BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TtrNGAH PBRATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 53 TAHUN 2$14 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN UNIT PBLAKSANA TEKNIS BADAN PADA PERIKANAN DAN DAN PELAKSANA PtrNYULUI.IAN PERTANIAN, KNHUTENEN KABUPATEN KATINGAN
DENGAN RAHMAT ?UHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN,
Menimbang:
a B*ffiiTfi"?ffi;?H?"(fi"I3[ffflffii*:fr::;
Unit wilayah kerja serta tuga?, fungsi da1-ryai.an tugas pelaksan**r, t*t"rris dadan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BuPati;
sebagaimana b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan BuPati;
Mengingat:1.Undang-UndangNomor_5Tahun2oa2tenta'ng pembeitukan Iiabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau'
KabupatenGunungMas,KabupatenFulangPisau' KabupatenMurungR*y*danKabupatenBaritoTimur di Piovinsi Kalimantan Tengah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor L8' Tambahan LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoralS0);
2003 tentang 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Republik Indonesia Keuanga* N"gat?" {Lembaran Negara
TahunzooS-Nomor4T,TambahanLembaranNegara Nomor a2861;
2OO4 tentang 3. Undang-Undang Nomor 1 TahunNegara Republik
Perbendah araafi' Negara (Lembaran Indonesia Tahun ZAA+ Nomor 5' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
2OO4 tentang 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun Pemerintah Pusat dan Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Lembaran Indonesia iut rr, 2OO4 Nomor 126, Tambahan Negara Nomor
aa38);
/
tentang Sistem Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 p""y"iifr"" Pirtanian, Perikanan dan Kehutanan Indonesia Tahun 2006 ir,"rirU"t"tt nr"j^t* Republik Nomor 92, tail'bahan' Lenabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1t Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tahun zOLt it **O.r*r, Negara Republik .Indonesia 82, famb"f'"n Lembaran Negara Republik
6.
Nomor
Indonesia Nomor 523a1; tentang Aparatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;iC-_ ffi" gara f,emuaran Negara Republik Indonesia
7.
i"frrr" Zb;3 No*ot 6, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9a\;
8.
Undang-Undang Nomor 23 . Tahun 2Ol4Republik pemerintahan b*"t"r, (Lembaran Negara IndonesiaTahun2AL4Nomor244,TarrtbahanLembaran tentang
ii"U*" Republik
9.
10.
Indonesia Nomor 5587h
2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun Negara f"ng*fofu"tt Keuangan D1e^rah (Lembalal Tambahan 140' it"piitrit Indorresia fahun zoos Nomor
a5781; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tentang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT
PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah' Pemerintahan--p"*'"t'Provinsi,danPemerintahan Republik Daerah Kabupate nlKota (Lembaran NegaraLembaran i*Jorr"*i. Tahln 2OA7 Nomor 82' Tambahan
ii;;;.
11.
12,
Nomor Republik Indonesia a7371;
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT Negara (Lembaran bfi"*""i Peiangkat Dry1ahNomor 89' Tambahan n"i"Ufif. IndonesiJTahun 2OA7
47a\; Lembaran Negara Republik Ind'onesia Nomor 3 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2o0Stentang-rembagianUrusanPemerintahanYang MenjadiKewerrang*,-P**"rintahKabupatenKatingan DaeraI Kabupaten Katingan Tahun 20oB
ii*rriu"t"" Nomor 3);
13.
4 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor Daerah Peraturan 2}ll tentan; Perubahan Atas X"Urp"t"" t
Organisasi
Daerah Dan -Kabupalen Perencanaan Pembangunan Katingan (Lembaran Daerah Teknis Daerah 4); XaUupaten Katingan tahun 20l i Nomor 5 Tahun 2Ol2 14. Peraturan Bupati Katingan Nomor Kerja Badan tentang Uraia* Tugas, Fungsi dan Tata
- r"rrg;
Lembaga
dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Pertanian, Plrik"anan dan Kehutanan Tahun Katingan F;t;l; Daerah Kabupaten Katingan v 2OL2Nomor 5O); Ketahana*
MEMUTUSKAN: MenetaPkan
:
ORGANISASI PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG
DANTATAKERJAUNITPELAKSANATEKNISBADAN
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA DAN PNNYUI,UHAN PERTANIAN, PERIKANAN KEHUTANAN KABUPATEN KATINGAN. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1"
dengan : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud 1. Daerah adalah Kabupaten Katingan; sebagai unsur 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.
BuPati adalah BuPati Katingan;
4.
Pelaksana Penyuluhan Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Katingan (BKPSK); pertanian, perikanan dan x"rt.rt*""n Kibupaten
S.KepalaBadanadalahBadanKetahananPangandanPelaksana Kehutanan Kabupaten Katingan; Penyuluh*op"tt*"ian, Perikanan dan
UPTB adalah
selanjutnya disingkat 6. unit petaksana Teknis Badan yang pada Bldan li.t*h*tt*n Pangan dan Pelaksana unit organisasi p"rluiian, peritcanan dan Kehutanan Kabupaten Katingan
T, 8.
penyuluh*o sebagai Balai yang melaksanakan tugas'rrr"sui""a! fan operasional yang merniliki penyuluh p"r|""i"", perika;*rr"d* Kehutanan tBPgK) wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan; penyuluhan yang Balai penyuluhan adalah suatu kelembagaan kedudukan di Kecamatan; Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Kepala UPTB adalah Kepala Pertanian' Perikanan Ketahana" p*"S"n dan p"i"L**a Penyuluhan dan Kehutanan KabuPaten Katingan;
g.JabatanFungsionaladalahkedudukanyangmglrlnSut.
BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 (1)
kerja seluruh atau UpTB berkedudukan dan mempunyai wilayah sebagian wilaYah Kecamatan;
Y1*S dal1m melaksanakan UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB jawab kepada Bupati melalui tugas berada dibawah dan bert.t ggUttg Kepala Badan. (1"), seba'gai berikut : (3) up/rB sebagimana dimaksud pada ayat
(2)
a.UPTBKecamatanKatinganKualaberkedudukandiPegatan; b. UPTB Kecamatan Mendawai berkedudukan di Mendawai; Baun Bango; UPTB Kecamatan Kamipang berkedudukan di
c,
d.UPTBKecamatanTasikPayawanberkedudukandiPetak
e.
Bahandang; di Kasongan; UPTB Kecamatan Katingan Hilir berkedudukan
f.UPTBKecamatanTewangSangalangGaringberkedudukandi Pendahara;
g.
di Buntut Bali; UPTB Kecamatan Pulau Malan berkedudukan
h.UPTBKecamatanKatinganTengahberkedudukandiT\rmbang Samba;
i.
Kecamatan Petak Malai UPTB Kecamatan sanaman Mantikei dan berkedudukan di Tumbang Kaman; di T\rmbang Hiran; UPTB Kecamatan Marikit berkedudukan
j. k. UPTB Kecamatan Katingan Hulu dan
Kecamatan
Bukit
Raya
berkedudukan di Tumbang Sanamang' BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
(1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari
a. b. c.
:
KePala UPTB;
Sub Bagian Tata Usaha; KelomPok Jabatan Fungsional' Teknis Badan sebagaimana (2) Bagan susunan organisasi unit Pelaksana sebagai bagian dimaksud pada ayat (1) tercantr.rm dalam Lampiran Bupati ini' ,u"* tidak ierpisat'tcan'dari Peraturan BAB V TUGAS DAN FUNGSI Pasal 5
melaksanakan sebagian {Jnit pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas Pelaksana Penyuluhan, Badan Oi Oiarrrg Ketahanan Rlngan, khtsus tugas Peitanian, Perikanan dan Kehutanan'
Pasal 6
dalam Pasal 5, Unit Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pelaksana Teknis Badan, mempunyai fungsi : Pelaksana Teknis Penyusunalt perencanaan dan program kegiatan unit daerah; Badan u"ur.i dengan rencana straiegis pemerintah penetapan kebijakan b. penyiapan bahan dan penyusunan perumusan standar' prosedur Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai d"*gu.tt norrna, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; program kegiatan Unit. Pelaksana c. Perencanaan teknis operasional dan kriteria Teknis Badan sesuai dengan norma, standar, prosedur yang ditetaPkan Pemerintah; dan penYuluhan Pada tingkat d. Peningkatan ketahanan Pangan penyuluhan kabuPaten; kecamatan sejalan dengan Program program e. Pembinaan ketahanan Pangan dan penyulr-rhan berdasarkan penYuluhan; sarana produksi, f. Penyediaan dan PenYebaran informasi teknologi, konsumsi dan pembiaYaan dan Pasar serta ketersediaan, distribusi, keamanan Pangan; pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan - dan kemitraan o b' peningkatan kapasitas pelaku utama dan p"l*kn usaha] fasilitasipinyuluh swasta melalui penyuluh p"*"ri*t*fr,- p*"y'luh swadaya danpara pertemuan proses pembelajaran."*"** berkelanjutan, fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha;
a.
ienyutufr,
h. 1.
j.
k.
Pelaksanaanprosespembelqiaran.melaluipercontohandan pelaku utama dan pelaku usaha;
pengembangan model ,rrah* tani tagi Badan; Pelaksanaan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi unit Pelaksana Teknis Badan' BAB VI TATA KERJA DAN ESELONERING
Pasal 7
melakukan pengaturan dan pembagian tugas sta] UPIB sesuai kebutuhan; seluruh Kepala UPTB berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTB; Kepala Sub Bagian Tata Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang mellksanakan tugas berada di bawah dan
t1) Kepala Badan berwenang (21
(3)
usaha yang dalam
t"*."S6*ngljawab kepada Kepala
U
PTB'
Pasal 8 (1)
koordinasi' Kepala UPTB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip lingkungan UPTB!/ integrasi, *intcronisasi" dan simvlikasi baik- dalam *u.iprtt'dengan instansi lain yang terkait;
prinsip(2) Kepala Sub Bagian Tata usaha berkewajiban melaksanakan dengan prinsip f.oorAi"i"i, integrasi, sinkronisasi dan simvlikasi sesuai bidang tugasnYa; masing-masing (3) Kepala UPrrB dan Kepala Sub Bagian Tata usaha pembinaan kepada bertanggurrg 3***U memberikan bimbingan atau tugas menurut bawahanrry. l"tt" melaporkan hasil-hasil pelaksanaan j enjang jabatannya masing-masing; UPTB tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTB (4) Jabatan Kepala -a*u* menjalankan tugasnya, Kepa}1.. UPTB dapat berhalang*,, menunjut Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya; dan mematuhi (5) Koordinator Pejaba! Fungsional wajib mengikuti kepada Kepala UPTB Badan petunjuk-petunjlk dan berlanggungil;ab p"l*k:f" Penyuluhan Pertanian' pada Badan Keiahanan fangai-a"t, perikanan dan Kehutanan Jat, *"nyampaikan laporan berkala tepat waktunYa; oleh pimpinan satuan organisasi dari {6} Setiap laporan yang- diterima diper[-un*kat sebagai bahan untuk bawahan *"jiU'-ai[Urt dan penyu$un*rr-'i"pot"" lebih lanjut- untuk memberikan petunjukpetunjuk kePada bawahan; masing-mi-ii1-^-5ff:1" atasan' (7) Dalam menyampaikan -;t;arnpaikan laporan kepada satuan organisasi lain yartg tembusan ;qitb secara fungsio-nal mempunyai hubungan kerja' Pasal 9 (1)
12)
KepalaUPTBpadaB"{.""KetahananPangandan.Pelaksana merupakan jabatan
Penyuluhan Pe*anian, Perikanan dan Kehutanan struktural eselon IV'a. pada Badan Ketahanan Kepala Sub Bagian Tata Ulaha pada UryB Perikanan dan Pangan dan Felaksana renStuturran - Pertanian' IV'b' Kehutanan merupakan jabatan struktural eselon BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 1O
(1)KelompokJabatanFungsionalmempunyaitugasmelaksanakan dan kebutuhan; sebagian t"s* upTe *"*.*ii dengan keahlian pada ayat (1) (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud bidang dan dengan terbagi dalam berba*;i kelompof sesuai Ketentuan berdasarkan keahliannya yang diatur dan ditetapkan Peraturan perunding-undangan yang berlaku;
{3}setiapKelompok{*"|3lFungsionalyangtergabungdalamunit-unit fungsional senior di lingku"g; UPTB dipimpin"oleh "iottttg tenaga jawab kepada Kepala yang aitun:ut oi"r, nupati dan bertangggung UPTB;
(4)JumlahJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaayat{LJl,, ',ditentukanberdasarkankebutuhanbebankerja;
(s) .Jenis
dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat t2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang_
undangan yang berlaku; (6)
itelompok .Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
clengan
BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM,IABATAN
Pasal
11
Kepala uPrB dan Kepala sub Bagian Tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IX PEMBIAYAAN
Pasal 12 Segala biaya yang diperiukan dalam peiaksanaan kegiatan masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan dibebankan pada Anggaran pendapitan dai Belanja Daerah Kabupaten Katingan. BAB X KETENTUAN PBNUTUP
Pasal 13 Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatann-ya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.
Ditetapkan di Kasongan ,s Nw .ror4
pada tanggal BUPATI
Diundangkan di Kasongan pada tanggal e6 na/, zo4
GAN,
AHMAD YANTENGLIE
v
SEKRE*TARIS DAERAH KABUPTVEN KATINGAN,
NIKODEMUS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR
a J 4
z
r-l
Z
kF, z
s z F
z
t-
M
H
I
Zz
<< '-L r\.
F.
Lr]
ilL/>
*\ ./
>&
aftF7 <.rABEl d? <\
=^AZI: (rn)D riHYim
Z F <J
<.1 4,ir,
il25>
;iM.o";
"hrNO(FHE J1
eLrS .tv&H
v\
,
Ee! u<e?fr Ed1 fr
u^(n eatu ime
il1Sil zF >,s <.*
*Zze r-!:)
Z<
Fii
<M '-
'.'l B^ A1
Fca( .i*ta
n
=ua< zH*rO
iJJ
B;FE
-
^-J>
P EEHP 3 -iXxH s:rklYid a)At2
F-sfl3a
HJJ:;EIN<
fis5d30-M
e=?4188 clSrD.;uaz. {+->a(i>4
itzftxoaE vL?",L
tE
HilhSSEg
ri**z ! ,1 rJ< z*E z
J:1FF
*)./JA|--
*4 r'r,
i'!
m<
JI1
td5
;i\nr*
Y14z*
L,,/
=
?;ZZ \)4i3 *7\\
z 4z o< =ZZ 2S*
,A'rrIJ j v) H\e ,,fu
4
--f
ar'
H lj!
LJr
J Z r-1 F-
z )*
t-! rh
tv '--.) e F- {a .lE
"! F
frl
E5llri
LJ
J
&l
E H
