BUPAH PACTEAN i PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 25 C TAHUN 2 0 1 3 I
I TENTANG i PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN {CONFUCT OF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
INTEREST)
DENGAN RAHBIAT TIUiAN YANG MAMA E S A I
I Menimbang
:
BUPATI PACITAN,
a. bahwa salah satu penyebab teijadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah; b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; c. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan mcnimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja penyelenggara Negara, oleh karena i t u perlu disusun pedoman u m u m penanganan benturan kepentingan; d. bahwa bcrdasarkan pertimbangan tersebut h u r u f a, h u r u f b, dan h u r u f c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentan Pedoman U m u m Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) d i Lingkungan Pemermtah Kabupaten Pacitan. I
Menglngat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150); >
I
5; Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang j Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan .; Daerah Kabupaten/Kota; 6; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang \ Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang : Strate^ Nasional Pcncegahan dan Pemberantasan I Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka i Mencngah Tahun 2012-2014; 8.' Kcputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 j Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan ! Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur I Negara Dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah ; diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia i Nomor 47 Tahun 1992; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Noomor 37 ;Tahun 2012 tentang Pedoman U m u m Penanganan Benturan Kepentingan. 1
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pecegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 i
MEBIirruSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN {CONFLICT OF INTEREST) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN Pasal 1 Pedoman U m u m Penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati i n i dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Pasal 2 Peraturan i n i mulai berlaku pada t a n ^ a l diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. Ditetapkan d i Pacitan Pada tanggal: $0 -
i i
6* -
BUPATI PACITAN
INDARTATO
1
2013
I
i
Pasal2
t
Peraturan i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. Ditetapkan d i Pacitan Padatanggal: 3 0 - 5 - 2 0 1 3
[
BUPATI PACITAN Cap T t d INDARTATO
Diundangkan di Pacitan Pada tanggal - j ? - 2013 S E K R B T A R I S DAERAH
Ir. MULYONO. MM Pembina Utama Hadya NIP. 19571017 198303 1 0 1 4 B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 1 3 NOMOR 25 C
t >
( t
: ;
LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR : Pff C TAHUN 2013 TANGGAL : 3 0 • 5 - 2 0 1 3
f
1
PEDOBfAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (CONTUCT OF
INTEREST)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN I.
Pendahuluan i
A. Umum Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan ; pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kcmudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar prefesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan Negara khususnya d i bidang pelayanan publik menjadi tidak efesien dan tidak efektif. U n t u k melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan sangat diperlukan adanya penyelenggara Negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi; kolusi dan nepotisme, efektif dan efesien, karena setiap penyelenggara \ Negara mempunyai peranan yang menetukan. Selain disyaratkan u n t u k mcmiliki profesionalisme, setiap penyelenggara Negara h a m s juga mempunyai sikap mental yang j u j u r dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, Negara dan Bangsa serta h a m s mengutamakan kepentingan u m u m diatas kepentingan pribadi dan golongan. ; B. Tujuan 1. Menyediakain kerangka acuan bagi instansi pemerintah u n t u k mengenai, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan. 2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenai, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan i dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan. 3. Mencegah teijadinya pengabalan pelayanan publik dan kemgian Negara. ] 4. Menegakkan Integritas. 5. Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. I
C . Deflnisl: \ 1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengamhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya; 2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan bescrta aparatumya; 3. Instansi Pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan; 4. Lembaga Pelayanan Publik adalah penyelenggara pelayanan publik d i Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
i
D. Pejabat yang berpotensl memiliki Benturan Kepentingan 1. Pejabat Pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. Secara lebih khusus dalam pengertian i n i adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat keputusan Tata usaha Negara dan mengambil tindakan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat yang melaksanakan u r u s a n Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 2. Perencana; pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang u n t u k melaksanakan kegiatan perencanaan pada u n i t perencanaan tertentu; 3. Pengawas, \ pejabat Pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi cksekutif agar sesuai kaidah yang berlaku, dalam h a l i n i adalah; Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan d i Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan; 4. Pelaksana Pelayanan Publik, y a i t u pejabat, piegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja dalam u n i t organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; 5. Penilai, yaitu orang yang menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya; 6. Penyidik, y a i t u semua pejabat yang melakukan fungsi penyidikan. I I . Benturan Kepentingan A. Beberapa bentuk Benturan Kepentingan 3rang sering teijadi dan dibadapl oleh Penyelenggara Negara 1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan. 2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi u n t u k kepentingan pribadi/golongan. 3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipeigqnakan u n t u k kepentingan pribadi/golongan. 4. Perangkapan jabatan d i beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejcnis atau tidak sejenis, s e h i n ^ a menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan u n t u k kepentingan jabatan lainnya. j 5. Situasi dimana seorang penyelen^ara Negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekruitmen pegawai tanpa mengjkuti prosedur yang seharusnya. 6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. 1 7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai. 8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan. 9. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang meyalahguiiakan wewenang. B. J e n i s benturan yang sering teijadi 1, Kebijakan \ yang berpihak, akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi {Kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan pribadi/golongan). 2. Pengeluaran ijin mengandung u n s u r ketidakadilan atau pelanggaran tehadap persyaratan pcrijinan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Pengangkatan personil pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat Pemerintah; 4. Pemilihan partner/rekanan kerja Pemerintah berdasarkan keputusan yang tidak professional; 5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik; C. Sumber penyebab Benturan Kepentingan 1. Penyalahgunaan wewenang, y a i t u Penyelenggara Negara membuat keputusan! atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan. 2. Perangkapan jabatan, y a i t u seorang Penyelenggara Negara menduduki dua atau | lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel. 3. Hubungan | Afiliasi (pribadi atau golongan), y a i t u hubungan: yang dimilild oleh seorang Penyelenggara Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya. 4. Gratifikasi, y a i t u pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasUitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. j 5. Kelemahan i Sistcm Organisasi, y a i t u keadaan yang menjadi kendala bagi pcncapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada. III. Prinslp-prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan Penanganan Benturan Kepentingan pada perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
dasamya
dilakukan melalui
1. Mengutamakan Kepentingan U m u m . a. Penyelenggara Negara harus memperhatikan asas u m u m pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. b. Dalam pengambilan keputusan, Penyelenggara Negara harus berdasarkan 1 Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi atau Afiliasi dengan agama, profesi, partai atau poUtik, etnisitas dan keluarga. c. Penyelenggara Negara tidak boleh memasukkan u n s u r kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan,' maka Penyelenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keutusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan atau Afiliasi pribadinya. d. Penyelenggara Negara harus menghindarkan d i r i dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh 'inside information' atau informasi orang dalam yang diperoleh dari jabatannya. Penyelenggara Negara juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya diperoleh dari jabatan yang p e m a h dipegangnya termasuk mcndapatkan informasi hal-hal yang terkait dengan jabatannya tersebut pada saat yang bersangkutan tidak lagi d u d u k dalam jabatan tersebut.
i
2. Menciptakan j keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan. \ Penyelenggara' Negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya.' Kewajiban i n i tidak sekedar terbatas pada mengikuti Undang-Undang dan Peraturan tetapi j u g a harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan, tidak berpihak dan memiliki integritas. l 3. Mcndorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan. 4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. IV. Tahapan dalam penanganan Benturan Kepentingan 1. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. 2. Identifikasi situasi Benturan Kepentingan. 3. Penyusunan strategi penanganan Benturan Kepentingan. 4. Serangkaian tindakmi yang diperlukan apabila seorang Penyelen^ara Negara berada dalam situasi Benturan Kepentingan, seperti: a. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi; b. Penarikan d i r i (recusaQ; c. Membatasi akses informasi; d. Mutasi; \ e. Alih tugas dan tanggung jawab; f. Pcngunduran d i r i ; g. Pemberian sanksi. I 1
V. Faktor pendukung keberhasUan penanganan benturan kepentingan 1. Komitmen dan Keteladanan Pemimpin. 2. Partisipasi dan keterlibatan para Penyelen^ara Negara. 3. Perhatian khusus atas h a l tertentu. 4. Beberapa langkah prevetif dapat dilakukan u n t u k menghindarai situasi Benturan Kepentingan. 5. Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. 6. Pemantauan dan Evaluasi. VI. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan 1. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi u n t u k kepentingan pribadi, keluargaatau golongan; 2. Dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaltan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa. 3. Dilarang m e n ^ j i n k a n pihak ketiga memberikan sesuatu deilam bentuk apapun kepada Pejabat Pemerintah dan Haldm. 4. Dilarang menerima Refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau b u k a n haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat mcnimbulkan potensi Benturan Kepentingan. t
'
VII. Tata Cara Mengatasi Teijadinya Benturan Kepentingan 1. Laporan. 2. Atasan langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja. i 3. Apabila hasU dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku. 4. Pemeriksaan tersebut benar, dalam jangka w a k t u 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali, 5. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dilaksanakan oleh u n s u r pengawasan. [
6. Instansi pemerintah menindak lanjuti serta sosialisasi kepada scluruh pegawai. i i
Vni.Tata Cara Mengatasi Teijadinya Benturan Kepentingan: 1. Pedoman penanganan Benturan Kepentingan i n i agar digunakan sebagai acuan dalam mengenai, mengatasi, menangani Benturan Kepentingan dan d i implementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam Penyelnggaraan Negara. 2. Menugaskan kepada seluruh Kepala SKPD u n t u k menindaklanjuti panduan penanganan benturan i n i serta mensosialisasikan kepada seluruh pegawai d i lingkungan masing-masing.. BUPATI PACITAN
INDARTATO
