~CilR lu[u~ moc[iuu J~~B~all ~~~!!W~AUA~UW NOMOR PER.." JPBJ2007

~>._~

~

u

,""'--'

uo<

w~--===",~_,,":.-r-~.--~~--'-""'~'

-'

'"

,..

...~~~.~._","...,<"..~

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN ,

"

"."

~CilR lU[u~ mOC[IUU J~~B~all~~~!!W~AUA~UW NOMOR PER.." JPBJ2007 TENT ANG PETUNJUK PELAKSANMN PENYALURAN DAN PENCAIRANDANA HIBAH NOMOR TF-O57097PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SKALA KECIL (CO~FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENTPROJECT PHASE /I FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INITIA T/VEISADI)

.DIREKTURJENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mempercepatpenanggulangankemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan kapasitaskelompok tani miskin, produktivitas serta akses. pemasaran hasil pertanian perdesaan, Pemerintah Indonesia rnemperoleh dana hibah dari Pemerintah Australia. yang diadministrasikan ol~h Bank Dunia untuk Program Pengembangan Agribisnis Skala Kecil (CoFinancing Grant to Third Kecamatan DevelopmeiltProject Phase II for Smallholder Agribusiness Development Initiative/SADI); b. bahwa dalam rangka. pengeJoJaandana hibah nomor TF-O57097CoFinancing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase 11for Smallholder Agribusiness Development Initiative (SAD I), diperlukan petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana hibah dim::1k~lld. r.--

h~hw~

hArrf~~~rlc~n ,.-.,

nArtimn~nn~n "'-"""--";;3-"

~Qn""n""im""n"" -~-~;;3~""~"~

Airn<>"<>II~ ~ ~"v.~~

~""I.,.rn ~~.~...

huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jen~eral Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan penyaluran dan Pencairan Dana Hibah Nomor TF-O57097 Program Pengembangan Agribisnis Skala Kecil (Co-Financing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase II for Smallholder Agribusiness Development Initiative/SAD!); Mengingat

1. Undqng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan N~gara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeri.ksaan

Pengelola~n dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lemb~ran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambah~n Lembar~nNegara Republik IndonesiaNomor4400); 4.

Peraturan Pernerintah Nornor 25 Tahun 2001 tentang PerubGlhan. Ketiga alas PeraturanPernerintahNernor 42 Tahun1995 tentangBea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai,danPajak Penjualan alas BarGIngMewahdan Pajak PenghasilandalarnRangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayaidengan Hibah atau Dana Pinjarnan Luar Negeri(Lernbaran Negara RepubliklndonesiGl Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Hepublik IndonesiaNomor 4092);.~

~

5.

Nemer dan/atau

Cara

6.

7. Keputusan

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (L Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana te terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan dan Belanja Negara; 9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1311PMK.O1/2006 Organisasi dan Tata Ke~a Departemen Keuangan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.O1l2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

an Negara baran diubah

~

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Program Pengembangan Agribisnis Skala Kecil (Co-Financing Grant to Third Kecamatan Development Project Phase /I for Smallholder Agribusiness Development Initiative/SADI) adalah kegiatan mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan kapasitas kelompok tani miskin, produktivitas serta akses pemasaran hasil pertanian perdesaan.

2. Executing Agency adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi penanggungjawab secara keseluruhanpelaksanaankegiatan. 3. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif.

4. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana pinjaman/hibah, pengisian kembali Rekening Khusu's, dan/atau penarikan untuk penggantian alas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. 5. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjamanl hibah luar negeri melalui penerbitan Sural Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 6. No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjaman/hibah alas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteril Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara.

8. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PAlKuasa PA adalah Menteri/PimpinanLembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembagayang bersangkutan. 9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 10. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara pada BanklSentral Giro yang ditunjuk. 11. Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana PPHLN yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan.

91;)-

12. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda T angan SPM untuk menerbitkan surat perintah membayar sejumJah uang atas be ban bagian anggaran yang dikuasainya un~lJk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPM berkenaan. 13. Sural Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PNKuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

14. Sural Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah sural perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk peJaksanaan pengeluaran alas beban APBN berdasarkanSPM. 15. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

16. Tambahan Uang Persediaan,yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 17. Sural Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah sural perintah membayaryang diterbitkan oleh PAlKuasa PA untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK transito. 18. Sural Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah sural perintah membayar yang diterbitkan oleh PNKuasa PA dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakanuntuk menggantikanUP yang telah dipakai. 19. Sural Perintah Membayar Langsung, yang seJanjutnya disebut SPM-LS adalah sural perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PNKuasa PA alas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.

20. Sural Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PNKuasa PA alas transaksi belanja,sampaidenganjumlah tertentu. Pasal2 Spesifikasi hibah sebagai berikut:

: TF-057097 : 70710201 c. TanggalPenandatanganan : 25 April 2007 d. Closing Date : 30 Juni 2009 e. Jumlah Hibah : USD 4,400,000 f. Initial Deposit : Proyeksi Kebutuhan6 Bulan g. Nemer Rekening Khusus : 602.114411 h. Executing Agency : DirektoratJenderal Pemberdayaan Masyarakatdan Desa DepartemenDalam Negeri?1-f a. Nomor Hibah b. Nomor Register

~

BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal3

(1) rata cara pembayararl danamenggunakan mekanismeRekeningKhusus. (2) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.114411 pad a Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (3) Pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase dana hibah Nomor TF-O57097 (SADI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal4 .

(1) Pembayaran untuk Kategori 1, Kategori 2, dan Kategori 3 dari dana hibah Nomor TF-O57097, diaJokasikan daJam DJPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen DaJam Negeri. (2) Satker Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri bertanggung jawab terhadap peJaksanaan Program Pengembangan Agribisnis Skala Keeil (Co-Financing Grant to Third Kecamatan. Development Project Phase JJ for Smallholder Agribusiness Development InitiativelSADI) sebagaimana tereantum dalam grant agreement dan porsi anggaran DIPA bersangkutan.

Pasal5 PenerbitanSPM Dana Kategori 1 (Block Grants): 1. Bantuan langsung Masyarakat(BlM) a. SPM-lS Tahap I sebesar 40% dari nilai SuratPerjanjian Pendanaan (SP2) dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPP-lS yang dilampiri: 1) Sural Penetapan CamaVSPC (Form sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); .2) SP2 (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran '" Peraturan DirekturJenderal Perbendaharaanini); 3) Sural Pernyataan Kesiapan Penggunaan DanalSPKPD (Form sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaanini). b. SPM-lS Tahap " sebesar 40
2)

~

"

2. Dana Operasional Kegiatan (DOK) a. SPM-LS Tahap I sebe$ar 60% dari nilai SP2 dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPP-LS yang dilampiri: 1) SPC (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 2) SP2 (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 3) SPKPD (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). b. SPM-LS Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana OaK tahap sebelumnya telah mencapai 80% atau lebih, dengan menyampaikan SPP-LS yang dilampiri: 1) BAPD (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); 2) SPKMP yang ditandatangani oleh Fasilitator Kecamatan, Ketua UPK. dan PjOK (Form sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). 3.

SPM-LS diterbitkan secara penuh tanpa potongan pajak.

BAB III PENCAIRAN DANA Pasal6 (1 ) Pencairan dana diJaksanakan melalui penerbitan SP2D eleh KPPN alas dasar SPM yang diajukan eleh PAiKuasa PA berdasarkan DIPA (sesuai Sural Edaran Direktur JenderaJ Perbendaharaan Nemer SE-77/PB/2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN). (2) Oalam pelaksanaan pembayaran dengan UPITUP. SP20 tidak dibeb?J.nkanpad a Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. (3) Pertanggungjawabanalas UPITUP dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan. (4) Penyampaian SPM-GUP oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM harus disertai dengan Daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPPHLN (sesuai dengan Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-201A/61/0291). (5) Untuk keperluan pembayaran kentrak-kentrak val uta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valuta asing tersebut (sesuai Sural Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nemer SE-43/N61/0392 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) alas Beban Rekening Khusus junGle Sural Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nemer SE32/N63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang AsingNaluta Asing (Valas) dan Sural Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomer SE130/N1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus). (6) Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) disampaikankepada KPPN Khusus Jakarta VLQ1;j

~

(7) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy NOL dimaksud sesuai dengan Sural Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-104/A/2000

tentang Penggantian

Format NOL for

Disbursement(Form

3B) bantuan IBRD menjadi FORM 384 P (untuk Pekerjaan Kategori

Goods and

Works)

dan

FORM

384

C

(untuk

Pekerjaan

Kategori

Consultant) alas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia merupakan NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkan/ditandatangani (final/signed contract). (8) Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan Sural Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-84/N71/0696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

(9) Pada SPM tercantum nilai, nemer, dan tanggal kontrak termasuk addendum,nomor dan tanggal BAP, nomor hibah, serta kode dan besarnya persentase(porsi) kategori. Pasal7 (1) Pembayaran Dana Kategori 1 (Block Grants): a. Pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 1. SP2D Tahap I sebesar 40% dari niJai Sural Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat diterbitkan dengan menyampaikan SPM yang dilampiri: (1) Resume KontraklSP2; (2) SPTB. 2. SP2D Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah rnencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri SPTB. 3. SP2D Tahap III sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih, dengan menyampaikan SPM yang dilampiri SPTB.

b. PembayaranDana OperasionalKegiatan (OOK) 1. SP20 Tahap I sebesar 60% dari nilai SP2 dapat diterbitkan dengan menyampaikanSPM yang dilampiri: (1) Resume Kontrak/SP2; (2) SPTB. 2. SP2D Tahap II sebesar 40% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90%

atau lebih, dengan menyampaikanSPM yang dilampiri SPTB. (2) Pembayaran dana Kategori 2 (Consulting Services) dan Kategori 3 (Training), pengajuan SPM-LS/SPM-GUP kepada KPPN, dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE77/PB/2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada

KPPN.~

h.-'

~-'--"~...'

._->

~..~

~

<

,

.

,..uC..

.

" ~

.. .. :--~'-"'--'-""'-"'._"-"---'.--'--"""""'-

.

..-

BABIV PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal8 (1) Pengisian Initial Deposit dilakukan atas dasar Interim Financial Report (lFR), yaitu permintaan kebutuhan dana selama 6 bulan, yang diterima dari PNKuasa PA, yang selanjutnya oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara disampaikan kepada Bank Dunia, dengan menggunakan Withdrawal Application dilengkapi dengan Covering Letter.

(2) Pengisian kembali dana Rekening Khusus dilaksanakan secara berkala dengan penyarnpaian Interim Financial Report (IFR), sesuai prosedur yang berlaku menjadi tanggung jawab PAlKuasa PA pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. (3) Apabila PAiKuasa PA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkanketersediaandana Rekening Khusus tidak mencukupi kebutuhanpembiayaan kegiatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaandapat menerbitkan sural perintah penghentian pembayaransementara kepada KPPN bersangkutan. (4) Penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat .

(3), dapat dicabut setelah KPPN menerimasurat pemberitahuandari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

BABV

PELAPORANDAN PENGIRIMAN DOKUMEN Pasal9

.. (1) Untuk keperluan dokumentasi danpelaporan. KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan(kecuali $PM-UP dan SPM-TUP)beserta dokumen pendukungnya. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan setiap hari Senin yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada: Direktorat PengeJoJaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjamandan Hibah Gedung PerbendaharaanJLantai IV JI. Lapangan BantengTimur No. 2~4,Jakarta 10710 Telepon/Faksimili:021-3864779 E-mail: [email protected] (3) KPPN agar tetap menyimpan pertinggal SP2D lengkap dengan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), apabila sewaktuwaktu diperlukan sebagai ekspedisi kedua. {}J;)-

~--_.._-_.. u

"'."

."...

BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10 (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

(2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, padatanggal 21 N EKTU

2007

~

LAMPI RAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAl PERBENDAHARAAN NOMOR , PER- 71 IPB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYAlURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF-O57097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SKALA KECll (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE 1/ FOR SMALLHOWER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INITIA TIVEISADI)

DAFTAR PERSENT ASE PEMBIA Y AAN GRANT NO. TF-O57097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SKALA KECIL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMA TAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE /I FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INITIA TIVE/SADI)

Z~ «

=ZZ'<S:<:Q:: 1=

«~«

-J

;q:

lJJ

~S-::Q

"C

<11 : .c: <11 :

~«~5w~5 a.:Ji:W"", «:J: :::E

0

"0'

W U

.....

-oe: <11 <11

:5~:5zz~:;i wUl!!2 ~~ (D 0.. J: ~ W is ~~«-

Q.iQ e: E

C!I

.

W:J!!!~-Q::~ a.'J:«;J:Olij Z :J«

J:1rl ~ 41 <11~ 01

s-::u.::> -

Ole: e: <11 4101 -e:

~liiz~o:::~ ~a.C§"'~lJJi=: w"'z Ozz«I-«-

,

ffi««C!I<::r:;11- ~ :::E .

.;(

Q

z-wQ::

w<3"""I-~ ~I-%Z :JI"".W

W C:!'"

"'OE 0141 e:0I <11 e: »41 ,0-

.....

(!)

lJJ 0

0

Q:: ::>

:c» ,0

~ffi~~o~~ J

iii >.

c

~D: :e: :<11 '::I

r;-.zgil:ffi'~

:J~

. .

~~

~(D~~<:QlJJ O~o~~I-Q

~a.:Ja.8.QCij

. . . .

"~~

~

.OQ

W

~ga.a.~aiii

CI)~

0::)

~ -.:

Q)

a.

'(jjC

~o~:;;:::!iiJ!!! ~:::Ez~O::::'Q:: wow&()wlJJ(!)

,~~ e <11 O-e:

a.za.o~Q«

u: en: - . £1..:

1-: «: 2:

«:

1-: W'

I-et:

«0

0::2 ::)0 enZ

a.

~ ~

c~ C IV :-'2

:rII : 'c

"E Q) 0

:'~ :CO c E

<11'iQQ; .:

E

~

rlQ. 41 <11 ~~ 0"'0 ~<11

:2E ~<11 <1Ie: rII <11 41 0.<::

3:

<11

<1I.a ce:

~J:1 .<:: Q.

<11 <11 :0 iD -,

3:~"5 <1I"'O~ »'-

....

~ ,s Jl :2

~'(ij

_rnrn <11e: <11 Q.(I).a ~"'O~ e: :.c <11 rII ::I

"5

:<11 -(ij :"'0

:<11

Q. : 41 ' .><:(ij

:::rn

~

: : :

-..,

rIIo): <11 e: .<:: <11

c

: :

e:

~

01:111 e: '01 Q) :01 "'0 :e: ,~ :~

§ ~ (/)

c IV ~ IV C ~ 0) ... Q)

'0

$<11 <11"'0 §te:<11 .a

:~

a..: « : a..

:E :::1 C ';; <1IiQ ~'-, 01

0: z: «:

z: w:

:<11 :"'0 :.c :<11

Q) en

:3 :.<:: :~

C

IV

LAMPIRAN PERATURAN

DIREKTUR

NOMORP~R-l'

JENDERAL

III

PERBENDAHARAAN

/PB12007TENTANGPETUNJUK

PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF-O57097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SKALA KECIL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE /I FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INITIA TlVE/SAD')

SURAT PERJANJIAN PENDANAAN (SP2) Nomor Tanggal Yang bertanda tangan dibawah ini: ..I.

....................................... Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK)/Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) , Kecamatan , Kabupaten , Berdasarkan SK Bupati Nomor bertindak alas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PIHAK Pemerintah PERTAMA. PERT AMA. ".... Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) , Kecamatan ............ ............ Kabupaten , selanjutnyadisebut sebagai PIHAK KEDUA.

Nama Jabatan' Jabatan

II. II. Nama Nama Jabatan' Jabatan

Dengan ini menyepakatihal-hat sebagai berikut : 1. Pihak Pertama menyetujui pemberian Dana sebesar Rp ...................... ( dengan hurut) kepada Pihak Kedua untuk mendanai kegiatan yang telah disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) dan telah ditetapkan Sural Penetapan Carnal (SPC) Nomor tanggal sebagaimanaterlampir. 2. Pembayaran dana kepada Pihak Kedua akan dilaksanakan dalam tahap. PembayaranTahapl sebesar Rp. (%), Tahap II sebesar Rp (%), Tahap III sebesar Rp (%), dst., dari total nilai SP2 sebesar Rp. ............ 3. Tata cara penyaluran dan pencairan dana mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor tentang ......................... 4. Pihak Kedua berkewajiban menyalurkan dana kepada KeJompokMasyarakatITim Pelaksana Kegiatan (TPK)/ sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam rapat MusyawarahAntar Desa (MAD). 5. Pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilaksanakan melalui Bank ,

NomerRekening

",

atasnama

"......

6. PIHAK KEDUAberkewajibanmelaporkanpenggunaaandana ,

kepadaPIHAK

PERTAMApaling lambat minggu kedua bulan berikutnya. .

.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PPKlPjOK Kecamatan

Ketua UPK Kecamatan.........

Mengetahui, Carnal ..."."...'"

NIP

Ketua MAD

,

~

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

NOMOR PER-7'

LAMPIRAN IVa PERBENDAHARAAN

IPB/2007 TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PENY ALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF-O57097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SKALA KECIL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE 11 FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT

IN/TIATlVBSADI)

BERITA ACARA PENGGUNAANDANA (SAPO) Nemer:

Padahari ini

kamiyang bertandatangan dibawah ini:

, tanggal

I. Nama Jabatan

Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK)/Penanggung jawab Kecamatan ..... Operasional Kegiatan (PjOK) Kabupaten ........................

.......................................

II. Nama Jabatan

Ketua Unit PengeJola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kabupaten ..................

,

Igan ini telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa: dengani ana an (SP2) sebesar Rp , komulatif nilai Surat Sural Perjanjian Perjanjian Pend Pendanaan 1. Dari Dan total nilai pencairan dana dan dana dari dan KPPN KPPN sampai dengan dengansaat seat ini sebesar Rp ... den telah disalurkan kepada kelompok masyarakatITim Pelaksana Kegiatan (TPK)/.............. sebesar Rp...................

2. Progress penggunaan dana oleh kelompok masyarakatITim

Pelaksana Kegiatan (TPK)/ telah mencapai kemajuan sekurang-kurangnya sebesar 90% dari dana yang telah disalurkan. Rincian penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam lampiran BAPD ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakansebagaimanamestinya. PPKlPjOK

Ketua UPK

Mengetahui, Fasilitator

Kecarnatan

Carnal

(

~

- ""->'»-'.

.n.

". --,,0'-

,,-C,'CC;:'

,:"-

---

-':'0:-:,:,0:,;"

:C.:;C:'C:,":'CC'_"C,'

:_:---,

LAMPI RAN IVb PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 7' /PB/2007 TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF-O57097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SKALA KECIL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE /I FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT IN/TIA TIVE/SADI)

Lampiran BAPD No

Kecamatan

...

Tanggal+.............

Kumulatif pencairan dana dari KPPN s.d. tahap lalu Saldo dana di UPK Persentase penggunaan dana oleh KPITPK pengajuan pencairan dana dari KPPN tahap ini

RP...................... RP...................... %

(9) (10=9-7) (11=8/9x100%) (12)

,

"..." Ketua

UPK

Telah meneliti kebenarannya, F asilitator Kecamatan

PPKlPjOK

(WHHWWWHW. ~ )

""

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARMN NOMOR 'PER- 71 IPB/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF-O57097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SKALA KECIL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE /I FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INiTtA TtVElSADI)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN (SPKMP) .,..., tanggal

Nama Jabatc

II. Nama Jabatan

, yang yang bertandatangan tangan dibawah dibawah ini:

,.. ...... Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK)/Per (PPK)/Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) , Kecamc Kecamatan ... ""'. , Kabupaten ....................... ... , Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan atan ......

..................

,

Kabupaten

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penyaluran dan penggunaan dana dl Kecamatan telan mencapaikemajuan sekurang-kurangnyasebesar 90% dari dana yang telah dicairkan. 2. Seluruh desa melaliJi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sanggup menyelesaikan seluruh kegiatan sesuai dengan jadual dan rencana kerja yang telah disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). Demikian pernyataanini dibuat untuk dipergunakansebagaimanamestinya.

PPKlPjOK

Ketua UPK

Mengetahui,

FasilitatorKecamatan

Ketua MAD

Carnal

(

. .""".~/I/

. 'j"

~

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NQMOR ,PER-"1' IPB12007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF-o57097 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS SKALA KECIL (CO-FINANCING GRANT TO THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT PHASE II FOR SMALLHOLDER AGRIBUSINESS DEVELOPMENT INITIA TlVEISADI)

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN PENGGUNAAN DANA (SPKPD)

Pada hari ini,

, tanggal

, yang bertandatangan dibawah ini:

,..

I. Nama Jabatan

Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK)/penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) : , Kecamatan .......

Kabupaten ....................... II. II. Nama: Nama Jabatan Jabatan

.

....................................... Ketua Unit PengeJolaKegiatan(UPK) Kecamatan ..................

Kabupaten

dengan dengan ini inimenyatakanbahwa: 1. 1. Seluruh KeJompokMasyarakaVTimPeJaksanaKegiatan (TPK)/ telah siap untuk' meJaksanakan kegiatan Anggaran

di Kecamatan Tahun

.........

2. 2. Seluruh persyaratan teknis dan administratif teJah dipenuhi. sehingga sesuai dengan Sural Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor tanggaJ Kelompok .-(;

MasyarakaVTPK di Kecamatan , layakuntuk menerimapembayaranTahapJ sebesarRp , (denganhuruf).

3. UPK berkewajiban menyalurkan dans tersebut kepada Kelompok 3. Ketua MasyarakaVTPKI sesuai dengan rencana yang disepakati dalam MusyawarahAntar Desa (MAD). 4. Seluruh desa meJalui KeJompok MasyarakaVTPKI bertanggung jawab sepenuhnya alas penyelesaian kegiatan dimaksud sesuai jadwaJdan target yang telah disepakatidaJamMAD, dengan bantuan pendampinganFasiJitatorKecamatan. Demikianpernyataanini dibuat untuk dipergunakansebagaimanamestinya. PPKlPjOK

Ketua UPK

Mengetahui,

FasilitatorKecamatan

Ketua MAD

Carnal

(

..

...~

", (J