BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG
PUSAT KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
Menimbang
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah, penjaminan kesehatan hewan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
b. bahwa dalam rangka menjamiii kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pusat Kesehatan Hewan sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kondisi kesehatan produktivitas hewan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesehatan Hewan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2009
Nomor
84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.
Peraturan
Menteri
Pertanian
64/Permentan/OT. 140/9/2007
tentang
Nomor
Pedoman
Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PUSAT
KESEHATAN
HEWAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah
Daerah
adalah
Pemerintah
Kabupaten
Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kubu, Abang, Karangasem, Bebandem, Selat, Rendang, Sidemen, dan Manggis.
5. Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem.
6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama
^
Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan. 7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 8. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, ricketsia, infestasi parasit dan atau penyebab lainnya. 9. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan. 10.Veteriner adalah segala urusan dengan hewan dan penyakit hewan. 11. Medik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktek kedokteran hewan.
12.Dokter Hewan adaleJi orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikasi kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. IS.Kepala Puskeswan adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggungjawab dalam penyatuan kewenangan kekuasaan unit pelayanan kesehatan hewan di setiap kecamatan.
BAB II W
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2
(1) Puskeswan dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewsin.
(2) Kepala Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas. (3) Kepala Puskeswan merupakan unit kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
Pasal 3
(1) Puskeswan mempunyai tugas : a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya; b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; dan c. memberikan surat keterangan dokter hewan.
(2) Surat Keterangan dokter hewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) , huruf c
berlaku untuk keperluan
pembinaan dan pengawasan wilayah kerjanya.
kesehatan
hewan
di
Pasal 4
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), Puskeswan menyelenggarakan ^
fungsi : a. pelaksanaan penyehatan hewan; b. pemberian pelayanan kesehatan
masyarakat
veteriner;
c. pelaksanaan epidemiologik;
d. pelaksanaan
informasi
veteriner
dan
kesiagaan
darurat wabah;
e. pemberian pelayanan jasa medik veteriner; dan f. pemberian pelayanan konsultasi medik veteriner.
(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskeswan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSKESWAN W
Pasal 5
(1) Puskeswan terdiri atas : a. unsur Tata Usaha;
b. unsur Pelaksana yang membidangi : 1.
pelayanan
kesehatan
hewan,
kesehatan
masyarakat veteriner dan reproduksi; dan 2. epidemiologi dan informasi veteriner. kelompok Jabatan Fungsional.
c. (2) Bagan organisasi Puskeswan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 6
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskeswan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya. (2) Penanggung jawab yang membidangi Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketata usahaan yang meliputi perencanaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta administrasi pelaporan. (3) Penanggung jawab yang membidangi Kesehatan Hewan,
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Reproduksi mempunyai tugas melakukan urusan meliputi pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi serta pembuatan rekam medik dan pelaporan kasus penyakit hewan.
(4) Penanggung jawab yang membidangi epidemiologi dan informasi veteriner mempunyai tugas melakukan urusan meliputi surveilans dan pemetan penyakit hewan, pengumpulan dan analisa data yang meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, pengambilan spisimen dalam rangka penegakan diagnosa penyakit hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologik dan laboratorik serta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan
jabatan
fungsional
lain
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
^
(7) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Puskeswan.
(8) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan pada kebutuhan dan beban kerja.
BAB IV
SUMBERDAYA MANUSIA DAN SARANA PUSKESWAN Pasal 7
Sumberdaya manusia yang bertugas di Puskeswan paling kurang terdiri atas : a. 1 (satu) orang dokter hewan;
b. 2 (dua) orang paramedik veteriner;
c. 4 (empat) orang teknis Puskeswan yang terdiri dari asisten teknis reproduksi, petugas pemeriksa kebuntingan, inseminator dan vaksinator; dan d. 1 (satu) orang administrasi.
Pasal 8
(1) Petugas
Puskeswan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 7 berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS.
(2) Dalam hal Puskeswan kekurangan petugas yang berstatus PNS maka petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi oleh non PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Penempatan dan pengisian petugas
Puskeswan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
Pasal 9
Setiap Puskeswan dilengkapi dengan sarana dan peralatan yang diperlukan sesuai dengan persyaratsin minimal sarana dan peralatan Puskeswan sebagaimana tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V
KEGIATAN PELAYANAN PUSKESWAN Pasal 10
(1) Kegiatan Pelayanan Puskeswan dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Puskeswan.
(2) Kegiatan pelayanan Puskeswan yang dilakukan di luar
Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Puskeswan dengan mengunjungi
tempat/lokasi
yang
memerlukan
pelayanan kesehatan hewan.
(3) Selain jenis pelayanan melalui kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilaksanakan melalui pelayanan keliling di wilayah kerjanya.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PELAPORAN
Pasal 11
Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya melakukan pembinaan terhadap Puskeswan, dalam hal bimbingan
W
teknis pelayanan Puskeswsin di daerah terhadap kegiatan pelayanan Puskeswan yang meliputi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan, penerapan dan pengawasan terhadap norma dan atau standar teknis pelayanan kesehatan hewan, pengendalian wabah dan penyakit hewan menular, supervisi, monitoring evaluasi dan pelatihan teknis, manajerial petugas Puskeswan berdasarkan tanggung jawab dan kewenangannya, serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.
Pasal 12
(1) Petugas Puskeswan wajib membuat dan menyampaikan laporan setiap 14 (empat belas) hari keija kepada Kepala Puskeswan, yang meliputi : 1. laporan hasil kegiatan dan kemajuan Puskeswan; dan
2. laporan perkembangan penyakit hewan di wilayah kerjanya.
^
(2) Kepala
Puskeswan
berdasarkan
laporan
yang
disampaikan oleh petugas Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat tanggal 10 bulan berjalan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
(3) Kepala Dinas berdasarkan laporan Kepala Puskeswan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya menyusun rekapitulasi laporan Kepala Puskeswan di
wilayahnya untuk disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Pasal 13
(1) Dalam hal terjadi wabah atau kejadian penyakit hewan menular di wilayah kerjanya petugas Puskeswan wajib menyampaikan laporan paling lambat dalam waktu 1x24 jam kepada Kepala Puskeswan.
(2) Kepala Puskeswan berdasarkan laporan kejadian wabah atau penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam waktu 1x24 jam segera menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
W
(3) Kepala Dinas berdasarkan laporan kejadian wabah atau penyakit hewan menular dari Kepala Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera dalam waktu 1x24 jam menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan, untuk dilakukan tindakan pengendalian secara terkoordinasi.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14
W
Pembiayaan dalam penyelenggaraan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah.
Puskeswan dan Belanja
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Peraturan
Bupati
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 15 Juli 2016
IjBUPATIfcAI^NGASEM,
L
i
I GUSTI AYU MAS SUMATRI
Diundangkan di Amlapura pada tanggal 15 Juli 2016 SEKRETARIS
AERAH KABUPATEN KARANGASEM
I GEDE ADNYA MULYADI BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 23
10
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG
PUSAT KESEHATAN HEWAN
1.
W
PENDAHULUAN
Pengamatan dan pengidentifikasian penyakait hewan merupakan persyaratan dasar yang digunakan sebagai bahan kebijakan dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan, pengujian, peringatan dini dan pelaporan. Pencegahan penyakit hewan meliputi pencegahan masuk, muncul dan menyebamya penyakit hewan dalam suatu wilayah merupakan tanggungjawab moral sebagai anggota organisasi kesehatan hewan dunia, termasuk lalu lintas hewan di tempat pembibitan, budidaya, penampungan hewan, pasar hewan, rumah potong hewan, alat angkut hewan, tempat pelayanan kesehatan hewan, unit konservasi dan laboratorium veteriner.
Pemberantasan penyakit hewan pada daerah tertular dan daerah wabah merupakan upaya pembebasan suatu wilayah dari kasus dan/atau agen penyakit hewan, dilakukan pada kisaran perlakuan khusus, zona, pulau dan gugusan pulau, kabupaten/kota dan provinsi. Pengobatan hewan merupakan tindakan medik pada hewan yang dimaksudkan untuk menjamin kesehatan hewan terhadap individu dan populasi hewan. Proses pengobatan penyakit hewan sudah tentu memerlukan obat hewan dan ruangan dalam hal tindakan pelayanan kesehatan hewan. Potensi wilayah Kabupaten Karangasem secara topografi sangat potensial untuk budidaya ternak ruminansia dan non ruminansia, karena cukup tersedia lahan untuk pakan ternak, sedangkan untuk pakan unggas pada umumnya Kabupaten Karangasem masih ketergantungan dengan pakan unggas dari luar Bali. Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Karangasem juga mencakup pembangunan gedung Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sebagai ujung tombak tingkat lapangan terhadap pelayanan
kesehatan hewan, terutama pencegahan dan penanggulangan penyaicit hewan yang menular ke manusia sering disebut zoonosis. Dalam kaitan itu terasa sekali bahwa pelayanan kesehatan hewan melalui Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), dipandang cukup strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hewan. Hal tersebut menopang ketahanan pangan hewani untuk kesejahteraan manusia. Guna optimalnya pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan yang terarah dan terpadu maka dipandang perlu dan layak adanya Pusat Kesehatan Hewan Teritegrasi di Kabupaten Karangasem. 2.
TUJUAN
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
11
a. Meningkatkan kewenangan kekuasaan unit pelayanan kesehatan hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan di setiap kecamatan;
b. Meningkatkan status kesehatan hewan Kabupaten Karangasem yang bersifat Nasional;
c. Memberikan jaminan keamanan manusia, hewan dan lingkungan dari ancaman penyakit hewan, menghindari kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengganggu kesehatan hewan; dan d. Membangun jejaring kerja antara pusat dan daerah, serta antar
daerah dalam berkoordinasi meningkatkan ketanggapan cepat dan efektif terhadap ancaman penyakit hewan.
3.
WILAYAH KERJA
Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan hewan, perlu ditetapkan wilayah kerja Pusat Kesehatan Hewan dibatasi dengan meliputi sekurang-kurangnya 2.000 satuan ternak dan/atau meliputi 1 (satu) wilayah kecamatan. Kecamatan Kubu dibangun Puskeswan Kubu,
w
Kecamatan Abang dibangun Puskeswan Abang, Kecamatan Karangasem dibangun Puskeswan Karangasem, Kecamatan Bebandem dibangun Puskeswan Bebandem, Kecamatan Selat dibangun Puskeswan Selat, Kecamatan Rendang dibangun Puskeswan Rendang, Kecamatan
Sidemen dibangun Puskeswan Sidemen dan Kecamatan Manggis dibangun Puskeswan Manggis. 4.
FUNGSI
Tugas pokok Puskeswan adalah melakukan pelayanan kesehatan hewan
sesuai wilayah kerja yang ditetapkan. Untuk melakukan tugas pokok tersebut Puskeswan mempunyai fungsi : 1. Pelayanan Kesehatan Hewan
W
Pelayanan kesehatan hewan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hewan meliputi penetapan penyakit melalui pemeriksaan klinis hewan-hewan tersangka sakit, pencegahan, pengobatan, penanganan reproduksi dan alin sebagainya yang ditujukan untuk pemeliharaan kesehatan hewan dan penanggulangan penyakit. 2. Penyuluhan
Kegiatan penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk turut mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan petani peternak dan pemilik hewan kesayangan meliputi penyediaan informasi, kesehatan
hewan
bimbingan
teknis
dalam
rangka
pencegahan
dan
pemberantasan penyakit, wabah konsultasi permasalahan kesehatan hewan dan lain sebagainya yang ditunjukkan untuk membantu
petani peternak, dan pemilik hewan kesayangan dalam penanganan kesehatan hewan dan sekaligus pengembangan swadaya dan swakarsa petani peternak dan pemilik hewan.
12
5.
TUGAS
Untuk menyelenggarakan pungsi tersebut, Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas sebagai berikut; 1. Pelayanan Kesehatan Hewan
a. Melaksanakan pengamatan (surveillance) penyakit hewan menular beserta aspek-aspek epidemiologinya; b. Melaksanakan pemantauan (monitoring) penyakit hewan menular untuk mengetahui secara dini bila timbul wabah dan pengambilan langkah-langkah darurat dalam upaya penanggulangannya. Termasuk mempunyai kewajiban untuk melaporkan kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya;
c. Melaksanakan
pencegahan
atau
vaksinasi
dan
pengobatan
penyakit hewan, serta perawatan hewan sakit;
d. Mendiagnosa penyakit secara klinik, patologi, epidemiologi dan laboratorik sederhana;
^
e. Melaksanakan pengambilan dan pengumpulan spesimen dari hewan mati, sakit atau diduga sakit untuk dikirim ke laboratorium diagnosa;
f. Melaksanakan penanganan reproduksi antara lain diagnosa kebuntingan, menolong kelahiran, inseminasi buatan, diagnosa dan pengobatan kemajiran, kegiatan alih janin (embriotransfer), diagnosa dan pengobatan gangguan-gangguan reproduksi; g. Melaksanakan bedah hewan dalam rangka mengurangi atau membebaskan hewan dan penderita, kastrasi/ovarektomi dan kecantikan hewan;
h. Konsultasi masalah kesehatan hewan, gizi hewan dan makanan ternak;
i. Melaksanakan penanganan mutu dan kesehatan hasil reproduksi hewan yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner; dan
^
j.
Memberikan urutan keterangan/ rekomendasi kesehatan hewan
terhadap hewan hidup maupun hewan mati di wilayah kerjannya. 2. Penyuluhan
a. Menyediakan dan menyebarkan informasi serta wadah konsultasi tentang permasalahan kesehatan hewan;
b. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
c. Membantu para penyuluh pertanian dalam pelaksanaan demontrasi uji coba maupun latihan bagi petugas/petani di bidang kesehatan hewan; dan
d. Menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan swadaya dan swakarsa petani ternak dalam penanganan bidang kesehatan hewan.
3. Untuk
keterpaduan pelaksanaan kegiatan pelayanan dinas peternakan dan Kesehatan Hewan setempat, maka sesuai dengan
13
kemampuan dan fasilitas yang dimiliki Puskeswan, dapat dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: a. Membantu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan kebuntingan;
inseminasi
buatan
dan
b. Membantu melakukan pengawasan penyebaran ternak; c. Membantu melakukan pengawasan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan dan ikutannya; dan
d. Membantu pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.
6.
KETENAGAAN
Puskeswan dipimpin oleh seorang tenaga medik veteriner kesehatan hewan, yaitu dokter hewan yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. Di samping tenaga medik, Dokter hewan, untuk sebuah puskeswan diharapkan mempunyai minimal 5 (lima) orang tenaga terdiri dari satu orang Dokter Hewan, dua orang paramedik, satu orang tenaga administrasi dan satu orang pengurus barang.
7.
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESWAN
KEPALA
PUSKESWAN
TATAUSAHA
URUSAN PELAYANAN
URUSAN EPIDEMIOLOGI
KESEHATAN HEWAN,
DAN INFORMASI
KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
VETERINER DAN REPRODUKSI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
8.
POLA PEMBINAAN DAN OPERASIONAL
Pelayanan kesehatan hewan oleh Puskeswan sangat dipengaruhi oleh pola pembina baik yang bersifat teknis maupun administratif, untuk mengefektifkan pembinaan tersebut organisasi Puskeswan perlu ditetepkan dan ditata dengan baik, sehingga masing-masing instansi
14
pembina dapat secara optimal melakukan pembinaan sesuai porsi masing-masing, dan diarahkan kepada: 1. Organisasi dan pengelola
Selaras dengan arah lebih menitikberatkan pemberian otonomi
Daerah Kabupaten serta untuk lebih memantapkan usaha pelayanan kesehatan hewan, pembina Puskeswan secara teknis fungsional dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Provinsi, teknis operasional dilakukan oleh Dinas Peternakan
Kelautan dan Perikanan Kabupaten, teknis laboratoris dipandu oleh Balai Besar Veteriner sedangkan secara administratif dibina oleh
Pemerintah Daerah. Secara nasional pembinaan fungsional dan profesional oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Pembinaan
Instansi yang berwenang melakukan pembinaan adalah:
1) Direktorat Jenderal
Peternakan
dan
Kesehatan Hewan,
Kementrian Pertanian;
2) Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali);
3) Pemerintah Daerah Tingkat II (Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Karangasem); dan 4) Balai Besar Veteriner.
Bentuk-bentuk kegiatan pembinaan sesuai dengan tingkat kewenangan dari masing-masing instansi tersebut dapat berupa: 1) Pengaturan dan kebijaksanaan teknis disesuaikan dengan perkembangan yang ada, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi atau Dinas Peternakan
Kelautan dan Perikanan Kabupaten sesuai dengan batas kewenangannya;
2) Kegiatan supervise, monitoring dan evaluasi ke Puskeswan
^
yang dilaksanakan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi atau Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten;
3) Pertemuan teknis Dokter Hewan Puskeswan secara rutin, yang diselenggarakan baik lingkup Nasional oleh Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun Tingkat Daerah oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi atau
Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten dalam bentuk rapat, seminar, loka karya, workshop dan Iain-lain; 4) Penyampaian informasi pelayanan kesehatan hewan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi atau Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten;
15
5) Pelaksanaan lomba Puskeswan dan pemeliharaan Dokter Hewan Teladan secara periodik baik di tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi; dan
6) Peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis Dokter Hewan dan Paramedik Puskeswan yang diselenggarakan dalam bentuk sebagai berikut:
a. Kursus, latihan dan pelatihan teknis dan atau menejerial yang dilaksanakan oleh :
a) Direktorat Jendral Peternakan;
b) Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP); c) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi atau Dinas
Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten; d) Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia; e) Fakultas Kedokteran Hewan; f) w
Balai Besar Veteriner; dan
g) Dan Iain-lain.
b. Memanfaatkan Pertemuan Teknis Dokter Hewan Puskeswan
seperti telah disebutkan di atas, dengan menyelenggarakan ceramah ilmiah dan atas demonstrasi keterampilan penanganan penyakit hewan pada kesempatan tersebut; dan c. Penyebarluasan tulisan atau pengalaman Dokter Hewan Senior dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. 3. Pola Operasionalisasi
Obyek pelayanan Pusat Kesehatan Hewan adalah: -
Kelompok tani ternak;
- Badan Usaha Peternakan (Usaha Penggemukan Sapi, Peternakan Ayam Breeding/Komersil baik petelur maupun pedaging dan Iainlain); dan w
-
Masyarakat peternak secara individual.
Dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan tersebut Pusat
Kesehatan Hewan melayani dengan 3 (tiga) cara:
- Aktif, yaitu melakukan kunjungan secara rutin dan teijadwal untuk memberikan pelayanan;
- Semiaktif, memberikan pelayanan apabila ada permintaan atau laporan dari pada petani ternak; dan 9.
Pasif, memberikan pelayanan di Puskeswan.
SARANA DAN PERALATAN
Sarana dan peralatan merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya menciptakan sebuah Puskeswan yang mampu memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan
16
motivasi
pada
masyarakat
peternak
untuk
menggunakan
jasa
Puskeswan. 1. Sarana Puskeswan
a. Bangunan/ sarana fisik Bangunan Puskeswan minimal 100 m2 termasuk rumah Dokter Hewan (annex) yang mencakup : 1) Ruang administrasi; 2) Ruang petermuan;
3) Ruang laboratorium; 4) Ruang pemeriksaan; dan
5) Gudang bahan dan peralatan. b. Sarana Trasportasi
Puskeswan memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah sepeda motor semi trail atau standard dan 1 unit mobil pelayanan keliling kesehatan hewan. w
c.
Obat-Obatan
Obat-obatan yang hams disediakan oleh Puskeswan, disesuaikan dengan jenis-jenis penyakit yang berada di wilayah Puskeswan yang bersangkutan. 2. Peralatan medis veteriner
a. Peralatan klinik/diagnostik 1) Stethoscope; 2) Thermometer; 3) Percusi hammer; 4) Trocar 12,7 cm; 5) Zonde;
6) Automatic syringe (20 ml dengan jamm suntik);
7) Spuit kaca 5 ml dan 10 ml beserta jamm suntiknya; 8) Paratus 20ml; 9) Nier becker;
10) Pinset:
- Tisue forceps (bergigi 14,5 cm); dan - Dressing forceps model bayonet 14 cm; 11) Gunting :
- Gunting lums ujung lekuk 16 cm; - Gunting lums ujung tumpul 13-15 cm; dan
- Gunting sudut tumpul 15-17 cm; 12) Scalpel:
17
- Scalpel/mata pisau steril;
- Tangkai pendek 12-14 cm; dan - Tangkai panjang 12,75 cm.
13) Tabung reaksi minimal 20 buah (volume 10 ml, 15 ml dan 20 ml);
14) Rak tabung reaksi; 15) Tuberculine injetion set; 16) Refigerator AC/DC; 17) Catheter ukuran 26; 18) Drenching gun;
19) Vagina Spiculum;
20) Mikroskop binokuler; dan
21) Mikrotiter, peralatan pemeriksaan serologis titer ND. b. Peralatan bedah (surgical, Equipment set) 1) Dressing scissors/ gunting biasa; 2) Operating scissors :
- Gunting lurus ujung lekuk 16 cm; - Gunting lurus tajam 20 cm;
- Guntung lurus tumpul tajam 13-15 cm; - Gunting bengkok tumpul 13-18 cm; - Gunting bengkok tumpul tajam 12,5-16,5; dan - Gunting sudut tumpul 15-17,5 cm.
3) Paragon knife handle (pisau steril dengan gagang berukuran panjang 20-24 cm dan 9-12cm); 4) Arteri klem :
^
- Arteri forceps panjang 13-24 cm; dan - Dressing forceps panjang 13 cm. 5) Cut gut 0,50-0,59 mm;
6) Needle suture ukuran No. 1-8;
7) Pinset: - Tissue forceps 14,5 cm; - Splinter forgeps 13 cm;
- Long disecting forceps 30 cm; dan - Dressing forceps. 8) Glove (sarung tajam);
9) Bone cutting (gunting tajam); 10) Needle holder ukuran 1420 cm; dan
18
11) Mata pisau (detacable blade). c. Peralatan pengumpul spesimen : 1. Botol kaca :
- Botol kaca ukuran untuk bakteri volume 50 cc; dan -
Botol kaca untuk viral volume 50 cc.
2. Botol plastik : - Botol plastik untuk parasiter volume lOOcc;
- Botol plastik untuk patologi volume lOOcc; dan - Botol plastik untuk faeces volume 50 cc.
3. Tabung kaca untuk serum volume 10 cc; 4. Catton swab;
5. Vacutainer plain : - Venoject tube 10 cc;
- Venoject needle 21Gxl 1/5; dan - Venoject holder.
6. Objek gllas;
7. Deck gllas;
8. Disposible syringe : - 5 ml; dan -
10 ml.
9. Pipet pasteur; 10. Gunting; 11. Pinset;
12. Scalpel; 13. Tas untuk peralatan; dan 14. Thermos es besar dan ice case.
d. Peralatan kebidanan (obstertric Equipment set) :
1) Forceps for caesarian section + serrated rubber jaws; 2) Finger knife ukuran 15,5 cm, 4 1/5;
3) Obstetric hooks-key schooter 21 cm, 8,25 cm; 4) Eye hooks ukuran 6,5-8 cm; 5) Double obstetric hooks 14 cm;
6) Wire saes in coil of 13 yards in plastic box;
7) Handle for embryotomi wire saw with butterfly screw; 8) Obstetric chain handle ukuran 80 cm , 3,5";
9) Obstetric chain handle ukuran 190 cm, 75";
19
10) Rope carries :
- Ligth pattern; dan -
Strong pattern.
e. Peralatan produks : 1) Bordizzo tang : -
Kecil; dan
-
Besar.
2) Alat potong kuku :
- Hoof knife-right hand; dan -
Hoof knife-left hand.
3) Hoof ang claw cutting plier. f. Peralatan khusus peternakan :
1) Ear marking plier; W
2) Tatooning forceps; 3) Castration knife; 4) Debeaker; 5) Shear master ;
6) Timbangan ternak (weighing scale); 7) Alat pemotong tanduk : -
Elastrator; dan
-
Rubber rings.
g. Peralatan lapangan :
1) Senter;
2) Tali untuk penanganan ternak besar;
^
3) Sepatu lapangan; 4) Jas lapangan; 5) Ember plastik; 6) Kotak PPPK; dan 7) Hand sprayer. h. Peralatan Puskeswan :
1) Meja dan kursi;; 2) Meja dan kursi tamu; 3) Filing cabinet;
4) Rak buku;
5) Mesin tik;
6) Papan tulis;
20
7) Kursi lipat; 8) Lemari kaca untuk obat dan peralatan; dan 9) Listrik dan instalasi air. i.
Bahan :
1) Kapas;
2) Alkohol; 3) Glyserin buffer; 4) Formulir; 5) Rivanol; 6) Perhidrol (H202);
7) Aquadest;
8) PK (Permanganan kalicus); 9) Plester;
j.
10)
Perban; dan
11)
Jodium.
Instalasi komunikasi:
1. Telephone; 2. Handitalkie; 3. SSB; 4. E-mail;
5. Website;
6. Wifi;
7. Hand phone; W
8. Modem external; dan
9. Smart phone dan aplikasinya. k. Informasi veteriner Puskeswan:
1. Profile puskeswan;
2. Profile medik veteriner dan para medik veteriner berprestasi di puskesv^ran;
3. Data populasi hewan di Puskeswan;
4. Program kerja tahun berjalan; 5. Data survailans dan peta penyakit hewan di Puskeswan;
6. Data jenis pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan; 7. Data pemberian jasa medik veteriner di Puskeswan; 8. Dokumentasi kegiatan Puskeswan; dan
21
9. Rencana program kerja tahun yang akan datang.
10. BENTUK DAN SISTEM PELAPORAN
Bentuk dan sistern pelaporan dari pada Puskeswan ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem atau yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Karangasem wajib berpedoman pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional. Bentuk laporan terdiri dari pada laporan bulanan dan laporan tahunan.
1. Jalur pelaporan
Setiap bulan Puskeswan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, masing-masing sesuai dengan format yang ada. Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem merekapitulasi semua hasil kegiatan Puskeswan di wilayahnya dan melaporkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi.
2.
Sistem pelaporan
Pelaporan Puskeswan disampaikan secara berkala oleh Kepala Puskeswan setiap bulan dan setiap tahun kepada Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, selanjutnya Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi merekapitulasi hal-hal tertentu sebagai laporan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktorat Kesehatan Hewan. Laporan Puskeswan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Laporan bulanan merupakan hasil kegiatan dan kemajuan yang telah dicapai oleh Puskeswan dan dilaporkan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan berikutnya; 2) Laporan tahunan merupakan hasil rekapitulasi dari laporan bulanan disertai dengan peta situasi dan kejadian penyakit hewan menular
yang terakhir, dibuat setiap akhir tahun anggaran, dilampiri dengan usulan rencana program kerja tahunan yang akan datang; 3)
Laporan bulanan dikirim kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Karangasem dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi sedangkan laporan tahunan dikirim ke Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dengan tembusan ke Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar;
4) Laporan khusus dibuat apabila ditemukan tanda-tanda penyakit hewan menular yang menurut pertimbangan Dokter Hewan Puskeswan perlu untuk segera dilaporkan atau dalam keadaan darurat atau wabah atau
kejadian luar biasa penyakit hewan wajib dilaporkan melalui jalur pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
22
5) Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem merekapitulasi semua hasil kegiatan Puskeswan diwilayahnya dan menyampaikan laporan rekapitulasi tersebut kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi.
UPAT
RANGASEM,
I GUSTI AYU MAS SUMATRI
