BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR
TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
: bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Blitar,
perlu
menetapkan
Peraturan Bupati Blitar tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9); 2.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999
Nomor
75,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3851; 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
2004
(Lembaran
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan
Tanggung
jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004
Nomor 125,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5043);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12.
Peraturan
Pemerintah
Nomor 20
Tahun
2001
Tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 13.
Peraturan
Pemerintah
Nomor 24
Tahun
2004
Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara
Tahun
2007
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4712); 14.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15.
Peraturan
Pemerintah
Nomor 41
Tahun
2007
Tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 Tentang
Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal 1 Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan
biaya
komponen
keluaran
dalam
penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015. Pasal 2 Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai: a. Batas tertinggi; atau b. Estimasi.
Pasal 3 Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar pada tanggal Desember 2014 BUPATI BLITAR,
HERRY NOEGROHO Diundangkan di Blitar pada tanggal Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
PALAL ALI SANTOSO DI UNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 NOMOR
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR : 52 TAHUN 2013 TANGGAL : 23 DESEMBER 2013 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2015 YANG BERFUNGSI BATAS TERTINGGI No.
URAIAN
SATUAN
BIAYA
(1)
(2)
(3)
(4)
1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1.1
1.2
1.3
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah a.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Orang/Bulan
5.000.000
b.
Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Orang/Bulan
4.000.000
c.
Koordinator Pengelola Keuangan
Orang/Bulan
3.500.000
d.
Wakil Koordinator Pengelola Keuangan
Orang/Bulan
1.500.000
e.
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD
Orang/Bulan
3.000.000
f
Kuasa PPKD selaku Kuasa BUD
Orang/Bulan
1.500.000
g.
Kuasa PPKD selaku Kuasa Belanja Bunga. Subsidi. Hibah. Bantuan Sosial. Bagi Hasil. Bantuan Keuangan. Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan di BPKAD
Orang/Bulan
1.000.000
h.
Kuasa PPKD selaku Kuasa Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di SKPD
Orang/Bulan
800.000
i
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD
Orang/Bulan
750.000
j.
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD Pembantu
Orang/Bulan
500.000
k.
Bendaharan Pengeluaran PPKD
Orang/Bulan
500.000
l.
Bendahara Pengeluaran PPKD Pembantu
Orang/Bulan
350.000
Honorarium ADMIN SIMDA KEUANGAN KABUPATEN a.
Penanggung Jawab Admin SIMDA
Orang/Bulan
550.000
b.
Seksi Pengolah dan Pengumpul Data Admin SIMDA Kabupaten
Orang/Bulan
450.000
c.
Seksi Perencanaan Admin SIMDA Kabupaten
Orang/Bulan
450.000
d.
Seksi Koordinator Admin SIMDA Kabupaten
Orang/Bulan
450.000
e.
Admin SIMDA Kabupaten
Orang/Bulan
350.000
f
Operator Admin SIMDA Kabupaten
Orang/Bulan
250.000
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 1.3.1 Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. Pembina b. Wakil Pembina c. Ketua d. Wakil Ketua I dan II e. Sekretaris I dan II f. Anggota
Orang/ Orang/ Orang/ Orang/ Orang/ Orang/
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000
1.3.2 Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. Anggota Sekretariat TAPD b. Pelaksana Teknis
Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan
1.000.000 750.000
Tim BAPERJAKAT a. Penanggung Jawab b. Koordinator c. Ketua d. Sekretaris e. Anggota
Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan
1.000.000 750.000 600.000 500.000 500.000
Sekretariat Tim BAPERJAKAT a. Ketua b. Anggota c. Pelaksana
Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan
500.000 300.000 250.000
2 HONORARIUM TIM BAPERJAKAT 2.1
2.2
1
No.
URAIAN
SATUAN
BIAYA
(1)
(2)
(3)
(4)
3 HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH (TPTGR) 3.1
3.2
Majelis a. b. c. d. e.
Pertimbangan TPTGR Ketua Wakil Ketua I dan II Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota
Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan
600.000 500.000 450.000 375.000 350.000
Orang/Bulan Orang/Bulan
250.000 200.000
4.1.1 Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan a. Penanggungjawab b. Pengendali Teknis c. Ketua Tim d. Anggota Tim
Orang/Obrik Orang/Obrik Orang/Obrik Orang/Obrik
1.200.000 1.000.000 900.000 850.000
4.1.2 Honorarium Tim Dukungan Administrasi a. Koordinasi Administrasi b. Staf Administrasi
Orang/Obrik Orang/Obrik
410.000 400.000
Sekretariat Majelis Pertimbangan TPTGR a. Sekretaris b. Anggota
4 HONORARIUM TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PEMERIKSAAN REGULER DAN KASUS 4.1
4.2
Pemeriksaan Reguler
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah 4.2.1 Honorarium Tim Pembina Kasus Pengaduan a. Pembina b. Wakil Pembina c. Pengarah 4.2.2
Orang / bulan Orang / bulan Orang / bulan
Pemeriksaan Kasus
4.2.2.1 Kasus Non Cerai 1. Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan a. Penanggungjawab b. Pengendali Teknis c. Ketua Tim d. Anggota Tim 2. Honorarium Tim Dukungan Administrasi a. Staf Administrasi
Orang/Obrik Orang/Obrik Orang/Obrik Orang/Obrik
900.000 850.000 810.000 700.000
Orang/Obrik
400.000
Orang/Obrik Orang/Obrik Orang/Obrik Orang/Obrik
475.000 450.000 425.000 400.000
Orang/Obrik
300.000
Orang/Obrik
150.000
Honorarium Evaluasi LAKIP SKPD 1. Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan a. Penanggungjawab b. Pengendali Teknis c. Ketua Tim d. Anggota Tim
Orang/Obrik Orang/Obrik Orang/Obrik Orang/Obrik
1.200.000 1.000.000 900.000 850.000
2. Honorarium Tim Dukungan Administrasi a. Koordinator b. Staf Administrasi
Orang/Obrik Orang/Obrik
400.000 400.000
Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan
900.000 600.000 500.000
4.2.2.2 Kasus Cerai 1. Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan a. Penanggungjawab b. Pengendali Teknis c. Ketua Tim d. Anggota Tim 2. Honorarium Tim Dukungan Administrasi a. Staf Administrasi 3. Honorarium Tim Penyelesaian Permasalaham Indisipliner PNS a. Anggota Tim 4.3
Evaluasi LAKIP SKPD 4.3.1
4.4
2.500.000 2.000.000 1.500.000
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Eksternal 4.4.1 Honorarium Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota
2
No.
URAIAN
SATUAN
BIAYA
(1)
(2)
(3)
(4)
4.5
4.6
4.7
Pemantauan Pelaksanaan RAD PPK Kabupaten Blitar 4.5.1 Honorarium Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi a. Ketua b. Pelaksana Harian c. Anggota
Orang / Bulan Orang / Bulan Orang / Bulan
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4.6.1 Honorarium Tim Reviu a. Penanggungjawab b. Ketua Tim c. Sekretaris d. Anggota Tim
Orang Orang Orang Orang
Pelaksanaan Pengawasan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah 4.7.1 Honorarium Pelaksanaan Pengawasan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah 1. Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan a. Penanggungjawab b. Pengendali Teknis c. Ketua Tim d. Anggota Tim
Bulan Bulan Bulan Bulan
1.000.000 750.000 600.000 500.000
Orang/Obrik Orang/Obrik Orang/Obrik Orang/Obrik
1.200.000 1.000.000 900.000 850.000
Orang/Obrik Orang/Obrik
400.000 350.000
Orang/Obrik Orang/Obrik Orang/Obrik Orang/Obrik
600.000 500.000 450.000 410.000
Orang/Obrik Orang/Obrik
225.000 200.000
Yang Ditetapkan Oleh Bupati 5.1.1 Pengarah 5.1.2 Penanggung Jawab 5.1.3 Koordinator 5.1.4 Ketua 5.1.5 Wakil Ketua 5.1.6 Sekretaris 5.1.7 Anggota/Petugas
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
700.000 600.000 500.000 400.000 350.000 325.000 300.000
Yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran 5.2.1 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan a. Nilai pagu dana s.d Rp 50 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d Rp. 100 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2 miliar s.d Rp. 3 miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp. 3 miliar
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
100.000 120.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
5.2.2 Sekretaris a. Nilai pagu dana s.d Rp 50 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d Rp. 100 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2 miliar s.d Rp. 3 miliar g. Nilai pagu dana di atas Rp. 3 miliar
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
50.000 75.000 100.000 125.000 175.000 225.000 275.000
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
250.000 350.000 450.000 550.000 750.000 900.000
2. Honorarium Tim Dukungan Administrasi a. Koordinator b. Staf Administrasi 4.8
/ / / /
300.000 250.000 200.000
Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa 4.8.1 Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan a. Penanggungjawab b. Pengendali Teknis c. Ketua Tim d. Anggota Tim 4.8.2 Honorarium Tim Dukungan Administrasi a. Koordinator Administrasi b. Staf Administrasi
5 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 5.1
5.2
6 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN SKPD 6.1
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang a. Nilai pagu dana s.d Rp 500 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp. 5 miliar d. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 7 miliar s.d Rp. 10 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar
3
URAIAN
No. (1) 6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
SATUAN
BIAYA
(3)
(4)
(2) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang a. Nilai pagu dana s.d Rp 500 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp. 5 miliar d. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 7 miliar s.d Rp. 10 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
250.000 300.000 350.000 450.000 600.000 750.000
Pejabat a. b. c. d. e. f.
Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Nilai pagu dana s.d Rp 500 juta Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp. 5 miliar Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7 miliar Nilai pagu dana di atas Rp. 7 miliar s.d Rp. 10 miliar Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
225.000 250.000 275.000 350.000 550.000 750.000
Bendahara Pengeluaran a. Nilai pagu dana Rp.250 juta s.d Rp 500 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp. 5 miliar d. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 7 miliar s.d Rp. 10 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
200.000 250.000 300.000 325.000 450.000 500.000
Bendahara Pengeluaran Pembantu a. Nilai pagu dana s.d Rp 500 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp. 5 miliar d. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 7 miliar s.d Rp. 10 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
125.000 150.000 200.000 225.000 250.000 275.000
Bendahara Penerimaan a. Nilai pagu dana b. Nilai pagu dana c. Nilai pagu dana d. Nilai pagu dana e. Nilai pagu dana f. Nilai pagu dana
s.d Rp 500 juta di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar di atas Rp 1 miliar s.d Rp. 5 miliar di atas Rp 5 miliar s.d Rp. 7 miliar di atas Rp 7 miliar s.d Rp. 10 miliar di atas Rp 10 miliar
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
175.000 225.000 250.000 275.000 300.000 325.000
Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai pagu dana s.d Rp 500 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp. 5 miliar d. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp. 7 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp 7 miliar s.d Rp. 10 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
85.000 110.000 130.000 155.000 175.000 200.000
Pembantu Bendahara Pengeluaran a. Nilai pagu dana s.d Rp 500 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp. 5 miliar d. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp. 7 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp 7 miliar s.d Rp. 10 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
80.000 105.000 130.000 160.000 200.000 225.000
Penyimpan dan atau Pengurus Barang a. Nilai pagu dana s.d Rp 500 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp. 5 miliar d. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp. 7 miliar e. Nilai pagu dana di atas Rp 7 miliar s.d Rp. 10 miliar f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
200.000 225.000 250.000 275.000 300.000 325.000
Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan
1.000.000 800.000 500.000
Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket
525.000 675.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.325.000 1.425.000 1.550.000
7 HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA 7.1
7.2
Unit Layanan Pengadaan (ULP) a. Kepala ULP b. Sekretaris ULP c. Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi / Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya 7.2.1 Ketua a. Nilai pagu dana di atas 50 juta s.d Rp. 200 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d 500 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d 1 milyar d. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d 2.5 milyar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 milyar s.d 5 milyar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d 7.5 milyar g. Nilai pagu dana di atas Rp. 7.5 milyar s.d 10 milyar h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar
4
No.
URAIAN
SATUAN
BIAYA
(1)
(2)
(3)
(4)
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.2.2 Sekretaris a. Nilai pagu dana di atas 50 juta s.d Rp. 200 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d 500 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d 1 milyar d. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d 2.5 milyar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 milyar s.d 5 milyar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d 7.5 milyar g. Nilai pagu dana di atas Rp. 7.5 milyar s.d 10 milyar h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar
Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket
375.000 500.000 600.000 750.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000
7.2.3 Anggota a. Nilai pagu dana di atas 50 juta s.d Rp. 200 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d 500 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d 1 milyar d. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d 2.5 milyar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 milyar s.d 5 milyar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d 7.5 milyar g. Nilai pagu dana di atas Rp. 7.5 milyar s.d 10 milyar h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar
Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket
300.000 400.000 475.000 600.000 725.000 800.000 875.000 950.000
Honorarium Pejabat Pengadaan 7.3.1 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Orang/Bulan
600.000
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) a. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100juta b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp. 2.5 milyar f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2.5 milyar s.d Rp. 5 milyar g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s.d Rp. 50 miliar j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 milyar s.d Rp. 75 milyar k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 milyar s.d Rp. 100 milyar l. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar m. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 milyar s.d Rp. 750 Milyar o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 milyar s.d Rp. 1triliun p. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1triliun
Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket
600.000 750.000 900.000 1.100.000 1.350.000 1.600.000 1.850.000 2.250.000 2.500.000 3.000.000 3.250.000 3.700.000 4.100.000 4.650.000 5.000.000 5.750.000
Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) a. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100juta b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp. 2.5 milyar f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2.5 milyar s.d Rp. 5 milyar g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s.d Rp. 50 miliar j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 milyar s.d Rp. 75 milyar k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 milyar s.d Rp. 100 milyar l. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar m. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 milyar s.d Rp. 750 Milyar o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 milyar s.d Rp. 1triliun p. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1triliun
Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket
550.000 760.000 760.000 920.000 1.140.000 1.370.000 1.600.000 1.910.000 2.210.000 2.520.000 2.820.000 3.230.000 3.640.000 4.040.000 4.450.000 5.010.000
Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) a. Nilai Pagu Dana s.d Rp. 50 juta b. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100juta
Orang/Paket Orang/Paket
450.000 450.000
Panitia Pengadaan Jasa Lainnya a. Nilai Pagu Dana s.dRp.100 juta b. Nilai Pagu Dana diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta c. Nilai Pagu Dana diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta d. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar e. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 milyar s.d Rp. 2.5 milyar f. Nilai Pagu Dana diatas Rp.2.5 milyar s.d Rp. 5 milyar g. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.25 miliar s.d Rp. 50 miliar j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 milyar s.d Rp. 75 milyar k. Nilai Pagu Dana diatas Rp.75 milyar s.d Rp. 100 milyar l. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar m. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar n. Nilai Pagu Dana diatas Rp.500 milyar s.d Rp. 750 Milyar o. Nilai Pagu Dana diatas Rp.750 milyar s.d Rp. 1triliun p. Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1triliun
Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket
450.000 480.000 600.000 720.000 910.000 1.090.000 1.270.000 1.510.000 1.750.000 1.990.000 2.230.000 2.560.000 2.880.000 3.200.000 3.520.000 3.960.000
5
URAIAN
No.
(1) (2) 8 HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
SATUAN
BIAYA
(3)
(4)
8.1
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Orang/Bulan
350.000
8.2
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 8.2.1 Ketua a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp.200 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d Rp.500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp.1 milyar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d Rp.2.5 milyar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 milyar s.d Rp.5 milyar g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d Rp.7.5 milyar h. Nilai pagu dana di atas Rp.7.5 milyar s.d Rp.10 miliyar i. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliyar
Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket
250.000 325.000 400.000 475.000 625.000 725.000 850.000 925.000 1.000.000
Sekretaris a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp.200 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d Rp.500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp.1 milyar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d Rp.2.5 milyar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 milyar s.d Rp.5 milyar g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d Rp.7.5 milyar h. Nilai pagu dana di atas Rp.7.5 milyar s.d Rp.10 miliyar i. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliyar
Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket
175.000 250.000 300.000 350.000 450.000 550.000 650.000 700.000 750.000
Anggota a. Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp.200 juta c. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 juta s.d Rp.500 juta d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp.1 milyar e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d Rp.2.5 milyar f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 milyar s.d Rp.5 milyar g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d Rp.7.5 milyar h. Nilai pagu dana di atas Rp.7.5 milyar s.d Rp.10 miliyar i. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliyar
Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket Orang/Paket
150.000 200.000 250.000 275.000 350.000 450.000 525.000 550.000 600.000
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
325.000 400.000 450.000 550.000 650.000 775.000 800.000 850.000 1.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 4.000.000
10.1 Honorarium Narasumber / Pembahas : a. Pejabat Negara b. Pejabat Eselon I/Tenaga Ahli/Pakar/yang disetarakan c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan e. Pembicara f. Widyaiswara
Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam
1.700.000 1.400.000 1.000.000 900.000 1.000.000 2.500.000
10.2 Honorarium Moderator
Orang/Jam
700.000
10.3 Penyusunan Naskah / Materi
Paket Materi
1.150.000
10.4 Bantuan Transport Widyaiswara
Orang / Kali
500.000
Orang/Edisi Orang/Edisi Orang/Edisi Halaman Orang/Edisi Halaman
370.000 300.000 260.000 20.000 100.000 100.000
8.2.2
8.2.3
9 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu pagu
dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana dana
sampai dengan Rp. 100 juta di atas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta di atas Rp. 250 juta s.d 500 juta di atas Rp. 500 juta s.d 1 milyar di atas Rp. 1 milyar s.d 2.5 milyar di atas Rp. 2.5 milyar s.d 5 milyar di atas Rp. 5 milyar s.d 10 milyar di atas Rp. 10 milyar s.d 25 milyar di atas Rp. 25 milyar s.d 50 milyar di atas Rp. 50 milyar s.d 75 milyar di atas Rp. 75 milyar s.d 100 milyar di atas Rp. 100 milyar s.d 250 milyar di atas Rp. 250 milyar s.d 500 milyar di atas Rp. 500 milyar s.d 750 milyar di atas Rp. 750 milyar s.d 1 triliun di atas Rp.1 triliun
10 HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DIKLAT DESIMINASI / KEGIATAN SEJENIS
11 HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN / MAJALAH 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6
Penanggungjawab Redaktur Penyunting/Editor Setting Lay Out Sekretariat Penulis Berita/Pembuat Artikel plus Foto
6
No.
URAIAN
SATUAN
BIAYA
(2)
(3)
(4)
(1) 12 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
12.1 Setingkat Pendidikan Dasar 12.1.1 Penyusunan/pembuatan bahan ujian 12.1.2 Pemeriksaan hasil ujian 12.1.3 Pengawas ujian
Naskah/ pelajaran Siswa/ Mata Ujian Orang/hari
150.000 500 240.000
12.2 Setingkat Pendidikan Menengah 12.2.1 Penyusunan/pembuatan bahan ujian 12.2.2 Pemeriksaan hasil ujian 12.2.3 Pengawas ujian
Naskah/ pelajaran Siswa/ Mata Ujian Orang/hari
190.000 600 270.000
orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan Halaman 1500 Karakter
500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 100.000 100.000
14 HONORARIUM ROHANIAWAN
Orang/Kegiatan
400.000
15 HONORARIUM PEMBAWA ACARA Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh
Orang/Kegiatan
400.000
Orang/Kegiatan
150.000
orang/bulan
650.000
orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan
700.000 600.000 500.000 400.000 350.000
13 HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE KABUPATEN 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7
Penanggung Jawab Redaktur Editor Web Admin Web Developer Pembuat Artikel Penerjemah
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan rapat paripurna/ seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ lokakarya/ dan sejenisnya. yang dihadiri oleh pejabat setingkat Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan Dewan/ Sekda dengan peserta minimal 100 orang dan dihadiri lintas unit eselon II. 16 HONORARIUM SATPAM. PENGEMUDI. PETUGAS KEBERSIHAN. PRAMUBAKTI. DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA 16.1 16.2
Honorarium Satpam. Pengemudi. Petugas Kebersihan. Pramubakti dan Tenaga Teknis Lainnya Honorarium Satpam. Pengemudi. Petugas Kebersihan. Pramubakti dan Tenaga Teknis Lainnya
17 HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI TINGKAT KABUPATEN 17.1
Unit Akuntansi Tingkat Kabupaten a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Koordinator d. Ketua/Wakil Ketua e. Anggota/Petugas
18 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR 18.1 Uang lembur a. Golongan b. Golongan c. Golongan d. Golongan
I II III IV
Orang/ Orang/ Orang/ Orang/
18.2 Uang makan lembur a. Golongan I dan Golongan II b. Golongan III c. Golongan IV
jam jam jam jam
10.000 13.000 17.000 20.000
orang/ hari orang/ hari orang/ hari
20.000 25.000 30.000
19 SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL 19.1 Diklat Pimpinan Tk. II 19.2 Diklat Pimpinan Tk. III 19.3 Diklat Pimpinan Tk. IV
Peserta/Angkatan Peserta/Angkatan Peserta/Angkatan
30.261.000 22.125.000 20.230.000
Peserta/Angkatan Peserta/Angkatan
18.000.000 18.000.000
Orang/Tahun Orang/Tahun
8.000.000 10.000.000
Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun
600.000 600.000 600.000
20 SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN 20.1 Golongan I dan Golongan II 20.2 Golongan III 21 SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON-GELAR DALAM NEGERI 21.1 Program Diploma I. III. dan Diploma IV/Strata 1 21.1.1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional a. Diploma I dan Diploma III b. Diploma IV dan Strata 1 21.1.2 Uang Buku dan Referensi per tahun a. Diploma I b. Diploma III a. Diploma IV dan Strata 1
7
No.
URAIAN
SATUAN
BIAYA
(1)
(2)
(3)
(4)
21.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SF-2 21.2.1 Biaya Hidup dan Biaya Operasional a. Strata 2 dan Spesialis 1 b. Strata 3 dan Spesialis 2
Orang/Tahun Orang/Tahun
13.000.000 30.000.000
21.2.2 Uang Buku dan Referensi per tahun a. Strata 2 dan Spesialis 1
Orang/Tahun
1.200.000
Orang/Hari Orang/Hari kotak kotak dos dos Nampan/ dos Nampan Orang/Hari Orang/Hari
60.000 50.000 30.000 20.000 12.000 10.000 18.500 18.500 550.000 1.500.000
22 SATUAN BIAYA KONSUMSI 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 22.10 22.11
Konsumsi Prasmanan VIP Konsumsi Prasmanan Biasa Nasi Kotak VIP Nasi Kotak VIP Biasa Kue dan Minum (3 macam) Kue dan Minum Biasa (2 macam) Prasmanan Kue (6 macam dan minum) Prasmanan Kue (25 kue) Nasi Tumpeng Biasa Nasi Tumpeng VIP/ Raksasa Oleh-Oleh Tamu : a. VVIP b. VIP c. Biasa
Paket Paket Paket
450.000 250.000 150.000
Stel Stel Stel Stel Stel
650.000 480.000 410.000 885.000 320.000
24 BANTUAN UANG TRANSPORT NON PNS 24.1 Tokoh masyarakat / Tokoh agama / Pimpinan organisasi 24.2 Masyarakat biasa
Orang/Hari Orang/Hari
100.000 60.000
25 PERSEWAAN ALAT 25.1 Tenda Plafon uk. 4m x 6m 25.2 Tenda Plafon uk. 4m x 6m accesoris 25.3 Tenda Plafon uk. 6m x 6m 25.4 Tenda Plafon uk. 6m x 6m accesoris 25.5 Kursi Elephant + Jok Cover 25.6 Kursi Elephant 25.7 Kursi Plastik 25.8 Meja Rempel 25.9 Taman Sedang 25.10 Taman Besar 25.11 Panggung uk. 12in x 9m 25.12 Sound System + Genset Upacara 25.13 Sound System + Genset Acara Show 25.14 Lighting Panggung Sedang 25.15 Mat Band
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5
Pakaian Pakaian Pakaian Pakaian Pakaian
Kerja Dokter Dinas Pegawai / Perawat Kerja Sopir / Pesuruh Kerja Satpam Mahasiswa/ Taruna
26 PERSEWAAN KENDARAAN 26.1 Sewa Kendaraan Bermotor a. Roda Empat b. Roda Enam / Bus Sedang c. Roda Enam / Bus Besar 26.2 Sewa Kendaraan di luar Povinsi Jawa Timur a. RODA 4 b. RODA 6/SEDANG c. RODA 6/BESAR 27 SATUAN BIAYA MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27.1 Golongan I dan Golongan II 27.2 Golongan III 27.3 Golongan IV
unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit
/ / / / / / / / / / / / / / /
hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari
Unit/Hari Unit/Hari Unit/Hari
640.000 1.700.000 2.700.000
1 x 24 jam diluar provinsi 1 x 24 jam diluar provinsi 1 x 24 jam diluar provinsi
3.750.000 4.500.000 5.000.000
Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari
28 SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN 28.1 Satuan Biaya Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan 28.2 Satuan Biaya Sewa Ruangan Rapat Hotel / Room Hotel
Per Hari Per Hari
29 SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR 29.1 Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor
110.000 130.000 150.000 170.000 7.500 4.000 2.000 30.000 500.000 800.000 1.125.000 2.500.000 4.500.000 2.500.000 1.750.000
Orang / Kali
20.000 25.000 30.000
800.000 1.500.000
300.000
30 SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALDIN DALAM NEGERI 30.1 Kereta Api
Km/ m3
75.000
30.2 Truk
Km/ m3
60.000
30.3 Angkutan Laut/Sungai
Km/ m3
60.000
31 SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM KANTOR YANG SAMA 31.1 Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Kantor yang Sama
8
Orang/Hari
100.000
PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2015 1.
Honorarium Penanggung Jawab Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah terdidi dari : 1.1 Honorarium Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah baik selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan, koordinator pengelola keuangan, maupun pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah diberikan honorarium setiap bulannya. 1.2 Honorarium admin SIMDA Keuangan Kabupaten Blitar diberikan pada satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Jumlah staf admin SIMDA dan operator admin SIMDA masing-masing paling banyak 2 (dua) orang. 1.3 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 1.3.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan diberikan setiap kali kegiatan. 1.3.2 Honorarium sekretariat tim anggaran pemerintah daerah diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim anggaran pemerintah daerah. Sekretariat tim anggaran pemerintah daerah merupakan bagian tidak terpisahkan tim anggaran pemerintah daerah.
2.
Honorarium Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 2.1 Honorarium Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT diberikan untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, pemberian kenaikan pangkat istimewa serta penunjukkan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Jumlah anggota Tim BAPERJAKAT menyesuaikan kebutuhan dan honorarium diberikan setiap kali kegiatan.
2.2
3.
4.
Honorarium sekretariat tim BAPERJAKAT diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim BAPERJAKAT. Sekretariat tim BAPERJAKAT merupakan bagian tidak terpisahkan tim BAPERJAKAT. Honorarium Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (TPTGR) 3.1 Honorarium Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang selanjutnya disingkat TPTGR diberikan setiap kali kegiatan. 3.2 Honorarium sekretariat tim Majelis Pertimbangan TPTGR diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim Majelis Pertimbangan TPTGR. Sekretariat tim Majelis Pertimbangan TPTGR merupakan bagian tidak terpisahkan Majelis Pertimbangan TPTGR. Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan Atas Pemeriksaan Reguler dan Kasus Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan Atas Pemeriksaan Reguler dan Kasus terdiri dari : 4.1 Pemeriksaan Reguler merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 4.1.1 Honorarium Tim Pemeriksaan Reguler diberikan kepada pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Honorarium Tim Pemeriksaan Reguler diberikan setiap kali melaksanakan obyek pemeriksaan. Jumlah anggota tim pembinaan dan pengawasan masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang. 4.1.2 Honorarium tim dukungan administrasi Pemeriksaan Reguler diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim Pemeriksaan Reguler. Tim dukungan administrasi Pemeriksaan Reguler merupakan bagian tidak terpisahkan Honorarium Tim Pemeriksaan Reguler. Tim dukungan administrasi pemeriksaan regular terdiri dari coordinator 1 orang (sekretaris inspektorat) dan staf administrasi paling banyak 2 orang. 4.2
Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan pemeriksaan yang dilakukan karena adanya informasi awal yang berasal dari: a. Surat pengaduan PNS/Masyarakat. b. Pengembangan dari temuan audit/evaluasi regular yang sedang/telah dilakukan. c. Permintaan tertulis dari unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
4.2.1
4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.1.1
4.2.2.1.2
4.2.2.2
4.2.2.2.1
4.2.2.2.2
4.2.2.2.3
4.3
Honorarium Tim Pembina Kasus Pengaduan dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Bupati yang mempunyai tugas membina kasus-kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan Kasus terdiri dari : Kasus Non Cerai merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap kasus yang bukan merupakan kasus perceraian. Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan Kasus Non Cerai diberikan kepada pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Honorarium Tim Pembinaan dan Pengawasan Kasus diberikan setiap kali melakukan obyek pemeriksaan. Jumlah anggota tim pembinaan dan pengawasan paling banyak 7 (tujuh) orang. Honorarium tim dukungan administrasi pemeriksaan kasus non cerai diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pemeriksa. Tim dukungan administrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pemeriksaan kasus. Jumlah anggota tim dukungan administrasi paling banyak 2 orang. Kasus Cerai merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan atau pengajuan ijin melakukan perceraian yang melibatkan PNS Pemerintah Kabupaten Blitar. Honorarium Tim Pemeriksaan Kasus cerai diberikan kepada pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Honorarium Tim Pemeriksaan Kasus diberikan setiap kali melakukan obyek pemeriksaan. Jumlah anggota tim pembinaan dan pengawasan masingmasing paling banyak 7(tujuh) orang. Honorarium tim dukungan administrasi pemeriksaan kasus diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pemeriksa. Tim dukungan administrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pemeriksaan kasus cerai. Jumlah anggota tim dukungan administrasi paling banyak 2 orang. Honorarium Tim Penyelesaian Permasalahan Indisipliner PNS diberikan kepada pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan indisipliner PNS. Honorarium Tim Penyelesaian Permasalahan Indisipliner PNS diberikan setiap kali melakukan obyek pemeriksaan. Jumlah anggota tim pembinaan dan pengawasan paling banyak 5 (lima) orang.
Evaluasi LAKIP SKPD 4.3.1.1 Honorarium Tim Evaluasi LAKIP SKPD diberikan kepada pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Honorarium Tim Evaluasi
4.3.1.2
LAKIP SKPD diberikan setiap kali melaksanakan obyek pemeriksaan. Jumlah anggota tim pembinaan dan pengawasan paling banyak 5 (lima) orang. Tim dukungan administrasi evaluasi LAKIP SKPD terdiri dari koordinator 1 orang (Sekretaris Inspektorat) dan staf administrasi paling banyak 2 orang. Honorarium tim dukungan administrasi evaluasi LAKIP SKPD diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan Tim Evaluasi LAKIP SKPD. Tim dukungan administrasi evaluasi LAKIP SKPD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Evaluasi LAKIP SKPD.
4.4
Honorarium Tim Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Eksternaldiketuai oleh Wakil Bupati yang mempunyai tugas mengevaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Eksternal. Jumlah anggota Tim paling banyak 9 (sembilan) orang dan diberikan honorarium setiap bulannya.
4.5
Honorarium Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diberikan kepada pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan Pemantauan Pelaksanaan RAD PPK Kabupaten Blitar. Tim koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi diketuai oleh Sekretaris Daerah.Jumlah anggota paling banyak 12 (dua belas) orang dengan melibatkan SKPD terkait dan diberikan honorarium setiap bulannya.
4.6
Honorarium Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diberikan kepada pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jumlah anggota tim paling banyak 7 (tujuh) orang dan diberikan honorarium setiap bulannya.
4.7
Pelaksanaan Pengawasan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah 4.7.1 Honorarium Tim Pelaksanaan Pengawasan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kepada pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah. Honorarium Tim Pelaksanaan Pengawasan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan setiap kali melakukan obyek pemeriksaan. Jumlah anggota tim pembinaan dan pengawasan paling banyak 7 (tujuh) orang. 4.7.2 Honorarium tim dukungan administrasi Pelaksanaan Pengawasan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim Pelaksanaan Pengawasan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah. Tim dukungan administrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim Pelaksanaan Pengawasan Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah. Honorarium tim dukungan administrasi terdiri dari koordinator1 orang (sekretaris inspektorat) dan staf administrasi paling banyak 2 orang.
4.8
Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Administrasi Pemerintahan Desa dan Urusan Pemerintahan Desa. Pengawasan dilakukan terhadap : 1. Kebijakan Desa 2. Kelembagaan Desa 3. Keuangan Desa 4. Kekayaan Desa 4.8.1 Honorarium Tim Pemeriksaan Urusan Pemerintahan Desa diberikan kepada pegawai negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Honorarium Tim Pemeriksaan Urusan Pemerintahan Desa diberikan setiap kali melaksanakan obyek pemeriksaan. Jumlah anggota tim pembinaan dan pengawasan paling banyak 7 (tujuh) orang. 4.8.2 Honorarium tim dukungan administrasi pemeriksaan Urusan Pemerintahan Desa diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pemeriksa. Tim dukungan administrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pemeriksaan urusan pemerintahan desa. Tim dukungan administrasi terdiri dari koordinator 1 orang (sekretaris inspektorat) dan staf administrasi paling banyak 2 orang.
5.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut: a) Mempunyai keluaran jelas dan terukur; b) Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan, eselon II/ III lainnya; c) Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; d) Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat /pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan e) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 5.2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan diberikan berdasarkan pagu kegiatan. Jumlah tim pelaksana kegiatan paling banyak 2 (dua) orang.
6.
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD dan diberikan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut : a) Pengguna Anggaran dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran jika anggaran (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) yang dikelola diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dan dapat diberikan honorarium setiap bulan, kecuali SKPD Sekretariat Daerah
b) c)
d)
e) f) g)
7.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPKSKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Dalam hal terdapat yang kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, Pengguna Anggaran dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dalam hal terdapat beban kerja Bendahara Pengeluaran SKPD, Pengguna Anggaran dapat mengangkat Pembantu Bendahara Pengeluaran guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran paling banyak 2 (dua) orang masing-masing Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pencatat Transaksi / Dokumen. Honorarium Bendahara Penerimaan pada SKPD yang diberikan sesuai pagu Pendapatan SKPD. Khusus honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan hanya diperkenankan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Honorarium Penyimpan dan atau Pengurus Barang diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Bupati atau Pengelola Barang.
Honorarium Pengadaan Barang / Jasa a) Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Fungsi utama ULP adalah pelaksanaan pengadaan, artinya unit inilah yang melaksanakan proses pengadaan mulai dari menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa sampai dengan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. b) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Pekerjaan Jasa Konsultansi Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. c) Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP dengan nilai pagu sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) maksimal 3 (tiga) orang sedangkan jumlah anggota dengan nilai pagu di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) menyesuaikan kebutuhan. d) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang diberikan per bulan.
Catatan : Dalam hal Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional dan telah diberikan tunjangan jabatan fungsionalnya, maka pemberian honorarium untuk Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP dinyatakan tidak berlaku. 8.
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) a) Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan peni1aian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. b) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan. c) Jumlah anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan nilai pagu sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) maksimal 3 (tiga) orang sedangkan jumlah anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan nilai pagu di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) menyesuaikan kebutuhan.
9.
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK diberikan honorarium per bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD.
10. Honorarium Kegiatan Seminar / Rakor / Sosialisasi / Desiminasi / Diklat / Kegiatan sejenis 10.1 Honorarium Narasumber/Pembahas Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri/non pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan: 1) Berasal dari luar lingkup unit penyelenggara; dan 2) Berasal dari lingkup unit penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit penyelenggara/masyarakat. 10.2 HonorariumModerator Honorarium moderator diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/Kegiatan sejenis. Pelaksanaan Kegiatan Seminar / Rakor / Sosialisasi / Desiminasi / Kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan. Catatan: Satuan jam yang digunakan untuk Kegiatan Seminar / Rakor / Sosialisasi/ Desiminasi/Kegiatan sejenis setara dengan jam pelajaran, paling kurang 45 (empat puluh lima) menit. 10.3 Penyusunan naskah/ materi Penyusunan naskah materi digunakan untuk pengganti biaya
10.4
menyusunan naskah/ materi yang digunakan untuk kegiatan Seminar / Rakor / Sosialisasi / Desiminasi / Kegiatan sejenis Bantuan Transport Widyaiswara Bantuan Transport Widyaiswara digunakan untuk pengganti transport Widyaiswara untuk kegiatan diklat kepemimpinan
11. HonorariumTim Penyusunan Buletin/Majalah Honorarium tim penyusunan bulletin/majalah dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin /majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis. Yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 12. Honorarium Penyelenggara Ujian Honorarium Penyelenggaraan Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah, pemeriksa hasil ujian dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport. 13.
Honorarium Tim Pengelola Website Kabupaten Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
14.
Honorarium Rohaniawan Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan.
15.
Honorarium Pembawa Acara Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan rapat paripurna/ seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/ lokakarya/ dan sejenisnya, yang dihadiri oleh pejabat setingkat Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan Dewan/ Sekda dengan peserta minimal 100 orang dan dihadiri lintas unit eselon II.
16.
Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti, Tenaga Teknis Honorarium diperuntukkan bagi non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti dan tenaga teknis dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
17.
Honorarium Pengelola Kegiatan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Tingkat Kabupaten Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan sesuai dengan unit akuntansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. Sistem Akuntansi Tingkat Kabupaten terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Ketentuan mengenai jumlah pengelola Sistem Akuntansi Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut: a) Ditetapkan atas dasar Keputusan Kepala Daerah paling banyak 7 (tujuh) orang; dan b) Ditetapkan bukan atas dasar Kepala Daerah paling banyak 6 (enam) orang.
18.
Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur a) Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. b) Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal l (satu) kali per hari.
19.
Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural Satuan biaya diklat pimpinan struktural digunakan untuk perencanaan kebutuhan pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki sudah termasuk biaya observasi lapangan, perjalanan dinas peserta.
20.
merupakan satuan biaya yang biaya diklat penjenjangan bagi jabatan tertentu satuan biaya ini namun belum termasuk biaya
Satuan Biaya Latihan Prajabatan Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
21. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah secara at cost sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan Terms of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Khusus tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan fakultas pasca sarjana, besaran tunjangan tugas belajar merujuk Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986 tentang Tunjangan Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana. 22.
Satuan Biaya Konsumsi Satuan biaya konsumsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.
23.
Satuan Biaya Pakaian Dinas a) Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas per tahun. b) Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai / Perawat Satuan biaya pakaian dinas pegawai / perawat diperuntukkan bagi pegawai / perawat yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun. 1) Harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan 2) Dalam hal satker yang pada-awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki ijin prinsip dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar. c) Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh Satuan biaya pakaian kerja sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan PA/KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun. d) Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
24.
Bantuan Uang Transport Non PNS Bantuan uang transport Non PNS diberikan sebagai pengganti transport untuk kegiatan sosialisasi, bintek dan pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan organisasi dan masyarakat biasa.
25.
Persewaan Alat Satuan biaya sewa alat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa alat dan atau mesin untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor.
26.
Persewaan Kendaraan Satuan biaya sewa kendaraaan pelaksanaan kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus). Persewaan kendaraan dihitung dengan biaya sewa per hari dan penggunaan bus AC. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi: a) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan, dan b) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
27.
Satuan Biaya Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dihitung berdasar pada jumlah hari kerja. Satuan Biaya Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan Satuan biaya yang dikeluarkan untuk menyewa ruangan dan gedung dalam rangka pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan instansi/daerah. Besaran biaya yang dikeluarkan untuk sewa ruangan dan gedung pertemuan berdasarkan at cost
28.
29.
Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor {fullboard, fullday, dan halfday). Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dihadiri peserta dari eselon II lainnya/ masyarakat; b) Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja; c) Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. Catatan: 1. Satuan biaya uang saku rap at di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat. 2. Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transpor dalam kabupaten/kota sepanjang kriteria pemberian uang transpor dalam kabupaten/kota terpenuhi. 3. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar menempuh langkah-langkahuntukmembatasipelaksanaan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday). dengan cara mengalihkannya dengan rapat di dalam kantor.
30.
Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjaldin Dalam Negeri Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat negara. pegawai negeri yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara/pegawai negeri yang berkenaan.Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan. 31. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Kantor yang Sama Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sarana merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam. Terhadap aparat fungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.
BUPATI BLITAR,
HERRY NOEGROHO
