Cara Pelaksanaan (MOI) dari Sustainable Development Goals dan RPJMN. Perdagangandalam RPJMN dan SDGs, Tujuanatau Cara? Oleh: LutfiyahHanim (anggotadewan IGJ, Konphalindo, Third world Network)
Pada akhir September 2015, para pemimpin negara sepakat dengan adanya agenda baru, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals. Dalam deklarasinya 1 disebutkan bahwa negara berkomitmen untuk bekerja tanpa lelah untuk implementasi secara penuh agenda TPB (SDGs). TPB mulai berlaku sejak 1 Januari 2016 sampai akhir tahun 2030 atau selama 15 tahun. Negara juga berkomitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensinya, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. Disebutkan, bahwa deklarasi ini dibangun atas pencapaian dari agenda pembangunan milenium (Millennium Development Goals/MDGs) dan akan menyelesaikan berbagai capaian yang masih belum selesai. Deklarasi juga menyebutkan, tentang janji Negara bahwa tidak akan ada yang tertinggal. Mengakui bahwa kehormatan dan harga diri manusia adalah hal yang mendasar. Deklarasi berharap Tujuan dan Target dapat dipenuhi oleh setiap negara dan semua rakyat untuk semua segmen masyarakat. Disebutkan juga 17 Tujuan Pembangunan ini juga merupakan tujuan universal yang berlaku untuk semua negara, berkembang, kurang berkembang dan maju. Tujuan-tujuan tersebut terintegrasi, tidak bisa dipisahkan dan seimbang dalam tiga prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Deklarasi menuliskan Tujuan dan sasaran tersebut merupakan hasil dari dua tahun perundingan dengan konsultasi publik yang intensif, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil dan pemangku kepentingan di seluruh dunia dan perhatian pada suara masyarakat yang paling rentan dan paling miskin. Lebih lanjut, deklarasi menggarisbawahi besarnya cakupan dan ambisi dari Agenda Pembangunan yang baru ini memerlukan revitalisasi Kerjasama Global untuk memastikan implementasinya. Selain itu disebutkan juga bahwa Cara Pelaksanaan (Means of implementation) secara khusus disebutkan dalam Tujuan no.17, dan disetiap Tujuan (dari no. 1 sampai dengan Tujuan no. 16) juga merupakan kunci dari realisasi dari Tujuan dan target agenda pembangunan baru ini. Berkaitan dengan MOI, deklarasi juga mengakui bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab utama atas pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat nasional. Deklarasi juga mengakui pentingnya hasil-hasil dan capaian dalam Konferensi Keuangan dan Pembangunan 1
the draft outcome document of the United Nations Summit for the adoption of the post-20 15 development agendaTransforming our world:the 2030 agenda for sustainable development
1
(Finance for Development) ke 3 di Addis Ababa. Sementara MOI dalam agenda baru pembangunan diperlukan untuk implementasi target dan tujuan. Termasuk mobilisasi sumberdaya keuangan, juga pengembangan kapasitas, transfer teknologi yang ramah lingkungan sesuai kesepakatan yang akan dibicarakan kemudian. Pendanaan, baik domestik maupun internasioal diakui memegang peranan penting dalam penyediaan layanan dasar. Juga peranan sektor swasta, perusahaan kecil, koperasi, perusahaan multinasional dan kelompok masyarakat sipil dan organisasi filantropi dalam implementasi agenda pembangunan yang baru ini. Tulisan ini tidak berniat untuk mengkritisi Deklarasi, namun membahas mengenai Means Of Implementation. Kutipan diatas disebutkan untuk menjelaskan MOI dalam posisi sebagai bagian dari 17 Tujuan pembangunan yang akan dicapai Dalam perundingan salah satu yang menjadi perdebatan adalah MOI. Bagaimana cara mencapai Tujuan-tujuan mulia dalam pembangungan. Bagaimana kerjasama internasional bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan tidak hanya ditentukan di level nasional tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan dari luar, baik dari internasional, juga seringkali kebijakan negara lain mempengaruhi keberhasilan pembangunan di suatu negara. Contohnya, kebijakan Bank Sentral AS yang menaikkan (atau menurunkan) suku bunga akan mempengaruhi nilai tukar mata uang negara lain, kebijakan penetapan nilai tukar Yuan di China membuat pengaruh pada pergerakan saham dan nilai tukar mata uang negara lain, seperti Indonesia. Contoh lainnya, perubahan skema subsidi pertanian di AS yang mendorong penggunaan bioetanol, membuat petani AS memilih menanam jagung daripada kedelai, sehingga menaikkan harga kedelai di tingkat internasional. Dan akan mempengaruhi harga tempe, tahu di Indonesia karena ketergantungan impor kedelai. Kebijakan subsidi kepada petani kedelai AS juga telah membuat petani kedelai di Indonesia tidak bisa bersaing, karena harga kedelai impor menjadi lebih murah dari kedelai lokal. Subsidi kapas Amerika Serikat mempengaruhi kehidupan petani di Afrika Barat dan India. Karena besarnya subsidi telah mendorong produksi kapas besar-besaran di AS, dan sekaligus menurunkan harga kapas dunia. Negara-negara Afrika Barat terutama yang pendapatan ekspornya tergantung dari kapas pun mengalami kerugian. Bahkan di India, para petani kapas yang mengalami kerugian. Demikian juga dengan negara-negara penerima hutang luar negeri dari IMF dan Bank dunia, negara lain, atau lembaga pinjaman lainnya akan mempengaruhi kebijakan nasional secara langsung dan tidak langsung. Keanggotaan negara pada organisasi perdagangan internasional seperti WTO dan keikutsertaan pada berbagai perjanjian dagang bilateral akan mengubah kebijakan nasional, tidak hanya terkait dengan kebijakan perdagangan namun kebijakan di bidang lainnya. Pada saat ini dan masa datang, pengaruh internasional pada keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan tersebut menjadi lebih nyata. Karena negara-negara seperti Indonesia semakin terintegrasi pada pasar global. Perkembangan ekonomi, krisis di suatu negara, prospek, dan tren di ekonomi global akan banyak mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tujuan pembangunan dicapai.
2
Means of Implementation (MOI) secara lebih ringkas membahas bagaimana cara mencapai SDGs yang ditetapkan melalui kerjasama internasional baik sisi keuangan, perdagangan, pengembangan kapasitas, kebijakan dan kelembagaan, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan data, monitoring, dan akuntabilitas. MOI terdapat dalam setiap tujuan, dan secara khusus pada tujuan no 17. Tujuan no 17 terdiri dari 4 sub tujuan (keuangan, perdagangan, pengembangan kapasitas, dan isu-isu sistemik) dan 19 target. Tulisan ini akan difokuskan pada Means of Implementation (MOI) yang terkait dengan perdagangan. Dalam draft deklarasi, isu perdagangan dibahas secara khusus dalam tujuan no. 17 2 dan beberapa terkait di tujuan no2, yaitu Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan 3, End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture, 2B 4(penghilangan subsidi pertanian di negara-negara maju), 2C (regulasi mengenai komoditi pangan di pasar internasional, serta cadangan pangan). 5Dan tujuan no 3, yaitu memastikan kehidupan yang sehat, dan mendorong kehidupan berkualitas untuk semua umur. 6 RPJMN 2015 - 2019 Rancangan Pembangunan Jangka MenengahNasionaldisahkan melalui Peraturan Presiden no.2/2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah , surat keputusan tersebut dilampiri dengan5 dokumen, yang jika dijumlahkan halamannya mencapai 4 ribu lembar. Karena jumlah halaman yang sangat banyak, tulisan ini akan memfokuskan pada beberapa rencana yang terkait dengan perdagangan internasional di RPJMN. Bahasan ini ada di Buku II, dan dalam bentuk ringkas tercantum dalam dokumen Matrik Pembangunan yang menjadi pelangkap dari RPJMN. 2
17.10 Promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under theWorld Trade Organization, including through the conclusion of negotiations under its Doha DevelopmentAgenda 17.11 Significantly increase the exports of developing countries, in particular with a view to doubling the least developed countries' share of global exports by 2020 17.12 Realize timely implementation of duty-free and quota-free market access on a lasting basis for all least developed countries, consistent with World Trade Organization decisions, including by that preferential rules of origin applicable to imports fl.-om least developed countries are transparent and simple, and contribute to facilitating market access 3 Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture 4 Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture 2.b Correct and prevent trade restrictions and distortions in world agricultural markets, including through the parallel elimination of all forms of agricultural export subsidies and all export measures with equivalent effect, in accordance with the mandate of the Doha Development Round. 5 2.c Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their derivatives and facilitate timely access to market information, including on food reserves, in order to help limit extreme food price volatility 6 Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. 3.bSUppOlt the research and development of vaccines and medicines for the communicable and noncommunicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on TradeRelatedAspects of Intellectual Property Rights regarding tlexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all
3
Setiap topik dalam RPJMN ditulis dengan cara struktur penulisan yang terbagi sebagai berikut: setiap topik dibahas dalam 5 bagian. Pertama Permasalahan dan Isu strategis, kemudian Sasaran, lalu dilanjutkan Arah Kebijakan dan Strategi, lalu Kerangka Pendanaan, dan terakhir Kerangka regulasi. Untuk yang berkaitan dengan perdagangan, RPJMN, minimal ada tiga bagian, perdagangan luar negeri, kerjasama perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri. Kemudian dalam matrik, berupa Program, kemudian dijabarkan lagi dengan sasaran-sasaran, lalu indikator. SDG MOI dan Perdagangan Berikut adalah MOI yang terkait dengan perdagangan internasional. Seperti telah dijelaskan di atas, MOI tercantum dalam setiap tujuan, dan juga dalam Tujuan (goals) no 17.Berikut ada beberapa yang terkait dengan isu perdagangan internasional. 17.10 Mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang universal, berdasarkan aturan, terbuka, non diskriminasi, dan berkeadilan di bawah WTO, termasuk melalui diselesaikannya perundingan Agenda Pembangunan Doha. 17.11 Meningkatnya secara signifikan ekspor negara berkembang, meningkatnya ekspor negara negara kurang berkembang dua kali lipat dari porsi total ekspor global pada 2020. 17.12 Implementasi tepat waktu bebas bea masuk impor dan tanpa kuota (duty free, quota free) untuk ekspor negara kurang berkembang, termasuk preferensi aturan asal masuk barang, yang sederhana dan transparan untuk memfasilitasi akses pasar sesuai keputusan WTO. 2.b Ubah, dan cegah hambatan perdagangan, restriksi perdagangan, dan distorsi di pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghilangan segala bentuk subsidi ekspor dan segala aturan yang memiliki efek serupa sesuai dengan Agenda Pembangunan Doha di WTO. 2.c pengaturan pasar komoditas dan derivatives,fasilitasi akses pada informasi pasar, termasuk cadangan pangan dalam rangka membantu membatasi harga pangan yang ekstrim. 3b. Dukungan untuk penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular, menyediakan akses pada obat dan vaksin sesuai deklarasi TRIPs (Agreement on TradeRelatedAspects of Intellectual Property Rights) dan Kesehatan Publik yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan fleksibilitas dari perjanjian TRIPS untuk melindungi kesehatan publik terutama menyediakan akses obat-obatan untuk semua. Dari beberapa poin di atas, ada beberapa hal mengenai perdagangan dalam MOI-SDGs, yang terkait dengan Indonesia dan negara berkembang: • Perdagangan multilateral (melibatkan berbagai negara di dunia), dalam hal ini adalah WTO (Organisasi Perdagangan Dunia); • Agenda Pembangunan Doha – WTO; • Peningkatan ekspor komoditas dari negara berkembang dan kurang berkembang; • Pengaturan di perdagangan produk pertanian di dunia (penghilangan distorsi pasar, subsidi ekspor), ini dirundingkan dalam WTO • Pengaturan pasar komoditas pertanian, termasuk produk pangan dan cadangan pangan (nasional), untuk mengatasi bergejolaknya harga pangan, proposal ini juga dirundingkan dalam WTO • Fleksibilitas pengaturan HKI (hak kekayaan intelektual) untuk melindungi, menyediakan pengobatan untuk semua, poin ini juga tercantum dalam TRIPS-WTO.
4
Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) yang memiliki 8 Tujuan, merupakan pendahulu dari SDGs. Dalam implementasi MDGs ada keterbatasan negara melakukan pembangunan, yang diluar kapasitas negara, terutama berkaitan dengan kebijakan di negara lain, dan juga kebijakan dari lembaga internasional (seperti WTO, IMF, Bank Dunia, dan lainnya) baik menjadi anggota atau tidak menjadi anggota organisasi tersebut. Dalam penyusunan SDGs, kelompok negara-negara berkembang (G77) sangat menekankan dicantumkannya MOI dalam setiap tujuan pembangunan. Karena itu adalah langkah-langkah dan sasaran yang harus dilakukan melalui kerjasama antar negara, tidak bisa satu negara yang melakukannya. Dan secara tidak langsung juga mengakui bahwa kebijakan-kebijakan di internasional yang diimplementasikan di tingkat nasional berpotensi menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan pembangunan di suatu negara. Misalnya, disebutkan dalam MOI, mengenai pengaturan gejolak harga komoditas pertanian di pasar internasional. Walaupun produsen komoditas pertanian adalah negara berkembang dan kurang berkembang, namun tidak menentukan harga di pasar internasional. Harga ditentukan oleh permainan spekulasi pasar berjangka di tingkat internasional. Padahal banyak negara berkembang yang menggantungkan devisa utamanya dari produk pertanian. Sehingga gejolak harga komoditas mempengaruhi pendapatan negara dan juga kehidupan produsen komoditas tersebut. Dalam perjanjian perdagangan internasional, Indonesia merundingkan, dan meratifikasi beberapa perjanjian di tingkat multilateral, regional dan bilateral. Untuk perjanjian perdagangan multilateral, Indonesia meratifikasi WTO tahun 1994. Indonesia juga meratifikasi pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean, dan juga menandatangani beberapa perjanjian bilateral seperti Indonesia Jepang (IJEPA). Serta sedang merundingkan beberapa perjanjian bilateral dengan EFTA, Korea Selatan. Juga sedang merundingkan perjanjian perdagangan dengan negara Jepang, China, Selandia Baru, Australia, India, Korea, dan beberapa Negara Asean lainnya dalam RCEP (regional comprehensive economic partnership). WTO (organisasi perdagangan dunia), merupakan kesepakatan perdagangan yang cakupannya sangat luas. Jika menilik namanya, ‘perdagangan’ maka yang terbayang adalah perdagangan barang (ekspor dan impor) dan pengaturan yang terkait dengannya. Tapi WTO mengatur jauh lebih luas dari sekedar perdagangan barang antara negara, perjanjiannya juga mencakup perjanjian sektor jasa, dan Perjanjian Hak kekayaan intelektual terkait perdagangan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan perdagangan barang, dan sektor jasa dengan mengurangi regulasi, bea masuk di negara anggota, dan berbagai kebijakan yang dianggap mendistorsi dan menghambat perdagangan. Pada tahun 2001, negara-negara anggota WTO (sekarang berjumlah 159 negara) bersepakat untuk memulai perundingan untuk melakukan liberalisasi lebih jauh (memperdalam pemotongan tarif), memperluas cakupan barang yang diliberalisasi, dan upaya menghilangkan distorsi perdagangan (subsidi pertanian di negara maju), serta implementasi perlakuan yang khusus dan berbeda untuk negara berkembang dan kurang berkembang. Deklarasi tersebut disebut Agenda Doha (karena diputuskan di Doha ibukota Qatar). Sering juga disebut Agenda Doha untuk Pembangunan, dan sampai Oktober 2015 masih dalam perundingan.
5
WTO seringkali dikritik kelompok masyarakat sipil, karena dianggap menghambat tercapainya tujuan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, akses pada kesehatan dan lain-lainnya. Kritik didasarkan pada perjanjian perjanjian di dalam WTO yang dianggap merugikan petani, pasien, produsen kecil, membuat harga obat mahal, monopoli pengetahuan dan lainnya. Misalnya perjanjian pertanian, kesepakatan ini mengatur penurunan tarif di negara anggota, tujuannya selain meningkatkan arus perdagangan. Bagi negara berkembang, penurunan tarif diharapkan akan menaikkan ekspornya komoditas pertanian sehingga dapat mensejahterakan produsen (petani). Tetapi, pasal pasal yang ada, menurunkan tarif di negara berkembang jauh banyak dibandingkan penurunan tarif di negara maju. Sehingga yang terjadi di kenaikan impor produk pertanian di negara berkembang lebih dari kenaikan ekspor. Selain itu, negara maju yang tujuan ekspor dari produk pertanian negara berkembang, juga menerapkan tarif bertingkat. Misalnya jika ekspor kopi mentah (unroasted coffee), dikenakan tarif rendah, kemudian tarif lebih tinggi untuk kopi yang sudah dipanggang (roasted coffee), jika sudah digiling, tarifnya dinaikkan secara signifikan. Tarif akan dinaikkan jika mengirim kopi bubuk kemasan. Model tarif bertingkat ini menghambat perdagangan produk pertanian yang setengah diproses dan telah diproses. Sehingga petani dan produsen lokal tidak memperoleh nilai tambah, lebih jauh lagi, proses industrialisasi di negara tersebut juga terhambat, karena eksportir akan lebih suka menjual bahan mentah daripada yang telah diproses. Dalam MOI, juga disebutkan mengenai pemotongan subsidi dan dukungan domestik di negara maju. Selama ini negara-negara mau anggota WTO memberikan subsidi pada sektor pertanian, termasuk subsidi ekspor. Karena pemberian subsidi besar-besaran di negara maju menyebabkan tingkat produksi pertaniannya (dan peternakan) sangat besar. Sehingga membanjiri pasar internasional dan menekan harga di internasional. Saat ini harga internasional produk pertanian tidak mencerminkan ongkos produksi sesungguhnya dari produksi pertanian. Akibatnya, produk pertanian dari negara maju membanjiri negara berkembang. Ini berdampak buruk pada petani lokal, karena harga turun, dan produk lokal tidak bisa terjual. Misalnya, kedelai impor dari Amerika membanjiri pasar Indonesia, karena kedelai impor tersebut mendapat subsidi baik di tingkat produksi maupun saat diekspor. Sehingga produk kedelai lokal tidak bisa bersaing. Cadangan Pangan juga disebutkan dalam MOI yang terkait dengan pangan. Ini terkait dengan proposal negara-negara berkembang di WTO yang menginginkan amandemen rumusan penghitungan subsidi atas cadangan pangan utama di level nasional. Perubahan ini karena perhitungan saat ini menjadikan subsidi cadangan pangan dianggap mendistorsi perdagangan dan harus dihilangkan. Padahal cadangan pangan terutama di negara berkembang diperlukan untuk kestabilan harga dan ketersediaan stock. Analisa Umum RJPMN dan SDG secara umum cukup berbeda untuk beberapa hal, 1. RJPM berjangka waktu 5 tahundan SDGs berjangka waktu 15 tahun. SDGs beorientasi jangka panjang. RPJMN berorientasi jangka pendek.
6
Dalam perundingan yang terkait dengan perdagangan internasional, proses untuk menghasilkan perjanjian internasional dilakukan lebih dari 5 tahun. Misalnya perundingan Agenda Doha dalam WTO telah berjalan lebih dari 13 tahun dan belum selesai. Beberapa perjanjian dan atau kerjasama internasional yang disebutkan dalam RPJMN, telah ditandatangani sebelum RPJMN (2015), dan berlaku pada saat periode 2015 – 2019. Konsekwensinya, siapapun pemimpin negaranya (yang dipilih setiap lima tahun), akan melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani dan diratifikasi sebelumnya. Sehingga akan mempengaruhi RJPMN kepemimpinan periode berikutnya. Selain itu, komitmen pembukaan pasar dalam perjanjian perdagangan internasional, baik itu multilateral (WTO), regional (Asean), Bilateral (seperti IJEPA), hampir tidak bisa ditarik, diubah. Walaupun mungkin tercantum pasal yang membuka peluang untuk melakukan amandemen, dalam prakteknya sangat sulit. Keputusan apapun terkait dengan perjanjian perdagangan internasional akan mempengaruhipembangunan dalam jangka pendek dan jangka panjang. 2. RJPMN disusun untuk cakupan nasional. Namun demikian, di dalam dunia yang sudah terhubung satu sama lain karena globalisasi, di berbagai bidang termasuk ekonomi, perdagangan, keuangan, dan lainnya, rencana pembangunan juga akan mempengaruhi dan dipengaruhi dengan situasi di luar. Misalnya, harga komoditas perkebunan seperti kopi, karet, beras, ditentukan oleh pasar internasional. Bahkan harga pangan seperti kedelai, gula, jagung, beras, dan lainnya juga sangat dipengaruhi oleh produksi, iklim, kebijakan subsidi oleh negara lain dan spekulan di pasar berjangka internasional. Sehingga harga, ketersediaan di pasar, produksi dalam negeri, dan juga kehidupan para produsennya juga akan dipengaruhi oleh situasi tersebut. Di beberapa paragraf di RPJMN dituliskan dalam permasalahan, situasi krisis di Eropa, di Amerika, gejolak harga komoditas, sekilas perkembangan ekonomi di tingkat internasional. Namun demikian, misalnyatidak direncanakan bagaimana melakukan mitigasi, dan ataubagaimanakerjasama internasionalbisamencegahterjadinyakrisisekonomiberikutnya. Sementara Goal 17 MOI post 2015, banyak membahas situasi yang harus dipecahkan bersama. 3. Saatini Indonesia RPJMN nampaknya disusun dengan asumsi bahwa negara memiliki ruang kebijakan yang cukup. Sementara dalam prakteknya, ruang kebijakan yang negara yang dimiliki semakin berkurang dengan adanya kebijakan internasional yang diikuti negara secara sukarela atau tidak sukarela. Misalnya berbagai perjanjian internasional (bilateral, regional dan multilateral) yang diikuti oleh Indonesia telah mengurangi ruang kebijakan yang dimiliki pemerintah
7
Untuk mensukseskan berbagai tujuan pembangunan, misalnya meningkatkan akses kesehatan, negara perlu memiliki ruang kebijakan yang cukup fleksibel di perlindungan HKI, misalnya. Karena perundingan HKI di dalam perjanjian perdagangan, dapat meningkatkan monopoli atas obat-obatan dan harga obat. 4. RPJMN terlihat kurang memiliki koherensi antara satu topik dengan topik yang lainnya. Cenderung fragmentasi, terpisah pisah dan tidak terintegrasi.Misalnya, bagianpertanianmembahashanyapertanian, tidakmengkaitkandenganperdagangan, perdaganganhanyamembahasperdaganganbarang, tapitidakmembahasbagaimanaefekkesepakatanperdaganganinternasionalpadaaksespangan . Penutup Perjanjian perdagangan internasional, saat ini muncul dalam berbagai nama, seperti FTA (free trade agreement), economic partnership agreement (kesepakatan kerjasama ekonomi).Indonesia telahmenjadibagiandariarustersebut, disepakati, atautidakdisepakatiolehmasyarakatluas, diketahuiatautidakolehwarga. Dan kesepakatanperdagangansaatini cakupannya akan sangat luas lebih dari ‘ekspor dan impor perdagangan barang’. Cakupankerjasamaekonomi/perdaganganinternasional, legalisasiuntuksektor-sektorantara lain: 1. Investasi – meningkatkanhak investor di negaratuanrumah (tujuan), mengurangikewajiban, dansebaliknyameningkatkankewajibannegarapada investor, mengurangibahkanmenghilangkanhaknegara; 2. Penyediaanbarangdanjasa – government procurement – maksudnyamembukapasarlelangpenyediaanbarangdanjasauntukperusahaanasing; 3. Sektorjasa – pembukaanpasarjasanasional, misalnyapendidikan, air bersih, akuntasi, kesehatanuntuk supplier asing; 4. Ekspordanimporbarang, termasukprodukpertanian, 5. Penguatanperlindunganhakkekayaanintelektual – iniakanberdampakpadaaksespadapengetahuan, kesehatan, danlainnya; 6. Dan lain-lain Di masasekarang, kerjasamaekonomidanperdaganganinternasionaltidakbisadilihatdarisematapeningkatanekspor, tapiakanmempengaruhikebijakansecaraluas, termasukpencapaianberbagaitujuanpembangunan. Yang bisa dilakukan adalah melakukan reformulasi tujuan pembangunan dalam RPJMN menjadi lebih panjang, 15 tahun. Tujuan pembangunan tidak perlu sangat detail, namun menjadi tujuan jangka panjang atas masalah- masalah pembangunan. RPJMN saatini, terkesanbahwaperdaganganinternasional, kerjasamainternasionaldijadikantujuan. Beberapa tujuan pembangunan, dari masa lalu, sampai sekarang banyak yang tidak berubah signifikan. Artinya masih relevan bahkan masa datang. Detail program, sasaran dan strategi,
8
tetapi tujuan pembangunan supaya menjadi pencapaiansemua aktivitas, dalam hal ini terkait dengan perdagangan internasional, globalisasi. Misalnya, jikatujuan pembangunan ‘mengurangi kemiskinan,sektorindustri yang menyeraptenagakerja, pekerjaan yang layak (tenagakerja), pangan yang cukup, sektorpedesaan, aksespadakesehatan.Maka, ketikamerencanakan, melakukankerjasamaperdaganganinternasional, tujuantujuanpembangunantersebutdiletakkansebagaicapaiankeberhasilanatauketidakberhasilan. Pertanyaan-pertanyaannya, misalnya: 1. Apakahpeningkatanekspormelampauikenaikanimpor? – pertanyaanklasikperdaganganinternasional; 2. Bagaimanapasal-pasaldalamperjanjianakanmeningkatkanindustrialisasi, karena RPJMN mengakui Indonesia mengalamideindustrialisasi; 3. Apakahpasal-pasalnyamendorongpenyerapantenagakerja; mendorogpembangunan di wilayahpedesaan, menyerapprodukpertanian local. 4. Apakahpasal-pasalnyaakanmeningkatakanaksespadakesehatan, membuathargalebihmurahataulebihmahal. 5. Dan lain-lainnya
Saran untukkelompokmasyarakatsipil. Secara politik, ketika negara berkomitmen untuk post-2015, maka siapapun presiden atau kepala negara yang terpilih atau menggantikan, dituntut untuk mengikuti apa yang sudah disepakati sebelumnya. Sedangkan RPJM dibuat hanya lima tahun, mengikuti kepemimpinan presiden Indonesia yang bisa berganti setiap lima tahun. Sehingga komitmen RPJM bisa terjadi perubahan, sementara Post-2015 tidak akan berubah dalam 15 tahun kedepan.Dengan situasi demikian, Post 2015, memiliki kelebihan yaitu lebih berorientasi jangka panjang, sehingga kelompok masyarakat sipil bisa menjadikan isu-isu pembangunan berkelanjutan dalam Post-2015 sebagai acuan dalam proses pembangunan dalam transisi pergantian kepemimpinan.
9
Lampiran 1. Beberapa kutipan dari RPJMN 2015 – 2019.
Tantangan utama kerjasama ekonomi internasionaluntuk tahun 2015 - 2019 adalah 7: (i) masih belum selarasnya antaradiplomasi politik dan diplomasi ekonomi; (ii) belum optimalnyakualitas koordinasi lintas sektor dan seluruh pihak terkait dalamproses penyiapan dan implementasi hasil-hasil kerjasama ekonomiinternasional; serta (iii) belum optimalnya pemanfaatan kesepakatankerjasama ekonomi internasional dalam mencapai kepentingannasional terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi danmeningkatkan kesejahteraan masyarakat. SASARAN Sasaran yang akan dicapai dalam upaya untuk meminimalisasi dampak globalisasi ekonomi adalah: 1. Peningkatan pertumbuhan ekspor yang menggunakan skema kesepakatan kerjasama ekonomi internasional menjadi 10 persen pada tahun 2019 2. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hasil-hasil kesepakatan kerjasama ekonomi internasional mencapai 65 persen pada tahun 2019. Sasaran kerjasama ekonomi internasional untuk tahun 2015 - 2019 adalah 8: (i) menurunnya jumlah hambatan tarif dan non-tarif di negara-negara yang menjadi pasar ekspor utama dan prospektif Indonesia; (ii) meningkatnya pemanfaatan skema perundingan kerjasama ekonomi internasional yang telah disepakati; (iii) mengurangi dampak negatif implementasi hasil kesepakatan kerjasama ekonomi internasional; dan (iv) meningkatnya produktivitas para pelaku usaha di pasar prospektif Indonesia. Sasaran yang hendak dicapai dalam bidang perdagangan luarnegeri pada tahun 2015-2019 adalah 9: 1. Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 11,6 persen per tahun; 2. Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun; dan 3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen. Sasaran yang hendak dicapai dalam bidang perdagangan dalamnegeri pada tahun 2015-2019 adalah 10: 1. Pertumbuhan PDB riil sub kategori perdagangan besar daneceran menjadi sebesar 8,2 persen di tahun 2019. 2. Terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokokantar waktu rata-rata di bawah 9,0 persen per tahun. 7
RPJMN buku 2, 3-59 RPJMN buku 2, 3-75 9 RPJMN buku 2, 3-72 10 RPJMN buku 2, 3-71 8
10
3. Terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokokantar wilayah rata-rata di bawah 13,6 persen per tahun. 4. Pembangunan/revitalisasi 5000 pasar rakyat, yang didukungoleh pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat. Strategi perdagangan 11: • Penyusunan berbagai aturan (PP dll); • Amandemen UU konsumen – supaya lebih efektif dalam melindungi konsumen; • harmonisasi kebijakan dan regulasi yang terkait dengan aktivitas perdagangan luar negeri danperdagangan dalam negeri. • Pembentukan berbagai badan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, seperti komite anti dumping dll.
11
RPJMN buku 2, 3-141-143
11
