~.:c
'
.....
-
~·~~
'
REPUBLIK INDONESIA
-IAlllGPRGBn1AN Mtr#llA PEl'tDAGAllGM RIPl8JK INDOIEllA DIJIGAN ICEIENTIRIAN-LUMIEGERIDANPArWTA
REPUBLMPIRU MENGENAI ICEGIATAN PRO•Oll DWNG
Kemanterian Republik lndoneli8 din Kemlnterian L&* Negeri dan P.wsata Republik Peru, selanj'*1ya aecara individu dilebut sebaQai •Pihak" dan secara bersama-sama dilebut •pn Pihlk".
llElllCEINGINMI
~
menemukan ..- · · · .. dan stiategistlategi baru di dalam mengkonsolidalikan, mempertuas dan berbagai kegiatan prom08i dagang antara ke dua negara;
llERUJUK PW Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemaintah Republik Peru di bidang K8lja Sama Ekonomi dan Teknik yang
-yang di-
ditandatangani di Lima pada tanggal 9 April 201 O;
SEIUAI DEWN ketentuan negara;
berlaku
TELAH llENCAPAI KEIEPAKATAN ....... berllwt:
P8Ul1 TWUAN Tu;uan Clari Nlemorandum Saling Pengertian irn adalah untuk meningkabn hubungan kerjaeama dalam pengetnbangan dan penguatan keljasema di bidang kegiatan promosi perdap1gan di antara kedua negara.
P8Ul2 RUNtG LIMGIUt KEIUASAMA Para Pihak wajib melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka - n promosi hubungan dagang antara Peru dan tndoneaia, metafui: 1. Pertukar8n informasi dalam bidang ekonomi da'I l
2. Memfasilitasi kegiatan riset pasar yang dilakukan oleh para Pihak; 3. Menyelenggarakan pelatihan untuk pertukaran pengetahuan dan keahlian untuk mengambil manfaat dari kedua lembaga terkait dalam kegiatan-kegiatan promosi ekspor; dan 4. Bidang lain yang disepakati oleh para Pihak.
Pasal3 1.
2.
PERTUKARAN INFORMASI Sesuai dengan aturan masing-masing Pihak, metode penyampaian wajib disepakati untuk informasi sebagai berikut: a. Peluang bisnis (permintaan produk dan jasa, tender internasional) b. lnvestasi, peluang kerjasama dalam bidang ekonomi dan teknik; c. lnformasi mengenai penyelenggaraan pameran dan promosi dagang internasional; d. Katalog pameran dan bahan dokumen lainnya untuk pameran dan promosi; e. Ketentuan perundang-undangan di bidang kegiatan-kegiatan perdagangan; f. Hasil dari Market Brief /Survey dan Market Intelligence. Cara penyampaian tersebut, sedapat mungkin, wajib dilakukan secara paperless kecuali salah satu Pihak menginginkan melalui surat biasa atau faksimil.
Pasal4 KEGIATAN RISET PASAR Para Pihak sepakat untuk kerjasama dalam mengidentifikasi dan menentukan sektor peluang perdagangan, bertukar pengalaman dalam bidang desain dan melaksanakan strategi pengembangan ekspor.
PasalS PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN DAN PERTUKARAN KEAHLIAN TEKNIS DAN PELUANG PELATIHAN Dengan tujuan meningkatkan tingkat profesionalisme dari kedua lembaga, para Pihak sepakat untuk: 1. Bekerjasama dalam penyelenggaraan program-program pelatihan bagi staf kedua lembaga sebagaimana diatur pada Pasal 6 guna mendapatkan keuntungan dari pengalaman para Pihak mengenai kegiatan promosi dan teknik perdagangan; 2. Pertukaran tenaga-tenaga ahli untuk mempelajari pasar dan kemungkinan perdagangan di masing-masing negara.
2
Pasal6 LEMBAGA PELAKSANA Lembaga pelaksana untuk kegiatan kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini adalah: 1. Lembaga Pelaksana untuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN); 2. Lembaga Pelaksana untuk Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Republik Peru adalah Commission on the Promotion of Peru for Export and Tourism (PromPeru).
Pasal7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) Dalam hal perjanjian khusus, program atau proyek yang berakibat pada Hak Kekayaan lntelektual (HKI), para Pihak wajib menyepakati perjanjian terpisah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.
Pasal8 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL Setiap orang yang terlibat pada kegiatan-kegiatan terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan dan integritas wilayah dari negara tuan rumah, serta wajib menghindari setiap kegiatankegiatan yang tidak konsisten dengan isi dan tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal9 PENYIAPAN PROGRAM KERJA INDIKATIF Kegiatan kerjasama di antara para Pihak akan dilaksanakan berdasarkan program kerja indikatif yang dibuat dan disepakati secara bersama oleh kedua Pihak melalui pertukaran surat.
Pasal10 RAPAT KERJA Para pihak sepakat untuk mengorganisasikan rapat kerja yang dilakukan secara bergantian di Peru dan Indonesia dengan tujuan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam kaitannya dengan Memorandum Saling Pengertian ini dan sepakat mengambil langkah-langkah paling tepat dalam pengembangannya.
Pasal11 PEMBIAYAAN Kecuali ditentukan lain, para Pihak wajib bertanggung jawab atas biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam Memorandum Saling Pengertian ini. Kapasitas tiap Pihak untuk pelaksanaan kegiatan dalam 3
Memorandum Saling Pengertian ini wajib merujuk pada ketersediaan dana, anggota dan sumber-sumber lainnya.
Pasal12 BAHASA Para Pihak sepakat bahwa Bahasa lnggris wajib menjadi bahasa utama dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal13 PERUBAHAN Memorandum Saling Pengertian ini sewaktu-waktu dapat diubah secara tertulis melalui pertukaran nota (nota diplomatik) melalui kesepakatan bersama para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku sesuai tanggal yang disepakati oleh para Pihak.
Pasal14 PENYELESAIAN SENGKETA Setiap perselisihan yang terjadi di antara para Pihak tentang interpretasi atau pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi oleh para Pihak.
Pasal15 1. 2.
3.
4.
MULAI BERLAKU, DURASI DAN PENGAKHIRAN Memorandum Saling Pengertian ini wajib benaku sesuai tanggal penandatanganan; Memorandum Saling Pengertian ini wajib tetap berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun selanjutnya kecuali salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperbaharui untuk waktu yang lebih singkat. Dalam hal ini, Pihak tersebut wajib mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelumnya melalui pertukaran nota Oalur diplomatik); Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini pada waktu kapan pun dengan melakukan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya melalui pertukaran nota Oalur diplomatik); Dalam hal pengakhiran, ketentuan-ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini wajib tetap berlaku untuk program yang sedang berjalan dalam Memorandum Saling Pengertian ini, sampai pada penyelesaiannya, kecuali jika para Pihak menyepakati sebaliknya.
4
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DIBUAT, dalam rangkap dua di Jakarta, pada tanggal 10 Juli 2012, dalam bahasa lnggris dan Indonesia, seluruh naskah memiliki nilai otentik yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan-perbedaan dafam interpretasi, naskah dalam Bahasa lnggris yang wajib berlaku. UNTUK KEMENTERIAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN PARMllSATA REPUBllK PERrJ
Ui.UK KEMENTERIA ERDAGANGAN REPUBLI INDONESIA
Signed
Signed JOSE LUIS SILVA MARTINOT MENTERIPERDAGANGANLUAR NEGERI DAN PARIWISATA
GITA IRAWAN WIRJAWAN MENTERIPERDAGANGAN
5
~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN MINISTRY OF TRADE (MOT) OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND TOURISM (MINCETUR) OF THE REPUBLIC OF PERU ON TRADE PROMOTION ACTIVITIES Ministry of Trade (MOT) of the Republic of Indonesia and Ministry of Foreign Trade and Tourism (MINCETUR) of the Republic of Peru, hereinalter individually referred to as 'Party' and collectively as 'the Parties';
WISHING TO find new approaches and strategies of consolidating, expanding and deepening areas of trade promotion between the two countries; REFERRING TO the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Peru on Technical and Economic Cooperation . signed at Lima on 9th of April 2010; PURSUANT TO the prevailing laws and regulations of their respective countries; HAVE REACHED the following understanding; Article 1 OBJECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding is to enhance relationship for developing and strengthening cooperation in the field of trade promotion activities between the two countri~s.
Article 2 SCOPE OF COOPERATION The Parties shall develop the necessary efforts for the promotion and development of trade links between Peru and Indonesia through: 1. Exchange of information in the fields of economy and trade; 2. Facilitate market research activities undertaken by the Parties; 3. Organize training to exchange knowledge and expertise to benefit from the experience of both institutions in the scope of export promotion activities; and 4. Other areas agreed upon by the Parties. 1
Article 3 EXCHANGE OF INFORMATION 1.
Depending on their specific nature, the methods of conveyance shall be mutually agreed for the following information: a. Business opportunities (products and services inquiries, international tenders); b. Investment, technical or economical cooperation opportunities; c. Information regarding the organization of international fairs and exhibitions; d. The fair catalogues and other documentary materials for fairs and exhibitions; e. Laws and regulations in the field of trade activities; f. The result of Market Brief/Survey, and Market Intelligence.
2.
Such methods of conveyance, to the extent possible, shall be paperless unless other party prefers regular mail or facsimile. Article 4 MARKET RESEARCH ACTIVITIES
The Parties agree to cooperate in identifying and discussing areas of trade potentials, exchanging experiences in the area of design and execute of an export development strategy. Article 5 ORGANIZING TRAINING PROGRAMMES AND EXCHANGING OF TECHNICAL EXPERTISE AND TRAINING OPPORTUNITIES With respect to the aim of raising the professional level of both institutions, the Parties agree: 1. to cooperate in organizing training programmes for the staff of both institutions referred in Article 6 to benefit from their experience as regards to the trade promotion activities and techniques; and 2. to exchange experts for general market studies and trade opportunities in each country. Article 6 IMPLEMENTING AGENCIES The implementing agencies for cooperation activities under this Memorandum of Understanding shall be: 1. The implementing agency for the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia is the Directorate General of National Export Development (DGNED); 2. The implementing agency for the Ministry of Foreign Trade and Tourism of the Republic of Peru is the Commission on the Promotion of Peru for Export and Tourism (PromPeru). Article 7 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) In case of specific agreement, programmes or projects result in Intellectual Property Rights (IPR), the Parties shall include separate agreements in accordance with their respective laws and regulations.
2
Article 8 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES Any persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.
Article 9 PREPARING FULL INDICATIVE WORK PROGRAMME The cooperation activities between the Parties will be implemented on the basis of an indicative work programme to be mutually designed and agreed by the Parties through exchange of letters.
Article 10 WORKING MEETINGS The Parties agree to organize regular working meetings to be held alternatively in Peru and Indonesia, with the purpose of evaluating the implementation of the provisions of this Memorandum of Understanding, and agree upon the most appropriate measures for its development.
Article 11 FINANCING Unless otherwise agreed, each Party shall bear the cost and expenses for its participation in activities under this Memorandum of Understanding. The capacity of each Party to carry out activities under this Memorandum of Understanding shall be subject to availability of funds, personnel and other resources.
Article 12 LANGUAGE The Parties agree that English shall be the main language for the implementation of this Memorandum of Understanding. Article 13 AMENDMENTS This Memorandum of Understanding may be amended at any time in writir)g through exchange of letters (diplomatic notes) by mutual consent of the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding. Such an amendment shall come into force on such a date as may be determined by the Parties.
Article 14 SETTLEMENT OF DISPUTES Any dispute between the Parties concerning interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation or negotiation by the Parties.
3
Article 15 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing; 2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 3 (three) years and shall be automatically extended for successive period of 3 (three) years thereafter. unless either Party wishes to terminate or renew it for a shorter period. In this case such Party shall give written notification to the other Party 6 (six) months in advance through exchange of letters (the diplomatic channel); 3. Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving prior written notification to the other Party 6 (six) months in advance through exchange of letters (the diplomatic channel); 4. In the event of termination , the provisions of this Memorandum of Understanding shall remain applicable to ongoing programmes undertaken in terms of this Memorandum of Understanding, until their completion , unless the Parties agreed otherwise. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding. DONE in duplicate at Jakarta, 101ti July 2012 in English and Indonesian languages, all texts being equally authentic. In case of any divergences of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
FPR
FOR Ii THE MINISTRY OF FOREIG~ TRADE AND TOURISM (MINC~J'UR) OF THE REPUBLIC OFlPERU
THE MINISTRYOF TRADE (MoT) OF THE REPUSUIC OF INDONESIA
Signed
Signed GITA l~Af'..I WIRJAWAN MINIST86' OF TRADE
JOSE LlJIS SILVAlJIARTINOT MINISTER OF FOREIGN TRADE AND TOURISM
4
