BMDTP TAHUN 2014 UNTUK SEKTOR INDUSTRI Pusat Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 27 Agustus 2014
DAFTAR ISI A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.
LATAR BELAKANG DASAR HUKUM TUJUAN BMDTP ALUR PROSES BMDTP KEBIJAKAN BMDTP 2014 VERIFIKASI INDUSTRI USULAN BMDTP 2014 ALUR DOKUMEN BMDTP PERMASALAHAN MENGAPA BMDTP MASIH DIPERLUKAN KEBIJAKAN BMDTP KE DEPAN
A. LATAR BELAKANG 1.
2.
3.
UU No.10 tahun 1995 diamandemen dengan UU No.17 tahun 2006 khususnya berkaitan dengan penghapusan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1); Wewenang Menteri Keuangan dalam pemberian fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk hanya terbatas pada hal tersirat pada Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU No.17 tahun 2006; Insentif pembebasan bea masuk atas beberapa produk yang digunakan sebagai bahan baku industri sudah tidak lagi dapat diberikan; Contoh : • PMK No.85/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor HRC • PMK No.41/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Komponen Alat Berat • PMK No.34/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Komponen Kendaraan Bermotor
4.
5.
Sebagai jalan keluar, pemberian fasilitas bea masuk dilakukan melalui kewenangan Menkeu pada UU APBN berupa pemberian bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk setiap tahun anggaran; BMDTP telah dilaksanakan selama 6 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2008 - 2014.
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Bea Masuk terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang APBN tahun bersangkutan. BMDTP 2014 ditetapkan dengan UU 23/2013, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5361)
Tujuan BMDTP
Kriteria Barang dan Bahan yang mendapatkan BMDTP
Persyaratan untuk mendapatkan BMDTP
• • • •
Meningkatkan daya saing industri Memperdalam struktur industri nasional Menciptakan iklim usaha yang kondusif Mengurangi beban/cost bea masuk untuk bahan baku/bahan penolong /komponen yang diperlukan bagi industri
• Belum diproduksi di dalam negeri • Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan • Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri • Memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum. dikonsumsi masyarakat luas. dan/atau melindungi kepentingan konsumen (Bobot: 40%) • Meningkatkan daya saing (Bobot: 30%) • Meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Bobot: 20%) • Meningkatkan pendapatan negara (Bobot: 10%)
4
B. DASAR HUKUM PT. SURVEYOR INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN PMK No. 11/PMK.011/2014 Tentang BMDTP (PMK Induk) “Tanggal 17 Januari 2014”
Permenperin No. 27/M-IND/PER/5/2008 tentang VERIFIKASI INDUSTRI
PMK No. 118 s/d 132/PMK.011/2014 Tentang BMDTP (PMK Sektor) Pagu Anggaran Rp. 506,62 Milyar “Tanggal 16 Juni 2014”
Permenperin No. 75/MIND/PER/5/2008 Junto No. 36/MIND/PER/3/2011 Tentang PENUNJUKAN PT. Surveyor Indonesia Sebagai Pelaksana Verifikasi BMDTP
Peraturan Dirjen Bea Cukai No. 15 s/d 29/BC/2014 Tentang Tatacara Pemberian BMDTP 2014 “Tanggal 4 Agustus 2014”
Peraturan BPKIMI No. 91/BPKIMI/PER/3/2014 Tentang Juknis Pelaksanaan Verifikasi Industri “Tanggal 20 Maret 2014”
Pelaksanaan Verifikasi Industri terhadap Perusahaan Industri Sektor Tertentu BMDTP 2014 “Verifikasi Awal, Produksi, Akhir”
Surat Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen BIM; Ditejn IUBTT dan Ditjen IA Kemenperin; dan No.DIPA untuk ke-3 Ditjen tersebut .
Perdirjen IA No. 25/1A/PER/6/2014 Perdirjen IUBTT No. 21/IUBTT/PER/7/2014 Perdirjen BIM No. 15/BIM/PER/7/2014 Tentang tata cara penandasahan RIB & Alokasi pagu anggaran “Tanggal 26 Juni; 2 juli ; 17 juli 2014”
Penerbitan SKVI Perusahaan Industri Sektor Tertentu BMDTP 2014
C. TUJUAN PEMBERIAN BMDTP Untuk meningkatkan daya saing industri dan memperdalam struktur industri nasional serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mengurangi beban/cost bea masuk untuk bahan baku/bahan penolong /komponen yang diperlukan bagi industri Industri Sebelum BMDTP IMPORT
Industri Setelah BMDTP Output
Output
IMPORT LUAR NEGERI
LUAR NEGERI
PRODUSEN DALAM NEGERI
PMA
PMA
PMDN
PMDN
Industri
Industri
PRODUSEN DALAM NEGERI
BAHAN BAKU DALAM KATEGORI BMDTP 2008
USULAN
PENERBITAN DASAR HUKUM
KOORDINASI
SEKTOR INDUSTRI
Tidak
PEMBINA SEKTOR (Ditjen Industri)
ANALISA KRITERIA INDUSTRI
Tidak
Ya
ANALISA KRITERIA BARANG
Ya
Menteri Ya Keuangan
Tidak -
BPKIMI SEKTOR PEMBINA DITJEN B & C BKF
-
BPKIMI SEKTOR PEMBINA DITJEN B & C BKF PT. SI
PMK Per sektor
E. KEBIJAKAN YANG BERBEDA PADA BMDTP 2014 BMDTP 2013
PMK No. 7/PMK.011/2013 Pasal 2 Ayat 5
BMDTP 2014
PMK No. 11/PMK.011/2014 Pasal 2 Ayat 6 & 7
F. VERIFIKASI INDUSTRI Tujuan : untuk memastikan/menjamin bahwa pemanfaatan pemberian fasilitas BMDTP tepat sasaran ALUR PROSES VERIFIKASI DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RI
INDUSTRI PENGGUNA DAN SSC
TAHAP VERIFIKASI AWAL
SURVEYOR INDONESIA
MULAI
PENGAJUAN PENGAJUAN VERIFIKASI VERIFIKASI
VERIFIKASI VERIFIKASI DOKUMEN DOKUMEN
VERIFIKASI VERIFIKASI LAPANGAN LAPANGAN
DATA DATAENTRI/ ENTRI/ REPORTING REPORTING
LAPORAN LAPORAN VERIFIKASI VERIFIKASI AWAL AWAL
SKVI, TANDA SAH, USER’S ID
SKEP SKEP (FASILITAS) (FASILITAS)
PENGAJUAN PENGAJUAN FASILITAS FASILITAS
TAHAP VERIFIKASI PRODUKSI
>50% IMPOR / 6 BULAN TERBITI SKEP
VERIFIKASI VERIFIKASI DOKUMEN DOKUMEN
VERIFIKASI VERIFIKASI LAPANGAN LAPANGAN
DATA DATAENTRI/ ENTRI/ REPORTING REPORTING
LAPORAN LAPORAN VERIFIKASI VERIFIKASI PRODUKSI PRODUKSI
IMPORTASI IMPORTASI
KARTU KARTUKENDALI/ KENDALI/ DOKUMEN DOKUMENREALISASI REALISASI IMPOR IMPOR
95% IMPOR / 11 BULAN SKEP PRODUKSI PRODUKSI VERIFIKASI VERIFIKASI DOKUMEN DOKUMEN
VERIFIKASI VERIFIKASI LAPANGAN LAPANGAN
DATA DATAENTRI/ ENTRI/ REPORTING REPORTING
LAPORAN LAPORAN VERIFIKASI VERIFIKASI AKHIR AKHIR
TAHAP VERIFIKASI AKHIR
No.
Jenis Industri
Ditjen Basis Industri Manufaktur 1. Industri Resin Sintetis
Besaran BM-DTP (Rp) 6.900.000.000
2.
Industri Plastik Hilir
87.000.000.000
3.
Industri Ballpoint dan Casing Crayon
4.
Industri Karpet dan Permadani
85.500.000.000
Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 5. Industri Alat Besar
22.580.000.000
1.134.000.000
6.
Industri Turbin
3.500.000.000
7.
Industri Mesin Peralatan Pabrik
3.937.000.000
8.
Industri Komponen Kendaraan Bermotor
9.
Industri Perkapalan
3.576.000.000
10.
Industri Elektronika
12.845.000.000
11.
Industri Kabel Serat Optik
4.720.000.000
12.
Industri Peralatan Telekomunikasi
7.116.000.000
13.
Industri Smart Card
14.
Industri Alat Kesehatan
181.104.000.000
11.340.000.000 3.062.500.000
Ditjen Industri Agro 15.
Industri Pakan Ternak TOTAL
1 USD = Rp. 10.500,-
70.303.000.000 504.617.500.000
H. Alur Dokumen BMDTP Perusahaan
Rencana Impor Barang
Permohonan
PIB
Instansi Pembina Sektor
Direktorat Fasilitas
KPU / KPPBC
Persetujuan dan tanda sah RIB PIB dan SSPCP distempel dan diberi paraf
SK Menteri Keuangan PIB dan SSPCP diarsipkan
- Penerbitan peraturan pelaksana belum sejalan dengan rencana impor dari calon penerima fasilitas BMDTP sehingga belum efektif pelaksanaannya. - Kendala administrasi, diantaranya: Ada beberapa perusahaan yang belum merevisi kapasitas produksi dalam izin usahanya atau kesalahan penulisan kapasitas pada dokumen Izin usaha yang mana angka yang tercatat pada izin usaha industri sangat kecil dibanding aktual kapasitas terpasang, sehingga tidak dapat memanfaatkan fasilitas ini; Adanya Spesifikasi barang yang diimpor tidak sesuai dengan yang diajukan untuk BMDTP sehingga tidak bisa dimanfaatkan dan harus di re-ekspor; Negara asal barang yang diimpor belum tercantum dalam SKVI dan SKMK sehingga perlu proses amandemen terhadap dokumen tersebut.
TERBIT REGULASI BMDTP 2008-2013
PERMASALAHAN PELAKSANAAN REALISASI BMDTP (LANJUTAN)
- Tingginya kurs Dollar dan lesunya pasar. - Adanya pemberlakuan BMAD atau BMTP, sehingga sektor industri tidak dapat memanfaatkan fasilitas BMDTP. - Bahan baku dan komponen impor yang direncanakan mendapatkan fasilitas BMDTP ternyata mendapatkan fasilitas master list. - Adanya pengalihan pembelian barang impor yang awalnya akan dibeli di negara non-FTA dengan menggunakan fasilitas BMDTP dialihkan ke negara mitra FTA dikarenakan faktor harga yang lebih murah.
J. MENGAPA BMDTP MASIH DIPERLUKAN? 1.
Terdapat beberapa bahan baku yang diimpor yang belum tercakup dalam skema FTA atau berdasarkan skema kerjasama bilateral.
2.
Disharmonis penetapan tarif bea masuk MFN bahan baku (logam) terhadap barang jadi (komponen). Tarif bea masuk bahan baku sebesar 5-15% sedangkan tarif bea masuk barang jadi justru sebesar 0–10%.
3.
Tekanan terhadap tingkat daya saing dan keberlangsungan industri komponen dalam negeri akibat berlakunya bea masuk barang jadi dalam rangka FTA yang sudah menjadi 0%.
4.
Bahan baku yang diimpor merupakan bahan baku yang belum diproduksi di dalam negeri dan bahan baku yang sudah diproduksi di dalam negeri tetapi spesifikasi untuk kebutuhan industri belum dapat dipenuhi atau jumlah yang diproduksi di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan.
KETERGANTUNGAN IMPOR BAHAN BAKU DAN PENOLONG Perkembangan Impor Menurut Golongan Barang (US$ Juta) 160,000.00 140,000.00
US$ Juta
120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00
40,000.00 20,000.00 0.00 Barang Konsumsi
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6,539.1 8,303.7 6,752.6 9,991.6 13,392. 13,408. 13,138.
Bahan Baku Penolong 56,484. 99,492. 69,638. 98,755. 130,934140,127141,957 Barang Modal
11,449. 21,400. 20,438. 26,916. 33,108. 38,154. 31,531.
Porsi Impor Bahan Baku Penolong dan Barang Modal Tahun 2013 Pada tahun 2013, impor bahan baku penolong dan barang modal mencapai 93,0% dari total impor Indonesia. Sumber : BPS diolah Kemenperin;
Pertumbuhan 2013/2012
1.3% -14.01% 3.82%
K. KEBIJAKAN BMDTP KE DEPAN 1. Diharapkan fasilitas BMDTP ke depan dapat dimanfaatkan pada awal tahun anggaran, mengingat siklus produksi sektor industri direncanakan selama 1 (satu) tahun. Sebagai contoh: • Industri Karpet
Produksi terbanyak pada bulan Juli (untuk kebutuhan hari raya lebaran), sehingga importasi harus dilakukan sebelum Juli. Jika peraturan terkait BMDTP terbit setelah Juli, maka sudah dapat dipastikan anggaran BMDTP untuk sektor industri karpet tidak dapat dimanfaatkan maksimal.
• Industri Ballpoint
Produksi terbanyak pada bulan Juni (untuk kebutuhan kenaikan kelas siswa/siswi), sehingga importasi harus dilakukan sebelum Juni. Jika peraturan terkait BMDTP terbit setelah Juni, maka sudah dapat dipastikan anggaran BMDTP untuk sektor industri ballpoint tidak dapat dimanfaatkan maksimal.
2. Kemenperin sedang melakukan koordinasi dengan Kemenkeu untuk menyusun kebijakan insentif terhadap barang antara (intermediate goods) sehingga ke depannya sektor industri sudah dapat berdaya saing dan tidak perlu lagi diberikan fasilitas BMDTP.
Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri BPKIMI – Kementerian Perindustrian Lt. 19 Gedung Kementerian Perindustrian Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan Tel. (021) 5251470 Fax. (021) 5251470
