BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latarbelakang Penelitian Reformasi di bidang manajemen dan keuangan negara dan daerah yang
bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dimulai dengan diterbitkannya 2 (dua) undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara/daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain 2 (dua) Undang-Undang tersebut diterbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di mana PP ini menganut prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai turunan dari PP tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mulai dari penjelasan prinsip, fungsi keuangan daerah, kekuasaan keuangan daerah, penyusunan anggaran, perubahan anggaran, penatausahaan keuangan
daerah
dan
pertanggungjawaban
daerah.
Setahun
kemudian
Permendagri tersebut direvisi dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Implementasi paradigma baru yang berorientasi pada prestasi kinerja diterapkan dalam penyusunan APBD, sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.
Universitas Sumatera Utara
Sejak diterbitkan PP Nomor 58 Tahun 2005 yang dijabarkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah terjadi pergeseran fungsi ordonancering dari Badan/Bagian Biro Keuangan ke setiap SKPD meliputi mekanisme pelimpahan penatausahaan keuangan seperti pengujian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) maupun Tambahan Uang (TU) serta penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Fungsi penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut Permendagri tersebut, dalam Bagian Ketujuh Pasal 13 disebutkan : (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. meneliti kelengkapan
SPP-LS pengadaan
barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK; b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. melakukan verifikasi SPP;
Universitas Sumatera Utara
d. menyiapkan SPM; e. melakukan verifikasi h arian atas penerimaan; f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan g. menyiapkan laporan keuangan SKPD. (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau
PPTK. Sesuai dengan
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan Negara dalam pasal 51 ayat (2)
1
Tahun
2004
tentang
menyatakan bahwa Kepala
SKPD selaku Pengguna Anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggungjawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD diwajibkan untuk membuat laporan keuangan. Dalam Pasal 56 UndangUndang No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sedangkan yang menyusun Laporan Arus Kas adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Dan dalam PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ada 7 (tujuh) komponen Laporan Keuangan yang dihasilkan, yaitu : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas;
Universitas Sumatera Utara
f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas Laporan Keuangan. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa penatausahaan keuangan lebih rumit dan detail dari sebelumnya dan dibutuhkan Pejabat Penatausahan Keuangan yang kompeten di bidangnya, namun pada kenyataannya sejak Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 diterbitkan penerapan desentralisasi pengelolaan keuangan daerah di SKPD belum berjalan sesuai harapan. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah seharusnya memperkuat SKPD dan menjadikan SKPKD sebagai Pembina SKPD dalam mengelola keuangan daerah. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari penguatan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD). Biasanya fungsi PPK SKPD dipegang oleh Kepala Sub Bagian Keuangan (Pejabat Eselon IV) yang berada di bawah Sekretaris (Pejabat Eselon III). Di bawah bagian inilah fungsi verifikasi dan sekaligus akuntansi SKPD harusnya dilakukan. Dua output penting bagian ini adalah dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan Laporan Keuangan SKPD yang merupakan dokumen pengelolaan keuangan daerah. Faktanya saat ini di banyak pemerintahan daerah, khususnya di SKPD Pemerintah Kota Medan, fungsi verifikasi pada PPK SKPD kurang berjalan dengan baik. Pengajuan SPP tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya, bahkan ada PPK SKPD dibantu oleh Bendahara Pengeluaran dalam melakukan verifikasi dan menyusun laporan keuangan dan di banyak SKPD Pemerintah Kota Medan penyusunan laporan keuangan SKPD dilakukan oleh personil SKPKD padahal seharusnya hal ini dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, sering
Universitas Sumatera Utara
terjadi keterlambatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada SKPKD, sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam penatausahaan keuangan. Berdasarkan pengamatan selama peneliti bekerja, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dengan judul ”Analisis Pengaruh Latarbelakang Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan, Pengetahuan dan Keterampilan Teknologi Informasi dan Sikap Mental Terhadap Kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.” Penelitian ini dibatasi pada kinerja PPK SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Berkaitan dengan
permasalahan
tersebut
di atas, peneliti ingin
melakukan penelitian apakah latarbelakang pendidikan, pendidikan
dan
pelatihan yang berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi, dan sikap mental berpengaruh terhadap kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
1.2. Rumusan Masalah Penelitian. Berdasarkan uraian latarbelakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah latarbelakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dan sikap mental berpengaruh terhadap kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan baik secara simultan maupun parsial ?
Universitas Sumatera Utara
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah latarbelakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dan sikap mental berpengaruh terhadap kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan baik secara simultan maupun parsial.
1.4. Manfaat Penelitian Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, pemerintah daerah, akademisi dan peneliti selanjutnya. Adapun manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : a. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan mengetahui apakah latarbelakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dan sikap mental berpengaruh terhadap kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) baik secara simultan maupun parsial. b. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan kajian dalam mengambil keputusan untuk menentukan orang yang tepat menduduki jabatan sebagai
Pejabat
Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), atau dengan kata lain : “the right man on the right place.” c. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.
Universitas Sumatera Utara
1.5. Originalitas Penelitian Sampai penelitian yang penulis lakukan, penelitian terhadap kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) masih sangat sedikit. Dalam melakukan penelitian ini, penulis merujuk pada peneliti terdahulu, yaitu Bahairi (2011) yang telah meneliti tentang ”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” yang menyimpulkan bahwa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) yang terdiri dari sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bukan merupakan lanjutan dari peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada daerah penelitian, periode waktu penelitian dan variabel-variabel yang digunakan, yaitu dalam hal ini peneliti menggunakan variabel independennya adalah latarbelakang pendidikan,
pendidikan
dan
pelatihan
berkelanjutan,
pengetahuan
dan
keterampilan teknologi informasi dan sikap mental, sedangkan untuk variabel dependennya adalah kinerja Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dimana instrumen kuesionernya diadaptasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Universitas Sumatera Utara
