BUPATI KTITAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2OL6 TENTANG PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KU'TAI KARTANEGARA,
Menimbang ;
&.
bahr,rra kesehat:rn merupakan
hak dasar bagi seliap
\\rarga negar.r yang harus diu.ujurdkan dalam pemenuhan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya melalui pciayan.rn kesehatan di rumah sarkit; b.
bahrva keberaciaan lRumah Sakit Umuin Daerah dr KerrLatncgara perlu dikembangkan sehrrrgga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat clc':irgan lcbih bail<;
Kutai
C.
bahu,a peraturan
pe
rundang-undangan dalam
bidang kesehat.an belutn mengatur secara khusus mengen:ti upaya pengembangan Rumah Sakit Umun.r Dae rah etgar mampu memenuhi kebutuhan masyaralkar trkan pelayanan kesehatan secara
optimal; d.
bahrva berdasarkan pertimbangan
sebagaimana
dimaksud datlarn hurruf a, huruf b, cian huruf c perli-r membentuk Peraturan D:rerah ten Latng Pengemb.tngan Rumah S:,rkit Umurn Dnerah. Mengingat
1.
Pasal 1B ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara
ilcputblik Inclor-rcsia'l':rhun 1 945; 2. Undarlg-Undang Nornor 2T 'l'ahun 1959 ten[ang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tarhun 1953, tentang Pernbentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
'i'ahun 1953 Nomrtr 9) sebagai (Lembaran Negara Republik
Unclang-Unci.rng Indonesia Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Repr_rbik Indoncsia Nornor 182O);
Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur Telp. 661031 - 661029 - 662088 Fax. (0541) 661094
,iI i l i
3. Undang-Undang Nomor lT Tahun 2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembararn Ncgara Republik Indonesia Nomor a2g6);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbenclaharaa. Negara (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2OO4 Nomor S, Tambahan Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor 4100),
5. Undang-Unclang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional
(Lembarern Negara Republik Indonesia .lahun ,2OO1 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2l);
6. Und:rng-Undang Nomo 26 Tahun 2OO7 renrarlg PenaLaanRuang (Lembaran Negaral Republik Indoncsla Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan 7.
Lembaran Negra lRepublik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg renrang Kesehatan (Lernbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambal-ran Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OOg tentang Rumah sakit (Lembarzrn Negara Republik indorresia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembarern Negara Republik Indonesia Nomor SO72);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang PemerinL:rh:,-r Dacrzrh (Lembarzrn Negara Republik Indoncsrar'l'ahun 20l4 Nomor 24q, Tambahan Lembaran Negara Itepublik indonesia Nomor 55g7) scbagairnar-r.r Lelah cliubah Lcrarkhir clengan Und.rng Undang Nomor 9 Tahun 201S tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 t.entang Pcn-rerintah:rn Daerah (Lembarar-r Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemcrintah Nomor 32
Tahun 1996 te nrang '1'energa lieschata'r (Lembarern Negarzr Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Taimbahan l,embarr:rn Ncgara Republik indoncsia Nomor 3632);
2
I 1. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo'
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSO2); 12. Peraturan pemerinrah Nomor 24 r'ahi-rn 2005 tentaLng Standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 49, 'lamb:rhan Lembaran Negarzr Republik Indor-rcsia Nomor a5O3);
13. Peraturan Pcmerint.h
No,or 58 l'airu, 2005 tentang ngeloiaar, Kcuangan Dae.ah (Lembaran Neg:rra Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor l4o, Tambahan Lemberran Negara Republik Indonesia Pe
Nomor a57B);
14.
Peraturan pemerintah Nomor 79 rahun 2oo5 tentang Pedoman pembinaan dan pengau,.asan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Inclonesia Tahun 20os Nomor 165, Tambahzrn Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor a59:3), 15. Per:rtr,rran pcrncrintah Nomor 3g
tahun 2oo7 Lcnta,g pembagian urusan pemerir-rtahan antara pemerintah, Pemcrintah Daerah provinsi, pernrintah Daerah I(abupate n/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia T,hun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor a737); 16. Peraturan Pr:mcrintah Nomor 41 Tahun 2ooz tentarng
Organisasi perangkat Darerah (Lembaran
Negarar
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
g9,
'l'ambarhan Lernbaran Negara Republik Indoncsia Nomor aTal); 17. Peratur^n Menteri Kesehalan Nomor 56
Tahun 2oi4
tcnta,g Klasifikasi dan pcrizinan Rumah Sakrt (l3c.ita Ncg,ra Re pubrrk Incloncsia Tal-ru. .2oiq
Nomor 122l); 18'
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1l 'l'ahun 2OOB Lentang Kewenangarr
Pemerintah I(abupaten Kutai 1{artanegara (Lembaran Dacrah Kutai l{artanegara Tahun 2OOB Nomor 1l).
J
Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI I(ARTANEGARA,
dan BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
MEMUTUSKAN: , Menetapkan : pERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN --']'-'-' RUMAH sAKrr UMUM
DAERAH
--
f
',]l
BAB
I
KtrTIJNI'UAN UMUM Pasal
I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Karrtanegara.
2' Pemerintah Daerah 3'
aclzLizrh Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4' Deu'an Peru'akilan Rakyat Daerah yang seranjutnya disingkat DpRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5' Dinas
adaleLh Satuan Kerla Perangkat Daerah pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tugas dan fungsinya di bidang ,yang
Kesehatan.
6' Rumah sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD aclalah Rumah Sakit Umum Daerah cii wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7
'
Masl'arakat adarah setiap orang baik pendatang maupun bukan pendatang yang tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara.
8' Rumah sakit
9
'
adalah institusi perayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, raurat jaian, dan gawat darurat. (]arw'at Darurar adalah kcadaan krinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyeramatan nvawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
10' Pelayanan Kesehatan paripurna adarah perayanan kesehatan meliputi promotif, preventil, kuratif, dan rehabilitatif.
1
.
i
yang
1' Upaya Promotif adalah kcgratan dalam rangka pemeliharaan clan peningkatan kesehatan.
4
l
t2. Upaya Preventif adalah setiap kegiatan dalam rangka pencegahan penyakit. l- J.
upaya Kuratif adalah setiap kegiatan dalam rangka penyembuhan penyakit.
14. Upaya Rehabilitatif kesehatan. 15.
16.
adalah setiap kegiatan dalam rangka pemulihan
Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masarah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperrukan,
baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan cliri clillam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan latau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertenlu memerlukan ker,l,enangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pasal 2
Pengembangan RSUD diselenggarakan berclasarkan: a. nilai kemanusiaan; b. etika dan profesionalitas;
c. keadilan; d. persamaan hak dan anti diskriminasi; e. pemerataan:
l.
pelarranan; dan
g. perlindungan dan keselamatan pasien. Pasal 3
Pengaturan Pengembangan RSUD bertujuan untuk: a' mempermud:rh akses masy61121fta1. untuk mendapatkan pelayanln kesehatan;
b' memberikan perlindungan terhaclap keselamatan pasien, Masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan sumber da1,a manusia di Rumah Sakit; c. memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang paripurna secara berkualitas; d' meningkatkan mutu, mempertahankan, pelayanan Rumah Sakit; dan
dan memaksimalkan standar
e' memberikan kepastian hukum kepacla Pasien, Masyarakat, sumber d^yn manusia Rumah Sakit, dan Rumah Sakit.
5
BAB II ]'UGAS DAN F'UNGSI Pasal 4 RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. RSUD
mempunyai fungsi:
a' penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; b' pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuar kebutuhan medis;
c' penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
d' penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan clengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. BAB III PtrNGtrMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAtrRAFI
Bagian Kesalu Umum Pasal 6
(1) Dalam rangka membertkan pelayanan kcsehzrtan secara paripurna dan berkualitas, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan RSUD. (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peningkatan Klasifikasi; dan b. pengembangan Lainn5,21.
(3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai peraturan perundang-unclangan serta kemarnpuan claerah. Bagrarr Keduar Per-i
i
ngkatar-r I(lasifikasi
Pasal 7
(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara
berjenjang dan lungsi rujukan, Pemerintah Daerah berkeu,ajiban
mengupayakan peningkatan kelas RSUD.
o
(2) Klasilikasi kelas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. RSUD Kelas A; b. RSUD Kelas B;
c. RSUD Kelas C; dan d. RSUD Kelas D.
(3) Itumah Sakit Umum Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d diklasifikasikan menjadi: a. RSUD Kelas D; dan b. RSUD Kelas D pratama.
(4) Peningkatan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyesr-taian terhadap
:
a. pelalranan;
b. sumber daya manusia;
c. peralatan; d. serrana d"rn prasar.rna; dan c. :rclministrasi manajemen.
(5) Selain penycsuian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RSUD harus melakukan studi kelayakan dan menyiapkan dokum* p.i"r-r"anaan. Pasal
B
(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat(S) merupakan perencanaan awal RSUD baik secara fisik dan non-fisik. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rentang: a. kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit;
b' kajian kebutuhan sarana/f:rsilitas dan peralatan medik/non medik, dana dan tenaga yang dibutr-rhkan untuk layanan yang akan diberikan; dan c. kajian kernampuar-r pembiayaan.
(3) Ka-1ian kebutuhan pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat {2) hurul a, meliputi: a. kajian demografi; b. kajian sosio-ekonomi;
c. kajian morbiditas dan mortalitas; d. kajian sarana dan prasarana kesehatan; dan e. kajian peraturan perundang_undangan.
(4) Kaji'Il keburtuh:rn sarelr-]a/lasilitas dan peralatan medik/non medik, darna dan tennga J/itng dibutuhkan untuk 1a1r211^r-, yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
7
dan iasilitas lisik lrang mempertimbangkan rencana cakupan, jenis layanan dan fasilitas lain dengan mengacu dari ka.lian kebutuhan
a. sarana
dan permintaan (program fungsi dan pogram ruang);
b' peralatan medik dan non medik yang mempertimbangkan perkiraan peralatan yang akan digunakan cralam kegiatan layanan;
c' tenaga / sumber daya manusia yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan tenaga dan kualilikasi; dan d' pendanaan investasi.
yang mempertimbangkan perkiraan kebutuhan
dana
(5) ka.iian kemampuan pembiayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
a' prakiraan pendapatan ]rang rnempertimbangkan proyeksi pendapatan yang mengacu dari perkiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur; b' prakiraan bial'a yang mempertimbangkan proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap dengan mengacu pada perkiraan sumber daya manusia; c. proyeksi Arus Kas antara 5 (lim^) sampai 10 (sepuluh) tahun; dan d. proyeksi Laba/Rugi antara 5 (rima) sampai 1o (sepuluh) tahun. Pasal 9
(1) Dokumen perencanaan sebagairrrarna dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi pengembangan aset untuk paling sedikit 1o (sepuluh) tahun kedepan daiam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal; (2) Dokumen perencanaan sebag:rimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ar. identtfikasi provek perencan.ran; b. demogrnfis;
c. tren masa depan; d. lasilitas yang ada; dan e. modal dan pembiilyaan.
Bagian Ketiga Pengembangan Lainnya Pasal
1O
(1) RSUII clap:rt menambah dan mengembangkan fasilitas selain standar yang diberikan menurut klasifikasinva seb:rgaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a' penyesuaian desain dan corak bangunan RSUD dengan desain dan corak bangunan adat Kutai Kartanegara; b. pembangunan sarana dan pra-sarana olahraga bagi pasien; dan/atau c. pembangunan taman dalam dan taman luar.
B
(.),
Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: a. tidak mengurangi fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat; b. sesuai dengan studi kelayakan dan dokumen perencanaan rumah sakit; dan
c.
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang rumah sakit.
BAB IV
TIM PtrNGtrMBANGAN RSUD Pasal
1
1
(1) Dalam hal meiaksanakan pengembangan RSUD, pemerintah Daerah membentuk Tim. (2)
Tim sebagaimana dimaksud pada aya1. (1) bertugas memberikan
rekomendasi peningkatan keras, pembangllnan, dan pengembangan RSUD. (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah g (sembilan) orang yang terdiri atas 4 (empat) orang dari unsur lembaga formal dan 5 (lima) orang dari unsur rembaga non-formar. (4) Masa keria keanggotaan'l'im sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan ciapat diperpanjang paling banysfu 2 (dua) ka1i.
'lim rnenvampaikan Laporan setiap semester kepada Bupati. (6) Ketentuan lebih lanjr,rt mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengembangan RSUD diatur dengan peraturan Bupati. (7) Ketentuan lebih lanjr:t mengenai keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud (s)
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V PtrMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal
I2
(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah i,i tcrhadap RSUD di w,ilayahnya. (2) Pembinaan dan pcnga\\,i:lsan y.rng dimaksr_rcl pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lain. (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat
mengambil sanksi administratif. (4) RSUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat dikenakan sangsi administrative berupa:
(3)
o
a. teguran lisan, b. teguran tertulis;dan
c. pencab:utan izin.
(5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayar (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan.
BAB VI KtrTtrN'I'UAN PtrNUTUP Paserl 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar se tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini clengurr penempat..rnnya dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 19 Januari2Ol6 PJ.BUPATI KUTAI I(ARTANEGARA
H. CHAIRIL AN#hR Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 20 Januari2016 PIT.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANEGARA
NIP. 19 LEMBARAN DA TAHUN 2076
.si 198802 L OO2 H KABUPA'I'trN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 67
NOMOR
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATtrN KUTAI KARTANEGARA P}iOVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2016
10
PENJtrLASAN ATAS
PtrRATURAN DAtrRAH KABUPATtrN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
I.
UMUM
Salah satu tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningl
Rumah Sakit umum Daerah mcrupakan salah satu fasilitas pelayanan
i<e
sehatan di Daerah ],ang sangat diperlukan dalam
mencrukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai karakteristik dan organisasr yang sangar kompleks' Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain guna menangani segala bentuk permasalahan kesehatan masyarakat.
Keberadaan Rumah SakjL Umum Daerah di Kutai Kartanegara periu dikembangkan sehingga dapat n-rembcrikan pelayanan kepada masyarakart
dengan lebih b:rik. Penge mbangan tersebut dapat dilakukan dcngnrr membentuk Peraturan Dacrah Kabupaten I{utai I(artanegara te ntang Pengembarlgan lRumah Sal
masa yang akan datang.
II.
PtrNJtrLASAN ITASAL D]'MI PASAL
Pasal
1
Cukup jelas. Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan "ni1ai kemanusiaan" adalah
bahr,t,:r
pi:nyelenggaraan pengcmbangan RSUD diiakukan de.gan memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak
membedakan suku, agama, status sosial, dan ras.
11
Huruf
b
Yang dimaksud dengan "etika dan pro{'esionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan RSUD dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki etika profesi dan sikap profesional, serta mematuhi etika rumah sakit.
Huruf c Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan RSUD mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat.
Huruf d Yang dimaksud dengan "persamaan hak dan anti diskriminasi" adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan RSUD ticlak boleh membedakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok darri semua lapisan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pemerataart" adalah
bahrva
penyelenggaraan RSUD harus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "pelayanan" adalah bahrva penyelenggaraan pengembangan RSUD semata-mata untuk mcmberikan pclayanan yang terberik kepada masyarak:lt diskriminelsi statLrs sosialnya.
l.ernpa
Huruf g Yang dimaksud dengan "perlindungan dan keselamatan pasien" adalah bahu,a penyclenggaraan RSUD tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memperhatikan periindungan dan keselamatan pasien. Pasal 3
Cukup jelas. Pasal 4
Cukup jelas. Pasal 5
Cukup jr:las. Pasali 6
Cukup jelas. Pasal 7
Cukup jclas.
12
Pasal 9
Cukup jelas. Pasal 10
Cukup jelas. Pasal
1
1
Cukup je1as. Pasal 12
Cukup jeias. Pasal 13
Cukup jelas.
i1 :
.i
TAMBAHAN LEMBARAN DAPRAH I(ABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 27 TAIIVN 2016
14
