07/11/2016
Pengalihan Hak dalam Kontrak (cessie) & Pengalihan Kewajiban (delegasi)
CESSIE PENGERTIAN Schermer memberikan definisi dari cessie yang diterjemahkan oleh Tan Thong Kie dalam buku “ STUDI NOTARIS & SERBA-SERBI PRAKTEK NOTARIS ” adalah “Penyerahan suatu piutang atas nama yang dilakukan oleh kreditur yang masih hidup kepada orang lain, dengan penyerahan itu orang yang disebut terakhir ini menjadi kreditur seorang debitur yang dibebani dengan piutang tersebut”.
1. 2. 3. 4.
Yahya Harahap memberikan definisi CESSIE sebagai berikut: “cessie adalah pemindahan tagihan. Dengan adanya cessie maka pembayaran yang dilakukan oleh Debitur dilakukan bukan kepada diri kreditur asli melainkan kepada person kreditur Pengganti atau cessionaris yang telah menggantikan kedudukan Kreditur semula. Pembayaran yang dilakukan kepada cessionaris sama betul keadaannya seperti telah melakukan pembayaran in person kepada kreditur sendiri.
Disusun oleh : Bambang Arif Dermawan Katili 156010200111087 (35) Cesari Harnindya Mukti 156010200111021 (07) Hamzah Ibnu 156010200111067 (25) Bayu Sagita Damopoli 156010200111056 (21)
07-Nov-16
Menurut pendapat Subekti Cessie adalah Suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru. 1
Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Piutang yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUHPerdata adalah hak tagih yang timbul dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang antara pihak yang meminjamkan (si berpiutang) dengan pihak yang meminjam (si berhutang) atau dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara Bank selaku kreditur dengan debiturnya.
Istilah dalam CESSIE 1. CENDENT 2. CESSIONARIS 3. CESSUS
07-Nov-16
: Kreditur lama : Kreditur baru : Debitur dari piutang yang diperalihkan
07-Nov-16
SYARAT DALAM CESSIE 1. KUHPerdata pasal 613 1) Penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan. 2) Penyerahan piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat. 3) Penyerahan piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat dengan disertai endosmen. 2.
3
2
07-Nov-16
KUHPerdata pasal 1320 1) Sepakat. 2) Cakap. 3) Suatu hal tertentu. 4) Suatu sebab yang halal. 4
1
07/11/2016
SIFAT DALAM CESSIE ACCESSOIR Cessie dapat terjadi sebagai accessoir dari suatu peristiwa hukum seperti peristiwa hukum jual beli piutang yang dilakukan antara Bank selaku kreditur dengan pihak ketiga yang kemudian menjadi kreditur yang baru. Jual beli piutang yang dimaksud di dalam penulisan ini adalah jual beli piutang dimana yang menjadi objeknya adalah piutang atas nama kreditur. Dalam hal ini, perjanjian jual beli piutang dilakukan oleh Bank selaku kreditur dengan pihak ketiga selaku pembeli yang kemudian menjadi kreditur yang baru tersebut dengan perjanjian jual beli piutang yang terpisah dari perjanjian cessie. Di dalam prakteknya, perjanjian jual beli piutang memang dimungkinkan untuk dibuat terpisah dari perjanjian Cessie.
07-Nov-16
5
Apabila perjanjian cessie dibuat sebagai penyerahan (levering) sehubungan dengan perjanjian jual beli piutang, maka perjanjian cessie merupakan perjanjian accessoir dari perjanjian jual beli piutang tersebut.
07-Nov-16
6
HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM CESSIE
OBLIGATOIR Perjanjian cessie dapat pula merupakan peristiwa hukum sehingga ia bersifat obligatoir atas dirinya sendiri. Keberlakuan cessie dapat tidak tergantung kepada ada tidaknya suatu peristiwa hukum dan perjanjian apapun juga. Selama cessie dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan perjanjian cessie dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka cessie tetap dapat dilaksanakan. Hal ini dapat terjadi apabila tidak terdapat perjanjian pokok yang mendahului perjanjian cessie. Dalam hal pengalihan piutang atas nama dilakukan atas kehendak kreditur semata dan bukan karena adanya suatu kesepakatan jual beli antara kreditur dengan pihak ketiga yang menerima pengalihan piutang itu maka perjanjian cessie tidak bersifat accessoir melainkan merupakan peristiwa hukum sehingga bersifat obligatoir atas dirinya sendiri. Keadaan ini sama halnya jika kesepakatan jual beli piutang atas nama dilakukan di dalam akta perjanjian cessie. Bilamana kesepakatan jual beli tersebut dituangkan dan diatur di dalam perjanjian cessie dan tidak terdapat perjanjian jual beli piutang atas nama yang terpisah dari perjanjian cessie maka perjanjian cessie tersebut merupakan peristiwa hukum dan bersifat obligatoir.
07-Nov-16
Adapun yang menjadi alasannya adalah karena harga penjualan piutang atas nama yang disepakati oleh kreditur selaku penjual dengan pihak ketiga selaku pembeli hendak dirahasiakan dari debitur karena debitur dianggap tidak perlu mengetahui mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu, yang dicantumkan di dalam perjanjian cessie hanya besarnya piutang atau tagihan yang dapat dituntut pembayarannya oleh penerima cessie selaku kreditur baru dari debitur. Jumlah hutang mana yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagaimana yang disepakati di dalam perjanjian kredit.
7
1. Hubungan utang piutang lama, antara kreditur lama dengan debitur. Sekalipun telah adanya peralihan piutang kepada kreditur baru (cessionaris), tidak menghapuskan perjanjian hutang-piutang antara kreditur lama (cendent) dengan debitur (cessus) sebelum terlunasinya hutang-piutang tersebut. 1. Hubungan pengalihan piutang, antara kreditur lama dengan kreditur baru. Dengan dialihkannya piutang kepada kreditur baru (cessionaris) maka dengan sendirinya hilang hak atas tagih dari kreditur lama (cendent) kepada debitur (cessus), & kreditur baru (cessionaris) berhak atas hak atas tagih piutang kreditur lama (cendent) kepada debitur (cessus). 1. Hubungan utang piutang baru, antara kreditur baru dengan debitur. Dengan adanya perjanjian CESSIE, kreditur baru (cessionaris) berhak atas piutang kreditur lama (cendent) & berhak menagih piutang tersebut kepada debitur (cessus) serta mengikatkan perikatan lama yang telah ada terlebih dahulu antara kreditur lama & debitur dengan peralihannya kepada kreditur yang baru. 07-Nov-16
8
2
07/11/2016
MEKANISME TRANSAKSI CESSIE
Debitur
Kreditur Lama
Kreditur Baru
MEKANISME TRANSAKSI CESSIE
Pengalihan Cessie tidak akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit yang telah dibuat antata debitur dengan kreditur lama
07-Nov-16
9
JENIS CESSIE
07-Nov-16
10
POTENSI RESIKO DALAM CESSIE
Cessie di dalam jual-beli piutang. Cessie di dalam anjak piutang. Cessie di dalam sebuah jaminan hutang. Cessie di dalam pengalihan surat berharga. Cessie di dalam kegiatan kredit sindikasi.
07-Nov-16
Tahap permohonan Tahap pengecekan / desk research cheking Tahap pemeriksaan / audit cheking Tahap pembuatan customer profile Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite Tahap pembuatan penawaran Tahap pengikatan Monitoring pembayaran
Resiko terhadap kreditur baru (cessionaris) : Akta cessie bukanlah sebuah bentuk jaminan yang diatur secara hukum melalui sebuah peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kreditur yang memegang jaminan yang diperoleh berdasarkan sebuah akta cessie tidak memiliki hak untuk diutamakan (previlege) dari kreditur lain yang dalam hal si berhutang jatuh pailit. Dalam hal ini, haknya atas jaminan yang diberikan oleh debitur akan terbagi bersama-sama kreditur lainnya dari si berhutang (debitur) yang pailit tersebut. Dengan demikian, jaminan ini cukup beresiko tinggi dari sudut hukum.
11
07-Nov-16
12
3
07/11/2016
POKOK-POKOK YANG DIATUR DALAM CESSIE
ALASAN PERBANKAN MELAKUKAN CESSIE :
Pemberitahuan penyerahan secara nyata dari cedent (piutang lama) kepada debitor (Cessus) atau adanya pengakuan dari debitor secara tertulis. Harus ada perjanjian yang zakelijke, adalah perjanjian yang menyebabkan pindahnya hak-hak kebendaan (zakelijke rechten). Harus ada title (alas hak)yang di maksud adalah hubungan hukun yang mengakibatkan Levering. Hubungan hukum yang paling sering adalah perjanjian. Misalnya, jual beli.Harus dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda tersebut. Harus ada penyerahan secara nyata atau yuridis. Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, penyerahan (levering) atas benda yang menjadi objek levering menjadi tidak sah dan dapat digugat dimuka hakim. 07-Nov-16
13
• Bank bermaksud untuk meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR). • Bank hendak meningkatkan ratio profitabilitasnya. • Pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh Bank telah melampaui Batas Maksimum Pembe rian Kredit (BMPK) bagi debitur yang bersangkutan. • Bank menilai berdasarkan pertimbangan baiknya, bahwa Loan Portfolionya disektor industri tertentu atau disuatu wilayah tertentu terlalu besar sehingga Bank bermaksud untuk mengurangi nya. • Bank bermasksud untuk melakukan restrukturisasi terhadap Loan Portfolionya.
07-Nov-16
DELEGASI
PERAN NOTARIS Notaris berperan dalam membuat akta Cessie. Notaris berperan dalam pembuatan akta jaminan. Notaris berperan memberikan penyuluhan hukum dalam hal pembuatan akta di maksud dalam point diatas (cessie). Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2014, pasal 1 ayat (1) “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik & memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2014, pasal 15 ayat (1) “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. 07-Nov-16
14
15
• Secara umum adalah pemindahan hutang dari debitur lama kepada debitur baru yang ditegaskan dalam suatu akta delegasi, namun pihak debitur lama masih terikat untuk menjamin pelunasan utang yang dialihkan kepada debitur baru tersebut. Sedangkan dari pihak kreditur tidak secara tegas menyatakan membebaskan pihak debitur lama dari kewajiban pembayaran hutang yang dialihkan tersebut. • Pasal 1417 KUH Perdata ”Delegasi atau pemindahan, dengan mana seorang berutang memberikan kepada orang yang mengutangkan padanya seorang berutang baru mengikatkan dirinya kepada si berpiutang, tidak menerbitkan suatu pembaharuan utang, jika si berpiutang tidak secara tegas menyatakan bahwa ia bermaksud membebaskan orang berutang yang melakukan pemindahan itu, dari perikatannya. ” 07-Nov-16
16
4
07/11/2016
SYARAT DALAM DELEGASI
HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM DELEGASI Pada Delegasi/Pemindahan perjanjiannya melibatkan tiga pihak, yaitu debitur baru mengikatkan diri kepada dan diterima oleh kreditur, kemudian kreditur dengan debitur lama sepakat untuk membebaskan debitur lama. Ciri yang menunjukkan adanya delagasi disini adalah, bahwa penerimaan debitur baru, yang diikuti dengan pembebasan debitur lama, menimbulkan perikatan (baru) antara kreditur dengan debitur baru yang sekaligus menghapuskan dan menggantikan perikatan (lama) antara kreditur dengan debitur lama.
1. KUHPerdata pasal 1417 1) Seorang berutang memberikan kepada orang yang mengutangkan padanya seorang berutang baru mengikatkan dirinya kepada si berpiutang. 2) Tidak menerbitkan suatu pembaharuan utang. 2. KUHPerdata pasal 1320 1) Sepakat. 2) Cakap. 3) Suatu hal tertentu. 4) Suatu sebab yang halal. 07-Nov-16
Dalam peristiwa Delegasi/Pemindahan, undang-undang tidak mensyaratkan bahwa antara krditur lama dengan kreditur baru harus ada suatu hubungan hukum perikatan tersendiri, walaupun pada umumnya memang ada. Tidak tertutup kemungkinan, bahwa debitur baru karena ia adalah keluarga debitur lama yang lebih mampu atau merasa pernah berhutang budi menyediakan untuk mengganti debitur lama untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditur.
17
MEKANISME TRANSAKSI DELEGASI Sesuai dengan Pasal 1417 KUH Perdata telah ditegaskan bahwa terhadap pengalihan utang yang dilakukan dari Debitur Lama kepada Debitur Baru, selama BANK tidak secara tegas menyatakan dalam perikatannya bahwa BANK tidak membebaskan debitur lama dari hutang yang dialihkannya tersebut, maka tidak terjadi suatu pembaharuan utang (Novasi). • Apabila pengalihan utang “Delegasi” tidak menimbulkan suatu pembaharuan utang (Novasi), maka sesuai Pasal 1381 KUH Perdata terhadap Perjanjian Kredit awal (utang yang dialihkan) tidak menyebabkannya menjadi hapus atau berakhir, artinya ketika suatu perjanjian kredit tidakhapus karena adanya delegasi 07-Nov-16
19
07-Nov-16
18
Pemindahan, maka Perjanjian Tambahan/ Perjanjian Ikutan/ Perjanjian Accessoirnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Pokoknya menjadi tidak hapus pula. Hal ini berarti, Perjanjian Tambahan/ Perjanjian Ikutan/ Perjanjian Accessoirnya tetap berlaku karena perjanjian pokoknya tetap berlaku. Debitur lama tetap mempunyai kewajiban terhadap pelunasan utang yang dialihkan meskipun utang tersebut telah beralih ke debitur baru. Perbuatan pengalihan utang melalui Delegasi atau Pemindahan tersebut harus didudukkan dalam suatu Akta Delegasi tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit awalnya beserta perubahan-perubahannya.
07-Nov-16
20
5
07/11/2016
Potensi Resiko Dalam Delegasi
JENIS-JENIS DELEGASI 1. Delegasi Imperfek (delegatio imperfecta) Terjadi apabila di samping debitur lama, debitur baru juga diwajibkan untuk membayar. Dalam hal ini tidak terjadi pembaharuan utang. 2. Delegasi Perfek (delegatio perfecta) Terjadi apabila kreditur dengan tegas menyetujui penggantian debitur dan membebaskan debitur lama dari kewjibannya untuk membayar utang kepada kreditur.
07-Nov-16
21
07-Nov-16
22
DAFTAR PUSTAKA
Peranan Notaris Dalam Delegasi Notaris berperan dalam membuat aktadelegasi /subrogasi. Notaris berperan memberikan penyuluhan hukum dalam hal pembuatan akta di maksud dalam point diatas (Delegasi). Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2014, pasal 1 ayat (1) “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik & memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2014, pasal 15 ayat (1) “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. 07-Nov-16
Pengalihan hutang dari debitor lama kepada debitor baru, maka terhadap bentuk delegasi secara yuridis perjanjian accessoirnya (antara lain perjanjian pengikatan jaminannya) masih tetap dipertahankan dan tetap mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini berarti perjanjian accessoirnya tetap exist karena perjanjian pokoknya tetap berlaku. Pengalihan hutang seperti ini bukanlah suatu pembaharuan hutang yang merupakan salah satu peristiwa yang menjadi sebab hapusnya perikatan yang dimaksud dalam pasal 1381 BW karena tidak menyebabkan Perjanjian Kredit awal (hutang yang dialihkan) menjadi hapus/berakhir, artinya ketika suatu perikatan (Perjanjian Kredit) tidak hapus karena adanya suatu delegasi/pemindahan, maka perikatan tambahan atau Perjanjian turutan/perjanjian ikutan/ accessoirnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Pokoknya menjadi tidak berakhir pula. Konsekuensi yuridis lainnya yang timbul dengan dilakukannya pengalihan hutang melalui delegasi / pemindahan adalah debitor lama tetap mempunyai kewajiban terhadap pelunasan utang yang dialihkan meskipun hutang tersebut telah beralih ke debitor baru. Perbuatan pengalihan hutang melalui delegasi atau pemindahan tersebut harus didudukkan dalam suatu Akta Delegasi tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit awalnya beserta perubahan-perubahannya.
23
J. Satrio, CESSIE, SUBROGATIE, NOVATIE, KOMPENSASIE, DAN PENCAMPURAN HUTANG. Bandung: Alumni. 1999 Sri Soedewi Masjchoen. HUKUM JAMINAN DI INDONESIA POKOK-POKOK HUKUM JAMINAN & JAMINAN PERORANGAN. Yogyakarta : Liberty. 2008 Sunaryo. HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN. Jakarta : Sinar Grafika. 2007 Sentosa Sembiring. HUKUM PERBANKAN. Bandung : Mandar Maju. 2012 Sutan Remy Sjahdeini. HAK TANGGUNGAN “ASAS, KETENTUAN DAN, MASALAH YANG DIHADAPI OLEH PERBANKAN”. Bandung : Alumni. . 1999 Tan Thong Kie. STUDI NOTARIAT & SERBA SERBI PRAKTEK NOTARIS. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. 2013 M. Yahya Harahap, SEGI-SEGI HUKUM PERJANJIAN, Bandung : Alumni, 1986 Subekti, HUKUM PERJANJIAN, Jakarta : Intermasa, 1998 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA “BURGERLIJK WETBOEK” 07-Nov-16
24
6
07/11/2016
Pertanyaan
Pertanyaan
1. ANDI MUHAMMAD RAHMAT absensi 36
2. ANGGRI RUDIANTO absensi 40 Kapan dan dimana delegasi dapat dikatakan perfek dan imperfek? Jawaban : Terjadi apabila di samping debitur lama, debitur baru juga diwajibkan untuk membayar. Dalam hal ini tidak terjadi pembaharuan utang ( imperfek ). Terjadi apabila kreditur dengan tegas menyetujui penggantian debitur dan membebaskan debitur lama dari kewjibannya untuk membayar utang kepada kreditur ( perfek ).
Dalam situasi seperti apa delegasi dan cessie itu digunakan? Jawaban : Dalam pengaplikasiannya harus dapat dilihat dari sisi perseorangan atau dari sisi perbankan. Untuk cessie dalam sisi perseorangan akan digunakan apabila seseorang kreditur memiliki piutang terhadap seorang debitur , dan perjalanan hutang piutang kreditur membutuhkan dana kemudian kreditur mengalihkan piutang tersebut kepada seorang kreditur baru dengan cara cessie untuk mendapatkan fasilitas kredit. Dalam perbankan ada beberapa factor seperti : • Bank bermaksud untuk meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR). • Bank hendak meningkatkan ratio profitabilitasnya. • Pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh Bank telah melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi debitur yang bersangkutan. • Bank menilai berdasarkan pertimbangan baiknya, bahwa Loan Portfolionya disektor industri tertentu atau disuatu wilayah tertentu terlalu besar sehingga Bank bermaksud untuk menguranginya. • Bank bermasksud untuk melakukan restrukturisasi terhadap Loan Portfolionya.
07-Nov-16
25
Pertanyaan
26
Pertanyaan
3. PRIESTY YUSTIKA PUTRI absensi 17 Delegasi merupakan pergantian dari debitur lama ke debitur baru. Ada yang delegasi imperfek yang menyebabkan tidak menyebabkan novasi, sedangkan novasi itu juga dapat diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan perikatan lama dengan perikatan baru, yang mana dapat terjadi pada debitur dan kreditur maupun objek perjanjiannya. Apa kaitan atau hubungan antara delegasi dengan Novasi? Jawaban : Novasi terbagi atas subjek pasif dan subjek aktif. Sedangkan delegasi sendiri termasuk kedalam unsur novasi subjek pasif yang didalamnya ada delegasi yang bersifat imperfek dan perfek, jadi sudah jelas ada keterkaitan serta hubungan antara novasi dengan delegasi. 07-Nov-16
07-Nov-16
27
4. MUCHLIS SAMFRUDIN HABIB absensi 18 Apa diwajibkan cessie dalam hak Tanggungan? Jawaban : Cessie tidaklah diwajibkan ada dalam hak tanggungan, karena cessie sendiri hanya bersifat accessoir (tambahan) dimana perjanjian fasilitas kreditnya yang menjadi perjanjian pokok. Namun cessie dapat menjadi sebuah jaminan dalam sebuah fasilitas kredit perbankan.
07-Nov-16
28
7
07/11/2016
Pertanyaan 5. NITA ROSDIAH absensi 38 Apa perbedaan mendasar antara delegasi imperfek dengan novasi pasif? Jawaban: Dalam delegasi Imperfek tidak terjadi pembaharuan hutang. Sedangkan di novasi pasif dapat terjadi pembaharuan hutang atau tidak sama sekali terjadi pembaharuan hutang.
07-Nov-16
29
8
