BUDI KARYA SUMADI : Tol Laut, Dievaluasi Bukan Dikurangi

EDISI - IX - OKTOBER 2016

EXECUTIVE FATWA AULIA FEBRIAL Potensi Cerdik Membaca Bisnis

COMPANY OF THE MONTH ISTICS SAMUDERA LOG Karena Sinergi Begitu Berharga

BUDI KARYA SUMADI : Tol Laut, Dievaluasi Bukan Dikurangi

Salam Redaksi

Laut dan Dwelling Time LAGI-LAGI dwelling time menjadi topik hangat di Tanah Air. Sudah sejak 2 tahun lalu persoalan lamanya waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan ini menjadi perhatian pemerintah. Dan, sampai kini pun belum kelar karena dwelling time di pelabuhan masih di atas 3 hari kendati sudah berkurang dari sebelumnya di atas 6 hari. Tahun lalu, bahkan ada penggeledahan ruang kerja salah satu petinggi Kementerian Perdagangan karena diduga melakukan “tindak pidana” soal dwelling time. Lalu ‘drama’ berlanjut dengan penggeledahan ruangan salah satu petinggi BUMN pelabuhan di Tanjung Priok. Kemudian baru-baru ini, Presiden Jokowi kembali menyoroti lambannya penurunan dwelling time ini. Dwelling time menjadi penting, apalagi pemerintah punya program prioritas Tol Laut yang perlu mendapat dukungan dalam hal efisiensi. Jika dwelling time masih tinggi, program Tol Laut tak akan maksimal menggenjot perekonomian. Sebetulnya persoalannya ada di mana? Substansi dwelling time sebetulnya mengefisienkan proses pengurusan dokumen yang masih memakan waktu lama, bukan lamanya proses bongkar-muat saja. Itu sebabnya sinergi antar-institusi penting dimaksimalkan. Mengacu pada persoalan ini, majalah Supply Chain & Logistics Review menurunkan laporan utama soal Tol Laut dan upaya penurunan dwelling time. Harapannya, reportase ini bisa menyajikan perspektif lain soal dwelling time. Publik selalu berharap segala persoalan yang menjadi ‘duri’ pertumbuhan ekonomi bisa dicabut sehingga pada akhirnya industri kita memiliki daya saing tinggi, termasuk juga industri logistik dan supply chain. Semoga

Salam Redaksi

Supply Chain & Logistic Review adalah majalah resmi Asosiasi Logistik Indonesia yang terbit satu bulan sekali. Untuk peliputan dan iklan dapat menghubungi alamat redaksi dan marketing. Kami menerima artikel anda seputar dunia supply chain dan logistics untuk dipublikasikan di majalah

2

EDISI IX| OKTOBER 2016

REDAKSI Pelindung Dr Nofrisel, SE, MM, CSLP Prof. Dr. Ir. Teuku Yuri M. Zagloel, M.Eng. Sc. Prof. Dr. Ir. Senator Nur Bahagia Ir. Andy Ilham Said, Ph.D Dr. Kuncoro Harto Widodo Dr. Hoetomo Lembito Erwin Raza, SE, MM Ir. R. Ananta Dewandhono, MM, MBA Fx. Sugiyanto Hasanudin Penanggungjawab Zaldy Ilham Masita Dewan Redaksi Zaldy Ilham Masita, Mahendra Rianto, Iman Kusnadi, Widiyanto, Nyoman Purnaya, Hadi Kuncoro, Aulia Febrial Fatwa, Erith Desenaldo, Clara Benarto, Tenaka Budiman, R Kunto Margono, Uda Sasmita, Eko Setyanto, Okin Purba, Daniel Utomo, Armen Aldrin. Marketing dan Administrasi Aang Wiguna, Armieta Amelia, Chrissa Nurhayati, Elsa Febriana Konsultan media indossari.com Redaksi & Marketing Gedung I Lt. 7 Kementerian Perdagangan Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat Phone/Fax : 021 – 3863936 Email: [email protected] Website: www.ali.web.id

DAFTAR ISI EDISI - IX - OKTOBER 2016

04 06 08

11 14

INDICATOR

22

SEREMONIA

COMPANY OF THE MONTH SAMUDERA LOGISTICS Karena Sinergi Begitu Berharga

KILAS

EXECUTIVE AULIA FEBRIAL FATWA Cerdik Membaca Potensi Bisnis

INTERVIEW BUDI KARYA SUMADI Tol Laut, Dievaluasi Bukan Dikurangi

16

HEADLINE Tol Laut Yang Kurang Mulus

19

Jangan Main-main dengan Dwelling Time!!

28

VIEW Supply Chain Collaboration for Implementing Green Logistic in Rigid Packaging Plastic Industry (Part 2)

Dapatkan Supply Chain & Logistics Review rutin setiap edisi dengan mendaftarkan diri Anda sebagai anggota Asosiasi Logistik Indonesia (ALI). Bergabung lah dengan lebih dari 3.000 profesional praktisi, akademisi, regulator dan pemerhati rantai pasokan dan logistik di ALI. Daftarkan diri Anda melalui laman resmi ALI www.ali.web.id atau mengirimkan email kosong ke alamat mailing list: [email protected]

3


INDICATOR

EKSPOR TAHUN 2016 44,698,807,002.00 43,027,260,113.00

60

40,622,301,548.00

38,294,637,870.00 39,171,200,196.00

39,029,224,415.00

39,337,444,244.00

45

30 Berat (dalam Kg) Nilai (dalam Miliar USD)

15 11,514,324,050.00

11,810,032,191.00

10,480,584,793.00 11,312,036,578.00

11,475,850,260.00

9,530,763,081.00 12,974,447,405.00

0 JANUARI FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

IMPOR TAHUN 2016

44,698,807,002.00

43,027,260,113.00 40,622,301,548.00 38,294,637,870.00

60

39,171,200,196.00

39,337,444,244.00

39,029,224,415.00

45

30 Berat (dalam Kg) Nilai (dalam Miliar USD)

15 10,480,584,793.00

12,974,447,405.00

11,475,850,260.00

11,312,036,578.00

9,530,763,081.00

11,514,324,050.00

11,810,032,191.00

0 JANUARI FEBRUARI

MARET

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

4

EDISI VIII| AGUSTUS 2016

APRIL

MEI

JUNI

JULI

INDICATOR

5

BONGKAR MUAT BARANG ANTAR PULAU & LUAR NEGERI DI PELABUHAN INDONESIA TAHUN 2016


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

SEREMONIA ALI EAST JAVA CHAPTER MEMBER GATHERING

NEW DELIVERY MODEL IN INTERNET ERA SURABAYA

A

sosiasi Logistik Indonesia (ALI) kembali menggelar acara menarik bersama para anggota di Surabaya, Jawa Timur, pada 29 September 2016. Acara bertajuk ALI East Java Chapter Member Gathering dengan tema “New Delivery Model in Internet Era” tersebut digelar di Swiss-Belinn Manyar Surabaya, Jawa Timur. Lebih dari 100 orang menghadiri acara yang didukung oleh PT Mulia Empat Satu, PT Etobee Teknologi Indonesia, PT MHE-Demag Indonesia, dan PT Intra Mega Global ini. Beberapa isu menarik dibahas di antaranya urgensi penerapan teknologi informasi dan internet bagi penyedia jasa logistik, bagaimana memanfaatkan internet secara optimal guna meningkatkan kepuasan pelanggan, dan kendala penggunaan “crowdsourcing delivery” yang berbasis internet. Pembahasan lainnya mengerucut soal kepuasan pelanggan dan bagaimana aspek hukum dari pengiriman barang melalui internet. Sejumlah narasumber kompeten hadir dan mempresetasikan gagasannya yakni Iman Kusnadi (co - Founder / Group COO Etobee), Trian Yuserma (Deputi GM JNE), Nanda Ekaputra Panjiarga (Head of Marketing and Business Development GO - BOX), dan Adrian Lim (CE0 / Co - Feuncler PopBox Asia).

6


SEREMONIA

7


KILAS

Dwelling Time : Arahan Tak Diindahkan, Jokowi Meradang Sejak 2 tahun lalu, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan bahwa durasi bongkar muat barang atau dwelling time di seluruh pelabuhan di Indonesia tak boleh lebih dari 2 hari. Faktanya, proses bongkar muat di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, memakan waktu hampir 7-8 hari, ini yang membuat Jokowi meradang. Kemarahannya diungkapkan saat dia memberikan sambutan acara peresmian Terminal Peti Kemas Kalibiru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa 13 September 2016. “Di Belawan masih 7-8 hari. Mau bersaing kayak apa kita kalau masih 7-8 hari, coba?” ujar Jokowi seperti dikutip dari Kompas.com. Menurut Presiden, Pelindo I selaku pengelola pelabuhan tidak bisa lagi memakai cara lama dalam menurukan dwelling time. Terlebih lagi, ia mendengar informasi adanya tindak kecurangan. Dari delapan crane yang ada di Pelabuhan Belawan, hanya satu crane yang beroperasi. “Cara main-main seperti itu sudah tidak bisa lagi. Ada delapan crane, tapi yang dijalankan hanya satu crane. Untuk tawar-menawae saja. Enggak bisa seperti ini lagi,” ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com. Tak hanya Belawan, pelabuhan lain seperti Tanjung Priok, Pelabuhan Perak, dan Makassar juga tak luput dari sorotan Jokowi. Data yang dapat Jokowi menunjukan masih ada ketidaksesuaian realisasi dwelling time dengan target yang diharapkan. Seperti diketahui, waktu bongkar muat barang mencapai 3,2-3,7 hari di Tanjung Priok, sedangkan di Pelabuhan Tanjung Perak dan Makassar mencapai 6 hari. =

8


Dicurigai Ada Praktik Kecurangan, Jokowi Perintahkan Bentuk Satgas Kepolisian Republik Indonesia mendapat mandat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna menyelidiki proses bongkar muat barang di pelabuhan sehingga prosesnya nanti sesuai dengan standard dan menghindari praktik kecurangan. Kecurigaan tersebut muncul lantaran sebelumnya Presiden Jokowi mendapat informasi adanya dugaan kuat tindak kecurangan di Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara. Bahkan dari laporan yang diterima, Jokowi mendengar masih ada pungutan liar. “Di Pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar, “ ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, seperti dikutip Kompas.com. Lebih lanjut, Tito menegaskan proses penyelidikan akan menekankan pada tiga tahapan proses bongkar muat yakni pre clearance, tahap custom clearance, dan post clearance. “Apakah di pre clearance, atau custom clearance ? Atau post clearance? Jika barang sudah clear namun tidak dikeluar-keluarkan dengan macam-macam alasan dan ujung-ujungnya setoran, kami gebrak di situ,” ujar tito. Namun Tito Karnavian belum bisa menjelaskan ditel mekanisme penyelidikan. Dia hanya menggarisbawahi kalau pihaknya akan bekerja secara senyap dan efektif. Terkait Satgas, Tito mengatakan hanya akan merekrut anggota tim dari kepolisian tanpa melibatkan instansi lain. =

KILAS membereskan masalah dwelling time meskipun Presiden memberikan waktu satu bulan untuk memperbaiki tata kelola bongkar muat. “Penegakan hukum akan kami lakukan tanpa harus menunggu satu bulan,” kata Tito. Nantinya, imbuh Tito, kalau tidak ditemukan adanya unsur pidana dan lebih disebabkan karena kesalahan administrasi, maka Polri akan menyerahkan keputusan sepenunya kepada Presiden. “Bisa saja beliau melakukan langkahlangkah lain di luar dari penegakan hukum. Misalnya, ya saya enggak ngertilah, apa mungkin pergantian pejabat pelabuhan, kan bisa saja,” jelas Tito. =

Pelindo II Terapkan Layanan Satu Pintu dan Electronic Billing

Polri Buka Jalur Pengaduan di Pelabuhan Kepolisian Republik Indonesiia dalam waktu dekat akan mengimplementaikan tindakan pengawasan dua arah. Artinya bukan hanya melakukan penyelidikan langsung kepada pegawai-pegawai di pelabuhan, namun Polri juga akan membuka layanan pengaduan atau pelaporan bagi para pengusaha, yang dalam hal ini adalah pengguna jasa pelabuhan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian, seperti dikutip dari Kompas.com mengatakan dalam waktu dekat dia akan mengumumkan akses pelaporan tersebut. Dengan adanya layanan pelaporan diharapkan tindak kecurangan bisa dicegah dan ditangani. Tito berserta timnya akan bekerja lebih cepat untuk

9


Pelindo II segera menerapkan layanan satu pintu pada tahapan pre-clearance atau pengajuan dokumen pemberitahuan impor barang guna merespons target dwelling time 2,5 hari, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya mentatakan layanan satu pintu juga akan meminta partisipasi beberapa instansi lain seperti Ditjen Bea Cukai, Kementerian Perdagangan dan stakeholders lainnya. “Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan percepatan ini, meskipun sekarang rata-rata waktu bongkar muat 3,2 hari. Dengan langkah ini kita akan upayakan lagi lebih rendah,” jelasnya dalam konferensi Perdagangan International, di Gedung Smesco Tower, Jakarta/ Menurut Elvyn, dengan cara tersebut barang akan keluar lebih cepat. Sebab, jika barang tidak segera keluar pelabuhan maka pada hari kedua akan dikenakan denda sebesar 300% dan hari ketiga sebesar 600% dan seterusnya. Selain itu, Pelindo II juga akan memberlakukan sistem pembayaran elektronik atau Electronic billing sehingga memudahkan investor. =

KILAS

Jokowi Ingin RI Buat Perusahaan dengan Layanan e-commerce Seperti Alibaba Presiden Jokowi ingin membuat sebuah perusahaan berbasis teknologi yang diharapkan mampu memberikan layanan e-commerce, seperti Alibaba. com, guna mendukung penguatan ekonomi nasional. Alibaba menjadi perusahaan global yang berhasil menciptakan layanan e-commerce dengan fokus B2B e-commerce atau business to business. Menghubungkan berbagai jenis usaha kecil dan menengah (UKM) dengan konsumen di seluruh dunia. “Sebagai contoh saya melihat kemarin waktu di Alibaba mereka betul-betul merajai dunia karena kepemilikan logistik platform dan juga retail platform. Mereka sangat kuasai dan mau nggak mau itu juga yang harus kita miliki di Indonesia,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, seperti dikutip Detikcom. Jokowi mengatakan peluang pertumbuhan seperti Alibaba di Indonesia sangat besar mengingat ada 250 juta penduduk. Dari jumlah penduduk, sebanyak 93,4 juta penduduk adalah pengguna internet aktif yang bisa menjadi pasar layanan ecommerce. Selain itu juga dapat membantu pertumbuhan UMKM yang jumlahnya cukup banyak. “E-commerce dapat membantu 56 juta UMKM yang menyumbang sekitar 55% PDB Indonesia. Bandingkan dengan Tiongkok yang pengguna e-commerce telah mencapai 30% dan penyumbang peningkatan PDB sekitar 22%,” katanya. =

Sri Mulyani : Deadline Tax Amnesty Pengaruhi Kurs Rupiah Nilai tukar rupiah terus menguat pada perdagangan Selasa 27 September 2016. Data perdagangan dari Reuters mencatat, dolar Amerika Serikat terus terdepresiasi hingga ditutup pada level Rp12.908 per dolar AS. Sebelumnya, dolar AS sempat menyentuh level terendahnya di Rp12.900 setelah dibuka pada level Rp 13.025. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pelemahan dolar AS turut dipengaruhi adanya deadline atau tenggat waktu amnesti pajak pada akhir bulan ini. “Untuk berbagai macam indikator seperti kurs, tidak berdasar harian. Adanya arus masuk dan

10


menjelang deadline [periode 1 tax amnesty] pasti akan mempengaruhi,” katanya seperti dikutip Detikcom.

INSA Kubu Johnson Kalah di PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0035091. AH.01.07 Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Asosiasi Pemilik Kapal atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) kubu Johnson W Sutjipto. Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Ketua Majelis PTUN Rony Erry Saputro, SK Menteri Hukum dan HAM mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan pada Pasal 13 (ayat 3 huruf f). Aturan itu mewajibkan pengesahan suatu perkumpulan badan hukum tak boleh diterbitkan apabila sedang sengketa. “Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menolak eksepsi tergugat, membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan membebankan biaya perkara kepada tergugat,” katanya seperti dikutip Sindonews, Selasa 28 Agustus 2016. Sebelumnya Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dan Sekjen INSA Budhi Halim melalui kuasa hukumnya, menggugat Kemenkumham yang dinilai tidak cermat menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum INSA kepada kubu Johnson W Sutjipto. Mereka menilai, Rapat Umum Anggota (RUA) INSA per tanggal 20 September 2015 di Hotel Kempinsky menyatakan belum adanya ketua definitif. Namun kubu Johnson yang ikut bersaing dalam RUA tersebut telah mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum INSA berlandaskan Surat Keputusan Kemenkumham. =

EXECUTIVE AULIA FEBRIAL FATWA

CERDIK MEMBACA POTENSI BISNIS Perkenalan Aulia Febrial Fatwa dengan dunia logistik dimulai ketika dia lulus dari Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Surabaya (ITS) pada 1998. Awalnya dia iseng melamar ke TNT Express cabang Surabaya. Tapi akhirnya diterima dan jabatannya saat itu sebagai operation supervisor.

Di ITS, Febri, panggilan akrabnya, memang mengambil konsentrasi transportasi. Jadi pekerjaan pertamanya itu tidak jauh dari latar belakang pendidikannya, meski tak langsung berhubungan. TNT Express ternyata menjadi pintu masuk perkenalan pertamanya dengan sektor logistik dan rantai pasokan. Berkat TNT, Febri jatuh cinta dengan industri ini sampai sekarang. Selama 18 tahun berkarier, dia keluar-masuk beberapa perusahaan skala nasional dan internasional dengan satu tanggung jawab: mengatur sistem logistik dan rantai pasokan. “Saya melihat bahwa ilmu logistik dan rantai pasokan itu tak pernah lekang oleh zaman,” kata pria kelahiran Surabaya ini. “Selama kita hidup, kita

“Banyak yang menilai urusan logistik dan rantai pasokan tak lebih dari urusan gudang, truk atau kapal. Ini salah besar.” 11


EXECUTIVE tergantung dengan logistik. Kita butuh makan, pakaian, naik mobil, semuanya ada peran logistik.” Berawal dari TNT, perjalanan karier Febri seterusnya berjalan di industri logistik. Karier ayah dua anak ini cukup panjang, dia pernah menjadi manajer program PT APL Logistics, group head of logistics management PT Kapal Api Global, dan bergabung dengan Lazada Indonesia, salah satu e-commerce sukses di Tanah Air. Lalu semenjak 2013, Febri bergabung dengan PT Pelabuhan Tegar Indonesia (Marunda Center Terminal) sebagai commercial and business development director sampai saat ini. Kepada Majalah Logistics & Supply Chain Review, Febri bercerita bahwa dia penyuka tantangan. Pokoknya, segala sesuatu yang tak membuatnya maju dan menawarkan hal baru bakal membuatnya bosan. Karena itu, dia lebih senang berlabuh di perusahaan baru atau sektor usaha baru yang menurutnya akan berkembang di masa depan. Ketika bekerja di Lazada misalnya, posisinya sebagai direktur operasi diembannya sejak Mei 2012. Jabatan itu diperolehnya lewat bantuan head hunter. Brand Lazada kala itu belum sebesar saat ini. Namun Febri jeli membaca peluang bahwa e-commerce adalah bisnis yang bakal booming di Indonesia. Itu sebabnya Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia ini memutuskan ber-

12


“Selama kita hidup, kita tergantung dengan logistik. Kita butuh makan, pakaian, naik mobil, semuanya ada peran logistik.”

gabung di sana sampai November 2012. Alasan yang sama juga menjadi pertimbangannya ketika memilih Marunda Center Terminal sebagai tempat berlabuh berikutnya. “PP nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan memungkinkan swasta masuk ke bisnis pelabuhan. Dari situ saya melihat peluang besar bisnis kepelabuhanan. Pada 2013, saya bergabung Marunda Center,” kata Febri. Sebagai negara kepulauan, bisnis pelabuhan menurut dia sangat prospektif. Pengiriman barang di Indonesia tidak mungkin melalui jalur darat saja, distribusi barang melalui laut menjadi jawaban terbaik. Namun, transportasi laut justru menjadi anak tiri lantaran belum mendapat perhatian utama pemerintah. Sebetulnya, kata Febri, konsep Poros Maritim di mana ada program Tol Laut sebetulnya hanya butuh eksekusi. Pasalnya, konsep ini sebenarnya sama dengan Sistem Logistik Nasional atau Sislognas yang telah ada sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Pemerintah sebenarnya juga tahu bahwa masalah utama adalah tidak adanya balanced cargo, bukan pada kapalnya. Ya sudah, kembangkan kantong-kantong industri di seluruh Indonesia sehingga tercipta keseimbangan,” paparnya. Satu hal yang mestinya juga menjadi perhatian adalah sumber daya manusia (SDM). Teknologi bisa dibeli, infrastruktur pun bisa dibangun dengan cepat. Namun, di balik semua ini, harus ada SDM handal. “Apalagi, masih banyak pihak yang menganggap bahwa logistik itu hanya karier nomor dua. Banyak yang meni-

EXECUTIVE PROFIL AULIA FEBRIAL FATWA lai urusan logistik dan rantai pasokan tak lebih dari urusan gudang, truk atau kapal. Ini salah besar.” Itu sebabnya, pemegang sertifikasi Advance Strategy Supply Chain Management dari Supply Chain Education INC Singapura ini aktif berbagi ilmu dan menyumbangkan pikiran di Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) sejak 2010. Bersama dengan jajaran pengurus ALI, Febri ikut mengembangkan kurikulum pendidikan dan sertifikasi tenaga logistik profesional di Indonesia. Persiapan ini penting mengingat sektor logistik dan rantai pasokan di Tanah Air akan terus berevolusi menjadi bisnis yang kompleks. Persaingan tidak hanya terkait produk dan harga, melainkan juga harus menawarkan nilai tambah kepada pengguna jasa sehingga perlu skill, kompetensi, pengetahuan dan juga integritas. “Karena itu, kita tidak boleh minder. Manager atau direksi yang mengurus masalah logistik sama pentingnya dengan bagian manajemen atau keuangan. Tanpa logistik yang baik, kegiatan-kegiatan yang lain tidak akan bisa berjalan.” =

LAHIR Surabaya, 3 Februari 1973 PENDIDIKAN Sarjana Teknik Sipil ITS, 1998 SERTIFIKASI LOGISTIK •

Master Kepelabuhanan dari Kementerian Perhubungan, 2013

•

Logistics Assessor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 2012

•

Sertifikat Advance Strategy Supply Chain Management (ASSCM) dari Supply Chain Education INC, Singapura, 2010

•

Accredited Supply Chain Management (ASCM) dari Rice University Houston Texas, Amerika Serikat, 1998

KARIER •

Operation Supervisor TNT Express, cabang Surabaya (1998-2000)

•

Operation Executive PT Andhini Nugraha (2000-2002)

•

Transport Manager PT David Distribusi Indonesia (2002-2004)

•

Program Manager for P&G Project PT APL Logistics Indonesia (2004-Jan 2005)

•

Division of Logistics & Distribution PT Dunia Express Transindo (Jan 2005-Feb 2010)

•

GM Logistics & Supply Chain Business PT IMS Logistik (Feb 2010Ags 2010)

“Konsep Poros Maritim di mana ada program Tol Laut sebetulnya hanya butuh eksekusi. Pasalnya, konsep ini sebenarnya sama dengan Sistem Logistik Nasional.”

13


•

Group Head of Logistics Management PT Kapal Api Global (Ags 2010-Mei 2012)

•

Operation Director PT Lazada Indonesia (Mei 2012-Nov 2012)

•

Transport Business & Fleet Operation Director PT Richland Logistics Indonesia (Jan 2013-Jun 2012)

•

Commercial & Business Development Director PT Pelabuhan Tegar Indonesia/Marunda Center Terminal (Jun 2013- sekarang)

INTERVIEW BUDI KARYA SUMADI Menteri Perhubungan

Tol Laut, Dievaluasi Bukan Dikurangi 14

EDISI IX | OKTOBER 2016

K

etika diserahi jabatan sebagai Menteri Perhubungan, beban yang diemban Budi Karya Sumadi tidak mudah. Presiden Joko Widodo bermimpi Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia dengan salah satu programnya Tol Laut. Presiden juga bertekad agar proses bongkar muat barang di pelabuhan menjadi efisien dan cepat.

INTERVIEW Waktu tunggu alias dwelling time di semua pelabuhan Nusantara ditargetkan turun menjadi hanya 2 hari dari tahun lalu 6-7 hari. Penurunan memang sudah terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yakni hanya 3 hari, tapi di pelabuhan lain, angka dwelling time masih tinggi 7-8 hari. Tentu ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah, termasuk juga bagi Kementerian Perhubungan. Lantas bagaimana program menekan dwelling time agar lebih singkat? Berikut wawancara singkat majalah Supply Chain and Logistics Review dengan Budi Karya Sumadi yang juga ditambahkan dari wawancara konferensi pers.

Kami harapkan [operator] pelabuhan, masing-masing yang [pelabuhan] besar untuk melakukan operasional selama 24 jam. Lama operasional 24 jam itu mengandung dua arti. Satu, operasional pelabuhannya buka. Kedua, pekerjanya ada.

Menteri Keuangan memotong anggaran di APBN 2016 sebesar Rp133 trilliun. Bagaimana dampaknya ke anggaran program Tol Laut? Tol Laut masuk prioritas jadi tidak ada pemotongan untuk program tersebut. Bahkan, untuk Tol Laut akan ada re-route [perubahan rute], efisiensi dan penambahan rute baru. Dengan begitu, produktivitasnya nanti bisa naik sampai tiga kali lipat. Apa evaluasi untuk program Tol Laut ini? Kami evaluasi, memang yang terjadi ada enam rute sesuai program, tetapi kami melihat [rute-rute] itu tidak efektif. Rute-rute yang ada rivalitas dengan swasta itu kami akan hapus. Anggarannya kami alihkan ke rute yang belum ada pelayarannya sama sekali. Makassar ke Papua itu yang kami adakan dengan Tol Laut subsidi. Jadi, yang sudah melembaga biarkan saja dihidupkan, karena efisiensi itu ditentukan dari okupansi. Swasta boleh masuk di program Tol Laut ini? Boleh. [Penunjukannya] dengan tender.

lama 24 jam. Lama operasional 24 jam itu mengandung dua arti. Satu, operasional pelabuhannya buka. Kedua, pekerjanya ada. Kedua, kami akan tunjuk tim-tim untuk mengawasi dan mengevaluasi, apakah peralatan yang ada di masing-masing Pelindo itu cukup dengan kapasitas yang didukung. Apabila tidak harus ada suatu improvement. Ketiga, tarif [bongkar muat di pelabuhan] akan dibuat sesi khusus. Kami ingin bahwa tarif yang akan kita terapkan di masing-masing Pelindo lebih kompetitif dari yang sekarang.

Soal arahan Presiden agar dwelling time turun. Apa yang akan dilakukan?

Ada tenggat waktu yang diberikan ke Pelindo?

Kami harapkan [operator] pelabuhan, masing-masing yang [pelabuhan] besar untuk melakukan operasional se-

Untuk penyelesaian dwelling time, saya berikan tenggat waktu paling lambat satu bulan sudah harus tuntas. =

15

EDISI IX | OKTOBER 2016

HEADLINE

Konsep yang didengungkan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sejak masa kampanye sampai mereka terpilih sebagai pemimpin negeri ini ternyata belum maksimal implementasinya.

R

abu 3 Agustus lalu, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan mengejutkan di Kantor Presiden. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memangkas bujet negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Tak tanggung-tanggung, baru 6 hari menjadi menteri, Sri memotong bujet hingga Rp133,8 triliun dalam APBN, terdiri dari pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp65 triliun dan dana transfer daerah Rp68,8 triliun. “Kredibilitas, confidence, serta trust itu harus ditegakkan mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realitas ekonomi yang kita hadapi,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari keterangan media massa. Kendati pemotongan dilakukan karena ada anggaran kementerian yang dianggap tidak menunjang prioritas, ditambah lagi demi menjaga defisit, angka Rp133,8 triliun tersebut t i d a k sedikit. Di tengah situasi ekonomi yang belum pulih benar, pemerintah memang sedang butuh dana belanja besar untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Di balik pemangkasan anggaran ini, tentu memberi

16


HEADLINE “[KAPAL] MILIK PELNI ATAU SWASTA, APA BEDANYA KALAU BARANG YANG DIANGKUT TIDAK ADA?”

kekhawatiran bahwa beberapa proyek infrastruktur yang dicanangkan berpotensi terhambat, termasuk program Tol Laut yang menjadi andalan. Tol Laut yang dimaksud adalah membangun transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan, melayani dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya, menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata sehingga dengan Tol Laut, nantinya ada kapal-kapal besar yang bolak-balik di laut Indonesia, dan berujung pada murahnya biaya logistik. Untungnya, kejelasan soal terganggu atau tidaknya program infrastruktur, terutama infrastruktur laut ditegaskan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pengganti Ignasius Jonan itu memastikan pemotongan anggaran tadi tidak berlaku bagi proyek strategis dan prioritas, salah satunya Tol Laut. “Bahkan ada reroute, efisiensi dan penambahan rute,” kata mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II ini kepada majalah Logistics & Supply Chain Review, pertengahan September. “[Dengan] penambahan rute, produktivitasnya naik paling tidak tiga kali.” Asal tahu saja, Kemenhub mendapat jatah anggaran belanja di APBN 2016 sekitar Rp40 triliun dan pemangkasan anggaran yang diajukan Rp3,5 triliun. Namun sesuai dengan Instruksi Presiden, anggaran Kemenhub dipotong Rp4,75 triliun, ini terbesar kelima di antara semua kementerian/lembaga. Kekhawatiran jalannya program Tol Laut pantas terjadi mengingat ini adalah program prioritas. Apalagi sejak masa kampanye Capres-Cawapres pada Juni 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf

17


Kalla terus ‘menjual’ program ini. Tol Laut mulai direalisasikan sejak 2015, memiliki enam trayek. Selama setahun sejak program ini berjalan, pemerintah mengklaim berhasil, khususnya dalam penurunan harga barang. Bahkan manajemen PT Pelni (Persero), sebagai BUMN penyelenggara program Tol Laut melaui kapalkapalnya, menegaskan manfaatnya sudah tampak. “Tol Laut membantu upaya mengurangi disparitas harga antar-wilayah. Sejak diluncurkan kapal Tol Laut, 4 November 2015, pemerintah berhasil menurunkan harga antara 20-30 % di rute kapal Tol Laut,” tulis manajemen Pelni dalam situs resminya. Demi meningkatkan efektivitas program, Kemenhub pun akhirnya membuka pintu bagi swasta setelah sebelumnya hanya menugaskan dan mensubsidi Pelni. Swasta dilibatkan dengan skema pemberian bantuan operasional dan merubah beberapa rute seperti Jakarta-Papua menjadi Makassar-Papua dan Jakarta-Natuna menjadi Pontianak-Natuna. Revisi rute itu dilakukan karena beberapa trayek lama sudah komersial seperti Jakar-

HEADLINE PEMOTONGAN ANGGARAN TADI TIDAK BERLAKU BAGI PROYEK STRATEGIS DAN PRIORITAS, SALAH SATUNYA TOL LAUT

ta-Makassar. Alasan lain yakni demi menghindari rivalitas antara swasta-BUMN. Secara manfaat, Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto, menilai Tol Laut sangat positif. Memey, panggilan akrabnya, pun menyambut baik langkah pemerintah menggandeng swasta. “Kami juga mengapresiasi rencana melibatkan swasta dalam pengoperasian Tol Laut.” Dengan begitu, kata Memey, upaya tersebut bisa cepat mendorong konektivitas antarpulau, menurunkan harga distribusi yang ditanggung produsen sehingga konsumen diuntungkan. Namun, tegasnya, masih ada pekerjaan rumah. Tol Laut memang menurunkan beberapa harga barang, tapi volatilitas harga barang di kawasan Indonesia timur masih tinggi. Hal ini karena penguasaan barang di Indonesia timur dikuasai spekulan yang mengontrol harga. Untuk itu, Memey menyarankan agar Perum Bulog ikut terlibat mengkordinasi dan menyalurkan barang sampai ke daerah. “Percuma saja kalau harga freight sudah murah, tapi spekulan tidak mau turunkan harga. Pemerintah harus hadir di sana paling tidak untuk industri sembilan bahan pokok,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan ini. Perhatian ini penting diupayakan lantaran perekonomian Indonesia timur hanya ditunjang sumber daya alam mentah, rendah nilai tambah di tengah penurunan harga komoditas. Perekonomian mereka, kata Memey, ibarat “sudah jatuh tertimpa tangga”. Satu lagi yang juga penting yakni stimulus pajak bagi swasta dan memberi beberapa kemudahan lain bagi swasta dalam menjalankan bisnis. Soal ini juga diamini Ketua Asosiasi Pelabuhan Indonesia Aulia Febrial Fatwa.

18


Menurut dia masalah utama logistik adalah ketidakseimbangan kargo (imbalance cargo) lantaran hampir semua industri dan bisnis berpusat di Jawa dan sebagian Sumatra. “Pemerintah pasti tahu, perusahaan apa mau berdiri di mana. Jadi, kalau ada yang mengajukan, misalnya industi otomotif, di Jawa? Seharusnya jangan dikasih [izin]. Kalau mau [mereka] harus buka di Sumatra atau Kalimantan,” tegas Febrial yang juga Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Marunda Center Terminal ini. Jika investor sudah bersedia merealisasikan investasinya, pemerintah juga perlu membangun dan menyediakan infrastruktur dasar. Listrik dan kelaikan jalan masih menjadi kendala utama yang sering dikeluhkan investor dalam membuka usaha, khususnya di Indonesia timur. “Mereka jangan berdebat lagi soal telur dan ayam. Yang mana dulu [dibangun] infrastruktur atau industri? Semuanya bisa bersama. Antara komitmen investasi dan realisasi investasi kan biasanya butuh waktu.” Dia juga menegaskan tidak ada bedanya jika swasta diizinkan ikut andil, asal imbalance cargo bisa diselesaikan. Jadi siapapun pemilik kapal, bukan masalah. “[Kapal] milik Pelni atau swasta, apa bedanya kalau barang yang diangkut tidak ada? Dalam hal ini, swasta cuma menang, karena secara bisnis lebih fleksibel dari pemerintah.” Sebab itu, Febrial lebih menitikberatkan perencanaan pemerintah dan koordinasi antarlembaga dalam membangun manajemen logistik dan sistem rantai pasokan. Progam yang baik ini, mestinya mulus dan bisa mereduksi hambatan yang ada. Apalagi sebagai negara kepulauan, Tol Laut memang menjadi andalan masyarakat di daerah-daerah terpencil. Tol Laut sejatinya bakal memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai sebuah multiplier effect.=

HEADLINE

JANGAN MAIN-MAIN DENGAN DWELLING TIME!! Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah lama mengultimatum soal lamanya waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time. Bahkan pada Maret lalu Presiden sempat menegaskan, “Saya tunggu, jika 6 bulan tidak bergerak sama sekali, ada menteri yang akan saya copot. ” Benar saja, Rizal Ramli, Menko Kemaritiman akhirnya dicopot dan digantikan Luhut Binsar Panjaitan pada akhir Juli lalu.

K

endati tidak eksplisit mengungkapkan alasan reshuffle karena dwelling time, tapi masih lamanya waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan utama di Indonesia menjadi pemicu besar pergantian menteri. Hal ini semakin kuat lantaran pergantian Menko Maritim itu sudah yang kedua kalinya setelah sebelumnya Indroyono Susilo juga dicopot dan digantikan oleh Rizal Ramli.

19


HEADLINE

Ketika baru menjabat, Rizal mematok target waktu dwelling time bisa sama dengan pelabuhan di Singapura yakni hanya 2 hari dari sebelumnya 5 hari. Sayangnya, sampai saat ini target lamanya hari tersebut belum juga tercapai dan membuat pelaku usaha gigit jari. “Kesannya sekadar melaksanakan Keputusan Presiden [penurunan dwelling time]. Kadang turun, tapi kadang balik lagi atau bahkan mungkin lebih buruk,” kata Direktur Operasi dan Pengembangan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) Nofrisel kepada majalah Supply Chain & Logistics Review, awal September lalu. Nofrisel yang juga salah satu pendiri Asosiasi Logistik Indonesia ini masih kecewa karena sebagai pelaku usaha yang paham benar kondisi di lapangan, dia belum merasakan dampak penurunan dwelling time. Kalaupun turun, sifatnya hanya sementara dan tidak stabil. Angka dwelling time di pelabuhan memang sudah turun. Sampai Maret lalu, angkanya turun dari 6-7 hari pada 2015 menjadi 3,6 hari. Meski begitu, penurunan angka tersebut masih belum sesuai dengan target 2,5 hari. Nofrisel memandang, masa tunggu dapat ditekan menjadi 2 hari saja. Penurunan dweling time, juga harus berlaku di seluruh pelabuhan besar di Tanah Air, tidak hanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

20


Sejumlah upaya pun mulai diterapkan guna menekan dwelling time. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) langsung bergerak cepat. Tiga program kerja digalakkan. Pertama, pemerintah dan Pelindo I hingga Pelindo IV akan membereskan masalah internal kepelabuhanan. Caranya, mereka akan menghitung ulang dan mengevaluasi jumlah dan kualitas alat bongkar muat pelabuhan. Pemerintah juga meminta pelabuhan besar untuk menerapkan operasional kerja penuh 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Semua keluh keash para pengusaha terkait dengan tarif kepelabuhanan yang tidak kompetitif juga akan dievaluasi. Kedua, Menhub Budi Karya Sumadi akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Perhubungan Laut. SK ini, tidak hanya akan mengatur dwelling time, tapi juga semua pelayanan kepelabuhanan. Aturan pelayanan satu atap juga akan dipercepat. Bahkan Menhub akan mengusulkan ke Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Presiden soal ini. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Yukki N Hanafi menyambut baik rencana penerbitan Perpres ini. ALFI, katanya, nyatanya sudah seringkali mengusulkan kepada pemerintah. Koordinasi antarlembaga pemerintah yang tidak sejalan membuat proses keluarnya barang dari pelabuhan membutuhkan waktu lama. “Dwelling time itu lintas sektoral berikut semua dokumen impor yang terkait di pelabuhan. Susah kalau hanya di tingkat menteri,” kata Yukki. Di Indonesia, proses perizinan dan bongkar muat barang di pelabuhan melibatkan 18 kementerian dan lembaga pemerintah. Peraturan setingkat menteri, katanya, akan gampang dilemahkan dengan peraturan yang sejajar.

HEADLINE

Payung hukum yang lebih tinggi dan juga pelayanan perizinan satu atap, menjadi kunci. Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Massasya pun sepakat. Koordinasi antarlembaga pemerintah sering menjadi momok yang menghambat keluarnya barang dari pelabuhan. Mandeknya penurunan angka dwelling time juga dipengaruhi banyak faktor. Setiap pelabuhan, memiliki kendala yang berbeda seperti pada tahap pra-clearance, custome dan post-clearance. “Di setiap tahap harus ada improvement,” sebut Elvyn kepada majalah Supply Chain and Logistics Review. Pelindo, tegasnya, siap menjalankan program penurunan dwelling time, membuat pelayanan satu atap, pelayanan post clearance juga akan dilakukan dengan e-billing. ”Kami juga akan menerapkan tarif progresif untuk penumpukan sehingga kontainer bisa cepat keluar pelabuhan. Kami juga bisa membuka pelayanan pelabuhan 24 jam selama 7 hari,” tegas mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan ini.

21


Semua upaya tentu patut diapresiasi, tapi Nofrisel mengingatkan dwelling time hanya satu alat untuk mengukur kinerja pengelolaan pelabuhan. Masih ada beberapa kriteria lain seperti Berth Occupancy Rate, Air Shipping Weight, dan beberapa perameter lain. Sebab itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan industri akan lead time—waktu bagi perusahaan untuk memenuhi order. Lead time, perlu untuk memastikan bahwa industri mendapat pasokan bahan baku yang cukup sehingga dapat membantu mereka dalam penyusunan dan pengelolaan inventori yang baik. Lead time bermanfaat dalam mengukur kinerja logistik dari pabrik ke pengguna akhir. “Dwelling time untuk mengukur pengelolaan pelabuhan sedangkan lead time untuk mengukur logistik pelabuhan.” Dengan demikian, posisi dwelling time tetap perlu mendapat perhatian serius. Ini pula yang selalu ditekankan Presiden Jokowi, jangan main-main dengan dwelling time! =

COMPANY OF THE MONTH SAMUDERA LOGISTICS

Karena Sinergi Begitu Berharga

Sinergisme dalam bisnis ibarat dua buah roda dalam sistem mekanika. Besarnya putaran roda yang satu akan tergantung dengan daya putar roda yang lain. Di bisnis rantai pasokan (supply chain), sinergisme ini sangat efektif. Maka ketika terbentuk sinergi yang kuat antar-entitas bisnis, putaran bisnis supply chain pun akan semakin kencang.

P 22

rinsip ini pula yang dipegang teguh Grup Samudera Indonesia dalam mengembangkan bisnis logistik melalui sejumlah anak usaha. Grup Samudera di bawah holding PT Samudera Indonesia Tangguh disokong


puluhan anak usaha. Grup bisnis ini didirikan oleh tokoh pelayaran nasional Soedarpo Sastrosatomo pada 1964, kemudian salah satu entitas bisnisnya di bidang pelayaran yakni PT Samudera Indonesia Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 1999 dengan kode saham SMDR. Grup ini memiliki sembilan unit bisnis termasuk jasa pelayaran, keagenan, galangan kapal, energi, properti, dan logistik. Unit bisnis logistik perseroan atau Samudera Logistics didukung beberapa perusahaan di antaranya PT Masaji Kargosentra Tama, PT Masaji Tatanan Container, PT Samudera Dewata Logistik, PT Samudera Indonesia Logistik Kargo, PT Silkargo Indonesia, Silkargo

COMPANY OF THE MONTH

LLC (Dubai), dan Silkargo Logistics (Singapore) Pte. Ltd. Total ada 18 perusahaan dan 17 cabang yang tergabung di unit bisnis logistik.

“Kalau sistem remunerasinya enggak ngerti, orang jadi merasa enggak adil. Mereka biasanya enggak mau bersinergi karena pikirannya pengennya untung masing-masing. Tidak mau berbagi profit,”

Sayangnya, kendati lini bisnis logistik sudah dijalankan sejak 1964, kinerja unit usaha ini ternyata belum optimal. Padahal, kontribusi logistik terhadap pendapatan grup cukup gemuk. Pada semester pertama 2016, sumbangsih unit bisnis logistik mencapai 25%. Belum optimalnya kinerja bisnis logistik ternyata dipengaruhi besarnya faktor eksternal dan internal. “Menurut saya [kinerja] masih jauh dari optimal. Kami belum memanfaatkan penuh kekuatan di grup. Jadi, peluang di unit logistik itu masih besar,” kata Bani Maulana Mulia, Direktur Samudera Indonesia Tangguh, saat ditemui majalah Supply Chain & Logistics Review di kantornya di Jakarta, 28 September lalu. Faktor internal yang dimaksud adalah belum solidnya sinergi antar-perusahaan di bawah unit bisnis logistik.

23


Sejumlah perusahaan di unit bisnis logistik masih sering ‘rebutan’ pasar di daerah yang sama. “Yang belum dioptimalkan itu sebenarnya kerja sama di antara 60-80 perusahaan dalam grup. Belum optimal sinerginya. Misal, proyek-proyek yang butuh konsorsium. Konsorsium internal itu masih banyak yang bisa digali dan ternyata bisa lebih kompetitif. Nah itu kami belum optimal,” kata Bani yang juga Direktur PT Samudera Indonesia Tbk ini. “Saya lihat peluang [logistik] masih banyak.” Setelah memetakan persoalan, katanya, sejumlah langkah peningkatan siap diterapkan. Pertama, perbaikan sistem remunerasi. Menurut Bani, tantangan terbesar sinergi ialah bagaimana mengubah mindset berkurangnya keuntungan perusahaan jika ada kerja sama antara satu sama lain. Oleh karena itu, Bani menegaskan akan ada kompensasi yang adil bagi setiap perusahaan. “Kalau sistem remunerasinya enggak ngerti, orang jadi merasa enggak adil. Mereka biasanya enggak mau bersinergi karena pikirannya pengennya untung masing-masing. Tidak mau berbagi profit,” jelas alumnus Universitas Indonesia

COMPANY OF THE MONTH

dan Deakin University ini. “Artinya, challenge-nya dari human capital itu bagaimana ketika mereka bersinergi tapi mereka diberi kompensasi yang tak kalah kalau mereka tidak bersinergi. Dengan itu, kemungkinan sinergi bisa baik.” Kedua, keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Sejauh pengamatannya, bisnis Samudera Logistics masih terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, tidak menyebar, sehingga potensi pasar di tempat lain tidak tersentuh. Prinsip keluar dari zona nyaman menitikberatkan pada pengembangan human resources, di mana pengalaman karyawan yang lebih tua harus bisa ditransfer ke talent yang lebih muda. “Misalnya, ada 10 orang, mereka makan 10 piring sudah kenyang, padahal ada 20 makanan di sana, tapi karena sudah kenyang mereka tidak mau pergi ke sana. Nah, itu makanya. Misal, saya tambah lagi orangnya, jadi bisa makan lebih banyak. Prioritas saya sekarang itu.” Dengan penambahan tenaga-tenaga ahli, Samudera Logistics bisa lebih fokus menggarap potensi pasar di daerah, apalagi kantor-kantor cabang di daerah akan dikonversi menjadi

24


“Pekerjaanya kami handle, tapi masih juga kami kerja sama dengan equipment perusahaan luar, yang sebenarnya kami bisa kerjakan sendiri.” kantor pusat. Tahun ini, Samudera Logistics segera mengkonversi sekitar 10 kantor cabang menjadi kantor pusat lokal. Dengan begitu akan ada sekitar 50 kantor pusat lokal sampai akhir tahun. Bagi karyawan, konversi itu juga akan berdampak positif pada rekam jejak karier. “Tadinya kantor pusat ada di kota-kota besar, jadi enggak ada yang mau lari ke tempat yang enggak ada kantornya, padahal peluang ada di sana. Ada juga aspek otonominya, keputusan bisa diambil lebih cepat karena mereka punya direkturnya.” Strategi ketiga, meningkatkan investasi di beberapa aset logistik atau logistic support perseroan agar lebih kompetitif. Saat ini, kata Bani, beberapa aset perseroan masih belum sepenuhnya dikerjakan sendiri, sehingga mengurangi pendapatan perusahaan. Contohnya, tongkang atau crane. “Pekerjaanya kami handle, tapi masih juga kami kerja sama dengan equipment perusahaan luar, yang sebenarnya kami bisa kerjakan sendiri.” Adapun siasat terakhir yakni strategi pendukung. Saat ini, perseroan tengah mengupayakan pembangunan pusat logistik terpadu yang dinamakan Samudera Sarana Logistik. Fasilitas ini sebagai turunan dari bisnis container services. “Semua container services dan turunannya. Di dalamnya ada container

COMPANY OF THE MONTH depo, juga ada gudang, dikombinasi. Jadi semua menjadi satu, dipusatkan dalam satu lokasi.” Dengan semua langkah-langkah itu, Bani optimistis sampai akhir tahun, kontribusi Samudera Logistics terhadap pendapatan grup naik secara konsolidasi. Jika semester pertama tahun ini kontribusinya 25%, maka akhir tahun bisa mencapai 35%. Sebagai gambaran kinerja bisnis Grup Samudera bisa dilihat dari performa Samudera Indonesia—anak usaha pelayaran Grup Samudera. Laba bersihnya per Juni 2016 mencapai US$13,12 juta, naik dari Juni 2015 sebesar US$7,89 juta. Pendapatan bisnis keagenan, forwarding, dan kegiatan terminal pun naik menjadi US$53,36 juta, dari Juni 2015 US$50,20 juta. Performa itu setidaknya bisa mencerminkan upaya grup menggenjot kinerja semua unit bisnis termasuk lini logistik. Tantangan terakhirnya yakni faktor eksternal, salah satunya mengenai regulasi yang tak jarang memberi ketidakpastian. “Antara wacana dan eksekusinya itu lama. Soal perizinan, misalnya, keluar peraturan menteri tapi pas kami mau urus ke Kementerian Perhubungan, mereka tak bisa karena tidak ada juklak [petunjuk pelaksanaan]. Jika seluruh strategi berjalan baik, sinergi juga sesuai dengan rencana, dan persoalan eksternal bisa diminimalisir, tentu kondisi ini akan menjadi katalis positif bagi sektor logistik dan supply chain, dan pada gilirannya akan memompa bisnis Samudera Logistics.=

25


LINI BISNIS GRUP SAMUDERA INDONESIA HOLDING PT SAMUDERA INDONESIA TANGGUH (Memegang 58% saham PT Samudera Indonesia Tbk per Juni 2016)

SAMUDERA AGENCIES (PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT Samudera Indonesia Tbk)

SAMUDERA SHIPPING Di antaranya: Foremost Maritime Pte. Ltd, Galaxy Shipping Services Sdn. Bhd, LNG East-West Shipping Company (Sin.) Pte. Ltd, Ocean Shipping Pte. Ltd, PT Samudera Energi Tangguh, PT Samudera Indonesia Ship Management, PT Samudera Indonesia Tbk, PT Samudera Shipping Services, Samudera Shipping (India) Pvt. Ltd, Samudera Shipping (Vietnam) Pte. Ltd, Samudera Shipping Line Ltd

SAMUDERA TERMINAL PT Pelabuhan Samudera Palaran, PT Prima Nur Panurjwan, PT Tangguh Samudera Jaya

SAMUDERA PROPERTY PT Samudera Rejo Agung, PT Samudera Rekso Asri

SAMUDERA STEVEDORING Di antaranya: PT Ampel Jaya, PT Ampel Tally Jaya, PT. Banjar Jaya Samudera, PT Jambi Jaya Samudera, PT Kota Jaya Samudera, PT Kuala Jaya Samudera, PT Kutai Jaya Pundinusa, PT Lampung Jaya Samudera.

SAMUDERA LOGISTICS PT Masaji Kargosentra Tama, PT Samudera Indonesia Logistik Kargo, PT Samudera Perdana, PT Silkargo Indonesia, Silkargo LLC (Dubai), dan Silkargo Logistics (Singapore) Pte. Ltd.

SAMUDERA SHIPYARD Wahana Jaya Samudera, PT Yasa Wahana Tirta Samudera

SAMUDERA SALVAGE PT Samudera Mbiantu Sesami

SAMUDERA ENERGY PT Samudera Rejo Agung, PT Samudera Rekso Asri

26


27


VIEW >> BY : DEVA DHARMAPUSPA T <<

SUPPLY CHAIN COLLABORATION FOR IMPLEMENTING GREEN LOGISTIC IN RIGID PACKAGING PLASTIC INDUSTRY (PART. 2) The result is in the table below :

SUPPLY CHAIN IN RIGID PACKAGING PLASTIC INDUSTRY CASE STUDY (Study and analysis of few factors that are impacted to energy consumption)

Month

Minivan

Monthly

9.474.933

September October

November

Cost CDD

12.417.500

14.032.250 12.626.750

Saving

2.942.567

4.557.317

3.151.817

% Saving

31%

48%

33%

= Conversion of diesel to gas for forklift and truck 3. INITIATIVES IN GREEN WAREHOUSE = Study of energy saving for material handling equipment: recharge time for battery is scheduled after peak time ( 11 pm – finish in the morning) to reduce cost of electricity = Time and motion study of material handling equipment utilization, working cycle time and efficient number of labor: CASE STUDY : 1. Loading method of palletized hot fill bottle to the container: (note loading dock level and container level is different and no dock leveller is available) BEGINNING COMPOSITION OF TRUCK IN PLANT • Large delivery van: 3 units • Rigid body truck: 12 units • Articulated truck: 2 units • Modified composition • Large delivery van: 5 units • Rigid body truck: 10 units • Articulated truck: 2 units • PLUS Small delivery van: 1 unit • All multi drop and multi load utilized by small delivery van

28


Factor Number of labor

Old 3 Operator

New 1 Operator

Equipment

1 forklift + 1 hand palet 1 hand palet

Method

Product is loaded by forklift to container and pulled by hand pallet.

Product is loaded by hand pallet, pushed the palletized hot fill bottle through the sliding

Cycle Time

± 60 min

± 30 min

VIEW Trial Picture (sliding design is confidential)

Table of cycle time: B 1:32 1:48 1:29 1:29 1:15 1:32 1:10 0:52 1:16 1:12 Average time 1:21 Time Saving

2. In different plant who has warehouse and production area in the separate building, transfer process from this two area needs time, method and utilization of appropriate material handling equipment. Below is the improvement of modified MHE and working condition: Modified MHE by using double lenght fork and steel sliding to solve different level of loading dock:

29


A 2:10 2:13 1:49 1:40 1:55 2:10 1:37 2:05 1:47 1:50 1:55 30%

= Energy saving by using fiber in few spots on the warehouse ceiling

= Motion sensor for lamp in warehouse office = Utilization of warehouse space by using appropriate racking design

= Waste compactor : for reducing space in warehouse bin (by compacting used boxes and plastic bag in one pack)

= Warehouse window: modified warehouse window by using filter film on the window, this will reduce the utilization of electricity and air conditionner on the day light. = Returnable packaging: offer and design standard impraboard packaging as replacement of carton boxes. This packaging will be returned from customer to manufacturer after using the contents (plastic cap or bottle). Dimension of the packaging is calculated based on international pallet standard.

= Ring for water in toilet room to control water spray and waste

= Doc racking

= Recycle pallet by using used and damage carton boxes: this project is a collaborated project between manufacturer and supplier of carton boxes and wooden pallet. Dimension of the pallet is international dimension of standard pallet.

Few projects are still on going to keep improving logistic and manufacturing condition that are more eco friendly in achieving a green business in rigid plastic packaging industry.

30


BUDI KARYA SUMADI : Tol Laut, Dievaluasi Bukan Dikurangi

Recommend Documents