SALINAN
BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR
6 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS, Menimbang : a.
b.
Mengingat
: 1.
bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, perlu ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Ripublik Indonesia Nomor 3432); 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Ripublik Indonesia Nomor 5166); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahaan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4593);
2
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5533); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 25); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2). MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8. 9. 10.
11.
12. 13. 14. 15. 16. 17.
Daerah adalah Kabupaten Kapuas. Bupati adalah Bupati Kapuas Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRDadalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD adalah Kabupaten Kapuas. Anggota DPRD Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang resmi keanggotaanya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Perundang-undangan. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas yang Merupakan Unsur Pendukung DPRD Kabupaten Kapuas Sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas Sebagai Pejabat Perangkat Daerah yang memempin Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada Seseorang untuk mendapat penghormatan, perlakuan dan tata Tempat dalam suatu Acara Resmi atau pertemuan resmi. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atauAcara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan Kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukan dalam negara, pemerintah atau masyarakat. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan diselenggarakan oleh Pemerintah,Daerah atau Lembga PerwakilanDaerah,dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah Serta undangan lainnya. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan Acara Resmi. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian Hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Msyarakat tertentu dalam Acara atau Acara Resmi. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepadaPimpinan dan Anggota DPRD sehubung dengan kedudukanya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wali Ketua dan Anggota DPRD.
4
18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sehubung dengan kedudukanya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat kelengkapan lainnya. 19. Tunjangan Komonikasi Intensif adalh uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 20. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari. 21. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang disediakan berupa Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRDdan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD srta rumah dinas bagi anggota DPRD dan Perlengkapanya. 22. Uang jasa pengabdian adalah uang yan diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengbdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 23. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. 24. Belanja sekretariat DPRD adalah belanja yang disediakan untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD. 25. Alat kelengkapan lainya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus, adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus. 26. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas. selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintah yang disetujui bersama oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 27. Pejabat pemarintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundangundangan; 28. Instansi vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah. BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h.
Uang Representasi ; Tunjangan Keluarga; Tujuan Beras ; Uang Paket ; Tunjangan Jabatan ; Tunjangan Panitia Musyawarah ; Tunjangan Komisi ; Tunjangn panitia Anggaran ; 5
i. j.
Tunjangan Badan Kehormatan ; dan Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya. Bagian Kedua Uang Representasi Pasal 3
(1) (2) (3) (4)
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati Kapuas yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga dan Beras Pasal 4
(1) (2)
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan masing-masing : a. Tunjangan Keluarga : 1) Ketua sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 2) Wakil Ketua sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) 3) Anggota sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) b. Tunjangan Beras Ketua, Wakli Ketua dan anggota sebesar Rp. 69.760,- (enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) Bagian Keempat Uang Paket Pasal 5
(1) (2) (3)
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket. Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (Sepuluh persen) dari Uang Representasi masing-masing yang bersangkutan. Besarnya Uang Paket masing-masing : a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500, - (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
6
Bagian Kelima Tunjangan Jabatan Pasal 6 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan. (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi masingmasing yang bersangkutan. (3) Besarnya Tunjangan Jabatan masing-masing : a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2. 436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Bagian Keenam Tunjangan Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan Pasal 7 Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut : a. b. c. d.
Ketua sebesar 7,5 % ( tujuh setengah perseratus ) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 456.750,- (empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Wakil Ketua sebesar 5 % ( lima perseratus ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 304.500,- (tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) Sekretaris sebesar 4 % ( empat perseratus ) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD., atau sebesar Rp. 182.700,- (seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) Bagian Ketujuh Tunjangan Komunikasi Intensif Pasal 8
(1) (2) (3)
Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif. Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.
7
Bagian Kedelapan Belanja Penunjang Operasional Pasal 9 (1) (2)
Selain Penghasilan dan Tunjangan Komuniaksi Intensif, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Ketua sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulan yang terdiri dari 6 (enam) kali uang Representasi Ketua DPRD. b. Wakil Ketua sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan yang terdiri dari 4 (empat) kali uang Representasi Wakil Ketua DPRD. Bagian Kesembilan Pajak Penghasilan Pasal 10
(1) (2)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal2 dibebankan pada APBD. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9. Dibebankan pada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Perpajakan. Bagian Kesepuluh Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional Pasal 11
(1) (2)
Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. Bagian Kesebelas Pakaian Dinas Pasal 12
(1) (2)
Pimpinan dan Anggota DPRD disedikan Pakaian Dinas. Standar satuan harga dan kualitas Pakaian Dinas adalah : a. Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 (dua) stel dalam 1 (satu) tahun. b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun. c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) stel dalam 5 (lima) tahun. d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
8
Bagian Keduabelas Bantuan Uang Duka, Wafat dan Pengangkatan Jenazah Pasal 13 (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang Representasi. (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang Representasi. (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah. Bagian Ketigabelas Uang Jasa Pengabdian Pasal 14 (1) (2)
(3) (4)
Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan Uang Jasa Pengabdian. Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan : a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi Ketua DPRD b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi Ketua DPRD c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi Ketua DPRD d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi Ketua DPRD e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi Ketua DPRD f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan Uang Representasi Ketua DPRD Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya. Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 15
(1) (2)
Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD. 9
(3)
Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kegiatan : a. Rapat-rapat; b. Kunjungan kerja; c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian, dan penelaahan Peraturan Daerah; d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme; e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan. Bagian Kedua Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan/Penyusunan dan Penelaahan Peraturan Daerah Pasal 16
(1) (2)
Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan, dan Penalaahan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, atau alat kelengkapan lainnya. Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 7 Mei 2015 BUPATI KAPUAS, ttd BEN BRAHIM S. BAHAT
Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 7 Mei 2015
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, ttd RIANOVA BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2015 NOMOR 6
10
