BUPATI BATANG Alamat : Jl. RA. Kartini No.1 Batang 51215 Jawa Tengah, Telp. (0285) 391571 Fax. (0285) 391051 Batang, 25 April 2016. Kepada : Nomor Lampiran Perihal
: 050 / 0623 /2016. : 2 (dua) Bendel : Permohonan Dana DAK Tahun Anggaran 2017.
Yth. Bapak Menteri Perdagangan. R.I Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat di. JAKARTA
Menindaklanjuti hasil Sosialisasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2016, dan Sosialisasi Proposal dan Laporan DAK melalui Aplikasi On Line, bersama ini kami mengusulkan dengan hormat Permohonan Bantuan Dana melalui DAK Sub Bidang Sarana Perdagangan, Kementerian Perdagangan Repulik Indonesia Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar limaratus juta rupiah) , dengan rincian sebagai berikut : a. Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal Kabupaten Batang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) b. Kendaraan Operasional Kemetrologian, Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
dan
Alat
UTTP
sebesar
Sehubungan dengan keterbatasan Kemampuan Keuangan APBD Kabupaten Batang, kami berharap permohonan Bantuan DAK Sub Bidang Sarana Perdagangan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2017. Demikian atas perkenan dan dikabulkannya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.
Tembusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala BAPENNAS - di Jakarta; 2. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementeri Keuangan R.I - di Jakarta; 3. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah - di Semarang; 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Batang. 5. Pertinggal.
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
PROPOSAL PEMBANGUNAN GEDUNG UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN BATANG
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BATANG TAHUN 2016
PROPOSAL PEMBANGUNAN GEDUNG UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN BATANG
A. LATAR BELAKANG Kabupaten Batang merupakan salah satu kota dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Pantai Utara Jawa dengan jumlah penduduk sebesar 760.704 jiwa dengan kepadatan penduduk 896,18 jiwa/km2 pada tahun 2014. Kabupaten Batang merupakan wilayah yang unik yakni wilayah berbentuk perbukitan dan pegunungan, serta memiliki dataran rendah di sepanjang pantai utara. Wilayah Kabupaten Batang di bagian selatan adalah terdapat Dataran Tinggi Dieng, dengan puncaknya Gunung Prau (2.565 meter). Letak geografis Kabupaten Batang merupakan bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah, terletak antara 6˚ 5’ 46” - 7˚ 11’ 47” Lintang Selatan dan 109˚ 40’ 19” - 110˚ 03’ 06” Bujur Timur, dengan batas
wilayah administratif
meliputi : Sebelah Utara
:
Laut Jawa;
Sebelah Selatan
:
Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo;
Sebelah Barat
:
Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan; dan
Sebelah Timur
:
Kabupaten Kendal.
Kondisi wilayah yang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pengunungan, Kabupaten Batang merupakan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan pembangunan daerah bercirikan agroindustri. agrowisata dan agrobisnis. Wilayah Kabupaten Batang sebelah selatan yang bercorak pegunungan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan dengan basis agroindustri dan agrowisata. Basis agroindustri ini mengacu pada berbagai macam hasil tanaman perkebunan seperti : teh, kopi, coklat dan sayuran. Selain itu juga memiliki potensi wisata alam yang prospektif di masa datang. Perubahan
areal
pemanfaatan
tanah
sangat
stagnan,
walaupun
Kabupaten Batang terletak di jalur ekonomi. Lebih kurang 60% diusahakan PROPOSAL PEMBANGUNAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN BATANG
Hal 1 dari 9
sebagai hutan, perkebunan dan areal pertanian yang memberikan hasil komoditi berupa kayu jati, kayu rimba, karet, teh, coklat, kapuk randu dan hasil pertanian lainnya. Sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, jumlah kecamatan di Kabupaten Batang yang semula 12 kecamatan berubah menjadi 15 kecamatan. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
pelayanan
kepada
masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, dengan tujuan untuk : 1. Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, 2. Meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, 3. Meningkatkan dan memparcepat pemerataan pembangunan. Kabupaten Batang tumbuh dan berkembang industri tekstil baik dari skala rumah tangga (home Industri) maupun industri berorientasi ekspor, antara lain PT Primatexco. Wilayah Kabupaten Batang sangat strategis dari sisi ekonomi, karena dilewati jalur perdagangan nasional, yang menghubungkan Jalur lintas Jawa – Madura. Kabupaten Batang memiliki garis pantai sepanjang 38,7 km berpotensi untuk dikembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan maupun Pelabuhan Niaga / Kargo untuk barang-barang / jasa hasil produksi industri. Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri menjadikan Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mewujudkan Program Nawacita, yang telah dicanangkan Bapak Presiden Joko Widodo, tentunya terkait dengan Pembangunan Pasar Rakyat. Pasar Rakyat merupakan wadah dan atau sarana perdagangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mempunyai peran unik dan strategis, dengan tumbuh berkembangnya secara alamiah sejalan pertumbuhan tekno-ekonomi penduduk disekitarnya.
PROPOSAL PEMBANGUNAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN BATANG
Hal 2 dari 9
Dalam hal ini keberadaan Pasar Rakyat dipercaya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada umumnya, dan sekaligus alat UTTP pesebarannya terbanyak di lingkungan Pasar rakyat. Perdagangan lokal, pasar menjadi sarana dengan peranan yang sangat penting. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli dalam transaksi jual beli barang maupun jasa sesuai dengan kesepakatan bersama. Kabupaten Batang tedapat 26 unit pasar yang tersebar di 15 kecamatan, sedangkan pengelolaanya terbagi menjadi 3 macam yakni : 1. Pasar milik Pemda Kabupaten Batang sebanyak 8 unit yang dikelola oleh Disperindagkop; 2. Pasar Desa yang dikelola dengan Kerjama Desa dan Pemda sebanyak 7 unit pasar; 3. Pasar Desa yang dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Desa sebanyak 11 unit pasar. Pasar merupakan potensi yang sangat besar dalam peluang melakukan pelayanan terciptanya alat ukur yang benar dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, oleh karena itu alat ukur perlu untuk ditera maupun ditera ulang secara berkala. Sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kebijakan Pemerintah Provinsi menyerahkan urusan Kemetrologian kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, oleh kerena itu dengan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang, kami mengajukan permohonan Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal beserta Laboratorium, dan Kendaraan Operasional, melalui APBN Tahun 2017. B. KONDISI EKSISTING Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang bagi pemilik UTTP, Pemerintah Kabupaten Batang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini dengan Balai Metrologi Wilayah Tegal.
PROPOSAL PEMBANGUNAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN BATANG
Hal 3 dari 9
Dalam upaya mendukung dan mewujudkan pelaksanaan sidang tera/tera ulang di daerah secara mandiri sebagaimana ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Batang Komimen dan telah menyiapkan kebutuhan / persyaratan antara lain : 1. Sumber Daya Manusia (SDM). a. Pemerintah Kabupaten Batang, secara Implisit belum memiliki SDM yang memiliki ketrampilan dan keahlihan dibidang Metrologi Legal, namun yurdis formal, Bidang Perdagangan telah memiliki Seksi Metrologi, yang tugas pokok dan fungsinya melasanakan pembinaan tera/tera ulang UTTP dan pengawasan BDKT. b. Pelaksanaan Tera / Tera Ulang UTTP Pemerintah Kabupaten Batang bekerjasama
Balai
Metrologi
Kota
Tegal
dengan
Memory of
Understanding, sedangkan Pengawasan BDKT dan Pengawasan barang beredar, telah dibentuk TIM. 2. Tanah / Lahan. Pemerintah Kabupaten Batang dalam rencana Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal, telah menyediakan tanah / lahan milik Pemda, yang luasnya lebih dari cukup dan bersertifikat, serta tidak dalam sengketa. 3. Potensi Alat UTTP Hasil Pendataan yang dilakukan pada Tahun 2015, diperoleh data Potensi Alat UTTP di Kabupaten Batang sebanyak 18 jenis UTTP dengan jumlah Timbangan dan anak timbangan sebanyak 7.500 unit yang tersebar pada diberbagai media, sebagai berikut: Tabel 1. Nama Lokasi Potensi UTTP di Kabupaten Batang No.
Nama Lokasi Potensi
1
Pasar Rakyat
2
Pasar Swalayan
3
Warung / Rumah Makan / tempat Souveneer
4
Toko ( Roti dan Kue, sembako)
5
SPBU
6
SPBE
7
Perusahaan
PROPOSAL PEMBANGUNAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN BATANG
Hal 4 dari 9
Lanjutan … No.
Nama Lokasi Potensi
8
Tempat Pelelangan Ikan
9
Rumah Sakit
10
Apotik
11
Agen Gas
12
Pangkalan Gas
13
Toko Emas
14
Toko Roti dan Kue
15
Distributor , Pengecer Pupuk
16
Jasa Pengiriman Barang
C. PERUMUSAN MASALAH Pemerintah Kabupaten Batang dalam dalam ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang, berupaya melaksanakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni melasakanan kegiatan Tera/Tera Ulang secara mandiri, masih terdapat permasalahan, yakni dengan Kemampuan Keuangnan berdampak pada : 1.
Ketersediaan alokasi Dana Operasional Kegiatan Kemetrologian ;
2.
Belum tersedianya Anggaran Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal, sebagimana dimanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014;
3.
Belum tersedianya peralatan Metrologi Legal / Alat Ukur Timbangan Takaran dan Peralatan Anak Timbangan standar guna pelayanan sidang tera/tera ulang;
4.
Belum tersedianya kendaraan operasional guna mendukung kegiatan sidang tera/tera ulang, baik mobil operasional roda 4 maupun kendaraan roda 2.
D. TUJUAN DAN SASARAN Sebagaimana ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 terurai tersebut di atas, maka Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kemetrologian di Kabupaten Batang mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :
PROPOSAL PEMBANGUNAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN BATANG
Hal 5 dari 9
a. Tujuan 1. Terbentuknya Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kemetrologian khususnya pelayanan tera/tera ulang, dan pelaksanaan BDKT di wilayah Kabupaten Batang; 2. Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagimana diamanatkan urusan Kemetrologian diserahkan ke Kabupaten / Kota, sebagai Daerah Tertib Ukur; 3. Meningkatkan kesadaran bagi wajib tera dalam meneraulangkan alat UTTP-nya; 4. Meningkatkan daya saing antar pedagang; 5. Meningkatkan upaya perlindungan konsumen; 6. Meminimalisir permasalahan sengketa konsumen; 7. Menjamin ketepatan ukuran timbangan dan takaran bagi konsumen; 8. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi tera/tera ulang. b. Sasaran 1. terbangunnya Gedung UPTD kemetrologian yang sesuai dengan prosedur kelayakan kemetrologian; 2. Tersedianya alat UTTP standar; 3. Tersedianya kendaraan operasional pelaksanaan sidang tera/tera ulang. E. KOMITMEN Tindaklanjut Pembentukan UPTD Metrologi Legal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomo 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Batang, komitmen untuk menyiapkan langkah – langkah sebagai berikut : 1. Sumber Daya Manusia (SDM). a. Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen untuk menyiapkan SDM Kemetrologian baik melalui pengadaan CPNS yang berpendidikan SLTA sederajat jurusan IPA, maupun
mengikutsertakan PNS Diklat
Kemetrologian; b. Pemerintah Kabupaten Batang bekerjasama Balai Metrologi Kota Tegal, telah bekerjasama dan untuk ditingkat Pelaksanaan Sidang Tera / Tera Ulang UTTP, dengan Memory of Understanding .
PROPOSAL PEMBANGUNAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN BATANG
Hal 6 dari 9
2. Ketersediaan Tanah / Lahan. Pemerintah Kabupaten Batang dalam Rencana Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal, telah menyediakan 3 (tiga) tanah / lahan sebagai berikut : a. Sertifikat Nomor : 112 1) Letak Tanah :
Jl. DR. SUTOMO , Jalan Klas II Kelurahan
Kauman,
Kecamatan
Batang,
Kabupaten Batang. 2) Luas Tanah
:
87.000m2
3) Status tanah
:
Milik Pemerintah Kabupaten Batang (Tidak dalam sengketa)
b. Sertifikat Nomor 104, Luas Tanah : 3.640m2 c. Sertifikat Nomor 105, Luas Tanah : 3.495m2 d. Sertifikat Nomor 106, Luas Tanah : 3.870m2 e. Sertifikat Nomor 109, Luas Tanah : 1.380m2 1) Letak Tanah :
Jl. Tentara Pelajar, Jalan Klas III Kelurahan
Kauman,
Kecamatan
Batang,
Kabupaten Batang. 2) Status tanah
:
Milik Pemerintah Kabupaten Batang (Tidak dalam sengketa)
3. Rencana Pembangunan UPTD dimaksud meliputi : a. Gedung Utama UPTD Metrologi Legal; b. Gedung Laboratorium; c. Tempat Parkir Kendaraan Operasional, baik roda 4 maupun roda 2, parkir karyawan maupun tamu; d. Alat UTTP Standar. dan Kendaraan operasional Kemetrologian.
PROPOSAL PEMBANGUNAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN BATANG
Hal 7 dari 9
BAB II RENCANA DUKUNGAN ANGGARAN
Dengan terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah, upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam membentuk UPTD Metrologi Legal di Kabupaten Batang kami mengajukan anggaran Proposal Pembangunan UPTD Metrologi Legal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan sebagai berikut : 1.
Pembangunan Gedung UPTD Metrologi Legal, berikut Laboratorium Meterologi, sarana garasi, tempat parkir, MCK, sanitasi lingkungan sebesar Rp. 4.500.000.000,- ( empat miliyar lima ratus juta rupiah);
2.
Pengadaan kendaraan operasional roda 4 berikut fasilitasnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Guna mencukupi Dokumen / persyaratan tersebut, Dokumen Album (
Gambar, DED, RAB, HPS, BoQ, Spesifikasi Teknis) masih dalam proses penyusunan, sedangkan data dukung kepemilikan tanah
berupa setifikat
sebagaimana terlampir.
PROPOSAL PEMBANGUNAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN BATANG
Hal 8 dari 9
BAB III PENUTUP Metrologi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Untuk itu memberikan pelayanan metrologi kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi Pemerintah. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan kegiatan metrologi merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Batang bermaksud menyelenggarakan kegiatan metrologi secara mandiri. Dengan
keterbatasan
kemampuan
keuangan
daerah,
Pemerintah
Kabupaten Batang, berharap Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Metrologi dapat mewujudkan rencana dan program guna mendekatkan pelayanan bagi masyarakat masyarakat pedagang, perusahaan , jasa dan komsumen, serta memberikan kepastian dan
hak perlindungan kepada
masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Batang, berusaha untuk memberikan nilai tambah yang lebih, dan untuk melengkapi kemajuan Pemerintah yang selami ini diperoleh untuk kemaslahatan masyarat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Demikian secara singkat proposal yang dapat kami sajikan mudahmudahan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh Instansi/Lembaga yang berwenang mengambil keputusan.
Batang,
2016
PROPOSAL PEMBANGUNAN UPTD METROLOGI LEGAL KABUPATEN BATANG
Hal 9 dari 9
