REPVBLIX INDONESIA MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA BARAT REPUBLIK INDONESIA DAN THE CROWN IN RIGHT OF THE STATE OF SOUTH AUSTRALIA TENTANG KERJA SAMA PROVINS! - NEGARA BAG IAN BERSAUDARA Memorandum saling Pengertian ini (" Memorandum") dibuat o leh dan antara: PEMERINTAH
DAERAH
PROVINS!
JAWA
BARAT
REPUBLIK
INDONESIA,
berkedudukan
di Bandung, JI. Diponegoro Nomor 22 ("Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat''). dan PREMIER, BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA THE CROWN IN RIGHT NEGARA BAGIAN AUSTRALIA SELATAN, Berkedudukan di Adelaide SA 5000 {"Negara Bagian Australia Selatan"). Masing-masing menjadi " Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak". LATAR BELAKANG A. Para Pihak mengakui bahwa melalui kerja sama Provinsi Bersaudara yang dimulai sejak Tahun 1997, Para Pihak telah menjalin hubungan persahabatan dan kerja sama . B. Para Pihak berkeinginan mewujudkan Memorandum saling Pengertian (" MsP") ini untuk merevita lisasi MsP sebelumnya guna meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama, termasuk memfasilitasi pembentukan hubungan antar pemerintah, industri, dan masyarakat yang lebih luas dari Dae rah Provinsi Jawa Barat dan Australia Selatan.
C. Pengaturan d i da lam MsP ini dima ksudkan untu k d ii mplementasikan dengan ketentuan: •
saling memberi keuntungan yang sama bagi masing-masing Pihak; dan
•
sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara.
D. MsP ini mengakui tingkat pemahaman antara Para Pihak dan mencatat maksud dan tujuan masing-masing pihak yang berkaitan dengan isu-isu yang dijelaskan dalam Memorandum ini. HAL-HAL YANG DISEPAKATI
1.
TUJUAN Tujuan dari MsP ini ada lah untuk membentuk kerja sama Provinsi - Negara Bagian Bersaudara diantara Para Pihak untuk meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan.
2.
RU ANG LINGKUP KERJA SAMA Para Pihak sepakat untuk mengembangkan kerja sama sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing negara dalam bidang-bidang sebagai berikut:
1
2.1 kerja sama bidang pertanian, yang dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:
2.1.l berbagi pengetahuan dan teknologi; dan 2.1.2 penyediaan produk dan jasa. 2.2 kerja sama bidang pariwisata, yang dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:
2.2.1
pertukaran seni dan budaya, promosi, dan kerja sama; dan
2.2.2
pertukaran pariwisata dan promosi.
2.3 kerja sama bidang pendidikan, yang dapat meliputi, namun tidak terbatas pada: 2.3.1
pertukaran siswa dan guru;
2.3.2
program beasiswa;
2.3.3
inisiatif pelatihan;
2.3.4
program sister school; dan
2.3.S
kerja sama penelitian dan pertukaran akademis.
2.4 kerja sama bidang kesehatan, yang dapat me liputi, namun tidak terbatas pada pend idikan lanjutan, pemagangan dan penempatan kerja bagi tenaga perawat dan kebidanan. 2.5 kerja sama bidang pemerintahan, yang dapat meliputi, namun tidak terbatas pada: 2.5.1 berbagi pengetahuan;
2.5.2 inisiatif pengembangan kapasitas. 2.6 promosi dan fasi litasi peluang perdagangan antara entitas bisnis dari Jawa Barat dan Austral ia Se latan, yang dapat meliputi, namun tidak terbatas pada, perdagangan dan investasi; dan 2.7 bidang lain yang disepakati Para Pihak. 3.
PENGATURAN OPERASIONAL
3.1 Untuk melaksanakan ruang lingkup dan bidang kerja sama yang ditetapkan dalam angka 2 MsP ini, Para Pihak harus membuat pengaturan operasional yang tepat, yang dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:
3.1.1
membentuk dan mengatur pertemuan kelompok kerja, dan menyetujui tujuan, fungsi, dan program-program dari kelompok kerja tersebut, seperti dijelaskan pada angka 4 MsP ini;
3.1.2
segala perencanaan dalam kaitannya dengan keluaran diskusi yang dilakukan oleh Para Pihak agar ditinjau dan diperbaha rui secara periodik oleh Para Pihak; dan
3.1.3
pengaturan operasional lainnya yang disepakati Para Pihak.
3.2 Pelaksanaan ruang lingkup dan bidang kerja sama harus sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara. 4.
KELOMPOK KERJA
4.1 Masing·masing Pihak dapat membentuk kelompok kerja untuk mengevaluasi kegiatankegiatan yang dilakukan berdasarkan MsP ini, serta untuk merekomendasikan program dan kegiatan untuk dilaksanakan. 4.2 Keanggotaan masing-masing kelom pok kerja terdiri dari pejabat pemerintah dan/atau perwakilan sektor swasta. 4.3 Kelompok kerja dari Para Pihak dapat mengadakan pertemuan setiap tahun dan apabila dianggap perlu oleh Para Pihak yang diselenggarakan di Bandung atau Adelaide.
2
S.
BIAVA
5.1
Masing-masing Pihak wajib menanggung biaya mereka sendiri yang terkait dengan negosiasi, persiapan, dan pelaksanaan MsP ini, termasuk biaya yang dike luarkan unt uk pertemuan-pertemuan sebaga imana dimaksud dalam MsP ini.
5.2 Setiap tindakan yang diambil oleh salah satu Pihak sesuai atau berkaitan dengan MsP menjadi resiko dan t anggungannya , kecuali secara t ertulis Para Pihak menyetujui hal lain. 6.
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KERAHASIAAN
6.1 Masing-masing Pihak wajib melindungi Hak Cipta Pihak lainnya dalam wilayahnya yang seca ra materiil diperoleh berdasarkan atau berkaitan dengan M sP ini,
sesuai dengan
hukum domestik yang berlaku di negara masing-masing. 6.2 Tidak ada dalam MsP ini lisensi dan pengalihan kekayaan intelektual atau informasi yang diungkapkan. 6.3 Masing-masing Pihak sepakat untu k menjaga kerahasiaan
semua informasi yang
diungkapkan oleh Pihak lain kecuali bahwa: 6.3.1
masing-masing Pihak berhak untuk mengungkapkan informasi tersebut kepada karyawannya yang perlu mengetahui informasi tersebut; dan
6.3.2
negara Bagian Aust ralia Se latan
berhak
untuk
memberitahuka n
informasi
tersebut kepada Parlemen, Gubernur, Kabinet, Komite Parlemen atau Kabinet atau Sub-Komite atau Menteri lain dari Pemerintah Australia Se latan. 7.
KODE ETIK
7.1
Para Pihak wajib memastikan bahwa setiap personil yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan MsP ini adalah: 7.1.1 wajib menghormati dan mematuhi aturan ketentuan hukum da ri negara t uan rumah; dan 7.1.2 dilarang
untuk
campur
tangan dalam urusan internal dari negara t uan
rumah . 7.2
Apabila salah seorang anggota personel dari salah satu Pihak melakukan hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam angka 7.1 atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan MsP ini, maka Pihak tersebut wajib menghentikan keterlibatan personel yang bersangkutan dalam pelaksanaan MsP ini.
8.
PENYELESAIAN SENGKETA
Pa ra Pihak menyadari bahwa karena MsP ini tidak ditujukan untuk mengikat secara hukum, maka setiap pe rse lisihan yang timbul akibat pelaksanaan MsP ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak melalui negosiasi dan konsultasi. 9.
PERUBAHAN
Setiap perubahan atas MsP ini wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
3
10. JANG_KA WAKn,!
10.1 MsP ini mulai berlaku pada tangga I penandatanganan untuk periode selama 5 (lima) tahun . 10.2
Para Pihak dapat memperpanjang MsP ini untuk satu periode 5 (lima) tahun atau lebih melalui kesepakatan secara tertulis.
10.3 Masing-masing pihak dapat menghentikan MsP ini dengan cara memberitahukan pihak lain secara tertul is dalam waktu 6 (enam) bulan sebelumnya.
10.4 Bilamana MsP ini berakhir atau diakhiri, kecuali Para Pihak menyepakati sebaliknya secara tertulis, kegiatan atau program yang sedang berlangsung di bawah pengaturan MsP ini harus tetap berlangsung kecuali Para Pihak menyepakati sebaliknya seh ingga kegiatan/program tersebut harus dituntaskan dalam tatanan yang semestinya. 10.5 Bilamana MsP ini telah berlaku, MsP terdahu lu antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Republik Indonesia dan Negara Bagian Australia Selatan, Australia tentang Kerja Sama Propinsi-Negara Bagian Bersaudara yang ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya
masing-masing, te lah menanda tangani MsP ini.
~.0..~~~ ...... tanggal.~4
Ditandatangani di Adelaide, dalam rangkap dua pada hari ....
bu lan
September tahun dua ribu lima belas, dalam Bahasa Indonesia dan lnggris, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabi la terdapat perbedaan penafsiran terhadap MsP ini, maka teks Bahasa lnggris yang akan digunakan sebaga i pedoman .
Untuk 7 Pemerintah Australia Selatan
Australia, ; ;
JA:w U
PREM IER AUSTRALIA SELATAN
4
REPUBLIJ[ INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF WEST JAVA PROVINCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CROWN IN RIGHT OF THE STATE OF SOUTH AUSTRALIA
CONCERNING SISTER PROVINCE-STATE COOPERATION
This Memorandum of Understanding (" Memorandum") is made by and between: THE GOVERNMENT OF WEST JAVA PROVINCE, OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, domiciled in Bandung, JI. Diponegoro 22 ("Government of West Java"). And THE PREMIER, FOR AND ON BEHALF OF THE CROWN IN RIGHT OF THE STATE OF SOUTH AUSTRALIA, of Adelaide SA 5000 ("State of South Australia"). Each being a "Party" and collectively referred to as "the Parties". BACKGROUND A.
The Parties recognise that through the Sister Province cooperation , which was started in the year 1997, the Parties have established a relationship of friendship and cooperation.
B.
The Parties wish to enter into this Memorandum of Understanding (" MoU") to revitalise the previous memorandum of understanding and enhance this relationship of friendship and cooperation . including to facilitate the establishment of relationships between the governments, industry and broader communities of West Java and South Australia .
c.
The arrangements contemplated by this MoU are intended to be implemented in a manner which:
0.
•
is mutually and equally beneficial to each party: and
•
is consistent with the prevailing laws and regulations of their respective countries.
This MoU acknowledges the current level of understanding between the Parties and takes note of their intentions in respect of the issues described in this Memorandum Page 1 of 5
AGREED TERMS
1.
OBJECTIYE
The objective of this MoU is to establish Sister Province - State Cooperation between the Parties in order to enhance mutually beneficial engagement. 2.
SCOPE OF COOPERATION
The Parties agree to develop cooperation in accordance with laws and regulations of their respective countries in the following areas: 2.1
2.2
2.3
3.
agricu ltural cooperation , which may include, but is not limited to : 2.1.1
sharing of knowledge and technology; and
2.1.2
provision of products and services;
tourism cooperation , which may include, but is not limited to: 2.2.1
art and culture exchanges, promotion and cooperation; and
2.2.2
tourism exchanges and promotion;
education cooperation , which may include, but is not limited to : 2.3.1
exchange of students and teachers ;
2.3.2
scholarship programs;
2.3.3
training initiatives;
2.3.4
sister school programs; and
2.3.5
research collaborations and academic exchanges;
2.4
health cooperation , which may include, but is not limited to the advancement of education, internships and work placements for nurses and midwives;
2.5
government cooperation, which may include, but is not limited to : 2.5.1
sharing of knowledge ; and
2.5.2
capacity building initiatives;
2.6
promotion and facilitation of commercial opportunities between business entities from West Java and South Australia , which may include, but is not limited to, trade and investment; and
2.7
such other areas of cooperation as agreed between the Parties.
OPERATIONAL ARRANGEMENTS
3.1
To implement the scope and areas of cooperation set out in paragraph 2 of this MoU, the Parties shall put in place appropriate operational arrangements, which may include , but are not limited to :
Page 2 of 5
3.2
4.
5.
6.
3.1.1
establishing and arranging the meeting of working groups, and agreeing the objectives, functions, and programs of such working groups, as contemplated in paragraph 4 of this MoU;
3.1.2
planning in relation to the outcomes of discussions between the Parties. to be reviewed and updated periodically by the Parties; and
3.1.3
such other operational arrangements as agreed between the Parties.
The implementation of the scope and areas of cooperation should be in accordance with the rules and regulations of the Parties' respective jurisdictions.
WORKING GROUP 4.1
Each Party may set up a working group to evaluate the activities conducted under this MoU, as well as to recommend programs and activities for the implementation.
4.2
Membership of each working group shall be comprised government officials and/or private sector representatives.
4.3
Working groups of the Parties may hold meetings annually and when deemed necessary by the Parties either in Bandung or Adelaide.
of nominated
COSTS 5.1
Each Party shall each bear their own costs of and incidental to the negotiation, preparation and execution of this MoU, including any costs incurred in relation to the discussions which are contemplated by this MoU.
5.2
Any actions taken by a Party under or in reliance on this MoU will be at their own risk and expense, subject to the Parties agreeing otherwise in writing .
INTELLECTUAL PROPERTY ANO CONFIDENTIALITY
6.1
Each Party shall protect within its territory the copyright of the other Party in material provided under or in connection with this MoU, in accordance with the domestic law in force in their respective country.
6.2
Nothing in this Memorandum amounts to a licence or transfer of any intellectual property or information disclosed.
6.3
Each Party agrees to keep confidential all information disclosed by the other Party on a confidential basis except that: 6.3.1
each Party reserves the right to divulge such information to its employees who need to know that information; and
Page 3 of 5
6.3.2
7.
CODE OF CONDUCT
7.1
7.2
8.
the State of South Australia reserves the right to divulge such information to Pa rliament, the Governor, Cabinet, a Parliamentary or Cabinet committee or sub-comm ittee or any other Minister of the South Australian Government.
The Parties shall ensure that any of its personnel who are involved in the activities related to mplementation of this MoU are:
7.1.1
obliged to respect and obey the rules and regulations country of the host Party; and
in the
7.1.2
forbidden to intervene in the country's internal affairs of the host Party.
If a member of a Party's personnel acts contrary to the requirements set out in paragraph 7 .1 , or conducts activities contrary to the objectives of this MoU, the relevant Party should discontinue that person's involvement with the implementation of this MoU .
DISPUTE SETTLEMENT
The Parties acknowledge that, because this MoU is not intended to be legally binding, any dispute arising out of the implementation of this MoU shall be settled amicably by the Parties through negotiation and consultation. 9.
AMENDMENT
Any amendment of this MoU must be in writing and signed by the Parties. 10.
DURATION
10.1
This MoU will come into force on the date of its signing and will be in force for a period of 5 (five) years .
10.2
The Parties may, by mutual agreement recorded in writing , extend this Mou for one or more further periods of 5 (five) years each.
10.3
Either Party may terminate this MoU by giving the other Party six months advance notice in writing .
10.4
In the event of the expiry or termination of this MoU, unless the Parties agree in writing otherwise, activities or projects already in progress under this MoU shall continue unless either Party requires otherwise, in which case the relevant activities or projects are to be carried out to an orderly conclusion.
10.5
Upon this MoU coming into effect, the previous memorandum of understanding between the Government of West Java Province of the Republic of Indonesia and The State Government of South Australia , Australia concerning Sister Province - State Cooperation dated 21 August 1997 is no longer applicable Page 4
of 5
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this MoU.
..f:1.fu....
Signed in duplicate in Adelaide on the ... day of September, inthe year two thousand and fifteen , in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any difference in ilterpretation of this MoU, the English text shall prevail. FOR
FOR
~~s,:EN T OF WEST
INCE INDONESIA,
THE CROWN IN RIGHT70F THE STATE OF SOUTH AUSTRALIA ,
/1
~;;
I
VI
JAY WEA-THERILL PREMIER , OF SOUTH AUSTRALIA
Page s of 5
