d III ;

PUTUSAN Nomor : 130 / PDT / 2015 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: 1. ARNOLD PURBA, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta,

beralamat

di

Sosor

Jambatan,

Desa

Lumban Tobing, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan; 2. MUSTAFA RAYON BUKIT PURBA, umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan DR. TD. Pardede, Lorong VI, Kelurahan Hutatoruan VII, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara; 3. HUMISAR KOSTER BIWANTORO PURBA, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pedagang, beralamat di Jalan Pintu Air Nomor 4, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kotamadya Medan; dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasa hukumnya : PARULIAN LUMBANTOBING, SH,

Advokat dan

Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “PARULIAN LUMBANTOBING, SH & REKAN”, yang beralamat di Jalan

Diponegoro

Nomor

16

A-B,

Tarutung,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2014, dalam hal ini disebut sebagai PARA PEMBANDING, semula TERGUGAT I s/d III ; ----------------------- l a w a n ----------------------------------Hal. 1 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

1. BARITA PURBA, umur 66 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan asuransi, alamat di Dusun Wonodadi, RT. 001/003,

Kelurahan/Desa

Pardasuka,

Kecamatan

Ketibung, Lampung Selatan; 2. ST. JAPANTAS PURBA, umur 63 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan

pensiunan

asuransi,

alamat

di

Jalan

Karyawan Nomor 1-B LK VIII, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kotamadya Medan; 3. SIHAR PURBA, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan asuransi, alamat di Jalan Borneo Raya Nomor 15 TWA, Kota Bekasi; 4. TUTUR BORU LIMBONG (istri dari Alm. Mangopat Purba), umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Raya Hankam U Aspal Jatinangor, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi; 5. RIYANA BORU PURBA, umur 55 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan

ibu

rumah

tangga,

alamat

di

Dusun

Wonodadi, RT. 001/003, Kelurahan/Desa Pardasuka, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan; 6. LASMA BORU PURBA, umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, alamat di Desa Aeklung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan; Kesemuanya

dalam

hal

ini

diwakili

oleh

kuasa

hukumnya : RAJA INDUK SITOMPUL, SH.MH, AdvokatPengacara yang beralamat di Jalan Dr. Gerhard Lumban Tobing Nomor 25, Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat

Hal. 2 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

kuasa khusus tertanggal 05 Mei 2014, selanjutnya disebut

sebagai

PARA

TERBANDING,

semula

TERGUGAT I s/d VI; Dan : 7. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional / Menteri Negara Agraria Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Humbang Hasundutan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : SAUT LUBIS, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Juni 2014, sebagai

TURUT

selanjutnya disebut

TERBANDING,

semula

TERGUGAT IV;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah

membaca

berkas

perkara

dan

salinan

resmi

putusan

Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor : 486/Pdt.G/2012/PN-Mdn.- dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung di bawah nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.Trt. pada tanggal 07 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa Penggugat - I, II, III, V, VI dan suami Penggugat - IV adalah anak kandung dari alm. St. Mula Purba yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 di Dolok Sanggul ; 2. Bahwa Penggugat - I, II, III, V, VI dan almarhum suami Penggugat - IV ada memiliki tanah warisan dari orang tua Para Penggugat bernama alm. St. Mula Purba, tanah mana seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar terletak di Dusun Sitio-tio, Desa Aeklung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut : -

sebelah timur berbatas dengan Jalan Adian Padang ;

-

sebelah barat berbatas Parik / tembok tanah Kasmir Purba ;

-

sebelah utara berbatas dengan Jalan Sitiotio ;

-

sebelah selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat ;

3. Bahwa tanah milik Para Pengugat berupa warisan dari orang tua Para Penggugat tersebut diperoleh/dimiliki orang tua Para Penggugat dari Kakek Para Penggugat bernama alm. Manase Purba ; 4. Bahwa selama ini tanah warisan Para Penggugat tetap diusahai / dikuasai Para Penggugat secara terus-menerus dengan bercocok tanam berupa tanaman padi darat, tanaman kopi, tanaman cabai, tanaman kacang kuning dan tanaman

muda lainnya, begitu juga Kakek dan orangtua Para

Penggugat dimasa hidup mereka tetap menguasai / mengusahai tanah tersebut tanpa mendapat gangguan maupun larangan dari pihak manapun ; 5. Bahwa sekitar tahun 2006 Tergugat - I, II, III mengklaim tanah warisan Para Penggugat seolah milik Tergugat - I, II, III dengan cara membuat papan / pamplet di tanah warisan Para Penggugat padahal di tanah warisan Para Penggugat tersebut terdapat tanam-tanaman milik Para Penggugat ; 6. Bahwa pamplet yang dibuat Tergugat - I, II, III tersebut telah dibuang Penggugat – II, selanjutnya Para Penggugat tetap mengusahai / menguasai


tanah warisan Para Penggugat sedangkan Tergugat - I, II, III sama sekali tidak pernah mengusahai ; 7. Bahwa pada bulan Juli tahun 2013 Penggugat - II mentraktor tanah warisan Para Penggugat dan setahu bagaimana di tanah warisan Para Penggugat dibuat lagi papan / pamplet pengumuman bahwa tanah tersebut milik Tergugat - I, II, III dan telah bersertifikat ; 8. Bahwa papan/pamplet pengumuman di tanah warisan Para Penggugat ditulis bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat - I, II, III telah membuat Penggugat - II terkejut, selanjutnya Penggugat - II menyampaikan permasalahannya kepada Kepala Desa dan Pengetua Desa Aeklung ; 9. Bahwa Perangkat Desa Aeklung telah menemui Ridwan Purba selaku Bapak Uda Tergugat - I untuk menanyakan surat kepemilikan Tergugat - I, II, III, selanjutnya Bapak Uda Tergugat - I memberikan foto copy sertifikat tanah tersebut dan selanjutnya Perangkat Desa Aeklung menyerahkan foto copy sertifikat tersebut kepada Penggugat - II dan setelah Penggugat - II membaca foto copy sertifikat tersebut ternyata benar Tergugat - I, II, III telah mensertifikatkan tanah warisan Para Penggugat yaitu : 1. Sertifikat Hak Milik No. 10 tanggal 14-11-2006 Desa Aeklung, atas nama 2

Arnold Purba seluas 4.717 M (empat ribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi) dengan batas-batas : sebelah utara jalan dari Sosor Tolong ke Aeklung, sebelah barat tanah Mustafa Rayon Bukit Purba, sedangkan di sebelah timur dan sebelah barat tidak disebutkan batas-batas tanah ; 2. Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 14-11-2006 Desa Aeklung atas nama Mustafa Rayon Bukit Purba seluas 4.778 M2 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas : sebelah utara jalan dari Sosor Tolong ke Aeklung, sebelah selatan tanah Humisar Koster


Biwantoro Purba, sebelah timur tanah Arnold Purba, sebelah barat tidak disebutkan batas-batas tanah ; 3. Sertifikat Hak Milik No. 12 tanggal 14-11-2006 Desa Aeklung atas nama Humisar Koster Biwantoro Purba seluas 3.770 M2 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas : sebelah utara jalan dari Sosor Tolong ke Aeklung, sebelah selatan tanah St. Mula Purba, sebelah timur dengan tanah Mustafa Rayon Bukit Purba, sebelah barat berbatas dengan jalan ; 10. Bahwa setelah Penggugat - II membaca foto copy sertifikat atas nama Tergugat - I, II, III maka Penggugat - II membuat surat keberatan kepada Kepala Kantor BPN Humbahas, Camat dan Notaris se-Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya Penggugat - II menemui Sampur M. Simamora (mantan Kepala Desa Aeklung), Kasmir Purba, Selamat Purba untuk menanyakan dasar apa mantan Kepala Desa Aeklung menerbitkan alas hak kepemilikan tanah Tergugat - I, II, III di atas tanah warisan Para Penggugat sehingga Para Penggugat dapat mengurus sertifikat dari BPN Humbang Hasundutan ; 11. Bahwa menurut pengakuan Sampur M. Simamora (mantan Kepala Desa Aeklung), selama Sampur M. Simamora menjabat Kepala Desa dari tahun 2001 sampai tahun 2007 tidak pernah menandatangani surat keterangan alas hak atas nama Tergugat - I, II, III. Demikian pula Kasmir Purba dan Selamat Purba yang turut menanda-tangani alas hak Tergugat - I, II, III dalam surat pengurusan sertifikat ke BPN telah ditanya Penggugat - II tetapi pengakuan Kasmir Purba dan Selamat Purba tidak pernah menanda-tangani surat sebagai kelengkapan administrasi Tergugat - I, II, III mengurus sertifikat ke BPN sehingga Penggugat - II membuat pengaduan kepihak Kepolisian karena diduga ada rekayasa dan penyeludupan hukum dalam menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat - I, II, III ; Hal. 6 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

12. Bahwa karena Sertifikat Hak Milik No. 10 tanggal 14-11-2006 Desa Aeklung atas nama Arnold Purba seluas 4.717 M2 (empat ribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 14-11-2006 Desa Aeklung atas nama Mustafa Rayon Bukit Purba seluas 4.778 M2 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 12 tanggal 14-11-2006 Desa Aeklung atas nama Humisar Koster Biwantoro Purba seluas 3.770 M2 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) berada di tanah warisan Para Penggugat (sekarang jadi terperkara), maka patut dan adil menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat - I, II, III yang memohon penerbitan sertifikat serta Tergugat - IV menerbitkan sertifikat tanah warisan Para Penggugat ke atas nama Tergugat - I, II, III dapat dikwalifikasikan

merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht maatige

daad) ; 13. Bahwa selain tindakan dan perbuatan Tergugat - I, II, III yang memohon penerbitan sertifikat serta Tergugat - IV menerbitkan sertifikat hak milik Tergugat - I, II, III di atas tanah yang bukan milik Tergugat - I, II, III, tepatnya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2014 bahwa Tergugat - I, II, III semakin bertindak lebih jauh yakni membuat pagar kawat duri di tanah perkara serta mencabut papan/plang nama Para Penggugat dari tanah perkara, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 Tergugat - I bersama keluarganya mencabuti tanaman kopi milik Para Penggugat dari tanah perkara serta melarang Tergugat - VI bekerja di tanah perkara ; 14. Bahwa karena tanah terperkara adalah warisan Para Penggugat yang merupakan peninggalan dari orangtua Para Penggugat patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tanah terperkara sah sebagai milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan turun-temurun dari orangtua Para Penggugat ; Hal. 7 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

15. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran atau sangka yang beralasan bahwa Tergugat - I, II, III sewaktu-waktu mengalihkan atau memindah-tangankan ataupun menjual sebahagian maupun seluruhnya tanah terperkara kepada orang lain/pihak ketiga, sudah sepatutnya dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita (conservatoir beslag) atas tanah terperkara ; 16. Bahwa oleh karena tanah terperkara merupakan warisan Para Penggugat dari orangtua Para Penggugat selanjutnya orangtua Para Penggugat memperolehnya dari Kakek Para Penggugat maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berharga atau batal demi hukum Sertifikat Hak Milik No. 10 tanggal 14-11-2006 Desa Aeklung atas nama Arnold Purba seluas 4.717 M2 (empat ribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 14-11-2006 Desa Aeklung atas nama Mustafa Rayon Bukit Purba seluas 4.778 M2 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 12 tanggal 14-11-2006 Desa Aeklung atas nama Humisar Koster Biwantoro Purba seluas 3.770 M2 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) ; 17. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah warisan peninggalan turuntemurun dari Kakek dan orangtua Para Penggugat kepada Para Penggugat maka patut dan adil menurut hukum bilamana Tergugat - I, II, III maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar Para Penggugat dapat menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara bebas dan leluasa ; 18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasari bukti yang kuat dan kebenarannya tidak dapat disangkal Tergugat - Tergugat maka sangat Hal. 8 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara guna bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Petitum: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita conservatoir beslag yang diletakkan ; 3. Menyatakan Penggugat - I, II, III, V, VI dan suami Penggugat-IV adalah anak kandung almarhum St. Mula Purba sehingga sah sebagai ahli waris almarhum St. Mula Purba ; 4. Menyatakan tanah terperkara seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar terletak di Dusun Sitio-tio, Desa Aeklung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan yang berbatasan dengan : 1. sebelah timur berbatas dengan Jalan Adian Padang ; 2. sebelah barat berbatas parik / tembok tanah Kasmir Purba ; 3. sebelah utara berbatas dengan jalan Sitiotio ; 4. sebelah selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat ; adalah milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan turuntemurun dari orangtua dan Kakek Para Penggugat ; 5. Menyatakan tidak berharga atau batal demi hukum Sertifikat Hak Milik No. 10 tanggal 14-11-2006 Desa Aeklung atas nama Arnold Purba seluas 4.717 M2 (empat ribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 14-11-2006 Desa Aeklung atas nama Mustafa Rayon Bukit Purba seluas 4.778 M2 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), Hal. 9 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

Sertifikat Hak Milik No. 12 tanggal 14-11-2006 Desa Aeklung atas nama Humisar Koster Biwantoro Purba seluas 3.770 M2 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) ; 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta (uitvoerbar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ; 7. Menyatakan tindakan Tergugat - I, II, III yang memohon sertifikat dari Tergugat – IV, selanjutnya Tergugat - IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 10 tanggal 14-11-2006 Desa Aeklung atas nama Arnold Purba seluas 4.717 M2 (empat ribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 14-11-2006 Desa Aeklung atas nama Mustafa Rayon Bukit Purba seluas 4.778 M2 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 12 Desa Aeklung tanggal 14-11-2006 atas nama Humisar Koster Biwantoro Purba seluas 3.770 M2 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ; 8. Menyatakan tindakan Tergugat - I, II, III yang melarang Penggugat - VI serta memagar dan mencabuti tanaman kopi milik Para Penggugat dari tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht maatige daad) ; 9. Menghukum Tergugat - I, II, III membongkar pagar kawat duri dari tanah perkara serta menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun agar Para Penggugat dapat menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara bebas dan leluasa ; 10. Menghukum Tergugat - Tergugat membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ; Subsidair : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Hal. 10 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

telah mengajukan jawaban secara

tertulis pada tanggal 10 September 2014 sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : 1. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang ; Bahwa sesuai dengan petitum Penggugat poin 5 menyatakan agar Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 2006, Nomor 11 Tahun 2006 dan Nomor 12 Tahun 2006 dinyatakan batal demi hukum. Bahwa untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu berdasarkan petitum Penggugat poin 5 tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; 2. Dasar Gugatan Penggugat Kabur/Tidak memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum ; Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, hal ini dapat dilihat dari uraian posita Penggugat pada poin 12 dan petitum Penggugat pada poin 8. Bahwa akan tetapi kalau dicermati surat gugatan Para Penggugat, ternyata tidak ada diuraikan adanya kerugian Para Penggugat atas tindakan Para Tergugat dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 10 Tahun 2006, No. 11 Tahun 2006 dan No.12 Tahun 2006 atas nama Para Tergugat terhadap tanah perkara, baik kerugian materil maupun moril tidak ada didalilkan dalam gugatan Para Penggugat. Bahwa sebagaimana adanya Perbuatan Melawan Hukum vide pasal 1365 KUHPerdata, unsur kerugian itu melekat bagi orang yang dilanggar hak-haknya. Oleh karena itu surat gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; Hal. 11 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

3. Objek Tanah Perkara Kabur / Luas Tanah Perkara Kabur ; Bahwa sesuai dengan posita Penggugat poin 2, dan Petitum Penggugat pada poin 4, dimana luas tanah perkara adalah ± 3 ha. Bahwa akan tetapi di lain pihak Penggugat menyatakan menggugat tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sesuai dengan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 2006, Desa Aek Lung, atas nama Arnold Purba seluas 4.717 M² dan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 11 Tahun 2006, Desa Aek Lung, atas nama Mustafa Rayon Bukit Purba seluas 4.778 M², dan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 2006, Desa Aek Lung, atas nama Humisar Koster Biwantoro Purba seluas 3.770 M². Bahwa kalau dijumlahkan seluruhnya tanah tersebut dalam Sertifikat-Sertifikat itu adalah 4.717 m² + 4.778 m² + 3.770 m² = 13.565 m². Sedangkan tanah perkara yang digugat oleh Para Penggugat adalah seluas 3 ha atau 30.000 m². Sehingga selisih tanah seluas 16.435 m² tanah milik siapa yang digugat oleh Para Penggugat ? Apakah selisih tanah seluas 16.435 m² tersebut masih dalam batas-batas tanah perkara ? Para Penggugat tidak jelas menguraikannya, sehingga objek tanah perkara sangat kabur baik mengenai luas dan batas-batas tanah perkara ; Berdasarkan alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan hukum dalam eksepsi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :


1. Bahwa

Tergugat

secara

tegas

menolak seluruh

dalil-dalil

gugatan

Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat; 2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap telah termuat dalam jawaban ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; 3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, yaitu mengenai sebidang tanah perkara yang luasnya 3 ha, yang terletak di Dusun Sitiotio, Desa Aek Lung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Adian Padang ;

-

Sebelah Barat berbatas dengan Parik/Tembok Tanah Kasmir Purba ;

-

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sitiotio ;

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Para Penggugat ;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat mengenai tanah perkara adalah bahwa tanah perkara tersebut adalah tanah warisan Para Penggugat yang diwarisi dari orang tuanya yang bernama Alm. St. Mula Purba, dan Alm. St. Mula Purba memperoleh tanah perkara dari Kakek Para Penggugat yang bernama Alm. Manase Purba; 4. Bahwa apabila dicermati seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata tidak ada alasan yang sah apa yang menjadi dasar dan bukti nyata, sehingga tanah perkara ini menjadi tanah warisan Para Penggugat dari orang tuanya Alm. St. Mula Purba. Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat dalam dalil gugatannya hanya mendalilkan bahwa selama ini tanah perkara tetap diusahai/dikuasai Para Penggugat secara terus menerus dengan bercocok tanam, dan demikian juga Bapak dan Kakek para Penggugat terus menguasai dan mengusahai tanah perkara; Hal. 13 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada poin 2, 3, dan 4, dengan ini Para Tergugat secara tegas membantah dalil posita Para Penggugat pada pon 2, 3 dan 4 dalil gugatannya. Bahwa tidak benar tanah perkara menjadi tanah warisan Para Penggugat yang diwarisi dari orangtuanya yang bernama Alm. Manase Purba dan Alm. Manase Purba memperoleh tanah tersebut dari Kakek Para Penggugat yang bernama Alm. ManAse Purba. Bahwa selama ini baik orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah perkara, apalagi Kakek Para Penggugat yang bernama Alm. Manase Purba, dimana Kakek Para Penggugat tersebut tidak dikenal dan tidak pernah bertempat tinggal di Dusun Sitio-tio, melainkan di Lumban Sibabiat/Janji Maria, sudah jauh di luar Dusun Sitiotio dan apalagi menguasai dan mengusahai tanah perkara tidak pernah; 5. Bahwa selama ini tanah yang pernah dikuasai dan diusahai oleh orang tua Para Penggugat adalah tanah yang terletak di sebelah Selatan tanah perkara, yang dibatasi dengan parik/tembok tanah, sedangkan tanah perkara tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh orang tua Para Penggugat yang bernama Alm. St. Manase Purba; 6. Bahwa adapun orang tua Para Penggugat bisa menguasai dan mengusahai tanah yang terletak di sebelah Selatan tanah perkara adalah karena diberikan oleh Kakek Para Tergugat yang bernama Alm. GALATIA PURBA. Karena orangtua Para Penggugat adalah pendatang yang dalam Bahasa Batak Toba disebut sebagai “PARRIPE” di Dusun Sitiotio, sedangkan Kakek Para Tergugat, Alm. GALATIA PURBA bersama Bapak Tuanya yang bernama AMA SINTONG PURBA, adalah orang pertama yang datang ke Dusun Sitiotio dan membuka Dusun Sitiotio menjadi perkampungan dan perladangan, yang dalam bahasa batak Toba disebut “SIPUKKA HUTA”. Atau RAJA HUTA; Hal. 14 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

7. Bahwa yang pertama membuka Dusun Sitiotio (lokasi tanah perkara) adalah Kakek Para Tergugat, yang pindah dari tempat lain yang namanya juga Dusun Sitiotio. Bahwa setelah Kakek Para Tergugat membuka Dusun Sitiotio (lokasi tanah perkara) kira-kira pada tahun 1950, kemudian datang lagi penduduk sitiotio lama yaitu Matias Purba, Ama Uala Silaban. Kemudian datang lagi Frederik Purba, Nan Sumihar Br. Manalu, dan terakhir datang lagi orang tua Para Penggugat, St. Mula Purba yang tinggal di Sitiotio lama untuk bermukim di Dusun Sitiotio baru yang dirintis oleh Kakek Para Tergugat; 8. Bahwa kemudian kira-kira pada tahun 1986, setelah Kakek Para Tergugat, Alm. Galatia Purba sakit dan tidak bisa melihat, kemudian Alm. St. Mula Purba menghasut penduduk Dusun Sitiotio seperti Penerius Purba, Tunas Purba, Berti Silaban, Paian Purba, Maripin Sihite (Menantu dari St. Mula Purba) untuk membuka Huta Sitiotio di atas Huta Sitiotio yang sebelumnya sudah ada, dan sejak itu Menantu dari St. Mula Purba, yang bernama Maripin Sihite menjadi meraja-lela dengan mengatakan tanah di Dusun Sitiotio menjadi diserobot, dikuasai dan diusahai, dan dikatakan milik mertuanya Alm. St. Mula Purba; 9. Bahwa tanah perkara ini adalah tanah milik Kakek Para Tergugat sejak Dusun Sitiotio dibuka dan dirintis oleh Kakek Para Tergugat, dan ditengahtengah tanah perkara ini ada saluran air/tali air, yang mana tali air tersebut diusahakan oleh Kakek Para Tergugat hingga sampai ke Dusun Sitiotio, dan Kakek Para Tergugat dikenal dengan “Raja Bondar”, karena Kakek Para Tergugat yang menguasai dan mengusahakan tali air yang mengalir dari tengah-tengah tanah perkara hingga ke Dusun Sitiotio untuk digunakan dan dimanfaatkan penduduk Dusun Sitiotio; 10. Bahwa pada tahun 2005, atas kesepakatan keluarga atau keturunan dan ahli waris dari Alm. Galatia Purba, sehingga tanah perkara ini dibagi dan Hal. 15 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

diserahkan kepada Para Tergugat untuk dibagi dengan saudara-saudaranya, sehingga Para Tergugat mengurus Sertifikat hak Milik atas tanah perkara, dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 10 Tahun 2006, Desa Aek Lung atas nama ARNOLD PURBA, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11 Tahun 2006, Desa Aek Lung atas nama MUSTAFA RAYON BUKIT PURBA, dan Sertifkat Hak Milik Nomor : 12 Tahun 2005, Desa Aek Lung atas nama HUMISAR KOSTER BIWANTORO PURBA; 11. Bahwa proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sah dan sesuai dengan prosedur yang sebenarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; 12. Bahwa pada tahun 2006 ketika Para Tergugat membuat papan / pamlet di tanah perkara tidak ada tanam-tanaman Para Penggugat, baru pada tahun 2013 Para Penggugat mentaraktori tanah perkara dan menanam tanaman di sebahagian tanah perkara. Oleh karena itu tidak benar dalil Para Penggugat poin 5 dan 6; 13. Bahwa benar dalil Para Penggugat poin 7, dimana Penggugat II mentraktori tanah perkara, dan selanjutnya Para Tergugat membuat papan/pamlet di atas tanah perkara bahwa tanah perkara adalah tanah milik Para Tergugat, karena Para Tergugat mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara adalah bedasarkan alas waris dari Kakek Para Tergugat; 14. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat poin 11 yang mengatakan Sampur M.

Simamora

(Mantan

Kepala

Desa

Aek

Lung)

tidak

pernah

menandatangani surat sebagai kelengkapan administrasi Para Tergugat untuk mengurus Serifikat ke BPN. Bahwa sebenarnya Sampur M. Simamora selaku Kepala Desa Aek Lung turut serta mengetahui proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut, karena Kepala Desa Aek Lung menjadi Tim dalam pengurusan Sertifikat dengan pihak BPN. Bagaimana mungkin Hal. 16 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

seorang Kepala Desa tidak menandatangani surat-surat, karena pengusulan Sertifikat tersebut adalah Program PRONA yang merupakan jatah desa yang bersangkutan untuk penerbitan sertifikat, sehingga oleh karena itu Kepala Desa Aek Lung, Sampur M Simamora adalah mengetahui proses penerbitan sertifikat prona termasuk objek perkara ini; 15. Bahwa karena tanah perkara adalah tanah milik Kakek Para Tergugat, sehingga atas kesepakatan keluarga atau keturunan dan ahli waris dari Alm. Galatia Purba supaya tanah perkara dibagi dan disertifikatkan oleh Para Tergugat, sehingga jelas tindakan Para Tergugat yang mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara tidaklah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat poin 12 haruslah ditolak seluruhnya; 16. Bahwa tindakan Para Tergugat yang membuat kawat duri di atas tanah perkara dan melarang Penggugat VI mengerjakan tanah perkara, hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Para Penggugat baru mengusahai tanah perkara sejak tahun 2013, sedangkan tanah perkara adalah tanah milik Kakek Para Tergugat yang diperoleh sejak Kakek Para Tergugat membuka Dusun Sitiotio dan tanah perladangan termasuk tanah perkara yang kemudian diwariskan kepada Para Tergugat; 17. Bahwa karena tanah perkara adalah sah tanah warisan milik Para Tergugat, sehingga tidak ada dasarnya tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan tanah perkara menjadi tanah warisan Para Penggugat, dan oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya dalil gugatan para Penggugat poin 14; 18. Bahwa gugatan Para Penggugat yang memohon meletakkan sita jaminan dan putusan serta merta dalam perkara aquo sangat tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan S.E.M.A, karena gugatan Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti otentik dalam perkara ini. Oleh karena itu dalil


gugatan Para Penggugat poin 15 dan 18 tersebut haruslah ditolak seluruhnya; 19. Bahwa Para Penggugat selalu mendasarkan bahwa tanah perkara aquo berasal dari Kakek Para Penggugat yang bernama Alm. Manase Purba yang diwariskan kepada orang tua Para Penggugat, Alm. St. Mula Purba dan kemudian diwariskan kepada Para Penggugat. Bahwa oleh karena itu perlu dijelaskan kembali, bahwa Kakek Para Penggugat tidak pernah memiliki tanah perkara baik menguasai dan mengusahai tanah perkara, dan demikian juga Bapak Para Penggugat, Alm. St. Mula Purba tidak pernah memiliki tanah perkara baik dengan menguasai dan mengusahai tanah perkara, lalu bagaimana ceritanya tanah perkara menjadi tanah warisan Para Penggugat? Oleh karena tidak terbukti bahwa tanah perkara adalah tanah warisan turun temurun dari Kakek Para Penggugat dan orangtua Para Penggugat hingga kepada Para Penggugat, maka adalah patut dan adil apabila gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, sehingga dalil Para Penggugat poin 17 juga haruslah ditolak ; DALAM REKONPENSI : 1. Bahwa Penggugat dalam rekonpensi mohon agar segala sesuatu yang telah didalilkan dalam konpensi dianggap telah terulang kembali, termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini; 2. Bahwa Penggugat d.r mempunyai sebidang tanah yang terletak di Dusun Sitiotio, seluas 15.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Timur

: Jalan Setapak;

-

Sebelah Barat

: St. Halomoan Purba;

-

Sebelah Utara

: Jalan Aek Lung-Ditiotio;

-

Sebelah Selatan

: Jalan Setapak dan Tanah Alm. St. Mula Purba;

3. Bahwa Penggugat d.r memperoleh tanah tersebut dari warisan Kakek Para Penggugat yang bernama Alm. Galatia Purba, dimana Alm. Galatia Purba Hal. 18 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

memperoleh tanah tersebut sejak kira-kira tahun 1950 ketika merintis dan membuka Dusun Sitiotio dan perladangannya termasuk tanah perkara; 4. Bahwa selama ini tanah perkara kosong akan tetapi oleh Kakek Para Penggugat d.r dibuat di tengah-tengah tanah tersebut saluran air/tali air hingga sampai ke Dusun Sitiotio untuk digunakan oleh penduduk Dusun Sitiotio, sehingga Kakek Para Penggugat d.r tersebut diberi Gelar Raja Bondar; 5. Bahwa pada tahun 2005 keluarga Para Penggugat d.r atau keturunan dan ahli waris Para Penggugat d.r telah sepakat membagi tanah perkara, sehingga diuruslah Sertifikat Hak Milik masing-masing Para Penggugat d.r untuk dibagi bersama ahli waris sesuai dengan kesepakatan keluarga alm. Galatia Purba. Sehingga pada tahun 2006, sertifikat tersebut telah terbit yaitu Sertifikat No. 10 Tahun 2006, No. 11 tahun 2006, dan No. 12 tahun 2006, atas nama Para Penggugat d.r.; 6. Bahwa pada tahun 2013 Para Tergugat d.r telah mentraktori tanah perkara, dan menanami sebahagian tanah perkara, dan mengatakan bahwa tanah perkara adalah tanah warisan Para Tergguat d.r yang diperoleh sebagai warisan turun temurun dari Kakeknya yang bernama Alm. Manase Purba, kemudian kepada Alm. St. Mula Purba hingga kepada Para Tergugat d.r.; 7. Bahwa tindakan Para Tergugat d.r yang mentaraktori dan menanami tanah perkara dan mengatakan tanah perkara adalah tanah warisan Para Tergugat d.r, tanpa dasar dan tanpa bukti-bukti, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 8. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat d.r tersebut, sehingga Pengugat d.r telah mengalami kerugian baik materil maupun moril yang diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);


Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat d.r memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI; DALAM EKSEPSI; -

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA; -

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

-

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tanah perkara seluas 15.000 M², yang terletak di Dusun Sitiotio, Desa Aek Lung, Kec. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Timur

: Jalan setapak;

-

Sebelah Barat

: St. Halomoan Purba;

-

Sebelah Utara

: Jalan Aek Lung Sitiotio;

-

Sebelah Selatan

: Jalan setapak dan tanah St. Mula Purba;

Adalah sah tanah milik Alm. Galatia Purba dan Para Penggugat d.r adalah ahli waris yang berhak atas tanah perkara; 3. Menyatakan tindakan Para Tergugat d.r yang mentraktori dan menanam sebahgaian tanah perkara dan tindakan Para Tergugat d.r yang mengatakan tanah perkara adalah tanah warisan Para Penggugat, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 4. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 2006, Desa Aek Lung atas nama Arnold Purba, Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Hal. 20 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

Tahun 2006, Desa Aek Lung atas nama Mustafa Bukit Rayon Purba, Nomor 12 Tahun 2006,Desa Aek Lung atas nama Humisar Koster Biwantoro Purba; 5. Menghukum Para Tergugat d.r untuk meninggalkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong; 6. Mengukum Para Tergugat d.r untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat d.r sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -

Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan No.15/Pdt.G/2014/PN-Trt.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut; DALAM KONPENSI: I. DALAM EKSEPSI: 

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VI dan suami Penggugat IV adalah anak kandung almarhum St. Mula Purba sehingga sah sebagai ahli waris almarhum St. Mula Purba; 3. Menyatakan bidang tanah yang terletak di Dusun Sitiotio, Desa Aeklung,

Ke-camatan

Dolok

Sanggul,

Kabupaten

Humbang

Hasundutan, dengan batas-batas:  Sebelah Timur

: berbatasan dengan Jalan Adian Padang;

 sebelah Barat

: berbatasan dengan tanah milik Kasmir Purba; Hal. 21 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

 sebelah Utara

: berbatasan dengan Jalan Sitiotio;

 sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah milik St. Mula Purba;

dan di atas tanah tersebut telah diterbitkan tiga sertipikat tanah, yakni: Sertifikat Hak Milik Nomor 10 / Desa Aeklung seluas 4.717 M² atas nama Arnold Purba, Sertifikat Hak Milik Nomor 11 / Desa Aeklung seluas 4.778 M² atas nama Mustafa Rayon Bukit Purba dan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 / Desa Aeklung seluas 3.770 M² atas nama Humisar Koster Biwantoro Purba, adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh

berdasarkan warisan turun-temurun dari orangtua

dan Kakek Para Penggugat; 4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 / Desa Aeklung seluas 4.717 M² atas nama Arnold Purba, Sertifikat Hak Milik Nomor 11 / Desa Aeklung seluas 4.778 M² atas nama Mustafa Rayon Bukit Purba dan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 / Desa Aeklung seluas 3.770 M² atas nama Humisar Koster Biwantoro Purba tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum lagi; 5. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas tanah yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat IV dan tindakan Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor

10

/ Desa

Aeklung atas nama Arnold Purba seluas 4.717 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 11 / Desa Aeklung atas nama Mustafa Rayon Bukit Purba seluas 4.778 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 12 / Desa Aeklung atas nama Humisar Koster Biwantoro Purba seluas 3.770 M2, merupakan perbuatan melawan hukum; 6. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang membuat pagar, mencabuti tanaman kopi milik Para Penggugat dan Hal. 22 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

melarang Penggugat VI mengusahai tanah yang menjadi objek sengketa, merupakan perbuatan melawan hukum; 7. Menghukum

Tergugat

I,

Tergugat

II

dan

Tergugat

III

agar

membongkar pagar kawat duri yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek sengketa dan menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa, yakni : bidang tanah yang terletak di Dusun Sitiotio, Desa Aeklung,

Kecamatan

Dolok

Sanggul,

Kabupaten

Humbang

Hasundutan, dengan batas-batas:  sebelah Timur

: berbatasan dengan Jalan Adian Padang;

 sebelah Barat

: berbatasan dengan tanah Kasmir Purba;

 sebelah Utara

: berbatasan dengan Jalan Sitiotio;

 sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah St. Mula Purba;

dan di atas tanah tersebut telah diterbitkan tiga sertipikat tanah, yakni: Sertifikat Hak Milik Nomor 10 / Desa Aeklung seluas 4.717 M² atas nama Arnold Purba, Sertifikat Hak Milik Nomor 11 / Desa Aeklung seluas 4.778 M² atas nama Mustafa Rayon Bukit Purba dan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 / Desa Aeklung seluas 3.770 M² atas nama Humisar Koster Biwantoro Purba, agar diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun supaya Para Penggugat dapat menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara bebas dan leluasa; 8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya; B. DALAM REKONPENSI: -

Menolak gugatan

Para Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat I,

Tergugat II dan Tergugat III dalam konpensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:


-

Menghukum Para Tergugat dalam konpensi untuk

membayar

biaya

yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng seluruhnya sebesar Rp. 1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca : I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 April 2015, No.130/PDT/2015/PT-MDN.- tentang penunjukan Majelis Hakim;

II. Akta Permohonan Banding Nomor : 2/Akta.Bdg/2015.- tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat oleh ARMADA SEMBIRING, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan Tergugat I,II dan III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN-Trt.-

tanggal 20

Januari 2015;

III.

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding semula para Penggugat dan Turut Tergugat, masingmasing bertanggal 05 Maret 2015 dan tanggal 10 Maret 2015;

IV.

Memori Banding tanggal 26 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARNOLD PURBA, Dkk. selaku Para Pembanding semula Para Tergugat, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 02 Maret 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat-IV / Para Terbanding dan Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 05 Maret 2015 dan tanggal 10 Maret 2015;

V.

Kontra Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Terbanding, bertanggal 16 Maret 2015 serta diterima Hal. 24 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 16 Maret 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Para Pembanding dan Turut Terbanding, semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 27 Maret 2015 dan 26 Maret 2015;

VI.

Relas Pemberitahuan Memeriksa/Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding masingmasing bertanggal 10 Maret 2015, 12 Maret 2015 dan tanggal 5 Maret 2015, untuk diberi kesempatan untuk membaca/mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Relas Pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding / semula Tergugat-I, II dan III tersebut, Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Januari 2015 dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I,II,III dan IV, sehingga putusan a quo diberitahukan secara resmi kepada Tergugat I,II, III dan IV masing-masing pada tanggal 29 Januari 2015 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diajukan pada tanggal 10 Pebruari 2015, maka tenggang waktu pengajuan banding a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg dan oleh karena pula pernyataan permohonan banding tersebut diajukan sesuai tata cara serta syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pernyataan permohonan banding yang diajukan Pembanding / semula Tergugat-I a quo secara formil dapat diterima; Hal. 25 dari 30 Halaman Putusan No. 130/PDT/2015/PT-MDN.

Menimbang, bahwa konsekwensi juridis dari diajukannya banding oleh kuasa Pembanding tersebut, adalah bahwa perkara ini harus diperiksa dan diputus ulang pada tingkat banding dengan titik tolak pada pemeriksaan dan penilaian terhadap alasan keberatan Pembanding sebagaimana didalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta memeriksa dan menilai ulang terhadap dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut, apakah sudah tepat dan benar atau tidak menurut hukum;

Menimbang,

bahwa Pembanding / semula Para Tergugat telah

mengajukan Memori Banding, dan Terbanding semula Para Penggugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Pengadilan tingkat Banding dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding, akan mempelajari dan mencermati Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai pertimbangan untuk memeriksa dan menilai ulang terhadap dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Januari 2015 No.15/Pdt.G/2014/PN-Trt.- a quo, dengan kesimpulannya menyatakan bahwa judex factie telah keliru atau dengan telah dengan sengaja mengabaikan fakta-fakta yang merupakan fakta dari dan didalam pemeriksaan perdata ini, sehingga

telah

memberikan

putusan

yang

keliru,

serta

sangat

tidak

mencerminkan rasa keadilan terhadap perkara Perdata ini, maka untuk dan oleh karena itu Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kiranya


Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dapat berkenan untuk mengadili sendiri dan memutus perkara banding ini sebagai berikut: MENGADILI : -

Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding ;

-

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung. No. 15/Pdt. G/2014/PNTrt. tanggal. 20 Januari 2015 ;

dan selanjutnya : ---------------------------------------------------------------------------------DENGAN MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi Tergugat. I, II, III / Pembanding. I, II, III untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

-

Menghukum Penggugat. I, II, III / Terbanding. I, II, III untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI : -

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat. I, II, III Dalam Rekonvensi / Tergugat. I, II, III Dalam Konvensi /Pembanding. I, II, III untuk seluruhnya :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -

Menguhukum Tergugat. I, II, III Dalam Rekonvensi / Penggugat. I, II, II Dalam Konvensi / Terbanding. I, II, III untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Bila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan berpendapat lain, mohonlah kiranya ke adilan yang seadil-adilnya; Menimbang,

bahwa kuasa hukum Para Terbanding semula Para

Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya memohonkan agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:


-

Menolak Memori Banding Para Pembanding / dahulu Para Tergugat I, II, III seluruhnya;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 20 Januari 2015 No. 15/Pdt.G/2014/PN-Trt.- yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Para Pembanding / dahulu Para Tergugat I, II, III, membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara;

ATAU : Bilamana Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara, berupa gugatan, jawaban atas gugatan serta bukti-bukti surat dan

saksi-saksi

yang

diajukan

masing-masing

pihak

didalam

proses

pemeriksaan perkara ini, berikut Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding/Tergugat-I, II, III serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN-Trt.- tanggal 20 Januari 2015, Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, dan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III ternyata tidak ada memuat halhal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,

bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum

sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN-Trt- yang dimohonkan banding tersebut, harus dikuatkan;


Menimbang,

bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama

dikuatkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat / Para Pembanding untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya; MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Tergugat-I, II dan III;

-

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Tarutung

Nomor

:

15/Pdt.G/2014/PN-Trt tanggal 20 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -

Menghukum Tergugat-I, II, III / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : SENIN, tanggal : 27 JULI 2015,

oleh

kami, BANTU GINTING,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Nomor :

130/PDT/2015/PT-MDN.- tanggal 15 APRIL 2015, putusan tersebut pada hari : KAMIS, tanggal : 30 JULI 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HARSONO, SH.MH, Panitera Pengganti pada


Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

JANNES ARITONANG, SH.MH.

BANTU GINTING, SH.

ttd.

Dr. RIDWAN RAMLI ,SH.MH. PANITERA PENGGANTI,

ttd. HARSONO, SH.MH.

Perincian biaya: 1. Materai ……………… 2. Redaksi…….............. 3. Pemberkasan ……… Jumlah ……………....

Rp. 6.000,00 Rp. 5.000,00 Rp.139.000,00 Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)


d III ;

Recommend Documents