CESSIE SEBAGAI BENTUK PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA

Akhmad Budi Cahyono – Cessie Sebagai Bentuk Pengalihan Piutang Atas Nama

CESSIE SEBAGAI BENTUK PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA Oleh: AKHMAD BUDI CAHYONO Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK Dalam dunia bisnis perputaran modal merupakan indikasi bagi lancarnya sebuah usaha. Berdasarkan hal tersebut seringkali pengusaha memerlukan modal dalam jangka waktu cepat guna menjamin likuiditas usahanya, sehingga tidak lagi menunggu jatuh tempo atas piutang yang dimiliki untuk kemudian ditagih pembayarannya. Cara yang umumnya digunakan untuk memperoleh dana segar dalam waktu dekat atas piutang yang belum jatuh tempo tersebut adalah dengan jalan menjual piutang yang dimilikinya kepada pihak lain yang bersedia membelinya, umunya dengan harga yang lebih rendah dari nilai tagihan yang akan dibayar oleh debitur pada saat jatuh tempo. Mengenai tinggi rendahnya harga juga tergantung dari likuid tidaknya piutang tersebut serta adanya jaminan yang menyertai piutang tersebut. Permasalahan muncul ketika tatacara atau proses penjualan piutang tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang ada, sehingga dapat merugikan pihak penjual ini sendiri.

Key Words: Cessie, Piutang Atas Nama

dengan jalan menjual piutang yang

Pendahuluan Dalam dunia bisnis perputaran modal

merupakan

bagi

bersedia membelinya, umunya dengan

lancarnya sebuah usaha. Berdasarkan

harga yang lebih rendah dari nilai

hal

pengusaha

tagihan yang akan dibayar oleh debitur

memerlukan modal dalam jangka waktu

pada saat jatuh tempo. Mengenai tinggi

cepat

likuiditas

rendahnya harga juga tergantung dari

usahanya, sehingga tidak lagi menunggu

likuid tidaknya piutang tersebut serta

jatuh tempo atas piutang yang dimiliki

adanya jaminan yang menyertai piutang

untuk

tersebut.

tersebut

guna

seringkali

menjamin

kemudian

bayarannya. digunakan

indikasi

dimilikinya kepada pihak lain yang

Cara untuk

ditagih yang

pem-

umumnya

memperoleh

dana

Permasalahan

muncul

ketika

tatacara atau proses penjualan piutang

segar dalam waktu dekat atas piutang

tersebut

yang belum jatuh tempo tersebut adalah

hukum

tidak yang

memenuhi ada,

Lex Jurnalica/ Vol. 2 /No.1/ Desember 2004

ketentuan

sehingga

dapat

13


merugikan pihak penjual ini sendiri. Hal

Dengan pembuatan akta tersebut hak

tersebut pernah terjadi dan menjadi

atas piutang beralih kepada pihak lain.

berita yang cukup hangat ketika itu pada

Sebagai

bagian

penyerahan

Bali.” Dalam perjanjian cessie tersebut

terhadap hukum perjanjian juga tunduk

terdapat

kejangalan-

terhadap hukum benda, khususnya yang

kejanggalan yang ditemukan secara

mengatur tentang penyerahan piutang

yuridis.

atas

Akibat

adanya

kejangalan

nama.

selain

cara

tahun 1999 dalam kasus “Cessie Bank

sejumlah

cessie

dari

Dalam

tunduk

hukum

tersebut, cessie Bank Bali dibatalkan

pengertian benda

oleh BPPN atas nama undang-undang

benda berwujud yang biasa dikenal

dan kepentingan umum di mana saat itu

dengan barang (Goed) dan benda tidak

BPPN berposisi sebagai debitur atas

berwujud atau biasa disebut dengan hak

tagihan

BPPN

(Recht). Baik benda berwujud maupun

berposisi sebagai debitur dalam tagihan

yang tidak berwujud dalam terminologi

cessie Bank Bali disebabkan pihak

hukum dibedakan lagi antara benda

BPPN

bergerak dan benda tidak bergerak.

cessie

Bank

mengambil

kewajiban

Bali.

alih

bank-bank

kewajibanterlikuidasi.

Pembedaan

(Zaak)

benda

tersebut,

mencakup

khususnya

Diantara Bank-Bank yang dilikuidasi

pembedaan antara benda bergerak dan

adalah Bank Umum Nasional (BUN)

benda tidak bergerak memiliki beberapa

dan Bank Dagang Nasional Indonesia

arti

(BDNI)

penting

yang

memiliki

kewajiban

terhadap Bank Bali.

penting

menurut

pembedaan

hukum. benda

Arti

tersebut

adalah sebagai berikut: a. Dalam hal bezit atau kedudukan berkuasa tidak berlaku terhadap

Pengertian Cessie Istilah cessie berasal dari kata

benda tidak bergerak, sehingga

“Cedere” yang artinya melepaskan suatu

barang siapa yang menguasai

hak dan menyerahkannya pada orang

benda tidak bergerak tidak dapat

lain (Kartono, 1977: 42). Selanjutnya

dianggap sebagai pemilik sebelum

jika kita mengacu pada Pasal 613

terbukti

KUHPerdata ayat (1) cessie merupakan

kepemilikan yang sah. Hal ini

penyerahan piutang atas nama dan

berbeda dengan benda bergerak di

kebendaan tak bertubuh lainnya, yang

mana siapapun yang mengusai

dilakukan dengan jalan membuat sebuah

benda bergerak harus dianggap

akta

sebagai

otentik atau dibawah tangan.

berdasarkan

pemilik


tanpa

bukti

harus

14


membuktikan

adanya

bukti

hanya

dilakukan

penyerahan

kepemilikan yang sah. Jika ada

secara fisik tetapi harus dilakukan

orang yang mengaku memiliki

penyerahan secara yuridis, yang

benda bergerak yang diakuasai

umumnya dilakukan dengan cara

orang lain maka orang yang

pendaftaran atau balik nama.

mengklaim bahwa dirinya berhak

Piutang termasuk kategori benda

maka

ialah

yang

harus

membuktikan b. Dalam

bergerak tidak berwujud atau benda bergerak

hal

pembebanan

atau

karena

ketentuan

undang-

undang. Kategori tersebut mengingat

jaminan juga dibedakan terhadap

secara

jaminan yang menggunakan objek

membedakannya

benda bergerak dengan jaminan

termasuk benda bergerak atau tidak, hal

yang menggunakan objek benda

ini mengingat benda tersebut termasuk

tetap.

benda tidak berwujud. Dengan demikian

Untuk

benda

bergerak

fisik

kita

tidak

apakah

kita

ingin menjaminkan benda tersebut

termasuk

kedalam

dapat

karena

undang-undanglah

jaminan

mengetahui

piutang

seperti mobil maka siapa yang

menggunakan

dapat

bahwa

piutang

benda

bergerak yang

Gadai atau Fidusia, sedangkan

mengategorikan piutang sebagai benda

siapa yang ingin menjaminkan

bergerak (Pasal 511 KUHPerdata)

benda tetap seperti tanah dan

Berkaitan sebagai

maka

menggunakan

jaminan

Hak

Tanggungan,

piutang maka yang diserahkan adalah

Sedangkan khusus untuk Pesawat

piutang atas nama. Piutang atas nama

Terbang atau Kapal dengan bobot

adalah

20 M Kibik keatas menggunakan

terhadap debitur tertentu, berdasarkan

Hipotik.

suatu

hak

bentuk

perjanjian

bangunan,

c. Cara penyerahan antara benda

cessie

dengan

menagih

perikatan

Badrulzaman,

penyerahan

dari

kreditur

(Mariam

1987:

prinsipnya

berbeda. Untuk benda bergerak

menunjukkan

umumnya

dilakukan

meskipun pada asasnya tidak harus

penyerahan secara fisik maka

dituangkan dalam bentuk tertulis atau

secara yuridis hak miliknya pun

surat

sudah beralih, sedangkan untuk

krediturnya(J

benda tidak bergerak tidak cukup

Walaupun

yang

siapa

atas

Pada

bergerak dan tidak bergerak juga

cukup

Piutang

66).

Darus

krediturnya,

menyebutkan Satrio,

tidak


nama

1999:

disebutkan

nama 4). nama

15


krediturnya, para pihak tahu identitas masing-masing,

tagihan

Dalam penyerahan piutang atas

tersebut hanya dapat ditagih terhadap

nama dengan cara cessie terdapat tiga

mereka

diri

pihak yaitu Cedent sebagai kreditur

dibuat.

lama yang memiliki tagihan piutang atas

Termasuk ke dalam kategori piutang

nama, kemudian Cessionaris sebagai

atas nama adalah adalah saham atas

kreditur baru yang menerima pengalihan

nama, sertifikat deposito, tagihan antar

piutang atas nama dan Cessus sebagai

bank, promissory notes dan lain-lain.

debitur dalam hal ini hanya sebagai

Selain piutang atas nama kita mengenal

pihak yang menerima pemberitahuan

juga piutang atas bawa dan piutang atas

atau

tunjuk. Piutang atas bawa adalah piutang

perjanjian cessie yang dibuat antara

yang memungkinkan pembayarannya

cedent dengan Cessionaris.

yang

berdasarkan

sehingga

Sahnya Cessie

mengikatkan

perikatan

yang

kepada siapa saja yang memegang dan dapat

menunjukkan

Karena

persetujuan

Cessie

atas

merupakan

piutang

bentuk penyerahan piutang atas nama,

sebagai bukti adanya tagihan, sedangkan

maka untuk terjadinya penyerahan harus

piutang atas tunjuk adalah piutang yang

didasarkan adanya alas hak (Rechttitel)

pembayarannya

terhadap

yang merupakan hubungan perdata yang

siapa orang yang ditunjuk. Penunjukan

mendasari adanya pengalihan hak. Alas

tersebut dilakukan dengan membuat

hak tersebut terjadi karena adanya

catatan punggung yang biasa dikenal

hubungan obligatoir atau hubungan

dengan endossement. Termasuk contoh

yang mengalihkan hak atas piutang

piutang atas bawa adalah cek, sedangkan

tersebut.

yang termasuk piutang atas tunjuk

obligatoir tersebut berupa perjanjian

adalah wesel. Dengan demikian piutang

jual-beli piutang atau tagihan. Dengan

atas bawa maupun atas tunjuk harus

demikian terdapat dua perbuatan hukum

berbentuk surat atau tertulis. Hal ini

dalam penyerahan piutang atas nama

mengingat pembayarannya dilakukan

yaitu

terhadap pihak yang membawa surat

merupakan alas haknya dan perjanjian

utang tersebut atau pihak yang ditunjuk

cessie

pada

piutang atas nama.

bagian

surat

memberikan

dilakukan

belakang

surat

utang

tersebut.

Pada

umumnya

perjanjian

sebagai

hubungan

jual-beli

bentuk

yang

penyerahan

Adanya dua perbuatan hukum yaitu

hubungan

penyerahan

obligatoir

haknya


dan

(levering),

16


mengingat Indonesia dalam penyerahan

Menurut

bentuknya,

ber-

hak milik menganut sistem kausal

dasarkan Pasal 613 ayat (1) Kitab

(causaal sisteem) yang dikemukakan

Undang-Undang Hukum Perdata, cessie

oleh Diephuis dan P Scholten (Frieda

harus dilakukan dalam bentuk akta,

Husni Hasbullah, 2002: 133). Dalam

dengan demikian untuk penyerahan

sistem kausal

hak milik belumlah

piutang atas nama harus dibuat dalam

beralih sebelum adanya penyerahan.

bentuk perjanjian tertulis, baik otentik

Selanjutnya dalam sistem kausal sah

maupun

tidaknya penyerahan tergantung pada

berbeda dengan Perjanjian obligatoir-

sah tidaknya perjanjian obligatoirnya

nya yang menjadi dasar atau alas hak

yang menjadi dasar adanya penyerahan.

adanya cessie, tidak mensyaratkan harus

Menurut sistim ini perjanjian baru

dalam

menimbulkan

sebenarnya bisa dilakukan secara lisan

diantara

hak

para

dan

pihak

kewajiban

untuk

saling

dibawah

bentuk

tangan.

Hal

tertulis,

ini

sehingga

sebagaimana perjanjian pada umumnya.

menuntut jika ada salah satu pihak yang

Disebabkan

dua

perjanjian

untuk terjadinya peralihan hak milik

sebagai perjanjian obligatoir-nya dan

harus dilanjutkan dengan penyerahan.

perjanjian

Khusus

nama

penyerahan piutang atas nama, maka

penyerahan tersebut dilakukan dengan

perjanjian cessie merupakan accesoir

cara cessie. Untuk penyerahan dengan

dari

cara cessie selain adanya alas hak,

haknya

penyerahan juga harus dilakukan oleh

sehingga

orang

perjanjian cessie tanpa ada perjanjian

piutang

yang

mengalihkan

atas

berwenang tagihan

untuk tersebut.

perjanjian

jenis

ingkar janji (Wanprestasi), sedangkan

untuk

yaitu

ada

cessie

perjanjian yaitu tidak

obligatoir-nya.

sebagai

yang

jual-beli

bentuk

menjadi

perjanjian

jual-beli,

dimungkinkan

Jika

alas

ada

perjanjian

Kewenangan tidak harus dilakukan oleh

obligatoir-nya tidak sah atau batal maka

orang yang memiliki benda tersebut

cessie-nya juga menjadi tidak sah atau

tetapi dapat juga dilakukan oleh orang

batal.

lain yang diberikan kuasa dari orang yang

berwenang.

Mengenai

Meskipun

cessie

telah

sah

dasar

dengan dibuatnya akta cessie yang

hukum hak dan kewenangan dalam

mengakibatkan beralihnya hak tagih,

mengalihkan hak milik diatur pada Pasal

tetapi untuk mengikat cessus atau

584 KUHPerdata.

debitur, berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata pengalihan tersebut harus


17


diberitahukan kepada debitur atau telah

untuk kemudian di bayarkan kepada PT

diakui

debitur

EGP. Jika PT EGP hanya bertindak

dalam

sebagai negosiator terhadap BPPN agar

pemberitahuan kepada cessus berakibat

tagihan Bank Bali kepada BPPN dapat

bahwa

dicairkan maka tidak perlu dilakukan

atau

disetujui

(betekening).

oleh

Kelalaian

pembayaran

tagihan

yang

dilakukan oleh cessus kepada cedent

perjanjian

atau debitur lama tetap sah, asal cessus

kuasa tersebut dapat dibenarkan selaku

dengan jujur beranggapan bahwa cedent

negosiator atas tagihan Bank Bali

masih

kepada BPPN.

sebagai

krediturnya

(HFA

Vollmar, 1990: 77).

cessie.

Pembayaran

Pemberian

komisi

suarat

yang

dilakukan Bank Bali kepada PT EGP tentunya menimbulkan keraguan apa

Kasus Cessie Bank Bali Kasus Cessie Bank Bali berawal ketika

terdapat

kejanggalan

yang menjadi dasar pengalihan piutang

dalam

atau tagihan Bank Bali kepada PT EGP.

penagihan dan pembayaran hutang milik

Jika dasar pengalihan atau alas haknya

Bank Bali atas Bank Umum Nasional

jual-beli maka PT EGP harus melakukan

(BUN) dan Bank dagang Nasional

pembayaran atas tagihan yang dibeli,

Indonesia

dialihkan

selanjutnya pemberian kuasa dari Bank

kepada PT Era Giat Prima (EGP)

Bali kepada PT EGP untuk menagih

pimpinan Setya Novanto dan Djoko S

kepada BPPN sebagai pihak yang

Tjandra senilai Rp 798.091.770.000,00.

mengambil alih hak dan kewajiban BUN

Kejanggalan terlihat karena pengalihan

dan BDNI sebagai Bank terlikuidasi,

tersebut tidak didasarkan adanya alas

tidak

hak (rechttitel) yang jelas antara Bank

mengingat

Bali selaku cedent dengan PT EGP

dijamin

selaku Cessionaris. Hal ini terlihat dari

pelaksanaannya menjadi tidak masuk

keanehan kasus tersebut di mana justru

akal jika piutang itu sudah dialihkan

Bank Bali membayar komisi kepada PT

kenapa justru Bank Bali sendiri yang

EGP sebesar 546 milliar, atas tagihan

menagih kepada BPPN bukannya PT

yang sudah dialihkan kepada PT EGP.

EGP selaku kreditur baru pemilik

Sebagai pihak yang menjual tagihannya

tagihan Bank Bali. Berdasarkan hal

kepada PT EGP, Bank Bali seharusnya

tersebut alas hak (Rechtstitel) atas

mendapat uang atas penjualan tagihan

perjanjian cessie tidak jelas, padahal

tersebut, bukannya mengeluarkan uang

cessie merupakan bentuk penyerahan

(BDNI)

yang

perlu

dilakukan.

tagihan

oleh

tersebut

pemerintah.


Apalagi sudah Dalam

18


piutang

atas

nama

sifatnya

Berdasarkan uraian tersebut di

accessoir dari perjanjian obligatoir-nya,

atas maka perjanjian cessie antara Bank

sehingga tidak mungkin diserahkan

Bali dengan PT EGP adalah tidak sah,

tanpa alas hak yang jelas. Analogi dari

hal ini didasarkan tidak adanya alas hak

kasus tersebut adalah tidak mungkin

(Rechttitel) yang mengalihkan tagihan

orang

barang

Bank Bali kepada PT EGP. Selain itu

misalkan mobil, tanpa ada kejelasan

tidak adanya pemberitahuan pengalihan

tentang

itu

hak tagihan Bank Bali kepada BPPN

dasar

selaku debitur berimplikasi pada tidak

pemberian, jual-beli atau tukar menukar

adanya ikatan antara BPPN selaku

dan sebagainya.

debitur untuk melakukan pembayaran

menyerahkan

apa

alasan

menyerahkan,

apakah

yang

suatu

orang atas

Selain hal tersebut di atas,

kepada PT EGP sebagai kreditur baru

dalam pengalihan tagihan atau piutang

yang seharusnya menjadi alasan tuntutan

Bank

dibuatnya

PT EGP atas tagihan yang sudah

perjanjian cessie antara Bank Bali

dialihkan padanya. PT EGP berhak

dengan

menagih kepada Bank Bali didasarkan

Bali

PT

pemberitahuan

ini

setelah

EGP ataupun

tidak

ada

persetujuan

adanya

perjanjian

cessie

perjanjian

yang

(betekening) dari BPPN selaku debitur

seandainya

sebagaimana disyaratkan pada Pasal 613

memiliki alas hak (Rechttitel) yang sah,

ayat (2) KUHPerdata. Dengan demikian

tanpa pemberitahuan atau persetujuan

perjanjian cessie tersebut tidak berlaku

(Betekening)

dan mengikat BPPN sebagai cessus, dan

perjanjian

pembayaran tagihan yang dilakukan

penyerahan piutang atas nama tetap sah

dari cessie

cessienya

debitur sebagai

maka bentuk

oleh BPPN kepada Bank Bali selaku cedent atau kreditur lama adalah sah.

Penutup

Jika PT EGP merasa berkepentingan

Berdasarkan uraian di atas maka

atas tagihan Bank Bali yang telah

kita dapat menyimpulkan beberapa hal

dialihkan padanya tetapi dibayarkan

sebagai berikut:

kepada Bank Bali selaku kreditur lama,

a. Cessie

bukan

merupakan

maka seharusnya PT EGP menagih

perjanjian yang berdiri sendiri,

tagihan tersebut kepada Bank Bali

tetapi

senilai Rp 798.091.770.000,00 berikut

penyerahan piutang atas nama

bunganya, bukan mendapatkan komisi

yang harus didasari oleh adanya

sebesar 546 milliar.

hubungan hukum terlebih dahulu

merupakan


bentuk

19


sebagai

alas

terjadinya

hak

(Rechttitel)

penyerahan

piutang

tersebut. b. Penyerahan

dan Fidusia. Bandung: Alumni 1987. Cahyono, Akhmad Budi.et.al. Hukum

yang

dilakukan

dengan cara cessie mengharuskan dibuat dalam bentuk akta atau

Perdata Suatu Pengantar. Cet.1. Jakarta: Gitama Jaya,2004. Hasbullah,

Frieda

Husni.

Hukum

tertulis, baik akta otentik maupun

Kebendaan Perdata Jilid I. Cet.I.

akta di bawah tangan. Sedangkan

Jakarta: Ind-Hill.Co,2002.

perjanjian yang menjadi dasar adanya alas hak tidak harus benbentuk akta atau tertulis. c. Penyerahan mengikat

tersebut debitur

Kartono.

Hak-Hak

apabila

perjanjian cessie tersebut telah diberitahukan atau disetujui oleh debitur.

Kredit.

Jakarta: Pradnya Paramita,1977. Masjchoen

baru

Jaminan

Sofwan,

Sri

Soedewi.

Hukum Perdata: Hukum Benda. Cet.5. Yogyakarta: Liberti,2000. Purwosutjipto. Hukum Surat Berharga. Jakarta: Djambatan. 1987. Satrio, J. Cessie, Subrogasi, Novatie,

d. Mengingat sistem pengalihan hak

Kompensatie

milik yang berlaku di Indonesia,

Hutang.

berupa sistem kausal, maka sah

Alumni,1999

tidaknya

perjanjian

tergantung

dari

sah

&

Percampuran

Cet.2.

Bandung:

cessie

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. Kitab

tidaknya

Undang-Undang Hukum Perdata.

hubungan hukum yang menjadi

(Terjemahan

dasar adanya pengalihan hak atau

Wetboek).

alas haknya.

Pradnya Paramita, 2001.

Demikianlah akhir dari tulisan tentang cessie ini semoga tulisan ini

dari Cet.32.

Burgelijk Jakarta:

Subekti. Hukum Perjanjian. Cet.17. Jakarta: Intermasa, 1998.

dapat bermanfaat bagi siapa saja yang

Suharnoko. Hukum Perjanjian, Teori

membacanya khususnya para praktisi

dan Analisa Kasus. Cet1. Jakarta:

bisnis yang sering bergelut dengan

Prenada Media,2004.

berbagai macam kontrak atau perjanjian.

Vollmar, HFA. Hukum Benda Menurut KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

Cet.2.

Bandung:

Tarsito, 1990.

Badrulzaman, Mariam Darus. Bab-Bab Tentang Crediet Verband, Gadai


20

CESSIE SEBAGAI BENTUK PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA

Recommend Documents