BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI B A N Y U M A S NOMOR I T A H U N 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 106 PAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, 1ZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN P E N D I D I K A N , KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR, DAN K E N A I K A N PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI GALON PEGAWAI N E G E R I SIPIL DAN PEGAWAI N E G E R I SIP1L DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN B A N Y U M A S
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI B A N Y U M A S , Menimbang
: a. bahwa unl.uk m c m c n u h i standar kompetensi Galon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil cli lingkungan Pemcrintah Kabupat.cn Banyumas tclah ditelapkan Peraturan BupaLi Banyumas Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pcdoman Pemberian Kctcrangan Belajar, Izin Bclajar, Tugas Bclajar, Keterangan Pendidikan, Kctcrangan Pcnggunaan Gclar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Galon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di L i n g k u n g a n Pcmerintah Kabupaten Banyumas ; b. bahwa dalam upaya peningkatan kompeterisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pcraturan sebagaimana dimaksud pacla h u r u f a, tcrdapat pembatasan usia yang tidak sesuai dengan batas usia yang d i t e n t u k a n oleh lembaga pcnyclenggara pendidikan, klasifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan kctentuan kemcnterian p e n d i d i k a n , pcrcncanaan pengernbangan sumbcr daya aparatur yang bclum disusun sccara berkesinambungan dan ketentuan-ketentuan t ent ang izin bclajar bagi pendidikan profcsi serta izin penggunaan gelar pendidikan bagi karicr pcgawai negeri sipil yang belum berdasarkan kct.cnLuan yang clipersyaralkan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diinaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b, perlu rncnetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pcrubahan Atas Peraturan Bupati B a n y u m a s N o m o r 106 Tahun 2010 tentang Pcdoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Bclajar, Tugas Bclajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Pcnggunaan Gelar, dan K e n a i k a n Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Galon Pcgawai Negeri Sipil dan Pcgawai Negeri Sipil di L i n g k u n g a n Pcmerintah K a b u p a t e n Banyumas ;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
tentang Dalarn
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278) ; 11. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan Luar Negeri ; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 539/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pclayanan Kesehatan ; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 106 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, 1ZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR, DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izm Bclajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Galon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 106), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 , angka 13, angka 14 diubah dan setelah angka 22 ditambah 5 (lima) angka yakni angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : (1)
Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
(2)
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat dacrah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(3)
Bupati adalah Bupati Banyumas.
(4)
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Banyumas.
(5)
Badan Pertimbangan Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat Baperdiklat adalah Badan Pertimbangan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas.
(6)
Galon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Galon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas.
(7)
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas.
(8)
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
(9)
Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.
(10) Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian. (11) Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi. (12) Keterangan Belajar adalah Keterangan yang diberikan olch Pejabat Pembina Kepegawaian kepada CPNS pelaksana fungsional tertentu dan PNS Sekretaris Desa yang pada saat diangkat menjadi CPNS atau PNS Sekdes sedang menempuh pendidikan profesi atau pendidikan akademik dan vokasi lebih tinggi dari pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS atau PNS sesuai dengan kebutuhan dalam formasi dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (13) Izin Belajar adalah izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah memcnuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi atau setara dari pendidikan yang diakui dalam Keputusan pengangkatan PNS atau Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir. (14) Tugas belajar adalah tugas yang diberikan Bupati kepada P N S / C P N S yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan kc jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri atau di luar negeri dan dibebaskan dari jabatan serta tugas pokok/fungsi dalam jangka waktu tertentu.
(15) Keterangan pendidikan adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS/CPNS yang memiliki ijazah yang setara atau lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai CPNS. (16) Keterangan Penggunaan Gelar adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana Keterangan Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Pendidikan. (17) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan lulus menempuh Ujian Pangkat Penyesuaian Ijazah. (18) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disebut UKPP1 adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. (19) Daftar Penilaian Pekerjaan yang selanjutnya disingkat DP-3 adalah suatu daftar yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. (20) Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat perguruan tinggi tersebut memperoleh izin penyelenggaraan dari Pemerintah. (21) Pendidikan Jarak Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan langsung dengan pendidik dan menggunakan media sebagai sumber belajar melalui tcknologi komunikasi informasi atau media lain. (22) Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu. (23) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. (24) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dan keahlian terapan tertentu. (25) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik u n t u k memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
(26) Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas bagi PNS yang Lelah sclcsai masa tugas belajarnya. (27) Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara CPNS/ PNS yang akan melaksanakan tugas belajar dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. 2. Setelah ayat (6) Pasal 4 disisipi 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : (1) CPNS tenaga Guru ketika diangkat sedang menempuh p e n d i d i k a n lebih tinggi, maksimal strata I atau diploma IV, terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) wajib memiliki Surat Keterangan Belajar. (2) CPNS tenaga Bidan ketika diangkat sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi, maksimal diploma I I I , terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas wajib memiliki Surat Keterangan Belajar. (3) PNS Sekretaris Desa ketika diangkat sedang menempuh pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai PNS, maksimal setingkat SLTA, terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas wajib memiliki Surat Keterangan Pendidikan. (Sa)Keterangan belajar diberikan kepada CPNS pelaksana jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam formasinya dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) dihapus (5) Keterangan Belajar memiliki kekuatan yang sama dengan Surat Izin Belajar. (6) Keterangan Belajar ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat Iain yang diberi wewenang untuk itu. 3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai benkut : Pasal 8 PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atau setara, harus memperoleh Izin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. 5. Diantar Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 8A Izin belajar dapat diberikan kepada CPNS untuk mengambil pendidikan profesi berdasarkan jenis jabatan tertentu sesuai dcngan keLentuan perundang-undangan yang berlaku. 6. Ketentuan Pasal 11 dihapus. 7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 (1) Bupati berwenang memberikan memenuhi persyaratan.
tugas
belajar
kepada
PNS yang
(2) Galon Pegawai Negeri Sipil formasi dokter umum dapat mengajukan tugas belajar untuk mengisi formasi dokter spesialis. (3) Usulan tugas belajar PNS dan CPNS Dokter Umum berpedoman pada rencana. pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. (4) Rencana pengembangan sumber daya aparatur disusun oleh Badan Pertimbangan Pendidikan dan Kepelatihan berdasarkan usulan dan kajian dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. 8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13 A, sehingga berbunyi sebagai berikut : Ruang lingkup pendidikan tugas belajar terdiri dari : a. Pendidikan Akademik meliputi jenjang Sarjana (S-l), Pascasarjana (S-2) dan Doktoral (S-3).
b. Pendidikan Vokasi meliputi jenjang Diploma I ( D - l ) , Diploma II (D-2), Diploma III (D-3) dan Diploma IV (D-4). c. Pendidikan Profesi meliputi program pendidikan spesialis. 9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 CPNS/PNS yang diusulkan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk CPNS Dokter Umum. b. Usia bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar : 1) Program pendidikan Diploma I, Diploma II dan Diploma III Berusia paling tinggi 35 tahun, atau dapat melebihi usia tersebut berdasarkan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/lembaga penyandang dana dan telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Pendidikan dan Kepelatihan. 2) Program pendidikan Diploma IV dan Sarjana Berusia maksimal 40 tahun, atau dapat melebihi usia tersebut berdasarkan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/lembaga penyandang dana dan telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Pendidikan dan Kepelatihan. 3) Program pendidikan Pascasarjana Berusia maksimal 45 tahun, atau dapat melebihi usia tersebut berdasarkan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/lembaga penyandang dana dan telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Pendidikan dan Kepelatihan. 4) Program pendidikan Doktoral (S.3) Berusia maksimal 50 tahun, atau dapat melebihi usia tersebut berdasarkan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/lembaga penyandang dana dan telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Pendidikan dan Kepelatihan.
5) Program pendidikan Profesi Batas usia disesuaikan dengan persyaratan dari institusi lembaga pendidikan atau peraturan yang berlaku. c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang alau berat. d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS. e. Pangkat, Golongan/Ruang minimal Pengatur Muda ( I I / a ) untuk tugas belajar Diploma I, II atau I I I , dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. f.
Pangkat, Golongan/Ruang minimal Pengatur (II/c) untuk tugas belajar Diploma IV atau Strata I ( S . I ) , dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
g. Pangkat, Golongan/Ruang minimal Penata Muda ( I l l / a ) u n t u k tugas belajar Strata II (S.2), dengan pendidikan minimal Diploma IV atau Strata I (S.I). h. Pangkat, Golongan/Ruang minimal Penata Muda Tingkat I ( I l l / b ) u n t u k tugas belajar Strata III (S.3), Dokter Spesialis I dan Pendidikan Dokter Spesialis II , dengan pendidikan minimal Strata II (S.2), tugas belajar Dokter Spesialis I dengan Pendidikan Kedokteran Umum atau Gigi dan tugas belajar Pendidikan Dokter Spesialis II dengan ijazah Spesialis I. i.
Pangkat, Golongan/Ruang CPNS ( I I I / b ) u n t u k tugas belajar Pendidikan Dokter Spesialis I dengan pendidikan Dokter U m u m atau Dokter Gigi.
j.
Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) disesuaikan dengan ketentuan pada persyaratan dari lembaga pendidikan atau lembaga penyandang dana pendidikan/ sponsor beasiswa.
k. PNS yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Banyumas dapal m c n g i k u t i seleksi tugas belajar apabila telah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. 1.
PNS yang telah menyelesaikan pendidikan melalui tugas belajar dapat mengusulkan/ mengikuti seleksi tugas belajar lain pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau yang setara.
m. Ikatan dinas pasca tugas belajar pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan masa pengabdian 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
n. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar dapat langsung meneruskan pendidikan tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi dengan pertimbangan mendapat undangan pada saat PNS Tugas Belajar dimaksud dinyatakan lulus dari lembaga pendidikan/ sponsor beasiswa atau karena kebutuhan khusus yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. o. PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar harus diusulkan oleh pimpinan SKPD guna mendapat rekomendasi/ persetujuan tugas belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi kewenangan di bidang Kepegawaian. p. PNS yang akan melaksanakan tugas belajar harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pertimbangan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya ditetapkan menjadi PNS Tugas Belajar dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. q. CPNS/PNS yang akan melaksanakan menandatangani perjanjian tugas belajar.
tugas
belajar
harus
10. Setelah huruf e Pasal 25 ditambah 3 (tiga) h u r u f yakni, huruf f, h u r u f g , dan huruf h sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai bcrikut : Surat Izin Penggunaan Gelar diberikan dengan ketentuan :
sebagaimana
tersebut dalam
Pasal 24
a. Pendidikan yang telah ditempuh menunjang tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan. b. Telah dinyatakan lulus dan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) dari lembaga pendidikan yang diikuti. c. Memiliki Keterangan Pendidikan.
Belajar
atau
Izin
Belajar
atau
Keterangan
d. Setelah dinyatakan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah atau telah menduduki pangkat satu tingkat dibawah pangkat/ golongan ruang yang dipersyaratkan. e. Bagi PNS yang telah memenuhi pangkat/ golongan ruang yang sesuai dengan ijazah, keterangan penggunaan gelar dapat diberikan langsung setelah yang bersangkutan melaporkan selesai menempuh pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui SKPD masingmasing. f.
Penggunaan gelar pendidikan dapat dicantumkan dalam kenaikan pangkat penyesuaian ijazah baik reguler atau pilihan.
usulan
g. Usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah didasarkan pada kebutuhan formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. h. Ketentuan penggunaan gelar pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h dapat dikecualikan apabila terdapat peraturan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan. 11. Ketentuan ayat (4) pada pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut CPNS pelaksana fungsional tertentu yang sedang menempuh pendidikan pada saat diangkat sebagai CPNS tetapi belum mengajukan Keterangan Belajar harus menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 0 2 JAN 2013
Diundangkan dVihirwokerto., Pada Taiga.,.(J\AN JS!I if
SEKRETARI5 B^RAH KABUPATEN BANYUMAS
__MA Pemb
v
\ N r - X O JFO
NIP 19570\lj6 198903 1 005
! BERUA DAERM SABUPATEN MNYUMASIAHUN ffi FOMOR .i..
