ilIENTERIPEKERJMN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 20lKPTS/Ml2OL4 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIP" WILAYAH SUNGAI MAHAKAM
MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang
a.
bahwa dalam rangka mengkoordinasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, clan para pemiiik kepentingan diilam pcngclolaan sumbcr daya air, dan sesuai dengan kelcntuan Pasal 8(r, Pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2OO1 tcrltang Sumbcr Daya Air, dan Pasal 7 ayat (2) Pcr:rturan Mentcri Pekerjaein Umum Nomor: O4/PRT/Ml'2OOB tenl:rng Pedoman Pembentukar-r Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Provinsi, Kabupaten f Kola, dan Wilavah Sungai, perlu dibentul< Tim Koordinasi Pengelol:i:ur Sunrber l)ava Air Wila5rah Sr,rngar Mahakam;
hr.
bahrvn l;crdas;rrkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tarl'rr,rn 20 i2 tentang Penetarpan Wilayah Sungai, Wilayah Sungrii Nl:rhi,rkam merup:Ll
Pcngelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sung:ri I\4ahi.Lkitrri
dengan lieputusan Menleri Peker;aan Umum; Mengingat
1.
7 Tahun 2CO4 tentang Sumbcr- Dalra Negara Republik Indonesia Nomor 32 'i'ahi-in 2OO+,'l'ambahan l,cmbaran Negara Republik Indoncsia iriori-ior Ur-rderngl-Undang Nomor
Air (Lernbaral +377\; 2.
Undamg Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pernr:rinlzrhal Dacrah (Lembauan Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 125, Tamb:rhan Lembaran Negara Republik Inclor-rcsia Nomor: ',i437) sebag:iimana telah beberapa ka,1i diubah tcral.,nir dcnglu-r Undarng-r,L ndar.rg Nomor 12 Tahun 2008 tcutang Perubafiau-r Kedua At:rs Undang-Undang Nomor 32 'l'rmurr ?004
tcnLang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg:u :r licpr,r i;lik Incloncsia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemllaran i.Jc;1ara Rcpui.-.1ri<
Indonesia Nomor 1844);
.-).
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Ta]nun 2008 tentang pengelolaan sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2oo9 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB5B);
4.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
5.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tdnun 2oog tentang pembentukan dan orgeinisasi Kemcnterian Negara sebagaimana telah bebcrapa kali dir:bah, terakhir dengal Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
20II;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2olo tentang Kedudukal, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon i l(ementerian Negara sebagaimana telah bcberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan presiden Nomor 92 tahun 2OII; 7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang penetapan Wilayah Sungai; 6.
B.
Perzrluran Menten Pekerjaan Umum Nomor 04lpRf lM/2008 tentang Pedoman Pembentukan wadah Koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
Wilayah Sungar; 9.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor OS/PRT/M|2OIO tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan umum,
10.
Peraturan Menteri Pekcrjaan Umum Nomor 2llpRTlMl2OIO tentang Organisasi dan Tata Kerla Unit Pelaks:rna Teknis di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
oelPRrlMl2Olr;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI MAHAKAM. KESATU
Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah Sungai Mahakam, yang selanjutnya disebut dengan TKPSDA WS Mahakam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tcrcantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
a. TKPSDA ws Mahakam berkedudukan di Kota Samarrinda, b.
Provinsi K:rlimantan Timur. TKPSDA wS Mahakam bersifat non-struktural, berada di barwah darn bcrtanggung jawab langsung kepada Mentcri pekcrjaan Umum,
-2-
I
KETIGA
TKPSDA WS Mahakam mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam melakukan koordinasi: a. pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Mahakam guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencarra pengelolaran sumber daya air; b. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana
kegiat:rn pengclolaan sumber daya air pada Wilayah
Sr_rngai
Mahakam guna perumusan bahan pertimbangan untuk
penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air; c. pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumbcr air pada Wilayah Sungai Mahakam guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air; d. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai Mahakan-r untuk mencapai keterpaduan pengelolazrn sistem informasi; e. pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peraiatan dan kelembagaan untuk mengoptimalka:r kinerja pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Mahal
Dalam melerksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KtrTIGA TKPSDA ws Mahakam menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui: a. konsultasi dengan pihak terkait yar.lg diperlukan guna keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Mahakam serta tercapainya kesepahaman antau scktor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan; b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber claya air pada Wilayah Sungai Mahakam; dan c. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Mahakam.
KELIMA
Keanggotaan TKPSDA WS Mahakam dapat dikelompokkan dalam komisi-komisi sesuai kebutr-rhan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua TKPSDA wilayah sungai Mahakam, kecuali Ketua dan Ketua Hariar-i.
KtrtrNAM
Dalam melaiksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KtrTIGA TI{PSDA WS Mahakam wajib menyampaikan laporan tertulis kepi.rda Menteri Pekerjaeur Umum pzrling sedrkit 2 (dua) kali dalam I (sartu) tahun dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati / Warl i kota terkart.
--)-
L KETUJUH
:
a.
Untuk niembantu tr:gas TKPSDA Wilayah Sungai
Maharl
dibentr-rk sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Mahakam.
b. susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKpsDA wi1:ryah Sungai Niirhakam ditetapkan oleh Ketua Harian TI{psDA wilayah Sungai N4ahakam. c. Sekretarii,iL TKPSDA Wilayah Sr-rngai Mahakam dipimpin oleh Kepala Scl
KtrDELAPAN : Tim bcrtugr.is sclama 5 (lima) tahun terhitung mular ditctapkatnnya Keputusan ini.
KESEMBILAN : Segala biar1,2 yang diperlukan sebagar akibat ditetapi
KtrsEiuLUH :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Tembu sern drsamoaikan ken:rcllr Yth: l. Gubernur Provinsi Kaltmarntan Ttmur; 2. Sekrctaris Jenderal licmcirterian Pekcrjaan Umum, 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Drrektur Jenderal Sumbcr Daya Air; 5. Staf Ahli Menteri Pekcrjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga; 6. Kr:pa1il Biro Hul
9. Bupati 10. 1 1. 12. 13.
Malinau;
Buparti Kutai Timur;
Bupati Mahakam Ulu; Buipati Kutai Barat; Bupati Kutai Kartancgara, i4. Waliitota Samarinda; 15. Walikola Balikpapan; 16. Bi-rpaiti Penajam Paser Ut:ri'zr; 17. Bi:parli Paser; 18. Kepaia Balai Wilayah Sr-rngai Kalimantar-r III; 19. Y:rng bersangkutan untirk dilaksanal<arn. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 20I4 MtrNTERI PEI(trRJAAN UN4 U I\,1.
/t iUN-r_*r DJOKO
--+
-
I(IRMANTO
\
Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umurn Nomor : 2OIKPTS lMl201.4 Tanggal : 30 Januari2OI4 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI MAHAKAM
B
NAMA/UNIT KERJA/ JABATAN / ASOSIASI Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provrnsr Kalimantan Timur Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kepala Dinas Pertanian dan tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Kepala Balai Pengelolazrn Daerah Alrran Sungai Mahakam-Berau Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Kepala BAPPtrDA Kabr,rpaten
9
Ma-linau Kepzila Dinas Pekerjaan Umum
NO
I 2 .)
4 5
6 7
10
1t
t2
l3 t4 L5 L6
l7 IB 19
20 2T
Kabupaten Kutai Timur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Berrat Kepala Dinas Pekeqaan Umum Kutar Kartanegara Kepala Dinas Bina Marga dan Pengarran Kota Samarinda Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Perser Utara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Paser Ir. Firminus Kunun, M.Si., Anggota Persekutual Dayak Kalimantan Timur Suhartadi, Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Handil Bakti-Palaran Deddy Rusni, SE., Anggota Assosiasr Pengusaha Depot Air Minum Ir. Rachmad Yulianto, Staf Pcrusahaan Daerah Air Minum Sumoharjo, M.Si., Anggota Masyarakat Akuakultur Indoncsia
KEDUDUKAN DALAM TIM Ketua merangkap anggota Ketua Harian meranqkap anqgota Anggota
KETERANGAN Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Pemerintah
Anggota
Non Pemr-'rintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
Anggota
Non Pemerintah
t NO
22
aa
z.)
a-\
zaA
NAMA/UNIT KERJA/ JABATA],r / ASOSTAST Drs. Mislar, M.Si., Iioordinator Bidang PSD Lingkungan Fiortun Dacrah Aliran
KEDUDUKAN DALAM TIM Anggota
Non Pcrncrintah
Anggota
Non Pcrnerintah
KETtrI{ANGAN
@n'lirnur
Agus Sakhlan NFI, Ang,gota Indoncsian nertional Shipou,n crs A ssociation S:rmarinda 1r. Br-rdiono. Peneiiti Yirvatsarn R:rre AqLratic Spccie s ol lntl, rrt'sia i(alimar-rtun
__l
fjcrncrintah
Anggota
Timur MLrchlis. S.FIuL.. Angg,,ra Asosjasi
I
Anggota
Non
P.-.'r-t"h nr'n,r'.i.,toh
ri,''i,' 26
I
r'. Sri Sa rto n o. lJt 'r rrlr Su ada5 a Masvurulcal
Anggota
Nun-
27
Ir'. Eko Wahl'udi, Mtr.. Anggota Himpunan Ahli Tcl
Anggota
Non Pc'rnerintah
Anggota
Non Pcmcrint:rl-r
Anggotzr
Non Pem crintah
_t
I(iilimantan Timlrr Riihmat, S. Si., Sel
Aiiggota Anggota
Anpsnta
|:'t
i
r r-t
i:r'in t aih
Non Perncrintah
Non Pemurintah
reM
MtrNTtrRI PtrKtrR.JAAN UMUM
D.JOKO KIRMANTO
-6-
