BUPATI KAPUAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG

BUPATI KAPUAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR

2

TAHUN 2012

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS, Menimbang

: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan pelindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk pelindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan dalam Pasal 18 pada ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah; d. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telah ditetapkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

2 Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Dearah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);


3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS DAN BUPATI KAPUAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Kapuas.

2.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4.

Kepala Daerah adalah Bupati Kapuas.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.

6.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas;

7.

Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

8.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Kapuas adalah perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

9.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.


4 BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN KAPUAS Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD Kabupaten Kapuas. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) BPBD Kabupaten Kapuas berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati. (2) BPBD Kabupaten Kapuas dipimpin Kepala Badan. Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pasal 4 (1) BPBD Kabupaten Kapuas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya : a. Menetepkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana; e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulannya sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.


5 Pasal 5 BPBD Kabupaten Kapuas dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien; dan b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Kapuas, terdiri dari: a. Kepala; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. Bagian Kedua Unsur Pengarah Pasal 7 Pengaturan unsur Pengarah BPBD Kabupaten Kapuas ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Pasal 8 (1)

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Kapuas;

(2)

Unsur Pelaksana BPDP Kabupaten Kapuas dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Kapuas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas sehari-hari. Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi : a. Prabencana; b. Saat tanggap darurat; dan c. Pascabencana.


6 Pasal 10 Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas menyelenggarakan fungsi : a. Pengoordinasian; b. Pengkomandoan; dan c. Pelaksana.

Pasal 11

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya didaerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana. Pasal 12 Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan Fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Pasal 13 Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan Fungsi Pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas dilaksanakan secara terkoordinasikan dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas terdiri dari : a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan. c. Bidang terdiri dari : 1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan : a) Seksi Pencegahan; b) Seksi Kesiagaan. 2. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan : a) Seksi Tanggap Darurat; b) Seksi Logistik. 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, membawahkan : a) Seksi Rehabilitasi; b) Seksi Rekontruksi. d. Kelompok Jabatan fungsional.


7 Pasal 15 Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk Satuan Tugas. Pasal 16 Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kapuas tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN BPBD Kabupaten Kapuas Pasal 17 (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas adalah Jabatan Struktural Eselon II.b. (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD Kabupaten Kapuas adalah Jabatan Struktural Eselon III.b. (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Kapuas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a. Pasal 18 Pengisian Jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. BAB V TATA KERJA Pasal 19 BPBD Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Pasal 20 Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Pasal 21 Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.


8 Pasal 22 Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan Organisasi di bawahnya. Pasal 23 (1)

Rapat Koordinasi BPBD Kabupaten Kapuas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2)

BPBD Kabupaten Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi BPBD Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3)

BPBD Kabupaten Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pasal 24

Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten Kapuas bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana. Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten Kapuas dengan BPBD Provinsi akan diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten Kapuas dan Kepala BPBD Provinsi. Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten Kapuas diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten Kapuas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 27 (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.


9 BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 28 Pembiayaan BPBD Kabupaten Kapuas dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Kapuas/APBN dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 83 Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan badan penanggulangan bencana daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk. Pasal 30 Dengan terbentuknya BPBD Kabupaten Kapuas, maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kapuas dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Kapuas. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 16 April 2012 BUPATI KAPUAS, ttd Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 11 Mei 2012

MUHAMMAD MAWARDI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, ttd NURUL EDY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2012 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, FITRAYANTO SURIADINTA, SH, M.Hum Pembian (IV/a) NIP. 19741016 200003 1 00


10

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS I

PENJELASAN UMUM Wilayah Kabupaten Kapuas secara geografis, hidrologis dan klimatologis memungkinkan terjadi berbagai ancaman atau bencana. Kondisi alam seperti ini menimbulkan risiko bencana yang tinggi. Secara administratif Kabupaten Kapuas meliputi 17 Kecamatan yang terdiri dari 14 Kelurahan dan 178 Desa, Desa Definitif 20, Dusun 36, Lingkungan 6. Sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan rawan bencana baik yang berasal dari ancaman banjir, kekeringan, gelombang pasang/abrasi, tanah longsor, kebakaran dan angin puting beliung. Keragaman ancaman bencana di atas memerlukan penanggulangan bencana yang sistematis dan terpadu sehingga mampu mengurangi risiko bencana. Dalam upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, bertujuan untuk antara lain : 1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; 2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

secara

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan keseimbangan perhatian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari semula cenderung pada pertolongan dan pemberian bantuan kepada upaya-upaya penanganan sebelum terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ruang lingkupnya meliputi: a. Semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana; b. Penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana; c. Pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan d. Pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.


11

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal. 1 Cukup Pasal. 2 Cukup Pasal. 3 Cukup Pasal. 4 Cukup Pasal. 5 Cukup Pasal. 6 Cukup Pasal. 7 Cukup Pasal. 8 Cukup Pasal. 9 Cukup Pasal. 10 Cukup Pasal. 11 Cukup Pasal. 12 Cukup Pasal. 13 Cukup Pasal. 14 Cukup Pasal. 15 Cukup Pasal. 16 Cukup Pasal. 17 Cukup Pasal. 18 Cukup Pasal. 19 Cukup Pasal. 20 Cukup Pasal. 21 Cukup Pasal. 22 Cukup Pasal. 23 Cukup Pasal. 24 Cukup Pasal. 25 Cukup Pasal. 26 Cukup

Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas.


12

Pasal. 27 Cukup Pasal. 28 Cukup Pasal. 29 Cukup Pasal. 30 Cukup Pasal. 31 Cukup

Jelas. Jelas. Jelas. Jelas. Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2012 NOMOR 3


BUPATI KAPUAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG

Recommend Documents