SALINAN
BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG STAF AHLI BUPATI DAN URAIAN TUGAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Staf Ahli Bupati dan Uraian Tugas, perlu ada penambahan bidang konsentrasi di beberapa Pembidangan Staf Ahli Bupati;
b.
bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Staf Ahli Bupati dan Uraian Tugas sebagai pedoman kerja;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Staf Ahli Bupati dan Uraian Tugas.
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2 4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 4); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 14);
4 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 ); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 3); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kapuas. (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 21); 23. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 142 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG STAF AHLI BUPATI DAN URAIAN TUGAS. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Staf Ahli Bupati dan Uraian Tugas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 10), diubah sebagai berikut : 1.
Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
5 Pasal 2 (1)
Staf Ahli berkedudukan sebagi pejabat struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)
Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan 5 (Lima) Staf Ahli dengan pembidangan dan lingkungan tugas untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Ahli sebagai berikut : a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, dengan konsentrasi : 1. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 2. Hukum; 3. Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat; 4. Penerangan Pers/Media Massa, Informasi dan Komunikasi; 5. Pengawasan; 6. Penanggulangan Bencana Daerah. b.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, dengan konsentrasi : 1. Otonomi Daerah; 2. Aparatur Pemerintah; 3. Pemerintahan Umum dan Desa; 4. Pertanahan; 5. Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi; 6. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 7. Persandian.
c.
Staf Ahli Bidang Pembangunan, dengan konsentrasi : 1. Perencanaan Pembangunan dan Statistik; 2. Penelitian dan Pengembangan; 3. Pekerjaan Umum; 4. Perhubungan; 5. Kebudayaan dan Pariwisata; 6. Pertambangan dan Energi; 7. Perumahan dan Pemukiman; 8. Lingkungan Hidup; 9. Perkebunan dan Kehutanan.
d.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dengan konsentrasi : 1. Pemberdayaan Masyarakat; 2. Agama; 3. Tenaga Kerja dan Sosial; 4. Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Pemuda dan Olah Raga; 6. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 7. Pendidikan; 8. Kesehatan; 9. KORPRI.
6
e.
2.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, dengan konsentrasi : 1. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2. Dunia Usaha dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 3. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; 4. Penanaman Modal; 5. Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan; 6. Transmigrasi; 7. Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; 8. Pelayanan Perizinan.
Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Hukum dan Politik, dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan kebijakan daerah Bidang Hukum dan Politik sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Hukum dan Politik; b. Menyusun telaahan berupa saran dan pendapat Bidang Hukum dan Politik kepada Bupati baik diminta atau tidak sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Hukum dan Politik; c. Memberikan pemikiran dan pertimbangan Bidang Hukum dan Politik baik tertulis maupun langsung kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Hukum dan Politik; d. Mewakili Bupati untuk menghadiri acara atau kegiatan di Bidang Hukum dan Politik berdasarkan perintah tertulis/penugasan Bupati; e. Melaksanakan peraturan/monitoring pelaksanaan kebijakan Bupati; f.
terhadap
Melaporkan dan mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati baik secara lisan maupun secara tertulis melalui Sekretaris Daerah;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; h. Melakukan monitoring, evaluasi, analisis pengkajian dan pelaporan untuk bahan Bupati dalam mengambil kebijakan dan keputusan.
7 (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan, dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan kebijakan daerah Bidang Pemerintahan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Pemerintahan; b. Menyusun telaahan berupa saran dan pendapat Bidang Pemerintahan kepada Bupati baik diminta atau tidak sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Pemerintahan; c. Memberikan pemikiran dan pertimbangan Bidang Pemerintahan baik tertulis maupun langsung kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Pemerintahan; d. Mewakili Bupati untuk menghadiri acara atau kegiatan di Bidang Pemerintahan berdasarkan perintah tertulis/penugasan Bupati; e. Melaporkan dan mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati baik secara lisan maupun secara tertulis melalui Sekretaris Daerah; f.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
g. Melakukan monitoring, evaluasi, analisis pengkajian dan pelaporan untuk bahan Bupati dalam mengambil kebijakan dan keputusan. (3)
Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pembangunan, dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan kebijakan daerah Bidang Pembangunan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Pembangunan; b. Menyusun telaahan berupa saran dan pendapat Bidang Pembangunan kepada Bupati baik diminta atau tidak sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Pembangunan; c. Memberikan pemikiran dan pertimbangan Bidang Pembangunan baik tertulis maupun langsung kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Pembangunan; d. Mewakili Bupati untuk menghadiri acara atau kegiatan di Bidang Pembangunan berdasarkan perintah tertulis/penugasan Bupati; e. Melaporkan dan mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati baik secara lisan maupun secara tertulis melalui Sekretaris Daerah; f.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
8 g. Melakukan monitoring, evaluasi, analisis pengkajian dan pelaporan untuk bahan dalam mengambil kebijakan dan keputusan. (4)
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan kebijakan daerah Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; b. Menyusun telaahan berupa saran dan pandapat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia kepada Bupati baik diminta atau tidak sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; c. Memberikan pemikiran dan pertimbangan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia baik tertulis maupun langsung kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; d. Mewakili Bupati untuk menghadiri acara atau kegiatan di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia berdasarkan perintah tertulis/penugasan oleh Bupati; e. Melaporkan dan mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati baik secara lisan maupun secara tertulis melalui Sekretaris Daerah; f.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
g. Melakukan monitoring, evaluasi, analisis pengkajian dan pelaporan untuk bahan Bupati dalam mengambil kebijakan dan keputusan. (5)
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Ekonomi dan Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan kebijakan daerah Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Ekonomi dan Keuangan; b. Menyusun telaahan berupa saran dan pendapat Bidang Ekonomi dan Keuangan kepada Bupati baik diminta atau tidak sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Ekonomi dan Keuangan; c. Memberikan pemikiran dan pertimbangan Bidang Ekonomi dan Keuangan baik tertulis maupun langsung kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan di Bidang Ekonomi dan Keuangan;
9 d. Mewakili Bupati untuk menghadiri acara atau kegiatan di Bidang Ekonomi dan Keuangan berdasarkan perintah tertulis/penugasan oleh Bupati ; e. Melaporkan dan mengkoordinasikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati baik secara lisan maupun secara tertulis melalui Sekretaris Daerah; f.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
g. Melakukan monitoring, evaluasi, analisis pengkajian dan pelaporan untuk bahan Bupati dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 1 Juli 2015 BUPATI KAPUAS, ttd BEN BRAHIM S. BAHAT Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 1 Juli 2015 Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, ttd RIANOVA BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2015 NOMOR 258
