BUKU 8
PEDOMAN UMUM
sensus ekonomi BIRO PUSAT STATISTIK _;Lt ~ JAKARTA - INDONESIA
~-------------------, No. PUST ,,·(,,\
I
30
/0020
9: fJs-
&'6
M F N
MILlKI UPT. ;: _i ., ' J':)TAI< AA;~ &. DOK. STAr. b l:' '; - JAi<.,.\"TA
r. f
I_ L
----
'
I
~
1\3 .I). ~
,/
oot1..
O~\Ool
__
PEDOMAN UMUM
~96 sensus ekonomi
BIRO PUSAT STATISTIK
lBJIr§ JAKARTA - INDONESIA
'.~
. ...
._--_..... _ -
-----_._--- -- .._------.lATI .laOO ,UiAA"AT"i..' •.•• :; .T"" .1IIJIM Ah~Mt.· "' .....
(
KATA PENGANTAR
Buku Pedoman Umum Sensus Ekonomi 1996 (SE96) disusun untuk keperluan berbagai pihak tentang penyelenggaraan dan kegunaan dari SE96 yang akan dilaksanakan oleh BPS. J. 1 I
Berbagai aspek yang berkaitan dengan SE96, yang meliputi latar belakang diperlukannya SE96, perkembangan ekonomi Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I), maksud dan tujuan SE96, metodologi, serta kegiatan penerangan tercakup dalam buku ini. Hasil SE96 nantinya akan mempunyai makna strategis dalam penyediaan data dasar dan kerangka anal isis ekonomi yang sangat berguna bagi pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan Repelita VI dan PJP II. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelengganian SE96 ini dapat memahami secara seksama makna SE96 sehingga dapat membantu terselenggaranya kegiatan ini dengan baik dan lancar.
Jakarta, Agustus 1995
Soe MA NIP . 340000452
"
DAFTAR lSI I.
PENDAHULUAN
II. PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA
1
2
III. TUJUAN DAN SASARAN, RUANG LINGKUP
,
SERTA LANDASAN HUKUM
IV. METODOLOGI
9
TAHAPAN KEGIATAN
11
VI. MATER! DAN DOKUMEN
14
VII . JADUAL WAKTU
17
VIII. ORGANISASI DAN HUBUNGAN TATA KERJA
21
IX. PENERANGAN
23
LAMPIRAN 1
27
V.
I
6
\
I. PENDAHULUAN
Perkembangan Ekonomi - Pembangunan nasional yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan mulai tahun 1969 (awal Pelita I) telah banyak membawa kemajuan dan perubahan dalam Perekonomian Nasional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan konsisten telah berhasil melipatgandakan besaran ekonomi Indonesia dan secara umum meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat.
•
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut, dibarengi pula dengan transformasi sektoral dari pertanian ke non pertanian sehingga struktur ekonomi nasional menjadi lebih kokoh, seimbang dan dinamis. Kompleksitas perkembangan ekonomi ditandai pula oleh tumbuhnya jenis-jenis kegiatan baru untuk mengisi kekosongan mata rantai kegiatan ekonomi yang semakin panjang dan kait-mengait. Kegiatan ekonomi non-pertanian ini telah berkembang cepat dan menjadi sektor dominan baik dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun dalam penyediaan lapangan kerja.
Sensus Ekonomi - Sensus Ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 1986 (SE86) telah berhasil merekam dan menyajikan berbagai statistik dasar mengenai kegiatan usaha di luar sektor pertanian. Namun perkembangan dan perubahan ekonomi nasional yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir, tentunya perlu dipantau dan direkam kembali melalui Sensus Ekonomi 1996. SE96 merupakan sensus pertama yang dilakukan dalam periode Pembangunan langka Panjang Kedua (P1P II) , sehingga hasilnya akan memiliki nilai strategis dalam memberikan landasan informasi untuk perencanaan dan perumusan kebijaksanaan pembangunan selanjutnya.
..,1
Sensus merupakan kegiatan yang berskala besar yang dilakukan 10 tahun sekali sebagai upaya pengumpulan data dasar secara menyeluruh sehingga dapat mengha~ilkan informasi untuk wilayah administrasi terkecil. Data sensus bersama dengan data hasil survei digunakan untuk memperkirakan trends, disamping itu hasil sensus juga digunakan sebagai kerangka sampel untuk perencanaan dan pelaksanaan survei-survei selanjutnya. Oleh karena itu kegiatan sensus khususnya SE96 ini perlu diinformasikan untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak dan masyarakat luas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan memenuhi tujuan dan sasaran sensus.
1
II. PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA
Peran Dunia Usaha - Sejak 1986, tahun diselenggarakannya SE86, pembangunan ekonomi Indonesia telah memasuki era baru. Sebelumnya hasil ekspor Migas sangat menjadi andalan sebagai sumber utama perolehan devisa dan pendapatan Pemerintah. Turunnya harga minyak mulai awal tahun delapan puluhan dan mencapai titik terendah pada tahun 1986, juga kekhawatiran akan habisnya sumber alam minyak bumi, mengharuskan Pemerintah beralih pada ekspor non-migas, untuk membiayai kebutuhan impor yang terus makin membesar. Perubahan kebijakan yang mendasar ini dengan sangat cepat telah mengembangkan dunia usaha swasta, yang memang harus diberi iklim yang baik untuk tumbuh dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan produksi dan ekspor. Di lain pihak, struktur impor juga telah bergeser secara konsisten dari barang - barang konsumsi ke bahan baku dan barang modal .
a
Pertumbuhan Ekonomi - Kebijakan yang bertumpu pada peningkatan produksi dan ekspor ini telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembaIi, setelah melambat pada awal tahun delapan puluhan. Dalam kurun waktu turunnya harga minyak, 1982-1986, PDB hanya tumbuh dengan rata-rata 4;5 % pertahun, sedangkan sebelumnya selama Pelita I dan II tumbuh lebih dari 7 %. Dengan kebijakan baru pertumbuhan ekonomi dalam Pelita V telah meningkat lagi mencapai 6,9 %, walaupun harga minyak kembali turun pada beberapa tahun terakhir dan produksi migas tidak naik lagi. Pertumbuhan yang cepat telah melipatgandakan besaran ekonomi Indonesia 142 kali dalam kurun waktu 25 tahun PJP I, dari PDB sebesar 2, 10 trilliun rupiah pada tahun 1968 menjadi 298,03 trilliun rupiah dalam tahun 1993. Berarti pendapatan nasiohal perkapita yang pada awal Pelita I, 1969 hanya US$ 55 , telah menjadi 1,69 juta rupiah atau 810 US$ pada tahun 1993. Karenanya Indonesia tidak tergolong lagi sebagai negara berpendapatan rendah. Sejak dilampauinya batas US$ 500 pada tahun 1991, Indonesia telah mentas menjadi negara berpendapatan menengah. Untuk tahun 1994, awal pelita VI, PDB mencapai 377,4 triliun rupiah, dengan pendapatan perkapita 1,90 juta rupiah atau 884 US$.
Transformasi Sektoral - Perkembangan ekonomi yang telah dicapai juga dibarengi dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan dinamis . Kalau pada awal Pelita I, tahun 1969, ekonomi Indonesia masih sangat bertumpu pada sektor pertanian, 2
~
dengan kontribusinya dalam PDB sekitar 49 %, dalam 2 Pelita pada tahun 1980 telah menurun menjadi kurang dari 25 %. Dalam kurun waktu terse but , didorong oleh meningkatnya harga dan produksi migas, peranan sektor pertambangan dengan cepat membesar dari 5 % menjadi 26 %. Pertumbuhan PDB Sektoral (%), 1969-1993
Pelita/Tahun
I
II
III
IV
V
VI
Perta-
Pertam-
tanian
bangan
1969
1,92
21,49
1973
5,75
1974
Indus-
Jasa
PDB
14,22
10,28
6,82
21,95
3,28
9,81
8,10
3,73
3,37
16,15
11,00
7,64
1978
5,15
- 2,88
11,23
9,51
6,77
1979
3,85
0,63
18,60
8,44
7,32
1981
4,92
3,33
10,16
10,17
7,93
1983
4,79
1,78
2,20
4,86
4,19
1984
4,21
6,29
22,05
4,35
6,98
1986
2,59
5,35
9,29
6,58
5,88
1988
4,90
-2,99
11,99
7,19
5,78
1989
3,32
4,85
9,20
9,64
7,46
1991
1,37
10,21
9,60
7,03
6,91
1993
1,54
3,13
8,11
8,71
6,46
1994
0,32
5,32
11,06
8,56
7,34
tri
Kebijakan ekspor non-mig as dan stagnasi produksi minyak bumi mulai paruh kedua tahun delapan puluhan, mendorong semakin cepatnya pertumbuhan sektor industri dan jasa-jasa . .Sektor industri sebagai motor pembangunan, kontribusinya dalam PDB makin membesar. Kalau dalam kurun waktu 1969-1983 hanya naik dari 9 % menjadi 13 %, dalam tahun 1991 untuk pertama kali melampaui kontribusi sektor pertanian dan pada tahun 1993 berkembang menjadi lebih dari 22 %. Sebaliknya peranan sektor pertambangan sudah sangat menu run menjadi kurang dari 9 % pada tahun 1993. Indonesia mulai muncul sebagai negara industri baru. Keadaan pada tahun 1994 juga menunjukan struktur yang lebih kuat lagi, dimana sektor .industri memberikan kontribusi 23,9 % dari PDB yang diciptakan.
3
Perlman Ekspor - Akibat langsung dari kebijakan ekonomi sejak 1986 adalah meningkatnya ekspor non-migas, terutama hasil industri. Walaupun pada tahun 1985 terjadi stagnasi ekspor non-migas, namun dalam periode, 1984-1993, rata-rata ekspor non migas tumbuh hampir 23 % pertahun. Dengan lonjakan pertumbuhan ekspor hasil industri maka peranannya dalam keseluruhan ekspor meningkat menjadi lebih dari 62 % pada tahun 1993, sedang pada tahun 1989 kurang dari 50 %. Ini berarti ekonomi Indonesia menjadi sangat terbuka, dan rentan terhadap pengaruh luar negeri, tetapi tetap memiliki struktur ekspor yang lebih kuat.
Kebijakan Ekonomi - Kemajuan yang dialami tidak lepas dari kebijakan ekonomi yang tepat yang dilaksanakan pada saat yang tepat. Kebijakan diambil untuk dapat mengarahkanlmencapai hasil tertentu, tetapi kebijakan juga harus tang gap terhadap perubahan yang sedang terjadi dalam ekonomi Indonesia dan dunia. Walaupun landasan dan cita-cita pembangunan Indonesia tetap dipelihara, kebijakan ekonomi telah mengalami perkembangan dan perubahan yang mendasar. 4
•
Mendorong ekspor nonmigas dirasakan oleh berbagai kalangan sebagai kebijakan ekonomi yang tepat, yang telah mengantarkan ekonomi Indonesia pada pertumbuhan yang tinggi, dan semakin kuatnya sektor industri dan jasa-jasa. Dalam Pelita VI dan PIP II ekspor non-migas masih akan terus ditingkatkan. Keberhasilan usaha mendorong ekspor tentu bertumpu pada keberhasilan produk industri kita berkompetisi dalam pasar global. Terlebih lagi dengan telah diberlakukannya GATT dan beradanya Indonesia dalam organisasi regional pasar bebas AFT A dan APEC , keunggulan kompetitip produk kita akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan ekspor maupun dalam pasar domestik yang harus bersaing dengan barang impor. Tugas ini akan semakin berat menjelang diberlakukannya pasar ekonomi terbuka di kawasan Asean pada tahun 2003 dan kawasan Asia - Pasifik pada tahun2020 Globalisasi mengharuskan pemikiran pembangunan ekonomi nasional dilakukan dalam konteks ekonomi global. Persaingan dalam perdagangan dan investasi internasional mengharuskan kita mendorong/meningkatkan pula peranan swasta asing dalam penanaman modal disamping swasta nasional . Kunci keunggulan kompetitip bagi produk kita adalah effisiensi dan penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi. Untuk menunjang tercapainya effisiensi, disadari perlunya deregulasi , debirokratisasi dan desentralisasi dalam transaksi ekonomi dan dalam hubungan antara sektor bisnis dengan pemerintahan. Dalam proses ini sektor bisnis , yang berkecimpung dalam proses produksi barang dan jasa, tentunya menjadi tumpuan dalam pembangunan ekonomi. Karenanya sektor swasta, termasuk koperasi , diharapkan akan lebih meningkat lagi peranannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia selanjutnya. Tentunya kebijakan pokok yang mendasar untuk mengentaskan kemiskinan dan memeratakan pendapatan masih berlanjut. Disamping itu juga prioritas pembangunan pada sektor pertanian masih dilanjutkan, disamping penekanan baru pada sektor industri dan pariwisata. Untuk lebih memperkuat struktur ekonomi juga disadari pentingnya membangun usaha kecil dan menengah.
Sensus Ekonomi 1996 - Dalam konteks perkembangan ekonomi dan kebijakan tersebut SE96akan dilakukan. Pelaksanaan SE96 ini akan jauh berbeda dengan keadaan 10 tahun yang lalu pada waktu penyelenggaraan SE86, dimana ekonomi Indonesia masih mengandalkan pada hasil ekspor minyak bumi dan struktur ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian, dan Pemerintah masih jadi pelaku pembangunan yang utama . Karena itu SE96 harus dapat diarahkan untuk dapat menghasilkan informasi bidang-bidang yang menjadi tumpuan pembangunan dan cukup dapat memenuhi kebutuhan para pelaku ekonomi , baik Pemerintah maupun swasta.
5
III. TUJUAN, RUANG LINGKUP SERTA LANDASAN HUKUM
Tujuan - Tujuan dan sasaran Sensus Ekonomi 1996 adalah: (1) mengumpulkan dan menyajikan data dasar tentang banyaknya, ciri dan jenis kegiatan dari semua kegiatan ekonomi/usaha yang bergerak di berbagai sektor ekonomi kecuali sektor Pertanian, (2) menyusun Direktori Terpadu Perusahaan (DTP) yang dapat terus dikembangkan dan diarahkan untuk referensi dan promosi bisnis bagi dunia usaha dan Kerangka Contoh Induk (KCI) sebagai kerangka sampel untuk berbagai survei perusahaan dan studi khusus yang lebih rinci, (3) mendapatkan populasi kegiatan ekonomi/usaha menurut sektor, aktivitas dan skala usaha, (4) mendapatkan perkiraan populasi usaha kecil/rumahtangga non-pertanian menurut sektor yang belum termasuk dalam DTP, (5) mendapatkan gambaran struktur ekonomi menurut sektor dan skala usaha baik nasional maupun regional , (6) menyediakan data ekonomi berupa ciri-ciri dan karakteristik kegiatan perusahaanlusaha, baik untuk kepentingan praktis dunia usaha maupun untuk penyusunan indikator ekonomi makro dan mikro, (7) meletakkan landasan untuk pengembangan sistim statistik perusahaan selanjutnya, baik untuk kebutuhan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
Ruang Lingkup - Ruang lingkup Sensus Ekonomi 1996 meliputi seluruh kegiatan ekonomi/usaha yang bergerak di sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Kelistrikan, Gas dan Air Bersih, BangunanlKonstruksi, Perdagangan, Restoran dan Perhotelan, Pengangkutan dan Komunikasi , Lembaga Keuangan dan Real Estate, dan sektor Jasa. Setelah pelaksanaan pendaftaran (listing) usaha , nantinya untuk perusahaan besar dan menengah yang termasuk dalam DTP (disebut sebagai Perusahaan Direktori-PD) , akan dicacah secara lengkap (sensus~ Sedangkan untuk perusahaan Non-Direktori (PND) dan Usaha Rumah Tangga (URT) , pencacahannya dilakukan secara sampel. Pendaftaran (listing) usaha akan dilakukan terhadap seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk perusahaan asing. Walaupun dari segi sasaran dan cakupan, SE96 tidak jauh berbeda dibandingkan SE86, namun ada beberapa hal yang mungkin dapat ditonjolkan dalam pelaksanaan SE96. 1. SE96 dimulai dengan penyusunan Direktori Terpadu Perusahaan. Direktori semacam ini sangat penting sebagai informasi awal mengenai kekuatan dan persebaran
6
perusahaan dalam kegiatan perekonomian. Mengingat perkembangan jumlah perusahaan dan pergeseran strukturnya yang cepat, maka perlu dicari upaya-upaya untuk memperbaharui direktori tersebut secara berkala.
•
2.
SE96 juga diawali dengan kegiatan updating wilayah pencacahan (wilcah). Kecuali upaya penyempurnaan wilcah yang akan digunakan dalam sensus, juga dilakukan penentuan wilcah-wilcah konsentrasi usaha, agar kegiatan ekonomi/usaha yang akan di-listing nantinya tidak akan terlewat cacah.
3.
SE96 sang at mementingkan perolehan informasi mengenai struktur kekuatan ekonomi nasional, baik dilihat dari sektornya, wilayah/daerah usahanya, jenis produksinya, maupun dari skala usahanya. Oleh karena itu kegiatan listing perusahaan yang menjadi media untuk memperoleh informasi tersebut merupakan tahap yang paling penting dalam keseluruhan kegiatan SE96.
Landasan Hukum - Landasan hukum yang dipakai dalam petaksanaan Sensus Ekonomi 1996
adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Undang-undang No.6 Tahun 1960 tentang Sensus Undang-undang No. 7 Tah~n 1960 tentang Statistik Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi BPS Peraturan Pemerintah ru' ~O~~)f 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1992 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPS 6. Instruksi Presiden R.I NO . 4 Tahun 1994 tentang Sensus Ekonomi 1996. 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1995 tentang pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996. 8. Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 01 IMl2/Instl 1995 tentang Pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996. 9. Instruksi Menteri Perdagangan Nomor 03/INST/IV/95 Tentang Pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996. 10. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.5/HK.OO6/PHB-94 tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996. 11. Instruksi Menteri Keuangan Nomor lIIMK .03/1995 tentang Pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996. 12. Instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05.I1004/M.PE/95 tentang Pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996. 7
13 . 14. 15 . 16.
Instruksi Menteri Kehakiman Nomor M. 04. UM.01.06 tentang Pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996. Instruksi Menteri Penerangan Nomor 02/INST/MENPEN 1995 tentang Penyuksesan Sensus Ekonomi 1996. Instruksi Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Keeil Nomor: 06/M/INST/V/1995 tentang Pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996. Instruksi-Instruksi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 1996.
•
8
IV. METODOLOGI Untuk mencapai tujuan dan sasaran sensus, maka secara garis besar SE96 akan dilaksanakan dalam dua tahap . Tahap pertama bertujuan mencari/memperkirakan populasi kegiatan ekonomi/usaha menurut sektor, daerah dan skala usaha, sedangkan tahap kedua untuk mengumpulkan dan menyajikan data mengenai ciri dan karakteristik dari perusahaan/usaha. 1. Kegiatan Tahap Pertama Pada dasamya merupakan kegiatan pendaftaran (listing) unit kegiatan ekonomi/usaha. Untuk mencapai hasil yang efisien maka kegiatan ini dibedakan sebagai berikut: a.
Untuk wilayah kotamadya, pencacahan perusahaan/unit kegiatan ekonomi dilakukan pada semua wilayah pencacahan (wilcah) baik wilcah perkotaan maupun wilcah perdesaan.
b.
Untuk wilayah kabupaten, pencacahan lengkap dilakukan pada semua perusahaan/unit kegiatan ekonomi yang berada pada wilcah perkotaan dan wilcah konsentrasi usaha di perdesaan. Sedangkan untuk wilcah non-konsentrasi di perdesaan akan dicacah secara sampel.
Dengan sangat beragamnya skala usaha, karakteristik dan aktivitas perusahaan, didalam SE96 kegiatan ekonomi/usaha dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: a. Kelompok Perusahaan Direktori (PD) Mencakup perusahaan yang perannya dalam ekonomi cukup besar dan keberadaannya jelas, dengan lokasi, organisasi, pengelolaan, operasi dan sistem pembukuan yang teratur. Umumnya terdiri dari perusahaan besarlsedang dan berbadan hukum, seperti PT/Persero, PN, Perum, CV, Firma, Yayasan, dan sebagainya. b. Kelompok Usaha Rumahtangga (URT) Meliputi semua kegiatan ekonomi/usaha yang dilakukan oleh rumahtangga, baik dengan tempat tetap atau tidak tetap . Kegiatan usaha ini biasanya dilakukan bersamaltidak dapat dipisahkan dengan kegiatan rumah tangga .
9
c. Kelompok Perusahaan Non-Direktori (PND) Meliputi semua perusahaan yang tidak termasuk dalam kelompok PD maupun URT. Umumnya merupakan perusahaan kecil atau sedang, sudah terpisah dari kegiatan rumah tangga tetapi belum memenuhi keberadaan perusahaan seperti dalam kelompok PD.
Pengelompokan perusahaanlunit kegiatan ekonomi seperti di "atas, dimaksudkan untuk memudahkan cara pengumpulan data serta untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya, artinya terhadap masing-masing kelompok akan diberIakukan pendekatan yang berbeda. Untuk pembagian beban kerja yang seragam antar petugas lapangan, maka wilcah konsentrasi yang mempunyai jumlah usaha yang banyak perIu dibagi dalam wilayah kerja (wilker). Setiap petugas akan hanya dibebankan satu wilker saja. Pembentukan wilker hanya akan dilakukan pada wilcah yang mempunyai muatan kegiatan ekonomi/usaha lebih dari 300 unit. 2. Kegiatan Tahap Kedua Kegiatan tahap kedua merupakan kegiatan pencacahan perusahaanlunit usaha (biasa disebut "establishment"). Dari segi materi, pencacahan ini akan mencakup data/informasi yang lebih rinei yang berkaitan dengan eiri, karakteristik dan struktur kegiatan perusahaanlusaha. Pencacahan akan dibedakan antara perusahaanlunit usaha yang termasuk kelompok PD dan Kelompok PND/URT. Untuk kelompok PND/URT, pencacahan dilakukan secara sampel berdasarkan hasil listing unit kegiatan ekonomi/usaha. Pertama, dipilih wilcah-wilcah sampel untuk setiap kabupaten. Kemudian dari seluruh wilcah sampel tadi dipilih perusahaanlusaha berdasarkan alokasi sampel untuk setiap lapangan usaha/sektor. Untuk kelompok PD, pencacahan dilakukan secara sensus lengkap untuk semua wilcah listing . Bahkan perusahaan-perusahaan kelompok PD yang berada di luar wilcah listing juga akan dicacah secara khusus .
10
V. TAHAPAN KEGIATAN
1. Kegiatan Tahun 1994/1995 a.
Studi Terdiri dari 12 jenis dengan tujuan menyiapkan materi teknis, merumuskan konsep/definisi, menentukan kasus batas, serta merumuskan metodologi dalam pelaksanaan SE96.
b.
Pilot Kegiatan Pilot diutamakan untuk UJI coba mulai dari kuesioner, buku pedoman, pengolahan sampai dengan penyajian.
c.
Updating Wilcah Dengan tujuan untuk mendapatkan kerangka dan kondisi wilcah yang sesuai dengan keadaan terakhir.
d.
Penyusunan Direktori Terpadu Perusahaan Merupakan kegiatan pengecekan keberadaan perusahaan berdasarkan daftar perusahaan yang berasal dari berbagai Instansi dan sumber data.
2. Kegiatan Tahun 1995/1996 a.
Studi Pencacahan Jaringan Pusat-Cabang PD Untuk mengetahui struktur organisasi, kewenangan, dan wilayah operasi dari perusahaan PD terutama perusahaan yang mempunyai cabang.
b. Pemetaan Wilker Wilcah Konsentrasi Bertujuan untuk membentuk Wilker pada wilcah Konsentrasi yang mempunyai muatan usaha cUkup besar dan tidak dapat dibebankan pada satu orang petugas . c.
Pendaftaran Kegiatan ekonomi/usaha Pendaftaran kegiatan ekonomi/usaha yang dilakukan di seluruh wilcah daerah perkotaan dan wilcah konsentrasi serta sebagian wilcah non konsentrasi di daerah pedesaan.
11
d.
Pemutakhiran Direktori Terpadu Perusahaan Pemutakhiran dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan lapangan pendaftaran bangunan, rumah tangga dan kegiatan ekonomi/usaha.
e. Evaluasi Pasca Sensus Bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pendaftaran kegiatan ekonomi/usaha Selain kegiatan tersebut dilaksanakan pula kegiatan studi, pilot dan gladi bersih untuk pelaksanaan SE96 tahap ke dua.
3. Kegiatan TabuR 1996/1997 a. Pencacahan PND/URT 1. Perencanaan dan Persiapan 2. Pelaksanaan 3. Pengolahan b. Potensi Desa 1996, integrasi Podes Inti 1996 1. Perencanaan dan Persiapan (materi, penerangan, pelatihan) 2. Pelaksanaan 3. Pengolahan dan Pengkajian c.
Pengolahan lanjutan dan penyajian hasil listing
d. Analisis hasil listing e . Penyusunan direktori enterprise f.
Updating direktori PD
g.
Evaluasi sampling eror
.
h. PES PND/URT i.
Pilot dan gladi bersih pencacahan PD
12
4. Kegiatan Tahun 1997/1998 a. Pencacahan PD 1. 2. 3.
Perencanaan dan persiapan (materi, penerangan, breifing perusahaan, pelatihan) Pelaksanaan Pengolahan
b. Pengolahan lanjutan dan penyajian Podes c. Pengolahan dan penyajian hasil pencacahan PND/URT
S. Kegiatan Tahun 1988/1989 a. Pengolahan lanjutan dan penyajian PD b. Analisis data perusahaan/usaha c. Seminar SE96
13
VI. MATERI DAN DOKUMEN
Buku-buku Pedoman a. Buku 8: Pedoman Umum; berisi tentang kepentingan diselenggarakannya Sensus Ekonomi 1996, termasuk di dalamnya cakupan dan metodologi, tahapan kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan landasan hukum. Ditujukan bagi para penanggung jawab pelaksanaan SE96 di Pusat dan di Daerah, asosiasi serta perusahaan-perusahaan. b. Buku 9: Pedoman Teknis KS Propinsi dan KS Kabupatenlkotamadya; berisi tentang berbagai aspek pelaksanaan Sensus Ekonomi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab KS Propinsi dan KS kabupatenlKodya. c. Buku 10: Pedoman Instruktur Nasional ; berisi tentang materi SE96 yang harus dimengerti dan dikuasai oleh para instruktur yang akan mengajar para PCL dan PML. d. Buku 11: Pedoman Koordinator Sensus Kecamatan (KSK); berisi tentang berbagai aspek pelaksanaan lapangan yang berkaitan dengan wewenang dan tangung jawab KSK khususnya dalam mengkoordinir para PCL dan PML. e. Buku 12: Pedoman Pencacah; berisi tentang materi pelaksanaan SE96 yang harus dimengerti dan dikuasai para petugas pencacah pada saat pelaksanaan listing di lapangan. f. Buku 13: Pedoman Pengawas dan Pemeriksa; berisi tentang aspek yang berkaitan
dengan pengawasan dan pemeriksaan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 1996. g. Buku 14: Pedoman Pengolahan; berisi tentang proses dan tata cara pengolahan data hasil pelaksanaan SE96, khususnya ditujukan untuk para operator komputer di Pusat dan di Daerah.
14
h. Buku 15: Pedoman Kasus Batas; berisi tentang permasalahan serta penegasan mengenai kegiatan ekonomi dan lapangan usaha yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan SE96. i. Buku 16: Pedoman Pemetaan Wilker; berisi tentang tata cara pembentukan wilker pada wilcah Konsentrasi berdasarkan beban kerja seorang petugas pencacah dan muatan usaha wilcah. j. Buku 17: Petunjuk Praktis untuk Pencacah dan Pengawas; merupakan pedoman pelengkap bagi pengawas dan pencacah yang berisi prosedur dan tata cara pelaksanaan listing di lapangan yang bersifat praktis.
Dokumen yang digunakan
a. SE96-SWK: Blangko Sketsa Peta Wilker; merupakan blangko sketsa yang digunakan untuk menggambar sketsa peta wilker yang terdapat pada wilcah konsentrasi yang mempunyai pusat kegiatan. b. SE96-RWK : Blangko Rekapitulasi Wilker; digunakan untuk membuat rekapitulasi wilker dalam satu wilcah. c. Stiker
Stiker Nomor Bangunan SE96 ; digunakan untuk memudahkan petugas mengenal kembali bangunan serta agar tidak terjadi lewat cacah atau ganda cacah.
d. SE96-CWK : Blangko Salinan Sketsa Peta Wilcah/Wilker; merupakan blangko sketsa peta untuk menyalin sketsa peta wilcah/wilker, dan digunakan para pencacah untuk memudahkan pelaksanaan listing . e. SE96-L1
Daftar SE96-L1; digunakan untuk mendaftar seluruh bangunan berserta penggunaannya dalam satu wilcah/wilker.
f. SE96-L2
Daftar SE96-L2; digunakan untuk pencacahan kegiatan ekonomi yang telah dicatat pada Daftar SE96-Ll.
15
g. SE96-DPWl : Daftar SE96-DPWI memuat seluruh identitas perusahaan Direktori (PD) yang akan di-match dengan perusahaan yang dikumpulkan melalui Daftar SE96-L2. h. SE96-DPW2: Daftar SE96-DPW2 memuat seluruh identitas perusahaan Direktori (PD) dalam satu wilcah yang tidak termasuk dalam wilcah listing
16
VII. JADUAL WAKTU
1. Pemetaan Wilker Pada Wilcah Konsentrasi a. Finalisasi buku pedoman dan sketsa Wilker b. Pencetakan buku pedoman dan sketsa Wilker c. Rekruitmen Petugas pemeta d. Pengiriman instrumen pemetaan 1) Ke KS Propinsi 2) Ke KS KabupatenJKotamadya e. Pelatihan Innas pemetaan f. Pelatihan Petugas pemeta g. Pembentukan wilker h. Pemetaan wilker di wilcah konsentrasi i. PengawasanJpemeriksaan hasil pemetaan j. Pengiriman hasil pemetaan wilker ke KS Kab/Kodya
1 Mei 1995 - 15 Mei 1995 16 Mei 1995 - 15 Jun 1995 1 Jun 1995 - 15 Jun 1995 16 Jun 1995 - 30 Jun 26 Jun 1995 - 5 Jul 3 Jul 1995 - 6 Jul 17 Jul 1995 - 30 Jul 1 Ags 1995 - 30 Sep 15 Ags 1995 - 30 Sep 15 Ags 1995 - 15 Okt
1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995
1 Sep 1995 - 20 Okt 1995
2. Pendaftaran (Listing) Kegiatan ekonomi/usaha a. Penyiapan materi pelatihan Kabid Distribusi b. Pelatihan teknis Kabid. Statistik Distribusi c. Finalisasi Buku Pedoman dan Kuesioner d. Pencetakan buku pedoman dan kuesioner di Pusat e. Pengiriman master kuesioner untuk dicetak di daerah f. Ratek Pimpinan Pelaksana di Daerah g. Rekruitmen Intama
10 Apr 1995 - 12 Mei 1995 18 Mei 1995 - 23 Mei 1995
1 Jun 1995 - 31 Jul 1995 1 Ags 1995 - 31 Ags 1995 20 Jul 1995 - 31 Jul 1995 1 Jun 1995 - 30 Jun 1995 1 Ags 1995 - 15 Jul 1995
17
h. Pencetakan kuesioner di Daerah i. Pelatihan Intama j . Pengiriman buku pedoman dan dokumen lainnya dari BPS ke KS Propinsi k. Pengiriman buku pedoman dan kuesioner dari KS Propinsi ke KS Kab/Kodya 1. Pengiriman buku pedoman dan kuesioner dari KS Kab/Kodya ke KSK, PML, PCL m. Rekruitmen Innas pendaftaran kegiatan ekonomi/usaha n. Pelatihan Innas pendaftaran kegiatan ekonomi/usaha o. Rekruitmen Petugas pendaftaran kegiatan ekonomi/usaha p. Pelatihan Petugas pendaftaran kegiatan ekonomi/usaha q. Pendaftaran bangunan, rumahtangga dan kegiatan ekonomi/usaha r. Pengawasanlpemeriksaan hasil pendaftaran bangunan, rumahtangga dan kegiatan ekonomil usaha s. Pelaksanaan lapangan pengecekan perusahaan di luar wilcah sample listing t. Pengawasanlpemeriksaan hasil pelaksanaan lapangan pengecekan perusahaan di luar wilcah sampel listing u. Pengiriman dokumen dari PCL ke PML v. Pengiriman dokumen dari PML ke KSK w. Pengiriman dokumen dari KSK ke KS Kab/Kodya
1 Ags 1995 - 31 Ags 1995 1 Sep 1995 - 6 Sep 1995 1 Sep 1995 - 30 Sep 1995 15 Sep 1995 - 30 Sep 1995 1 Nov 1995 - 30 Nov 1995 1 Ags 1995 - 31 Ags 1995 1 Okt 1995 - 15 Okt 1995 1 Agt 1995 - 29 Sep 1995 1 Nov 1995 - 30 Nov 1995 1 Des 1995 - 31 Jan 1996
1 Des 1995 - 28 Feb 1996 1 Des 1995 - 31 Jan 1996
1 Des 1995 - 28 Feb 1996 7 Des 1995 - 1 Feb 1996 21 Des 1995 - 6 Feb 1996 26 Des 1995 - 6 Feb 1996
3. Pengolahan Hasil Pendaftaran Kegiatan ekonomi/usaha A. Rekruitmen petugas dan pelatihan 1 Sep 1995 - 30 Sep 1995 11 Sep 1995 - 30 Okt 1995
1. Rekruitmen Innas pengolahan 2. Rekruitmen Pengolah
18
20 Nop 1995 - 25 Nop 1995 11 Des 1995 - 16 Des 1995
3. Pelatihan lunas pengolahan 4. Pelatihan Pengolahan
B. Pengolahan tJ,asil pendaftaran kegiatan ekonomi/usaha 1) Jadwal Pengolahan di KS Kab/Kodya a) Penerimaan dokumen di KS Kab/Kodya b) Editing pra-komputer c) Entri data dan validasi d) Pengiriman disket data dari KS kab/Kodya ke KS Propinsi e) Pengiriman disket data ke BPS f) Pengolahan lanjutan di BPS
26 Des 1995 - 7 Feb 1996 28 Des 1995 - 23 Apr 1996 1 Jan 1996 - 30 Apr 1996 1 Mei 1996 - 5 Mei 1996 6 Mei 1996 - 11 Mei 1996 12 Mei 1996 - 15 Jun 1996
2) Jadwal pengolahan di KS Propinsi a) Penerimaan dokumen di KS Kab/Kodya b) Pengiriman dokumen dari KS Kab/Kodya ke KS Propinsi c) Editing pra-komputer di KSP d) Entri data dan validasi di KSP e) Pengiriman disket data ke BPS f) Pengolahan lanjutan di BPS
26 Des 1995 - 7 Feb 1996 4 Jan 1996 - 28 Feb 8 Jan 1996 - 23 Apr 12 Jan 1996 - 4 Mei 6 Mei 1996 - 11 Mei 12 Mei 1996 - 15 Jun
1996 1996 1996 1996 1996
3) Jadwal pengolahan di BPS a) Penerimaan dokumen di KS Kab/Kodya b) Pengiriman dokumen dari KS Kab/Kodya ke BPS c) Editing pra-komputer d) Entri data dan validasi e) Pengolahan lanjutan
26 Des 1995 - 7 Feb 1996 1 Jan 1996 - 13 Feb 8 Jan 1996 - 30 Apr 15 Jan 1996 - 11 Mei 12 Mei 1996 - 15 Jun
19
1996 1996 1996 1996
4) Penyajian Data Juli 1996 Februari 1997
a) Penyajian data pokok b) Penyajian data rinci
20
VIII. ORGAN IS AS I DAN HUBUNGAN TATA KERJA
Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala BPS Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus, Kepala BPS . bertanggung jawab atas segi teknis dan administratif pelaksanaan SE96. Instruksi dan petunjuk teknis maupun administratif tentang penyelenggaraan SE96 di daerah, dikeluarkan oleh Kepala BPS kepada Kepala Kantor Statistik Propinsi, Kabupatenlkotamadya, dan Mantri Statistik. Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Kepala BPS membentuk Tim SE96 dengan tugas memberi pertimbangan atau saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan SE96.
Wewenang Tanggung Jawab Gubernur dan Bupatilwalikotamadya Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Gubernur/KDH Tingkat I selaku penguasa tunggal di daerahnya mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam hal koordinasi penyelenggaraan SE96 di propinsi yang menjadi wilayah kekuasaannya. Gubernur berkewajiban memberi petunjuk dan pengarahan teknis operasional kepada semua aparat pemerintah di daerah masing-masing guna mensukseskan pelaksaaan SE96 . Demikian pula Bupati/Walikota/KDH Tingkat II selaku aparat Gubrnur di kabupatenlkotamdya berkewajiban dalam hal koordinasi penyelenggaraan SE96 di wilayah Kabupatenlkotamadya sesuai dengan instruksi dan pengarahan dari Gubernur.
Wewenang dan Tanggung Jawab Aparat Departemen Teknis Terkait di Daerah. Aparat Departemen teknis di daerah yang terkait dengan SE96 berkewajiban memberikan bantuan teknis yang diperlukan Kantor Statistik Propinsi dan aparatnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan SE96 .
21
Petugas Sensus - Dalarn pelaksanaan Pencacahan SE96. BPS akan dibantu oleh petugas yang dikategorikan sebagai berikut: a. Pencacah Sensus Lengkap (PCL) b. Pemeriksa Sensus Lengkap (PML) c. Koordinator Sensus Kecarnatan (KSK) Petugas Sensus diutamakan berasal dari daerah setempat yang dipilih berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Atas nama Kepala BPS para petugas tersebut diangkat oleh Carnat. Untuk terlaksananya kerjasama antar instansi terkait, makasetiap lapis satuan kerja selain tetap memperhatikan jalur birokrasi yang ada perlu membangun hubungan tata kerja yang luwes dan kolegial, agar setiap permasalahan yang timbul akan segera dapat diatasi.
22
IX. PENERANGAN -
Salah satu faktor penting dalam persiapan pelaksanaan SE96 adalah mempersiapkan masyarakat melalui penerangan agar memahami maksud dan tujuan sensus. Kegiatan penerangan SE96 yang akan dilakukan di Pusat dan di Daerah, terdiri dari penerangan melalui media tatap muka, media elektronik, dan media lainnya.
Masa Kampanye a. Pusat/Daerah tanggal I Juni 1995 s.d 31 Januari 1996 b. Puncak Kampanye tanggal 1 November 1995 s.d 31 Jariuari 1996
Penerangan melalui Media Tatap Muka Bertujuan untuk memberikan penerangan secara langsung kepada responden. Cara memberikan penerangan dapat dilakukan melalui: Seminar, Pemberian Leaflet ataupun tatap muka langsung dengan pengelola pusat-pusat pertokoan
Penerangan melalui Media Elektronika Cara memberikan penerangan dilakukan melalui: Televisi dan Radio. Pemutaran Radio Spot dapat dilakukan melalui radio RRI dan radio swasta ataupun wawancara pada media televisi. a. Film Filler Televisi Film filler televisi dibuat untuk waktu pengisian 30 detik, dan direncanakan mulai bulan November 1995. b. Radio Spot Radio spot berisi lagu Sensus Ekonomi diselingi. dengan kata-kata himbauim untuk responden agar ikut mensukseskan kegil,ltan SE96. Radio spot ini akan diperdengarkan melalui media RRI dan radio-radio swasta pilihan.
Penerangan melalui media Lainnya a. Perangko SE96 Penerbitan perangko seri SE96 ini telah disetujui oleh Dirjen Postel untuk terbit awal bulan Januari 1996.
23
b. Pemutaran Slide Slide Bioskop ini akan dit~yangkan pada bioskop-bioskop di Ibukota Propinsi. lsi slide bioskop diI:encanakan sarna seperti poster SE96. c. Stempel Pos Stempel ini digunakan untuk surat yang dikirim melalui Perum Pos dan Giro disamping itu surat-surat dinas yang dikirim oleh BPS serta perwakilan agar juga dibubuhi stempel SE96. d. Spanduk Spanduk dibuat dengan ukuran besar dan dipasang di gedung dengan ukuran lOX 10 meter. e. Poster Poster ini sebagai informasi singkat tentang pelaksanaan SE96 dan sebagai himbauan kepada responden untuk ikut mensukseskan kegiatan SE96 . f. Stiker Penerangan
Stiker qibuat dua macam, pertama stiker untuk ditempelkan pada badan bus kota. Stiker lainnya untuk ditempelkan pada kaca belakang kendaraan umum yang beroperasi di ibukota propinsi dan kotamadya. e. Bahan tulisan di Surat Kabar Jadwal Kegiatan Penerangan Sensus Ekonomi 1996 untuk Tahun Anggaran 1995/1996 A. Persiapan Bahan 1. Penyiapan/Pembahasan bahan Penerangan Sensus Ekonomi 1996 2. Finalisasi bahan penerangan
8 Jun - 12 Jun 1995 13 Jun - 30 Jun 1995
3. Produksi Slide Bioskop
3 Jul - 31 Jul 1995
4. Produksi Kaset Radio Spot
3 Jul - 15 Jul 1995 24
3 Jul - 31 Jul 1995
5. Produksi Stempel untuk Kantor Pos 6. Produksi Booklet dan Stiker
15 Jul - 31 Ags 1995
7. Produksi Spanduk
1 Ags - 31 Ags 1995
8. Produksi Poster
15 Jul - 31 Ags 1995
9. Produksi Film Filler
3 Jul - 31 Ags 1995
10. Pengiriman bahan penerangan ke daerah (Slide bioskop, kaset radio spot, booklet, spanduk, stempel pos dan poster)
1 Sep - 30 Sep 1995
2 Januari 1996
11 . Penyebaran Prangko Seri SE96
B. Pelaksanaan 1 Jun 1995 - 31 Mar 1996
1. Pemberitaan oleh media massa 2. Penyiaran Berita kegiatan SE96 melalui TVRI (kerjasama BPS-Sub Dit Pemberitaan TVRI). Pad a saat listing pemberitaan dilakukan 2x seminggu
1 Sep 1995 - 31 Jan 1996
3. Penyiaran Film filler pada ReTI (mas a putar disesuaikan dengan kegiatan puncak)
1 Des 1995 - 31 Jan 1996
4. Penyiaran radio spot (masa putar disesuaikan kegiatan puncak)
1 Nov 1995 - 31 Jan 1996
5. Penyebaranlpemasangan poster, leaflet pada pusat-pusat pertokoan, Pasar dsb 6. Penjelasan resmi Kepala BPS tentang SE96 pada wawancara TVRI
1 Nov - 30 Nov 1995
15 November 1995
25
7. Pengecapan Surat Pos oleh Kahtor Pos dan Giro yang ditunjuk
1 Okt 1995 - 31 Jan 1996
8. Penayangan SE96 di Bioskop
1 Nov 1995 - 31 Jan 1996
c. Evaluasi 1. Analisis guntingan Pers dan pemberitaan media elektronik 1996
1 Mar - 31 Mar 1996
26
Lampiran 1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAIIUN 1994 TENTANG SENSUS EKONOMI 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , Henimbang
a. bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi akan melibatkan seluruh masyarakat dan badan-badan Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung; b. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Sensus Ekonomi Tahun 1996 dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden agar sensus tersebut dapat diselenggarakan pada waktunya dengan aman dan tertib tanpa mengabaikan persyaratan teknis serta ketelitian hasilnya;
Hengingat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nemor 2044); 3. Undang-undang Nemer 7 Tahun 1960 tentang statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048); 4. Undang-undang Nemer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokek Pemerintahan di Daerah (Lembarar Negara Tahun 1974 Nemor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 5. Peraturan Pemerintah Nemor 29 Tahun 1985 tentang
Sensus Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomer 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3295); 6. Peraturan
~emerintah
Nomor 2 Tahun 1992 tentang organisasi Bire Pusat statistik (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 6);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang
Pekok-pekok organisasi Departemen; 8. Keputusan •••
27
r
"I
f,f
" J [ "T
r
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentanq Susunan Organisasi Departemen, sebaqaimana telah diubah denqan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985; 9. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992 tentanq Kedudukan, Tugas, Funqsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Biro Pusat statistik; MENGINSTRUKSlKAN : Kepada
1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuanqan, dan 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Penqawasan Pembangunan; Menteri Koordinator Bidanq Industri dan Perdaqanqan; Menteri Koordinator Bidanq Kesejahteraan Rakyat; Menter! Neqara Perumahan Rakyati Menteri Dalam Neqer!; Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Keuanqani Menter! Pertambangan dan Energi; Menteri Pekerjaan Umumi Menteri Kesehatani Menteri Kehakimani Menteri Pariw!sata, Pos, dan Telekomunikasii Menteri Koperasi dan Pembinaan Penqusaha Keei1i Menteri Pendidikan dan Kebudayaani Menteri Perhubunqan; Menteri Peneranqani Menteri Sosiali Kepala Biro Pus at statistik.
Untuk
28
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3
lintuk PERTAMA
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan, Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat serta Menteri Negara Perumahan Rakyat memberikan pengarahan tentang ruang 1ingkup dan materi yang akan dieakup dalam Sensus Ekonomi 1996.
KEDUA
Menteri Da1am Negeri menginstruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia untuk membantu dan mengamankan pe1aksanaan Sensus Ekonomi 1996 yang diselenggarakan oleh Biro Pusat statistik, sehingga Sensus Ekonomi 1996 dapat diselenggarakan pad a waktunya dengan tertib dan lanear.
KETIGA
Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan , Menteri Keuangan, Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Kehakiman, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Keeil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Perhubungan, Menteri Penerangan, serta Menteri sosia1 menginstruksikan kepada semua Kepala Kantor wi1ayah masing-masing yang terdapat di daerah, agar membantu Kantor statistik di daerah dalam pelaksanaan kegiatan Sensus Ekonomi 1996.
KEEMPAT
Kepala Biro Pusat statistik a. menyelenggarakan Sensus Ekonomi 1996; b. mengatur tata eara dan tata laksana Sensus Ekonomi 1996 diarahkan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh . dapat dimanfaatkan bagi kebijaksanaan ekonomi dan pereneanaan pembangunan serta dunia usaha; e. mengeluarkan pedoman, petunjuk, dan instruksi yang diperlukan bagi berbagai pihak yang terkait agar pelaksanaan sensus tersebut dapat berjalan sesuai dengan reneana. Instruksi •.•
29
I
1 Biro Pusat Statistik
-
'.1
I
! L
J
, I
~
JI. dr. Sutomo No. 8, Po Bo:c 1003 Jakarto 10010. In don e s i a Telp. 1810291. 3841195, 1842508 Telex ' 45159,45325 Fax : 3857046
