TANYA JAWAB Narasumber : Pungky Sumadi (Bappenas) 1. Bappeda DKI Jakarta (Bapak Prawoto) a. Tumpang tindih program pusat dan daerah P2KP dan PPMK untuk penerima bantuan tidak lagi melalui pemerintah daerah, tetapi langsung pada masyarakat. Pemda DKI tidak mau menerima, padahal hasilnya bagus, malah mengembangkan PPMK. Evaluasi= Pemda DKI sudah mulai menerima program P2KP. “Kail” melalui P2KP. Contoh Papua = PNPM untuk pendampingan, Dana Otsus untuk BLM. 2. Bambang Ipujono (Kapusdatin Kesos) a. Exit strategy dalam kaitannya dengan indikator MDGs. Tahun 2015 harus ada kepastian target/beneficiaries b. Mohon klarifikasi data BLT bukan 2005, tetapi data 2008, yang merupakan perbaikan data dari tahun 2005. Analogi Bappenas disampaikan kepada pejabat pemerintah. Tiga laporan MDGs dua tahunan, program kemiskinan diarahkan sampai tahun 2015. Termasuk PKH, dan setelah itu digantikan dengan sistem jaminan sosial yang lebih komprehensif. “Bola di tangan Depsos” 3. Bappeda Gorontalo a. Peran Bappenas ada 3 dalam pelaksanaan BLT b. Peran Bappeda turut mengamankan pelaksanaan program c. Perenacanaan jangka menengah dan jangka panjang untuk penanggulangan kemiskinan d. Sinergi dengan departemen lain e. Pelaksanaan BLT di gorontalo dalam kategori AMAN. f. Pertimbangkan lokalitas daerah. g. Data target masyarakat miskin BELUM seragam. Target dibawah IPM. h. Sampling BPS perlu ditinjau kembali. BPS menyadari kelemahan model pendataan. Kriteria terus diperbaiki, hasilnya digunakan untuk PKH dengan mengembangkan kriteria dan filter data.Saat ini BPS sudah sama dengan standar internasional, BPS hanya menghitung ANGKA MAKRO, kecuali tahun 2005 untuk memberikan ANGKA MIKRO. Updating tidak dilakukan pada 2009 karena situasi pemilu. Data 2005 telah melibatkan pemerintah daerah khususnya sebagai enumerator. Hasil survey : aparat desa cenderung menggunakan data dari Sekdes. Setelah 2009 BPS mengharapkan data mikro dilakukan oleh daerah. Kriteria LOKAL = Cotoh = Cirebon mengusulkan kriteria kemiskinan adalah MISKIN IMAN. Terminologi “tomat” = tobat terus kumat lagi. 4. Kadinsos Kalsel a. Dasar hukum pelaksanaan BLT, pasal 14 ayat (2) Undang‐Undang APBNP 2008. b. BLT 2009 rawan terkait dengan politik (pemilu). Perlu ditegaskan target 70% akan terrealisir atau hanya wacana. c. Pendataan ulang BPS, menggunakan kriteria kalori atau indikator kemiskinan 2005? Dana BPS sangat terbatas.
5.
6.
7.
8.
9.
d. BLT untuk mahasiswa. BLT mahasiswa dari Depdiknas. Bappeda Kalses (Pak Bambang) a. PNPM di seluruh kecamatan tahun 2009 (?). Kalsel 43% belum tercakup PNPM. Dana tiap kecamatan masing‐masing sekitar 1 sampai 2 milliar saja. b. Sering pada Pertemuan PNPM, Bappeda Provinsi tidak diundang. c. Juklak/Juknis : tidak boleh ada kecamatan yang duplikasi. Padahal infrastruktur di luar jawa tidak sama dengan di jawa. Bappeda dilibatkan dalam PKPKD. Program PNPM untuk kecamatan boleh overlap dari sumber pendanaan yang berbeda. PNPM hanya satu aturan main, tetapi sumber pendanaannya boleh bermacam. Dinas Kesos Papua a. Papua dapat menerima BLT. b. Penentuan kluster RTS hendaknya dipertimbangkan tingkat kemahalan. Untuk Papua diharapkan lebih dari Rp. 100 ribu per RTS. Pusat masih sulit untuk mempertimbangkan tingkat kemahalan, akan tetapi dapat didukung oleh APBD. Bappeda Sulsel a. Pelaksana yang lalu hendaknya menyampaikan kendala‐kendala sehingga diperoleh satu persepsi. Misalnya, faktor kesulitan geografis menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. b. Data yang digunakan BLT tahun 2005. Mengapa tidak ada penambahan target RTS? c. BPS jangan menunda untuk pendataan ulang. d. Bupati, Walikota, Gubernur SELALU mengamankan program BLT atau program pusat lainnya. Aparatur daerah pasti punya peran. e. BPS jangan jalan sendiri, libatkan lurah/kepala desa. f. Buat kriteria tingkat pusat untuk menekan bias di daerah. Tugas perencana = memberikan fakta yang ada untuk analisa program yang akan datang. Hasil survey independen = 49,9% diterima oleh penduduk Non Miskin. Hasil kaji cepat = UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) BLT tidak satu pun yang berdiri. Sangat tidak ampuh himbauan dari pemerintah daerah. Terjadi ekses negatif bersumber dari hal tersebut. Kabupaten Panajam Pasir Utara Kaltim a. 10 ribu menjadi 14 ribu penduduk miskin kabupaten Panajam, akan tetapi masih banyak penduduk miskin yang belum terdata. b. Mendukung dan menerima BLT. c. Mekanisme pembagian diperbaiki. d. 14 Indikator kemiskinan tidak tepat. Kadinsos Lampung (Pak Adenan) a. Data menjadi salah satu sumber menciptakan kondisi yang agak “panas”. b. Penduduk miskin yang belum masuk RTS kapan masuk program? Bagaimana prosedurnya? c. 14 Indikator kemiskinan kurang rinci. Aspek kemiskinan = mental, fisik, sosial. Diputuskan oleh berbagai lembaga yang berkepentingan dan berbagi pandangan. Krigteria kemiskinan berubah seiring dengan
Perubahan negara. Contoh, dulu kriteria kemiskinan adalah penghasilan setara Rp. 152.000/bulan, berubah menjadi Rp. 167.000/bulan Data MIKRO dan data MAKRO jangan digunakan untuk kepentingan yang sama.
TANYA JAWAB Narasumber : Bambang Widiyanto (Bappenas) Pertanyaan : 1. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo (Ibu Winarni) a. Kluster kemiskinan dan program penanganan. Kluster M dan SM ujung tombak adalah Depsos, akan tetapi tidak didukung dengan pagu anggaran yang besar. Saving APBN dari pengurangan subsidi mengapa tidak diarahkan untuk peningakatan anggaran Depsos? b. Bagaimana target RPJM‐Nasional? c. Saran : perlu ada format monev untuk Bappeda provinsi dan kabupaten/kota. ‐ Pemegang kendali anggaran adalah DPR, tetapi tidak ada institusi yang dominan dalam kebijakan anggaran. ‐ Program harus masuk agenda (RPJM dan RKP). ‐ Buat program usulan terkait dengan program untuk kluster penduduk miskin. ‐ Format akan dibicarakan bersama. 2. Bappeda Sulbar (Pak Syarif) a. Sumber data : BPS, BKKBN, dan BKPMD, tetapi berbeda kriteria. Bagaimana menyamakan kriteria kemiskinan? b. Data kemiskinan berbeda dengan data RTS, sehingga kemiskinan “meningkat”. c. Perhitungan Garis Kemiskinan dihitung dari konsumsi 2.100 kkal terkait dengan jenis makanan pokok masyarakat lokal. 3. Bappeda Provinsi Riau a. Masukan : waktu untuk membicarakan masalah program penanggulangan kemiskinan dengan mengundang provinsi. b. Informasi mengenai : BPS = data mana, kapan updating; Bappenas = susunan organisasi seperti apa; PT Pos= bagaimana persiapan penyaluran dana; Depsos= Persiapa program. 4. Dinas Sosial NTT (Pak Frans) a. Penerima manfaat PNPM apakah penduduk miskin? b. Saran : anggaran boleh “dimana‐mana”, tetapi penggunaannya tidak boleh “kemana‐ mana”. 5. Bappeda Provinsi Banten (Pak Widodo Hadi) a. Provinsi Banten mendukung program BLT. b. Mohon juknis dan juklak serta Inpres 03/2008. c. Penerima BLT tidak utuh (5% ‐ tahun 2005/2006) kaitannya dengan rendahnya pemanfaatan fasilitas kesehatan gratis oleh penduduk miskin. d. Masukan : integrasi program penanggulangan kemiskinan dengan mekanisme DAK untuk memperkuat fiskal APBD. 6. Tagana Pusat (Pak Agus Haryadi) a. Masukan : pendataan hendaknya melibatkan Karang Taruna, PSM, Organisasi Sosial. Kolaborasi ketiganya untuk pendampingan penyaluran BLT. b. Dukungan pelatihan untuk penanggulangan kluster M, dan SM.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Konsolidasi program penanggulangan kemiskinan : Penciptaan kesempatan kerja, Pemberdayaan masyarakat, da Program usaha kecil dan menengah. PNPM = format sama, tapi dilaksanakan oleh berbagai K/L akan tetapi tidak tumpang tindih. Langkah awal = penentuan lokasi program. Langkah kedua= identifikasi daerah miskin. Langkah ketiga = unit usaha yang miskin Data = komprehensif dan komparabel dengan negara asing. BPS telah melakukan pendataan secara terukur. Kriteria objektif kemiskinan menggunakan indikator BPS, dengan metode Proxy Mean Test (PMT Model). Satu database untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan. Data BPS 2006, updating PT Pos, updating ulang oleh BPS. Gunakan Tagana, Karang Taruna, Organisasi Sosial, PSM untuk program penanggulangan kemiskinan. PNPM bukan program penanggulangan kemiskinan melainkan program pemberdayaan masyarakat. Desa penerima PNPM jauh lebih dinamis. Kelemahan = tidak/belum melibatkan pemda dan bappeda dalam proses perencanaan. Menu tambahan PNPM untuk penciptaan lapangan kerja. Pemotongan dana BLT RTS tidak ditolelir.
TANYA JAWAB Narasumber : Bapak Winandin (BPS) Bapak Ida Bagus Nurmantara (PT.Posindo) 1. NTB a. Surat Mendagri : tidak membuka pendaftaran baru RTS. Berita acara pembatalan dibuat oleh PT.Pos Indonesia. Surat mendagri bertentangan dengan juknis BLT. b. Proses penggantian kartu baru, apakah tugas utama PT.Pos? ‐ PT Pos Indonesia hanya membantu melakukan verifikasi. 2. Dinas Sosial Sulsel a. Trasport untuk mencairkan bantuan BLT tinggi. b. Sulsel mendukung pendataan RTS. ‐ Bantuan diserahkan di komunitas mana pun. ‐ 3. Bappeda Provinsi Sumbar a. Pemda Sumbar dan BPS Sumbar menggunakan database kemiskinan 2005 (PSE05). b. Verifikasi dilanjutkan dengan evaluasi program penanggulangan kemiskinan. c. Berapa cost yang diperlukan dan bagaimana analisis data untuk evaluasi program kemiskinan? 4. Bappeda DKI a. Gubernur DKI setuju sukseskan BLT, dengan mengeliminir permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program sebelumnya. b. Complain masyarakat kepada Lurah mengenai data BPS. Sementara data ditampung oleh para lurah. 5. Dinas Sosial Provinsi DIY a. Penggantian RTS yang dicoret. b. Apakah updating data BPS nantinya bersumber pada data‐data yang sudah ada? c. Bagaimana mekanismenya. 6. Dinas Sosial Provinsi Kalbar a. Kalbar siap laksanakan BLT. b. Kota Pontianak belum ada surat menyurat dari/ke PT.Pos dalam pelaksanaan BLT. c. KKB belum dikirim ke Pontianak. d. Kabupaten/kota lainnya kapan? e. Bagaimana distribusi BLT untuk penduduk yang tinggal di pulau terluar? ‐ Laporan : KKB sudah ada di Pontianak ‐ PT. Pos siap membayar 7. Dinas Sosial Provinsi Jatim a. BLT Tahap I Jatim berjalan baik. b. Kasus inclussion error dan exclussion error sehingga perlu verifikasi ulang. c. Perbedaan data BPS dengan data pemda
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
d. Penduduk musiman dan penduduk daerah terpencil apakah sudah terdata? e. Pelibatan Karang taruna, dll dalam distribusi BLT. f. Kategori/indikator kemiskinan BPS. Karang Taruna, Togatoma dll akan diberikan honor jika ada koordinasi lapangan yang jelas. Penggantian KKB diberikan kepada KRT yang meninggal dan diganti dengan nama KRT yang baru. Evaluasi pembangunan dilakukan melalui SUSENAS, per kabupaten, per provinsi. SUSENAS untuk BLT Juli sudah mulai ke lapangan. Sampel 70.000 Rumahtangga seluruh Indonesia. 14 variabel kemiskinan hanya untuk IDENTIFIKASI bukan variabel intervensi. Updating sumbar diberikan ke BPS saat terakhir sehingga tidak sempat diolah. Diterima/dicoret RTS tergantung hasil verifikasi ulang. Updating total RTSM pada seluruh wilayah di Jogja Desember 2007, khusus untuk PKH.
Tambahan Sekjen Depsos RI: ‐ ‐
Keputusan forum REMBUG DESA – executor sudah bulat/ final untuk menentukan penggantian, tidak boleh dirubah lagi. Dibuat berita acara. Tidak ada pertentangan Instruksi Mendagri dengan Juknis BLT. Patokan target 19,1 juta RTS.
TANYA JAWAB Narasumber : Depkominfo & Depdagri 1. Kaltim a. BLT sebagai konpensasi kenaikan BBM, selain mendapat uang Rp. 100rb juga mendapat sembako. ‐ BLT sudah dilaksanakan sebelumnya oleh Meneg BUMN. Desain awal bernama BLT Plus karena banyak koordinasi yg dilakukan. Akhirnya yg jalan BLT dulu. Raskin, Jamkesmas dll adalah “plus” dari BLT. BLT tidak dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. ‐ Pendataan BPS terdiri dr 14 variabel ‐ BLT sifatnya safety guard 2.Bapeda Sulut a. BLT Plus (Raskin, Jamkesmas) apakah nanti Komponen BLT Plus akan menggunakan kuota yg sama. b. TKPKD, Petunjuk unsur‐unsur siapa saja yang terlibat dalam TKPKD. ‐ Gubernur, Wakil Gubernur, Bapeda ‐ Unsur teknis : PMD, Dinas Sosial 3. Dinsos Jatim a. BLT Tahun 2008 dilaksanakan selama 7 bulan. BLT Tahun 2009 sudah tersebar namun belum pasti. ‐ Pemerintah hanya bisa mengklaim anggaran yg telah disahkan oleh DPR. Sedangkan BLT 2009 sementara dipesiapkan oleh pemerintah. b. Indonesia negara penghasil minyak, minyak mentah dijual ke luar negeri. Kenapa minyak tidak diolah sendiri. ‐ Skrg hanya sanggup memproduksi minyak 910‐930rb barel/hari sementara kebutuhan dalam negeri lebih besar. Dari explorasi minyak pemerintah mendapatkan 85% net. ‐ Kenapa tidak dikelolah sendiri, 1). c. Depdagri. Kalo ada salah satu kabupate/kota menolak. Apa arahan Depdagri kepada kabupaten/kota tersebut. ‐ Pasal 13 & 14, kewajiban Provinsi dan Kabupaten/kota menyelengaran ketertiban umum dan ketentraman masy. ‐ Penanganan masalah sosial (lintas kabupaten/kota) ‐ Peran Gubernur dan jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan BLT (Inpres 3/ 2008). 4. Bappeda Papua
a. Provinsi Papua menggunakan istilah distrik bukan kecamatan. Apakah Distrik bisa dikatakan setingkat kecamatn dan Kampung setingkat desa/kelurahan. ‐ Konteks 20% Jawa dan Papua berbeda b. APBD Tahun 2008 – Rp. 5,8 T. Dalam rangka persatuan ada variasi dana kampung Rp. 100jt‐ Rp. 300jt perkampung. ‐ Khusus Papua & Papua Barat, kebijakan Pusat ‐ Perlu pembahasan lebih lanjut BLT untuk daerah Papua dan Papua Barat. c. Tidak ada demo ttg BLT di Papua. Perlunya pembinaan di Papua.
