SALINAN BUPATI KAPUAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR
2
TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TERPADU MANDIRI LAMUNTI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS, Menimbang :
a.
b.
c.
d.
Mengingat :
1.
2.
bahwa dalam upaya mempercepat pembangunan kawasan serta untuk meningkatkan kesejahteraanpara transmigrasi dan masyarakat sekitarnya, perlu dilakukan pengembangan kawasan transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitarnya; bahwa pengembangan kawasan transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitarnya secara terpadu dengan melibatkan berdasarkan berbagai sektor; bahwa pengembangan kawasan transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitarnya harus ditangani dan melibatkan berbagai sektor, seperti Dinas Kehutanan, Pertanian, Pekerjaan Umum dan Pertanahan dengan program terpadu secara bersema-sama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lamunti. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 9. Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 10. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan BUPATI KAPUAS MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TERPADU MANDIRI LAMUNTI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Kapuas; 4. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Transmigrasi. 5. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LTP); 6. Unit Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat (UPT) adalah satu kesatuan hamparan yang seluruhnya dihuni/akan dihuni oleh para transmigrasi atau penduduk setempat sebagai satu kesatuan masyarakat, satu kesatuan pengelolaan; 7. Kawasan adalah wilayah atau kesatuan geografis yang pemanfaatan ruangnya untuk suatu fungsi utama tertentu; 8. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya intensif yang ditetapkan untuk menampung perpindahan penduduk secara menetap dan jumlah besar dengan susunan fungsi-fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintah, social dan kegiatan ekonomi untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi; 9. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensi yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman Transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten; 10. Kota Terpadu Mandiri Lamunti yang selanjutnya disingkat KTM Lamunti adalah suatu kawasan yang dikembangkan secara terpadu sebagai kawasan perkotaan dengan mengikutsertakan berbagai unsur unsur terkait di bidang Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Pekerjaan Umum sehingga kawasan ini dapat tumbuh dan berkembang serta tertata dengan baik dengan tetap memperhatikan ekosistem dan kelestarian lingkungan;
BAB II PEMBENTUKAN KOTA TERPADU MANDIRI LAMUNTI Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kota Terpadu Mandiri di Kabupaten Kapuas. BAB III TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Tujuan Pasal 3 (1) Tujuan dibentuk KTM Lamunti adalah : a. Menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja; b. Menciptakan salah satu model pengembangan wilayah transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pusat pertumbuhan dan konsep pengembangan yang melibatkan secara total stakeholder di kawasan tersebut dan daerah sekitar. c. Salah satu model pengembangan wilayah transmigrasi di Provinsi Kalimanten Tengah sebagai pusat pertumbuhan dan konsep pengembangan yang melibatkan semua pemangku berkepentingan dikawasan wilayah. (2) Selain bertujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga sebagai pusat riset, agrobisnis dan agrowisata. Bagian Kedua Sasaran Pasal 4 Sasaran Pembangunan KTM Transmigrasi di Lamunti Kabupaten Kapuas adalah : a. Terciptanya system agribisnis dalam kawasan KTM yang menunjang perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kapuas sebagai daerah pengembangan agribisnis menuju agroindustri; b. Terciptanya pemanfaatan ruang wilayah secara efektif sesuai dengan kondisi dan potensi; c. Peningkatan produktifitas masyarakat Transmigrasi dan penduduk sekitar sehingga terarah, pertumbuhan ekonomi ekonomi dapat dirasa dan diraih masyarakat;
d. Terwujudnya suatu wilayah pengembangan yang mampu menjadi stimulan baru bagi wilayah lain dan sekitarnya khususnya dengan pertumbuhan industry skala kecil dan menengah yang member dampak terhadap wilayah sekitar; e. Peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan pelayanan Pemerintahan umum. BAB IV WILAYAH DAN BATAS KAWASAN KTM LAMUNTI Pasal 5 (1) KTM Lamunti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 28 desa difinitif dan 2 UPT meliputi Kecamatan : a. Kecamatan Mantangai terdiri dari : 1. Desa Lamunti Permai 2. Desa Manyahi 3. Desa Sekata Makmur 4. Desa Kaladan Jaya 5. Desa Rantau Jaya 6. Desa Warga Mulya 7. Desa Lamunti Baru 8. Desa Sriwidadi 9. Desa Sumber Makmur 10. Desa Sidomulyo 11. Desa Harapan Jaya 12. Desa Sekata Bangun 13. Desa Sari Makmur 14. Desa Suka Maju b. Kecamatan Kapuas Murung terdiri dari : 1. Desa Bumi Rahayu 2. Desa Manggala Permai c. Kecamatan Dadahup terdiri dari : 1. Desa Sumber Alaska 2. Desa Dadahup Raya 3. Desa Menteng Karya 4. UPT Dadahup F.2 5. UPT Dadahup F.5 d. Kecamatan Kapuas Barat : 1. Desa Basufa Raya. e. Kawasan Desa Setempat terdiri dari : 1. Desa Teluk Hilir 2. Desa Sei Dusun 3. Desa Manusup 4. Desa Sei Kapar 5. Desa Tarantang 6. Desa Lamunti 7. Desa Pulau Kaladan 8. Desa Mantangai Hilir
(2)
Pusat KTM Lamunti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Desa Lamunti Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas. Pasal 6
(1)
KTM Lamunti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai luas wilayah 173.265 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mantangai; b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Murung; c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Barat; d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dadahup.
(2)
Luas dan batas Kecamatan serta Peta Wilayah KTM Lamunti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Masterplan sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 7
KTM Lamunti menjadi bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN KTM Pasal 8 (1)
Pembangunan KTM Lamunti Kabupaten merupakan upaya perwujutan pemerataan pembangunan daerah yang diharapkan dalam jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
(2)
Penyusunan Rencana Alokasi Pendanaan dan Rencana Pertahapan Pembangunan yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (RPJP dan M) yang akan berlaku selama 1 (satu) tahun sampai daengan 5 (lima) tahun serta Implementasi program yang berupa pelaksanaan kegiatan dibuat bentuk matrik berupa indikasi program pembangunan. BAB VI LEMBAGA PENGELOLAAN KTM Pasal 9
(1)
Pengelolaan KTM Lamunti dilaksanakan oleh Bupati.
(2)
Untuk melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Badan Pengelolaan KTM Lamunti yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)
Badan pengelola memiliki fungsi kewenangan meliputi pembinaan, pengembangan dan koordinasi.
(4)
Pembentukan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan KTM Lamunti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10 (1)
Pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan dan pengelolaan KTM Lamunti bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara dan sumber lainnya yang sah yang tidak mengikat.
(2)
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasaran, peningkatan investasi, penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia. BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 11
(1)
Pemerintah Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan KTM Lamunti dalam Kawasan Transmigrasi.
(2)
Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemerintah Daerah.
(2)
Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)
Masterplan KTM Lamunti sekurang-kurangnya dilakukan evaluasi paling singkat 5 (lima) tahun.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tangga 13 Mei 2013 BUPATI KAPUAS, ttd Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 5 Juni 2013
BEN BRAHIM S. BAHAT
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, ttd NURUL EDY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013 NOMOR : 2
I. UMUM
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TERPADU MANDIRI LAMUNTI
Program Transmigrasi di Indonesia yang telah berlangsung selama 58 tahun merupakan sebuah perjalanan panjang yang telah terbukti mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, berbekal dari pengalaman dari penyelenggaraan transmigrasi yang sudah kita laksanakan selama ini, dan untuk mengantisipasi jumlah isu penting yang akan timbul dimasa yang akan dating, maka diperlukan adanya pemikiran-pemikiran baru dalam penyelenggaraan transmigrasi kedepan, yang dirumuskan sebagai “sistem penyelenggaraan transmigrasi nasional dengan paradigma baru “ Sistem penyelenggaraan transmigrasi nasioanl dengan paradigma baru pada dasarnya berintikan lima pokok pikiran yang menggariskan bahwa transmigrasi dilaksanakan untuk : 1. 2. 3. 4.
Mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papan; Mendukung ketahanan nasional; Mendukung kebijakan energi alternative; Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi pemerataan investasi di daerah; 5. Merupakan bagian dari upaya penanggulangan dan kemiskinan. Konsep sistem penyelenggaraan transmigrasi nasioanl degnan paradigm baru yang dilandasi lima pokok pikiran, secara nyata diwujudkan melalui pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri Lamunti yang disingkat KTM Lamunti yaitu pembangunan kawasan transmigrasi yang sejak awal dirancangkan menjadi pusat pertubuhan baru yang mempunyai fungsi perkotaan, melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Konsep pembangunan KTM ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa kebutuhan dan orientasi kehidupan masyarakat kita telah berkembang, yang menuntut adanya sarana dan prasarana perekonomian yang memadai. Oleh karena itu, ada dua strategi yang secara nyata dilakukan dibidang ketransmigrasian. Pertama melakukan revitalitas permukiman transmigrasi lama yang kurang berkembang, dengan melengkapi insfrastruktur ekonomi dan social yang memadai agar kawasan transmgirasi memiliki fungsi perkotaan. Dan kedua merancang pembangunan permukiman transmigrasi baru dalam sebuah kawasan terintergrasi dengan permukiman penduduk setempat yang sejak awal sudah dilengkapi dengan infrastruktur ekonomi dan social yang merupakan fungsi perkotaan. Pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lamunti di kawasan Transmigrasi adalah merupakan bagian intergral dari arah kebijakan dan strategi bidang ketransmigrasian. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa program transmigrasi diharapkan dapat lebih berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan kecukupan papan, ketahanan nasional, kebijakan energi alternatif, pemerataan investasi ke daerah serta menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup jelas Cukup Jelas
Cukup Pasal 10 Cukup Pasal 11 Cukup Pasal 12 Cukup
Jelas Jelas Jelas Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 11
