bulat industri global.

f)

Berdasarkan analisis Global Industry Analysists (GIA) permintaan log diprediksi dapat mencapai lebih dari 2,5 milyar m3 pada akhir tahun 2010.

g)

Tidak terdapat informasi yang konsisten tentang jumlah permintaan kayu bersertifikat secara global. Namun demikian, jumlah sertifikat CoC barangkali dapat dijadikan indikator untuk hal tersebut. Grafik perkembangan sertifikasi CoC global disajikan pada Gambar 5.

h)

Metafore (2004) melaporkan bahwa di Amerika Serikat konsumen produk akhir kayu yag bersedia membayar lebih untuk produk yang ramah ligkungan seperti produk kayu bersertifikat hanya sebagian kecil saja yaitu antar 2%-9%.

i)

Studi Duery and Vlosky (2006), tentang pasar kayu tropis bersertifikat di Amerika Serikat, menyatakan bahwa salah satu kemungkinan mengapa sertifikasi tidak menjadi atribut penting dalam pemilihan produk kayu adalah karena kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi diantara responden.

6

Number of cerificates 10 000

illi

9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1998

1999

2000

2001

2002

Total

2003

FSC

2004

2005

2006

2007

PEFC

Source: Based on data from FSC and national systems elaborated by Indufor (AP & MS, 2008)

Gambar 5.

3.

Perkembangan sertifikasi CoC FSC dan PEFC pada tingkat global tahun 1998-2007

Penilaian sistem sertifikasi FSC, PEFC dan LEI

Hasil penilaian atas sistem sertifikasi FSC, PEFC dan LEI adalah seperti disajikan pada Tabel 1 berikut: Tabel 1. Perbandingan sistem sertifikasi FSC, PEFC dan LEI Issue 1

FSC

PEFC

√

√

LEI

Akreditasi a. Kesesuaian dengan ISO Guide 61/17011 b. Afiliasi dengan forum akreditasi c. Pelaksana akreditasi LS

ISEAL Badan tertentu (ASI)

IAF Anggota IAF

d. Standar akreditasi

Terkait dengan sistem sertifikasi

Lebih umum

e. Standar kompetensi LS

FSC Accreditation standard

f. Surveillance LS

Minimal 1 surveillance LS dan 1 surveiance pemegang sertifikat dalam 5 tahun

− ISO 17021 (Mnj Sistem) − ISO 65 (products, CoC) Minimal 1 surveilance ke LS dan reakreditasi dalam 5 th

X (legal entity lembaga akreditasi) LEI Terkait dengan sistem sertifikasi

Manual akreditasi LEI

Setiap tahun ke kantor LS

7

2

Proses pengembangan sistem a. Adaptasi prinsip-prinsip international b. Inisiasi proses c. Proses partisipatif yang seimbang d. Persetujuan berdasarkan konsensus e. Rujukan standar internasional f. Prosedur perumusan dan dokumentasi baku g. Adaptasi standar lokal terhadap standar umum h. Prosedur penanganan keberatan i. Revisi standard j. Pengembang standard terpisah dari lembaga akreditasi dan sertifikasi

3

FSC Inisiatif Nasional s

Kelompok bisnis hutan

√

√

√

√

√

√

ISEAL

ISO 59 √

Oleh LS √ Sesuai kebutuhan √

√ LSM, Bisnis, Akademisi

ISO, FSC, ITTO

National level Pegembang standar nasional (NGB) √ 5 tahun

√ Pegembang standar nasional √ 5 tahun (?)

√

Overlap LA dan PS

a. Mencakup sistem manajemen hutan dan CoC b. Membedakan hutan alam tanaman c. Penilaian berbasis kinerja

√ (+ control wood)

√

√

√ (cut off year htn tanaman 1994) √

x

√ √

d. Lingkup standar

FSC P&C + lokal

x National merujuk pada PEC&I, ITTO, PEOLG Full compliance national stdr.

f. Pengambil keputusan

Full compliance FSC standar Mensyaratkan decision making entity

National Compensatory (AHP)

Tidak spesifik

Panel pakar

g. Prosedur Partisipasi publik

Konsultasi public via media massa

Tidak spesifik, memperhatikan informasi dari pihak external

h. Kompetensi asesor

FSC standard, ISO 62

ISO 19011

Wajib pertemuan Konsultasi publik Persyaratan Asessor

Under development

No

N.a.

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Kandungan standar SFM1 a. Generic international standard b. Kesesuaian dengan legislasi nasional c. Definition of land tenure & property rights d. Recognition of customary rights

1,2

√

Sistem sertifikasi

e. Pengambilan keputusan

4

√

Studi Purbawiyatna dan Simula (ITTO,2008)

8

e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.

5

Sustained production level Biodiversity maintenance Historic, cultural, etc. sites Preference for native species Soil erosion, watercourses Prohibition of GMOs Controlled use of fertilization Minimum use of pesticides & herbicides Prohibition of highly hazardous pesticides Special ecosystems Prohibition of conversion Endangered species Forest health and vitality Recreation Local rural employment FMP inventory, monitoring Requirement for public consultation during operations

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes Yes Not Yes

Yes Yes Yes Yes Yes No No

Yes

Yes

Implicit

Explicit

No

Yes Yes Yes Implicit Implicit Yes Yes Explicit specifications

Yes No Yes Yes Yes Yes Yes General (local experience & knowledge)

Yes No Yes Yes No Yes Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

365

90

3 years

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

70

70

100

100

1001)

N.a.

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes (e.g. FSC) Yes No Yes No ”PEFCCertified”

No

CoC and Labelling a. Physical separation a) Input/output (volume credit) system b. Batch calculation, maximum length days c. Minimum average percentage d. Management/quality system requirements e. Minimum certified content % (excl. recycled fiber) f. Maximum recycled content % g. Exclusion of uncertified controversial sources h. Exclusion of illegal sources i. Risk assessment of non-certified wood j. Other schemes’ certificate as indicator of low risk k. CoC of multi-site organizations l. Social criteria in CoC standard m. 100% certified label n. Mixed label o. Recycled label p. On-product & off-product regulations q. Allowance of on-product use of other forest certification labels

Yes No Yes Yes Yes

No No Yes No N.a.

Yes

Yes

Yes

No

Not specified as prohibited

N.a.

9

Kelemahan

Kekuatan

Tabel 2. Beberapa pandangan terhadap FSC dan PEFC tentang kekuatan dan kekurangannya FSC − keseimbangan partisipasi kepentingan stakeholders ekonomi, social dan lingkungan . – Standar baku yang bersifat generik dan berlaku global meningkatkan kepastian kualitas bagi costumer – prosedur baku yang diformulasikan dengan baik dalam hal pengembangan standar maupun sertifikasi – Akreditasi LS oleh badan dan standar yang secara khusus dikembangkan untuk sertifikasi hutan dan CoC − prinsip kehati-hatian dalam menghindarkan kemusnahan hutan alam melalui pembangunan hutan tanaman. − Secara tegas mengharamkan GMO

PEFC − Adopsi standar inti ILO sebagai syarat dalam semua skema sertifikasi di bawah paying PEFC − Semakin meningkatkan transparansi dalam sertifikasi di berbagai negara − Review standard setiap 5 tahun − Badan akreditasi LS bisa badan nasional yang anggota IAF − Program endorsement sistem sertifikasi nasional yang didukung kelompok bisnis memperluas pasar dengan cepat

− Adopsi standar lokal diserahkan ke LS, tidak perlu konsensus untuk modifikasi standar generik, saran tertulis dari FSC Natioal initiative atau perwakilan FSC region terdekat. − Konsultasi stakeholders hanya melalui media masa, tidak menyentuh masyarakat di lokasi yang tidak dapat mengakses media massa. – Penetapan cut off year 1994 dalam hal sertifikasi hutan tanaman menyulitkan banyak negara. – Lembaga akreditasi tunggal (ASI) potensial menyebabkan biaya akreditasi mahal dan prosesnya lebih kompleks.

– Inkonsistensi dalam standar PEFC karena adanya variabilitas yang tinggi dalam standar nasional yang diakui PEFC tidak meyakinkan konsumen – Independensi standar dipertanyakan karena tata kelola didominasi kelompok pemilik hutan atau bisnis kehutanan. – Kebanyakan sertifikasi PEFC pada level regional atau group certification (Level FMU baru diadopsi pada 2007) – Tidak membedakan standar sertifikasi hutan alam dan hutan tanaman – Evaluasi berdasarkan sistem manajemen bukan kinerja

10

4.

Mekanisme pengakuan sistem sertifikasi nasional a)

b)

c)

FSC Inisiatif Nasional −

Pengakuan FSC atas standar (prinsip, kriteria dan indikator) sertifikasi yang dikembangkan pada tingkat nasional dilakukan melalui mekanisme pengusulan oleh FSC Inisiatif Nasional .

−

Terdapat empat macam FSC Inisiatif Nasional yaitu: (a) contact person, (b) working group, (c) Advisory Board, dan (d) National Office.

−

FSC Inisiatif Nasional menjalankan fungsi desentralisasi dari FSC pusat di negara pemohon rekognisi.

−

FSC Inisiatif Nasional mendapat pengakuan FSC setelah memenuhi kriteria penilaian tertentu untuk masing-masing macam National Initiative

−

Pengembangan standar melalui proses konsultatif yang difasilitasi oleh FSC Working Group yang telah mendapatkan pengakuan FSC.

−

Standar sertifikasi nasional yang dikembangkan untuk mendapatkan pengakuan FSC harus sesuai dengan Prinsip dan Kriteria FSC.

−

FSC Working Group yang telah diakui FSC mengajukan standar nasional tersebut kepada FSC untuk mendapatkan pengakuan sebagai FSC endorsed standard.

−

FSC Inisiatif Nasional tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan sertifikasi dan akreditasi. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh ASI (perusahaan FSC) dengan menggunakan standar akreditasi FSC.

Program pengakuan skema-skema sertifikasi hutan PEFC −

Organisasi PEFC mempunyai program pengakuan atas skema-skema sertifikasi hutan yang dikembangkan di tingkat nasional.

−

Skema sertifikasi adalah serangkaian standar, panduan dan aturan mengenai kriteria sertifikasi pengelolan hutan dan lacak balak, tatalaksana dan prosedur sertifikasi serta persyaratan lembaga sertifikasi.

−

Skema sertifikasi dikembangkan oleh suatu badan pengelola nasional yang anggotanya terdiri dari para pihak yang berkepentingan, dikembangkan melalui proses konsultasi dan partisipasi yang adil.

−

Skema sertifikasi nasional harus merujuk kepada kriteria yang ditetapkan oleh PEFC.

−

Pengakuan atas skema sertifikasi nasional diberikan setelah dilakukan penilaian oleh konsultan independen dan melalui konsultasi publik untuk disampaikan kepada Panel Ahli PEFC, sedangkan keputusan ditetapkan dalam sidang umum PEFC.

−

Badan akreditasi yang mengakreditasi lembaga sertifikasi adalah badan akreditasi nasional yang berafiliasi terhadap IAF.

Uraian ringkas tentang FSC Inisiatif Nasional dan PEFC disajikan pada Tabel 3.

11

Tabel 3. Uraian ringkas FSC Inisiatif Nasional dan PEFC

FSC Inisiatif Nasional

PEFC

Tujuan: desentralisasi aktifitas-aktifitas FSC di tingkat nasional/regional dalam hal: – promosi FSC – meningkatkan akses ke FSC – meningkatkan partisipasi lokal – mengembangkan dan menguji standar regional – mendukung dan monitoring sertifikasi

Tujuan: memotivasi dan memungkinkan masyarakat mengelola hutan secara lestari dan menyediakan pasar bagi hasil-hasil hutan tersebut.

Tingkatan National Initiative (NI): a. FSC Contact Person b. FSC Working Group c. FSC Advisory Board d. FSC National/Regional Office.

National Governing Bodies (NGB)

Komposisi working group, Advisory Board dan National/Regional office harus seperti FSC Board of Director, mewakili secara seimbang sakeholders ekonomi, social dan lingkungan.

– Statuta NGB harus tidak bertentangan dengan statuta PEFC.

Status FSC NI interim hingga disetujui pengakuan formal oleh Board of Director setalah melalui penilaian menggunakan kriteria tertentu

– NGB mengajukan aplikasi untuk endorsement and mutual recognition PEFC atas skema sertifikasi nasional/sub nasional yang dikembangkannya

– NGB badan hukum yang mewakili kepentingan para pihak dalam sektor kehutanan nasional yang melaksanakan tata kelola sertifikasi hutan dan CoC yang mengacu pada skema PEFC

– Partisipasi para pihak harus secara adil dalam pengambilan keputusan NGB

– Apabila endorsement didapatkan maka NGB mendapat lisensi dibawah kontrak untuk menggunakan atau menerbitkan logo trade mark PEFC. – NGB merupakan anggota PEFC Council, menunjuk satu delegasi untuk voting dan dua observer nonvoting dalam General Assembly. – Tidak ada syarat komposisi stakeholders yang mewakili kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam NGB

12

Peran National Initiative − Peran NI adalah secara aktif memainkan misi dan aktifitas FSC melalui 3 cara berikut: 1) Mendukung organisasi FSC A.C, lembaga sertifikasi dan anggota FSC 2) Menjadi motivator utama dan koordinator pada tingkat lokal untuk aktifitas-aktifitas FSC seperti promosi sertifikasi, publikasi dan informasi program-program 3) Mengembangkan standar nasional/ regional

Peran National Governing Body – NGB mengembangkan skema dan standar sertifikasi pengelolaan hutan dan CoC dengan mengacu pada persyaratan PEFC – Penilaian skema dan standar sertifikasi dilakukan oleh konsultan independen berdasarkan pemenuhan atas ketentuan-ketentuan PEFC – Sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh badan akreditasi nasional yang menjadi anggota IAF

− NI tidak secara langsung terlibat dalam sertifikasi hutan maupun CoC, namun menjadi sumber penting untuk konsultasi LS maupun asesor dalam sertifikasi serta menjadi bagian dalam mekanisme penanganan keberatan oleh LS. − Peran NI (Advisory Board dan National Office) dalam akreditasi adalah menyampaikan critical input dan rekomendasi untuk pengambilan keputusan FSC pada akreditasi lokal

Kriteria endorsement national initiative

Kriteria endorsement NGB

a. Contact Person Diajukan oleh anggota FSC Bebas konflik kepentingan Memiliki kredibilitas personal Mampu menjalin hubungan dengan stakeholders – Berpengalaman sertifikasi atau kerjasama dengan FSC – – – –

Tidak terdapat persyaratan khusus tentang NGB selain sebagai suatu badan hukum yang anggotanya adalah para pihak berkepentingan dalam sector kehutanan nasional dan mempunyai statute yang tidak bertentangan dengan statute PEFC.

b. Working Group – Mempunyai komposisi stakeholders yang seimbang – Anggota mayoritas WG harus anggota FSC – Transparan – Mempunyai prosedur penanganan keberatan – Pembentukan WG melalui konsultasi yang memadai –

13

c. Advisory Board (AB) – Komposisi AB seperti FSC BoD dan anggotanya mayoritas anggota FSC – Dipilih secara demokratis – (bukan syarat esensial endorsement FSC NI, dibentuk setelah NI menyelesaikan pengembangan standar nasional/regional) d. National/Regional Office – Dibentuk setelah ada AB atau WG – Memiliki BoD yang seperti BoD FSC – Prosedur operasional dan statuta seperti FSC Keputusan endorsement NI :

Keputusan endorsement:

− Endorsement berbagai tingkat NI tergantung pada hasil proses penilaian berdasarkan persyaratan dan criteria endorsement.

− Keputusan endorsement NGB tampaknya melekat dengan keputusan endorsement atas skema dan standar sertifikasi yang diusulkan, melaui proses sebagaimana Gambar 6.

− Apabila NI memenuhi semua persyaratan maka Direktur Eksekutif (FSC Secretariat) akan mengirimkan rekomendasi kepada Board of Director untuk mendapatkan endorsement formal. − Formal endorsement diberikan oleh BoD setelah disetujuinya perjanjian dengan FSC tentang hak dan kewajiban NI. − FSC mempunyai hak membatalkan endorsement apabila perjanjian tidak ditepati. .

− Aplikasi endorsement kepada PEFC meliputi: 1) Permintaan tertulis dari NGB untuk penilaian. 2) Deskripsi skema setifikasi dan rancangan implementasinya 3) Prosedur perumusan stanard dan catatan prosesnya 4) Standar sertifikasi hutan 5) Standar dan persaratan sertifikasi CoC 6) Prosedur sertifikasi yang dijalankan dengan merujuk pada standar internasional untuk kompetensi auditor, lembaga sertifikasi dan prosedur pelaksanaan sertifikasi. 7) Cheklist pemenuhan persyaratan minimum PEFC Council

14

Endorsement standar lokal/regional: − Standar pengelolan hutan lokal/regional FSC adalah standar yang diturunkan dari Prinsip dan Kriteria FSC untuk digunakan dalam sertifikasi hutan di lokal/regional tersebut. − Standar lokal/regional yang telah diakui FSC harus digunakan oleh lembaga sertifikasi manapun (yang diakreditasi FSC) dalam melaksanakan sertifikasi di wilayah tersebut, dan skaligus menjadi dasar dalam penyusunan prosedur pengajuan keberatan − Kebijakan FSC mensyaratkan hanya Working Group yang diakui FSC yang dapat mengajukan standar lokal/regional untuk mendapat endorsement FSC. Namun demikian ada proposal apabila tidak terdapat WG FSC, sekretariat FSC dapat merekognisi komite pengembangan standar yang ada berdasarkan kebijakan FSC, dan standar yang diajukan diperlakukan sama seperti yang diajukan Working Group FSC

Minimum requirements skema sertifikasi nasional/sub-nasional : a. Kandungan standar sertifikasi hutan mengacu pada Document, chapter 4 and Annex 3 (Basis for Certification Schemes and their Implementation). b. Prosedur perumusan standar mengacu pada Technical Document, chapter 5 and Annex 2 (Rules for Standard Setting), c. Prosedur implementasi skema sertifikasi mengacu pada Technical Document,chapter 6 and Annex 3 (Basis for Certification Schemes and their implementation), d. Standar CoC mengacu pada Technical Document, chapter7.1,Annex 3 (Basis for Certification Schemes and their Implementation) and Annex 4 (Chain of Custody of Forest Based Products Requirements), e. Prosedur sertifikasi dan akreditasi mengacu pada Technical Document, chapter 8 and Annex 6 (Certification and Accreditation Procedures).

− Persyaratan perumusan standar lokal/regional : 1) Kompatibel dengan Prinsip dan Kriteria FSC 2) Kompatibel dengan konteks ekologis dan sosio-ekonomis lokal/regional 3) Dilaksanakan melalui proses konsultasi yang komprehensif 4) Pengajuan endorsement dilakukan oleh FSC WG 5) Sharing kepemilikan proses yang seimbang tidak ada dominasi pihak tertentu dalam perancangan dan pelaksanaan konsultasi 6) Prosedur WG yang harus mengakomodasi secara seimbang para pihak yang berkepentingan 7) Pengambilan keputusan yang adil dalam proses penyusunan, idealnya melalui konsensus 8) Transparan dan akuntabel 9) Partisipasi dan keterakilan yang memadai, menjangkau sebanyak mungkin stakeholders, seluruh anggota FSC di lokasi tersebut dihubungi. 10) Memiliki mekanisme review dan perbaikan di masa datang

15

11) Memiliki komite dan mekanisme penyelesaian keberatan dalam proses perumusan standar, apabila tidak ada maka Komite Penyelesaian Keberatan Internasional FSC menjadi default mechanism untuk penyelesaian keberatan tersebut. 12) Harmonis dengan standar sejenis di region terdekat. Perbedaan harus mempunyai justifikasi kuat berdasarkan perbedaan kondisi sosio-ekonomis serta ekologis. − Prosedur endorsement standar lokal/regional digambarkan dalam Gambar 7

Gambar 6. Bagan alir proses pengakuan skema sertifikasi nasional PEFC

16

Gambar 7. Skema proses pengakuan standar lokal/regional FSC

17

5.

5.1.

Analisis kemungkinan afiliasi

Kemungkinan afiliasi dengan FSC:

5.1.1. Potensi yang dimiliki LEI Memperhatikan skema pengakuan standar lokal/regional melalui mekanisme FSC national initiative di atas, beberapa potensi LEI yang dapat diperhitungkan sebagai faktor menguntungkan apabila akan melakukan afiliasi dengan FSC adalah: a)

Kandungan standar sertifikasi hutan maupun CoC secara umum kompatibel dengan standar sertifikasi FSC, kecuali dalam hal posisi terhadap hutan tanaman.

b)

Proses perumusan standar dilaksanakan melalui mekanisme yang serupa dengan yang disyaratkan FSC kecuali dalam hal keterlibatan anggota FSC dan keberdaan FSC national initiative.

c)

Statuta, struktur maupun tata-kelola organisasi LEI dalam beberapa hal serupa dengan organisasi FSC AC.

d)

LEI merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai pengalaman Joint Certification Program dengan FSC menggunakan standar masing-masing dan hasilnya adalah keputusan yang sama.

5.1.2. Kendala yang mungkin dihadapi Beberapa kendala yang mungkin dihadapi LEI atau ketidaksesuaian dengan syarat endorsement standar lokal/regional FSC: a)

Syarat adanya FSC national initiative sebagai agen desentralisasi FSC untuk pengakuan standar lokal hingga saat ini belum berubah, dan pengajuan endorsement standard sertifikasi lokal hanya dilakukan oleh Working Group FSC national initiative.

b)

Walaupun perumusan standar LEI melalui proses konsultasi yag panjang, namun catatan proses mungkin tidak lengkap, sedangkan hal tersebut merupakan dokumen penting bagi proses penilaian.

c)

Tumpang tindih peran sebagai pengembang standar akreditasi dan sekaligus pelaksana akreditasi serta sebagai pengembang sistem sertifikasi potensial terjadi konflik kepentingan.

d)

Posisi terhadap hutan tanaman dan perbedaan mekanisme pengambilan keputusan sertifikasi yang berbeda dengan FSC akan memerlukan perubahan cukup besar dalam skema sertifikasi yang sudah dibangun.

5.1.3. Manfaat Manfaat yang mungkin didapatkan apabila afiliasi dengan FSC melalui endorsement standar sertifikasi lokal (standar LEI saat ini) diantaranya: a)

Meningkatnya pengakuan pasar karena standar secara formal diakui kompatibel dengan FSC dan menjadi standar sertifikasi FSC lokal.

b)

Mengingat FSC didukung oleh organisasi-organisasi prolingkungan dan masyarakat lokal pada tingkat global dan jaringannya, maka afiliasi kemungkinan akan meningkatkan dukungan serupa bagi LEI baik di tingkat nasional maupun global.

18

c)

Operasional organisasi LEI dan kelembagaan sertifikasi di Indonesia akan menjadi lebih efektif karena harus sesuai dengan standar yang diberlakukan secara global oleh FSC.

5.1.4. Resiko Beberapa resiko yang mungkin diterima dalam pilihan afiliasi dengan FSC diantaranya adalah:

5.2.

a)

Perubahan identitas organisasi LEI yang cukup signifikan dari organisasi yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengimplementasikan skema sertifikasi sendiri menjadi FSC inisiatif nasional yang hanya menjalankan fungsi desentralisasi FSC.

b)

Perubahan organisasi tersebut diantaranya adalah menghilangkan fungsi akreditasi yang dijalankan LEI saat ini, karena akreditasi mengacu pada sistem akreditasi FSC dan dilakukan oleh perusahaan milik FSC.

c)

Perubahan standar sertifikasi dalam hal hutan tanaman yang harus mengikuti Prinsip dan Kriteria FSC serta penyesuaian atau penguatan beberapa indikator.

d)

Perubahan mekanisme pengambilan keputusan sertifikasi dari bersifat dapat dikompensasikan (compensatory) ke pemenuhan seluruh hal (full complience) akan membawa perubahan cara pandang pencapaian tingkat kinerja UM yang didasarkan pertimbangan tipologi menjadi atas dasar minimum requirement yag bisa jadi tidak dapat diseragamkan.

e)

Masa transisi untuk penyesuaian standar dan organisasi yang belum dapat diperhitungkan jangka waktunya dapat memperlambat implementasi sertifikasi, kecuali apabila ada komunikasi yang baik dengan FSC untuk mengatasi hal-hal tersebut.

Kemungkinan afiliasi dengan PEFC:

5.2.1. Potensi yang dimiliki LEI a)

Potensi LEI yang menguntungkan untuk afiliasi dengan PEFC hampir sama dengan yang disampaikan di atas baik dalam hal standar (bahkan PEFC tidak membedakan standar untuk hutan tanaman), prosedur perumusan maupun statute. Organisasi CBO LEI juga mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan syarat organisasi NGB yang tidak secara spesifik membahas komposisi dan proporsi keterwakilan para pihak.

b)

Dalam konteks standar sertifikasi sebagai alat mendorong perbaikan praktek pengelolaan hutan, sifat evaluasi atas dasar kinerja (performance-based evaluation) yang memuat ukuran-ukuran jelas kondisi yang harus dicapai sebagai output implementasi manajemen hutan di lapangan dipandang lebih relevan dibandingkan standar dengan sifat evaluasi atas dasar sistem manajemen (management system-based evaluation). Standar LEI bersifat performance-based evaluation sedangkan standar umum PEFC bersifat management system-based evaluation.

c)

Pengembilan keputusan sertifikasi dilakukan oleh wakil LS yang tidak terlibat dalam audit, mirip dengan skema Panel Pakar LEI. Namun tidak dijelaskan metoda pengambilan keputusannya.

19

5.2.2. Kendala yang mungkin dihadapi a)

Dokumentasi proses perumusan standar, walaupun perumusan standar LEI melalui proses konsultasi yag panjang, namun catatan proses mungkin tidak lengkap, sedangkan hal tersebut merupakan dokumen penting bagi proses penilaian.

b)

Tumpang tindih peran sebagai pengembang standar akreditasi dan sekaligus pelaksana akreditasi serta sebagai pengembang sistem sertifikasi potensial terjadi konflik kepentingan.

5.2.3. Manfaat a)

Meningkatnya pengakuan pasar karena standar secara formal diakui kompatibel dengan PEFC

b)

Mengingat PEFC didukung oleh organisasi-organisasi bisnis kehutanan yang aktif mempromosikan program endorsementnya, maka dalam hal akses pasar bagi produk-produk bersertifikat PEFC lebih luas dalam transaksi business to business.

c)

Organisasi LEI dapat tetap menjadi menjalankan fungsinya sebagai bdan pengelola (governing body) seperti selama ini dengan melepaskan fungsi lembaga akreditasinya.

5.2.4. Resiko Beberapa resiko yang mungkin diterima dalam pilihan afiliasi dengan PEFC diantaranya adalah: a) PEFC tidak secara eksplisit mensyaratkan proporsi kekuatan suara perwakilan kelompok kepentingan bisnis, sosial dan lingkungan dalam tata kelola lembaganya termasuk dalam pengambilan keputusan (walaupun secara tekstual mensyaratkan partisipasi semua pihak berkepentingan dan proses pengambilan keputusan yang partisipati serta adil). Inisiasi PEFC adalah kalangan industri kehutanan di Eropa, hingga saat ini dominasi kelompok bisnis masih kuat. Oleh karena itu afiliasi dengan PEFC bisa jadi akan menyebabkan berkurangnya atau hilangnya dukungan stakeholders lingkungan dan sosial. b) Sebagaimana kemungkinan pilihan afiliasi dengan FSC, dalam hal ini juga diperlukan melepaskan fungsi akreditasi karena proses akreditasi dilakukan badan akreditasi nasional yang merupakan anggota IAF. c) Sejauh ini tidak ditentukan metoda pengambilan keputusan sertifikasi PEFC, namun dilakukan oleh wakil Lembaga Sertifikasi yang tidak terlibat dalam kegiatan audit. Oleh karena itu tidak ada resiko perubahan metode pengambilan keputusan LEI. d) Tetap ada masa transisi penyesuaian standar dan organisasi yang belum dapat diperhitungkan jangka waktunya. 5.3. Kemungkinan afiliasi dengan PEFC dan FSC a) Berdasarkan informasi di atas, hampir tidak ada kemungkinan afiliasi dengan FSC dan PEFC secara bersamaan dari organisasi nasional yang sama. b) Fungsi dan peran organisasi FSC Inisiatif Nasional dan Badan Pengelola Nasional (National Governing Body) PEFC adalah berbeda.

20

c) Basis skema endorsement pada kedua lembaga (FSC dan PEFC) adalah statuta masingmasing yang harus diikuti secara penuh oleh pihak yang hendak mendapatkan endorsement. d) Usulan pengakuan dapat diajukan untuk seluruh maupun sebagian sistem sertifikasi yang sudah dikembangkan LEI. Pilihan memisahkan standar sertifikasi untuk pengakuan dari dua lembaga yang berbeda (misalnya sertifikasi hutan alam dan CoC ke FSC, sedangkan hutan tanaman ke PEFC) berpotensi memecah kesatuan organisasi LEI yang ada. 5.4. Langkah-langkah yang dapat ditempuh Langkah-langkah yang dapat ditempuh LEI untuk afiliasi pada sistem sertifikasi FSC atau PEFC adalah: 5.4.1. Apabila pilihan afiliasi dengan FSC a) Karena tidak mungkin mengulang proses penyusunan standar yang sesuai dengan persyaratan FSC dalam hal keberadaan FSC National Initiative, maka perlu mengkomunikasikan kemungkinan rekognisi LEI (berdasarkan policy tertentu FSC) sebagai FSC National Initiative tipe ”FSC National Office” (hal ini mengingat governance maupun fungsi-fungsi organisasi LEI saat ini mirip dengan organisasi FSC A.C). Selanjutnya pengusulan adopsi standar dilakukan oleh national initiative. b) Mengidentifikasi perubahan organisasi yang diperlukan termasuk implikasi status hukum organisasi, kebutuhan SDM, finansial serta manajemen. FSC mensyaratkan National Office adalah sebuah badan hukum. c) Penyesuaian standar (paling tidak re-formating) agar memenuhi semua yang dipersyaratkan FSC, tentunya dengan konsultasi dan supervisi FSC secretariat atau FSC regional office terdekat. d) Mendiskusikan penanganan masa transisi bersama FSC sementara dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. e) Menghimpun serta menyiapkan arsip-arsip rekaman proses penyusunan standar dan perjalanan sertifikasi selama ini untuk menjadi bagian penting dokumen aplikasi 5.4.2. Apabila pilihan afiliasi dengan PEFC a) Memastikan status badan hukum LEI untuk NGB sebagaimana disyaratkan PEFC (saat ini LEI CBO belum tercatat sebagai badan hukum di Dephukham). b) Melepaskan fungsi akreditasi yang dilakukan selama ini dan melanjutkan komunikasi dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk menangani akreditasi lembaga sertifikasi hutan dan CoC. c) Mengidentifikasi perubahan organisasi yang diperlukan termasuk implikasi kebutuhan SDM, finansial dan manajemen. d) Menyesuaiakan standar sertifikasi dan CoC dengan standar rujukan PEFC dan mendiskusikan penanganan masa transisi bersama PEFC. e) Menghimpun serta menyiapkan arsip-arsip rekaman proses penyusunan standar dan perjalanan sertifikasi selama ini untuk menjadi bagian penting dokumen aplikasi

21

6.

Rekomendasi

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka pilihan afiliasi sistem sertifikasi LEI lebih memungkinkan terhadap sistem sertifikasi PEFC karena: a. Tidak perlu mengubah fungsi dan peran organisasi LEI sebagai National Governing Body yang secara otonom mengembangkan standar dan mekanisme sertifikasi termasuk persyaratan lembaga sertifikasi. b. Memisahkan fungsi akreditasi ke komite akreditasi nasional yang berafiliasi dengan forum akreditasi internasional (IAF) akan menghindarkan konflik kepentingan antara pengembang standar dengan pelaksana operasional standar. c. PEFC secara aktif melakukan perbaikan atas persyaratan sistem sertifikasi yang harus dirujuk oleh skema nasional mapun perbaikan pada aspek tata kelola (governance) organisasinya. d. Terdapat tata waktu yang jelas dalam penanganan pengajuan permohonan skema sertifikasi nasional terhadap PEFC.

._end.AP

22

LAMPIRAN 3.1 DAFTAR PENILAI LAPANGAN TER-REGISTRASI SERTIFIKASI PHAPL, PHTL, PHBML, CoC, Phased Certification

No. 1

Uraian

Produksi

Ekologi

Sosial

Total

a. 1998

42

22

14

78

b. 2000

18

16

12

46

c. 2002

7

8

5

20

d. 2003

48

42

30

120

115

88

61

264

a. 2003

10

11

5

26

b. 2005

12

7

7

26

22

18

12

52

a. 2004

9

4

9

22

b. 2006

4

3

5

12

13

7

14

34

PHAPL

Jumlah 2

PHTL

Jumlah 3

PHBML

Jumlah 4

CoC a. 2000

38

b. 2001

19

c. 2004

29

d. 2008

21 Jumlah

5

107

Phased Certification a. 2007

20 Jumlah

20 TOTAL

477

DAFTAR PANEL PAKAR TER-REGISTRASI SERTIFIKASI PHAPL, PHTL, PHBML, CoC, Phased Certification

No. 1

Uraian

Produksi

Ekologi

Sosial

PHAPL a. 1998

29

b. 1999

21

c. 2000

31

d. 2002

20 Jumlah

2

101

PHTL a. 2003

3

6

5

14

b. 2006

8

6

6

20

c. 2007

-

1

-

1

Jumlah 3

35

PHBML a. 2004

4

7

5

9

21

CoC a. 2001

13

b. 2006

14 Jumlah

5

Total

27

Phased Certification a. 2007

10 Jumlah

10 TOTAL

194

Lampiran 4.1 Daftar Aktiva Tetap Tahun 2004 (sesuai catatan hibah yang diberikan dari Yayasan LEI) No.

Tgl Perolehan

Nama Barang

Nilai Perolehan akhir 2004

OFFICE EQUIPMENT (Peralatan Kantor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Feb'1998 1-May-98 1-May-98 7-Jan-99 5-Feb-99 5-Jun-00 9-Jan-01 9-Aug-01 29-Oct-02 31-Dec-04 des2004 mei2004

Mesin PABX Printer HP Laserjet 6 L LCD Data Projector UP-800 Printer Laserjet 1100 OHP merk 3M type 2000 IBM Think pad 390X TFT (2626-HOA) Komputer Compaq (2)+Printer HP 1100(1) Pen Recorder merk Sony PC Pentium IV 1,2 GHz Re-class audit Partisi Kantor Menara Era Komputer LCD + Komputer

Total OFFICE EQUIPMENT

72,917 2,169,271 8,750,000 247,396 2,514,583 86,157,193 47,193,117 88,072,469

235,176,946

VEHICLE (Kendaraan) 1 2 3 4 5 6

1-Feb-98 16-Apr-98 16-Apr-98 3-Jun-00 okt2004 okt2004

Toyota Kijang thn 1996 Toyota Kijang Long GL Lux B. 7083 B Honda Grand Astrea B 5557 PB Great Corolla B 1756 BT Kendaraan Suzuki APV GX Kendaraan Suzuki APV GL

80,655,000 104,405,000 185,060,000

FURNITURE & FIXTURE (Inventaris Ruangan) 1 1-Feb-98 Defuser AC 2 1-Feb-98 Kursi 3 1-Feb-98 Meja kerja 4 1-Feb-98 Kulkas 5 1-Feb-98 Paper Cutter 6 1-Feb-98 Penghancur kertas 7 9-May-01 Colling fan 8 10-Jul-01 Rak buku perpustakaan 9 24-Jan-02 Pembelian AC Mitsubishi SRK 285

-

GRAND TOTAL AKTIVA

420,236,946

Lampiran 4.1 Daftar Aktiva Tetap Tahun 2005 No.

Tgl Perolehan

Nama Barang

Nilai Perolehan akhir 2005

Nilai Perolehan akhir 2004

91,146 1,627,083 44,457,193 37,594,517 67,748,053

72,917 2,169,271 8,750,000 247,396 2,514,583 86,157,193 47,193,117 88,072,469

151,517,992

235,176,946

63,675,000 82,425,000

80,655,000 104,405,000

146,100,000

185,060,000

-

-

-

-

297,617,992

420,236,946

OFFICE EQUIPMENT (Peralatan Kantor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Feb'1998 1-May-98 1-May-98 7-Jan-99 5-Feb-99 5-Jun-00 9-Jan-01 9-Aug-01 29-Oct-02 31-Dec-04 des2004 mei2004

Mesin PABX Printer HP Laserjet 6 L LCD Data Projector UP-800 Printer Laserjet 1100 OHP merk 3M type 2000 IBM Think pad 390X TFT (2626-HOA) Komputer Compaq (2)+Printer HP 1100(1) Pen Recorder merk Sony PC Pentium IV 1,2 GHz Partisi Kantor Menara Era Komputer LCD + Komputer

Total OFFICE EQUIPMENT VEHICLE (Kendaraan) 1 2 3 4 5 6

1-Feb-98 16-Apr-98 16-Apr-98 3-Jun-00 okt2004 okt2004

Toyota Kijang thn 1996 Toyota Kijang Long GL Lux B. 7083 B Honda Grand Astrea B 5557 PB Great Corolla B 1756 BT Kendaraan Suzuki APV GX Kendaraan Suzuki APV GL

FURNITURE & FIXTURE (Inventaris Ruangan) 1 1-Feb-98 Defuser AC 2 1-Feb-98 Kursi 3 1-Feb-98 Meja kerja 4 1-Feb-98 Kulkas 5 1-Feb-98 Paper Cutter 6 1-Feb-98 Penghancur kertas 7 9-May-01 Colling fan 8 10-Jul-01 Rak buku perpustakaan 9 24-Jan-02 Pembelian AC Mitsubishi SRK 285

GRAND TOTAL AKTIVA

Lampiran 4.2 Daftar Aktiva Tetap Tahun 2006 No.

Tgl Perolehan

Nama Barang

Nilai Perolehan akhir 2006

Nilai Perolehan akhir 2005

Mesin PABX Printer HP Laserjet 6 L LCD Data Projector UP-800 Printer Laserjet 1100 OHP merk 3M type 2000 IBM Think pad 390X TFT (2626-HOA) Komputer Compaq (2)+Printer HP 1100(1) Pen Recorder merk Sony PC Pentium IV 1,2 GHz Partisi Kantor Menara Era Komputer LCD + Komputer

739,583 2,757,193 27,995,916 47,423,637

91,146 1,627,083 44,457,193 37,594,517 67,748,053

Total OFFICE EQUIPMENT

78,916,330

151,517,992

46,695,000 60,445,000

63,675,000 82,425,000

107,140,000

146,100,000

-

-

-

-

523,036,000 326,964,000 67,303,103

-

917,303,103

-

1,103,359,433

297,617,992

OFFICE EQUIPMENT (Peralatan Kantor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Feb'1998 1-May-98 1-May-98 7-Jan-99 5-Feb-99 5-Jun-00 9-Jan-01 9-Aug-01 29-Oct-02 31-Dec-04 des2004 mei2004

VEHICLE (Kendaraan) 1 2 3 4 5 6

1-Feb-98 16-Apr-98 16-Apr-98 3-Jun-00 okt2004 okt2004

Toyota Kijang thn 1996 Toyota Kijang Long GL Lux B. 7083 B Honda Grand Astrea B 5557 PB Great Corolla B 1756 BT Kendaraan Suzuki APV GX Kendaraan Suzuki APV GL

FURNITURE & FIXTURE (Inventaris Ruangan) 1 1-Feb-98 Defuser AC 2 1-Feb-98 Kursi 3 1-Feb-98 Meja kerja 4 1-Feb-98 Kulkas 5 1-Feb-98 Paper Cutter 6 1-Feb-98 Penghancur kertas 7 9-May-01 Colling fan 8 10-Jul-01 Rak buku perpustakaan 9 24-Jan-02 Pembelian AC Mitsubishi SRK 285

TANAH DAN BANGUNAN 1 23-Dec-06 Tanah 2 23-Dec-06 Bangunan 3 23-Dec-06 Renovasi

GRAND TOTAL AKTIVA

Lampiran 4.3 Daftar Aktiva Tetap Tahun 2007 No.

Tgl Perolehan

Nama Barang

Nilai Perolehan akhir 2007

Nilai Perolehan akhir 2006

OFFICE EQUIPMENT (Peralatan Kantor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Feb'1998 1-May-98 1-May-98 7-Jan-99 5-Feb-99 5-Jun-00 9-Jan-01 9-Aug-01 29-Oct-02 31-Dec-04 des2004 mei2004

Mesin PABX Printer HP Laserjet 6 L LCD Data Projector UP-800 Printer Laserjet 1100 OHP merk 3M type 2000 IBM Think pad 390X TFT (2626-HOA) Komputer Compaq (2)+Printer HP 1100(1) Pen Recorder merk Sony PC Pentium IV 1,2 GHz Partisi Kantor Menara Era Komputer LCD + Komputer

18,397,317 27,099,221

739,583 2,757,193 27,995,916 47,423,637

Total OFFICE EQUIPMENT

45,496,538

78,916,330

29,715,000 38,465,000

46,695,000 60,445,000

68,180,000

107,140,000

2,031,250 14,857,041

-

16,888,291

-

523,036,000 305,166,400 62,816,229

523,036,000 326,964,000 67,303,103

891,018,629

917,303,103

1,021,583,458

1,103,359,433

VEHICLE (Kendaraan) 1 2 3 4 5 6

1-Feb-98 16-Apr-98 16-Apr-98 3-Jun-00 okt2004 okt2004

Toyota Kijang thn 1996 Toyota Kijang Long GL Lux B. 7083 B Honda Grand Astrea B 5557 PB Great Corolla B 1756 BT Kendaraan Suzuki APV GX Kendaraan Suzuki APV GL

FURNITURE & FIXTURE (Inventaris Ruangan) 1 1-Feb-98 Defuser AC 2 1-Feb-98 Kursi 3 1-Feb-98 Meja kerja 4 1-Feb-98 Kulkas 5 1-Feb-98 Paper Cutter 6 1-Feb-98 Penghancur kertas 7 9-May-01 Colling fan 8 10-Jul-01 Rak buku perpustakaan 9 24-Jan-02 Pembelian AC Mitsubishi SRK 285 10 12-Apr-07 Pembelian 5 kursi kantor 11 25-Jan-07 Pembelian AC 7 unit

TANAH DAN BANGUNAN 1 23-Dec-06 Tanah 2 23-Dec-06 Bangunan 3 23-Dec-06 Renovasi

GRAND TOTAL AKTIVA

LAMPIRAN 4.5

Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia (The Indonesian Ecolabelling Institute)

Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 Beserta Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Halaman

I

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

II

LAPORAN KEUANGAN

i

Laporan Posisi Keuangan

1

Laporan Aktivitas

2

Laporan Arus Kas

3

Catatan Atas Laporan Keuangan

4 - 13

No. 31200/RPT/XII/2008

Laporan Auditor Independen

Majelis Perwakilan Anggota dan Direktur Eksekutif Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia (The Indonesian Ecolabelling Institute) Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia (The Indonesian Ecolabelling Institute) (selanjutnya disebut “LEI”) tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan untuk periode sejak pendirian (20 Oktober 2004) sampai dengan tanggal 31 Desember 2004. Laporan keuangan adalah tanggung jawab pengurus LEI. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pengurus, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan untuk periode sejak pendirian (20 Oktober 2004) sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

ARIA & JONNARDI NIU-KAP KEP-453/KM.5/2004

Aria Kanaka SE, Ak., CPA NIAP 03.1.0862 23 Desember 2008

i

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2005 Dan 2004 (Dalam Rupiah) 2005

2004

AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas (Catatan 2b dan 4) Uang muka (Catatan 5) Biaya dibayar di muka (Catatan 2e dan 6)

6.075.797.143 55.022.410 96.311.666

1.311.006.443 -

Jumlah Aktiva Lancar

6.227.131.219

1.311.006.443

297.617.992

-

AKTIVA TIDAK LANCAR Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 479.700.088 pada tahun 2005 (Catatan 2f dan 7) JUMLAH AKTIVA

6.524.749.211

1.311.006.443

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH KEWAJIBAN LANCAR Hutang pajak (Catatan 8) Biaya masih harus dibayar (Catatan 2l dan 9)

39.358.100 647.985.350

-

Jumlah Kewajiban Lancar

687.343.450

-

51.863.394

-

AKTIVA BERSIH (Catatan 2j) Aktiva bersih terikat temporer Aktiva bersih tidak terikat

5.092.314.994 693.227.373

796.630.200 514.376.243

Jumlah Aktiva Bersih

5.785.542.367

1.311.006.443

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban imbalan pasca masa kerja (Catatan 2h dan 18)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH

6.524.749.211

1

1.311.006.443

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

2

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) LAPORAN AKTIVITAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah) 2005

2004

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH PENDAPATAN (Catatan 2i) Sumbangan Terikat temporer (Catatan 10) Tidak terikat (Catatan 11)

7.350.272.379 1.201.455.363

4.864.764.540 514.376.244

Jumlah Sumbangan

8.551.727.742

5.379.140.784

Kegiatan Iuran Bunga Lain-lain

403.269.666

58.805.000 14.575.860

26.071.400

41.562.594 -

Jumlah Pendapatan

9.054.449.668

5.420.703.378

PENGELUARAN BEBAN DAN BIAYA (Catatan 2i) International Tropical Timber Organization (Catatan 12) European Union Commission (Catatan 13) United Nation Development Program (Catatan 14) Department for International Development (Catatan 15) Japan Forest Technology Association (Catatan 16) Umum dan administrasi (Catatan 17)

1.703.296.607 891.212.542 515.968.205 183.807.960 101.680.159 1.512.880.665

760.379.275 2.984.524.364 672.370.746 -

Jumlah Pengeluaran

4.908.846.138

4.417.274.385

KENAIKAN AKTIVA BERSIH

4.145.603.530

1.003.428.993

LABA SELISIH KURS (Catatan 2k)

196.170.917

14.078.151

PENGEMBALIAN DANA TAHUN SEBELUMNYA

132.761.477

-

AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN

1.311.006.443

293.499.299

AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN

5.785.542.367

1.311.006.443

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 3

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah) 2005 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Kenaikan aktiva bersih Penyesuaian untuk merekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi: Laba selisih kurs Penyusutan Sumbangan aktiva tetap Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasional: Uang muka Biaya dibayar di muka Biaya masih harus dibayar Hutang pajak Kewajiban imbalan pasca masa kerja Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN Pengembalian dana donatur

4.145.603.530

( ( (

2004

1.003.428.993

196.170.917 122.618.954 420.236.946 )

14.078.151 -

55.022.410 ) 96.311.666 ) 647.985.350 39.358.100 51.863.394

-

4.632.029.223

1.017.507.144

132.761.477

-

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

4.764.790.700

1.017.507.144

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

1.311.006.443

293.499.299

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

6.075.797.143

1.311.006.443

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

4

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah) 1.

UMUM Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia atau dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan sebutan The Indonesian Ecolabelling Institute (selanjutnya disebut “LEI” atau “Perkumpulan”) didirikan pada tanggal 20 Oktober 2004 sebagai organisasi berbasis konstituen dan berstatus hukum perkumpulan. Anggaran Dasar LEI telah dituangkan dalam Akta Notaris Fuzi Markunah, S.H., No. 1 tanggal 18 April 2005. LEI merupakan organisasi non-pemerintah dan tidak mencari laba (organisasi non-profit). Visi LEI adalah menjadi organisasi yang memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Misi LEI adalah: 1. Mengembangkan sistem sertifikasi ekolabel dan sistem pemantauan pengelolaan sumber daya alam yang terpercaya; 2. Memajukan dan mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan; 3. Mendukung model-model pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh semua konstituen termasuk masyarakat adat yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Dasar LEI, untuk mewujudkan visi dan misi, LEI melakukan kegiatan pengkajian kebijakan, pengembangan sistem sertifikasi, menyelenggarakan program pengawasan, pembinaan hubungan dan pengembangan jaringan, pengumpulan dan pengolahan data serta upaya lainnya yang berkaitan dengan upaya LEI dalam mencapai visi dan misi tersebut. Kekayaan pertama bagi LEI meliputi kekayaan pangkal berupa uang tunai sebesar Rp 106.316.617 dan $AS 43.926,43 serta dapat diperbesar dengan: - Iuran anggota; - Bantuan pemerintah Indonesia, pemerintah Negara lain, lembaga internasional dan masyarakat; - Hibah, hibah wasiat dan warisan; - Usaha yang sah; - Sumbangan tetap dari dermawan. Selama tahun 2005, LEI menerima bantuan dan sumbangan dari para donatur sebagai berikut: - Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia - Komisi Uni Eropa (European Union Commission - EU) - International Tropical Timber Organization (ITTO) - Department for International Development (DFID) - United Nation Development Program (UNDP) - Japan Forest Technology Association (JAFTA) Selama tahun 2004, LEI menerima bantuan dan sumbangan dari para donatur sebagai berikut: - Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia - Komisi Uni Eropa (European Union Commission - EU) - International Tropical Timber Organization (ITTO) - Department for International Development (DFID)

4

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah) Susunan Majelis Perwakilan Anggota dan Badan Eksekutif LEI tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

2.

Majelis Perwakilan Anggota

:

Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo Ir. Abdon Nababan Muayat Ali Muhshi Nurcahyo Adi Den Upa Rombelayuk Siman Nana Suparna Poerwadi Suprihanto Alex Sanggenafa C.P. Munoz

- Ketua - Anggota Anggota - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota Anggota - Anggota

Badan Eksekutif

:

Taufiq Alimi

- Direktur Eksekutif

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI a.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan LEI disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Laporan Keuangan LEI meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas . Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah.

b.

Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan tidak dijaminkan.

c.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu Penyisihan piutang ragu-ragu, ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kemungkinan tertagihnya piutang tersebut pada akhir tahun yang bersangkutan.

d.

Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Perkumpulan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”, semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik ataupun tidak dilaksanakan berdasarkan harga dan kondisi normal seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 5

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah) e.

Biaya dibayar di muka Biaya dibayar di muka dibebankan selama masa manfaatnya dengan metode garis lurus.

f.

Aktiva Tetap Aktiva tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Biaya perolehan mencakup pengeluaran untuk perbaikan, penggantian, pemugaran dan peningkatan daya guna aktiva tetap yang jumlahnya signifikan untuk perolehan aktiva tetap. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut: Tahun Perlengkapan kantor Kendaraan

4 5

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah yang signifikan dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai buku yang bersangkutan dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. g.

Penurunan Nilai Aktiva Perkumpulan melakukan penelaahan untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aktiva sesuai dengan PSAK No. 48 mengenai “Penurunan Nilai Aktiva”. Perkumpulan diharuskan untuk menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) atas nilai semua aktivanya apabila terdapat situasi atau keadaan yang memberikan indikasi terjadinya penurunan nilai aktiva dan mengakuinya sebagai kerugian dalam laporan laba rugi.

h.

Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) tentang “Imbalan Kerja”, perhitungan estimasi kewajiban imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-undang ditentukan dengan menggunakan metode aktuarial “Projected Unit Credit”. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan. Selanjutnya, biaya jasa tahun lalu yang timbul dari pengenalan program imbalan pasti atau perubahan kewajiban imbalan pasti diamortisasi sampai imbalan tersebut menjadi hak.

i.

Pengakuan Pendapatan dan Beban Sumbangan dibukukan pada saat penerimaan. Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis). Seluruh dana yang diterima serta bunga bank dicatat sebagai penerimaan dan seluruh biaya program serta biaya administrasi dan umum dicatat sebagai pengeluaran.

6

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah) j.

Aktiva Bersih Jumlah bersih dari selisih pendapatan dan biaya selama tahun pelaporan disajikan sebagai aktiva bersih. LEI menyajikan hibah dalam bentuk kas dan aktiva lainnya sebagai sumbangan terikat jika hibah tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aktiva tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah kadaluarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau tujuan pembatasan telah dipenuhi, aktiva bersih terikat temporer digolongkan menjadi aktiva bersih tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai Aktiva Bersih Tidak Terikat. LEI menyajikan hibah berupa kendaraan dan peralatan sebagai sumbangan tidak terikat. Hibah untuk aktiva tetap dengan pembatasan eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aktiva tersebut dan sumbangan berupa kas atau aktiva lain yang harus digunakan untuk memperoleh aktiva tetap disajikan sebagai Sumbangan Terikat.

k.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan. Pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, kurs yang digunakan dihitung berdasarkan kurs tengah jualbeli uang kertas asing dan/atau kurs tengah transaksi terakhir yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar Rp 9.830 dan Rp 9.290 untuk $AS 1.

l.

Penggunaan Estimasi Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen LEI untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil aktual yang dilaporkan pada masa yang akan datang akan berbeda dengan estimasi tersebut. Perbedaan antara estimasi dan hasil aktual dibebankan atau dikreditkan pada operasi tahun berjalan.

3.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2004 Pada tanggal 28 Januari 2005, rapat Badan Pengurus Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia dan Majelis Perwakilan Anggota Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia sepakat untuk mengalihkan dana terikat milik para donatur dan proyek terkait dengan dana tersebut yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia untuk selanjutnya dikelola oleh Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia. Selain itu turut juga diserahkan aktiva tetap berupa perlengkapan kantor dan dan kendaraan guna menunjang aktivitas LEI (lihat Catatan 7 dan 11). Akibat dari pengalihan dana dan proyek donatur tersebut, maka laporan keuangan tanggal 31 Desember 2004 disajikan seolah-olah pengalihan tersebut sudah terjadi sejak awal tahun 2004 karena sebagian proyek donatur yang dialihkan sudah dimulai sebelum tahun 2004.

7

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah) Jumlah dana donatur yang dialihkan adalah sebesar $AS 69.304 dan Rp 416.2107.317 dengan rincian sebagai berikut: Rupiah Dana Proyek European Union Commission (EU) Dana Proyek International Tropical Timber Organization (ITTO) Dana Proyek Department for International Development (DFID)

362.951.172

Jumlah

4.

KAS DAN SETARA KAS

Dolar AS 11.598

38.817.008

56.545

14.439.137

1.161

416.207.317

69.304

2005

2004

Kas dan setara kas terdiri dari: 2.659.155

2.709.296

Bank Rekening Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

100.218.052 5.173.334

81.156.014 175.394.779

Rekening Dolar Amerika Serikat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

5.633.701.183 79.939.919

643.679.574 75.020.280

Jumlah bank

5.819.032.488

975.250.647

254.105.500

333.046.500

Jumlah

6.075.797.143

1.311.006.443

UANG MUKA

2005

2004

Kas

Deposito Berjangka Rekening Dolar Amerika Serikat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

5.

Akun ini terdiri dari uang muka untuk proyek: Proyek European Union Commission Proyek Japan Forest Technology Association

32.970.000 22.052.410

-

Jumlah

55.022.410

-

Akun ini merupakan uang muka yang diberikan oleh LEI kepada karyawan dan mitra pelaksana proyek sehubungan dengan kegiatan yang didanai oleh para donatur tersebut. 8

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah)

9

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah) 6.

BIAYA DIBAYAR DI MUKA Akun ini merupakan biaya dibayar di muka atas sewa kantor LEI di Taman Malabar, Bogor sebesar Rp 96.311.666 pada tanggal 31 Desember 2005.

7.

AKTIVA TETAP Mutasi aktiva tetap LEI adalah sebagai berikut: 2005

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Nilai Tercatat Peralatan kantor Kendaraan

-

425.248.080 352.070.000

-

425.248.080 352.070.000

Jumlah

-

777.318.080

-

777.318.080

Akumulasi Penyusutan Peralatan kantor Kendaraan

-

273.730.088 205.970.000

-

273.730.088 205.970.000

Jumlah

-

479.700.088

-

479.700.088

Nilai buku

-

297.617.992

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang dibebankan pada operasi tahun berjalan sebesar Rp 122.618.954 (lihat Catatan 17). Pada tanggal 28 Januari 2005, LEI menerima sumbangan berupa perlengkapan kantor dan kendaraan dari Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia (Yayasan LEI) sesuai dengan hasil keputusan rapat Majelis Perwakilan Anggota LEI dengan Badan Pengurus Yayasan LEI (lihat Catatan 3 dan 11) sebesar Rp 420.236.946 dengan nilai tercatat sebesar Rp 773.318.080 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 357.081.134. 8.

HUTANG PAJAK Akun ini merupakan hutang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan LEI yang belum dibayarkan ke Kas Negara sebesar Rp 39.358.100 pada tanggal 31 Desember 2005.

9.

BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

2005

2004

Akun ini terdiri dari: Proyek European Union Commission (EU) Proyek United Nation Development Program (UNDP) Jasa profesional

530.184.574 97.800.776 20.000.000

-

Jumlah

647.985.350

-

Biaya masih harus dibayar atas proyek yang didanai oleh EU merupakan kewajiban yang belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005 kepada AMAN dan FWI yang merupakan mitra kerja LEI dalam menangani 10

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah) proyek tersebut. Biaya masih harus dibayar atas proyek yang didanai oleh UNDP merupakan honor tenaga pelaksana proyek yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember 2005. 10. PENERIMAAN SUMBANGAN TERIKAT TEMPORER 2005 2004 Akun ini merupakan penerimaan sumbangan dari donatur yang terikat secara temporer yang akan digunakan untuk mendanai program yang telah disepakati dengan para donatur tersebut. Rincian donatur adalah sebagai berikut: European Union Commission (EU) International Tropical Timber Organization (ITTO) United Nation Development Program (UNDP) Japan Forest Technology Association (JAFTA) Department for International Development (DFID) World Wild Foundation (WWF)

5.215.854.827 1.130.713.870 348.137.581 333.794.000 272.515.946 49.256.155

3.220.755.915 1.019.425.000 624.583.625 -

Jumlah

7.350.272.379

4.864.764.540

11. PENERIMAAN SUMBANGAN TIDAK TERIKAT

2005

2004

Akun ini terdiri dari: Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia Staf proyek

1.081.785.955 119.669.408

514.376.244 -

Jumlah

1.201.455.363

514.376.244

Penerimaan hibah dari Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia berupa kendaraan, peralatan kantor dan sisa sewa kantor di Taman Malabar, Bogor sebesar Rp 1.081.785.955 pada tahun 2005 (lihat Catatan 3 dan 7) dan berupa kas sebesar Rp 514.376.244 pada tahun 2004 (lihat Catatan 4). Penerimaan dari staf proyek merupakan bagian dari honor staf proyek yang sudah dibebankan ke proyek terkait oleh yang bersangkutan didonasikan ke LEI. 12. BEBAN DAN BIAYA PROYEK INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION

2005

2004

Akun ini terdiri dari: Transportasi Operasional proyek Sub-kontrak Gaji, honor dan tunjangan perjalanan dinas Peralatan dan perlengkapan Lain-lain

579.436.396 430.483.668 288.547.226 286.455.000 38.553.750 79.820.567

Jumlah

1.703.296.607 11

170.484.307 29.593.625 265.146.000 68.742.128 188.765.000 37.648.215 760.379.275

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah)

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan International Tropical Timber Organization (ITTO) untuk kegiatan konsolidasi manajemen sertifikasi hutan lestari di Indonesia (Consolidating Sustainable Forest Management Certification in Indonesia) sesuai dengan kontrak No. PD 80/01 rev.6 tanggal 9 April 2003 dengan jumlah nilai kontrak sebesar $AS 368.799. Pelaksanaan proyek ini disepakati dari tanggal 1 Maret 2003 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.

12

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah) 13. BEBAN DAN BIAYA PROYEK EUROPEAN UNION COMMISSION

2005

2004

Akun ini terdiri dari: Gaji, honor dan tunjangan Publikasi, pelatihan dan akomodasi Peralatan dan perlengkapan Perjalanan dinas Operasional kantor Operasional proyek Administrasi bank Lain-lain

679.247.500 84.324.479 60.170.000 50.420.910 8.200.150 6.777.700 2.071.803

1.702.777.900 429.070.694 153.314.165 82.454.500 131.524.185 336.574.204 2.948.716 145.860.000

891.212.542

2.984.524.364

-

Jumlah

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan European Union Commission (EU) dalam rangka promosi kelestarian ekologi, manajemen hutan untuk keseimbangan sosial-ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan di Indonesia melalui penerapan sistem sertifikasi yang dapat diterima semua pihak (Promotion of Ecollogically-sustainable, Socially-equitable and Economically-viable Forest Management in Indonesia through Implementation of Credible Certification System) sesuai dengan kontrak No. B76200/2002/69438/ID tanggal 17 Desember 2003 dengan jumlah nilai kontrak sebesar € 924.648. Pelaksanaan proyek ini disepakati dari tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan tanggal 28 Februari 2006. 14. BEBAN DAN BIAYA PROYEK UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAM

2005

2004

Akun ini terdiri dari: Pelatihan analisa penyusunan anggaran Pendampingan penyusunan proposal Seminar nasional UNDP Pelatihan analisa sosial metode ASSA Pelatihan penggalangan dana wilayah Jawa Barat dan Palu Pelatihan pengembangan jaringan Pendampingan dan fasilitasi PHBM di Malang Jasa manajemen

175.637.169 152.801.113 97.800.776 48.206.197 30.000.000 10.066.950 1.352.500 103.500

-

Jumlah

515.968.205

-

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan United Nation Development Program (UNDP) dalam rangka memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya lembaga-lembaga lokal di tiga wilayah regional yaitu Sumatera, Jawa dan Sulawesi untuk penyeragaman pembuatan proposal untuk kegiatan yang akan didanai oleh UNDP agar sesuai dengan aturan dan petunjuk UNDP. Pelaksanaan kegiatan ini disepakati dari tanggal 3 Juni 2005 sampai dengan tanggal 30 Juni 2006.

13

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah) 15. BEBAN DAN BIAYA PROYEK DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

2005

2004

Akun ini terdiri dari: Gaji Publikasi Perdiem Operasional Perjalanan dinas

51.000.000 50.002.700

Jumlah

25.500.000 40.320.380

43.091.250 33.663.110 6.050.900

147.882.250 341.821.541 116.846.575

183.807.960

672.370.746

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan Department for International Development (DFID) dalam rangka penataan kelembagaan sertifikasi pengelolaan sumber daya alam menuju organisasi yang berbasiskan konstituen dalam rangka menuju pengelolaan sumber daya hutan yang adil dan lestari di Indonesia sesuai dengan kontrak No. CW 174 dengan jumlah nilai kontrak sebesar £ 52.305. Pelaksanaan proyek ini disepakati dari tanggal 1 September 2004 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2005. Pada tanggal 12 Desember 2005, LEI kembali menerima kerjasama dengan DFID untuk proses penyusunan sistem sertifikasi bertahap dalam rangka menuju manajemen hutan lestari dan berkelanjutan sesuai dengan kontrak No. WP3-LEI-AG/XII/05 dengan nilai kontrak sebesar £ 45.237. Pelaksanaan proyek ini disepakati dari tanggal 1 Juli 2006 sampai dengan tanggal 30 Juni 2007. 16. BEBAN DAN BIAYA PROYEK JAPAN FOREST TECHNOLOGY ASSOCIATION

2005

2004

Akun ini terdiri dari: Honor dan Perdiem Perjalanan dinas Peralatan dan perlengkapan Pelaporan Jumlah

58.000.000 39.549.559 2.763.000 1.367.600

-

101.680.159

-

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan Japan Forest Technology Association (JAFTA) dalam rangka pengembangan teknologi untuk pengujian informasi sumber asal kayu bulat sesuai dengan kontrak tanggal 29 Juni 2005 dengan jumlah nilai kontrak sebesar $AS 33.500. Durasi proyek ini disepakati dari tanggal 29 Juni 2005 sampai dengan tanggal 5 September 2005.

14

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Dan Untuk Periode Sejak Pendirian (20 Oktober 2004) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2004 (Dalam Rupiah) 17. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

2005

2004

Akun ini terdiri dari: Gaji dan tunjangan Penyusutan (lihat Catatan 7) Telepon, listrik dan air Sewa Penyisihan imbalan pasca masa kerja (lihat Catatan 18) Jasa professional Publikasi 22.500.000 Perawatan Transportasi Fotokopi, jilid dan dokumentasi Perjalanan dinas dan akomodasi Biaya operasional kendaraan dinas Alat tulis kantor Jamuan Kurir Biaya dapur Biaya administrasi bank Koran dan majalah Lain-lain 28.926.336 Jumlah

967.488.165 122.618.954 118.392.645 100.000.000

51.863.394

42.000.000

-

13.076.450 10.880.500 10.630.425 5.908.000 4.489.526 3.848.900 3.470.645 2.400.700 1.915.625 1.756.400 714.000

1.512.880.665

-

18. PENYISIHAN IMBALAN PASCA MASA KERJA Perkumpulan mencatat estimasi kewajiban imbalan pasca masa kerja sebesar Rp 51.863.394 pada tanggal 31 Desember 2005 yang disajikan sebagai “Kewajiban Imbalan Pasca Masa Kerja” pada neraca. Beban penyisihan imbalan pasca masa kerja yang dibebankan dalam tahun berjalan adalah sebesar Rp 51.863.394 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, disajikan dalam akun “Biaya Umum dan Administrasi - Penyisihan Imbalan Pasca Masa Kerja” pada laporan aktivitas. 19. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN Manajemen Perkumpulan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 23 Desember 2008.

15

LAMPIRAN 4.6

Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia (The Indonesian Ecolabelling Institute)

Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005

Beserta Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Halaman

I

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

II

LAPORAN KEUANGAN

i

Laporan Posisi Keuangan

1

Laporan Aktivitas

2

Laporan Arus Kas

3

Catatan Atas Laporan Keuangan

4 - 14

No. 31210/RPT/XII/2008

Laporan Auditor Independen

Majelis Perwakilan Anggota dan Direktur Eksekutif Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia (The Indonesian Ecolabelling Institute) Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia (The Indonesian Ecolabelling Institute) (selanjutnya disebut “LEI”) tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab pengurus LEI. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pengurus, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

ARIA & JONNARDI NIU-KAP KEP-453/KM.5/2004

Aria Kanaka SE, Ak., CPA NIAP 03.1.0862 23 Desember 2008

i

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) 2006

2005

AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas (Catatan 2b dan 3) Piutang lain-lain Uang muka (Catatan 4) Biaya dibayar di muka (Catatan 2e dan 5)

1.760.568.549 2.000.000 359.037.100 -

6.075.797.143 55.022.410 96.311.666

Jumlah Aktiva Lancar

2.121.605.649

6.227.131.219

AKTIVA TIDAK LANCAR Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 440.211.750 pada tahun 2006 dan Rp 479.700.088 pada tahun 2005 (Catatan 2f dan 6)

1.103.359.433

297.617.992

JUMLAH AKTIVA

3.224.965.082

6.524.749.211

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH KEWAJIBAN LANCAR Hutang pajak (Catatan 7) Biaya masih harus dibayar (Catatan 2l dan 8) Hutang lain-lain (Catatan 9)

80.684.105 132.204.325 50.000.000

39.358.100 647.985.350 -

Jumlah Kewajiban Lancar

262.888.430

687.343.450

85.574.601

51.863.394

AKTIVA BERSIH (Catatan 2j) Aktiva bersih terikat temporer Aktiva bersih tidak terikat

1.784.352.192 1.092.149.859

5.092.314.994 693.227.373

Jumlah Aktiva Bersih

2.876.502.051

5.785.542.367

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban imbalan pasca masa kerja (Catatan 2h dan 22)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH

3.224.965.082

1

6.524.749.211

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

2

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) LAPORAN AKTIVITAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) 2006

2005

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH PENDAPATAN (Catatan 2i) Sumbangan Terikat temporer (Catatan 10) Tidak terikat (Catatan 11)

2.992.284.223 1.648.054.146

7.350.272.379 1.201.455.363

Jumlah Sumbangan

4.640.338.369

8.551.727.742

296.322.833 81.312.500 71.588.562

403.269.666 58.805.000 14.575.860

Kegiatan (Catatan 12) Iuran (Catatan 13) Bunga Lain-lain

105.076.500

26.071.400

Jumlah Pendapatan

5.194.638.764

9.054.449.668

PENGELUARAN BEBAN DAN BIAYA (Catatan 2i) Proyek European Union Commission (Catatan 14) Proyek Department for International Development (Catatan 15) Proyek United Nation Development Program (Catatan 16) Proyek Yayasan ARUPA Proyek The Nature Conservancy (Catatan 17) Proyek Japan Forest Technology Association (Catatan 18) Proyek Ford Foundation (Catatan 19) Proyek Yayasan Telapak Proyek penulisan tentang UNU Proyek International Tropical Timber Organization (Catatan 20) Umum dan administrasi (Catatan 21)

4.177.553.016 647.734.501 482.417.961 171.537.875 152.575.400 145.893.684 116.634.395 31.095.000 23.820.000 1.556.201.691

891.212.542 183.807.960 515.968.205 101.680.159 1.703.296.607 1.512.880.665

Jumlah Pengeluaran

7.505.463.523

4.908.846.138

KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH

(

2.310.824.759

)

4.145.603.530

LABA (RUGI) SELISIH KURS (Catatan 2k)

(

598.215.557

)

196.170.917

PENGEMBALIAN DANA TAHUN SEBELUMNYA

-

132.761.477

AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN

5.785.542.367

1.311.006.443

AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN

2.876.502.051

5.785.542.367

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 3

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) 2006 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Kenaikan (penurunan) aktiva bersih Penyesuaian untuk merekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi: Laba (rugi) selisih kurs Penyusutan Sumbangan aktiva tetap Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasional: Uang muka Piutang lain-lain Biaya dibayar di muka Biaya masih harus dibayar Hutang pajak Hutang lain-lain Kewajiban imbalan pasca masa kerja

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI Pembelian aktiva tetap

(

2.310.824.759 )

(

598.215.557 ) 111.561.662 -

( (

Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

(

2005

(

(

3.397.925.491 )

4.632.029.223

917.303.103 )

-

-

(

(

4.315.228.594 )

(

196.170.917 122.618.954 420.236.946 )

304.014.690 ) 2.000.000 ) 96.311.666 515.781.025 ) 41.326.005 50.000.000 33.711.207

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN Pengembalian dana donatur

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS

4.145.603.530

(

55.022.410 ) 96.311.666 ) 647.985.350 39.358.100 51.863.394

132.761.477

4.764.790.700

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

6.075.797.143

1.311.006.443

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

1.760.568.549

6.075.797.143

4

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

5

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) 1.

UMUM Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia atau dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan sebutan The Indonesian Ecolabelling Institute (selanjutnya disebut “LEI” atau “Perkumpulan”) didirikan pada tanggal 20 Oktober 2004 sebagai organisasi berbasis konstituen dan berstatus hukum perkumpulan. Anggaran Dasar LEI telah dituangkan dalam Akta Notaris Fuzi Markunah, S.H., No. 1 tanggal 18 April 2005. LEI merupakan organisasi non-pemerintah dan tidak mencari laba (organisasi non-profit). Visi LEI adalah menjadi organisasi yang memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Misi LEI adalah: 1. Mengembangkan sistem sertifikasi ekolabel dan sistem pemantauan pengelolaan sumber daya alam yang terpercaya; 2. Memajukan dan mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan; 3. Mendukung model-model pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh semua konstituen termasuk masyarakat adat yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Dasar LEI, untuk mewujudkan visi dan misi, LEI melakukan kegiatan pengkajian kebijakan, pengembangan sistem sertifikasi, menyelenggarakan program pengawasan, pembinaan hubungan dan pengembangan jaringan, pengumpulan dan pengolahan data serta upaya lainnya yang berkaitan dengan upaya LEI dalam mencapai visi dan misi tersebut. Kekayaan pertama bagi LEI meliputi kekayaan pangkal berupa uang tunai sebesar Rp 106.316.617 dan $AS 43.926,43 serta dapat diperbesar dengan: - Iuran anggota; - Bantuan pemerintah Indonesia, pemerintah Negara lain, lembaga internasional dan masyarakat; - Hibah, hibah wasiat dan warisan; - Usaha yang sah; - Sumbangan tetap dari dermawan. Selama tahun 2006, LEI menerima bantuan dan sumbangan dari para donatur sebagai berikut: - Department for International Development (DFID) - United Nation Development Program (UNDP) - Japan Forest Technology Association (JAFTA) - Ford Foundation (Ford) - The Nature Conservancy (TNC) Selama tahun 2005, LEI menerima bantuan dan sumbangan dari para donatur sebagai berikut: - Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia - Komisi Uni Eropa (European Union Commission - EU) - International Tropical Timber Organization (ITTO) - Department for International Development (DFID) - United Nation Development Program (UNDP) - Japan Forest Technology Association (JAFTA)

4

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) Susunan Majelis Perwakilan Anggota dan Badan Eksekutif LEI tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut:

2.

Majelis Perwakilan Anggota

:

Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo Ir. Abdon Nababan Muayat Ali Muhshi Nurcahyo Adi Den Upa Rombelayuk Siman Nana Suparna Poerwadi Suprihanto Alex Sanggenafa C.P. Munoz

- Ketua - Anggota Anggota - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota Anggota - Anggota

Badan Eksekutif

:

Taufiq Alimi

- Direktur Eksekutif

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI a.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan LEI disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Laporan Keuangan LEI meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas . Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah.

b.

Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan tidak dijaminkan.

c.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu Penyisihan piutang ragu-ragu, ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kemungkinan tertagihnya piutang tersebut pada akhir tahun yang bersangkutan.

d.

Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Perkumpulan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”, semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik ataupun tidak dilaksanakan berdasarkan harga dan kondisi normal seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 5

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) e.

Biaya dibayar di muka Biaya dibayar di muka dibebankan selama masa manfaatnya dengan metode garis lurus.

f.

Aktiva Tetap Aktiva tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Biaya perolehan mencakup pengeluaran untuk perbaikan, penggantian, pemugaran dan peningkatan daya guna aktiva tetap yang jumlahnya signifikan untuk perolehan aktiva tetap. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut: Tahun Bangunan Perlengkapan kantor Kendaraan

15 4 5

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah yang signifikan dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai buku yang bersangkutan dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. g.

Penurunan Nilai Aktiva Perkumpulan melakukan penelaahan untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aktiva sesuai dengan PSAK No. 48 mengenai “Penurunan Nilai Aktiva”. Perkumpulan diharuskan untuk menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) atas nilai semua aktivanya apabila terdapat situasi atau keadaan yang memberikan indikasi terjadinya penurunan nilai aktiva dan mengakuinya sebagai kerugian dalam laporan laba rugi.

h.

Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) tentang “Imbalan Kerja”, perhitungan estimasi kewajiban imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-undang ditentukan dengan menggunakan metode aktuarial “Projected Unit Credit”. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan. Selanjutnya, biaya jasa tahun lalu yang timbul dari pengenalan program imbalan pasti atau perubahan kewajiban imbalan pasti diamortisasi sampai imbalan tersebut menjadi hak.

i.

Pengakuan Pendapatan dan Beban Sumbangan dibukukan pada saat penerimaan. Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis). Seluruh dana yang diterima serta bunga bank dicatat sebagai penerimaan dan seluruh biaya program serta biaya administrasi dan umum dicatat sebagai pengeluaran.

6

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) j.

Aktiva Bersih Jumlah bersih dari selisih pendapatan dan biaya selama tahun pelaporan disajikan sebagai aktiva bersih. LEI menyajikan hibah dalam bentuk kas dan aktiva lainnya sebagai sumbangan terikat jika hibah tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aktiva tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah kadaluarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau tujuan pembatasan telah dipenuhi, aktiva bersih terikat temporer digolongkan menjadi aktiva bersih tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai Aktiva Bersih Tidak Terikat. LEI menyajikan hibah berupa kendaraan dan peralatan sebagai sumbangan tidak terikat. Hibah untuk aktiva tetap dengan pembatasan eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aktiva tersebut dan sumbangan berupa kas atau aktiva lain yang harus digunakan untuk memperoleh aktiva tetap disajikan sebagai Sumbangan Terikat.

k.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan. Pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, kurs yang digunakan dihitung berdasarkan kurs tengah jualbeli uang kertas asing dan/atau kurs tengah transaksi terakhir yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar Rp 9.020 dan Rp 9.830 untuk $AS 1.

l.

Penggunaan Estimasi Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen LEI untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil aktual yang dilaporkan pada masa yang akan datang akan berbeda dengan estimasi tersebut. Perbedaan antara estimasi dan hasil aktual dibebankan atau dikreditkan pada operasi tahun berjalan.

3.

KAS DAN SETARA KAS

2006

2005

Kas dan setara kas terdiri dari: Kas

20.746.468

2.659.155

Bank Rekening Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

984.284.575 138.116.612

100.218.052 5.173.334

Rekening Dolar Amerika Serikat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

542.453.509 74.967.385

5.633.701.183 79.939.919

1.739.822.081

5.819.032.488

-

254.105.500

Jumlah bank Deposito Berjangka Rekening Dolar Amerika Serikat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 7

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) Jumlah

1.760.568.549

8

6.075.797.143

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) 4.

UANG MUKA

2006

2005

Akun ini terdiri dari uang muka untuk proyek: Proyek Ford Foundation Proyek European Union Commission Proyek Japan Forest Technology Association

213.800.000 93.187.100 52.050.000

32.970.000 22.052.410

Jumlah

359.037.100

55.022.410

Akun ini merupakan uang muka yang diberikan oleh LEI kepada karyawan dan mitra pelaksana proyek sehubungan dengan kegiatan yang didanai oleh para donatur tersebut. 5.

BIAYA DIBAYAR DI MUKA Akun ini merupakan biaya dibayar di muka atas sewa kantor LEI di Taman Malabar, Bogor sebesar Rp 96.311.666 pada tanggal 31 Desember 2005.

6.

AKTIVA TETAP Mutasi aktiva tetap LEI adalah sebagai berikut:

2006

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Nilai Tercatat Tanah Bangunan Peralatan kantor Kendaraan

425.248.080 352.070.000

523.036.000 394.267.103 -

151.050.000

523.036.000 394.267.103 425.248.080 201.020.000

Jumlah

777.318.080

917.303.103

151.050.000

1.543.571.183

Akumulasi Penyusutan Peralatan kantor Kendaraan

273.730.088 205.970.000

72.601.662 38.960.000

151.050.000

346.331.750 93.880.000

Jumlah

479.700.088

111.561.662

151.050.000

440.211.750

Nilai buku

297.617.992

1.103.359.433

9

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah)

2005

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Nilai Tercatat Peralatan kantor Kendaraan

-

425.248.080 352.070.000

-

425.248.080 352.070.000

Jumlah

-

777.318.080

-

777.318.080

Akumulasi Penyusutan Peralatan kantor Kendaraan

-

273.730.088 205.970.000

-

273.730.088 205.970.000

Jumlah

-

479.700.088

-

479.700.088

Nilai buku

-

297.617.992

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang dibebankan pada operasi tahun berjalan masing-masing sebesar Rp 111.561.662 dan Rp 122.618.954 (lihat Catatan 21). Pada tanggal 19 Oktober 2006 dan tanggal 14 Desember 2006 LEI menjual 2 unit kendaraan yang telah habis nilai bukunya dengan harga penjualan sebesar Rp 100.000.000. Hasil penjualan ini dibukukan sebagai “Pendapatan Lain-lain” di tahun 2006. Pada tanggal 28 Januari 2005, LEI menerima sumbangan berupa perlengkapan kantor dan kendaraan dari Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia (Yayasan LEI) sesuai dengan hasil keputusan rapat Majelis Perwakilan Anggota LEI dengan Badan Pengurus Yayasan LEI (lihat Catatan 11). 7.

HUTANG PAJAK Akun ini merupakan hutang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan LEI yang belum dibayarkan ke Kas Negara masing-masing sebesar Rp 80.684.105 dan Rp 39.358.100 pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005.

8.

BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

2006

2005

Akun ini terdiri dari: Proyek The Natural Conservancy (TNC) Jasa profesional Proyek European Union Commission (EU) Proyek United Nation Development Program (UNDP) Jumlah

92.204.325

40.000.000 -

20.000.000 530.184.574 97.800.776

132.204.325

647.985.350

Biaya yang masih harus dibayar atas proyek yang didanai oleh TNC merupakan biaya personel proyek yang belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2006. Biaya masih harus dibayar atas proyek yang didanai oleh EU merupakan kewajiban yang belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005 kepada AMAN dan FWI yang merupakan mitra kerja LEI dalam menangani proyek tersebut. 10

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) Biaya masih harus dibayar atas proyek yang didanai oleh UNDP merupakan honor tenaga pelaksana proyek yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember 2005.

11

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) 9.

HUTANG LAIN-LAIN Akun ini merupakan hutang LEI kepada salah seorang anggota Majelis Badan Perwakilan Anggota atas penerimaan dana talangan. Hutang ini tidak dibebankan bunga dan tidak ada jadwal pembayaran yang tetap.

10. PENERIMAAN SUMBANGAN TERIKAT TEMPORER Akun ini merupakan penerimaan sumbangan dari donatur yang terikat secara temporer yang akan digunakan untuk mendanai program yang telah disepakati dengan para donatur tersebut. Rincian donatur adalah sebagai berikut: 2006 2005 Ford Foundation (Ford) Department for International Development (DFID) United Nation Development Program (UNDP) Japan Forest Technology Association (JAFTA) The Nature Conservancy (TNC) European Union Commission (EU) International Tropical Timber Organization (ITTO) World Wild Foundation (WWF) Jumlah

11. PENERIMAAN SUMBANGAN TIDAK TERIKAT

952.892.130 875.683.567 841.607.162 261.730.290 60.371.074 -

272.515.946 348.137.581 333.794.000 5.215.854.827 1.130.713.870 49.256.155

2.992.284.223

7.350.272.379

2006

2005

Akun ini terdiri dari: Staf proyek Yayasan ARUPA Yayasan Telapak Proyek penulisan UNU PT Sucofindo IKANI PT Mutu Agung Lestari Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia

1.412.357.246 146.806.900 31.095.000 27.795.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 -

Jumlah

1.648.054.146

119.669.408 1.081.785.955 1.201.455.363

Penerimaan dari Yayasan ARUPA merupakan penerimaan untuk kegiatan sertifikasi di daerah Gunung Kidul. Penerimaan hibah dari Yayasan Lembaga Ekolabel Indonesia berupa kendaraan, peralatan kantor dan sisa sewa kantor di Taman Malabar, Bogor (lihat Catatan 6). Penerimaan dari staf proyek merupakan bagian dari honor staf proyek yang sudah dibebankan ke proyek terkait oleh yang bersangkutan didonasikan ke LEI. 12. PENERIMAAN KEGIATAN Akun ini merupakan penerimaan dana partisipasi dari para donatur untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan sertifikasi yang dilaksanakan oleh LEI masing-masing sebesar Rp 296.322.833 dan Rp 403.269.666 pada tahun 12

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) 2006 dan 2005.

13

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) 13. PENERIMAAN IURAN

2006

2005

Akun ini merupakan penerimaan iuran dari: Iuran sertifikasi dan akreditasi Iuran anggota LEI

75.812.500 5.500.000

Jumlah

14. BEBAN DAN BIAYA PROYEK EUROPEAN UNION COMMISSION

47.782.500 11.022.500

81.312.500

2006

58.805.000

2005

Akun ini terdiri dari: Gaji, honor dan tunjangan Publikasi, pelatihan dan akomodasi Operasional proyek Operasional kantor Peralatan dan perlengkapan Perjalanan dinas Administrasi bank Lain-lain

2.265.067.100 1.114.976.690 215.737.486 174.595.662 164.208.886 135.763.735 1.934.457 105.269.000

Jumlah

679.247.500 84.324.479 6.777.700 8.200.150 60.170.000 50.420.910 2.071.803 -

4.177.553.016

891.212.542

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan European Union Commission (EU) dalam rangka promosi kelestarian ekologi, manajemen hutan untuk keseimbangan sosial-ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan di Indonesia melalui penerapan sistem sertifikasi yang dapat diterima semua pihak (Promotion of Ecollogically-sustainable, Socially-equitable and Economically-viable Forest Management in Indonesia through Implementation of Credible Certification System) sesuai dengan kontrak No. B76200/2002/69438/ID tanggal 17 Desember 2003 dengan jumlah nilai kontrak sebesar € 924.648. Pelaksanaan proyek ini disepakati dari tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan tanggal 28 Februari 2006. 15. BEBAN DAN BIAYA PROYEK DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

2006

2005

Akun ini terdiri dari: Perdiem Operasional Perjalanan dinas Publikasi Gaji Lain-lain Jumlah

247.570.000 189.468.661 170.609.580 39.418.260

43.091.250 33.663.110 6.050.900 50.002.700

668.000

51.000.000 -

647.734.501

183.807.960

Pada tanggal 1 Juni 2006, LEI menerima kerjasama dengan Department for International Development (DFID) sesuai dengan kontrak No. AG4541 jumlah nilai kontrak sebesar £ 40.338. Proyek ini merupakan kerjasama 14

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) LEI dengan DFID dalam rangka pengembangan sistem standar dan operasional legalitas kayu yang akan menjadi landasan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam hubungannya dengan tataniaga perkayuan.

15

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) Pada tanggal 12 Desember 2005, LEI menerima kerjasama dengan DFID untuk proses penyusunan sistem sertifikasi bertahap dalam rangka menuju manajemen hutan lestari dan berkelanjutan sesuai dengan kontrak No. WP3-LEI-AG/XII/05 dengan nilai kontrak sebesar £ 45,237. Pelaksanaan proyek ini disepakati dari tanggal 1 Juli 2006 sampai dengan tanggal 30 Juni 2007. Pada tanggal 1 September 2004, LEI menerima kerja sama dengan DFID dalam rangka penataan kelembagaan sertifikasi pengelolaan sumber daya alam menuju organisasi yang berbasiskan konstituen dalam rangka menuju pengelolaan sumber daya hutan yang adil dan lestari di Indonesia sesuai dengan kontrak No. CW 174 dengan jumlah nilai kontrak sebesar £ 52.305. Pelaksanaan proyek ini disepakati dari tanggal 1 September 2004 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2005. 16. BEBAN DAN BIAYA PROYEK UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAM

2006

2005

Akun ini terdiri dari: Pelatihan analisa sosial metode ASSA Pelatihan pengembangan jaringan Jasa manajemen Pendampingan penggalangan sumberdaya Implementasi dan pemeliharaan website Pelatihan analisa penyusunan anggaran Pendampingan penyusunan proposal Seminar nasional UNDP Pelatihan penggalangan dana wilayah Jawa Barat dan Palu Pendampingan dan fasilitasi PHBM di Malang Lain-lain 290.500

184.158.976 178.585.377 55.886.158 41.080.000

Jumlah

482.417.961

48.206.197 10.066.950 103.500 11.750.000

6.958.990 3.707.960 -

175.637.169 152.801.113 97.800.776 30.000.000 1.352.500

515.968.205

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan United Nation Development Program (UNDP) dalam rangka memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya lembaga-lembaga lokal di tiga wilayah regional yaitu Sumatera, Jawa dan Sulawesi untuk penyeragaman pembuatan proposal untuk kegiatan yang akan didanai oleh UNDP agar sesuai dengan aturan dan petunjuk UNDP. Pelaksanaan kegiatan ini disepakati dari tanggal 3 Juni 2005 sampai dengan tanggal 30 Juni 2006. 17. BEBAN DAN BIAYA PROYEK THE NATURE CONSERVANCY

2006

2005

Akun ini terdiri dari: Gaji Pertemuan dan rapat

132.000.000 20.575.400

-

Jumlah

152.575.400

-

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan The Nature Conservancy (TNC) rangka pengembangan sistem standar dan operasional legalitas kayu yang akan menjadi landasan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam hubungannya dengan tataniaga perkayuan sesuai dengan kontrak No. 1804973007 tanggal 16

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) 30 Juni 2006 dengan jumlah kontrak sebesar Rp 241.484.298.

17

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) 18. BEBAN DAN BIAYA PROYEK JAPAN FOREST TECHNOLOGY ASSOCIATION

2006

2005

Akun ini terdiri dari: Peralatan dan perlengkapan Honor dan Perdiem Perjalanan dinas Pelaporan Jumlah

91.111.000 27.872.000 26.910.684 -

2.763.000 58.000.000 39.549.559 1.367.600

145.893.684

101.680.159

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan Japan Forest Technology Association (JAFTA) dalam rangka pengembangan teknologi untuk pengujian informasi sumber asal kayu bulat melalui sistem barcode dua dimensi sesuai dengan kontrak tanggal 29 Juni 2005 dengan jumlah nilai kontrak sebesar $AS 33.500. Durasi proyek ini disepakati dari tanggal 29 Juni 2005 sampai dengan tanggal 5 September 2005 kemudian dilanjutkan dengan kontrak tanggal 24 Juli 2006 dengan durasi yang disepakati sejak tanggal 24 Juli 2006 sampai dengan tanggal 25 Desember 2006 dengan nilai kontrak sebesar $AS 43.175. 19. BEBAN DAN BIAYA PROYEK FORD FOUNDATION

2006

2005

Akun ini terdiri dari: Biaya aktivitas dan operasional Peralatan Lain-lain

80.595.395 35.939.000 100.000

Jumlah

-

116.634.395

-

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan Ford Foundation (Ford) dalam rangka mendukung promosi dan peningkatan nilai tambah hutan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang tersertifikasi sesuai dengan kontrak No. 1065-0554-0 tanggal 12 Juni 2006 dengan nilai kontrak sebesar $AS 200.000. Durasi proyek yang disepakati adalah dari tanggal 1 Maret 2006 sampai dengan tanggal 28 Februari 2008. 20. BEBAN DAN BIAYA PROYEK INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION

2006

2005

Akun ini terdiri dari: Transportasi Operasional proyek Sub-kontrak Gaji, honor dan tunjangan perjalanan dinas Peralatan dan perlengkapan Lain-lain Jumlah

-

579.436.396 430.483.668 288.547.226 286.455.000 38.553.750 79.820.567

-

1.703.296.607

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan International Tropical Timber Organization (ITTO) untuk kegiatan konsolidasi manajemen sertifikasi hutan lestari di Indonesia (Consolidating Sustainable Forest Management Certification in Indonesia) sesuai dengan kontrak No. PD 80/01 rev.6 tanggal 9 April 2003 dengan jumlah nilai kontrak sebesar $AS 368,799. Pelaksanaan proyek ini disepakati dari tanggal 1 Maret 2003 sampai dengan 18

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) tanggal 31 Desember 2005.

19

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006 Dan 2005 (Dalam Rupiah) 21. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

2006

2005

Akun ini terdiri dari: Gaji dan tunjangan 1.084.983.521 Telepon, listrik dan air 115.135.225 Penyusutan (lihat Catatan 6) 111.561.662 Sewa 96.311.666 Penyisihan imbalan pasca masa kerja (lihat Catatan 22) 33.711.207 Perawatan 28.475.331 Jasa professional 20.000.000 Biaya operasional kendaraan dinas 15.945.351 Fotokopi, jilid dan dokumentasi 10.379.650 Perjalanan dinas dan akomodasi 6.486.000 Biaya administrasi bank 5.232.775 Transportasi 4.530.050 Alat tulis kantor 3.266.550 Kurir 3.033.098 Jamuan 2.498.500 Biaya dapur 2.283.715 Koran dan majalah 810.000 Publikasi 310.000 22.500.000 Lain-lain 11.247.390 28.926.336 Jumlah

1.556.201.691

967.488.165 118.392.645 122.618.954 100.000.000

51.86 13.076.450 42.000.000 4.489.526 10.630.425 5.908.000 1.756.400 10.880.500 3.848.900 2.400.700 3.470.645 1.915.625 714.000

1.512.880.665

22. PENYISIHAN IMBALAN PASCA MASA KERJA Perkumpulan mencatat estimasi kewajiban imbalan pasca masa kerja sebesar Rp 85.574.601 dan Rp 51.863.394 pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang disajikan sebagai “Kewajiban Imbalan Pasca Masa Kerja” pada neraca. Beban penyisihan imbalan pasca masa kerja yang dibebankan dalam tahun berjalan adalah sebesar Rp 33.711.207 dan Rp 51.863.394, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2006 dan 2005, disajikan dalam akun “Biaya Umum dan Administrasi - Penyisihan Imbalan Pasca Masa Kerja” pada laporan aktivitas. 23. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN Manajemen Perkumpulan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 23 Desember 2008.

20

LAMPIRAN 4.7

Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia (The Indonesian Ecolabelling Institute)

Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 Dan 2006

Beserta Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

Halaman

I

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

II

LAPORAN KEUANGAN

i

Laporan Posisi Keuangan

1

Laporan Aktivitas

2

Laporan Arus Kas

3

Catatan Atas Laporan Keuangan

4 - 14

No. 31220/RPT/XII/2008

Laporan Auditor Independen

Majelis Perwakilan Anggota dan Direktur Eksekutif Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia (The Indonesian Ecolabelling Institute) Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia (The Indonesian Ecolabelling Institute) (selanjutnya disebut “LEI”) tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab pengurus LEI. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pengurus, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

ARIA & JONNARDI NIU-KAP KEP-453/KM.5/2004

Jonnardi SE, MM, Ak., CPA NIAP 00.1.0712 23 Desember 2008

i

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) 2007

2006

AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan bank (Catatan 3) Uang muka (Catatan 4) Piutang lain-lain

624.331.593 16.642.109 10.000.000

1.760.568.549 359.037.100 2.000.000

Jumlah Aktiva Lancar

650.973.702

2.121.605.649

1.021.583.458

1.103.359.433

AKTIVA TIDAK LANCAR Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 543.761.725 pada tahun 2007 dan Rp 440.211.750 pada tahun 2006 (Catatan 2f dan 5) JUMLAH AKTIVA

1.672.557.160

3.224.965.082

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH KEWAJIBAN LANCAR Hutang pajak (Catatan 6) Biaya masih harus dibayar (Catatan 2k dan 7) Hutang lain-lain (Catatan 8)

124.076.410 109.542.868 20.000.000

80.684.105 132.204.325 50.000.000

Jumlah Kewajiban Lancar

253.619.278

262.888.430

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban imbalan pasca masa kerja (Catatan 2g dan 21)

133.791.686

85.574.601

AKTIVA BERSIH (Catatan 2i) Aktiva bersih terikat temporer Aktiva bersih tidak terikat

971.364.920 313.781.276

1.784.352.192 1.092.149.859

1.285.146.196

2.876.502.051

Jumlah Aktiva Bersih JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH

1.672.557.160

1

3.224.965.082

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

2

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) LAPORAN AKTIVITAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) 2007

2006

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH PENDAPATAN (Catatan 2h) Sumbangan Terikat temporer (Catatan 9) Tidak terikat (Catatan 10)

2.133.005.785 254.363.466

2.992.284.223 1.648.054.146

Jumlah Sumbangan

2.387.369.251

4.640.338.369

549.711.000 15.450.000 17.297.214

296.322.833 81.312.500 71.588.562

Kegiatan (Catatan 11) Iuran (Catatan 12) Bunga Lain-lain

-

Jumlah Pendapatan

105.076.500 2.969.827.465

5.194.638.764

PENGELUARAN BEBAN DAN BIAYA (Catatan 2h) Proyek Ford Foundation (Catatan 13) Proyek United Nation Development Program (Catatan 14) Proyek Department for International Development (Catatan 15) Proyek Japan Lumber Inspection And Research Association dan Japan Forest Technology Association (Catatan 16) Proyek The Nature Conservancy (Catatan 17) Proyek Yayasan Kemitraan (Partnership) (Catatan 18) Proyek European Union Commission (Catatan 19) Proyek Yayasan ARUPA Proyek Yayasan Telapak Proyek penulisan tentang UNU Umum dan administrasi (Catatan 20)

1.619.064.159 477.595.095 290.263.476

116.634.395 482.417.961 647.734.501

210.594.823 173.581.927 107.012.868 56.755.268 1.641.539.378

145.893.684 152.575.400 4.177.553.016 171.537.875 31.095.000 23.820.000 1.556.201.691

Jumlah Pengeluaran

4.576.406.994

7.505.463.523

1.606.579.529 ) (

2.310.824.759 )

PENURUNAN AKTIVA BERSIH

(

LABA (RUGI) SELISIH KURS (Catatan 2j)

15.223.674

(

598.215.557

)

AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN

2.876.502.051

5.785.542.367

AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN

1.285.146.196

2.876.502.051

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 3

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) 2007 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penurunan aktiva bersih Penyesuaian untuk merekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi: Laba (rugi) selisih kurs Penyusutan Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasional: Uang muka Piutang lain-lain Biaya dibayar di muka Biaya masih harus dibayar Hutang pajak Hutang lain-lain Kewajiban imbalan pasca masa kerja

(

( ( (

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi

(

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI Pembelian aktiva tetap

(

PENURUNAN BERSIH KAS DAN BANK

(

2006

1.606.579.529 ) (

2.310.824.759 )

15.223.674 103.549.975

(

598.215.557 ) 111.561.662

342.394.991 8.000.000 ) 22.661.457 ) 43.392.305 30.000.000 ) 48.217.085

( ( (

304.014.690 ) 2.000.000 ) 96.311.666 515.781.025 ) 41.326.005 50.000.000 33.711.207

1.114.462.956 )

(

3.397.925.491 )

21.774.000 ) (

1.136.236.956

)(

917.303.103 )

4.315.228.594

)

KAS DAN BANK AWAL TAHUN

1.760.568.549

6.075.797.143

KAS DAN BANK AKHIR TAHUN

624.331.593

1.760.568.549

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

4

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) 1.

UMUM Perkumpulan Lembaga Ekolabel Indonesia atau dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan sebutan The Indonesian Ecolabelling Institute (selanjutnya disebut “LEI” atau “Perkumpulan”) didirikan pada tanggal 20 Oktober 2004 sebagai organisasi berbasis konstituen dan berstatus hukum perkumpulan. Anggaran Dasar LEI telah dituangkan dalam Akta Notaris Fuzi Markunah, S.H., No. 1 tanggal 18 April 2005. LEI merupakan organisasi non-pemerintah dan tidak mencari laba (organisasi non-profit). Visi LEI adalah menjadi organisasi yang memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Misi LEI adalah: 1. Mengembangkan sistem sertifikasi ekolabel dan sistem pemantauan pengelolaan sumber daya alam yang terpercaya; 2. Memajukan dan mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan; 3. Mendukung model-model pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh semua konstituen termasuk masyarakat adat yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sesuai dengan Pasal 9 Anggaran Dasar LEI, untuk mewujudkan visi dan misi, LEI melakukan kegiatan pengkajian kebijakan, pengembangan sistem sertifikasi, menyelenggarakan program pengawasan, pembinaan hubungan dan pengembangan jaringan, pengumpulan dan pengolahan data serta upaya lainnya yang berkaitan dengan upaya LEI dalam mencapai visi dan misi tersebut. Kekayaan pertama bagi LEI meliputi kekayaan pangkal berupa uang tunai sebesar Rp 106.316.617 dan $AS 43.926,43 serta dapat diperbesar dengan: - Iuran anggota; - Bantuan pemerintah Indonesia, pemerintah Negara lain, lembaga internasional dan masyarakat; - Hibah, hibah wasiat dan warisan; - Usaha yang sah; - Sumbangan tetap dari dermawan. Selama tahun 2007, LEI menerima bantuan dan sumbangan dari para donatur sebagai berikut: - Ford Foundation (Ford) - Department for International Development (DFID) - United Nation Development Program (UNDP) - The Nature Conservancy (TNC) - Japan Forest Technology Association (JAFTA) - Yayasan Kemitraan (Partnership) Selama tahun 2006, LEI menerima bantuan dan sumbangan dari para donatur sebagai berikut: - Department for International Development (DFID) - United Nation Development Program (UNDP) - Japan Forest Technology Association (JAFTA) - Ford Foundation (Ford) - The Nature Conservancy (TNC)

4

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) Susunan Majelis Perwakilan Anggota dan Badan Eksekutif LEI tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut:

2.

Majelis Perwakilan Anggota

:

Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo Ir. Abdon Nababan Muayat Ali Muhshi Nurcahyo Adi Den Upa Rombelayuk Siman Nana Suparna Poerwadi Suprihanto Alex Sanggenafa C.P. Munoz

- Ketua - Anggota Anggota - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota Anggota - Anggota

Badan Eksekutif

:

Taufiq Alimi

- Direktur Eksekutif

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI a.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan LEI disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Laporan Keuangan LEI meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas . Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah.

b.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu Penyisihan piutang ragu-ragu, ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kemungkinan tertagihnya piutang tersebut pada akhir tahun yang bersangkutan.

c.

Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Perkumpulan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”, semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik ataupun tidak dilaksanakan berdasarkan harga dan kondisi normal seperti halnya transaksi dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

d.

Biaya dibayar di muka Biaya dibayar di muka dibebankan selama masa manfaatnya dengan metode garis lurus.

5

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) e.

Aktiva Tetap Aktiva tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Biaya perolehan mencakup pengeluaran untuk perbaikan, penggantian, pemugaran dan peningkatan daya guna aktiva tetap yang jumlahnya signifikan untuk perolehan aktiva tetap. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut: Tahun Bangunan Perlengkapan kantor Kendaraan

15 4 5

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah yang signifikan dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai buku yang bersangkutan dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. f.

Penurunan Nilai Aktiva Perkumpulan melakukan penelaahan untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aktiva sesuai dengan PSAK No. 48 mengenai “Penurunan Nilai Aktiva”. Perkumpulan diharuskan untuk menentukan taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) atas nilai semua aktivanya apabila terdapat situasi atau keadaan yang memberikan indikasi terjadinya penurunan nilai aktiva dan mengakuinya sebagai kerugian dalam laporan laba rugi.

g.

Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) tentang “Imbalan Kerja”, perhitungan estimasi kewajiban imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-undang ditentukan dengan menggunakan metode aktuarial “Projected Unit Credit”. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan. Selanjutnya, biaya jasa tahun lalu yang timbul dari pengenalan program imbalan pasti atau perubahan kewajiban imbalan pasti diamortisasi sampai imbalan tersebut menjadi hak.

h.

Pengakuan Pendapatan dan Beban Sumbangan dibukukan pada saat penerimaan. Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis). Seluruh dana yang diterima serta bunga bank dicatat sebagai penerimaan dan seluruh biaya program serta biaya administrasi dan umum dicatat sebagai pengeluaran.

i.

Aktiva Bersih Jumlah bersih dari selisih pendapatan dan biaya selama tahun pelaporan disajikan sebagai aktiva bersih. LEI menyajikan hibah dalam bentuk kas dan aktiva lainnya sebagai sumbangan terikat jika hibah tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aktiva tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah kadaluarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau tujuan pembatasan telah dipenuhi, aktiva bersih terikat temporer digolongkan menjadi aktiva bersih tidak terikat dan 6

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) disajikan dalam laporan aktivitas sebagai Aktiva Bersih Tidak Terikat.

7

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) LEI menyajikan hibah berupa kendaraan dan peralatan sebagai sumbangan tidak terikat. Hibah untuk aktiva tetap dengan pembatasan eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aktiva tersebut dan sumbangan berupa kas atau aktiva lain yang harus digunakan untuk memperoleh aktiva tetap disajikan sebagai Sumbangan Terikat. j.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan. Pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, kurs yang digunakan dihitung berdasarkan kurs tengah jualbeli uang kertas asing dan/atau kurs tengah transaksi terakhir yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, yaitu sebesar Rp 9.419 dan Rp 9.020 untuk $AS 1.

k.

Penggunaan Estimasi Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen Perkumpulan untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil aktual yang dilaporkan pada masa yang akan datang akan berbeda dengan estimasi tersebut. Perbedaan antara estimasi dan hasil aktual dibebankan atau dikreditkan pada operasi tahun berjalan.

3.

KAS DAN BANK

2007

2006

Kas dan setara kas terdiri dari: Kas

4.

5.743.346

20.746.468

Bank Rekening Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

431.702.958 118.307.811

984.284.575 138.116.612

Rekening Dolar Amerika Serikat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

68.577.478 -

542.453.509 74.967.385

Jumlah bank

618.588.247

1.739.822.081

Jumlah

624.331.593

1.760.568.549

UANG MUKA

2007

2006

Akun ini terdiri dari uang muka untuk proyek: Proyek Ford Foundation Proyek European Union Commission Proyek Japan Forest Technology Association

16.642.109 -

213.800.000 93.187.100 52.050.000

Jumlah

16.642.109

359.037.100

8

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) Akun ini merupakan uang muka yang diberikan oleh LEI kepada karyawan dan mitra pelaksana proyek sehubungan dengan kegiatan yang didanai oleh para donatur tersebut.

9

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) 5.

AKTIVA TETAP Mutasi aktiva tetap LEI adalah sebagai berikut: 2007

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Nilai Tercatat Tanah Bangunan Peralatan kantor Kendaraan

523.036.000 394.267.103 425.248.080 201.020.000

21.774.000 -

-

523.036.000 394.267.103 447.022.080 201.020.000

1.543.571.183

21.774.000

-

1.565.345.183

Akumulasi Penyusutan Bangunan Peralatan kantor Kendaraan

346.331.750 93.880.000

31.170.182 38.960.000 33.419.793

-

31.170.182 385.291.750 127.299.793

Jumlah

440.211.750

103.549.975

-

543.761.725

Jumlah

Nilai buku

1.103.359.433

Saldo Akhir

1.021.583.458

2006

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Nilai Tercatat Tanah Bangunan Peralatan kantor Kendaraan

425.248.080 352.070.000

523.036.000 394.267.103 -

151.050.000

523.036.000 394.267.103 425.248.080 201.020.000

Jumlah

777.318.080

917.303.103

151.050.000

1.543.571.183

Akumulasi Penyusutan Peralatan kantor Kendaraan

273.730.088 205.970.000

72.601.662 38.960.000

151.050.000

346.331.750 93.880.000

Jumlah

479.700.088

111.561.662

151.050.000

440.211.750

Nilai buku

297.617.992

1.103.359.433

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 yang dibebankan pada operasi tahun berjalan masing-masing sebesar Rp 103.549.975 dan Rp 111.561.662 (lihat Catatan 20). Pada tanggal 19 Oktober 2006 dan tanggal 14 Desember 2006 LEI menjual 2 unit kendaraan yang telah habis nilai bukunya dengan harga penjualan sebesar Rp 100.000.000. Hasil penjualan ini dibukukan sebagai “Pendapatan Lain-lain” di tahun 2006.

10

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) 6.

HUTANG PAJAK Akun ini merupakan hutang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan LEI yang belum dibayarkan ke Kas Negara masing-masing sebesar Rp 124.076.410 dan Rp 80.684.105 pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006. Pada bulan Januari 2008. LEI telah melakukan pelunasan atas hutang Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 45.384.700 terdiri atas hutang pajak tahun 2005 sebesar Rp 39.358.100 dan sebagian hutang pajak tahun 2006 sebesar Rp 6.026.600.

7.

BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

2007

2006

Akun ini terdiri dari: Jasa profesional Proyek Partnership Proyek The Natural Conservancy (TNC)

60.000.000 49.542.868 -

Jumlah

40.000.000 92.204.325

109.542.868

132.204.325

Biaya yang masih harus dibayar atas proyek yang didanai oleh Partnership merupakan biaya pertemuan proyek legalitas yang belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2007. Biaya yang masih harus dibayar atas proyek yang didanai oleh TNC merupakan biaya personel proyek yang belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2006. 8.

HUTANG LAIN-LAIN Akun ini merupakan hutang LEI kepada salah seorang anggota Majelis Badan Perwakilan Anggota atas penerimaan dana talangan. Hutang ini tidak dibebankan bunga dan tidak ada jadwal pembayaran yang tetap.

9.

PENERIMAAN SUMBANGAN TERIKAT TEMPORER Akun ini merupakan penerimaan sumbangan dari donatur yang terikat secara temporer yang akan digunakan untuk mendanai program yang telah disepakati dengan para donatur tersebut. Rincian donatur adalah sebagai berikut: 2007 Ford Foundation (Ford) Department for International Development (DFID) United Nation Development Program (UNDP) The Nature Conservancy (TNC) Japan Forest Technology Association (JAFTA) Yayasan Kemitraan (Partnership) Jumlah

11

2006

889.051.650 339.734.263 329.419.200 270.071.572 247.259.100 57.470.000

952.892.130 875.683.567 841.607.162 60.371.074 261.730.290 -

2.133.005.785

2.992.284.223

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) 10. PENERIMAAN SUMBANGAN TIDAK TERIKAT

2007

2006

Akun ini terdiri dari: Staf proyek Yayasan ARUPA Yayasan Telapak Proyek penulisan UNU PT Sucofindo IKANI PT Mutu Agung Lestari

254.363.466 -

1.412.357.246 146.806.900 31.095.000 27.795.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

254.363.466

1.648.054.146

-

Jumlah

Penerimaan dari staf proyek merupakan donasi dari staf ahli dan staf pelaksanan lapangan proyek yang sudah dibebankan ke proyek terkait. Penerimaan dari Yayasan ARUPA merupakan penerimaan untuk kegiatan sertifikasi di daerah Gunung Kidul. 11. PENERIMAAN KEGIATAN Akun ini merupakan penerimaan dana partisipasi dari para donatur untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan sertifikasi yang dilaksanakan oleh LEI masing-masing sebesar Rp 549.711.000 dan Rp 296.322.833 pada tahun 2007 dan 2006. 12. PENERIMAAN IURAN

2007

2006

Akun ini merupakan penerimaan iuran dari: Iuran anggota LEI Iuran sertifikasi dan akreditasi

12.450.000

Jumlah

13. BEBAN DAN BIAYA PROYEK FORD FOUNDATION

5.500.000 3.000.000

75.812.500

15.450.000

81.312.500

2007

2006

Akun ini terdiri dari: Pembentukan jaringan Jasa teknis pendampingan lapangan Biaya aktivitas dan operasional Peralatan Penelitian dan uji coba lapangan Lain-lain

862.671.713 403.438.018 243.000.000 61.511.000 47.332.160 1.111.268

Jumlah

80.595.395 35.939.000 100.000

1.619.064.159

116.634.395

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan Ford Foundation (Ford) dalam rangka mendukung promosi dan 12

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) peningkatan nilai tambah hutan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang tersertifikasi sesuai dengan kontrak No. 1065-0554-0 tanggal 12 Juni 2006 dengan nilai kontrak sebesar $AS 200.000. Durasi proyek yang disepakati adalah dari tanggal 1 Maret 2006 sampai dengan tanggal 28 Februari 2008.

13

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) 14. BEBAN DAN BIAYA PROYEK UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAM

2007

2006

Akun ini terdiri dari: Jasa manajemen Pelatihan penggalangan dana wilayah Jawa Barat dan Palu Pelatihan penggalangan dana wilayah Sumatera Pelatihan penggalangan dana wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur Pendampingan dan fasilitasi PHBM Seminar nasional UNDP Pelatihan analisa sosial metode ASSA Pelatihan pengembangan jaringan Pendampingan penggalangan sumberdaya Implementasi dan pemeliharaan website Pelatihan analisa penyusunan anggaran Pendampingan penyusunan proposal Lain-lain 471.000

131.100.000 103.965.890 85.170.920

55.886.158 -

81.648.875 61.903.310 13.335.100 -

184.158.976 178.585.377 41.080.000

Jumlah

477.595.095

-

11.750.000

-

6.958.990 3.707.960 290.500 482.417.961

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan United Nation Development Program (UNDP) dalam rangka memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya lembaga-lembaga lokal di tiga wilayah regional yaitu Sumatera, Jawa dan Sulawesi untuk penyeragaman pembuatan proposal untuk kegiatan yang akan didanai oleh UNDP agar sesuai dengan aturan dan petunjuk UNDP. Pelaksanaan kegiatan ini disepakati dari tanggal 3 Juni 2005 sampai dengan tanggal 30 Juni 2006. 15. BEBAN DAN BIAYA PROYEK DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

2007

2006

Akun ini terdiri dari: Perdiem Perjalanan dinas Operasional Publikasi Gaji Lain-lain

103.200.000 80.059.400 54.410.508 34.752.800

247.570.000 170.609.580 189.468.661 39.418.260

16.763.500 1.077.268

Jumlah

668.000

290.263.476

647.734.501

Pada tanggal 1 Juni 2006, LEI menerima kerjasama dengan Department for International Development (DFID) sesuai dengan kontrak No. AG4541 jumlah nilai kontrak sebesar £ 40.338. Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan DFID dalam rangka pengembangan sistem standar dan operasional legalitas kayu yang akan menjadi landasan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam hubungannya dengan tataniaga perkayuan. Pada tanggal 12 Desember 2005, LEI menerima kerjasama dengan DFID untuk proses penyusunan sistem 14

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) sertifikasi bertahap dalam rangka menuju manajemen hutan lestari dan berkelanjutan sesuai dengan kontrak No. WP3-LEI-AG/XII/05 dengan nilai kontrak sebesar £ 45.237. Pelaksanaan proyek ini disepakati dari tanggal 1 Juli 2006 sampai dengan tanggal 30 Juni 2007.

15

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) 16. BEBAN DAN BIAYA PROYEK JAPAN LUMBER INSPECTION AND RESEARCH ASSOCIATION DAN JAPAN FOREST TECHNOLOGY ASSOCIATION

2007

2006

Akun ini terdiri dari: Peralatan dan perlengkapan Perjalanan dinas Honor dan Perdiem Jumlah

88.749.188 67.588.910 54.256.725

91.111.000 26.910.684 27.872.000

210.594.823

145.893.684

Pada tanggal 20 Agustus 2007, LEI menandatangani perjanjian dengan Japan Lumber Inspection and Research Association (JLIRA) dalam rangka kerjasama penerapan langkah-langkah pemberantasan pembalakan dan perdagangan liar kayu bulat dengan jumlah nilai kontrak sebesar $AS 66.537. Durasi proyek ini disepakati dari tanggal 20 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 1 Februari 2008. JLIRA merupakan unit kerja yang melanjutkan pekerjaan JAFTA. Pada tahun 2006, proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan Japan Forest Technology Association (JAFTA) dalam rangka pengembangan teknologi untuk pengujian informasi sumber asal kayu bulat melalui sistem barcode dua dimensi sesuai dengan kontrak tanggal 29 Juni 2005 dengan jumlah nilai kontrak sebesar $AS 33,500. Durasi proyek ini disepakati dari tanggal 29 Juni 2005 sampai dengan tanggal 5 September 2005 kemudian dilanjutkan dengan kontrak tanggal 24 Juli 2006 dengan durasi yang disepakati sejak tanggal 24 Juli 2006 sampai dengan tanggal 25 Desember 2006 dengan nilai kontrak sebesar $AS 43.175. JLIRA dan JAFTA merupakan suatu unit kerja dibawah Departemen Pertanian Pemerintah Jepang. Proyek ini merupakan implementasi dari kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang. 17. BEBAN DAN BIAYA PROYEK THE NATURE CONSERVANCY

2007

2006

Akun ini terdiri dari: Uji coba lapangan Gaji Pertemuan dan rapat

107.581.927 66.000.000 -

132.000.000 20.575.400

Jumlah

173.581.927

152.575.400

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan The Nature Conservancy (TNC) rangka pengembangan sistem standar dan operasional legalitas kayu yang akan menjadi landasan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam hubungannya dengan tataniaga perkayuan sesuai dengan kontrak No. 1804973007 tanggal 30 Juni 2006 dengan jumlah kontrak sebesar Rp 241.484.298 dengan durasi pelaksanaan dari tanggal 1 Juli 2006 sampai dengan tanggal 31 Maret 2007. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2007, LEI menerima kembali kerjasama dengan TNC untuk kegiatan yang sama sesuai dengan kontrak No. GDA-1804977814-0000 dengan jumlah kontrak sebesar Rp 87.905.820 16

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) dengan durasi pelaksanaan dari tanggal 7 Maret 2007 sampai dengan tanggal 25 Maret 2007.

17

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) 18. BEBAN DAN BIAYA PROYEK YAYASAN KEMITRAAN (PARTNERSHIP)

2007

2006

Akun ini terdiri dari: Pertemuan Gaji Jumlah

99,012,868 8,000,000

-

107,012,868

-

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan Yayasan Kemitraan (Partnership) rangka pengembangan sistem standar dan operasional legalitas kayu yang akan menjadi landasan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam hubungannya dengan tataniaga perkayuan sesuai dengan kontrak No. PSC-060/2007 tanggal 11 September 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp 114.950.000. Durasi pelaksanaan proyek ini adalah dari tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan 30 September 2007. 19. BEBAN DAN BIAYA PROYEK EUROPEAN UNION COMMISSION

2007

2006

Akun ini terdiri dari: Administrasi bank Gaji, honor dan tunjangan Publikasi. pelatihan dan akomodasi Operasional proyek Operasional kantor Peralatan dan perlengkapan Perjalanan dinas Lain-lain

1.755.268 -

1.934.457 2.265.067.100 1.114.976.690 215.737.486 174.595.662 164.208.886 135.763.735 105.269.000

56.755.268

4.177.553.016

55.000.000

Jumlah

Proyek ini merupakan kerjasama LEI dengan European Union Commission (EU) dalam rangka promosi kelestarian ekologi, manajemen hutan untuk keseimbangan sosial-ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan di Indonesia melalui penerapan sistem sertifikasi yang dapat diterima semua pihak (Promotion of Ecollogically-sustainable, Socially-equitable and Economically-viable Forest Management in Indonesia through Implementation of Credible Certification System) sesuai dengan kontrak No. B76200/2002/69438/ID tanggal 17 Desember 2003 dengan jumlah nilai kontrak sebesar € 924.648. Pelaksanaan proyek ini disepakati dari tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan tanggal 28 Februari 2006.

18

PERKUMPULAN LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA (The Indonesian Ecolabelling Institute) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 (Dalam Rupiah) 20. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

2007

2006

Akun ini terdiri dari: Gaji dan tunjangan Rapat Majelis Perwalian Anggota Penyusutan (lihat Catatan 7) Telepon, listrik dan air Asuransi Jasa professional Penyisihan imbalan pasca masa kerja (lihat Catatan 21) Perawatan Perjalanan dinas dan akomodasi Pajak pembelian rumah Biaya operasional kendaraan dinas Pelatihan Alat tulis kantor Fotokopi, jilid dan dokumentasi Transportasi Kurir Biaya dapur Jamuan Koran dan majalah Biaya administrasi bank Publikasi 400.000 Sewa Lain-lain 7.600.000 Jumlah

953.006.651 120.567.985 103.549.975 95.871.593 62.207.000 53.000.000

1.084.983.521 111.561.662 115.135.225 20.000.000 48.217.085

33.71

39.443.450 35.685.980 31.790.114 23.471.167 23.000.000 9.290.100 7.783.425 6.742.346 5.825.410 5.483.376 5.248.099 2.042.000 1.313.622

28.475.331 6.486.000 15.945.351 3.266.550 10.379.650 4.530.050 3.033.098 2.283.715 2.498.500 810.000 5.232.775 310.000

-

96.311.666 11.247.390

1.641.539.378

1.556.201.691

21. PENYISIHAN IMBALAN PASCA MASA KERJA Perkumpulan mencatat estimasi kewajiban imbalan pasca masa kerja sebesar Rp 133.791.686 dan Rp 85.574.601 pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 yang disajikan sebagai “Kewajiban Imbalan Pasca Masa Kerja” pada neraca. Beban penyisihan imbalan pasca masa kerja yang dibebankan dalam tahun berjalan adalah sebesar Rp 48.217.085 dan Rp 33.711.207, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2007 dan 2006, disajikan dalam akun “Biaya Umum dan Administrasi - Penyisihan Imbalan Pasca Masa Kerja” pada laporan aktivitas. 22. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN Manajemen Perkumpulan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 23 Desember 2008.

19

47