BUKU 1 PEDOMAN PENGORGANISASIAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

BUKU 1 PEDOMAN PENGORGANISASIAN

TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia 2011

BUKU 1

PEDOMAN PENGORGANISASIAN

TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia 2011

KATA PENGANTAR

Indroyono Soesilo Sesmenkokesra

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ijin dan perkenanNya, setelah melalui proses diskusi antar lintas sektor, pada akhirnya Pedoman Pengorganisasian Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan Indonesia/Tim KF-PTK dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman ini memuat berbagai hal yang bersifat umum dan dimaksudkan sebagai dasar pijak sekaligus sebagai sumber inspirasi bagi daerah dalam upaya pengembangan tenaga kesehatan di lapangan. Oleh sebab itu, setelah adanya pedoman umum ini, diharapkan masing-masing daerah dan lintas sektor terkait segera melakukan langkah-langkah penjabaran yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan sektor, kemudian dikemas kedalam bentuk pedoman pengorganisasian Tim KF-PTK Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta petunjuk pelaksanaannya. Penyusunan pedoman ini telah melibatkan berbagai lintas sektor terkait yang ada di tingkat pusat (dalam hal ini yang ada dalam Tim KF-PTK sesuai SK Menkokesra No 12/2011), dan juga telah menerima masukan dari berbagai daerah. Namun kami yakin masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan saran masukan sekaligus sebagai narasumber dalam penyusunan pedoman ini, termasuk beberapa daerah dan pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya; semoga gerak langkah kegiatan pengembangan tenaga kesehatan selalu mendapat rahmatNya. Aamiin.

Jakarta, Mei 2011

ii

H. R. Agung Laksono Menkokesra

SAMBUTAN

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Dalam upaya Pembangunan Manusia Indonesia, disamping unsur pendidikan dan ekonomi, maka unsur kesehatan termasuk yang penting di dalamnya. Pembangunan Kesehatan yang merupakan bagian dari Pembangunan Nasional, 80% keberhasilannya adalah terletak dari Pengembangan Tenaga Kesehatan. Dengan demikian suatu daerah bahkan suatu Negara akan mempunyai kesempatan dan kemampuan yang lebih besar untuk pencapaian MDG's 2015 dan optimalisasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pengembangan tenaga kesehatan yang pada gilirannya berdampak pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan sekaligus meningkatnya posisi Pembangunan Manusia Indonesia/Human Development Index di tingkat internasional. Saat ini derajat kesehatan masyarakat bangsa Indonesia belumlah dapat dikatakan optimal dalam rangka pencapaian MDG's, pada dasarnya hal ini sangat terkait dengan permasalahan tenaga kesehatan baik dari sisi jumlah, distribusi maupun kualitas. Tenaga kesehatan strategis masih terpusat pada daerah perkotaan, sedangkan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan/DTPK masih jauh dari harapan, ditambah ketidakseimbangan antara produksi dan distribusi serta pendayagunaan tenaga kesehatan, dipersulit oleh rendahnya akses masyarakat akan pelayanan kesehatan berkualitas. Menyikapi masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat tersebut, maka tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia untuk berupaya sedemikian rupa melalui pemecahan permasalahan pengembangan tenaga kesehatan antar lintas pemangku kepentingan di lintas sektor terkait, dengan SK Menkokesra No. 12/2011, agar secara bertahap tapi pasti dengan gerak dan langkah yang terkoordinir dan sinergis menyusun pedoman pengorganisasian sekaligus tata hubungan kerja antar lintas pemangku kepentingan. Sehingga keberadaan pedoman ini sangat strategis dan diharapkan akan dapat mempercepat terwujudnya kondisi optimal dari pemecahan masalah pengembangan tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Terimakasih, semoga Allah SWT meridhoi segala usaha kita dan selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Aamiin. Jakarta, Mei 2011 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

H. R. Agung Laksono

iii

SAMBUTAN

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH. Menkes

Menteri Kesehatan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia mengandung pengertian bahwa setiap orang berhak untuk disembuhkan jika sakit dan setiap orang yang sehat berhak untuk menjaga dirinya agar tetap sehat. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan demikian kesehatan bukan saja merupakan hak asasi manusia, tetapi sekaligus merupakan suatu investasi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan hanya dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna dan berdaya-guna, bila didukung oleh tenaga kesehatan yang memadai sebagai subyek pembangunan kesehatan. Pengembangan tenaga kesehatan saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi jumlah, jenis, kualitas, dan penyebaran tenaga kesehatan yang diperlukan untuk pembangunan kesehatan, tetapi situasi tenaga kesehatan di Indonesia terus membaik. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan tenaga ksehatan untuk pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia secara merata, khususnya di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan terluar, masih senantiasa perlu ditingkatkan. Permasalahan tenaga kesehatan akan dapat diatasi dengan baik melalui sinergisme dan kerjasama lintas sektor serta kerja-sama semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan. Dengan adanya Tim Kooridinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (TIM KF-PTK), diharapkan berbagai permasalahan tenaga kesehatan di Indonesia dapat diatasi segera. Pedoman ini akan sangat bermanfaat untuk digunakan dan diacu oleh semua pemangku kepentingan dalam mengembangkan tenaga kesehatan di Tanah Air. Semoga upaya kita untuk memenuhi hak rakyat Indonesia memperoleh akses pelayanan kesehatan yang berkualitas akan meraih sukses dan semoga kita senantiasa mendapatkan rakhmat dan hidayah Tuhan ang Maha Kuasa.Amin.

iv

Gamawan Fauzi, SH, MM Mendagri

SAMBUTAN

Menteri Dalam Negeri Pembangunan kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Upaya untuk mewujudkan hal ini, juga ditentukan oleh peran aktif para “Tenaga Kesehatan” dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan kesehatan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan, termasuk masyarakat yang bermukim di kawasan daerah terpencil. Mengingat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan urusan bersama (concurrent function) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk meningkatkan pemerataan dan aksesibiltias pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa pada sejumlah daerah masih banyak tenaga kesehatan yang bertugas di perkotaan dibandingkan dengan yang bertugas di perdesaan, baik pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maupun pada Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penyediaan tenaga kesehatan dalam jumlah dan kualifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mengembangkan kompetensi keahlian para tenaga kesehatan, agar mampu mengemban tugas pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, sejalan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (Tim KF-PTK), maka seluruh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membentuk Tim KF-PTK Provinsi dan Kelompok Kerja KF-PTK Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada “Pedoman Pengorganisasian Tim KF-PTK Provinsi dan Kelompok Kerja TF-PTK Kabupaten/Kota” yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi seluruh pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih.

v

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

ii

SAMBUTAN

iv

DAFTAR ISI

vii

BAB I

PENDAHULUAN

1

BAB II

ORGANISASI TKF-PTK

9

BAB III

PERAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

17

BAB IV KEBUTUHAN SUMBER DAYA

25

BAB V

29

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VI PENUTUP LAMPIRAN TIM PENYUSUN

33 ix xiii

1

PENDAHULUAN

1 | PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Krisis sumber daya manusia (SDM) kesehatan mulai menjadi perhatian dengan diterbitkannya laporan Joint Learning Initiative (JLI) on Human Resources for Health (HRH) pada tahun 2004 atas dukungan Rockefeller Foundation. Berdasarkan laporan tersebut, digelar expert meeting di Oslo pada bulan Februari tahun 2005 yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk aliansi di tingkat regional dan global untuk menangani isu di bidang SDM Kesehatan.Atas dasar tersebut, pada bulan Agustus tahun 2005 telah dibentuk Asia-Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH). Di tingkat global, juga telah dibentuk Global Health Workforce Alliance (GHWA) pada tanggal 25 Mei 2006 bersamaan dengan berlangsungnya World Health Assembly (WHA) ke 59 di Jenewa. Penyelenggaraan Global Forum pertama oleh GHWA tahun 2008 di Kampala - Uganda menghasilkan Kampala Declaration and Agenda for Global Action (KD dan AGA), yang antara lain berisi tentang komitmen untuk meningkatkan kepemimpinan dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya mengatasi krisis SDM kesehatan serta dukungan untuk akselerasi pencapaian Millennium Development Goals/MDGs. Sebagai pelaksanaan dari KD dan AGA, GHWA mengundang negara-negara yang masuk kriteria krisis SDM kesehatan untuk mengikuti Capacity Building Country Coordination and Facilitation (CCF) di Cairo, Mesir pada tahun 2010. Indonesia sebagai negara anggota AAAH, bersama Nepal dan Papua New Guinea diundang untuk menjadi salah satu negara pilot project CCF untuk kawasan Asia Pasifik. Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut dan menyadari pentingnya koordinasi untuk mengatasi krisis SDM kesehatan, maka Indonesia membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (Tim KF-PTK) di tingkat nasional pada tanggal 27 September 2010 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (MENKO KESRA) nomor: 33/KEP/MENKO/KESRA/IX./2010. Selanjutnya, pada Global Forum kedua yang diselenggarakan GHWA di Bangkok pada tanggal 25-29 Januari 2011, dihasilkan pokok-pokok antara lain diperlukannya kepemimpinan, koordinasi, penyebaran dan retensi tenaga kesehatan, kinerja dan kualitas tenaga kesehatan serta regulasi yang efektif dan berfungsi sebagai prasyarat untuk mencapai visi “All people, everywhere, shall have access to a skilled, motivated and supported health worker within a

2

PEDOMAN PENGORGANISASIAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia 2011

1 | PENDAHULUAN

robust health system”. Visi tersebut berarti bahwa semua orang dimanapun berada harus memperoleh akses terhadap tenaga kesehatan yang terampil, bermotivasi dan didukung dengan sumber daya yang memadai dalam sistem kesehatan yang kuat. Dalam kesempatan tersebut Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dalam Tim KF-PTK. Untuk mewujudkan komitmen tersebut dan terkait pula adanya perubahan nomenklatur pada berbagai kementerian, maka dilakukan perubahan Keputusan MENKO KESRA tentang Tim KF-PTK , yaitu dengan Keputusan MENKO KESRA No 12 Tahun 2011 yang di tetapkan pada tanggal 7 Maret 2011.

B. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;


3

1 | PENDAHULUAN

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi; 13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; 15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor: 33/KEP/MENKO/KESRA/IX./2010 tentang Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (Indonesian Country Coordination and Facilitation/CCF Committee for Human Resource of Health Development); 17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor: 12 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (Indonesian Country Coordination and Facilitation Committee for Human Resources of Health Development).

4


1 | PENDAHULUAN

C. PENGERTIAN 1. Pengembangan tenaga kesehatan adalah upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan yang dilaksanakan secara multidisiplin, lintas sektor dan program untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. 2. Perencanaan tenaga kesehatan adalah upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. 3. Pengadaan tenaga kesehatan adalah upaya yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan. 4. Pendayagunaan tenaga kesehatan adalah upaya pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan tenaga kesehatan. 5. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan adalah upaya untuk mengarahkan, memberikan dukungan serta mengawasi pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan. 6. Sumberdaya Manusia Kesehatan adalah tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non profesi serta tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya seperti dalam upaya dan manajemen kesehatan. 7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 8. Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah semua pihak yang terkait dengan isu/permasalahan dan upaya untuk mengatasinya di bidang pengembangan tenaga kesehatan. 9. Focal point adalah pihak yang mempunyai peran utama dalam pengembangan tenaga


5

1 | PENDAHULUAN

kesehatan. 10. Recommending adalah pihak yang memberikan rekomendasi dalam pengembangan tenaga kesehatan 11. Coordinating adalah pihak yang melakukan koordinasi dalam kegiatan pengembangan tenaga kesehatan. 12. Supporting adalah pihak yang memberikan dukungan dalam pengembangan tenaga kesehatan. 13. Consulting adalah pihak yang memberikan konsultasi dalam pengembangan tenaga kesehatan. 14. Informing adalah pihak yang memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan tenaga kesehatan. 15. Decision Making adalah pihak yang membuat keputusan tentang kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan tenaga kesehatan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN Pedoman Pengorganisasian Tim KF-PTK ini dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam melaksanakan berbagai kegiatan TKF-PTK, baik Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Sekretariat. Pedoman Pengorganisasian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang tata hubungan kerja antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan yang perlu difasilitasi di tingkat nasional.

6


1 | PENDAHULUAN

E. TATA URUT Pedoman ini disusun dengan tata urut sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

ORGANISASI Tim KF-PTK

BAB III

PERAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PTK

BAB IV

KEBUTUHAN SUMBERDAYA

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VI

PENUTUP

Lampiran 1

SK Menkokesra No. 12/2011

Lampiran 2

Matrix Tata Hubungan Kerja Antar pemangku kepentingan dalam Pengembangan Tenaga Kesehatan

Lampiran 3

Daftar Indikator Pemantauan dan Evaluasi Kampala Declaration dan Agenda for GlobalAction


7

ORGANISASI TIM KF-PTK

2

2 | ORGANISASI TIM KF-PTK

A. ORGANISASI Organisasi Tim KF-PTK Indonesia terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Sekretariat. Susunan keanggotaan Tim KF-PTK sebagai berikut: 1. Tim Pengarah : susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II dan Anggota. Personalia Tim Pengarah ini berasal dari para pemangku kepentingan di tingkat pengambilan kebijakan dalam bidang PTK 2. Tim Pelaksana: susunan keanggotaannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I dan II, Sekretaris I, II dan III, serta Anggota. Personalia Tim Pelaksana ini berasal dari para pemangku kepentingan di tingkat penyusunan/perumusan kebijakan dalam bidang PTK 3. Kelompok Kerja beranggotakan personel yang berkompeten di bidang PTK. Terdapat 3 Kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari: a. Pokja I

Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

b. Pokja II

Pengadaan Tenaga Kesehatan

c. Pokja III

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

4. Sekretariat, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I dan II, Sekretaris I, II, III danAnggota. Secara rinci, personalia/keanggotaan dalam organisasi Tim KF-PTK dapat dilihat dalam Keputusan MENKO KESRA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan (Lampiran 1).

10



B. TUGAS DAN FUNGSI Tim KF-PTK mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Tim Pengarah bertugas: a. Memberikan arahan tentang prioritas pengembangan tenaga kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan; b. Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Tenaga Kesehatan; c. Memberikan arahan dalam peningkatan sinergisme/kerjasama/koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan; d. Memberikan arahan dalam mengkonsolidasikan dan mobilisasi sumberdaya untuk pengembangan tenaga kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan dan upaya pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). 2. Tim Pelaksana bertugas: a. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Tenaga Kesehatan. b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pengembangan Tenaga Kesehatan. c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Pengembangan Tenaga Kesehatan. d. Mengkonsolidasikan dan memobilisasi sumberdaya dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pengembangan Tenaga Kesehatan. e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan tenaga kesehatan, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. PEDOMAN PENGORGANISASIAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia 2011

11


3. Kelompok Kerja I Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas: a. Melaksanakan fasilitasi dalam merumuskan rancangan Rencana Strategis Pengembangan Tenaga Kesehatan. b. Melaksanakan fasilitasi dalam penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan. c. Melaksanakan fasilitasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pendayagunaan tenaga kesehatan. d. Melaksanakan fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan tenaga kesehatan. e. Melaksanakan fasilitasi dalam menetapkan dan melakukan langkah-langkah pelaksanaan resolusi Organisasi Kesehatan Sedunia dalam rekrutmen international tenaga kesehatan. 4. Kelompok Kerja II Bidang Pengadaan Tenaga Kesehatan, mempunyai tugas: a. Melaksanakan fasilitasi dalam pengadaan Tenaga Kesehatan. b. Melaksanakan fasilitasi dalam pemantauan dan evaluasi pengadaan tenaga kesehatan. c. Melaksanakan fasilitasi dalam pengendalian produksi Tenaga Kesehatan d. Melaksanakan fasilitasi dalam pemantapan pembinaan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan. e. Melaksanakan fasilitasi dalam pengembangan/peningkatan kapasitas tenaga dan aparatur kesehatan

12



5. Kelompok Kerja III Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, mempunyai tugas: a. Melaksanakan fasilitasi dalam pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan. b. Melaksanakan fasilitasi dalam pembentukan MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi) c. Melaksanakan fasilitasi dalam pemantapan tugas pokok dan fungsi serta tata hubungan kerja MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) dan MTKP d. Melaksanakan fasilitasi dalam pelaksanaan pendidikan berkelanjutan, khususnya Program Pendidikan Dokter Spesialis/PPDS dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis /PPDGS. 6. Sekretariat mempunyai tugas: a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja Tim KF-PTK, baik Tim Pengarah, Tim Pelaksana, maupun Kelompok Kerja b. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim KF-PTK c. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas Tim KF-PTK d. Melaksanakan advokasi dan pengembangan kapasitas (capacity building) bagi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan. e. Melaksanakan fasilitasi pembentukan Tim KF-PTK Provinsi dan Kabupaten/Kota. f. Mengembangkan pusat informasi (knowledge management) dalam pengembangan tenaga kesehatan.


13


C. MEKANISME KERJA Mekanisme kerja Tim KF-PTK dilakukan melalui pertemuan periodik sebagai berikut: a. Tim Pengarah mengadakan pertemuan jika dibutuhkan untuk pengambilan keputusan kebijakan PTK di tingkat nasional b. Pertemuan koordinasi Tim Pelaksana dilaksanakan minimal 4 kali dalam setahun. Tim Pelaksana dapat mengadakan pertemuan khusus bila diperlukan. c. Pertemuan koordinasi masing-masing Kelompok Kerja dilaksanakan minimal sebulan sekali. d. Pertemuan koordinasi pleno Tim KF-PTK yang difasilitasi oleh Sekretariat dilaksanakan sesuai keperluan. Kelompok Kerja dan Sekretariat dapat melaksanakan pertemuan intensif untuk memfasilitasi pembahasan materi yang terkait dengan PTK untuk menghasilkan rancangan produk kebijakan yang akan dibahas pada tingkat yang lebih tinggi, baik pada tingkat Tim Pelaksana maupun Tim Pengarah. Disamping melalui berbagai pertemuan, mekanisme kerja Tim KF-PTK dapat dilakukan melalui media komunikasi lain, seperti teleconference dan surat elektronik (e-mail). Tim KF-PTK dapat berpartisipasi dalam berbagai pertemuan tentang pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan di tingkat nasional dan internasional. Tim KF-PTK juga dapat memfasilitasi institusi/lembaga terkait dalam penyelesaian permasalahan PTK yang diajukan oleh berbagai pihak.

14




15

3

PERAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

3 | PERAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN A. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta Kewenangannya masing-masing, Kementerian/Lembaga memiliki peran dalam PTK. Berdasarkan Tupoksi masing-masing pihak, maka peran para pemangku kepentingan dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kementerian/Lembaga sebagai pemangku kepentingan utama (key stakeholder) a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): sebagai pembahas dan mengesahkan peraturan perundangan dan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan PTK. b. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemkokesra): sebagai koordinator dan mensinkronkan peran para pemangku kepentingan dalam PTK. c. Kementerian Kesehatan (Kemkes): sebagai pelaku utama dalam penyusunan kebijakan PTK. d. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri): melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap penyelenggaraan PTK di daerah. e. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas): sebagai pelaku utama dalam pembinaan pendidikan tenaga kesehatan. f. Kementerian Keuangan (Kemkeu): sebagai penyedia anggaran untuk mendukung PTK. 2. Kementerian/lembaga lainnya Kementerian/lembaga lainnya berperan sebagai pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta sebagai pengguna tenaga kesehatan pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dibawah binaannya. Termasuk diantaranya adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lainnya.

18


3 | PERAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN 3. Organisasi profesi kesehatan, asosiasi institusi pendidikan tenaga kesehatan dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan Kelompok ini ikut berperan dalam hal pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sejak dalam proses pendidikan sampai dengan pendayagunaannya. 4. Mitra kerja lain termasuk lembaga internasional Kelompok ini ikut berperan dalam memberikan bantuan teknis (technical assistance) maupun dukungan pembiayaan untuk PTK.

B. TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN Kegiatan pokok TKF-PTK secara umum memerlukan tata hubungan kerja antar pemangku kepentingan, sebagai berikut: 1. Perencanaan tenaga kesehatan a. Kemkes sebagai focal point menyusun rancangan awal kebijakan perencanaan tenaga kesehatan dan rencana kebutuhan tenaga kesehatan. Dalam hal ini Badan PPSDM Kesehatan memegang peran utama dalam menyiapkan rumusannya. b. Kemdagri memberikan masukan terhadap rencana kebutuhan tenaga kesehatan dalam negeri yang didasarkan atas kebutuhan dari daerah.Adapun rencana kebutuhan tenaga kesehatan luar negeri diperoleh masukan dari Kemenakertrans dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebagai pengguna (user), intitusi kementrian lain dan TNI serta POLRI memberikan rekomendasi terkait kebutuhan tenaga kesehatan di institusi kesehatan binaannya (recommending). c. Organisasi profesi memberikan informasi terkait standar profesi untuk bahan dalam menyusun rancangan kebijakan perencanaan tenaga kesehatan dan rencana


19

3 | PERAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN kebutuhan tenaga kesehatan. Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan memberikan informasi tentang keadaan tenaga kesehatan untuk bahan penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan (informing). d. Rumusan kebijakan perencanaan tenaga kesehatan dan rencana kebutuhan tenaga kesehatan atas koordinasi dari Kemkokesra, dilakukan sinkronisasi dengan masukan dari berbagai institusi dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam prosesnya, sinkronisasi juga dilakukan dengan meminta verifikasi dari Menpan-RB dan BKN (coordinating). e. Menpan-RB memberikan verifikasi terutama terkait dengan penyediaan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengisian target rencana kebutuhan tenaga kesehatan. Demikian pula BKN memberikan verifikasi terkait dengan administrasi untuk pengisian formasi PNS. (consulting). f. Kemkokesra melakukan koordinasi dengan Kemkeu dan DPR untuk meminta dukungan/komitmen pendanaan untuk pelaksanaan kebijakan perencanaan tenaga kesehatan dan pemenuhan rencana kebutuhan tenaga kesehatan (coordinating). g. DPR memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan tenaga kesehatan dan pemenuhan rencana kebutuhan tenaga kesehatan, dan bersama Kemkeu menyampaikan komitmen pendanaannya (supporting). h. Kemkokesra mengkoordinasikan Kemkes dan kementerian lain terkait dalam perumusan akhir rancangan kebijakan perencanaan tenaga kesehatan dan rencana kebutuhan tenaga kesehatan (coordinating). i. Kemkes atas kesepakatan dengan pemangku kepentingan terkait mematangkan dan menetapkan kebijakan perencanaan tenaga kesehatan dan rencana kebutuhan tenaga kesehatan (decision making). 2. Pengadaan tenaga kesehatan a. Asosiasi institusi pendidikan tenaga kesehatan dan asosiasi rumah sakit pendidikan memberikan informasi tentang sumber daya pendidikan tenaga kesehatan yang

20


BUKU 1 PEDOMAN PENGORGANISASIAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

Recommend Documents