DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN Hal 1. BAB II LANDASAN PEMIKIRAN Hal 10. BAB III KONDISI BAWASLU SAAT INI Hal 17. Hal 29

NASKAH AKADEMIS PERUBAHAN UANG KEHORMATAN KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU; KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU PROVINSI; KETUA DAN ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN/KOTA DA N TUNJANGAN INSENTIF KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU, SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DAN SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN/KOTA

BADAN PENGAWAS PEMILU

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

Hal 1

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

Hal 10

BAB III

KONDISI BAWASLU SAAT INI

Hal 17

BAB IV

PENGARUH DAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Hal 29

BAB V

KONDISI BAWASLU YANG DIHARAPKAN

Hal 35

BAB VI

KONSEPSI PERUBAHAN UANG KEHORMATAN

Hal 39

BAB VII

PENUTUP

Hal 43

BAB I PENDAHULUAN 1.

Umum Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945

menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merupakan lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang

mempunyai

tugas,

wewenang

dan

kewajiban

mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar, memiliki kompleksitas nasional mengakibatkan cakupan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota berat dan beresiko menuntut penyelenggara pemilihan umum yang professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut penjelasan mengenai Bawaslu yang bersifat nasional, tetap dan madiri. Sifat nasional, mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah

Negara

Kesatuan

Indonesia.

Sifat

tetap,

menunjukkan Bawaslu sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat

Formatted: Indonesian (Indonesia)

mandiri, menegaskan Bawaslu dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun. Adanya lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang professional membutuhkan Sekretariat Sekretariat Jenderal Bawaslu

ditingkat pusat,

Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota di daerah sebagai lembaga pendukung yang professional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Ttahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Ppembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Bawaslu telah menyusun Formatted: Highlight

Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu untuk periode 2010-2014. Renstra Bawaslu disusun bedasarkan pada rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN)

sebagaimana

tercantum

dalam

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 05 tahun 2010 tentang Rencana

Formatted: Highlight

Strategis Badan Ppengawas Pemilu Ttahun 2010-2014.

Formatted: Highlight Formatted: Highlight

Berkaitan dengan Renstra Bawaslu yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan dan sesuai dengan Pasal 73


Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Bawaslu mempunyai tugas, wewenang

dan

kewajiban

dalam

mengawasi

seluruh

tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (dapat dibaca dalam pasal 73). Sedangkan Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dan mengawasi penyelenggaraan pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) membantu penyusunan program dan anggaran pemilu; 2) memberikan dukungan teknis administratif; 3) membantu pelaksanaan tugas Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu; 4) membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Bawaslu; 5) memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu; 6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan


dan pertanggungjawaban Bawaslu; dan 7) membantu pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan perturan perundang-undangan. Sebagai wujud akuntabilitas publik, Bawaslu menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaran Pemilu kepada Presiden dan DPR serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu (pasal 8 huruf f) selain itu menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat. Guna mewujudkan akuntabilitas publik, Bawaslu dibantu oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan berdasarkan undang-undang dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Bawaslu dalam

satu

tahun

anggaran

dan

anggaran

yang

diperlukan

untuk

melaksanakannya. Dalam sumber pendanaan, Bawaslu memiliki 2 (dua) sumber yaitu Bagian


Anggaran (BA) 076 yang diperuntukan membiayai kegiatan rutin dan Bagian Anggaran (BA) 999 yang khusus diperuntukan membiayai kegiatan Pemilu atau khusus untuk membiayai kegiatan yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk pelaporan keuangan, berdasarkan Undang-Uundang Nomor 17 Ttahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Satuan Kerja (Satker) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan catatan atas Laporan Keuangan (CALK) dengan menggunakan Sistem Akutansi Instansi (SAI) yang terdiri dari sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Selain itu Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ


Bdh) dan Laporan Posisi Anggaran dan Kas (LPAK) sesuai keputusan KPU Nomor 94/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076, Peraturan KPU Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan KPU Bagian Anggaran 069 dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 442/SJ/KPU/Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Keperluan PPK, PPS, KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, PPLN Formatted: Indonesian (Indonesia)

dan KPPS LN dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk BA 069. Mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009, Bawaslu telah menyusun

Formatted: Font color: Red

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk Laporan Keuangan yang mendapat opini audit Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer), namun dengan mengucapkan alhamdulillah Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2010 untuk pertama kalinya memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion. Pencapaian ini adalah suatu kemajuan yang sangat signifikan, Bawaslu berharap di Tahun 20121 dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan


agara dapat menyajikan seluruh informasi keuangan yang relevan, adanl dan Formatted: Highlight

dapat dipahami, serta memperoleh opini audit terbaik yaitu WTP. Sedangkan untuk pelaporan kinerja, berdasarkan Peraturan Pemerintah


Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah,

telah

dilakukan

evaluasi

untuk

menilai

implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Bawaslu dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented goverment). Hasil evaluasi pada Tahun 2010 Bawaslu mendapat peningkatan nilai yaitu dengan nilai 37,52 atau dengan predikat penilaian “C” sama pada Tahun 2009 dengan nilai 31,83 atau predikat penilaian “C”. Dengan adanya peningkatan pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja, Bawaslu mempunyai harapan nantinya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pegawai

dilingkungan

Kabupaten/Kota.

Bawaslu,

Bawaslu

Provinsi

dan

Panwaslu


Peningkatan

kesejahteraan

pegawai

tersebut

merupakan

isu

aktual/permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Karena permasalahan peningkatan kesejahteraan pegawai erat kaitannya dengan perubahan uang kehormatan untuk komisioner dan perubahan tunjangan insentif kerja untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota agar dapat mewujudkan Bawaslu yang mempunyai integritas dan kredibilitas. 2. Maksud dan Tujuan a. Maksud Penulisan ini dimaksudkan, memberikan gambaran tentang perlunya perubahan uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan anggota Bawalu Provinsi, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan tunjangan insentif kerja bagi perangkat Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota. b. Tujuan Tujuan penulisan ini adalah memberikan sumbangan pikiran bersifat konseptual strategis kepada instansi terkait (Kemenpan dan RB, Kemenkeu, Seskab, Sesneg, BKN, dll) yang mempunyai wewenang untuk membahas tentang mengapa perlu perubahan uang kehormatan untuk komisioner dan perubahan insentif kerja untu Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu

Provinsi

dan

Sekretariat Panwaslu

Kabupaten/Kota, bagaimana pelaksanaannya dan apa manfaatnya guna mewujudkan Bawaslu Pengawas Pemilu yang mempunyai integritas dan

Formatted: Indonesian (Indonesia) Formatted: Indonesian (Indonesia)

kredibilitas. 3. Ruang Lingkup Ruang lingkup pembahasan ini dibatasi pada masalah perubahan uang kehormatan dan perubahan insentif kerja meliputi bahasan terhadap status pegawai

Bawaslu, Bawaslu Provinsi

dan

Panwaslu

Kabupaten/Kota,

peraturan perundang-undangan, kerja sama antar pemerintah, pemerintah daerah dan pembahasan terhadap kebijaksanaan dan strategi yang ditempuh berikut upaya yang dilaksanakan.


Sedangkan Tata Urut penulisan terdiri atas tujuh bab, disusun sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang cakupan, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu

Provinsi

dan

Panwaslu

Kabupaten/Kota

dan

peningkatan pertanggungjawaban Bawaslu dalam hal ini pelaporan keuangan, pelaporan kinerja, pentingnya perubahan


uang kehormatan, perubahan uang insentif kerja, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan tata urut, metode dan pendekatan dan beberapa pengertian. BAB II

: LANDASAN PEMIKIRAN Bab ini menguraikan landasan pemikiran perubahan uang kehormatan ditinjau dari sudut pandang instrumental input dengan paradigma nasional sebagai bahasan inti dan didukung dengan beberapa teori yang relevan yang berkaitan dengan kesejahteraan.

BAB III

: KONDISI SAAT INI Babi ini membahas kondisi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota saat ini, menimbulkan impliilkasi kenyamanan kerja, ketegangan hubungan pegawai yang dipekerjakan dan diperbantukan baik pegawai pusat dan pegawai daerah. Di samping itu, dianggap pula telah menimbulkan ketegangan atau konflik sosial antar Bawaslu dengan Kementerian/Lembaga lainnya, merebaknya KKN, serta menimbulkan beberapa permasalahan yang dihadapi.

BAB IV : PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS Babi ini membahas pengaruh lingkungan strategis terhadap perubahan uang kehormatan dan perubahan insentif kerja baik pada

lingkup

global,

mengidentifikasikan

regional

unsur-unsur

maupun peluang

nasional

serta

yang

dapat


dimanfaatkan dan kendala yang dapat menghambat dalam pemecahan masalah. BAB V

: KONDISI YANG DIHARAPKAN Bab ini membahas kondisi Bawaslu, Bawaslu Provionsi dan Panwaslu

Kabupaten/Kota

yang

diharapkan

sehingga

menimbulkan implikasi yang positif terhadap Bawaslu yang profesional, Bawaslu yang dapat mewujudkan integritas dan kredibilitas dan indikator keberhasilan. BAB VI

: KONSEPSI PERUBAHAN UANG KEHORMATAN DAN PERUBAHAN INSENTIF KERJA Bab ini membahas suatu diskusi yang menggambarkan pengaruh, korelasi, perubahasan insentif kerja terhadap mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja, kelancaran pelaksanaan tugas dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat

Bawaslu

Kabupaten/Kota

Provinsi

sehingga

dan sampai

sekretariat

Panwaslu

kepada

perlunya

kebijaksanaan, strategi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. BAB VII : PENUTUP Bab ini menyimpulkan seluruh pembahasan dengan dilengkapi sejumlah saran. 4. Metode Pendekatan Metode

penulisan

untuk

membahas

dan

memecahkan

masalah

menggunakan metode deskriptif analisis secara kompreerhensif integral terhadap perubahan uang kehormatan dengan menggunakan ketahanan nasional sebagai pisau analisis. 5. Pengertian a. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Uundang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. c. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. d. Penyelenggara

Pemilihan

Umum

adalah

lembaga

yang

menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. e. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. f. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutanya disebut Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Pengawas Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. g. Bawaslu dan, Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sedangkan Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat ad hoc. h. Dalam menjalankan, tugas, wewenang dan kewajiban, Bawaslu dibantu oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu; Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat. i. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Ppokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.


j.

Pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Pprovinsi dan


Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga

profesional

lainnya

yang

berdasarkan

Keputusan

Pejabat

berwenang diangkat dalan suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota. k. Kedudukan Keuangan Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota adalah uang kehormatan atas penghasilan pengganti gaji yang diberikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota. l. Tunjangan Insentif Kerja adalah uang kehormatan/uang lelah bagi Pegawai Negeri Sipil dan tenaga pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat

Jenderal

Bawaslu,

Sekretariat

Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu

Provinsi

dan


BAB II LANDASAN PEMIKIRAN 1. Umum Dinamika demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari beberapai indikator keberhasilan, seperti penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD; Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan

relatifve

sukses

mengingat

kerumitan

dan

kompleksitas

pelaksanaannya serta waktu yang relatifve singkat dan banyaknya kendala yang dihadapi. Keberhasilan ini menunjukkan kemajuan besar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan suatu pemilihan umum tidak dapat dilepaskan dari organisasi penyelenggara pemilihan umum, yakni Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilu baik Pemilu Anggota DPR, DPD DAN DPRD; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemiliihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung membutuhkan suatu organisasi yakni Bawaslu yang professional, berintegritas dan kredibel. Oleh karena

itulah, keberadaan

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sangat penting diperhatikan agar tercapai suatu pemilu yang fair, professional, mempunyai integritas dan kredibel serta akuntabel. Dengan perkataan lain, agar dapat menjadi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang professional dan guna mewujudkan Bawaslu yang mempunyai integritas dan kredibilitas, perlu juga diperhatikan kesejahteraan yakni dengan perubahan uang kehormatan untuk Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan perubahan insentif kerja untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota. 2. Paradigma Nasional

Perkembangan tuntutan publik (stakeholders) agar Bawaslu menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang berpedoman pada asas penyelenggara pemilu, yaitu; mandiri, jujur,adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas sejalan dengan makna yang terkandung dalam paradigm nasioanal yang menjadikan landasan pemikiran, yaitu Pancasila

sebagai

falsafah

ideoiologi

bangsa

dan

dasar

nNegara

berkedudukan sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusi Negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai

visi

nasional

berkedudukan sebagai landasan

visional

dan

Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasioanal berkedudukan sebagai landasan konsepsional diuraikan sebagai berikut: a. Pancasila sebagai Landasan Idiil Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan ideologi nasional yang berlaku di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari ffakta sejarah bahwa Pancasila merupakan perjanjian luihur rakyat Indonesia yang karenanya harus dijunjung tinggi. Pancasila sebagai ideologi nasional meletakkan dan memberikan arah bagi kebhinekaan itu tidak diskriminatif. Pancasila memungkinkan setiap kelompok

masyarakat,

suku, agama dan daerah dapat hidup

berdampingan atas dasar semangat kekeluargaan dan kebangsaan sehingga

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemilihan

umum

secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud t. b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional UUD 1945 yang berisi norma-norma konstitusional menentukan sistem negara

dan

pemerintahan

negara

merupakan

dasar

konstitusi

pengembangan daerah otonom. UUD 1945 yang kita miliki ini memberikan jaminan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Hal ini dengan tegas termuat dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Amanat konstitusi tersebut, menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Amanat UUD 1945, untuk memenuhi tuntutan perkembangan perkembangan

kehidupan demokrasi

politik, yang

dinamika

sejalan

masyarakat,

pertumbuhan

dan

kehidupan

berbangsa dan bernegara.

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang manifestasinya ditentukan oleh dialog dinamis antara bangsa dengan lingkungannya, baik alam maupun soscial, yang didayagunakan untuk memotivasi dan menggerakkan setiap upaya mencapai tujuan nasional dan mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Rumusan wawasan nusantara berdasarkan Buku Induk Wawasan Nusantara (Naskah sementara) Lemhannas RI edisi IV, 2003 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri yang serba beragam dan lingkungan yang bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah namun tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, setiap Negara harus mampu mempertahankan identitas, integritas dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis melalui pemilihan umum secara langsung.

d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa, meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan

yang

mengandung

kemampuan

mengembangankan

kekuatan nasioanal dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta

perjuangan mengejar tujuan nasionalnya ( Prof. Dr. Ermaya Suradinata, MS, Geopolitik dan Geostrategi Indonesia, KRA XXXVII Lemhanas RI, 2004-3). Sejalan dengan pengertian tersebut , sebagai wujud dari kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaannya, maka penyelenggara pemilihan umum harus sukses. Suksesnya pemilihan umum juga tidak terlepas dari kualitas penyelenggara, yaitu salah satunya kualitas Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota juga pegawai Sekretariat

Jenderal

Bawaslu,

Sekretariat

Bawaslu

Provinsi

dan

Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota. Kualitas tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan kesejahteraan (perubahan uang kehormatan dan perubahan insentif kerja) para penyelenggara Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Ketahanan Nasional pada lingkup Bawaslu, sangat memprihatinkan di mana besaran uang kehormatan yang diterima Anggota Bawaslu; Anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota belum mengalami perubahan dari aturan yang mendasari yaitu sejak Keputusan


Presiden Nomor 116 Tahun 2001 tentang ……, Peraturan Pemerintahan


Nomor 62 Tahun 2003 tentang…….3 dan juga untuk Sekretariat Jenderal


Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota,

didasari

Surat

Menteri

Keuangan

Nomor

S-


181/MK.02/2006 Tahun 2006.

e. RPJMN Sebagai Landasan Operasioanal Untuk melaksankan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang



Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014. RPJMN


adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung Tahun 2009 Sampai dengan Tahun 2014. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu secara optimal, dan didasarkan penjabaran dari RPJMN,

Bawaslu telah menyusun Rencana Strategis Bawaslu untuk periode 2010-


2014 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang pelaksanaannya oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Bawaslu selama periode 5 (lima) tahun.

f. Peraturan Perundang-undangan Lainnya 1) Undang-Undang Nomor 1522 Tahun 200711 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum dilaksanakan oleh Bawaslu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selain itu juga mengatur mengenai Bawaslu dan , Bawaslu Provinsi sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen, danserta Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang masih bersifat ad

Formatted: Font: Italic

hoc/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen. Dalam menjalankan tugasnya penyelenggara Bawaslu harus professional sehingga membutuhkan Sekretariat Jenderal Bawaslu di tingkat pusat dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota di daerah sebagai lembaga pendukung yang professional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban, Bawaslu diberikan hak keuangan yaitu di dalam Pasal 116 yang berbunyi


“Kedudukan keuangan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini, aturan kedudukan keuangan belum juga ditetapkan di dalam Preturan Presiden. Kedudukan keuangan itu masih diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Bawaslu.

2) RUU yYang telah disetujui DPR tentang Penyelenggara Pemilu


Penyelenggara pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai

sarana

untuk

mewujudkan

kedaulatan

rakyat

dalam

pemerintahan nNegara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang professional, dan mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Keterkaitan dengan professional, dalam Pasal 118 disebutkan


bahwa kedudukan keuangan Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Presiden. Selain itu, Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Panwaslu Kabupaten.Kota yang masa tugasnya berakhir diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 129, Pasal 130 dan Pasal 131). 3) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat

Formatted: Highlight Formatted: Highlight Formatted: Highlight

Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Di dalam Pasal 2 besarnya uang kehormatan untuk Ketua


Bawaslu dan Wakil Ketua Bawaslu sebesar Rp. 14.375.000,00 dan Anggota Bawaslu sebesar Rp. 12.500.000,00; Bawaslu Provinsi sebesar Rp. 6.000ooo.000,00 dan Anggota Bawaslu Provinsi sebesar Rp. 5.000.000,00; Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.000.000,00 dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.000.000,00 Besaran

uang

kehormatan

tersebut,

belum

mengalami

perubahan sejak Tahun 2011 (lihat Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum).

4) Surat Menteri Keuangan Nomor: S-181/MK.02/2006 TANGGAL 1 Mei 2006, perihal Uang Kehormatan/Uang Lelah bagi Personel Sekretariat Jenderal KPU/Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota


Besaran uang kehormatan yang paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,00 dan yang paling rendah sebesar Rp. 100.000,00. Formatted: Indent: Left: 2.75 cm, First line: 1.06 cm

BAB III KONDISI BAWASLU SAAT INI 1. 1. Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Indent at: 1.27 cm Formatted: Indent: Left: 1.27 cm

Umum telah diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2011 sebagai Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sudah disetujui oleh DPR RI

sebagai

pengganti

Undang-Undang

Nomor

22

Tahun

2007

tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD akan menjadi pedoman bagi Jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota akan segeradalam melaksanakan Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dijadwalkan. Kondisi ini harus segera dipersiapkan dan dibantu oleh Pejabat dan Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Personel Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagian besar masih berasal dari berbagai kementerian/lembaga. dan Uuntuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota personel sebagian besar dari pemerintah daerah setempat. Untruk diketahui, personel pegawai Bawaslu seluruh Indonesia sejumlah ±


11.107 pegawai. Sementara itu personel PNS organik Bawaslu masih terbatas yaitu


sebesar 4.709 personel PNS organik yang tersebar di seluruh Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga sebagian besar personel pegawai Bawaslu berasal dari pegawai yang dipekerjakan dan atau diperbantukan dan dari pemerintah daerah setempat. Sejalan dengan remunerasi atau tunjangan yang berlaku di daerah masingmasing, sebagai contoh tunjangan daerah di Provinsi DKI Jakarta, Eselon I sebesar Rp.50.000.000,00 dan staf sebesar Rp.5.850.000,00, tunjangan daerah di Provinsi Sulawesi

Utara,

Eselon

I

sebesar

Rp.17.750.000,00

dan

staf

Rp.1.250.000,00 (data dapat dilihat pada Republika, Jumat 8 Juli 2011).

sebesar


Pemberian remunerasi/tunjangan daerah yang berlaku di daerah tersebut dimungkinkan seluruh pejabat/staf yang dipekerjakan pada Sekretariat di jajaran Bawaslu akan kembali ke instansi induknya (pemerintah daerah). Hal ini dapat menjadi salah satu kendala bagi Bawaslu dalam mepelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dijadwalkan.

2. Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2004 Di tengah sempitnya waktu, Bawaslu dalam waktu setahun Bawaslu mampu menyelenggarakan tiga kali Pemilu yaitu Legislatif pada 5 April 2004 dan Pemilu Presiden putaran pertama pada 5 Juli 2004 dan Pemilu Presiden putaran kedua pada 5 September 2004. Penyelenggara pemilu diikuti lebih dari 150 juta pemilih dengan pengadaan logistik yang kompleks karena harus didistribusikan ke berbagai penjuru nusantara. Ketika masih sibuk menyelesaikan hasil Pemilu Legislatif, Bawaslu harus bebenah diri untuk menyiapkan Pemilu Presiden putaran pertama. Padahal, inilah untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pada Pemilu Presiden putaran pertama, maju lima pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah lolos seleksi. Dari hasil Pemilu Presiden pertama, maju dua pasangan untuk mengikuti Pemilu Presiden putaran kedua hingga akhirnya terpilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Kekhawatiran bahwa banyak yang tidak mencoblos pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden ternyata tidak terbukti. Masyarakat tetap berbondong-bondong mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya. Proses pemungutan dan penghitungan suara pun berjalan relatif lancar, meskipun masih ada sedikit masalah salah coblos dalam Pemilu Presiden putaran pertama. Kesemuanya itu tidak mengganggu hasil Pemilu Presiden secara keseluruhan. Bawaslu dapat mengatasi masalah logistik yang menjadi kendala utama pada Pemilu Legislatif. Logistik untuk Pemilu Presiden lebih sederhana dibandingkan dengan logistik Pemilu Legislatif, karena sebagian logistik Pemilu Legislatif, seperti kotak suara da bilik suara masih dapat dipakai dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.


Di sisi lain, kampanye selama Pemilu Presiden putaran pertama dan kedua berjalan dengan damai, aman dan lancar. Tidak ada pengerahan massa yang berlebihan karena program kampanye lebih diarahkan pada dialog visi, misi dan program kerja. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak terlepas dari kerja keras segenap jajaran Bawaslu mulai dari Pusat, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota beserta Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu di daerah, maupun penyelenggara di TPS, organisasi masyarakat dan seluruh komponen bangsa juga ikut berperan dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu. Keberhasilan tersebut banyak dipuji oleh berbagai kalangan, termasuk pemantau di luar negeri. Bahkan beberapa negara mengadakan studi banding untuk penyelenggaraan pemilu di negaranya. 3. Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2009 Pemilihan Umum merupakan salah satu ciri pelaksanaan kehidupan demokrasi suatubangsa, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tercatat sudah 10 kali Indonesia menyelenggarakan Pemilu. Pemilu terakhir diselenggarakan pada Tahun 2009. Pemilu Tahun 2009 memiliki perbedaan baik pada sistem, asas, dasar hukum maupun badan penyelenggara dengan Pemilu Tahun 2004 dan Pemilu tahun sebelumnya. Pemilu Tahun 2009 yang merupakan Pemilu ketiga yang dilaksanakan pada era reformasi, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Tahun 2009 dilaksanakan secara berbeda dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pertama, Pemilu 2009 dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan daftar calon terbuka untuk memilih calon Anggota DPR dan DPRD, serta sistem distrik berwakil banyak untuk memilih calon Anggota DPD. Kedua, dalam Pemilu untuk memilih calon Anggota DPR dan DPRD, partai politik yang menjadi peserta Pemilu berjumlah 44 Partai Politik, yang terdiri dari 38


Partai Politik berskala nasional, serta 6 Partai Politik berskope lokal di Aceh. Untuk Pemilu Anggota DPD berasal dari perorangan. Ketiga, penetapan calon terpilih dilaksanakan berdasarkan perolehan sura terbanyak. Keempat, pemberian suara dilakukan dengan pemberian tanda contreng (centang) pada surat suara, menggantikan pemberian tanda coblos yang dilaksanakan pada pemilu sebelumnya. Kelima, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau pasport yang disertai dengan Kartu Keluarga (KK). Pelaksanaan Pemilu 2009 diwarnai dengan uji material (judicial review) terhadap berbagai Undang-Undang Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyebabkan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu harus menyesuaikan tahapan, jadwal, dan program yang telah disusun sebelumnya. Walaupun demikian, pemungutan suara pada Tanggal 9 April 2009 dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, aman, damai dan lancar. Pelaksanaan Pemilu 2009 di Indonesia secara obyektif, diharapkan dapat membuka mata dunia bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia yang tercatat sebagai negara muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pasca pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 dilanjutkan dengan Pemilu Presiden dan Pemilu Wakil Presiden. Pemungutan suara dilaksanakan pada Tanggal 8 Juli 2009. Pemungutan suara diikuti oleh 3 (tiga) pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pemungutan suara dilaksanakan hanya 1 (satu) kali putaran, karena salah satu pasangan Presiden dan Wakil Presiden telah memperoleh lebih dari 50% suara sah secara nasional, sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah Kabupaten dan Kota. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 juga dapat berlangsung dengan aman, damai dan lancar. Kelancaran dan kesuksesan Pemilu 2009, mulai dari Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, diharapkan dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi di Asia khususnya di Asia Tenggara. 4. Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja KPU a. Pelaporan Keuangan

Untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuk pemerintahan negara

yang

menyelenggarakan

fungsi

pemerintahan

di

berbagai

bidang.

Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, sejak Tahun 2003, Pemerintah telah melakukan reformasi keuangan negara secara menyeluruh yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta audit. Reformasi keuangan negara tersebut ditandai dengan ditetapkannya paket Undang-Undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sejak ditetapkannya paket Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah dan terus melakukan perbaikan-perbaikan secara konsisten dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara melalui akuntansi dan pelaporan keuangan. Mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009, Bawaslu telah menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk Laporan Keuangan yang mendapat opini audit Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer), namum dengan mengucapkan alhamdulilah Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2010 untuk pertama kalinya memperoleh opini audit Wajar dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion. Pencapaian ini adalah suatu kemajuan yang sangat signifikan, Bawaslu berharap di Tahun 2011 dan tahun mendatang dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapat menyajikan seluruh informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami, serta memperoleh opini audit terbaik yaitu WTP dengan harapan nantiunya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan para

personel pegawai

di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Kabupaten/Kota. Bawaslu telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu untuk periode 2010-2014 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2010-2014. Renstra Bawaslu yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dalam penyelenggara pemilu. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu sesuai dengan RUU yang telah disetujui oleh DPR, Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 2) memberikan dukungan teknis administratif; 3) membantu pelaksanaan tugas Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu; 4) membantu perumusan dan penyusunan rancanagan peraturan dan keputusan Bawaslu; 5) memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu; 6) membantu

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

kegiatan

dan

pertanggungjawaban Bawaslu; dan 7) membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan pertanggungjawaban Bawaslu, selain Laporan Keuangan, Bawaslu telah menetapkan Keputusan Bawaslu Nomor 94/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Bawaslu Bagian Anggaran 076 sebagai pengganti Keputusan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, pedoman tersebut untuk Bagian Anggaran 076 kegiatan rutin. Sedangkan untuk Bagian Anggaran 999 diperuntukkan untuk kegiatan tahapan Pemilu. Adapun pedoman tersebut, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Bawaslu Bagian Anggaran 069 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 442/SJ/KPU/Tahun 2008 tentang Petunjuk

Teknis

Pengaturan

dan

Pertanggungjawaban

Penggunaan

Dana

Keperluan PPK, PPS, KPPS, PPDP, PPLN, dan KPPSLN dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Bagian Anggaran 999.

Pedoman Pengelolaan Keuangan tersebut baik untuk kegiatan rutin (Bagian Anggaran 076) maupun kegiatan Tahapan Pemilu (Bagian Anggaran 999) diperuntukkan untuk Pejabat Pengelola Keuangan pada tingkatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kewajiban menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bdh) dan Laporan Posisi Anggaran dan Kas (LPAK) dan pada akhirnya dapat membantu proses penyusunan Laporan Keuangan yang relevan, andal dan dapat dipahami serta memperoleh opini audit terbaik yaitu WTP. 5. Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja Bawaslu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8


Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja Bawaslu dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bawaslu dimulai dari Rencana Strategis Bawaslu


2010-2014 diterjemahkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bawaslu. Dari


RKT tersebut ditetapkan kinerja pada masing-masing Biro di lingkungan Bawaslu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan ikhtisar RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Realisasi Penetapan Pelaporan Kinerja dilaporkan dalam LAKIP Bawaslu. Dari dokumen LAKIP Bawaslu tersebut, Bawaslu telah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan dokumen LAKIP Bawaslu Tahun 2010 pada bulan Febdruari 2011 dan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 pada bulan Maret 2011. Penyampaian dokumen LAKIP tersebut dievaluasi oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Bawaslu dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi


kepada hasil (result oriented government). Komponen yang dinilai, berkaitan dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Hasil/nilai yang diperoleh Bawaslu pada Tahun 2010 mendapat


predikat penilaian “C” dengan nilai hasil evaluasi 37,52 sedangkan pada Tahun 2009 juga mendapat predikat penilaian “C” dengan nilai hasil evaluasi 31,83.

6. Kondisi Personil/Kepegawaian Bawaslu Untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang profesional, Bawaslu membutuhkan Sekretariat Jenderal Bawaslu di tingkat Pusat dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di daerah sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif termasuk pengelolaan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara


Pemilihan Umum, di dalam Pasal 60 berbunyi “Sekretariat Jenderal Bawaslu terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian. Dalam Pasal 60 tersebut, Bawaslu menjabarkan susunan organisasi


Sekretariat Jenderal Bawaslu ke dalam Peraturan Bawaslu Nomor 06 Tahun 2008


Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota juncto Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu/Kota sebagai. Adapun jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu,< Sekretariat Bawaslu


dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota per Tanggal 31 Agustus 2011, sebagai berikut: 1. Jumlah pegawai organik

4.709 orang

2. Jumlah pegawai yang dipekerjakan

6.398 orang

Jumlah pegawai keseluruhan Pegawai

tersebut

untuk


11.107 orang. Sekretariat

Jenderal

Bawaslu

berasal

dari

Kementerian lainnya dan untuk pegawai Sekretariat di daerah berasal dari pemerintah daerah. Kondisi personil/pegawai ini merupakan kendala yang dihadapi oleh Bawaslu, seperti seringnya mutasi atau kembali ke instansi induknya.

7. Permasalahan yang Dihadapi

Dari kondisi Bawaslu saat ini dan implikasinya terhadap penyelenggara pemilu dalam kaitannya dengan perubahan uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu; Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi; Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan perubahan tunjangan insentif kerja bagi Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretaris Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, ditemukan permasalahan sebagai berikut: a. Organisasi Bawaslu dan Dinamis Tercatat sudah 10 kali Indonesia menjalankan Pemilu, mulai dari Tahun 1955 sampai terakhir diselenggarakan pada Tahun 2009. Aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu (Undang-Undang bidang Politik) selalu berubah-ubah. Sebagai contoh perubahan pelaksanaan pemilu mulai dari Tahun 1955 sampai Tahun 2009 memiliki perbedaan baik pada sistem, asas, dasar hukum maupun badan penyelenggara hingga sampai pada struktur organisasi Bawaslu. Struktur organisasi yang berubah-ubah mengakibatkan terjemahan aturan pada tingkat bawah juga mengalami perubahan sehingga apa yang dipersyaratkan untuk percepatan dalam rangka reformasi birokrasi, Bawaslu belum dapat mengikutinya. Untuk itu Bawaslu, secara simultan tetap mempersiapkan apa yang dipersyaratkan dalam rangka reformasi birokrasi, namun dikarenakan terdapat berbagai permasalahan yakni permasalahan yang paling krusial yaitu berkaitan dengan kesejahteraan para pegawai di Bawaslu baik Bawaslu yang ada di Pusat maupun sampai Bawaslu di daerah hingga Sekretariat Jenderal Bawaslu sampai Sekretariat Bawaslu di daerah, kami mengusulkan kelayakan perubahan uang kehormatan dan perubahan tunjangan insentif kerja.

b. SDM dalam organisasi Manajemen sumber daya manusia (SDM) saat ini merupakan hal yang tidak bisa tidak menjadi kewajiabnan bagi para pengelola organisasi baik publik seperti Bawaslu maupun privat. Baik pimpinan maupun anggota organisasi dituntut untuk dipergunakan dalam membangun organisasi. Secara umum, kegiatan manajemen SDM meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengevaluasian kegiatan SDM dalam suatu organisasi. Kegiatan tersebut secara rinci meliputi antara lain kegiatan perencanaan SDM, penarikan dan seleksi, orientasi dan penempatan, penggajian, pendidikan dan


pelatihan, penilaian kinerja, hubungan antar pegawai maupun pegawai dengan organisasi dan pemutusan hubungan kerja. Organisasi Sekretariat Umum Bawaslu, sebelum Undang-Undang Nomor 12


Tahun 2003 ditetapkan, masuk ke dalam komponen Departemen Dalam Negeri hanya ada di Pusat yang pegawainya berasal dari PNS berbagai Departemen dan Lembaga yaitu PNS yang berasal dari Departeman Dalam Negeri yang paling dominan, PNS dari Departemen Perhubungan, PNS dari Bulog, BNI, dan lain-lain. Namun setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 lembaga Bawaslu, berubah menjadi lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sampai pada tingkat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Bawaslu. Semenjak Bawaslu sampai pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penataan internal Bawaslu hingga Sekretariat Jenderal Bawaslu yang secara operasional dan administratif bertanggungjawab dengan Bawaslu. Oleh karena itu, posisi yang mengisi struktur organisasi Bawaslu baik yang di pusat maupun tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota adalah dari kementerian/lembaga untuk Bawaslu Pusat dengan status dipekerjakan dan atau diperbantukan dan dari pemerintah daerah untuk di daerah provinsi dan kabupaten/kota juga dipekerjakan dan atau diperbantukan. Dalam penataan organisasi, Bawaslu mendapatkan formasi penerimaan


pegawai baru CPNS dari Tahun 2007 sampai Tahun 2010 sehingga total pegawai organik dari formasi tersebut sejumlah 4.709 pegawai. Sedangkan pegawai yang dipekerjakan dan atau diperbantukan sejumlah 6.398 pegawai. Dari hal tersebut, berkaitan dengan kompensasi mengenai perubahan uang kehormatan untuk Ketua dan Anggota Bawaslu; Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi; Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten semenjak Tahun 2001 belum ada perubahan (honorarium tertinggi sebesar Rp. 14.375.000,00 dan terendah sebesar Rp. 3.000.000,00). Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan untuk Bawaslu, karena bagi PNS yang berasal dari Pemda, menuntut adanya perubahan. Apabila hal ini tidak segera ada perubahan kemungkinan besar PNS tersebut akan kembali ke instansi induknya karena berharap akan menerima tunjangan daerah yang lebih mensejahterakan dibandingkan harus tetap bertahan di Bawaslu.


Karena menurut kami dan sejumlah pegawai baik di pusat dan di daerah, mereka telah

mengabdi


turut suksesnya penyelenggaraan pemilu dengan

menghadapi risiko yang sangat besar. Selain itu mereka juga telah berusaha keras dalam sumbangsihnya untuk meningkatkan laporan keuangan dari opini disclaimer menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kompensasi

menurut literatur, tidak dapat disangkal, merupakan harapan

utama setiap pegawai terhadap organisasinya. Kompensasi yang diharapkan di sini terkait dengan kontribusi yang telah diberikan pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi. Di lain pihak kompensasi juga menjadi salah satu cara dominan bagi organisasi dalam mempertahankan para pegawainya. Kompensasi yang terlalu kecil akan diartikan bahwa pegawai tidak memberi kontribusi yang bagus kepada organisasi. Hal ini akan menurunkan motivasi, menurunkan produktivitas pegawai, meningkatkan ketidakhadiran dan turn over. Dengan demikian kompensasi yang baik dalam hal ini perubahan uang kehormatan dan perubahan tunjangan insentif kerja, pegawai akan merasa puas dan nyaman sehingga mereka akan bekerja dengan produktif yang pada akhirnya akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini untuk Bawaslu dan Bawaslu

Provinsi

dan

Bawaslu

Kabupaten/Kota,

diharapkan

akan

meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja, dan kelancaran pelaksanaan tugas, sedangkan untuk Sekretariat Jenderal dan Sekretariat di daerah, diharapkan meningkatnya kinerja di lingkungan Sekretaris Jenderal Bawaslu. Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota guna mewujudkan Bawaslu yang mempunyai integritas dan kredibilitas.

.


BAB IV PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS 1. Umum Hasil dari Pemilihan Umum menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa baik pemimpin nasional (Presiden dan Wakil Presiden), maupun pemimpin yang mewakili dari daerah pemilihannya (DPR, DPD) serta pemimpin lokal (DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang diharapkan untuk kepentingan rakyat agar bisa keluar dari krisis multidimensi untuk kepentingan rakyat. Namun bersamaan dengan itu, kita dihadapkan dengan berbagai perubahan dan sangat dipengaruhi oleh globalisasi yang mewarnai kehidupan masyarakat dunia. Globalisasi dimaknai sebagai proses di mana masyarakat dunia menjadi semakin terhubungkan satu sama lainnya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan, maka perlu disiasati agar bangsa Indonesia tidak menjadi kelompok marginal dalam proses globalisasai tersebut. Dalam konteks inilah maka diperlukan strategi tertentu untuk menumbuhkan kapasitas dan, kapabilitas dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum yaitu dengan menyusun peraturan perUundang-uUndangan tentang Pkepemiluan yang baik, Bawaslu yang kredibel dan partisipasi rakyat yang tinggi sehingga mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi guna mengantisipasi pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang meliputi lingkungan global, regional dan nasional. Dalam kaitannya dengan pengaruh perkembangan lingkungan startegis, diperlukan analisis faktor-faktor determinan yang bersifat rieil maupun potensial yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar analisis faktorfaktor determinan tersebut peluang dan kendala dapat teridentifikasikan. Oleh karena itu untuk pemilu suksesmenyukseskan fungsi pengawasan pemilu diperlukan konsep perubahan uang kehormatan untuk penyelenggara pemilu yang

profesional

kredibilitas.

guna

mewujudkan

Bawaslu

yang

berintegritas

dan

2. Pengaruh Global Dengan berakhirnya perang dingin, yakni Amerika Serikat dan Blok Barat telah keluar sebagai pemenang, ada kecenderungan mereka ingin bertindak sebagai polisi dunia dengan menggunakan isu global, yaitu demokratisasi, lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Kecenderungan itu terlihat manakala Amerika Serikat sering mencampuri urusan dalam negeri negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini masyarakat dunia akan dihadapkan pada berbagai masalah yang terfokus pada tuntutan 5 C yang strategik, yakni: customer, company,


competition, currency, dan country. Alfin Tofler (Sujamto, 1987) mengingatkan bahwa masyarakat dunia kini sedang memasuki peradaban gelombang ketiga (the


third wave), yaitu peradaban pasca industri yang ditandai dengan kemajuan yang sangat pesat dalam teknologi informasi, yang menjadi salah satu karakter utama arus globalisasi yang melanda dunia. John Naisbit dan Patricia Aburdene (1990), memperediksi bahwa memasuki abad ke-21 dunia menghadapi dasawarsa terpenting dalam sejarah peradaban yang ditandai oleh 4 (empat) faktor: a) teknologi informasi, b) pasar bebas, c) reformasi politik, dan d) kelahiran kembali kultur yang besar. Kondisi dunia sebagaimana yang dilukiskan oleh para ahli tersebut di atas telah pula dimanfaatkan oleh negara-negara di dunia dalam satu kutub (unipolar world). Sebagai akibat dari adanya upaya penyatuan ini, kedaulatan tiap negara, batas teritorial dan kepentingan nasional masing-masing negara menjadi kabur. Unipolarisasi dunia dengan mengedepankan jargon demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara desiminasi sistem nilai, norma dan kepentingan universal atau bahkan dipaksakan. Semua pihak harus menyadari dan memahami bahwa nilai-nilai universal tidak selalu sama dan sebangun dengan nilai-nilai nasional suatu bangsa. Oleh karena itu, keliru apabila kita sebagai suatu bangsa dengan serta merta mengadopsi setiap nilai universal tanpa melalui proses internalisasi untuk menilai kesesuaian nilai tersebut dengan jati diri bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Sebagai bangsa yang besar dan berdaulat kita harus memadukan segala daya dan upaya agar tidak terjajah lagi oleh bangsa lain dalam bentuk dan cara apapun. Berbagai isu global seperti, demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perdaganagna bebas dan lain sebagainya perlu diwaspadai secara cermat. Demokratisasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan


akuntabilitas diakui sebagai salah satu sistem nilai yang mampu berkontribusi signifikan dalam mewujudkan bangsa dan negara yang adil dan makmur akan tetapi jika aktualisasinya tanpa memperhatikan nilai-nilai hakiki yang terkandung dalam Pancasila bisa menimbulkan petaka. Dalam konteks pemilu, masyarakat internasional terutama Uni Eropa yang bermarkas di Brussels, menilai Pemilu di Indonesia merupakan tonggak bersejarah dalam transisi demokrasi di Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat juga memuji rakyat Indonesia atas keberhasilan melewati masa transisi menuju demokrasi yang mengesankan. dan Indonesia juga sukses menyelenggaraka Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 dengan damai. Memembuka mata dunia bahwa demokrasi di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Seperti halnya pemerintah Amerika Serikat dan Pemantau Pemilu Uni Eropa untuk Indonesia, The Carter Center pun memuji pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang jujur, bersih, demokratis dan tenang yang juga merupakan hasil dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas. Pemilu dilaksanakan secara transparan dan jujur.

3. Pengaruh Regional Perkembangan ekonomi dunia cenderung bergeser dari kawasan Atlantik ke kawasan Asia Pasifik dan kecenderungan tersebut akan memberi peluang bagi bangsa-bangsa Asia Pasifik untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya, namun di sisi lain perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik ekonomi dan politik. Perkembangan ASEAN dan negara-negara sekelilingnya akan sangat mempengaruhi keadaaan dalam negeri, misalnya pengaruh. RRC yang yang berkembang melalui modernisasi namun masih tetap berpegang pada sistem politik sosialis komunis. Krisis ekonomi yang melanda negara-negara ASEAN sejak 1997 secara bertahap dapat diatasi dan pemulihan ekonomi tersebut terus berlangsung, menuju ke arah yang positif, justru krisis keuangan terjadi di Amerika Serikat. Pelaksanaan

AFTA

akan

memacu

negara-negara

ASEAN

untuk

mempercepat pemuliahan ekonomi melalui efisiensi ekonomi dan peningkatan kualitas SDM pada negara anggota masing-masing. Dengan demikian Indonesia


termasuk juga negara yang harus meningkatkan kualitas SDM termasuk di dalamnya adalah kualitas aparatur pemerintah guna mengatasi tantangan global. Hal ini ditandai dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri di negara-negara Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan bahkan RRC setelah Hongkong dan Makao menjadi bagian yang turut mewarnai kehidupan masyarakat menjadi lebih terbuka dan tampak sangat pesat kemajuannya. Namun negara-negara yang tergabung dalam kelompok negara industri baru tersebut akan dituntut untuk meningkatkan kewaspadaannya akibat persaingan di bidang ekonomi dan politik, terutama manakala negara-negara maju modern ikut campur tangan memberikan bantuan dana untuk kepentingannya. Di lain pihak kelompok industri baru akan bersaing mendapatkan sumber daya alam dan bahan baku serta teknologi untuk memenuhi industrinya yang p. Pada akhirnya akan berakibat kawasan ini akan menjadi ajang persaingan dan mengandung potensi konflik dalam skala yang luas. Berbagai permasalahan juga masih membentang di hadapan negara-negara ASEAN, seperti: batas antar negara, teritorial, kejahatan internasional, dan berbagai kegiatan ilegal yang belum sepenuhnya mampu diatasi oleh ASEAN, Indonesia harus mampu memposisikan diri sebagai negara yang memiliki kekuatan tawar (bargaining power). Posisi ini penting sehingga Indonesia mampu melakukan penangkalan secara efektif terhadap berbagai upaya nNegara-negara tetangga yang dapat merugikan. Posisi Indonesia sebagai nNegara demokrasi terbesar ketigaggaaa di dunia perlu yang pula ditopang oleh kepulauan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan kekuatan

daerah-daerah sebagai bagian dan bagian dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Output dari hasil pemilu yaitu menghasilkan pemimpin bangsa dalam skala nasional dan lokcal mengharuskan dalam satu kesatuan NKRI. Dalam kaitan ini, maka perlu dilakukan segala daya dan upaya dengan kemampuan sendiri untuk menolong diri sendiri, karena tidak ada satu pun negara pun di dunia ini, termasuk kawasan ASEAN yang secara tulus mau menolong negara lain dalam penyelesaian berbagai masalah tanpa pamrih. Oleh karena itu, wilayah Negara Indonesia yang luas, dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional, menuntut dalam penyelenggaraan pemilu harus professional, dan memiliki kredibilitas yang


dapat dipertanggungjawabkan, serta dengan adanya lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilu..

4. Pengaruh Nasional Gerakan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 merupakan realitas politik, bahwasanya berbagai komponen bangsa dalam NKRI menginginkan adanya perubahan sebagai koreksi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi di masa lalu. Krisis multidimensi yang melanda negara ini harus diatasi dengan membangun masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik melalui perubahan ke arah yang lebih baik. Gerakan

reformasi

sebagai

kekuatan

moral

yang

telah

berhasil

menumbangkan rezim orde baru dan merumuskan agenda aksinya, ternyata dalam perkembangannya tercemari oleh adanya tindakan pihak-pihak tertentu yang kontraproduktif, cenderung untuk memposisikan kepentingan universalnya di atas kepentingan nasional. Universalitas yang mewarnai reformasi nasional menjadi kebiasaan, yang telah menimbulkan berbagai kerawanan yang bertindak anarkis dalam bentuk konflik sosial. Kesemuanya itu menjadi ancaman bagi disintegrasi nasional yang tentunya akan mengncam ketahanan nasional, yang meliputi 8 aspek atau Astagatra yang terdiri dari : Trigatra (3 aspek alamiah) yaitu geografi, kekayaan alam, dan kependudukkan danserta Pancagatra (5 aspek sosial) yaitu ideologi, politik, ekonomi, soscial dan budaya, dan pertahanan keamanan, disingkat IPOLEKSOSBUDHANKAM. Dalam kaitannya dengan kepemiluan, secara institusional, Bawaslu yang ada


sekarang merupakan Bawaslu ketiga yang dibentuk setelah era Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. Bawaslu pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 dengan 53 Anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik dan dilantik oleh Presiden B.J. Habibie. Bawaslu kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 dengan 11 orang Anggota yang berasal dari akademisi dan LSM, dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Tanggal 11 April 2001. Bawaslu ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/P/2007 dengan 7 orang Anggota yang berasal dari Anggota Bawaslu Provinsi, akademii, peneliti dan birokrat dilantik pada Tanggal 23 Oktober 2007. Satu orang urung dilantik atas permintaan sendiri karena masalah terkait hokum, tetapi


kemudian dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Malang sehingga baru dilantik pada Tanggal 27 Maret 2008.

BAB V KONDISI BAWASLU YANG DI HARAPAKAN 1. Umum Dengan telah disetujui RUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum oleh DPR, adalah perwujudan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. RUU tentang Penyelenggara Pemilu, menggambarkan kondisi Bawaslu sekarang dan di masa mendatang. Ada beberapa Kondisi Bawaslu yang diharapkan, yaitu harapan pertama Independensi Bawaslu. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban, Bawaslu tetap berpedoman dan mampu menjalankan asas penyelenggara Pemilu yaitu asasa; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas,

profesionalitas,

akuntabilitas,

efisiensi

dan

efektivitas. Selain itu, draft RUU tersebut, mengamanatkan, Bawaslu adalah adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Kalimat mandiri juga sama artinya dengan independen. Untuk menghadapi Pemilu 2014, Keanggotaan Bawaslu yang terpilih nantinya


untuk periode 2012-2017 mempunyai independensi, profesional, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas walaupun terdapat pasal yang banyak diributkan oleh


masyarakat seperti Pasal 11 huruf I syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu,


Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN, BUMD pada saat mendaftar sebagai calon”. Harapan kedua, Bawaslu dapat mempersiapkan, menyusun, dan melaksanakan pengawasan tahapan pemilu yaitu mulai dari pengawasan pemutakhiran data pemilih, pengawasan pelaksanaan kampanye, pengawasan

Formatted: Indonesian (Indonesia) Formatted: Indonesian (Indonesia) Formatted: Indonesian (Indonesia)

logistik pemilu dan pendistribusiannya, pengawasan pelaksanaan pemungutan


suara sampai dengan pengawasan pelaksanaan penghitungan dan pengawasan


pemungutan suara ulang.


Harapan ketiga, Bawaslu dapat menkoordinasikan seluruh komponen

Formatted: Justified

bangsa untuk dapat turut serta mengawasi Pemilu demi turut mensukseskan


penyelenggaraan Pemilu.


Harapan keempat, Bawaslu dapat mengkomunikasikan, menginformasikan


dan mensosialisasikan sistem pengawasan pemilu pendidikan pemilih kepada stakeholders Bawaslu dan masyarakat. Harapan kelima, mendapatkan kompensasi yang layak terhadap perubahan uang kehormatan Ketua dan Pimpinan

Anggota Bawaslu; Ketua dan Anggota


Bawaslu Provinsi; Ketua dan Anggota Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dan insentif kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, karena tugas, wewenang dan kewajiban


sebagai Pengawas Pemilu Bawaslu yang besar dan mempunyai resiko yang berat. Dimanapun sesuatu profesi harus profesional diimbangi dengan kelayakan kesejahteraan suatu profesi tersebut.

2. Perubahan Uang Kehormatan dan Insetif Kerja yang Diharapkan Bawaslu pada periode 20081-201207 dibentuk dengan Keputusan Presiden


Nomor 10 Tahun 2001 dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid ( Gus Dur) pada Tanggal 11 April 2001 mendapatkan hak keuangan Bawaslu untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Bawaslu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2001 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan besaran Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp. 14.375.000,00 dan Anggota sebesar Rp. 12.500.000,00. Dasar hukum penerimaan honorarium diubah dari Keputusan Presiden (Keppres) menjadi Peraturan Pemerintah (PP) yaitu Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Bawaslu beserta Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Untuk besaran Ketua dan Anggota Bawaslu tetap sama, namun ada penambahan hak keuangan untuk Ketua Bawaslu Provinsi sebesar Rp. 6.000.000,00 dan Anggota Bawaslu Provinsi sebesar Rp. 5.000.000,00 dan Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota sebesar 3.000.000,00. Bawaslu

Formatted: Not Highlight Formatted: English (United States)

KPU pada periode 201207-20172 dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/P/2007 dan dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Oktober

Formatted: Not Highlight Formatted: Indent: Left: 0 cm Formatted: Not Highlight Formatted: Highlight

2007

mendapatkan

hak

keuangan

berdasarkan

Peraturan

Formatted: List Paragraph, Indent: First line: 0.95 cm

Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Bawaslu beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Besaran hak keuangan tidak mengalami perubahan masih memakai PP Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemyelenggara Pemilihan Umum dalam Pasal 116 yaitu Kedudukan keuangan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan uang kehormatan yang diterima untuk Sekretariat Jenderal


Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor s-181/MK.02/2006 tanggal 1 Mei 2006, perihal uang kehormatan/uang lelah bagi personel Sekretariat Jenderal Bawaslu/Sekretariat Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dengan besaran tertinggi untuk Sekretaris Jenderal sebesar Rp. 1.000.000,00 dan besaran terendah untuk pelaksana pada tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota sebesar Rp. 100.000,00. Struktur Bawaslu secara struktur berisi terdiri dari Ketua, Anggota Pimpinan Bawaslu dan Sekretariat Jenderal Bawaslu yang merupakan bagian yang tak terpisahkan yakni Bawaslu secara utuh dan keseluruhan. Oleh karena itu, kami

Formatted: Indonesian (Indonesia) Formatted: Indonesian (Indonesia) Formatted: Indonesian (Indonesia) Formatted: Indonesian (Indonesia)

mengusulkan perubahan uang kehormatan untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Ppanwaslu Kabupaten/Kota dan perubahan tunjangan insetif kerja bagi


Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Pprovinsi dan Panwaslu


Kabupaten/Kota secara bersamaan, dikarenakan alasan sebagai berikut: a.


Cakupan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan

Formatted: Indent: Left: 0.32 cm, Hanging: 0.79 cm

Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun


2011 tentang Penyelenggara Pemilu sangat berat dan berisiko dengan


ditambahkan fungsi menyelesaikan sengketa Pemilu; b.

Pelaksanaan Pengawasn Pemilu baik Pemilu 2004 dan Pemilu tahun 2009 sukses, aman dan diakui dunia internasional;

Formatted: Indent: Left: 0.32 cm, Hanging: 0.79 cm, Tab stops: Not at 1.27 cm

c.

Besaran unag kehormatan dirasa tidak memadai, karena dari kurun waktu

Formatted: Indent: Left: 0.32 cm, Hanging: 0.79 cm

Tahun 20081 sampai sekarang dan di tTahun 2012111 belum menmgalami


perubahan dan kalau dihitung secara inflasi sudah sepuluh empat kali inflasi


rata-rata 8% pertahun inflasi terjadi, sehingga nilai uang yang diterima pada

d.


Tahun 20081 berbeda dengan nilai uang yang diterima pada tTahun sekarang;


Terjadinya perbedaaan penerimaan tunjangan insetif kerja dengan tunjangan


di daerah (Republika, Jum’at 8 Juli 2011), dikhawatirkan pPegawai bBawaslu


yang sebagian besar dari Pemerintah Daerah akan kembali ke instansi


induknya; e.

Rekomendasi rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI d engan Menteri Dalam Negeri, Ketua Bawaslu, Ketua KPU tanggal 31 Mei 2010 merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan terkait dengan Uang Kehormatan (lihat Surat Dirjend Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor 270/456/BAKD Tanggal 19 Juli 2010).


BAB VI KONSEPSI PERUBAHAN UANG KEHORMATAN

3.1.

Umum Pilihan terhadap penguatan lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilu

dan

kualitas

pengawasan

penyelenggaraan

pemilu

memerdiperlukan

perbaikan langkah-langkah pengawasan dalam mengawasi setiap tahapan dan

Formatted: + Level: 1 + Start at: 1 + cm + Indent

Indent: Left: -0.32 cm, Numbered Numbering Style: 1, 2, 3, … + Alignment: Left + Aligned at: 0 at: 0.63 cm


non tahapan dalam pelaksanaan Pemilu.perbaikan mencakup perbaikan jadual


dan tahapan serta persiapan yang memadai. Untuk meningkatkan kualitas


pengawasan

penyelenggaraan

pemilihan

umum

yang

dapat

menjamin

Formatted: Font: Bold Formatted: Indonesian (Indonesia)

pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan pengawas penyelenggara dan


penyelenggaraanan pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas,


kapabilitas dan akuntabilitas.


Legitimasi terhadap penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu


melalui pemberlakuan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu harus diikuti


adanya kebijaksanaan dan strategi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang profesional. Hal


ini dimaksudkan agar terjamin efisiensi dan efektivitas

pengawasan penyelenggaraan pemilu. Kebijaksanaan dan strategi pengawasan penyelenggaraan pemilu dalam konteks ini harus bersifat multidimensi. Substansial kebijaksanaan

dan

strategi

pengawasan

penyelenggaraan

pemilu

harus

merupakan pola yang mengarah pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan


pemilu pelayanan dan penguatan masyarakat serta mewujudkan Bawaslu yang mempunyai integritas dan kredibilitas. Berkaitan dengan profesional, suatu profesi harus profesional diimbangi dengan kelayakan kesejahteraan suatu profesi tersebut untuk mencapai sukses pemilu. Sukses pemilu. Sukses pemilu dinilai dari sukses proses yaitu dengan pengawasan untuk memastikan proses pemilu berjalan aman, tertib, damai dan tepat waktu setiap tahapan dan jadwal dan sukses substansi yaitu menghasilkan pemimpin yang legitimate.

4.2.

Kebijaksanaan Untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik yang sejalan

dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa den bernegara adalah mebangun citra Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu yang independen,



Formatted: Tab stops: Not at 1.11 cm + 1.27 cm Formatted: Indonesian (Indonesia) Formatted: Indonesian (Indonesia)

akuntabel, kredibel dan profesional. Harapan publik akan pelaksanaan pemiu secara Formatted: Indent: Left: 0.32 cm, First line: 0.95 cm, Tab stops: Not at 1.11 cm + 1.27 cm

demokratis telah diwujudkan Bawaslu. Tugas penyelenggaraan pemilu bukan hanya ditangan Anggota Bawaslu melainkan juga dibantu oleh jajaran Sekretariat

Formatted: Indent: First line: 0.95 cm, Tab stops: Not at 1.11 cm + 1.27 cm

Jenderal Bawaslu, citra yang baik sudah dicapai Bawaslu untuk dapat dipertahankan. Dengan modal inilah KPU Bawaslu bisa mendorong keberhasilan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan uraian dan kajian diatas, diperlukan adanaya kebijaksaasnaan yang dapat digunakan sebagai pedoman agar upaya pengawasan yang ditempuh dapat terarah dan tepat sasaran. Kebijaksanaan pada dasarnya adalah penentuan arah dan tujuan untuk mewujudkan tercapainya kepentingan yang diharapkan. Dari kondisi Bawaslu saat ini dan permasalahan yang dihadapi dalam perubahan unag kehormatan dan perubahan tunjangan insetif kerja diperlukan kebijaksanaan yang mencakup: 1) Menata kelembagaan agar lebih profesional berdasarkan kebutuhan nyata,

Formatted: Tab stops: Not at 1.11 cm + 1.27 cm

ramping, hirarki yang pendek, bersifat jejaring, fleksibel dan adaptif; 2) Memperjelas tugas, wewenang, kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang didukung oleh semangat untuk meningkatkan


kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas; 3) Mendorong kerjasama antar Bawaslu dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu yang profesional; 4) Menyiapkan ketersediaan personel pegawai Bawaslu yang berkaualitas secara proporsional di seluruh Bawaslu Provinsi dan Ppanwaslu Kabupaten/Kota; 5) Meningkatakan

pengelolaan

keuangan

yang

didasarkan

pada

prinsip

transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme termasuk laporan keuangan Formatted: Highlight

menjadi WTP dan laporan kinerja mendapat nilai B; 6) Meningkatkan netralitas birokrasi; 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan kemitraan dalam penyebaran informasi publik. Berdasarkan kebijaksanaan yang diuraikan diatas, setelah melalui berbagai analisa

dan

pembahasan

telah

dirumuskan

suatu

kebijaksanaan

yaitu

“Terwujudnya perubahan

uang kehormatan dan tunjangan insetif kerja yang

mampu meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semannagat kerja, serta


kelancaran pelaksanaan tugas untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan meningkatkan kinerja dilingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota Formatted: Indonesian (Indonesia)

melalui kebijaksanaan tersebut.

5.3.

Strategi Untuk mewujudkan perubahan uang kehormatan dan tunjangan insetif kerja,



strategi yang akan ditempuh dalam perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah: a. Strategi 1. Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengawasan kepemiluan Strategi ini ditujukan untuk: Pertama,meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah; Kedua, menyusun berbagai peraturan pelaksana

dari

Undang-Undang

Penyelenggara

Pemilu;

dan

Ketiga,

memperkuat visi dan misi Bawaslu agar tercapai pemilu yang profesional. b. Strategi 2. Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah, Pemerintah Ddaerah dan Kementerian/Lembaga Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan, pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga . c. Strategi 3. Peningkatan Kapasitas Bawaslu Strategi ini ditujukan untuk menyusun kelembagaan Bawaslu yang disesuaikan

dengan

kebutuhan

Bawaslu

Provinsi

dan

Panwaslu

Kabupaten/Kota yang perlu dikelola.

d. Strategi 4. Peningkatan Profesionalisme Pegawai Bawaslu Strategi ini ditujukan untuk memfasilitasi penyediaan Pegawai Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, menyusun rencana pengelolaan serta meningkatkan kapasitas pegawai Bawaslu dan pegawai


Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rangka peningakatan


pelayanan masyarakat dan penciptaan aparatur pemerintah daerah yang kompeten dan profesional. Formatted: Tab stops: 2.54 cm, Left + Not at 3.81 cm

e. Strategi 5. Peningkatan kapasitas Pengelolaan Keuangan Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja.

f. Strategi 6. Peningkatan Netralitas Birokrasi Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja.

g. Strategi 7. Sosialisasi dan Kehumasan Pemilu Strategi ini ditujukan untuk memahami segala aspek penyelenggara pemilu ke masyarakat..

Formatted: English (United States)

BAB VII PENUTUP 1. Kesimpulan Dari uraian, analisis dan konsepsi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: a. Pengawasan Ppenyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan nNegara yang demokratis dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. b. Peningkatan kualitas pengawas penyelenggara pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara

pemilihan umum

pengawas

yang professional serta mempunyai

integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. c. Profesional berkaitan dengan profesi untuk itu profesi tersebut harus sesuai dengan kompensasi yang diterima. d. Kompensasi yang diterima dalam bentuk uang kehormatan untuk Ketua dan Anggota Bawaslu; Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota. e. Kompesansi yang diterima dalam bentuk insentif kerja untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota. f. Kompensasi untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota tersebut belum ada perubahan semenjak Tahun 20081 sedangkan begitu pula untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota belum ada perubahan semenjak Tahun 20086, sehingga Bawaslu mengusulkan untuk dapat segera ditinjau kembali besaran uang kehormatan dan insentif kerja. g. Perubahan uang kehormatan tersebut untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja, serta kelancaran pelaksanaan tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. h. Perubahan tunjangan insentif kerja untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota.


i. Perubahan tersebut untuk mencapai visi dan misi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang professional guna mewujudkan Bawaslu yang mempunyai integritas dan kredibilitas. j. Dengan adanya perubahan uang kehormatan dan perubahan tunjangan insentif kerja dapat meminimalisasikan permasalahan seperti kenyamanan pegawai, dan meminimalisasikan pegawai Bawaslu di daerah

yang

berkeinginan untuk kembali ke instansi induknya.

Jakarta,

Mei Juni 2012

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm

KETUA,

Dr. MUHAMMMAD, S.I.P., M.Si.


DAFTAR PUSTAKA 1.

Undang – Uundang Republik Indonesia Nomor 1522 Tahun 2011 07


tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 2.

Rancangan Undang-uUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun


2012 tentang Penyelenggara Pemilu yang telah disetujui oleh

3.

DPRPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.


Profil Anggota, Sekretariat Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal


Badan Pengawas Pemilihan Umum 4.

Laporan Tahunan Badan Pengawas Pemilihan Umum


5.

Komisi Pemilihan Umum NasionalBadan Pengawas Pemilu dan


Bawaslu Provinsi bersifat , Ttetap dan Mmandiri 6.

Buku Saku Pemilu 2009

7.

Buku Pintar Kehumasan

8.

Rencana Strategis Tahun 2010-2014

9.

Pemilu 2009 dalam angka, satu suara untuk masa depan

Formatted: Highlight Formatted: Justified Formatted: Highlight Formatted: Justified Formatted: Highlight Formatted: Justified Formatted: Highlight Formatted: Justified

10. Sosialisasi Pemilu 2004

Formatted: Highlight Formatted: Justified

DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN Hal 1. BAB II LANDASAN PEMIKIRAN Hal 10. BAB III KONDISI BAWASLU SAAT INI Hal 17. Hal 29

Recommend Documents