PEARTURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUKUKAN (SIMDUK) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DENPASAR
Menimbang
: a. bahwa dalam upaya meningkatkan kwalitas pelayanan pendaftaran penduduk sehingga dapat memberikan daya guna dan hasil guna bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan sejalan dengan dengan tujuan pembangunan dalam kerangka Informasi Manajemen Kependudukan, maka dipandang perlu merubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK); b. bahwa perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
Mengingat
: 1. Undang-undang Darurat, Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 2. Undang-undang Darurat, Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 312); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 1
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ngawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 11. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk; 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang dan Bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko / Formulir / Buku serta Sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan tata cara Penyelenggaraan dan Pendafataran Penduduk dalam Kerangka Sistem Manajemen Kependudukan; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
2
Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Siatem Informasi Manajemen Penduduk; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman triage Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir – formulir yang dilaksanakan dalam Pendaftaran Penduduk; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; 21. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G 30 S PKI; 22. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negari Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1996 Nomor 14 C Nomor 3); 23. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun1996 tentang Penyelenggraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manjemen Kependudukan (SIMDUK) 24. Peraturan Daerah kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tantang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ( SIMDUK ). Memperhaatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tanggal 14 Nopember 2002 Nomor 18 Tahun 2002 tentang Persertujuan Penetapan 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar.
Dengan Persetujuan
3
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA DENAPSAR NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK)
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen (SIMDUK) sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) diubah untuk kedua kalinya dan dibaca sebagai berikut :
1. Pasal 18 diubah dan dibaca sebagai berikut : Pasal 18 Kartu Keluarga (KK) ditanda tangani oleh Kepala Desa / Lurah dalam rangkap 5 (lima) dan diberikan masing- masing untuk : -
Kepala Keluarga Kepala Dusun / Lingkungan Kepala Desa / Lurah Camat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(Lembar Pertama) (Lembar Kedua ) ( Lembar Ketiga ) (Lembar Keempat) (Lembar Kelima )
2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan Pasal 20 A dan dibaca sebagai berikut : Pasal 20 A Bagi Penduduk pendatang yang akan menjadi penduduk wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : - Memiliki kartu Identitas Penduduk Pendatang (KIPP) - Memiliki tempat tinggal tetap yang ditunjukkan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan diketahui oleh Kelian Banjar atas nama Bendesa Desa Pekraman; - Memiliki pekerjaan tetap dan atau jelas yang ditunjukkan dengan surat pernyataan diketahui oleh Pimpinan Perusahaan atau Kelian Banjar; - Adanya rekomendasi dari Kelian Banjar atas nama Bendesa Desa Pekraman.
4
3. Pasal 21 diubah dan dibaca sebagai berikut : Pasal 21 Kartu Tanda Penduduk ditanda tangani oleh Walikota
4. Diantara Pasal 21 dan BAB VII disisipkan Pasal 21 A dan Pasal 21 B dan dibaca sebagai berikut : Pasal 21 A Kartu Keluarga (KK) sebagimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonannya diterima secar lengkap dan benar. Pasal 21 B (1) Persyaratan penerbitan kartu Keluarga (KK) dan atu Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 A ditetapkan sebagai berikut: a. Kartu Keluarga (KK) persyaratannya adalah : 1. Surat Pengantar dari Kepala Dusun / Lingkungan berdasarkan rekomendasi Kelian Banjar. 2. Kartu Keluarga (KK) lama 3. Akta Perkawinan / Perceraian 4. Akta Kelahiran 5. Akta pengangkatan Anak 6. Akta Pengakuan Anak 7. Surat Keterangan Ganti Nama 8. Surat Keterangan pindah dari Daerah asal 9. Kartu Identitas Penduduk Pendatang (KIPP) bagi penduduk pendatang b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) persyaratannya adalah : 1. Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Baru : a. Surat Pengantar dari Kepala Dusun / Lingkungan berdasarkan rekomendasi Kelian Banjar; b. Kartu Keluarga (KK); c. Surat Keterangan Pindah dan atau Kartu Identitas Penduduk Pendatang (KIPP) bagi penduduk pendatang; d. Pas Photo ukuran 3 x 4 (hitam putih) sebanyak 2 (dua) lembar dengan tampak 2 wajah meliputi 70% bagian photo. 2. Permohonan Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) : a. Surat Pengantar dari Kepala Dusun / Lingkungan; b. Kartu Keluarga (KK); c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah habis masa berlakunya; d. Pas Photo ukuran 3x4 (hitam putih) sebanyak 2 (dua) lembar dengan tampak wajah meliputi 70% bagian photo. 3. Perbaikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak / hilang : a. Surat Pengantar dari Kepala Dusun / Lingkungan;
5
b. Kartu Keluarga (KK) c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak; d. Surat keterangan dari Kepolisian bagi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hilang; e. Pas Photo ukuran 3x4 (hitam putih) sebanyak 2 (dua) lembar dengan tampak wajah meliputi 70% bagian photo. (2)
Tata cara dan prosedur penerbitan Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
5. Pasal 27 diubah dan dibaca sebagai berikut: Pasal 27 (1) Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ditetapkan sebagai berikut: a. Pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah); b. Pemberian Kartu Tanda Penduduk dipungut biaya sebagai berikut: b.1. Penduduk Warga negara Indonesia sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah); b.2. Penduduk Warga Negara Asing sebesar Rp.12000,- (dua belas ribu). c. Pemberian Surat Kependudukan lainnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). d. Formulir - formulir Pendaftaran penduduk dan Keterangan Kependudukan lain sebesar Rp.500,(2) Biaya pelayanan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor dalam kas Daerah secara bruto sebagai penerimaan daerah. 6. Pasal 3A ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut: (2)
Penduduk dimaksud ayat (1) Pasal ini atas keberadaanya di Daerah diwajibkan memiliki penjamin, tenggang waktu penjamin, tata cara, dan persyaratanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
7. Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Imformasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kota Denpasar pada angka I dan II dihapus. 8. Lampiran I Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Imformasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kota Denpasar pada angka VII Poin 1 setelah huruf e ditambah huruf f, g, h dan i dan dibaca sebagai berikut: f. Melampirkan Kartu Identias Penduduk Pendatang (KIPP) bagi penduduk pendatang; g.
Melampirkan pernyataan memiliki tempat tinggal tetap;
6
h
Melampirkan pernyataan memiliki pekerjaan tetap dan jelas diketahui oleh Pimpinan Perusahaan / Kelian Banjar;
i
Melampirkan rekomendasi dari Kelihan Banjar atas nama Bendesa Desa Pekraman Pasal II
Peraturan Daerah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.
Disahkan di Denpasar Pada tanggal 14 Nopember 2002 WALIKOTA DENPASAR, ttd PUSPAYOGA Diundangkan di Denpasar Pada tanggal 18 Nopember 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR ttd MADE WESTRA
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2002 NOMOR 14
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MENAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK)
I.
UMUM
Bahwa masalah kependudukan merupakan bagian penting dari tugas Pemerintah yang perlu mendapat perhatian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diciptakan suatu penanganan kependudukan yang lebih memadai serta untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendaftaran Penduduk Khususnya dalam pemberian Kartu Pendudkuk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). II.
PASAL DEMI PASAL Pasal I : Pada angka 2, Pasal 20A pada kalimat point terakhir bahwa adanya rekomendasi dari Kelihan banjar adat atas nama Bendesa Pekraman adalah sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Desa Pekraman sebagaiman diatur dalam Awig-awig dalam rangka pembinaan penduduk pendatang Pasal II : cukup jelas
8
