LEMBARAN
DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 24 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 24 TAHUN 2001
TENTAt~G USAHA HOTEL MELA TI
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOT A DENP ASAR,
Menimbang
a. bahwa kegiatan usaha Hotel melati merupakan salah satu aspek penunjang kegiatan kepariwisataan yang perlu mendapat pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar lebih berdaya guna dan berhasil guna ; b. bahwa pembinaan, pengawasan dan pengendalian k~g.iatan usaha Hotel Melati dimaksud huruf a, dilaksanakan melalui perijinan usaha Hotel melati ;
- 1-
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Derah. Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4327) ;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) ;
4.
Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Penge10laan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor -2-
246, Tambahan 4048);
Lembaran
Negara
Nomor
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pe1aksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengenda1ian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Ana1isa mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ; 11. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipi1 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 9 Seri B Nomor 3) ; 13. Peraturan' Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 13).
-3-
Memperhatikan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 3 Desember Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Persetujuan Penetapan 9 (sembi Ian) Peraturan Daerah Kota Denpasar .
Dengan Persetujuan, DEWAN PERW AKILAN RAKY A T DAERAH KOT A DENP ASAR
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENT ANG USAHA HOTEL ME LA TI
BABI KETENTUAN
UMUM
Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a
Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar ; Pemerintah Denpasar;
'-.
Kota Denpasar
"alikota adalah
Kepala
adalah
Daerah
Pemerintah
Derah
Kota Denpasar ;
Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Denpasar ;
-4 -
Kota
e. Hotel Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan ;
f. Pimpinan
Hotel Melati adalah pengurus sehari-hari yang memimpin dan bertanggungjawab atas pengusaha Hotel Melati ;
g. Tamu Hotel Melati adalah setiap orang yang menginap dan menggunakan jasa - jasa lainnya di Hotel dengan membayar; h. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Hotel Melati yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar; 1.
Ijin Prinsip adalah Ijin sementara yang diberikan oleh Walikota kepada Badan usaha atau usaha perorangan untuk dapat membangun Hotel Melati ;
J.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta betuk usaha lainnya.
Pasal2 Dikecualikan pengertian Hotel Melati adalah:
a
Bangunan instansi Pemerintah maupun swasta yang hams digunakan sebagai tempat tinggal karyawannya ; Tisma Instansi Pemerintah maupun swasta yang digunakan sebagai tempat peristirahatan pegawailmahasiswa dan tidak "'omersialkan untuk umum ; Asrama clan Rumah pemondokan bagi pelajar/mahasiswa; Pondok Wisata
-5-
BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN Pasal3 Gsaha Hotel perorangan ;
Melati
dapat
berbentuk
badan
atau
usaha
_) Gsaha Hotel Melati dengan modal bersama antara Warga ~egara Indonesia dengan Asing bentuk usahanya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
BAB III
TAT A CARA PERSY ARA TAN PENGUSAHAAN Pasal4 Tata cara dan persyaratan pengusahaan Hotel Melati ditetapkan dengan Keputusan Walikota ; _
Pengusahaan Hotel Melati dapat pelayanan makanan dan minuman.
dilengkapi
dengan Jasa
PasalS Pimpinan Hotel Melati berkewajiban untuk : _ femberikan
kenyamanan
kepada tamu hotel ;
__ ~enyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan ~u:uran Perundang-undangan yang berlaku ; ~oa norma-norma kesusilaan, "ban dan ketentraman ;
- 6-
etika,
martabat,
d. Melakukan upaya secara terus-menerus meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada tamu ;
untuk rangka
e. Memelihara hygiene dan sanitasi serta keindahan di dalam dan lingkungan hotel ; f. Menetapkan persyaratan penghunian kamar yang di letakkan pad a tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.
BABIV PENGGOLONGAN
HOTEL MELA TI
Pasal6 Csaha Hotel Melati digolongkan kedalam 3 (tiga) kelas ; _
Tanda golongan kelas Hotel Melati dinyatakan dengan tanda unga melati sebagai berikut :
a
Golongan Kelas Melati III ;
b. Golongan Kelas Melati II ; c. Golongan Kelas Melati I .
Pasal7 ~ ~~:uan golongan kelas hotel melati menurut tanda bunga melati ':·-~-?-"'..·~n dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Walikota
-7-
PasalS Penggolongan kelas hotel melati berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan harus diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali oleh Walikota ; -) Penggolongan kelas Hotel Melati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dirubah dengan mengajukan permohonan perubahan golongan hotel melati kepada Walikota melalui Dinas Pariwisata ; Tata cara dan syarat pengajuan perubahan golongan kelas Hotel Melati ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal9 _.ertifikat golongan kelas Hotel Melati dimaksud Pasal 7 ayat (2) i:l~ruran Daerah ini, harus dipasang di tempat yang mudah dilihat ,-algan jelas oleh tamu.
PasallO eriap perubahan nama atau pemindahtanganan _ ~elati harus seij in Walikota.
- 8-
kepemilikan Hotel
BABV PERIJINAN
Pasal11 (1) UntlJk mengusahakan sebagai berikut : a Ijin Prinsip ;
Hotel Melati harus mempunym
IJm
b. Ijin Usaha ; (2) Ijin Prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini berlaku untuk jangka waktu maksimall (satu) tahun ; (3
Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini berlaku selama pengusaha masih menjalankan usahanya dengan ketentuan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun ;
-
Ijin Prinsip atau Ijin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal12 -ntuk memperolah Ijin Prinsip mendirikan usaha Hotel Melati permohonan diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Walikota melalui Dinas Pariwisata dengan melampirkan :
a
KTP / Surat Keterangan Domisili ; Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum ; Bukti hak milik / penguasaan hak atas tanah ; Data Hotel Melati yang direncanakan akan dibangun ;
"
iDersetujuan Penyanding diketahui Kepala Desa/Lurah dan ran Carnat setempat dimana lokasi terse but berada ; ar rencana bangunan dan peta lokasi bangunan ;
-9 -
~, Cntuk mendapatkan ijin usaha Hotel Melati permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pariwisata dengan melampirkan : a. Salinan Ijin Prinsip ; b. Salinan Ijin Mendirikan Bangunan ; c. Salinan Ijin Undang-undang Gangguan (HO) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) ; d. Data fasilitas Hotel Melati yang bersangkutan. ~, Permohonan pendaftaran ulang Ijin Usaha ditujukan kepada Walikota melalui Dinas Pariwisata dengan melampirkan :
a
Ijin usaha yang telah dimiliki sebelumnya ;
b. Tanda bukti pembayaran pajak terakhir ; c. Laporan perkembangan usaha Hotel Melati ; d. Salinan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan salinan 1JIn Undang-Undang Gangguan (HO) yang masih berlaku. -.
Ijin Usaha sebagaimamana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Walikota ;
-. Ijin Usaha dapat dicabut apabila : melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5 dan 12 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- 10 -
BABVI PEMBIAYAAN Pasal13
~"
/a biaya untuk mendapatkan ijin prinsip, ijin usaha dan ulang ijin usaha ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BABVII PEMBINAAN
DAN PENGA W ASAN Pasal14
dan pengawasan pelaksanaan Peraturan oleh Walikota Cq. Diilas Pariwisata.
Daerah ini
BABVIII KETENTUAN
PIDANA
PasallS orang yang melanggar ketentuan Pasal':'pasal yang diatur Bab II sampai dengan Bab VI Peraturan Daerah ini pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau . g banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ; .dana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.
- 11 -
BABIX KETENTUAN PENYIDIK
Pasal16 "Jeiabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Denpasar diberi wewenang khusus sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
.~~enang
Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
mencari, mengumpulkan dan meneliti "eterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana "f-,idang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan :ersebut menjadi lengkap dan jelas ; _.feneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang ebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan . dak pidana dibidang Retribusi Daerah ; •. _"feminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana ibidang Retribusi Daerah ; _uemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen ,kumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di Iidang Retribusi Daerah ; '" ~.lelakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan· dokumen - dokumen lain, serta ~ elakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but ; _~eminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan -~, penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- 12 -
__ .1enyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan :-uangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang rlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau okumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e yat (2) Pasal ini ; -
_'\lemotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana .. idang Retribusi Daerah ; _.:emanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan ;Mriksa sebagai tersangka atau saksi ; _.:enghentikan penyidikan ; _:elakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran ;e:::idikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah -~u:rut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Illi j.itahukan dimulainya penyelidikan dan penyampaian :nyelidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun ~ :entang Hukum acara Pidana.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal17
• _.
-~
otel Melati yang telah ada dan belurn memenuhi seperti dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar dengan ketentuan yang tercanturn dalam
;;n
:Ja..orah ini ;
~ prosedur penyesuaian Ijin sebagaimana dimaksud 'tetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 13 -
BABXI KETENTUANPENUTUP Pasal18 e:..."'Tab. ini
mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
setiap orang dapat mengetahuinya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan .:(i dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar .
. Denpasar o Desember 2001
))AERAH KOTA DENPASAR,
ERAH KOT A DENP ASAR
jfOR24
- 14-
PENJELASAN
ATAS
;RAN DAERAH KOTA DENPASAR OMOR 24 TAHUN 2001
TENTANG USAHA HOTEL MELA TI
rangka mengembangkan usaha pen~ang di ---=--: :..::.....J...~isata khususnya usaha Hotel Melati, dipandang _ ~~gCln~ kan penataan dan pengaturan usaha Hotel Melati
.="-u. dengan hal tersebut diatas dan dengan '::::e:-"'''~~7!"mra Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 erintahan Daerah yang memberikan keleluasaan .....;c.."I'ah Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan I(t-:-:--'-l ::)a..<>rah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan _ ~enpasar tentang usaha Hotel Melati.
- 15 -
:AL jelas. jelas. jelas ila jasa pelayanan makanan, minuman dan lainnya diberikan juga kepada tamu selain yang menginap di Hotel bersangkutan, ~ tersebut harns mendapat ijin tersendiri dari ~i berwenang. jelas. - _~ila
permohonan ijin Hotel Melati berada kawasan pemukiman, campuran, jumlah diijinkan maksimum 25 kamar. jelas. jelas. jelas.
jelas. lila persetujuan prinsip telah berakhir (telah .iperpanjang dua kali) sedangkan bangunannya belum selesai clan apabila egang persetujuan prinsip ingin melanjutkan bangunannya roaka yang bersangkutan dapat ~"'lanjutkan pembangunannya tanpa hams cari persetujuan prinsip bam. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. ·elas.
- 16 -
.
